Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
DI Yogyakarta, 15 September 2016
Tujuan Presentasi Penjelasan arah kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa
Penyampaian hasil Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Medan dan Balikpapan)
Empat Pilar Reformasi PBJP Regulasi
1 Market Practice
3
• Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan e-Purchasing)
• Perpres 54/2010 – Perpres 4/2015 (basis UU terkait Keuangan Negara) • Berbagai PerKa LKPP (SBD, WBS, SiRUP dsb) • RUU ttg “Pengadaan Publik”
4
Sistem Pengadaan Publik
2 Kelembagaan & SDM
*Based on Indicators Form OECD DAC
Integrity
• LKPP • ULP/Pejabat Pengadaan • LPSE (E-Procurement) • Sertifikasi Ahli Pengadaan • Jabfung Pengelola PBJ (Professionalizing the Field)
Pilar ke-2: Kelembagaan dan SDM • Kelembagaan ULP yang Kuat (Permanen Dan Mandiri) • Pengembangan Standar Kompetensi Bidang Pengadaan
• Profesionalisme SDM Pengadaan (Jabatan Fungsional) • Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan (Diklat dan Sertifikasi)
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM Arah kebijakan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditempuh salah satunya melalui
pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional. Sasaran Program dari arah kebijakan dan strategi tersebut ialah: • Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ
• Mengembangkan Jabatan Fungsional PPBJ • Meningkatkan Efektivitas Fungsi ULP Sumber: Renstra LKPP Tahun 2015-2019
Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 Kegiatan pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tercapainya maturitas organisasi PBJ publik
Terwujudnya sistem karir pengadaan yang prospektif dan beretika
Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Pengangkatan
Jalur Inpasing
Jalur Pengangkatan Pertama
Jalur Perpindahan
TOTAL
K/L/I
PEMDA
K/L/I
PEMDA
K/L/I
PEMDA
K/L/I
PEMDA
1017
623
-
1
-
2
1017
626
TOTAL
*Data per September 2016
1643
Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Jenjang/Kualifikasi
JUMLAH JENJANG PEMDA
K/L/I
Pengelola PBJ Pertama
387
590
Pengelola PBJ Muda
210
380
Pengelola PBJ Madya
29
47
626
1017
TOTAL
*Data per September 2016
Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga Dan Institusi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kementerian/Lembaga/ Institusi KEMENAG MAHKAMAH AGUNG KEMENRISTEK & DIKTI KEMENKES KEMENHUB KEMENHUT ESDM KEMENKUM & HAM KEMENTAN KEMENDIKBUD LIPI KKP BATAN BPOM
*Data per September 2016
Total 277 153 123 100 74 69 29 24 23 21 21 17 17 14
No 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kementerian/Lembaga/ Institusi KEMENKOMINFO BKN LAPAN LAN PUPERA BIG PERPUSNAS BMKG BAPETEN ANRI KEMENAKER KEMENKOPMK
TOTAL
Total 10 8 7 6 6 5 4 4 2 1 1 1
1017
Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah No
Pemerintah Daerah
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KABUPATEN ACEH TENGAH KABUPATEN AGAM KABUPATEN BADUNG KABUPATEN BANJAR KABUPATEN BANJARNEGARA KABUPATEN BANYUASIN KABUPATEN BEKASI KABUPATEN BOGOR KABUPATEN BULELENG KABUPATEN CIREBON KABUPATEN GIANYAR KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN KEBUMEN KABUPATEN KENDAL KABUPATEN KETAPANG KABUPATEN KOTABARU
5 1 39 4 2 6 19 11 7 9 7 8 4 7 24 1 1
*Data per September 2016
No
Pemerintah Daerah
Total
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KABUPATEN LOMBOK TENGAH KABUPATEN MAGETAN KABUPATEN MAJALENGKA KABUPATEN MAMUJU KABUPATEN MUARO JAMBI KABUPATEN MUSI BANYUASIN KABUPATEN NGAWI KABUPATEN NUNUKAN KABUPATEN OKU SELATAN KABUPATEN PACITAN KABUPATEN PATI KABUPATEN PEMALANG KABUPATEN ROKAN HULU KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN SOLOK
9 12 16 4 1 5 13 10 2 2 1 1 14 9 7 6
Sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah (2) No
Pemerintah Daerah
Total
No
Pemerintah Daerah
Total
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
KABUPATEN SOPPENG KABUPATEN SUKABUMI KABUPATEN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU KABUPATEN TANAH DATAR KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN TEGAL KABUPATEN WONOSOBO KOTA BALIKPAPAN KOTA BUKITTINGGI KOTA CILEGON KOTA CIREBON KOTA DEPOK KOTA KEDIRI KOTA MEDAN KOTA METRO KOTA SALATIGA
1 21 20 1 11 7 11 3 5 10 7 17 17 6 14 15 2 2
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
KOTA SAMARINDA KOTA YOGYAKARTA PROVINSI BALI PROVINSI BANTEN PROVINSI BENGKULU PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROV. KALIMANTAN TENGAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROVINSI LAMPUNG PROVINSI NTB PROVINSI PAPUA PROV. SULAWESI TENGGARA PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
19 12 11 36 2 16 24 7 1 7 3 1 17 13 18 1 1 626
TOTAL
Kegiatan Deputi PPSDM Tahun 2016 yang Terkait Dengan Pembinaan JF PPBJ KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Penyusunan mekanisme tunjangan dan insentif terhadap Pejabat Fungsional PPBJ (Tindak lanjut Rancangan Peraturan Presiden terkait Tunjangan Jabatan Fungsional PPBJ) Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pelaksanaan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Jabatan Fungsional PPBJ
Pengembangan Tata Kelola Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional PPBJ (penetapan formasi, pengelolaan dan pemantauan) Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Fungsional PPBJ yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data dan alat pemantauan persebaran Jabatan Fungsional PPBJ Pengembangan Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kedeputian PPSDM untuk memaksimalkan penggunaan, khususnya bagi Pejabat Fungsional PPBJ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional PPBJ
Kegiatan Deputi PPSDM Tahun 2016 yang Terkait Dengan Pembinaan JF PPBJ
KEGIATAN
Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang PBJP
Penyelenggaraan Ujian dan Surveillance Sertifikasi Profesi PBJP
RINCIAN KEGIATAN
Diklat pembentukan Pejabat Fungsional PBJ Diklat penjenjangan Pejabat Fungsional PBJ Pelatihan untuk pengajar PBJ (ToT) Jabfung Kerjasama dengan Pusdiklat untuk diklat Jabfung Finalisasi materi Diklat Jabfung PPBJ berbasis kompetensi
Pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi Pelaksanaan kegiatan Surveillance terhadap Pejabat Fungsional PPBJ yang diangkat melalui inpassing dan pemilik sertifikat kompetensi
Data Peserta Diklat Jabatan Fungsional PPBJ Hingga Tahun 2016
Jenis Diklat Fungsional
2015
2016
TOTAL
Diklat Pembentukan
775
229
1004
Diklat Penjenjangan
54
93
147
TOTAL
829
322
1151
*Data per September 2016 (yang dilaksanakan oleh LKPP)
Data Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ Tahun 2015
Prosentase Kelulusan
Jumlah Peserta Belum Kompeten
No
Kualifikasi
Jumlah Peserta
Jumlah Peserta Kompeten
1
Muda
36
28
78%
8
2
Madya
28
21
75%
7
*Pelaksanakan oleh LKPP
Data Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ Tahun 2016
Prosentase Kelulusan
Jumlah Peserta Belum Kompeten
No
Kualifikasi
Jumlah Peserta
Jumlah Peserta Kompeten
1
Muda
41
32
79%
9
2
Madya
14
10
72%
4
*Data per September 2016 (yang dilaksanakan oleh LKPP)
Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Reguler Jabatan Fungsional PPBJ Tahun 2016
No
Tempat Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Deadline Pengumpulan Portofolio
1
Jakarta
27 – 28 September 2016
16 September 2016
2
Jakarta
4 – 5 Oktober 2016
22 September 2016
3
Jakarta
18 – 19 Oktober 2016
3 Oktober 2016
Contact Person: Meita (0812-940-3360)
Kelas Jabatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Jenjang Jabatan Kelas Jabatan *)
Tunjangan Jabatan Fungsional **)
Tk. Madya
11
Tk. Muda
9
Rp
876.000,-
Tk. Pertama
8
Rp
493.000,-
Rp
1.150.000,-
*) Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015 **) Proses harmonisasi di Kemenkumham sudah selesai dan sedang diajukan ke KemenSetneg
CAPAIAN TERKAIT KEBIJAKAN INSENTIF Persetujuan KemenPAN-RB Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip terkait Usulan tsb dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan (27 November 2015) 2013
Aug 2015
Pengusulan Kembali LKPP telah mengusulkan kembali Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional PPBJ kepada KemenPAN-RB (12 Agustus 2015)
Nov 2015
Persetujuan Prinsip Persetujuan Prinsip Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Keuangan (12 April 2016)
Feb 2016
Job Assessment Kementerian Keuangan telah melakukan Job Assessment terhadap 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (22 Februari 2016)
Apr 2015
Jul 2016
Aug 2016
2017
Pembahasan dan Harmonisasi Kementerian PAN-RB menyampaikan Naskah RPerpres kepada Kementerian Hukum dan HAM (12 Juli 2016) Kementerian Hukum dan HAM mengundang LKPP untuk melakukan pembahasan dan harmonisasi thd RPerpres (8 Agustus 2016)
Poin Kesimpulan Forum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Isu Umum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) merupakan salah satu dari lima besar JF yang dianggap bergengsi
K/L/Pemda/I menyusun Analisa Beban Kerja untuk mendapatkan Formasi JF PPBJ Formasi Jabatan harus memperhatikan kriteria: capacity, equity, empowerment, sustainable.
Dalam rangka perolehan Angka Kredit, Pimpinan ULP membagi Paket secara adil kepada Anggota Pokja yang berstatus JF PPBJ
Poin Kesimpulan Forum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kebijakan Insentif
K/L/I agar menyeragamkan Kelas Jabatan bagi JF PPBJ sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja (SE Kepala LKPP 8/2015)
Proses pengusulan Tunjangan Jabatan Fungsional PPBJ sudah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sedang dimintakan paraf kepada Menteri PAN-RB untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Sekretariat Kabinet untuk ditandatangani Presiden
Pejabat Fungsional PPBJ masih dapat menerima Honor (OB/OP) selama sudah dianggarkan oleh Instansi, namun tetap dikonsultasikan secara tertulis dengan Inspektorat terlebih dahulu untuk penyamaan persepsi
Berdasarkan UU ASN dan RPP Manajemen PNS, komponen kompensasi PNS nantinya meliputi Gaji, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan
Poin Kesimpulan Forum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kenaikan Pangkat/Jabatan Agar segera dibentuk Tim Penilai di Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mempercepat proses penilaian Angka Kredit
Persyaratan Kenaikan Jabatan : Ikut dan Lulus Uji Kompetensi
Prinsip kenaikan Pangkat/Jabatan: Min. 2 tahun dalam Pangkat dan 1 tahun dalam Jabatan
Untuk memenuhi kebutuhan Diklat dan Uji Kompetensi diperlukan kerjasama antara LKPP dan K/L/Pemda/I, karena adanya keterbatasan anggaran
Jika PNS sudah dapat naik pangkat/jabatan, wajib dinaikan pangkat/jabatannya setingkat lebih tinggi dahulu kemudian diangkat dalam Jabatan Fungsional
Rencana Revisi Peraturan Terkait
Usulan revisi Permenpan-RB 77/2012 Penyederhanaan Butir Kegiatan
Usulan revisi Perka LKPP terkait Formasi Pembagian Nilai Paket di setiap Jenjang Jabatan
Usulan revisi Perpres 54/2010 Hingga Tahun 2018 Pokja ULP wajib diisi oleh Pejabat Fungsional PPBJ
Poin Kesimpulan Forum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Harapan ke Depan
Jabatan Fungsional PPBJ menjadi profesi yang membanggakan
Sebagai wadah pengembangan karier
Memiliki kedudukan yang jelas dalam organisasi
Remunerasi yang lebih baik
