Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 1-13 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn DOI: 10.22225/jn.1.1.368.1-13.
“Wajah Baru” PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia
(Studi PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT)
Elita Rahmi Universitas Jambi
[email protected]
Abstrak Dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis ketentuan baru yang sudah diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. (2) Untuk mengkritisi eksistensi PPAT dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan menjadikannya menjadi sistem peraturan perundang-undangan serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dengan disempurnakannya PP nomor 37 Tahun 1998 menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait dengan persoalan usia calon PPAT serta kewajiban magang sebelum calon PPAT diangkat, penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun, Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi terakhir penambahan larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk aspek yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tetap menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan perubahan dimaksud, sesungguhnya menuntut adanya sistim pendaftaran tanah online dan reforma agraria pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa adanya sinergi teknologi dan juga pelayanan bidang pertanahan maka fungsi PP Nomor 24 tahun 2016 tidak dapat memberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah. Kata Kunci: Kewenangan PPAT, Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia
Abstract
Research purposes first to analyze the new provisions set out in regulation No. 24 Year 2016 on the Amendment of Government Regulation No. 37 Year 1998 on PPAT. Second To criticize the existence of PPAT in connection with the registration of land in Indonesia occurred with the issuance of Government regulation No. 24 of 2016. Normative juridical research method, Using the approach of law (Statute approach) the conceptual approach (conceptual approach) and approach to history (historical approach). The collection of legal materials include primary legal materials, Secondary law and tertiary legal materials, In analyzing the legal materials is done by classifying regulations related to land registration and PPAT and systemic legislation and interpret legislation. Conclusions based on the results of Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 2
this study concluded that: With perfected Regulation number 37 of 1998 into Regulation No. 24 Year 2016 concerning PPAT, Which change only the issues related to the age of the candidate and liabilities PPAT PPAT in apprenticeship before the prospective adoptive, Additional working period originally PPAT 65 (sixty-five) years may be extended to 67 (sixty seven) years, Addition of dismissal against PPAT, the expansion of the original working area of 1 (one) working area of the district / city to 1 (one) working area of the last provinces ban the addition of dual position. As for the judicial aspect of Government Regulation No. 24 Year 2016 about the amendment to Regulation No. 37 of 1998 still following up on Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, The provisions of such change, the real demands for land registration system on line and agrarian reform in the ministry of agrarian and staff, without the synergy of technology and service area of land, the function PP No. 24 of 2016 does not significant functionality with fast service, Cheap and simple in the process of land registration. Keywords: PPAT Authority, land registration process in Indonesia
1. PENDAHULUAN
tanahan Nasional.
Perjalanan eksistensi PPAT di Indo-
Perubahan eksistensi PPAT memang
nesia cukup seksi, karena terus mene-
banyak dinantikan masyarakat, karena
rus menjadi polemik yang tiada henti.
perkembangan kepastian hukum hak
Di sisi lain UUPA sesungguhnya tidak
atas tanah membutuhkan teknologi dan
mengatur eksistensi PPAT, tetapi han-
pelayanan yang cepat, sederhana da-
ya mengatur perbuatan hukum yang
lam rangka mengantisipasi peralihan
membutuhkan peran PPAT1. Dengan
tanah hari non ekonomi menjadi kebu-
demikian PPAT secara normatif lahir
tuhan ekonomi termasuk investasi, se-
dari Pasal 7 PP 24 Tahun 1997 Tentang
hingga akhirnya eksistensi PPAT disem-
Pendaftaran Tanah, yang kemudian
purnakan dengan PP nomor 24 Tahun
melahirkan PP Nomor 37 Tahun 1998
2016 tentang Perubahan Atas Pera-
tentang PPAT, artinya usia PPAT Indo-
turan pemerintah Nomor 37 Tahun
nesia telah mencapai 28 tahun, hadir
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejab-
sebagai bagian dari proses pendaftaran
at Pembuat Akta Tanah.
tanah alias administrasi pertanahan
Adanya wajah baru eksistensi Pejab-
yang kewenangannya berada pada
at Pembuat Akta Tanah yang ditetap-
pemerintah dalam hal ini Badan Per-
kan pemerintah sejak 22 Juni 2016,
1
Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Perspektif Regulasi, wewenang, dan Sifat Akta), Kencana, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016, hlm 37
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 3
sesungguhnya hanya perubahan per-
yaratkan seseorang dapat diangkat
mukaan (faktor sosiologis) semata,
menjadi
tetapi belum menyentuh persoalan
kurangnya 30 (tiga puluh) tahun,
filosofi dan yuridis, artinya mengapa
dengan aturan yang baru PPAT dapat
tidak dalam bentuk Undang-undang sa-
diangkat pada usia 22 tahun, wajah ba-
ja
dan
ru ini sesungguhnya kurang sejalan
bagaimana sesungguhnya eksistensi
dengan usia pendidikan tamatan Magis-
PPAT, baik jabatannya profesi atau
ter Kenotariatan, secepat-cepatnya 22
bukan? maupun akta yang dikeluarkan
tahun .
memenuhi unsur autentik atau tidak,
menginginkan PPAT usia muda plus
yang persoalan tersebut, sudah banyak
muda pengalaman, hal ini memperkuat
dikemukakan
bentuk
asumsi fungsi PPAT yang hanya men-
penelitian tesis, disertasi bahkan tulisan
gisi (to fill) blangko/formulir2. Pro dan
-tulisan para pakar. Siapkah pemerintah
kontra dalam persoalan pendaftaran
bila kemudian PP tentang PPAT digugat
tanah di Indonesia, menimbulkan kek-
melalui Mahkamah Konstitusi?
hawatiran
perubahan
ini
baik
dilakukan?
dalam
Kehadiran Peraturan
PPAT,
berusia
Artiny a
sekurang-
Peraturan
apakah
baru
Peraturan
Pemerintah
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Ten-
Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peru-
tang Perubahan PP Nomor 37 Tahun
bahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998
1998 tentang PPAT dapat mewujudkan
Tentang Peraturan Jabatan Pembuat
kepastian hukum pendaftaran tanah di
Akta Tanah (PPAT), yang ditetapkan
Indonesia atau sebaliknya?
pada tanggal 22 Juni 2016. Lembaran
Kegelisahan dimaksud adalah pera-
Negara RI Tahun 2016 Nomor 120.
turan tersebut dikeluarkan dalam kondi-
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
si administrasi pendaftaran tanah be-
5393. Terdiri dari 33 Pasal. Wajah baru
lum dilaksanakan secara online oleh Ba-
PPAT di Indonesia ditandai dengan se-
dan Pertanahan beserta jajarannya, se-
makin mudanya usia seseorang untuk
hingga persoalan tersebut, akan men-
dapat menjadi PPAT, sebelumnya dis-
imbulkan biaya tinggi bagi masyarakat
2
Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 4
yang akan melakukan peralihan hak,
di Indonesia, Karena pendaftaran tanah
seperti jual beli, tukar menukar, hibah,
adalah hal yang fundamental dari politi-
pemasukan
cal will pemerintah untuk penyelarasan
ke
dalam
perusahaan
(inbreng), pembagian hak bersama,
fungsi
pemberian hak guna bangunan/hak pa-
mensinya3
tanah
dengan
segala
di-
kai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa mem-
a. Tujuan Penelitian
bebankan hak tanggungan.
Adapun tujuan penelitian adalah:
Pendaftaran tanah di Indonesia da-
1) Untuk menganalisis hal-hal
baru
lam rangka mewujudkan kepastian
(pengembangan hukum) yang diatur
masih menjadi masalah besar, karena
pada PP Nomor 24 Tahun 2016 ten-
baru sekitar 35 persen tanah di Indone-
tang Perubahan atas PP Nomor 37
sia yang terdaftar, dengan adanya
Tahun 1998 tentang PPAT.
tuntutan pasar bebas Asean dan pasar
2) Untuk mengkritisi korelasi hal-hal ba-
bebas dunia, maka persoalan tanah
ru terkait PPAT dengan pendaftaran
akan semakin meningkat, karena perali-
tanah di Indonesia dan eksistensi
han hak atas tanah akan semakin luas,
PPAT dalam pengembangan hukum
sehingga dibutuhkan profil PPAT yang
pertanahan nasional.
mumpuni dalam persoalan pertanahan. Hadirnya PP Nomor 24 Tahun 2016
b. Manfaat Penulisan
seyogyanya mempercepat proses pen-
1) Untuk mengetahui bagaimana pen-
daftaran tanah dengan percepatan
pelayanan
meningkatkan
ingkatan peran PPAT dalam memper-
pendaftaran
cepat terwujudnya kepastian hukum
tanah di Indonesia, sehingga persoa-
pendaftaran tanah di Indonesia
lannya adalah bagaimana perubahan
2) Untuk Mengingatkan kita semua bah-
(wajah baru) PP Nomor 24 Tahun 2016
wa ada tindak lanjut peraturan yang
dalam mempercepat pendaftaran tanah
segera diterbitkan pemerintah dalam
3
Elita Rahmi Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Unpad Press bandung 2011, hlm 11 Bandingkan dengan Anita D.A.Kolopaking, Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Alumni Bandung 2013.Hlm 2-3
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 5
rangka
melaksanakan
Peraturan
120. Tambahan Lembaran Negara RI
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
(TLRI) Nomor 5893. Sedangkan Pera-
Penelitian ini menggunakan metode
turan Pemerintah
Nomor 37 Tahun
penelitian yuridis normatif dengan pen-
1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT
dekatan perundang-undangan (Statuta
(Lembaran Negara RI tahun 1998 No-
approach )
konseptual
mor 52, Tambahan Lembaran Negara
(conceptual approach) dan pendekatan
RI Nomor 3746. Artinya PP tentang
sejarah (historical approach). Pengum-
PPAT merupakan tindak lanjut dari PP
pulan bahan hukum meliputi bahan
tentang pendaftaran tanah alias Pera-
hukum primer, bahan hukum sekunder
turan Pemerintah menindaklanjuti Pera-
dan juga bahan hukum tertier.Dalam
turan Pemerintah.
pedekatan
menganalisis bahan hukum dilakukan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-
dengan cara mengklasifikasikan pera-
hun 2016 Tentang Perubahan Atas PP
turan yang terkait dengan PPAT dan
Nomor 37 Tahun 1998
pendaftaran tanah dan mengsistemasi-
Pasal. Peraturan ini dirubah, hanya ber-
kan peraturan perundang-undangan
dasarkan aspek sosiologis pendaftaran
serta menginterpretasikan peraturan
tanah khususnya mendukung program
perundang-undangan
tersebut ber-
kebijakan deregulasi bidang agrarian/
dasarkan konsep-konsep hukum pen-
pertanahan dalam rangka percepatan
daftaran tanah pada khususnya dan
pelaksanaan paket kebijakan ekonomi,
hukum pertanahan pada umumnya
bukan untuk meningkatkan peranan Pe-
memuat 33
jabat Pembuat Akta Tanah serta untuk meningkatkan
2. PEMBAHASAN
pelayanan
kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-
masyarakat atas pendaftaran tanah
hun 2016 Tentang Perubahan Atas Per-
tetapi dominan mendukung program
aturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
kebijakan deregulasi bidang agrarian/
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejab-
pertanahan dalam rangka percepatan
at Pembuat Akta Tanah. Lembaran
pelaksanaan paket kebijakan ekonomi
Negara RI (LNRI) Tahun 2016 Nomor
pemerintah.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 6
Belum tergali apa dan bagaimana
(satu) wilayah kerja kabupaten/kota
sesungguhnya hakekat kehadirat Pejab-
menjadi
at Pembuat Akta Tanah dalam perkem-
provinsi
bangan hukum nasional, karena secara
1
(satu)
wilayah
kerja
5) Penambahan larangan rangkap jab-
normatif eksistensi Pejabat Pembuat
atan
Akta Tanah(PPAT) dimetamorposiskan
Berdasarkan ruang lingkup peru-
seperti notaris namun di sisi lain ada
bahan pengaturan Pejabat pembuat Ak-
ruang lain yang dapat melaksanakan
ta Tanah di atas, maka ide perubahan
fungsi tersebut diantaranya adalah
fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah,
PPAT khusus dan PPAT sementara yang
menginginkan agar pendaftaran tanah
batas waktunya tidak ditentukan secara
di Indonesia dilakukan oleh PPAT yang
limitative. Mengidentikan dengan nota-
lebih muda usianya dan wilayah kerja
ris namun berbeda dari segi dasar
yang lebih luas dan tuntutan profesion-
hukum, namun demikian PP 24 Tahun
alisme PPAT di bidang kerjanya melalui
2016, sadar atau tidak desain PPAT
magang sebelum diangkat menjadi
mirip dengan notaris
PPAT, dan indepedensi PPAT dengan
Adapun ruang lingkup perubahan
berbagai larangan rangkap jabatan.
terhadap Peraturan Pemerintah meliputi 1) Persyaratan untuk dapat diangkat
A. PPAT Muda usia dan Magang
PPAT antara lain usia calon PPAT
Menuju Profesionalisme PPAT
dan
Syarat untuk dapat diangkat menjadi
kewajiban
magang
sebelum
PPAT, adalah usia yang lebih muda yak-
calon PPAT diangkat. 2) Penambahan masa kerja PPAT semu-
ni 22 tahun, namun hal ini banyak men-
la 65 (enam puluh lima) tahun dapat
imbulkan pendapat pro dan kontra,
diperpanjang
yang pro berpandang usia muda akan
menjadi
67
(enam
jauh lebih produktif, sedangkan yang
puluh tujuh) tahun 3) Penambahan
jenis
pemberhentian
kontra menilai usia muda, dianggap ku-
rang matang dan belum dapat mem-
terhadap PPAT 4) Perluasan daerah kerja semula 1
prediksi berbagai kemungkinan yng ter-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 7
Jabatan PPAT. Syarat untuk dapat di-
jadi. Perubahan terhadap Persyaratan usia
angkat menjadi PPAT adalah
PPAT, diatur dalam pasal 6: PP Nomor
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
37 Tahun 1998 tentang PPAT syarat
b. Berusia sekurang-kurangnya 22 Ta-
untuk dapat diangkat menjadi PPAT
hun c. Berkelakuan
adalah:
baik
yg
dinyatakan
a. Berkewarganegaraan Indonesia
dengan surat keterangan yang dibu-
b. Berusia sekurang-kurangnya 30 Ta-
at oleh Instansi Kepolisian setempat d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara
hun c. Berkelakuan
baik yg dinyatakan
berdasarkan
putusan
pengadilan
dengan surat keterangan yang dibu-
yang telah memperoleh kekuatan
at oleh Instansi Kepolisian setempat
hokum tetap,karena melakukan tin-
d. Belum pernah dihukum penjara kare-
dak pidana yang diancam dengan
na melakukan kejahatan berdasarkan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau
putusan Pengadilan yang telah mem-
lebih
peroleh kekuatan hukum tetap e. Sehat jasmani dan rohani
e. Sehat jasmani dan rohani f. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan
f. Lulusan program pendidikan spesialis
jenjang strata dua kenotariatan atau
notariat atau program pendidikan
lulusan program pendidikan khusus
khusus PPAT yang diiselenggarakan
PPAT yang diiselenggarakan oleh ke-
oleh Lembaga pendidikan tinggi
menterian yang menyelenggarakan
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan nasional
urusan
pemerintahan
di
bidang
agraria/pertanahan g. Lulus ujian yang diselenggarakan
Sedangkan berdasarkan Pasal 6, Per-
oleh Kementerian yang diselenggara-
aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
kan oleh Kementerian yang menye-
2016 Tentang Perubahan Atas PP No-
lenggarakan urusan di bidang agrari-
mor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
an / pertanahan dan h. Telah menjalani magang atau nyata-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 8
nyata telah bekerja sebagai karya-
pertanahan dan telah menjalani ma-
wan pada kantor PPAT paling sedikit
gang atau nyata-nyata telah bekerja
1 (satu) tahun, setelah lulus pendidi-
sebagai karyawan pada kantor PPAT. Dari persyaratan untuk menjadi
kan kenotariatan.
PPAT di atas, maka peraturan tersebut Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
menginginkan PPAT di masa yang akan
cara ujian, magang dan pengangkatan
datang dapat dilaksanakan oleh pemu-
PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.
da, sebagaimana diatur dalam UU No-
Persyaratan untuk dapat diangkat
mor
40
tahun
2009
tentang
menjadi PPAT, mendapat perhatian
kepemudaan. Pada Pasal 1 UU tersebut
yang sangat besar dari masyarakat, ka-
mengatur bahwa pemuda adalah War-
rena Peraturan
Pemerintah nomor 24
ga Negara Indonesia yang memasuki
tahun 2016 tentang Perubahan Pera-
periode penting pertumbuhan dan
turan PPAT, menginginkan seseorang
perkembangan yaitu berusia 16 tahun
dapat diangkat menjadi PPAT dengan
sampai 30 tahun, sedangkan UNESCO
usia yang lebih muda, yakni 22 (dua
menetapkan usia pemuda adalah 15-24
puluh dua tahun), tidak pernah dijatuhi
tahun dan The African Youth Charter
pidana penjara berdasarkan putusan
menetapkan usia pemuda adalah 15
pengadilan yang telah memperoleh
sampai 35 tahun. Artinya penetapan
kekuatan hukum tetap, berijazah Sarja-
usia pemuda di Indonesia didasari pada
na Hukum dan lulusan jenjang strata
standar usia pemuda yang ditetapkan
dua Kenotariatan atau lulusan program
UNESCO dan The African Youth Char-
pendidikan khusus PPAT yang diseleng-
ter. Artinya standar usia pemuda Indo-
garakan oleh kementerian yang menye-
nesia dimulai dari standar UNESCO 15
lenggarakan urusan pemerintah di bi-
ditambah 1 tahun, sehinga 16 tahun
dang agraria/pertanahan, lulus ujian
dan diakhiri median dari batasan The
yang diselenggarakan oleh kementerian
African Youth Charter35 tahun dan In-
yang
donesia mempercepat menjadi 30 ta-
menyelenggarakan
pe me ri n tah an
bidan g
urusan
agrarian /
hun,
dilihat
dari
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
rentan
UNESCO
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 9
menetapkan selama 9 tahun seseorang dapat menjalani usia pemuda(15-24),
B. Penambahan Usia Kerja PPAT
sedangkan di Afrika selama 20 tahun
Penambahan usia kerja PPAT dari 65
(15-35) dan Indonesia selama 14 tahun
tahun menjadi 67 tahun, menunjukkan
(16-30 tahun).
bahwa PP Nomor 24 Tahun 2016 ten-
Berdasarkan uraian di atas, maka
tang Perubahan PP 37 Tahun 1998
penetapan usia dapat menjadi PPAT
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
adalah 22 tahun, diharapkan PPAT di
pembuat Akta Tanah, akan lebih lama
Indonesia dimulai sejak yang ber-
yakni sekitar 23 tahun, hal ini
sangkutan menyelesaikan pendidikan
disambut positif oleh para PPAT di In-
notaris yang umumnya selesai usia 22
donesia, karena dengan demikian masa
tahun (18 tahun tamat SMA dan 4 ta-
kerja PPAT lebih lama. Masa kerja nota-
hun kemudian 22 tahun tamat S-1 dan
ris diatur dalam Pasal 8. Adapun Pasal
24 tahun tamat S2 alias kelulusan nor-
8 PP Nomor 37 Tahun 1998 mengatur
mal) magang 1 tahun, sehingga se-
bahwa PPAT berhenti menjabat sebagai
cepat-cepatnya proses persyarakat di-
PPAT karena:
maksud adalah 25 tahun, oleh karena
a. Meninggal dunia
itu seyoginya syarakat untuk diangkat
b. Telah mencapai usia 65 tahun, atau
PPAT 26 tahun.
c. Diangkat dan mengangkat sumpah
Ketentuan
tentang magang
se-
tentu
jabatan atau melaksanakan tugas
bagaimana diatur dalam pasal 6 huruf
sebagai
(h) minimal 1 (satu) tahun adalah ke-
kedudukan
tentuan yang sebelumnya tidak dikenal,
masyarakat Daerah Tingkat II yang
ketentuan magang ini menyesuaikan
lain daripada daerah kerjanya se-
dengan magang notaris selama 2 (dua)
bagai PPAT atau
tahun
yang
diatur
dalam
UUJN,
Notaris di
dengan
tempat
kabupaten/kota
d. Diberhentikan oleh Menteri
menurut penulis ketentuan magang
penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme PPAT
PPAT sementara dan PPAT khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 10
apabila tidak lagi memegang jabatan
bagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
diatur dengan peraturan Menteri.
ayat (3) huruf a dan b, atau diberhenti-
Dari ketentuan tersebut, maka masa
kan oleh Menteri
kerja PPAT menjadi lebih lama, sebe-
Sedangkan Pasal 8 PP Nomor 24 tahun
lumnya usia 65 tahun dengan aturan
2016 mengatur bahwa PPAT
yang baru menjadi 67 tahun, terdapat
1. berhenti menjabat sebagai PPAT ka-
perpanjangan waktu 2 tahun untuk jabatan PPAT, hal ini tentu disambut baik
rena:
oleh semua PPAT.
a) Meninggal dunia b) Telah mencapai usia 65 tahun, atau c) Diberhentikan oleh Menteri sesuai
C. Pemberhentian dan Larangan
dengan ketentuan dalam Peraturan
Rangkap terhadap PPAT
Pemerintah ini
Adanya aturan baru terkait pember-
2. Ketentuan usia sebagaimana dimak-
hentian PPAT dan larangan rangkap
sud pada ayat (1) huruf b dapat di-
jabatan, menjadi diskusi hangat bagi
perpanjang paling lama 2 (dua) ta-
kalangan masyarakat maupun PPAT,
hun sampai dengan usia 67 (enam
karena adanya keinginan untuk mence-
puluh tujuh) tahun dengan memper-
tak notaris yang professional. Se-
timbangkan kesehatan yang ber-
bagaimana diatur dalam pasal 10 bah-
sangkutan
wa PPAT dapat diberhentikan oleh
3. PPAT sementara dan PPAT khususus
menteri dengan ketentuan yang terdiri
berhenti melaksanakan tugas PPAT
atas:.Diberhentikan dengan hormat,
apabila tidak lagi memegang jabatan
atau dapat juga diberhentikan dengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tidak hormat atau diberhentikan se-
5 ayat (3) huruf a dan b, atau diber-
mentara, yang menarik dari pember-
hentikan oleh Menteri
hentian PPAT adalah persoalan rangkap
4. ketentuan lebih lanjut mengenai per-
jabatan, di mana PPAT dilarang me-
dan
rangkap jabatan sebagai advokad, kon-
pengangkatan kembali PPAT se-
sultan atau penasehat hukum, pegawai
panjangan
masa
jabatan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 11
pegawai
mengecek kebenaran sertifikat untuk
swasta, pejabat Negara atau pegawai
mengetahui subjek, objek dan status
pemerintah dengan perjanjian kerja,
hak atas tanah. Perluasan wilayah kerja
pimpinan pada sekolah, perguruan ting-
akan memperluas kewenangan PPAT
gi negeri atau perguruan tinggi swasta,
khususnya bagi PPAT senior yang telah
surveyor berlisensi, penilai tanah, medi-
banyak memiliki klien, sedangkan untuk
ator dan/atau jabatan lain yang dil-
yang yunior justru sebaliknya.
negeri,
arang
pegawai
oleh
BUMN,
peraturan
perundang-
Perluasan wilayah kerja yang luas menuntut PPAT yang dapat bersinergi
undangan. Artinya larangan di atas cukup drak-
dengan sesama PPAT, sehingga saling
tis dibanding peraturan sebelumnya,
membantu dan saling menggali infor-
karena sebagian notaris banyak yang
masi atas perkembangan administrasi
menyumbangkan tenaga dan menjadi
pendaftaran tanah di setiap daerah.
pengelola pendidikan umpamanya ketua program studi kenotariatan. Keinginan peraturan untuk menjadikan PPAT
3. SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka
sebagai notaris profesioanl cukup ting-
dapat disimpulkan sebagai berikut:
gi, namun dikhawatirkan akan meng-
1. Wajah Baru pengaturan PPAT di
hambat kreativitas para PPAT dalam
Iindonesia, hanya diperbaharui dari
mengkritisi akta PPAT di masa menda-
aspek sosiologis yakni usia pemuda,
tang.
magang kerja, wilayah kerja diperluas dan larangan rangkap jabatan,
D. Perluasan Wilayah Kerja PPAT
padahal
ada perubahan yang jauh
Perluasan daerah kerja semula 1
lebih besar yang harus dikaji, yakni
(satu) wilayah kerja kabupaten/kota
aspek yuridis dan aspek filosofis
menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi,
berupa dasar hukum PPAT dalam
menuntut penyelenggaraan pendafta-
bentuk UU, sehingga secara filosofis
ran tanah online, dengan demikian
keautentikan aktanya tidak terus
akan mempercepat kinerja PPAT dalam
menerus menjadi perdebatan yang
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 12
DAFTAR PUSTAKA
tidak berkesudahan. 2. H u b u n g a n
antara
Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 2016 Nomor
120.
Tambahan
Lembaran
Negara RI (TLRI) Nomor 5893 harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan teknis, sehingga Peraturan
Pemerintah
tersebut
dapat
di-
pedomani sebagai peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPAT di Indonesia dan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga harus membatasi sampai berapa lama kedudukan PPAT sementara yang di emban Camat akan
be-
rakhir, karena kata “sementara” harus dimaknai terbatas waktunya. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari atas masukanmasukan yang telah diberikan untuk
perbaikan substansi artikel saya ini.
Ali
Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid I. Pres-
Achmad
tasi Pustaka, Jakarta 2003 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta 2008 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undangundang Pokok Agraria,Penerbit Mandar Maju, Bandung 2000. ----------------------, Hukum Agraria di Indonesia, Penerbit Djambatan 2003 Boedi Harsono.Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Djambatan Jakarta
2007 Brahmana Adhie dan hasan Basri Nata Menggala, Reformasi Pertanahan. Mandar Maju Bandung 2002 -------------------, Hukum Agraria
Indonesia,Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah, Penerbit
Djambatan, 2003. Eddy Ruchiyat,Politik Pertanahan Sebelum
Dan Sesudah Berlakunya UUPA,Alumni, Bandung 1996
Elita Rahmi, Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Unpad Press Bandung 2011 Hasan Wargakusumah dkk ,Hukum Agraria, Gramedia, Jakarta, 1999. Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum), Radjawali Pers, Jakarta 2009. Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Pen-
guasaan Tanah di berbagai Masyarakat Sedang Berkembang (Cetakan
Pertama), Liberty Yogyakarta, 1982 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineke Cipta,Jakarta 1994 J.A. Pontier, Terjemahan Arief Sidharta, Penemuan Hukum, Jendela Mas Pustaka, Bandung 2008 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 13
Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa
Bandung 2010 Kartini Muljadi dan gunawan Widjaya, HakHak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta 2005 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Per-
spektif Ilmu Sosial (Perspektif Ilmu Sosial), Nusamedia, Bandung 2009. NotoNagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, pamturan Tujuh, Jakarta, Tanpa tahun
Supriadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, 2010 ----------------, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta 2006 Negel P. Gravells, Land Law Text and Materials (Third Edition), Sweet & Maxwell London 2004
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X