Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Didiek R Mawardi

Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

i

Didiek R Mawardi

i

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2: 1. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana: Pasal 72 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ii


Didiek R Mawardi


iii

Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

iii

Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Mengutip atau Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis : Didiek R Mawardi Editor : HS Tisnanta Pemeriksa Aksara : Wandi Barboy Silaban Cover dan Tata Letak : Muhamad Reza Cetakan Pertama, Agustus 2013 15 x 23 cm xii + 66 hlm ISBN: 978-602-1534-05-2 Penerbit: Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKPHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung www.pkkpham.org dan Indepth Publishing Jl. Ahmad Yani, Gang Pioner, No. 41, Gotongroyong, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung [email protected] | www.indepthpublishing.net 081279604790

iv


Didiek R Mawardi

Kata Sambutan

v

Didiek R Mawardi

v

vi


Didiek R Mawardi

Pengantar Penulis

Jaminan kebendaan yang ideal bagi kepentingan pertumbuhan iklim usaha mikro kecil sesungguhnya adalah jaminan fidusia, karena benda yang dijaminkan masih tetap dikuasai oleh pemiliknya dan yang terpenting benda tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha. Meskipun ideal bagi pengusaha mikro kecil, belum tentu cara pandang yang ideal tersebut selaras dengan kepentingan lembaga keuangan perbankan. Pihak perbankan sepertinya lebih mengutamakan keamanan kredit melalui jaminan non fidusia. Peristiwa penjaminan fidusia memang memerlukan kejujuran serta tanggungjawab yang besar dari pihak debitur untuk berlaku sebagai bapak rumah yang baik dan bagi kreditur diperlukan kearifan, jiwa besar untuk mempercayai juga telaten untuk membina pengusaha mikro kecil. Aspek Kepercayaan sebagai subtansi jaminan fidusia ternyata tidak lagi murni kepercayaan, kreditur dalam konteks kehati-hatian dalam menghadapi risiko kredit macet memerlukan pendaftaran jaminan fidusia. Menarik, untuk ditelusuri lebih lanjut adalah bagaimana debitur (pengusaha mikro kecil) pada umumnya enggan terhadap prosedur birokrasi dapat memanfaatkan jaminan fidusia melalui pendaftaran fidusia.

Didiek R Mawardi

vii

vii

Penerbitan buku ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memberikan gambaran problematika yang dihadapi dan sekaligus mengisi kelangkaan atau “kekosongan” literatur hukum yang secara khusus membahas jaminan fidusia dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia. Materi buku ini merupakan hasil penelitian tesis penulis pada Program Magister Hukum Universitas Lampung. Lokasi penelitian ini dilakukan pada usaha kecil yang berada di Kotabumi, Lampung Utara. Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada Prof. Abdulkadir Muhammad, SH (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung) yang telah begitu banyak memberikan pencerahan dan bimbingan dalam penyiapan materi dasar penulisan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ratna Syamsiar,SH.,MH atas segala curahan ilmu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. yang berkenan memberikan kata pengantar. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan pada Bapak Salis M. Abduh, SH., MH selaku Ketua STIH Muhammadiyah Kotabumi, Bapak Kuspermadi Putera dan bapak Mujiriatno, AM yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Kepada Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) dan Indepth Publishing yang telah bersedia untuk menerbitkan buku ini. Secara khusus rasa terima kasih penulis sampaikan kepada isteriku (almh 2010) Dra. Noverlena, juga kepada istriku Dra. Purwati, MAP (menikah 2013), dan putra-putri tercinta: Sakina Nariswari,SE., Aisy Zharfan Niqa, Nabila Ramadhani, Putri Isnaeni, Muhammadian Rashief Siddiq yang selalu memberi motivasi untuk terus berkarya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa “tiada gading yang tak retak”, kritik dan saran dari pembaca selalu terbuka. Akhir kata semoga buku ini bermanfaat, selamat membaca.

Kotabumi, 30 April 2013 Penulis

viii


Didiek R Mawardi

Daftar Istilah

ix

Debitur : Pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Fidusia : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi “fidest” yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.

Didiek R Mawardi

ix

Gadai : Hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biayabiaya itu mesti didahulukan. Jaminan Fidusia

:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kreditur : Pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Perjanjian Jaminan Fidusia : Perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pinjammeminjam atau perjanjian kredit. Hal ini memberikan bukti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya.

x


Didiek R Mawardi

Daftar Isi

Kata Sambutan Pengantar Penulis Daftar Istilah Daftar Isi

v vii ix xi

Bab I Pendahuluan

1

Bab II PEMBERIAN KREDIT BANK PADA USAHA KECIL 2.1 Kondisi Usaha Kecil 2.2 Persetujuan Membuka Kredit 2.3 Pengikatan Perjanjian Kredit 2.4 Pemberian Jaminan Fidusia 2.5 Pembuatan dan Pendaftaran Akta

5 5 9 11 19 22

Bab III PENGEMBALIAN KREDIT BANK 3.1 Cara Pengembalian Kredit 3.2 Fungsi Jaminan Dalam Pengembalian Kredit 3.3 Akibat hukum Pengembalian Kredit

36 36 40 42

Didiek R Mawardi

xi

xi

BAB IV PENINGKATAN KEMAMPUAN BERUSAHA 4.1 Upaya Pengembangan Usaha Kecil 4.2 Faktor-faktor Pendukung kemampuan Berusaha

49 49 52

Bab V PENUTUP

55

Daftar Bacaan Indeks Tentang Penulis

58 63 65

xii


BAB I

Didiek R Mawardi

Pendahuluan

P

1

ertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan partisipasi politik rakyat, cenderung menghasilkan kesenjangan, yakni kesenjangan antara yang memperoleh kesempatan dan tidak memperoleh kesempatan. Dalam sistem yang tertutup, tidak terjadi rembesan dalam pertumbuhan seperti yang diharapkan melalui paradigma trickle down, karena struktur kekuasaan menghambat terjadinya dampak rambatan dari pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, manfaat pertumbuhan ekonomi terbendung dalam struktur yang memberi kesempatan pada lingkup yang terbatas (Ginandjar Kartasasmita, 1996:111). Konstitusi kita yakni UUD 1945 menunjukkan watak kerakyatan dalam perekonomian bangsa Indonesia yang ingin dibangun, adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi, juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.1 Oleh karena itu, badan usaha milik negara (BUMN), usaha swasta, dan koperasi,

1

Lihat penjelasan Pasal 2, Pasal 27 ayat(2), Pasal 28 dan 29 ayat (1,2,3), Pasal 33 UUD

1945. Didiek R Mawardi

1

yang berinteraksi dengan konsumen atau rumah tangga dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa perlu tumbuh secara seimbang, serasi, dan bersama atau bermitra, serta saling mengisi dan saling menunjang, sehingga masing-masing ataupun secara bersama dapat berkembang menjadi kekuatan yang tangguh. Pemanfaatan sumber daya seperti kredit sangat berarti bagi sebagian besar usaha swasta. Perangkat kebijaksanaan nasional seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus diimplementasikan agar demokrasi ekonomi Indonesia yang sasaran pembangunannya dirujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan secara optimal. Mekanisme pasar tidak dapat menjamin adanya keadilan dalam pembagian manfaat dari kegiatan ekonomi, karena itu pemerintah harus berpihak kepada pelaku ekonomi yang lemah kemampuannya agar dapat berkembang, sehingga mampu bersaing. Kebijaksanaan ekonomi melalui jalur hukum dan perundangundangan memang diperlukan, sebagai bentuk dukungan pemerintah agar tujuan pemerataan serta kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan dapat teratasi. Komitmen meningkatkan peran rakyat daJam perekonomian sangat diperlukan. Agar ekonomi rakyat dalam bentuk ekonomi usaha kecil dan masih lemah serta kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi terbuka menjadi mantap, berkembang, dan mandiri. Apabila kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, maka, kemampuan rakyat harus ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Pemberdayaan dalam konteks pembahasan buku ini adalah pemberdayaan kepada komunitas usaha kecil melalui Jaminan Fidusia. Menurut pandangan penulis, jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang ideal bagi Usaha Kecil sebab konstruksi Jaminan Fidusia mempunyai kelebihan pada penguasaan fisik atas barang-barang ada pada debitur (constitutum possesoorium). Dengan syarat, bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan bukti hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur. Lembaga Jaminan Fidusia didasarkan pada kepercayaan. Hal ini sering muncul dalam praktek perdagangan dan perbankan yang terkait dengan perjanjian hutang piutang, permodalan, maupun perkreditan.

2


2 3

Didiek R Mawardi

Perjanjian Fidusia dikonstruksikan sebagai perjanjian jaminan dan bersifat assessoir. Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat menarik pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan melalui penjaminan fidusia karena objek yang dijadikan jaminan dikuasai debitur guna menjalankan usahanya. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini dapat memperkuat keberhasilan permohonan suatu kredit yang diajukan kepada bank oleh pengusaha kecil, sebab dengan didaftarkan berarti lebih menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia (kreditur). Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum angka 3 UU Jaminan Fidusia, bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia daripada kreditur lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Notaris Mujiriatno, S.H dan Kantor Notaris Kuspermadi, S.H yang berkedudukan di Kotabumi sebagai pengemban amanat Pasal 5 UU Jaminan Fidusia, maupun data yang diperoleh dari Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung sebagai pengemban amanat Pasal 11 UU Jaminan Fidusia, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kedua pasal tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal bila dibandingkan dengan jumlah usaha kecil maupun usaha kecil informal yang ada di Kecamatan Kotabumi. Adapun pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan Akta Notaris pada Kantor Notan2 yang berkedudukan di Kotabumi pada tahun 2002 sebanyak 90 akta. Sedangkan Jaminan Fidusia yang terdaftar di Notaris yang berkedudukan di Kotabumi dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tahun 2002 sebanyak 10 akta3. Secara khusus, Jaminan Fidusia yang terdaftar dan berasal dari Kecamatan Kota Kotabumi pada tahun 2002 sebanyak 3 akta.

3

Kantor Notaris Mujiriatno.S.H dan Kantor Notaris Kuspermadi Putra, S.H tahun 2003 Kantor Pendaftaran Fidusia Bandar Lampung tahun 2003 Didiek R Mawardi

3

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan, pihak bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penyaluran kredit selalu diiringi upaya untuk meminimalisasi risiko kerugian berbentuk agunan yang berfungsi sebagai penjamin, bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi tepat waktu. Menurut data dari Setdakab. Lampung Utara4, penyaluran kredit pada usaha kecil oleh lembaga perbankan pada Tahun 2002 sebesar Rp 22.390.429.500,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebar pada 4.704 usaha kecil. Khusus penyaluran kredit bagi usaha kecil di Kecamatan Kota, Kotabumi, pada tahun yang sama sebesar Rp 303.033.500,00 (tiga ratus tiga juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebar pada 1.495 usaha kecil. Fenomena tersebut di atas, tentunya sebelum bank memberikan atau menyalurkan kredit kepada debitur. Dan tentu saja harus melakukan analisis kredit lebih dahulu. Tujuan analisis ini untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan itu adalah layak dipercaya serta tidak fiktif. Keyakinan pihak bank terhadap rencana penggunaan kredit yang prospektif dalam usaha dagangnya akan meminimalkan risiko timbulnya kredit macet. Fenomena mengenai pemberian kredit bank dengan Jaminan Fidusia yang didaftarkan bagi pengembangan usaha kecil menjadi penting dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tulisan ini hendak membahas beberapa topik seperti penerapan pemberian kredit bank dengan jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi pengembangan usaha kecil serta penyelesaian kredit bank apabila debitur gagal mengembalikan kredit usaha kecil yang diterimanya. Disamping itu juga tulisan ini hendak membahas apakah pemberian kredit mewujudkan pemberdayaan bagi usaha kecil?

4

4

Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Utara tahun 2003 Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

BAB II

Didiek R Mawardi

Pemberian Kredit Pada Usaha Kecil

5

U

2.1. Kondisi Usaha Kecil saha industri krupuk yang dirintis sejak tahun 1977 merupakan proses usaha yang diawali dengan menjadi penjual krupuk eceran dalam kaleng dan diedarkan dari rumah ke rumah berjalan kaki dari tahun 1963 sampai tahun 1974. Kemudian tahun 1974 sampai dengan tahun 1977 debitur magang dengan juragan krupuk di Cempedak, Kotabumi, Lampung Utara. Proses belajar membuat krupuk dilakukan dengan juragan krupuk bernama Sikinta dan Setiawan di Cempedak Kotabumi. Dengan modal Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk modal tetap dan modal lancar. Pada tahun 1977 debitur mencoba berusaha berdiri sendiri. Sanak keluarga dan semua yang turut membantu tidak digaji, namun hidup bersama menikmati hasil usaha. Tahun 1982, debitur sempat bangkrut ditipu oleh mitra kerjanya. Bentuk Usaha yang dilaksanakan oleh debitur, dalam hal memproduksi krupuk dilakukan dengan cara yang sederhana, meskipun telah menggunakan mesin tenaga listrik. Mesin ini fungsinya hanya untuk mengaduk adonan sagu dan gandum yang sudah diberi bumbu. Selain itu, berfungsi pula untuk mencetak krupuk dengan berbagai ukuran. Didiek R Mawardi

5

Penggunaan tenaga manusia masih cukup dominan seperti untuk menjemur krupuk dengan pemanas matahari, untuk menggoreng, mengkemas, selanjutnya dipasarkan atau sebagai persediaan. Dalam satu hari, debitur dapat mengolah sagu dan gandum menjadi krupuk antara 200 Kg sampai 300 Kg. Krupuk yang sudah digoreng dikemas dalam bungkusan plastik untuk selanjutnya dipasarkan. Menurut debitur, usaha dagangnya dapat menghabiskan cukup banyak sagu dan gandum setiap bulannya, tetapi dalam musin hujan debitur tidak menyediakan persediaan bahan baku karena krupuk yang tercetak sulit kering. Omzet produksi krupuk relatif stabil. Setiap hari debitur mendapatkan hasil kotor dari penjualan yang cukup lumayan. Hasil ini dipergunakan untuk keperluan seperti; membayar gaji karyawan setiap akhir minggu, pemeliharaan kendaraan dan mesin, membayar cicilan kepada bank berupa bunga maupun utang pokok setiap awal bulan berjalan serta biaya hidup karyawan dan keluarga. Sejak tahun 1987 sampai tahun 2005 telah menggunakan merk dagang “PADA SUKA”. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan mutu, debitur selalu menyempatkan diri setiap hari untuk mencicipi krupuk yang sedang diolah atau diaduk sebelum masuk ke proses pencetakan. Dalam tahap ini, debitur selalu terlibat dalam setiap proses produksi, dari perencanaan sampai kepada pengepakan dan pengiriman barang. Manajemen seperti ini sering disebut dengan manajemen tukang sate. Pengelolaan usaha oleh debitur dilakukan secara sederhana dan sistim keluarga. Sederhana karena tidak menggunakan struktur organisasi seperti lazimnya pengelolaan bisnis modern yang menunjukkan hubungan kerja dan kewenangan. Demikian pula para karyawan yang bekerja, sebelumnya tidak dilakukan pelatihan terlebih dahulu tentang tata cara mengelola usaha khususnya bidang pekerjaan yang ditangani oleh karyawan serta tidak adanya decription. Karyawan yang bekerja pada debitur, sebanyak 30 orang yang tersebar dalam masa kerja bervariasi yaitu telah bekerja selama 1 sampai 2 tahun sebanyak 14 orang, telah bekerja selama 3 sampai 5 tahun sebanyak 30 orang , sisanya telah bekerja di atas 6 tahun. Sistem administrasi keuangan yang tersedia hanya berupa catatancatatan singkat antara lain berupa catatan piutang, catatan utang, catatan transaksi pembayaran utang - piutang, catatan pesanan, catatan persediaan dan kumpulan nota-nota pembelian. Catatan-catatan

6


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

tersebut sistemnya sangat pribadi. Penulis sendiri ketika diberi kesempatan melihat catatan-catatan di buku milik debitur. Penulis mengalami kesulitan dalam memahaminya karena bentuk dan susunannya sangat rumit dan ditulis oleh tangan. Bentuk usaha kecil yang lain yakni jenis dagang kelontongan kosmetika. Usaha ini dipimpin oleh debitur yang merupakan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan tradisi sebagai keluarga pedagang atau komunitas pedagang. Debitur mengawali usaha dagangnya di Kotabumi sekitar tahun 1979. Berdagang berbagai jenis barang kosmetika yang dilayani langsung oleh debitur dibantu oleh sanak keluarga. Saat ini tempat berdagang adalah toko milik Pemerintah Daerah, sifatnya adalah hak pakai. Dengan menempati toko bernama “BINTANG JAYA” yang relatif luas di pusat pertokoan Kotabumi. Menurut debitur, seluruh barang dagangannya dibeli secara beli putus yakni menjadi milik debitur dan tidak dapat diganti atau ditukar jika barang yang dibeli tidak laku terjual. Barang yang diperdagangkan oleh debitur sangat banyak ragamnya dari pemerah bibir wanita, parfum, sampai dengan gunting kuku, dan sandal jepit. Dengan tersedianya keanekaragaman barang, diharapkan para calon pembeli tidak perlu lagi pindah ke toko lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang dicari. Penghasilan kotor debitur pemah mencapai antara Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per hari. Penghasilan tersebut berasal dari penjualan berbagai jenis barang dari harga terendah Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per satuannya. Dalam meiaksanakan usahanya, debitur hanya sebagai penyalur artinya memindahkan barang dari pedagang besar di Bandar Lampung ke tokonya untuk disalurkan ke pembeli eceran dan beberapa warung kecil untuk dijual lagi. Cara berdagang seperti debitur ini membuat debitur tidak memerlukan gudang karena tidak perlu menyimpan barang persediaan. Kesuksesan usaha dagang debitur, hanya memerlukan kerajinan, keramah tamahan, keluwesan, kesabaran dari karyawannya dalam melayani pembeli atau pelanggannya, menjaga situasi toko harus tetap bersih dan bercahaya, dengan penerangan yang cukup serta penataan barang yang rapi, mudah dilihat dengan jelas dan mudah dijangkau.

7

7

Jumlah karyawan yang bekerja pada debitur sebanyak 5 orang. Masa kerja karyawan tersebut bervariasi yakni telah bekerja selama 1 tahun sebanyak 2 orang, telah bekerja antara 2 sampai 3 tahun sebanyak 2 orang, telah bekerja selama 5 tahun sebanyak 1 orang. Sedangkan karyawan titipan mitra kerja sebanyak 5 orang. Semua karyawan berjenis kelamin wanita, kecuali sopir mobil. Gaji yang diberikan berkisar dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung makan serta tempat tinggal. Menurut debitur, penghitungan aliran barang dan uang dihitung setiap akhir bulan dan pada akhir penghitungan akan tampak jumlah utang piutang. Jika uang masuk oleh debitur dikeluarkan kembali sesuai dengan keperluan yang sudah tertentu, maka uang tersisa setelah dikeluarkan dengan keperluan bulan yang akan datang dianggap sebagai keuntungan bulan yang lalu. Pola titip barang bayar kemudian tidak dilakukan oleh debitur, dalam sistim pembayaran debitur menerapkan pola beli putus. Sistim pembayaran ini diterapkan juga kepada pelanggan yang berbentuk warung sehingga diperlakukan tidak berbeda dengan pembeli eceran. Menurut penulis, pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing debitur ini hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Mungkin di masa lalu hal ini dapat dijalankan karena masih langkanya persaingan. Tetapi, dengan kondisi saat ini, di mana penjualan barangbarang sejenis semakin banyak sehingga cara memperkenalkan barang yang hendak dijual harus lebih inovatif yang dapat membuat pembeli atau pelanggan lebih tertarik dalam membeli. Ini merupakan prinsip yang seharusnya dilakukan. Pengelolaan berdasarkan pengalaman semata dan bersifat naluriah sudah tidak mencukupi lagi. Pemasaran merupakan unsur utama untuk mencapai keuntungan usaha. Karena itu bagaimana sistim pemasaran, distribusi, penentuan harga, kemasan produksi, cara penawaran, dan pembayaran, serta promosi merupakan sasaran pengelolaan yang harus dilakukan oleh debitur. Menurut penulis, peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan menajemen sangat dinantikan sehingga akselerasi dalam meraih keuntungan dapat tercapai dengan harapan timbul dampak pada perluasan usaha.

8


5

Didiek R Mawardi

2.2 Persetujuan Membuka Kredit Pada tahap awal pengajuan kredit, debitur mendatangi kreditur dan menyatakan kehendaknya untuk meminjam sejumlah uang kepada kreditur. Kreditur tidak seketika itu membalas pernyataan menerima kehendak debitur. Kreditur hanya menerima berkas permohonan peminjaman kredit dan berjanji akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang ada karena pernyataan persetujuan kreditur baru akan diberikan jika semua persyaratan telah dipenuhi oleh debitur sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) atau syarat-syarat-syarat tambahan lainnya. Sebelum persetujuan kredit ditandatangani oleh kreditur dan debitur, kreditur melakukan wawancara sebagai bagian dari prosedur pemberian kredit (Kasmir, 2000 : 95-102), walaupun secara di dalam penerapannya, tentu luwes dan kondisional. Pada saat wawancara yang pertama pihak kreditur menggali faktor-faktor Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition debitur. Demikian pula diterapkan mengenai faktor Personality, Purpose, Prospect, maupun Payment debitur (Kasmir, 2000 : 91). Pada tahap wawancara kedua, adalah wawancara saat peninjauan di lapangan. Kreditur melakukan sinkronisasi antara hasil wawancara pertama dan pemantapan data yang bersumber dari peninjauan lapangan terhadap kondisi riil debitur melalui pengamatan dan tanya jawab secara langsung. Pada saat peninjauan, tanggapan debitur atau jawabanjawaban yang mantap dan memberi keyakinan, objektif dan memenuhi indikator, maka meskipun dalam penjelasan tidak sistematis dan menggunakan bahasa sederhana, namun tetap dapat memberi nilai positif. Dan wawancara tahap kedua ini, kemampuan analisis kreditur dalam melihat dan menangkap fenomena serta menghubung-hubungkan atas penjelasan debitur sehingga keputusan bagi pemberian kredit benarbenar diperlukan sehingga data yang terserap mampu memenuhi unsur-unsur kredit (Abdulkadir Muhammad, 1980 : 59). Persetujuan kredit5 yang diberikan kreditur sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada debitur untuk Kredit Modal Kerja Perdagangan. Persetujuan kredit merupakan tahap yang penting dalam pemberian kredit karena kreditur dalam

9

Bank Mandiri, SPPK Nomor 2 Sp.KBM/557/2201 tanggal 29 Juni 2001 Didiek R Mawardi

9

persetujuan tersebut memberikan kewajiban kepada debitur yang harus dipenuhi berupa ketentuan-ketentuan mengenai limit kredit yang diberikan, jangka waktu. Suku bunga, denda keterlambatan, provisi, target penjualan, limit penarikan kredit tercover oleh stock dan piutang dagang, serta adanya jaminan yang mencukupi. Selanjutnya, debitur juga harus menyetor uang tunai yang akan dipergunakan kreditur untuk provisi, titipan cadangan biaya notaris, untuk penutupan asuransi, menyerahkan surat persetujuan suami atau istri atas tindakan pengambilan kredit, bersedia menjamin penggantian barang jaminan yang lain jika barang jaminan yang ada mengalami hambatan, menyerahkan fotocopy legalitas usaha, pas photo terbaru dan fotocopy KTP yang masih berlaku. Di samping itu, seluruh biaya yang timbul atas persetujuan kredit ini menjadi tanggungjawab debitur, menyerahkan laporan keuangan secara berkala jika permohonan kredit dipenuhi, menyalurkan seluruh aktivitas keuangan ke rekening pinjaman kreditur, mengijinkan kreditur melakukan pemeriksaan dan pengawasan serta melakukan penilaian ulang seluruh jaminan. Tanpa seijin kreditur, tidak diperkenankan melakukan merubah status hukum dan kepemilikan usaha, memindah tangankan barang jaminan kecuali persediaan barang (stock), menerima fasilitas kredit dari bank lain. Kreditur berhak menangguhkan/ membatalkan pencairan kredit jika debitur terbukti menggunakan dana secara tidak wajar atau menyimpang dari tujuan semula, jika fasilitas kredit masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan harus sudah diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa laku kredit berakhir. Apabila semua persyaratan dan ketentuan telah disetujui oleh debitur, maka persetujuan tersebut ditandatangani oleh kreditur dan debitur di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). Persetujuan yang telah ditandatangani menjadi dasar pengikatan perjanjian kredit yang dibuat secara notariil ataupun di bawah tangan. Hubungan bisnis yang terjadi antara kreditur dengan debitur telah sesuai dengan Teori Perkreditan (Abdulkadir Muhammad, 1992 : 52). Dalam konteks ini, debitur selaku pengusaha memerlukan sejumlah dana sebagai modal pengembangan bisnis, sedangkan kreditur selaku Lembaga Keuangan Perbankan merupakan penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai salah satu bisnis pelayanan

10


bank dengan sistem bunga dan jaminan serta dibuat dalam bentuk tertulis guna menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak telah saling mengikatkan diri (Abdulkadir Muhammad, 1980 : 78). Selanjutnya untuk melaksanakan apa yang telah disetujui sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing seperti tertuang dalam persetujuan kredit.

6 7

Kuspermadi Putra, Persetujuan Membuka Kredit, Akta Nomor 20, 1999 Mujiriatno,AM, Perjanjian Suplesi Kredit Dan Penambahan Jaminan Nomor 19, 2000 Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

2.3 Pengikatan Perjanjian Kredit Persetujuan yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur menimbulkan ikatan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan isi persetujuan. Ikatan tersebut tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang bersifat regeling menguraikan hak dan kewajiban pihak-pihak secara lebih konkrit (R. Subekti, 1989 : 338). Penentuan judul ikatan perjanjian, masing-masing pihak bebas menentukan judul perjanjian. Istilah persetujuan membuka kredit merupakan judul yang dipergunakan dalam Perjanjian Akta Nomor 20, 6 yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 1999 di Kotabumi antara kreditur (PT Bank Rakyat Indonesia di Kotabumi) berhadapan dengan debitur bertempat tinggal di jalan Wijaya Kusuma Nomor 65, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Menurut Perjanjian Akta Nomor 20, diterangkan bahwa debitur telah berhutang uang kepada kreditur sebesar Rp. 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 10 Oktober 2000, debitur melakukan Perjanjian Suplesi Kredit dan Penambahan Jaminan kepada kreditur sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Akta Nomor 19 7 yang dibuat dihadapan Notaris Mujiriatno, SH di Kotabumi tanggal 10 Oktober 2000. Tambahan jaminan membuat debitur mendapat tambahan modal kerja untuk modal usaha sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga seluruh hutang debitur kepada kreditur menjadi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sebelum jatuh tempo, di mana sisa hutang debitur tinggal sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), maka debitur mengajukan tambahan kredit dan disetujui oleh kreditur sebesar Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

11

11

Dalam proses perjanjian pemberian kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Suplesi Kredit dan Penambahan Jaminan Nomor 038 tanggal 03 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris, debitur memiliki fasilitas pinjaman kepada kreditur sebesar Rp 125.000.000dengan bunga 20 % setahun dan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun dengan Maksimum CO menurun. Jika debitur memenuhi semua kewajibannya dan tidak melakukan suplesi kredit kembali, maka pada tanggal 03 Oktober 2006 sudah terbebas dari pinjaman kreditur. Dikarenakan dalam pelaksanaan Perjanjian Akta Nomor 03, debitur tidak mampu melunasi kredit dengan cara pembayaran yang disepakati dalam perjanjian terdahulu, maka debitur melakukan Perjanjian Perpanjangan Nomor 42, tanggal 31 Januari 20059 dihadapan Notaris. Dalam Perjanjian Akta Nomor 42, debitur telah berutang kepada kreditur sebanyak Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan bunga 18 % (delapan belas prosen) setahun. Proses perubahan jumlah kredit dari Perjanjian Akta Nomor 03 ke Perjanjian Akta Nomor 42 tidak tergambarkan dengan baik, meskipun hal ini dapat diketahui dalam rekening credit debitur. Menurut penulis, setiap terjadi perubahan dalam perjanjian kredit sebaiknya dicantumkan nilai nominal terakhir fasilitas kredit yang telah diberikan oleh kreditur dan jumlah utang baru akibat perubahan yang diadakan. Dalam Akta perjanjian pemberian kredit, dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun hak kreditur adalah membatalkan perjanjian, memberikan sanksi apabila fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur tidak dipergunakan untuk keperluan seperti telah disetujui, memberikan persetujuan terhadap rekening koran debitur, mengambil dan menerima bunga, menerima provisi, dan commitmen fee yang tidak dapat diambil kembali oleh debitur, menerima uang penalty rate, menetapkan besarnya suku bunga, diperlakukan sebagai bank tunggal dan tiap 12 (dua belas) bulan menerima laporan, menolak pencairan dana atas rekening koran debitur jika terbukti tiap 12 (dua belas) bulan, debitur lalai menyampaikan laporan. Menurut syarat-syarat umum perjanjian kredit pada Bank BRI, kreditur berhak menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh 8

2003 9

12

Mujiriatno,AM, Perjanjian Suplesi Kredit dan Penambahan Jaminan, Akta Nomor 03,

Kuspermadi Putra, Perjanjian Perpanjangan, Akta Nomor 42, 2005 Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

debitur, dan debitur berhak meminta kembali jika terdapat kelebihan pembayaran. Dalam hal ini, kreditur tidak terikat untuk membayar kerugian. Hak kreditur lainnya adalah, sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur melalui hak subtitusi, benda yang dijaminkan dipertanggungkan kepada Maskapai. Asuransi dengan memakai syarat-syarat serta untuk sejumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh kreditur. Dan jika hutang debitur telah dilunasi, maka kreditur menyetujui pe-roya-an semua ikatan jaminan. Kreditur juga berhak setiap saat memeriksa perkembangan dan keadaan barang-barang yang dijaminkan, memeriksa buku-buku, dan untuk juga memasuki pekarangan, ruangan kantor, toko, pabrik, gudang dan semua tempat-tempat yang dipakai debitur untuk menjalankan usahanya. Dalam syarat umum diatur kewenangan kreditur untuk menyerahkan tugas pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian kredit kepada pihak ke tiga yang ditunjuk. Kemudian kreditur berhak menagih dengan seketika dan sekaligus, antara lain, jika: debitur meninggal dunia, debitur dinyatakan pailit, kekayaan debitur sebagian maupun seluruhnya disita atau dirampas oleh pihak lain, debitur menjual barang jaminan dengan cara apapun yang dibebani tanpa persetujuan terlebih dahulu, bahkan dalam syarat umum ditentukan hak kreditur untuk menghentikan hutang tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan jika debitur dalam hal berbentuk perusahaan melakukan antara lain mengadakan perubahan status perusahaan, manajemen. Kreditur dapat melakukan pembatalan, penangguhan, dan kejadian lalai sehingga berhak menghentikan hutang dan menagih sekaligus atau apabila jaminan yang diberikan dikhawatirkan akan dijual secara tidak sah, akan dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, tertimpa kebakaran. Pembatalan juga dapat dilakukan apabila debitur memberikan keterangan tidak benar tentang keadaan harta benda, penghasilan atau menggunakan pinjaman dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian kredit. Atau barangbarang yang dijaminkan tidak cukup lagi dan tidak ditambah, baik karena musnah, hilang atau harganya merosot karena sebab apa pun. Keuangan debitur, bonafiditasnya, dan solvabilitasnya mundur sede-

13

13

mikian rupa atau karena sebab lainnya sehingga kredit diperkirakan tidak dapat dibayar kembali menurut yang semestinya. Termasuk meminta atau menerima segala ongkos atau upah yang lazim bagi wakil pihak kreditur karena melakukan penagihan, debitur tidak membayar bunga pada waktu ditetapkan, melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, debitur tidak memenuhi permintaan dari kreditur untuk dengan segera menambah jaminan, harta kekayaan debitur dikenakan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan. Dengan lewatnya waktu saja, atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut telah menjadi bukti yang cukup atas kelalaian debitur sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi. Kreditur juga berhak menyimpan semua akta asli, dan dalam syarat umum dinyatakan debitur akan melaksanakan serta menyerahkan dokumen tambahan apabila diminta oleh kreditur sekaligus melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki dokumen yang dibuat oleh debitur. Termasuk berwenang mengecek kewajiban-kewajiban debitur atas benda yang diserahkan secara fidusia, memperbaiki semua harta benda tersebut, mengurus dan melakukan pertanggungan atas beban debitur, jika debitur ingin memindahkan hak milik atas barang-barang yang diserahkan secara fidusia, harus mendapatkan izin tertulis dari kreditur. Kemudian, apabila terjadi kegoncangan di bidang politik ekonomi atau kebijaksanaan pemerintah yang dapat mempengaruhi keuangan debitur, maka kreditur berhak untuk mengakhiri kewajibannya untuk meneruskan fasilitas. Dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, kreditur berhak sewaktu-waktu mengambil tindakan-tindakan lain dalam bentuk apa pun di luar yang sudah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) syarat-syarat umum Bank BRI. Kreditur berhak menuntut pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan di dalam wilayah Republik Indonesia selain Pengadilan Negeri Kotabumi dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Dalam syarat umum perjanjian, diatur mengenai pengakhiran perjanjian kredit bahwa tidak perlu adanya penetapan pengadilan dan ganti rugi, yaitu debitur menyatakan mengenyampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian dan untuk pengakhiran perjanjian kredit ini oleh kreditur.

14


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

Kewajiban debitur lainnya seperti memelihara kelestarian perusahaan, memberikan jaminan, memberikan keterangan yang diperlukan, memperbaharui izin-izin, memikul semua biaya yang lazim guna menagih kredit beserta bunga-denda, pajak-pajak, dan ongkos-ongkos lainnya, termasuk dalam syarat umum diatur semua biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman dan jaminan seperti antara lain materai, telegram, baliknama, saksi, notaris, menaksir harga, memeriksa dan memberi nasehat, termasuk biaya perkara, persekot kepada pihak ketiga. Selain itu, debitur wajib menyalurkan aktivitas keuangan lewat rekening debitur pada kreditur, menggunakan pinjaman sesuai dengan persetujuan Pemimpin Cabang BRI Kotabumi, memelihara dan memperbaiki, tidak melakukan investasi jangka panjang pada perusahaan lain, tidak meminjam pada bank lain, kreditur dalam pemberian kredit wajib, memberikan suatu kuitansi atau tanda penerimaan lainnya yang lazim diberikan kepada debitur atas pembayaran kembali hutang-hutang dan/atau bunganya, mengembalikan surat-surat asli dari barang yang dijaminkan, mengembalikan seluruh tanah-tanah, bangunanbangunan apabila hutang telah dilunasi. Pengikatan perjanjian pada debitur yang lain telah terjadi sejak tahun 1999 berhadapan dengan kreditur (PT Bank Dagang Negara). Namun, setelah ada Akta Merger Nomor 100, tanggal 24 Juli 1999 dihadapan Notaris Soetjipto, S.H., di Jakarta telah bergabung beberapa bank menjadi PT Bank Mandiri (Persero). Bahwa dengan penggabungan tersebut, maka hak dan kewajiban Bank bergabung beralih demi hukum menjadi hak dan kewajiban PT Bank Mandiri (Persero). Selanjutnya, debitur yang tadinya berhubungan dengan PT Bank Dagang Negara, maka setelah adanya merger, kini berhubungan dengan PT Bank Mandiri (Persero). Dalam proses perjanjian, terjadi beberapa tahapan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Debitur yaitu Perjanjian Kredit Nomor 29/02 tanggal 28 Mei 1988 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dilakukan perubahan dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 41/12 tertanggal 03 Maret 2000 dengan limit kredit ditetapkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 2 Sp.KBM/557/2201 tanggal 29 Juni 2001 disetujui limit kredit

15

15

sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Kredit Modal Kerja Perdagangan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 06 Maret 2001 sampai dengan 06 Maret 2002. SPPK ini ditindaklanjuti dengan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 114.04/045/kmk-kuk-2001 tanggal 02 Juli 2001, selanjutnya disebut KMK Nomor 114. Dalam KMK Nomor 114, debitur memiliki kewajiban untuk membayar suku bunga yang berlaku sebesar 18 % per tahun, dibayar efektif setiap bulan dan membayar provisi perpanjangan kredit sebesar 1 % dari limit kredit yang disetujui, dan dibayar pada saat perjanjian ini ditandatangani. Oleh kreditur, pemberitahuan mengenai tahapan - tahapan kredit serta kewajiban debitur sebagaimana di atas telah disetujui maksud dan isinya dengan menandatangani perjanjian di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Dan antara kreditur dengan debitur juga telah sepakat memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Pesero) yang merupakan bagian terpenting dan integral, yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian beserta addendum-addendumnya, yang masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah, ditambah, dan/atau bertentangan dengan isi perjanjian. Kewajiban debitur yang lain dalam perjanjian adalah menyampaikan laporan penjualan dan pembelian, laporan keuangan, menyalurkan seluruh aktivitas keuangan melalui kreditur, menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan kredit, mengijinkan kreditur untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan, menjaga rasio keuangan seperti current ratio diatas 100 % dan debt equality ratio maksimal 233 %. Selama kredit belum lunas, debitur dilarang memindahkan barang jaminan, memperoleh fasilitas kredit dari Bank lain, kecuali dalam transaksi yang wajar, mengikatkan diri sebagai penjamin dan atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain. Pada tahun 2004, debitur melakukan lagi perpanjangan perjanjian atau suplesi dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 2.Sp.KBM/0263/2004 tanggal 9 Maret 2004 kreditur memberikan persetujuan pemberian kredit dengan limit Kredit sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

16


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

Menurut syarat umum perjanjian, kredit yang diberikan ini merupakan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur. SPPK yang diberikan kreditur ditindaklanjuti dengan Addendum XVI Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 29/02 tanggal 24 Maret 1988 yang dibuat tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat non notarial. Dalam perjanjian, setiap kredit yang ditarik oleh debitur merupakan hutang bagi debitur dengan kewajiban membayar bunga sebesar 15 % (lima belas persen) per tahun dengan hak mengubah suku bunga berada di tangan kreditur dan jika terjadi tunggakan pembayaran, debitur dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) di atas bunga tertinggi per tahun dari jumlah tertunggak. Ketentuan denda ini merupakan kewajiban bagi debitur yang diatur dalam syarat umum perjanjian karena tidak atau terlambat melakukan pembayaran atas suatu jumlah terhutang. Debitur juga wajib membayar provisi sebesar 1 % (satu persen) dari limit kredit. Penarikan kredit hanya dapat ditarik oleh debitur jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur seperti wajib memenuhi dan mengikuti prosedur pembayaran kembali debet pokok, termasuk penutupan asuransi, penerimaan dokumen agunan, dokumen mengenai identitas debitur termasuk jika merupakan badan usaha, hasil analisis mengenai dampak lingkungan, menerima bukti bagian proyek yang menjadi kewajiban debitur, serta menerima dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan oleh kreditur. Menurut syarat umum perjanjian, kreditur berhak untuk sewaktuwaktu menolak permohonan penarikan kredit jika menurut penilaian kreditur salah satu persyaratan untuk penarikan kredit belum dipenuhi sebagaimana mestinya oleh debitur. Bahkan, kreditur dengan pertimbangan sendiri juga berhak melakukan pembatalan kredit, dan biaya yang telah disetorkan kepada kreditur tidak dapat dituntut kembali karena pembatalan tersebut. Di samping itu, debitur harus membayar segala hutangnya seketika dan sekali lunas dalam hal kejadian kelalaian seperti apabila debitur, penjamin, dan pemilik barang jaminan tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit, atau jika dokumen sehubungan dengan perjanjian kredit adalah palsu atau menyesatkan serta kemampuan debitur untuk membayar dianggap tidak dapat lagi membayar dengan

17

17

cara sebagaimana mustinya. Bentuk kelalaian yang lain, jika penjamin meninggal dunia atau sakit sedemikian rupa, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Debitur juga berkewajiban menyampaikan laporan stok piutang penjualan dan pembelian barang setiap bulannya, menyampaikan laporan keuangan, menyalurkan aktivitas keuangan melalui kreditur, dan kreditur wajib menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit, termasuk mengijinkan kreditur melakukan pemeriksaan usaha, seluruh jaminan yang diserahkan dan aktivitas keuangan debitur, serta wajib memelihara rasio laporan keuangan berupa current ratio minimal 120 % (seratus dua puluh persen) serta dept equity ratio maksimal 233 % (dua ratus tiga puluh tiga persen). Selama kredit belum lunas, debitur tidak diperkenankan untuk; memindahtangankan barang jaminan kecuali stok, tidak diperkenankan memperoleh fasilitas kredit dari pihak ketiga, kecuali dalam transaksi yang wajar, tidak diperkenankan mengikatkan dirinya sebagai penjamin hutang dan/atau menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga. Dalam syarat umum perjanjian, debitur menanggung segala biaya dan pengeluaran yang dibuat oleh dan untuk Bank atau debitur yang berkenaan dengan perjanjian kredit seperti biaya pemeriksaan usaha, pelaporan, biaya konsultasi, materai pajak, pengikatan dan penjualan agunan, penagihan dan penyelesaian hutang piutang, biaya untuk penyelesaian perkara. Bahwa proses perjanjian antara debitur dengan kreditur merupakan wujud konkrit dari teori kehendak, teori penawaran dan penerimaan serta Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian pemberian kredit, merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang diberikan kepada debitur berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur (R. Subekti,1989 : 3) yang telah memenuhi unsur dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan legal relation (Abdulkadir Muhammad , 2001 :6). Perjanjian pemberian kredit yang dibuat dihadapan notaris ataupun tidak, dihadapan notaris dalam bentuk addendum atau suplesi adalah tindaklanjut dari kemufakatan atau persetujuan membuka kredit yang dibuat dengan syarat dan ketentuan tercantum konkrit dalam adden-

18


Didiek R Mawardi

dum atau suplesi kredit. Semua addendum atau suplesi yang dibuat sebelumnya bersifat saling kait-mengait, mengikat, tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya, termasuk juga syarat-syarat umum perjanjian pinjaman yang disediakan oleh kreditur. Dalam perjanjian pemberian kredit, kreditur menerangkan telah memberikan kredit kepada debitur, dan pihak debitur menerangkan menerima kredit sebagaimana diterangkan oleh kreditur. Karena itu debitur mempunyai hutang kepada kreditur. Akibat adanya hutang ini, disepakati menggunakan aturan-aturan serta perjanjian-perjanjian yang terurai sedemikian rupa dan dipahami oleh kedua belah pihak berikut akibat yang ditimbulkan dari aturan atau perjanjian yang dibuat. Pembuktian secara konkrit melalui bukti penerimaan atau pernyataan akhir berupa penandatangan yang dibubuhi nama terang dan cap perusahaan debitur dan kreditur. 2.4. Pemberian Jaminan Fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diundangkan cukup lama yakni sejak tanggal 30 September 1999. Ada lima hal esensial yang diatur dalam UUJF tersebut yang berbeda dengan praktek fidusia sebelumnya. Kelimanya adalah perluasan objek yang dapat dijaminkan, kewajiban melakukan pendaftaran atas objek yang dijaminkan, penegasan prefensi kreditor atas objek yang dijaminkan, pengaturan penggantian objek yang dijaminkan, dan adanya kekuatan eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia (Sunu Widi Purwoko, 2002:88-89). Dengan adanya ketentuan mengenai pendaftarannya, maka Jaminan Fidusia memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan tidak lagi sebagai jaminan (Sutan Remi, 2002:38). Meskipun menurut Undang-undang telah mengatur mengenai Jaminan Fidusia, namun kenyataan yang dapat dilihat dari data di Kantor Notaris Mujiriatno,SH dan Kantor Notaris Kuspermadi Putra,SH yang masing-masing berkedudukan di Kotabumi, Lampung Utara sebagai Notaris yang turut mengemban amanat UU Jaminan Fidusia, namun nasabah yang membuat Akta Jaminan Fidusia ke Notaris berdasarkan data tahun 2003 masih terhitung sedikit, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

Didiek R Mawardi

19

19

Tabel. l Pembuatan Akta Jaminan Fidusia No

Tahun

Notaries

2000

2001

2002

1

Mujiriatno, SH

65

61

67

2

Kuspermadi Putra, SH

24

22

23

3

Herri Aprizal, SH

--

--

--

4

Benny Febrianto, SH

--

--

--

Jumlah

80

86

Ket

Data diambil bulan Maret 2003

90

Sumber: Kantor Notaris Mujiriatno, SH dan Kantor Notaris Kuspermadi, SH tahun 2003

Berdasarkan sejumlah akta Jaminan Fidusia yang dibuat, ternyata Kreditur yang berkedudukan di Kotabumi dan melakukan pendaftaran aktanya pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Lampung semakin kecil/rendah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 2 Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Tahun No BANK 2000 2001 2002 1

BNI

--

--

--

2

Mandiri

--

2

4

3

BRI

--

17

5

4

Lampung

--

--

--

5

BCA

--

2

1

6

Danamon

--

--

--

Jumlah

80

86

90

Keterangan

Data diambil bulan Maret 2003 untuk Bank Cabang di Kotabumi

Sumber: Kantor Pendaftaran Fidusia di Bandar Lampung tahun 2003

20


Didiek R Mawardi

Berdasarkan tampilan tabel 2 di atas, pada tahun 2001 dan tahun 2002 untuk Bank BRI cukup banyak melakukan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, tetapi pengusaha/pedagang yang berdomisili di Kecamatan Kotabumi pada masing-masing tahun hanya 2 orang. Untuk Bank Mandiri, pada tahun 2002 pengusaha/pedagang yang berdomisili di Kecamatan Kotabumi hanya 1 orang, sedangkan pengusaha/pedagang yang masuk dalam daftar akta melalui Bank BCA pada tahun 2001 dan 2002 yang berdomisili di Kecamatan Kotabumi hanya hanya 1 orang. Kemudian, sisa kreditur yang mendaftarkan aktanya tersebar di Kecamatan lain di dalam Kabupaten Lampung Utara, maupun di Kabupaten Lampung Barat serta Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika dibandingkan dengan jumlah usaha kecil yang menerima kredit menurut data yang diambil pada tahun 2003, maka terjadi ketidakseimbangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini.

21

Tabel. 3 Penerima Kredit Usaha Kecil di Kabupaten Lampung Utara No

Jumlah Kredit Kumulatif/ Tahun

Bank

2000

2001

2002

Jumlah Usaha Kecil/Tahun 2000

2001

2002

1

Lampung

70.755.000

469.656.000

1.034.265.000

3

60

107

2

Danamon

---

---

---

---

---

---

3

Mandiri

7.364.000

2.285.000

2.215.500

39

41

50

4

BRI

20.099.291.000

22.449.790.000

21.353.944.000

5.248

4.998

4.547

20.177.410.000

22.921.731.000

22.390.424.500

5.290

5.099

4.704

Jumlah

Sumber: Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Utara tahun 2003

Didiek R Mawardi

21

Tabel.4 Penerima Kredit Usaha Kecil di Kecamatan Kotabumi No

Jumlah Kredit Kumulatif/ Tahun

Bank

2000

2001

2002

Jumlah Usaha Kecil/ Tahun 2000

2001

2002

1

Lampung

70.755.000

117.414.000

299.937.000

3

12

41

2

Danamon

---

---

---

---

---

---

3

Mandiri

1.735.000

1.502.500

1.520.500

29

29

29

4

BRI

8.138.520.000

7.027.895.000

8.619.759.000

1.397 1.397

1.415

8.211.010.000

7.146.811.500

8.921.216.500

1.608 1.433

1.495

Jumlah

Sumber: Bagian Perekonomian Setdakab.Lampung Utara tahun 2003

Minat nasabah membuat Akta Jaminan Fidusia ke Notaris cukup besar karena barang yang dijaminkan merupakan pinjam pakai. Hal ini sesuai dengan fase ketiga dari sistem Constitution Posessorium (Munir Fuady, 1999 :5-6) dan sangat merasakan barang atau kendaraan yang dijaminkan tidak seperti barang yang sedang dijaminkan, adanya kebebasan untuk seolah-olah berbuat apa saja terhadap barang yang dijaminkan. Kepemilikan mutlak memang akan beralih kepada kreditur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya (A Vecnhoven, 1990 : 131). Meskipun dalam eksekusinya masih memerlukan proses. 2.5. Pembuatan dan Pendaftaran Akta Apabila kreditur bermaksud mendaftarkan Jaminan Fidusia, maka kreditur dan debitur harus membuat Akta Jaminan Fidusia terlebih dahulu yang dilakukan dihadapan Notaris. Setelah Akta tersebut tersedia, selanjutnya dilakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Kreditur dengan melalui tiga birokrasi atau tiga tempat yaitu pertama proses di tempat kreditur sebagai Kantor Cabang yang berdomisili di Kotabumi, kedua proses di tempat Notaris yang berdomisili di Kotabumi, yang ketiga proses di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Bandar Lampung. Jaminan Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan tambahan yang fungsinya adalah memperkuat jaminan pokok yang sudah ada berupa Hak Tanggungan seperti tanah dan bangunan di atasnya. Jaminan tambahan diperlukan karena jumlah pinjaman yang besar

22


10 11

Didiek R Mawardi

namun benda dan atau tanah serta bangunan yang dijaminkan tidak bisa meng-cover, sedangkan usaha yang dibiayai menurut analisis kredit yang dilakukan oleh kreditur adalah prospektif. Dalam melakukan penilaian kelayakan kredit sesungguhnya Jaminan Fidusia sangat riskan karena bendanya tidak bisa dikuasai. Sementara dalam proses analisis kredit dalam menganalisa profit debitur, analis kredit tetap mengalami keterbatasan menerapkan faktor 5 C (Kasmir, 2000 : 91) maupun menerapkan formula 4 P (Muchdarsyah Sinungan, 1998: 241-242). Keterbatasan di sini adalah ketiadaan analis kredit yang berlatar belakang disiplin ilmu psikologi, pengaruh rutinitas, dan faktor manusia atau calon nasabah yang dianalisis sangat kompleks. Keterbatasan di atas dapat disempurnakan dengan peninjauan ke lapangan (Kasmir, 2000 : 95-102) ke tetangga lingkungan tempat tinggal teman-teman bisnis debitur untuk menyerap informasi dan mengambil data mengenai jatidiri, karakter, dan hal-hal lain yang berkaitan seluruhnya dengan usaha, benda jaminan, dan kehidupan debitur. Pengikatan Jaminan Fidusia, syarat-syarat yang diperlukan dan harus disediakan oleh debitur adalah syarat-syarat yang diajukan dalam permohonan untuk mendapatkan pinjaman/kredit seperti KTP, NPWP, Kartu Keluarga, SIUP, SITU, dan materai. Jadi, sifatnya mengikuti perjanjian pokok. Apabila jumlah pinjaman kredit sudah disetujui dalam bentuk keputusan Pimpinan Cabang10, atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit11, dan benda yang dijaminkan menurut analisis kredit layak diajukan sebagai benda jaminan utang berikut surat-surat yang diperlukan, maka kreditur meminta Notaris hadir untuk mengambil data-data yang diperlukan bagi kepentingan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan sekaligus pembuatan Akta Pendaftaran Jaminan Fidusia jika diinginkan oleh debitur. Data mengenai jumlah pinjaman yang disetujui, ketentuan tentang bunga, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran, benda yang dijadikan jaminan, dan provisi merupakan data lain yang harus dimiliki oleh Notaris. Di dalam Akta yang berbentuk Suplesi atau Addendum, selalu

23

Kuspermadi Putra, Persetujuan Membuka Kredit Akta Nomor 20, 1999 Addendum Bank Mandiri, hlm. 2

Didiek R Mawardi

23

menguraikan perjanjian kredit yang pernah dilakukan dan dibuat (Mujiriatno, 2000: 12) serta telah mufakat mengadakan perjanjian berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mencantumkan saat dibuatnya Akta Jaminan Fidusia, identitas debitur dan kreditur, objek jaminan, pernyataan kreditur menerima Jaminan Fidusia, jumlah utang debitur, nilai jaminan, nilai asuransi, hak dan kewajiban debitur – kreditur. Dalam syarat umum perjanjian kreditur (BRI), debitur harus memperoleh izin tertulis dari kreditur dalam hal akan memindahtangankan jaminan kepada pihak lain tidak merubah bentuk hingga kegunaan kondisi jaminan yang dijadikan jaminan kredit baik seluruh maupun sebagian. Debitur BRI dalam Perjanjian Akta Nomor 20 dengan jaminan menyerahkan hak milik sebagai jaminan kepada kreditur sebidang tanah hak milik nomor 794 seluas 2.984 M2 terletak di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara deng-\an surat ukur nomor : 5392/1977 tanggal 14 Juli 1977 berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atas bidang tanah, yang tanah tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 29/1999, tertanggal 21 Oktober 1999 serta jaminan berupa stok barang-barang dagangan. Untuk kepentingan pemberian kredit dalam Perjanjian Akta Nomor 19, debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa jaminan mobil nomor Polisi BE 9716 JF, BPKB nomor: 5991781 F yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 20, tertanggal 10 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris dengan nilai jaminan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Memberikan jaminan dan mengasuransikan jaminan yang diberikan melalui Maskapai Asuransi yang ditunjuk oleh kreditur dan menyerahkan bukti pembayaran premi kepada kreditur. Penggunaan asuransi ini, untuk menjamin terhadap fisik objek kredit yang merupakan upaya penguatan kemungkinan terburuk jika barang jaminan hilang atau terbakar sehingga diperlukan jaminan asuransi sebagai salah satu bentuk jaminan (Kasmir, 2000:78-79). Dalam hal dilakukan penambahan hutang. maka dilakukan penambahan jaminan seperti terdapat pada Akta Jaminan Fidusia Nomor: 04 tanggal 03 Oktober 2003. Bentuk Jaminan Fidusia yang diberikan

24


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

berupa persediaan barang dagangan yakni bahan baku dan barang jadi, kendaraan mobil, maupun toko. Dalam KMK Nomor 114, debitur juga memberikan jaminan utama berupa 2 unit Kios dipertokoan pasar Dekon Kotabumi sesuai SPSM Nomor KU.430/38/PS/DPLU/1987 dan KU.430/04/PS/DPLU /1987 a.n. Tuan Nawi T diikat FEO Notarial dan Piutang dagang a/d Neraca tanggal 31 Desember 2000 serta jaminan, tambahan berupa tanah dan rumah sesuai dengan SHM Nomor 576 a.n. Nawi T dan SHM Nomor 412/Ktb a.n. Nyuk Lie (Ny. Nelly). Nilai agunan persediaan barang dagangan (FEO) dan piutang dagang (Cessie) sebesar Rp 311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) serta tanah dan rumah (Hak Tanggungan) dan toko (FEO Notarial) sebesar Rp 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga grand total sebesar Rp 549.300.000.00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti asli kepemilikan agunan oleh debitur diberi kuasa kepada kreditur untuk menyimpannya. Kemudian, semua jaminan di atas telah diasuransikan dengan banker’s clause melalui perusahaan asuransi rekanan kreditur dengan biaya-biaya yang timbul menjadi beban debitur. Toko yang dijadikan jaminan tersebut merupakan hak milik Pemda Kabupaten Lampung Utara, debitur telah mendapat persetujuan dari pemilik bangunan berdasarkan Surat Persetujuan Penjaminan Hak Sewa Kios/Toko Nomor: 511.2/499/DPS-LU/2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara. Jenis jaminan utama yang diserahkan debitur berupa stok barang A/d neraca per 31 Desember 2003 (FEO) dengan nilai jaminan sebesar Rp 383.000.000.00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) serta piutang A/d neraca per 31 Desember 2003 (FEO Cessie) dengan nilai jaminan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun jaminan tambahan berupa 2 bidang tanah berikut bangunannya sesuai dengan SHM Nomor 576 dan SHM Nomor 412/ Ktb (hak Tanggungan) dengan nilai jaminan seluruhnya berjumlah Rp 158.741.750,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan 2 unit kios (FEO) dengan nilai jaminan sebesar Rp 68.687.500.00 ( enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga

25

25

grand total sebesar Rp 630.429.250,00 ( enam ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Barang-barang tersebut di atas seluruhnya merupakan objek Jaminan Fidusia, telah menjadi hak miliknya kreditur, namun objek jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur secara pinjam pakai serta disimpan dalam bangunan milik debitur. Hubungan hukum bisnis yang terjadi antara kreditur dengan debitur telah sesuai dengan Teori Perkreditan (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 58), dimana debitur selaku pengusaha memerlukan sejumlah dana sebagai modal pengembangan bisnis, sedangkan kreditur selaku lembaga keuangan bank memberikan pelayanan penyaluran dana kepada masyarakat (debitur) untuk mengembangkan usaha dan peningkatan kesejahteraan. Untuk meringankan risiko kreditur, debitur diwajibkan memberikan jaminan utama dan jaminan tambahan dan memelihara secara terusmenerus jaminan dimaksud guna menutup utangnya pada kreditur, serta atas jaminan yang insurable telah ditutup asuransinya dengan banker’s clause pada perusahaan asuransi rekanan kreditur. Istilah jaminan utama dan jaminan tambahan ini tidak baku, karena hakikatnya memiliki fungsi yang sama. Terhadap barang dagangan, debitur diberi kuasa dan diperbolehkan oleh kreditur untuk mengalihkan barang (menjual barang) dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Kreditur memberikan kuasa kepada debitur untuk melakukan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai objek Jaminan Fidusia. Akan tetapi, barang-barang yang dijual itu wajib diganti oleh debitur dengan objek yang setara nilai maupun jenisnya. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal debitur cedera janji. Pada sisi lain, debitur juga dikenakan larangan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, dalam hal ini dikecualikan terhadap barang dagangan dan barang persediaan. Dalam akta diatur pula bahwa apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka kreditur berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas dasar eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka umum; serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu

26


Didiek R Mawardi

dalam rangka penjualan dan hasil penjualan dikompensasikan dengan semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Meskipun demikian, kreditur wajib memberitahukan atau melakukan teguran pertama kepada debitur jika dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian di dalam akta tersebut terdapat pengaturan yang sama seperti mengenai pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, mendaftarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, serta membayar biaya berkaitan dengan pendaftaran dan perubahan Jaminan Fidusia. Kreditur juga diberi kuasa untuk mengadakan perubahan dalam akta untuk memenuhi tuntutan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali oleh debitur. 12 Dalam hal terjadi perselisihan, maka perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kotabumi, tetapi tidak menutup hak kreditur untuk mengajukan tuntutan dihadapan pengadilan lain, yakni Pengadilan Negeri yang mempunyai yuridiksi atas diri debitur maupun atas Objek Jaminan Fidusia. Sedangkan biaya akta dan biaya lain termasuk pendaftaran fidusia menjadi beban debitur. Jika semua ketentuan yang diinginkan oleh kreditur dan debitur telah dimuat dan selesai dibuat, surat penting seperti BPKB asli sudah berada di kreditur dan telah dimintakan untuk diblokir di Samsat, maka Notaris akan memanggil para pihak untuk hadir berhadapan langsung saat minuta akta Jaminan Fidusia dibacakan. Isi akta yang dibacakan dihadapan kreditur dan debitur berkaitan dengan jumlah kredit yang diterima, jumlah bunga yang harus dibayar, janaka waktu kredit, cara pembayaran, jumlah angsuran, provisi, jaminan yang diberikan, denda, konsekuensi terhadap jaminan jika debitur tidak melunasi pinjaman.

27

12 Pasal 1813 KUH Perdata: Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberi atau menerima kuasa. Pasal 1814 KUH Perdata: Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Pasal 1816 KUH Perdata: Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.

Didiek R Mawardi

27

Waktu yang diperlukan dalam pembuatan 1 (satu) buah Akta perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia untuk debitur yang sama adalah 1 (satu) hari. Tetapi jika kreditur pada hari penyelesaian sedang tugas luar, maka penandatangan akta akan tertunda. Minuta akta yang ditandatangani oleh para pihak disimpan oleh Notaris sebagai arsip negara. Sedangkan kreditur dan debitur hanya diberikan salinan yang ditandatangani oleh Notaris. Salinan Akta yang sudah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada kreditur, sedangkan salinan untuk debitur diberikan melalui kreditur. Secara subtansif maupun prosedural, apa yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dihadapan Notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Sedangkan penerapan Pasal 6 huruf c UU Jaminan Fidusia dalam Akta Nomor 39 tidak diuraikan, tetapi cukup dengan pernyataan dalam kalimat: “Barang-barang dagangan berupa klontong/sepatu”. Tidak diuraikannya jenis, merek, kualitas, maupun harganya dapat menjadi tidak efektif. Sebab yang namanya barang klontong/sepatu memang perputaran pasarnya sangat dinamis. Jika hal ini dipaksakan, maka Akta yang dibuat menjadi cepat usang. Berdasarkan kesepahaman antara debitur dengan kreditur maka keanekaragaman barang dagangan tidak perlu diuraikan secara terperinci menurut jenis, merek, kualitas maupun harganya. Jaminan debitur sebagaimana telah diuraikan, sebagian dilakukan dalam bentuk jaminan fidusia. Apabila kreditur berhasrat untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka kreditur membuat/ memberikan surat kuasa khusus kepada Notaris untuk atas nama kreditur menghadap di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Propinsi Lampung yang surat kuasa nama berisi kuasa untuk mengurus; Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pendaftaran Perubahan Jaminan Fidusia, Penghapusan/ Roya Jaminan Fidusia, serta melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan tersebut dan menerima sertifikat atas barang-barang yang dijaminkan. Apabila surat kuasa khusus telah selesai dibuat, Notaris segera membuat surat pengajuan permohonan pendaftaran fidusia atas barang-barang yang dijadikan sebagai Obyek Jaminan Fidusia disertai dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti;

28


a. b. c. d. e.

Surat Kuasa dari Kreditur; Salinan Akta Jaminan Fidusia; Fotocopy BPKB, untuk kendaraan bermotor; Fotocopy Perjanjian Sewa-Menyewa Toko; dan lain-lain Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

Format blanko yang disediakan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Propinsi Lampung terdiri dari lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat data mengenai identitas pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur), jumlah utang dan dasar perjanjian utang piutangnya, gambaran terhadap Objek Jaminan Fidusia yang terdiri dari jenis objek, bukti hak dan nilai objek, persyaratanpersyaratan pembebanan yang disepakati sebagaimana telah dituangkan dalam akta perjanjian kredit. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dibuat rangkap 3 (tiga): lembar 1 untuk pemohon, lembar 2 untuk berkas, lembar 3 untuk arsip. Format blanko yang lain adalah blanko Sertifikat Fidusia serta salinan Buku Daftar Fidusia. Blanko ini berisi data-data dari pemohon antara lain mengenai Objek Jaminan Fidusia yang diisi sendiri oleh Notaris selaku penerima kuasa Kreditur. Waktu yang digunakan oleh Notaris untuk menyelesaikan proses administrasi untuk 1 (satu) objek pendaftaran dilingkungan kerja Notaris tidak melebihi 2 (dua) hari kerja. Singkatnya proses penyelesaian administrasi di Notaris, karena semua data yang diperlukan oleh kuasa hukum dalam proses Pendaftaran Jaminan Fidusia telah tersedia seluruhnya dalam dokumen Akta Perjanjian Kredit maupun di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Proses pelayanan administrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia Propinsi Lampung dimulai dengan pencatatan permohonan pendaftaran fidusia oleh Notaris dalam agenda surat masuk. Surat permohonan tersebut diajukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan diperiksa kelengkapannya oleh petugas kantor yang ditunjuk apakah sudah dilengkapi dengan;

29

29

a. Salinan akta notaris tentang pembenanan Jaminan Fidusia; b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia; c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila setelah diperiksa, ternyata kelengkapan permohonan telah sesuai dengan yang disyaratkan maka petugas kemudian mendistribusikan kepada Kasi Pelayanan Hukum. Kasi Pelayanan Hukum akan meneliti kembali kelengkapan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diadakan oleh pemohon, jika sudah dilakukan pengecekan data dan terpenuhi semua, Kasi Pelayanan Hukum akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya Kasi Pelayanan Hukum memasukkan data pemohon dan data yang menjadi objek Jaminan Fidusia ke dalam Sertifikat Fidusia, lalu mengajukan konsep Sertifikat Fidusia berikut lampiran permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Hukum dan Badan Peradilan untuk dimohonkan pemeriksaan dan petunjuk dimana perlu. Apabila menurut Kepala Bidang syarat permohonan dipandang telah cukup dan telah terpenuhi, maka Kepala Bidang Hukum dan Badan Peradilan akan mencantumkan paraf persetujuannya. Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia akan menandatangani Sertifikat Fidusia yang diajukan sesuai dengan yang dimohonkan. Cepat atau tidaknya proses penandatanganan Sertifikat Fidusia yang diajukan sangat kondisional. Artinya, tergantung pada kesibukan dan kehadiran dan Kepala Kantor. Pada umumnya penandatanganan dilaksanakan tidak melebihi waktu 1 (satu) minggu sejak permohonan diajukan dan diterima di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Propinsi Lampung. Setelah Sertifikat Jaminan Fidusia selesai dikerjakan, segera Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia atau pegawai yang ditunjuk pada kantor tersebut menyerahkan sertifikat kepada kreditur melalui kuasa hukumnya yakni Notaris. Oleh Notaris, Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada kreditur, dan kreditur mengarsipkan Sertifikat tersebut sampai dengan pelunasan pinjaman kredit oleh debitur. Pengikatan perjanjian kredit dalam hal ini perjanjian pokok dan perjanjian pelengkap dengan notaril maupun di bawah tangan serta melibatkan institusi pemerintah seperti Kantor Pendaftaran Fidusia

30


Didiek R Mawardi

memberi akibat hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak saja hal yang diatur secara tegas tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (R.Subekti, 1989:342). Akibat hukum dimaksud adalah debitur harus melaksanakan semua yang menjadi kewajibannya seperti membayar bunga dan atau pinjaman pokok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan sebagainya. Sedangkan apabila debitur cedera janji tidak mampu membayar karena suatu sebab dan lain hal, maka fasilitas kredit akan dihentikan selanjutnya benda jaminan akan diuangkan untuk menutupi sisa pelunasan dengan prosedur yang telah ditentukan. Jika benda jaminan diuangkan oleh kreditur, maka fungsi jaminan telah terlaksana. Bagi kreditur, wajib menyalurkan fasilitas kredit yang telah disetujui dan melaksanakan hak-hak yang ditentukan dalam rangka meminimalkan risiko kerugian yang akan terjadi seperti melakukan pengawasan, pembinaan, permintaan pelaporan, dan sebagainya. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus13 maka kreditur, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia akan mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia14 dan pada tanggal yang sama saat pencoretan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan. Kemudian, Sertifikat juga akan di roya oleh Notaris apabila Objek Jaminan Fidusia akan dijaminkan lagi bukan kepada kreditur, tetapi kepada lembaga Keuangan Bank yang lain. Biaya yang dibebankan kepada debitur dalam pengurusan Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang harus dibayarkan kepada Notaris sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

31

13 Pasal 25 ayat(l) UU Jaminan Fidusia: Jaminan Fidusia hapus karena: a. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia; b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 14 Pasal 9 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Didiek R Mawardi

31

Jumlah di atas bersifat relatif, artinya tergantung dari besarnya jumlah kredit dan besaran nilai Objek Jaminan Fidusia dan tentu saja jasa profesional dari setiap notaris itu sendiri. Biaya sebesar Rp 500.000,00 tersebut di atas, diperuntukkan bagi biaya pengurusan pembuatan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Meskipun tidak dijelaskan besaran rupiahnya oleh Notaris, namun biaya yang diterima oleh Notaris akan dialokasikan untuk kompensasi minuta akta, salinan akta, tembusan kepada pihak yang memerlukan, materai, sampul akta salinan, pajak, gaji pegawai, sewa kantor, biaya listirik, air dan telepon, transportasi ke Bandar Lampung, biaya pendaftaran, akomodasi, dan jasa profesi, serta biaya lainnya. Menurut penulis, biaya Akta Jaminan Fidusia di atas, telah sesuai dengan ketentuan15 bahkan cenderung ringan karena Objek Jaminan Fidusia yang mempunyai nilai penjaminan sebesar lebih dari Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dikenakan biaya paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan nilai penjaminan di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta ) dikenakan biaya paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Untuk biaya pembuatan Akta oleh Notaris Mujiriatno, besaran kumulatifnya untuk kepentingan yang sama lebih rendah, hal ini disebabkan adanya perbedaan yang terletak pada besaran nilai penjaminan yang hanya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)16 sehingga untuk hal tersebut, Debitur dikenakan biaya keseluruhan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Adapun biaya pendaftaran yang diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan Keputusan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara. Meskipun biaya pendaftaran cenderung ringan, namun jika melihat perbandingan data pada tabel.l dan tabel.2 menunjukkan bahwa minat debitur untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia masih rendah. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, mengenai Biaya Pembuatan Akta Mujiriatno, AM, Akta Jaminan Fidusia Nomor 24, 2001

15 16

32


Didiek R Mawardi

Rendahnya minat debitur dapat disebabkan antara lain proses birokrasi yang cukup banyak dan relatif bisa lama. Meskipun biaya ringan, tetapi karena fungsinya sudah cukup dengan Akta Jaminan Fidusia, maka biaya yang dikeluarkan dianggap pemborosan, ketentuan normatif wajib didaftarkan17 tidak mempunyai daya paksa agar debitur melaksanakan kewajibannya mengajukan permohonan pendaftaran. Di sisi lain, kreditur tidak bisa memaksakan ketentuan wajib tersebut dikarenakan biaya dibebankan debitur. Di sini, kreditur khawatir jika dipaksa, debitur akan beralih kepada Bank lain. Problem dilematik normatif seperti ini seharusnya tidak terjadi, karena sifat hukum tertulis adalah kepastian hukum. Fenomena di atas, jika mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman (Friedman, 1996:1004) yang menyatakan bahwa “The tree element together - structural, cultural, cultural and subtansive - make up a totality wich, for want of better term, we can call the legal system”,

yaitu keberlakukan suatu sistim atau peraturan perundang-undangan sangat tergantung pada subtansi undang-undang itu sendiri (subtansive), pelaksanaan/penerapan undang-undang (legal actor), dan budaya hukum (legal culture) . Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok daripada menegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunvai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut (Soerjono,1983:4-5). Adapun yang dimaksud faktor-faktor di atas adalah; a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya Undang-undang; b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 17

33

Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia Didiek R Mawardi

33

Pendapat kedua pakar tersebut di atas, menurut hemat penulis, faktor subtansif dan kultur merupakan faktor dominan atas rendahnya minat debitur mendaftarkan aktanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Subtansi, karena materi hukum tentang wajib didaftar18, tidak mengatur dan memiliki daya paksa jika debitur tidak melakukan pendaftaran. Kultur, karena masyarakat belum melihat dan merasakan perlindungan hukum sebagai kebutuhan dan perangkat penting dalam landasan berinteraksi sehingga wajib daftar tersebut menjadi tidak penting. Dan akhirnya sulit melembaga. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan debitur, maka penulis buatkan skema persetujuan membuka kredit dengan jaminan Fidusia yang terbagi dalam 2 skema yakni; skema 1. antara Tn. Abdul Halim dan Ny.Tuti An Hoeriah (debitur) dengan PT. Bank BRI Cabang Kotabumi (kreditur). Sedangkan skema.2 antara Tn.Nawi.T dan Nelly (debitur) dengan PT Bank Mandiri Cabang Kotabumi (kreditur). Berikut skema dimaksud : SKEMA PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Skema. 1. Tn. Abdul Halim dan Ny. Tuti An Hoeriah (debitur) dengan PT. Bank BRI Cabang Kotabumi (kreditur)

Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. BRI 18

34

Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia


Didiek R Mawardi

Skema 2. Nawi. T dan Ny. Nelly (debitur) dengan PT. Bank Mandiri Cabang Kotabumi (Kreditur)

35 Syarat-Syarat Umum PT. Bank Mandiri

Didiek R Mawardi

35

BAB III

Pengembalian Kredit Bank

K

3.1. Cara Pengembalian Kredit ewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan adalah merupakan kewajiban pokok debitur, dan jangka waktu ini telah ditentukan dalam perjanjian dan atau pada suplesi kredit atau addendum kredit. Debitur juga wajib membayar sejumlah biaya yang diperlukan sebagai konsekuensi persetujuan pemberian kredit seperti bea materai, provisi, biaya pembuatan akta, premi asuransi barang jaminan, denda. Di samping itu, kewajiban debitur untuk menyempumakan dokumen yang diperlukan oleh kreditur, memberlakukan kreditur sebagai bank tunggal, bahkan menurut syarat umum Bank BRI, ditentukan bahwa setiap ahli waris debitur dapat dituntut untuk membayar seluruh hutang dengan memperhatikan berlakunya ketentuan KUH Perdata. Debitur juga wajib melaksanakan semua peraturan atau ketentuan yang terdapat pada perjanjian yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Akta yang dibuat terakhir, termasuk ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Bank BRI.

36


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

Dalam perjanjian Akta Nomor 20, masing-masing pihak berhak membatalkan perjanjian dengan memperhatikan waktu pembatalan lamanya 3 (tiga) bulan dalam waktu tersebut hutang pengambil kredit harus dilunaskan sama sekali dan jika dikemudian hari terdapat hal yang perlu ditambahkan atau dikurangkan dalam perjanjian, maka telah disediakan semacam aturan peralihan yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian yang dibuat, akan diatur bersama-sama dikemudian hari. Dalam proses pengembalian kredit, saat mendekati jatuh tempo pelunasan dapat dilakukan penjadwalan ulang jika dikehendaki oleh debitur dan disetujui oleh kreditur. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Oktober 2000, debitur melakukan suplesi kredit dan Penambahan Jaminan kepada kreditur sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Akta Nomor 19. Dalam Akta ini, debitur diberikan kesempatan melunasi utangnya untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan maksimum CO menurun. Dikarenakan dari tanggal 08 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2000, debitur dalam Perjanjian Akta Nomor 19 hanya melakukan pembayaran bunga selama 12 (dua belas) bulan dan pinjaman pokok belum dilunasi, maka telah terjadi penggabungan hutang terhadap debitur menjadi sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada kreditur. Mendekati jatuh tempo, dimana hutang debitur masih tersisa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), debitur mengajukan tambahan kredit dan disetujui oleh kreditur sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Persetujuan ini dituangkan dalam Perjanjian Suplesi Kredit dan Penambahan Jaminan Nomor 03 tanggal 03 Oktober 2003 dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun dengan Maksimum CO tetap. Jika debitur memenuhi semua kewajibannya dan tidak melakukan suplesi kembali, maka pada tanggal 03 Oktober 2006 sudah terbebas dari pinjaman kreditur. Cara pengembalian kredit dengan CO tetap atau dengan CO menurun, mempunyai segi positif dan negatifnya. Misalnya cara CO tetap, lebih positif jika dipandang dari segi pemanfaat modal karena hasil usaha dapat dipergunakan untuk modal lancar, tetapi segi negatifnya adalah jika debitur lalai melakukan saving tentu pada akhir jatuh tempo akan berat membayar sekaligus pelunasan hutangnya. Sedangkan cara

37

37

CO menurun, keuntungan yang diperoleh setiap hari secara langsung sebagian dipergunakan untuk melunasi cicilan pinjaman pokok dan bunga sehingga pada saat jatuh tempo tidak lagi memiliki hutang, namun mengurangi daya beli debitur sebab sebagian modalnya dikembalikan kepada kreditur. Menurut kreditur, sekitar akhir tahun 2004 debitur mengajukan keluhan kepada kreditur tidak mampu melunasi kredit degan cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Akta Nomor 03. Berdasarkan hal itu, selanjutnya debitur mengajukan permohonan perubahan cara pengembalian pinjaman yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Akta Nomor 42 berupa perpanjangan kredit untuk jangka waktu 34 (tiga puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 08 Desember 2005 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007 dengan cara CO menurun. Jika pada perjanjian terdahulu debitur menggunakan pengembalian kredit secara CO tetap yakni hanya membayar bunganya saja dan pada saat jatuh tempo melunasi pinjaman pokok, maka setelah dilakukan perubahan seperti terdapat dalam Perjanjian Akta Nomor 42 tanggai 31 Desember 2005 dengan CO menurun, yaitu; -- 1 x 4 bulan masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 -- 3x6 bulan masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 -- 2x6 bulan masing-masing sebesar Rp 20.000.000.00 Penjadualan ulang kredit atau suplesi kredit berulang-ulang yang dilakukan oleh debitur merupakan hal biasa dalam pelaksanaan pemberian - pengembalian kredit. Pada prinsipnya, isi suplesi kredit tidak ada yang berubah kecuali mengenai jangka waktu pembayaran, perubahan plafon kredit, dan perubahan jaminan. Adapun suku bunga hanya berubah jika pada saat pembuatan perjanjian suplesi terjadi penurunan atau kenaikan suku bunga dibandingkan dengan perjanjian suplesi kredit terdahulu. Dalam akta yang dibuat oleh debitur dan kreditur, tidak tergambarkan dengan jelas atau konkrit berapa jumlah yang telah dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu meskipun transaksi dimaksud dapat diketahui secara pasti dalam RC atau rekening credit debitur. Dalam Addendum Perjanjian KMK Nomor 114, debitur mendapatkan persetujuan jangka waktu pembayaran berdasarkan Surat Pemberi-

38


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

tahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 06 Maret 2001 sampai dengan tanggal 06 Maret 2002. Demikian pula terdapat pada Addendum XVI, jangka waktu pengembalian kredit diterima dan disetujui antara kreditur dengan debitur berdasarkan SPPK dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 06 Maret 2004 sampai dengan tanggal 05 Maret 2005. Dalam perjanjian, setiap kredit yang ditarik oleh debitur merupakan hutang bagi debitur dengan kewajiban membayar bunga sebesar 15 % (lima belas persen) per tahun dengan hak mengubah suku bunga berada di tangan kreditur dan jika terjadi tunggakan pembayaran, debitur dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) di atas bunga tertinggi per tahun dari jumlah tertunggak. Di samping itu, debitur juga harus membayar segala hutangnya seketika dan sekali lunas dalam hal kejadian kelalaian seperti apabila debitur, penjamin, dan pemilik barang jaminan tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit, atau jika dokumen sehubungan dengan perjanjian kredit adalah palsu atau menyesatkan, serta kemampuan debitur untuk membayar dianggap tidak dapat lagi membayar dengan cara sebagaimana mustinya. Bentuk kelalaian yang lain jika penjamin meninggal dunia atau sakit sedemikian rupa atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Uraian mengenai pengembalian hutang atau pelunasan yang pernah dilakukan oleh debitur kepada kreditur belum tergambar dengan jelas, hal ini dapat menimbulkan kesulitan atau salah pemahaman terhadap pihak yang membaca di luar diri debitur. Sebaiknya setiap perjanjian tersebut menyatakan secara jelas besaran fasilitas kredit yang sudah digunakan atau ditarik dan akumulasi hutang debitur pada saat dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadualan kembali kredit dalam bentuk addendum atau suplesi kredit. Akibatnya, menurut hemat penulis, secara normatif perjanjian yang dibuat menjadi kurang jelas objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah hal tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Misalnya, dalam Addendum XVI yang dibuat tanggal 19 Maret 2004 hanya mencantumkan limit kredit tetap sebesar Rp 175.000.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Mestinya dicantumkan dan

39

39

diuraikan terlebih dahulu kewajiban debitur yang telah dilaksanakan berdasarkan Addendum ke XV telah melunasi pinjaman berdasarkan CO tetap dan berapa jumlah fasilitas kredit yang digunakan. Kesan yang timbul dari pembaca adalah debitur telah memiliki hutang sebesar Rp 175.000.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal kreditur berdasarkan jaminan dan kelayakan usaha telah memberi kepercayaan membolehkan debitur meminjam atau mendapatkan fasilitas kredit setinggi-tingginya adalah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada Addendum yang sama, pembaca juga tidak mengetahui modal yang diterima debitur selama 12 (dua belas) bulan sehingga dari perputaran modal yang diterima dengan kemajuan usaha apabila dibandingkan menjadi sulit menentukan tingkat kemajuan usaha debitur. Seandainya diketahui dalam 12 (dua belas) bulan debitur telah menerima fasiltas kredit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan faktanya barang-barang dagangan debitur tampak sangat minim, maka akan timbul pertanyaan ; kemana modal dilarikan ? Demikian pula jika pengembalian pinjaman dalam 12 (dua belas) bulan dicantumkan, apakah dengan cara CO tetap atau CO menurun akan menampakkan kemampuan membayar debitur dan kemajuan usahanya. Secara sederhana, gambaran debitur yang mampu membayar pinjaman dengan tetap memiliki barang-barang dagangan serta barang-barang persediaan yang cukup dianggap memiliki kelancaran usaha. 3.2 Fungsi Jaminan Dalam Pengembalian Kredit Pemberian kredit dengan jaminan yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan mengatur tentang isi perjanjian kredit sekaligus jaminannya. Untuk kepentingan pendaftaran jaminan fidusia, maka kreditur atas persetujuan debitur melakukan pemisahan pengaturan tersendiri terhadap barang jaminan dengan membuat akta jaminan fidusia19 Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, 20 namun akta ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena belum didaftarkan.

19 20

40

Mujiriatno, AM, 2001 Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

Jaminan merupakan unsur yang penting dalam pemberian kredit. Jika pada saat pengembalian kredit, debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan yang diberikan oleh debitur menjadi milik kreditur. Barang di sini berfungsi sebagai penjamin bahwa kredit yang akan diterima pasti akan dilunasi dan meningkatkan kepercayaan kreditur. Untuk menjaga kemungkinan perubahan harga, penyusutan, dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit, nilai barang jaminan jauh lebih tinggi dari fasilitas kredit yang diterima debitur dengan maksud hasil penjualan tidak menimbulkan kesulitan untuk menutupi jumlah utang debitur. Fungsi jaminan di sini sebetulnya adalah sebagai alat pengamanan terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit. Dalam fungsi pengembalian kredit, dapat terjadi karena debitur cedera janji atau debitur tepat janji. Kesemuanya dapat dilihat secara kepentingan eksternal kreditur maupun kepentingan internal debitur. Secara internal, bila debitur menepati janji adalah berfungsi memberi dukungan terhadap kelancaran usaha yang dijalankan tanpa merasa barang tersebut adalah barang yang sedang dijaminkan. Bagi kreditur, (secara eksternal) barang jaminan yang diserahkan serta digunakan oleh debitur merupakan percepatan perputaran barang dagangan. Apabila transaksi lancar, maka pararel dengan kelancaran usaha debitur dalam meraih keuntungan. Sebagian keuntungan debitur selanjutnya dipergunakan untuk melunasi kredit. Di samping itu, secara psikologis kreditur lebih tenang dalam melepaskan uangnya untuk digunakan oleh debitur sebab, kreditur memegang sebagian harta debitur dan juga menyimpan surat-surat asli kepemilikan barang jaminan sehingga debitur tidak dapat mengalihkan kepemilikan barang jaminan kepada pihak lain. Apabila debitur cedera janji, secara ekstemal kreditur tidak perlu khawatir secara berlebihan karena barang milik debitur berada ditangan kreditur. Artinya, kreditur tinggal mencari kesempatan yang tepat untuk memproses penjualan dan kemudian mengambil sebagian hasil penjualan untuk pelunasan dan jika masih tersisa, sisa tersebut dikembalikan kepada debitur setelah dipotong untuk biaya-biaya lainnya diluar pinjaman pokok dan bunga.

41

41

Jaminan secara fidusia ini sesungguhnya kurang diminati oleh kreditur. Oleh sebab itu, debitur menyebut jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan. Sedangkan jaminan pokoknya berupa tanah dan rumah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Umumnya barang jaminan fidusia ini selain barang dagangan adalah kendaraan. Kendaraan yang menjadi jaminan sering kondisinya tidak terpelihara atau tejadi penyusutan yang tinggi sehingga nilai jualnya rendah. Bahkan, terkadang pengambilan kendaraan berbelit-belit seperti alasan sedang rusak, sedang dipergunakan, dan lain sebagainya. Secara internal, debitur tidak khawatir setelah usahanya bangkrut dan memiliki utang kemudian mungkin merepotkan ahli waris untuk membayarnya jika debitur berhalangan tetap. Dengan dijualnya barang jaminan oleh kreditur, semua utang menjadi lunas bahkan mungkin masih ada sisa hasil penjualan. Artinya, barang jaminan dapat berfungsi sebagai saving bagi debitur. Sisa hasil penjualan tersebut oleh debitur dapat dipakai sebagai modal awal untuk bangkit kembali berdagang meski dalam kualitas yang lebih sederhana. 3.3. Akibat Hukum Pengembalian Kredit Dalam penyelesaian kredit, debitur telah melaksanakan kewajibannya melunasi kredit kepada kreditur, baik dengan cara CO tetap maupun secara CO menurun sehingga terbebas dari tuntutan atau gugatan kreditur dan tidak dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Selama dalam jangka waktu yang ditentukan debitur tidak pernah mengalami teguran secara lisan ataupun secara tertulis (somasi) dari kreditur dikarenakan terjadi tunggakan cicilan kredit. Tidak adanya teguran dari kreditur merupakan indikator bahwa pemberian -pengembalian kredit antara debitur dengan kreditur telah berjalan baik dan wajar. Terjadinya penjadualan kembali kredit, merupakan suatu bentuk negosiasi untuk menyelamatkan kredit bermasalah (Kasmir, 2000: 102). Menurut penulis, mengapa terjadi peristiwa addendum atau suplesi terus-menerus oleh debitur disebabkan tidak mampunya membayar pinjaman pokok (gagal) pada saat jatuh tempo. Kegagalan ini meskipun masih merupakan prediksi kreditur, tetapi jika dipaksakan akan menimbulkan kebangkrutan debitur. Penyebab kegagalan dikarenakan debitur telah melupakan kewajibannya menyisihkan sebagian keuntungan setiap hari atau setiap

42


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

bulan untuk saving bagi pelunasan pinjaman pokok. Sehingga 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo debitur pada akhirnya meminta penjadualan pembayaran. Menurut perkiraan kreditur, jika debitur dipaksakan harus melunasi seketika semua pinjaman pokok pada saat jatuh tempo, maka seketika itu semua barang-barang dagangan dan barang persediaan debitur habis dipakai untuk membayar. Di sini debitur menyadari kesalahan dalam menerapkan cara pelunasan kredit, karena itu menurut debitur di masa yang akan datang akan meminta penjadualan kembali, tetapi dengan mengubah cara pembayaran yakni dengan setiap bulan membayar bunga sekaligus mencicil pinjaman pokok yaitu cara CO menurun. Sedangkan debitur yang lain, telah menerapkan cara pembayaran dari awal dengan CO menurun namun selalu melakukan suplesi terusmenerus atau penjadualan ulang seakan-akan terjadi kredit bermasalah. Sesungguhnya, suplesi terjadi karena kreditur menawarkan kembali pemberian kredit 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo dan penawaran ini selalu diterima oleh debitur. Akhirnya debitur selalu dalam kondisi mempunyai hutang kepada kreditur. Menurut penulis, ditinjau dari kepentingan kreditur, maka profit oriented merupakan subtansi dari penjadualan ulang pemberian kredit. Sedangkan dari segi debitur, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dimanfaatkan secara maksimal tanpa memperhatikan asas kemandirian usaha. Addendum atau suplesi yang dilakukan oleh debitur menurut penulis merupakan suatu akibat hukum dari tidak selesainya pengembalian kredit, meskipun akibat dimaksud tidak berupa sanksi. Menurut kreditur, penjadualan kembali utang merupakan hal yang biasa terjadi, hanya saja ada penjadualan yang timbul dari kredit yang sudah bermasalah yaitu secara faktual kemampuan debitur memang tidak bisa diharapkan membayar kredit baik secara transaksi finansial maupun kondisi usaha debitur yang mengalami kemerosotan daya jual serta sudah dilakukan teguran secara serius dari suatu hasil pengkajian tim kredit. Pihak kreditur sendiri, secara sepihak mempunyai penilaian terhadap kemampuan membayar dan perkembangan usaha debitur. Atas dasar tersebut, keinginan debitur untuk melakukan addendum atau suplesi selalu dipenuhi oleh kreditur. Memang keputusan kreditur

43

43

melakukan penjadualan kredit bukan timbul dari faktor kredit bermasalah, tetapi semata-mata perhitungan bisnis yang lebih menguntungkan. Cara seperti ini sebetulnya menurut hemat penulis bukan sikap pembinaan, tetapi lebih cenderung bersifat benalu yaitu tanaman yang menempel dan terus menghisap pohon mengambil keuntungan tanpa memperhatikan manfaat yang bisa diberikan sebagai timbal balik kepada pohon tempat benalu menempel. Perumpamaan ini sebetulnya tidak pas tetapi mungkin ada benarnya. Menurut kreditur, jika debitur tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kredit debitur masuk katagori kredit bermasalah dengan tidak dicicilnya pelunasan kredit setiap bulannya atau tidak dilakukan kembali addendum atau supplesi sedangkan debitur masih memiliki utang dan kreditur telah membina, memberikan teguran (somasi) secara patut. Berdasarkan itu, maka kreditur akan bertindak mengambil alih benda yang dijaminkan oleh debitur untuk kemudian beralih menjadi milik kreditur. Dikarenakan kreditur bukan bank swasta murni, implementasi kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia tidak berfungsi. Apabila debitur cedera janji, kreditur berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri21 . Ketentuan hak untuk menjual ini, harus dilakukan melalui suatu lembaga tersendiri yaitu melalui KP2LN di Bandar Lampung. Beralihnya hak milik kebendaan yang diikat dengan Jaminan Fidusia ini dilakukan melalui proses penyerahan kredit macet oleh kreditur kepada KP2LN berupa penyerahan seluruh dokumen milik debitur, baik berupa perjanjian pokok maupun perjanjian pelengkap. Dokumen tersebut selanjutnya diurus oleh Seksi Piutang Negara KP2LN dengan kategori Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan pemberian nomor register. Kemudian setelah itu diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Dan KP2LN akan memanggil debitur dengan maksud memberikan informasi mengenai aturan-aturan yang akan diterapkan terhadap debitur serta tawaran untuk melunasi seluruh utang-utangnya dengan cara mencicil atau mengangsur selama 12 (dua

21

44

Pasal 15 UU Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

belas) bulan. Terhadap debitur yang memenuhi panggilan akan dilakukan tanya jawab dan dibuatkan berita acara Tanya jawab. Cicilan setiap bulan dibayar secara rata-rata kepada debitur jika tawaran KP2LN diterima dan debitur mengakui, menyanggupi cara dan jumlah angsuran, maka kesanggupan tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan Bersama antara debitur dengan Kepala KP2LNyang pada intinya berisi penjadualan kembali pembayaran debitur kepada kreditur. Akibat adanya penjadualan kembali itu, debitur mematuhi kesepakatan yaitu membayar pelunasan utang dan proses pelelangan di KP2LN tidak dilanjutkan. Apabila debitur tidak bersedia melakukan penjadualan kembali sebagaimana dikehendaki oleh KP2LN atau tidak memenuhi panggilan, maka KP2LN melakukan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dan berikutnya menerbitkan Surat Paksa yang isinya menagih sekaligus seluruh utang debitur dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diterima oleh debitur. Jika Surat Paksa ini tidak dipenuhi oleh debitur, KP2LN akan mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan (SPS) secepatnya. Pelaksanaan dari Surat Perintah Penyitaan dikerjakan sendiri oleh aparatur KP2LN. KP2LN sebelum melakukan penyitaan melakukan pendataan terlebih dahulu jumlah, bentuk, jenis atau klasifikasi barang akan akan disita sesuai dengan dokumen yang tersedia. Penyitaan disaksikan oleh debitur dan semua barang sitaan selanjutnya dimasukkan ke dalam gudang KP2LN. Dengan telah dilakukan penyitaan serta barang sitaan sudah berada di KP2LN, diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SP2BS) dan kemudian dilakukan proses pelelangan. Untuk proses lelang ini, Kepala KP2LN menunjuk Pejabat Lelang dan Pejabat Penjual serta beberapa asisten jika diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan lelang. KP2LN mengumumkan rencana lelang melalui 1 (saru) kali penerbitan slebaran yang ditempelkan pada tempat-tempat umum dan dalam jarak waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman dalam bentuk selebaran itu dilakukan pengumuman di surat kabar setempat sebanyak 1 (satu) kali penerbitan. Dalam pengumuman lelang tersebut memuat nama debitur dan objek yang akan dilelang serta syarat-syarat lelang seperti: kewajiban peserta lelang menyetorkan sejumlah uang jaminan, kewajiban un-

45

45

tuk hadir pada pelaksanaan lelang serta memberikan surat kuasa jika berwakil, cara-cara penawaran lelang akan ditentukan pada saat pelaksanaan lelang. Ketentuan waktu lelang-tempat lelang, kewajiban pemenang lelang membayar uang harga lelang dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Setiap orang yang berminat untuk mengikuti lelang, wajib memenuhi seiuruh dokumen dan syarat lelang. Jika dokumen dan syarat lelang tidak lengkap, maka KP2LN akan meminta kekurangan dokumen dan syarat tersebut kepada peserta lelang. Dan jika lengkap selanjutnya KP2LN melaksanakan lelang sesuai dengan tanggal dan tempat lelang yang ditetapkan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang sesuai dengan tata tertib lelang yang tersedia di KP2LN. Tata tertib untuk peserta lelang mengatur antara lain; peserta lelang harus mendapatkan tanda masuk dari KP2LN, menunjukkan tanda bukti setor uang jaminan dan bukti identitas diri, datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir, menunjukkan surat kuasa bagi yang mewakili, peserta lelang hanya boleh didamping oleh 1 (satu) orang pendamping, peserta lelang dilarang membawa senjata tajam atau senjata api. Berdasarkan tata tertib lelang, pihak lain yang bukan peserta lelang yang boleh menghadiri lelang adalah: Pegawai KP2LN yang bertugas dengan Surat Perintah Tugas (SPT) atau Nota Dinas dari Kepala KP2LN, atau Kepala KP2LN, pejabat lelang, pejabat penjual. petugas administrasi yang ditunjuk sesuai dengan Surat Tugas, atau wakil kreditur. Dokumen penting untuk ikut melakukan penawaran adalah bukti uang setoran jaminan yang telah dimasukkan ke rekening KP2LN dengan besaran nilai rupiah tergantung dari variasi kondisi barang yang akan dilelang serta fotocopy KTP. KP2LN dalam menentukan uang setoran dipengaruhi oleh harga limit barang yang akan dilelang, untuk kepentingan ini, maka KP2LN membentuk Tim Penaksir Barang. Harga barang yang akan dilelang sebagai hasil kerja Tim Penaksir Barang akan diserahkan kepada Kepala KP2LN serta bersifat rahasia, hanya dibuka pada saat pelelangan oleh Pejabat Penjual. Sistim lelang dilaksanakan dengan penawaran harga naik, terhadap peserta yang ditunjuk sebagai pemenang. KP2LN membuatkan risalah pemenang semacam akta jual beli yang berfungsi menggugurkan semua perikatan yang pemah ada. Bersamaan dengan itu, maka pemenang dimaksud akan menyetorkan uang kerekening KP2LN dengan

46


menambah kekurangan dari harga tertinggi lelang setelah dikurangi jumlah uang setoran jaminan. Harga penjualan sebelum diserahkan kepada kreditur, dikurangi terlebih dahulu dengan bea lelang, biaya administrasi sebesar 10 (sepuluh) prosen dari harga terjual, uang miskin, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun Daftar Tarif Bea Lelang dan Uang Miskin sebagaimana terdapat dalam tabel berikut; Tabel. 5 Daftar Tarif Bea Lelang Dan Uang Miskin

Lelang Eksekusi

Lelang K.P2LN Non Eksekusi

Lelang Balai Lelang di luar kawasan berikat

Lelang Balai lelang di dalam kawasan berikat Uang Miskin barang bergerak

Uang Miskin barang tidak bergerak Bea Lelang Batal bagi Instansi Pemerintah Bea Lelang Batal di luar Instansi Pemerintah

Peniual

Pembeli

Rp.100.000,00

1%

1%

0,3 % 0,1 %

1% 0%

47

0%

---

0,7 %

---

---

---

Didiek R Mawardi

Uraian

Tarif Bea Lelang per Frekuensi Lelang

0,4 %

Rp. 50.000,00

Sumber : KP2LN Bandar Lampung tahun 2005

---

Keterangan : -- Uang Miskin sesuai Vendu Reglemen tahun 1908 -- Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003,tanggal 31 Mei 2003 Didiek R Mawardi

47

Apabila pelaksanaan lelang selesai dilaksanakan, lalu terbit pemberitahuan hasil lelang dari KP2LN kepada debitur, dan jika ada kelebihan hasil lelang dengan jumlah utang yang harus dilunasi, akan diinformasikan kepada debitur untuk diambil ke KP2LN Bandar Lampung. Apabila dalam pelaksanaan lelang ternyata tidak ada yang ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan yang disetor oleh peserta lelang akan dikembalikan tanpa potongan apapun. Jika pada tahap lelang ternyata tidak tercapai harga yang diinginkan, maka dilakukan lelang tahap kedua terhadap barang yang sama. Kemudian terhadap hasil lelang yang ternyata tidak cukup melunasi utang debitur. K.P2LN melakukan pemeriksaan dan kemudian menerbitkan Pernyataan Sesuatu Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Menurut hemat penulis, kreditur sebagai bank pemerintah merupakan bagian dari birokrasi yang tidak mampu meiaksanakan hak eksekutorialnya secara mandiri apabila terjadi kredit macet terhadap barang jaminan fidusia yang telah didaftarkan sehingga proses penyelesaiannya harus melalui KP2LN. Sedangkan KP2LN sendiri melaksanakan fungsinya berdasarkan aturan22 yang semestinya secara hirarchis23 tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan peraturan yang lebih khusus dan lebih baru pengundangannya.

22 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Kemenkeu Nomor 300 Tahun 2002 tentang Prosedur Pengurusan piutang dan Lelang Negara 23 Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia

48


BAB IV

Didiek R Mawardi

Peningkatan Kemampuan Berusaha

49

U

4.1. Upaya Pengembangan Usaha Kecil paya yang dilakukan oleh debitur dalam memperoleh modal usaha dan dipenuhinya upaya tersebut oleh kreditur merupakan wujud pemberdayaan melalui pertumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil yakni meliputi aspek pendanaan. Menurut hemat penulis, terhadap perolehan modal ini, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana dan kemudahan dalam pendanaan termasuk upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan belum dirasakan oleh debitur. Upaya kreditur terhadap debitur dalam proses pemberian kredit masih bersifat standar. Jika memang kreditur ingin membantu debitur, selayaknya proses pemberian kredit dilakukan dengan debirokratisasi dan sekaligus deregulasi seperti cukup persyaratan KTP, SITU, jaminan, wawancara 1 (satu) kali saja, bunga rendah. Proses tersebut harus secara faktual dapat dibedakan jika dibandingkan dengan perlakukan proses pemberian kredit bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar. Dalam aspek peningkatan kemampuan manajemen keuangan debitur, telah dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan oleh kreditur, namun upaya pembinaan dimaksud tidak memberikan hasil yang diDidiek R Mawardi

49

harapkan. Meskipun usaha debitur telah dikontrol, namun tidak serta merta berdampak pada tertib administrasi/manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan debitur masih dikelola secara tradisional. Misalnya, tidak adanya kejelasan aliran kas yang menunjukkan sistim pembukuan maupun penghitungan untung rugi, tidak adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan perusahaan. Indikator tidak tertibnya manajemen keuangan dapat dilihat mengenai pelaksanaan kewajiban melapor. Menurut debitur, pelaporan tidak berkesinambungan dilakukan karena tidak adanya karyawan yang mempunyai kemampuan untuk membuat laporan dan adanya kesibukan debitur dalam mengelola usaha. Sedangkan dari sisi kreditur, apabila debitur setiap bulannya telah memenuhi kewajiban membayar dan transaksi keuangan berjalan lancar, maka dianggap sebagai laporan. Dalam hal ini, kreditur juga menyadari keterbatasan debitur dalam membuat laporan, meskipun oleh kreditur sudah diberikan contoh dan bimbingan mengenai cara dan format laporan yang dikehendaki oleh kreditur bahkan sudah pernah dibuatkan oleh kreditur, namun pada kenyataannya masih tetap sulit dilaksanakan oleh debitur. Sebagai pengganti laporan dimaksud, maka kreditur secara rutin melakukan pengawasan on the spot. Pengawasan aktif dari kreditur terhadap tempat usaha debitur memberikan data dan fakta terhadap kesesuaian kelancaran pembayaran dengan kelancaran perkembangan usaha debitur. Menurut hemat penulis, janganlah pembinaan intensif baru dilakukan oleh kreditur atau pembinaan itu baru dianggap penting di saat debitur menunggak atau di saat usaha debitur kembang kempis. Karena itu, aspek peningkatan kemampuan berusaha seharusnya menjadi bagian yang penting dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Sikap kreditur yang hanya mengutamakan pemasukan pembayaran dari debitur dengan mengabaikan aspek kesinambungan pembinaan akan menimbulkan sikap negatif di saat debitur cedera janji, seribu alasan dikemukakan sebagai pembenaran kesalahan terletak pada debitur dan kreditur selalu memposisikan sebagai pihak yang selalu benar adanya. Dampak terhadap pemberian kredit bagi pengembangan usaha yang dikekola debitur jelas ada meskipun belum maksimal. Bagi debitur yang berusaha dalam produksi krupuk, pemberian kredit mengakibatkan usaha yang dikelola dapat membeli dan mempergunakan

50


Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

teknologi mesin. Dengan adanya pemanfaatan tekhnologi mesin, maka bertambah kemampuan produksi, adanya standarisasi produk dan kualitas produksi, ukuran, dan kuantitas produksi. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi berarti juga terjadi perluasan pelanggan dan perluasan usaha. Modal yang didapat selain untuk modal tetap juga dipergunakan untuk menambah kemampuan membeli bahan baku dan persediaan bahan baku. Teknologi yang dipergunakan oleh debitur memang belum semuanya dimiliki seperti mesin pengering. Tidak adanya mesin pengering ini menyebabkan produksi pada musim penghujan tidak bisa dipertahankan kuantitasnya bahkan cenderung menurun. Tetapi dari sisi penyerapan tenaga kerja, tidak adanya mesin pengering ini menjadi menguntungkan karena proses pengeringan krupuk dengan menjemur di bawah sinar malahari diperlukan tenaga kerja cukup banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Tohar bahwa fungsi dan peran usaha kecil antara lain penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, sebagai nilai tambah daerah, dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Tohar, 2001:3). Bagi debitur yang berdagang klontongan kosmetik, pemberian pinjaman kredit mampu meningkatkan pembelian atau pengadaan berbagai jenis produk dan jumlah produk yang dijual. Semakin lengkap peralatan kosmetik yang dijual berikut kebutuhan lainnya, maka pembeli atau pelanggan semakin mendapat kepuasan, Kepuasan pelanggan dipercaya akan menularkan kesan positif kepada calon pembeli lain. Dampak lain dari pemberian modal usaha bagi debitur adalah meningkatnya kemampuan bayar debitur terhadap sistim beli putus dikarenakan telah tersedia modal yang cukup besar . Pada aspek peningkatan kemampuan berusaha, pemberian modal untuk mengembangkan usaha mempunyai dampak adanya peningkatan produksi. Dan peningkatan produksi itu akan membuahkan hasil jika barangnya bisa dipasarkan (Krisna Wijaya, 2002:74). Menurut debitur mengenai pemasaran ini relatif tidak ada masalah, jika ada masa sepi, sebetulnya bagi pedagang sejenis juga mengalami sepi. Misalnya, bagi jenis kosmetik relatif stabil dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan, sedangkan pada tanggal 15 ke atas relatif sepi, atau saat mendekati hari pergantian tahun, hari raya umat Islam, hari Natal, hari Konyen serta pada bulan Agustus dan September

51

51

relatif ramai dikarenakan pada waktu tersebut perlu berhias dan masa panen tahunan buah lada dan kopi. Untuk produksi krupuk, setiap hari atau bulannya relatif stabil dan peningkatan permintaan terjadi pada bulan Ramadhan atau bulan puasa. Peningkatan permintaan ini disebabkan menu buka puasa dan santap sahur perlu lebih bervariasi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Upaya pengembangan usaha membuat debitur mampu memenuhi kewajibannya membayar cicilan hutang setiap bulan pada tahun berjalan, serta mampu memelihara kesehatan usahanya meski tampaknya debitur terlena dengan kelancaran pembayaran yang dilakukan. Menurut hemat penulis, debitur yang memilih cara pengembalian CO tetap melupakan upaya saving sehingga ketika jatuh tempo, tidak terkumpul dana untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah digunakan. Bagi debitur yang lain, kemudahan melakukan suplesi sebelum jatuh tempo membuat jadi terlena sehingga status sebagai peminjam selalu melekat pada dirinya, padahal kondisi usahanya pada prinsipnya tidak lagi tergantung pada pinjaman modal dari kreditur. Jadi, pemberian kredit kepada debitur sesungguhnya telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha atau telah memberdayakan usaha debitur, tapi belum memberikan hasil yang optimal karena debitur masih melakukan permintaan kredit. 4.2. Faktor-faktor Pendukung Kemampuan Berusaha Usaha yang dikelola oleh debitur telah berjalan relatif lama, sampai penelitian ini dilakukan masih berlangsung, meskipun menurut hemat penulis, peningkatan usaha tampak mengalami stagnasi. Jika penilaian usaha dilakukan dari dimulainya usaha sampai adanya pemberian kredit oleh kredit kemudian, beberapa tahun kemudian pasca pemberian kredit maka peningkatan kemampuan berusaha terlihat pada periode awal pemberian kredit dan 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kemudian. Beberapa tahun sejak penggunaan fasilitas kredit, usaha debitur relatif stabil atau bahkan masuk pada tahap stagnasi. Meskipun demikian, krisis moneter sepertinya tidak begitu memberikan pengaruh terhadap usaha debitur. Hal ini terlihat dari jumlah stok yang relatif tersedia, kewajiban membayar bunga, dan atau simpanan pokok dilak-

52


Didiek R Mawardi

sanakan tepat waktu, hubungan dengan relasi dagang atau konsumen masih berjalan normal, tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan oleh debitur, pelaksanaan penggajian berjalan sebagaimana biasa. Memang debitur mengeluh, omzet agak turun atau pasar agak sepi. Fenomena ini, menurut hemat penulis, berlaku umum yang disebabkan kemampuan daya beli masyarakat memang berkurang dikarenakan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa sedangkan pendapatan tetap bahkan bagi petani kebun kopi dan lada hasilnya (panen) tidak memuaskan. Kemampuan debitur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya bukanlah semata-mata timbul dan berasal dari faktor debitur saja, tetapi faktor kreditur, faktor pekerja, serta faktor lainnya, turut pula memberi pengaruh terhadap kemampuan berusaha debitur. Faktor debitur yang memberikan dukungan terhadap kemampuan berusaha, yaitu : a. Kepribadian yang kebapakan dan atau keibuan, ngemong, komunikatif terbuka sehingga karyawan menjadi relatif nyaman dalam bekerja. b. Disiplin tetapi tetap proporsional, menghargai hambatan dan kesulitan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. c. Memiliki prioritas dalam menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan yang direncanakan. d. Memiliki komitmen terhadap berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan. e. Memberikan penghargaan (gaji, pengakuan, pujian, dll) secara proporsional dan bersaing dengan tempat usaha lain. f. Taat hukum, semua legalitas yang diperlukan bagi kepentingan usaha dipenuhi atau diikuti.

53

Faktor kreditur yang memberikan dukungan bagi usaha debitur, yaitu; a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk menggunakan fasilitas kredit dan kesempatan untuk melakukan penjadualan pelunasan kredit. b. Memberikan bimbingan manajemen usaha serta memberikan motivasi berusaha. Didiek R Mawardi

53

c. Mengembangkan sikap toleransi terhadap kewajiban-kewajiban debitur yang tidak mampu dipenuhi sebagaimana diharuskan dalam perjanjian. d. Pelayanan simpatik dari kreditur. Faktor pekerja atau karyawan yang memberikan dukungan bagi kemampuan berusaha debitur, berupa; a. Jujur dan rajin dalam melaksanakan pekerjaan serta dalam usaha krupuk para pekerja mampu memenuhi target produksi yang dikehendaki oleh debitur. b. Tidak banyak menuntut kepada debitur khususnya di bidang kesejahteraan; c. Sikap ramah terhadap pelanggan. Sedangkan dari faktor lainnya. kemampuan berusaha debitur dipengaruhi oleh : a. Tawaran stok dagangan dari rekan bisnis dengan model terbaru dan atau harga serta cara pembayaran yang relatif dapat terjangkau oleh debitur. b. Konsumen yang merasa puas dengan pelayanan dan kualitas barang dari debitur menjadi pembeli tetap. c. Tempat berusaha yang strategis, mudah dijangkau. d. Stok barang dan kendaraan yang dapat dimanfaatkan dalam berusaha sekaligus bermanfaat sebagai barang jaminan. e. Keamanan lingkungan tempat usaha. Faktor-faktor tersebut di atas merupakan bagian yang saling melengkapi dan menyempurnakan sehingga apabila ada beberapa faktor yang terabaikan dapat menimbulkan kemerosotan dalam berusaha.

54


BAB V Didiek R Mawardi

Penutup

D

55

alam pemberian kredit, debitur mengajukan permohonan kepada kreditur dengan menyampaikan syarat-syarat dan barang jaminan. Selanjutnya kreditur akan memberikan penilaian dokumen, barang jaminan dan kelayakan usaha dengan menggunakan 5 C atau 4 P, jika usaha tersebut dinilai layak, maka kreditur memberikan persetujuan kredit. Berdasarkan persetujuan kredit, dilakukan pengikatan pinjaman dalam suatu perjanjian kredit yang dibuat secara notariil atau di bawahtangan antara kreditur dengan debitur. Untuk melindungi kepentingan kreditur dalam pemberian kredit, kreditur membuat syaratsyarat umum perjanjian yang harus disetujui oleh debitur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit. Selanjutnya barang jaminan yang dilakukan secara fidusia oleh debitur didaftarkan melalui Notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Bandar Lampung. Semua biaya yang ditimbulkan atas semua perjanjian kredit dan pendaftaran jaminan fidusia menjadi beban debitur. Bahwa dari proses permohonan, pelaksanaan kredit, maka penerapan pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Didiek R Mawardi

55

Apabila Debitur tidak dapat mengembalikan kredit pada saat jatuh tempo, maka debitur sebelum jatuh tempo atas persetujuan kreditur dapat melakukan suplesi atau addendum pemberian fasilitas kredit. Pemberian suplesi atau addendum ini diberikan oleh kreditur jika dalam jangka waktu pembayaran kredit, debitur selalu memenuhi semua kewajibannya membayar bunga dan atau pinjaman pokok. Selama pelaksanaan perjanjian kredit, debitur tidak pernah dikenakan teguran oleh kreditur, namun apabila menurut kreditur telah terjadi kelalaian dalam pembayaran bunga dan atau pinjaman pokok, maka debitur akan diberi peringatan atau teguran secara lisan dan memberikan peringatan tertulis paling sedikit satu kali kepada debitur. Jika peringatan tertulis agar debitur melaksanakan kewajibannya tidak dipenuhi, kreditur mengkategorikan debitur sebagai kredit macet atau gagal dalam mengembalikan kredit, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Bandar Lampung. Dengan penyerahan penyelesaian kepada KP2LN, fungsi pendaftaran jaminan fidusia menjadi hilang. KP2LN akan mengambil alih penyelesaian kredit dengan mengupayakan agar debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur. Apabila debitur tidak sanggup melunasi pinjaman, maka KP2LN akan melakukan pelelangan barang jaminan dan hasil pelelangan atau penjualan dipergunakan untuk melunasi hutang. Jika hasilnya masih tersisa setelah dikurangi utang pokok, bunga, dan biaya lainnya, maka uang tersisa itu diserahkan kepada debitur. Pemberian kredit telah memberdayakan usaha kecil yang dikelola oleh debitur seperti penggunaan teknologi mesin, pengadaan persediaan, atau variasi barang lebih banyak, kemampuan membayar terhadap barang yang dipesan tetapi pemberdayaan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dikarenakan pada saat jatuh tempo, debitur masih memiliki hutang kepada kreditur. Pola kemitraan yang diberikan oleh kreditur hanya berbentuk bantuan modal biasa. Ke depan, pihak kreditur lebih serius memberikan pembinaan dan pengembangan manajemen usaha, manajemen keuangan usaha, khususnya membuat laporan keuangan. Jumlah pembayaran pengembalian fasilitas kredit yang telah dilaksanakan dan atau pinjaman pokok debitur dari fasilitas kredit yang diberikan sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian kredit atau pada semua addendum maupun suplesi.

56


Didiek R Mawardi

Pembentuk Undang-undang dalam hal ini adalah DPR RI bersama-sama dengan pemerintah agar merevisi Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai kewajiban benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia “Wajib didaftarkan”, menjadi : “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dapat didaftarkan”. Revisi ini penting untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap bebas memilih dan agar pasal tersebut menjadi lebih bermakna. Untuk menjamin pelaksanaan fungsi kepastian hukum terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, maka kreditur mengajukan usulan kepada principal-nya agar hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan menjadi otoritas penuh bagi kreditur untuk melakukan eksekusi tanpa melalui KP2LN .

57

Didiek R Mawardi

57

Daftar Pustaka

A. Literatur Arrryman, Arif, 1999. Hutang itu Hutang, Insist Perss dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Badrulzaman, Mariam Darus, 1996. KUH Perdata Buku HI Hukum Perikatan dengan penjelasannya, Alumni, Bandung.

Brahn, O.K, 1999. Fidusia, Pengadaian Diam-diam dan Rewtensi Milik menurut Hukum yang sekarang dan yang akan datang, PT Tata Nusa, Jakarta.

Brannen, Julia, 1999. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

58

Elias, Tobing, 2002. Pergulaian dan Kiat mengembangkan UKM di Indonesia dan Mancanegara, Kadin UKM, Jakarta. Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Fuad, Munir, 1999. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadiwijaya, H dan RA Rivai Wirasasmita, 1988. Beberapa segi mengenai perkreditan, Pionir Jaya, Bandung.

Didiek R Mawardi

Hamzah, A dan Senjum Manullang, 1987. Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Ind Hill-co, Jakarta. Hanityo, Ronny Soemitro, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta. Harahap, M Yahya, 1992. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Hatta, Muhammad dan kawan-kawan, 2001. Ekonomi Kerakyatan, Muhammadiyah University Press, Jakarta.

59

Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan, PT Pustaka CIDES SINDO, Jakarta.

Kasmir, 2000. Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Maleong, J Lexy, 2000. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1980. Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

--------------------------------, 1992. Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. --------------------------------- 1992. Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Didiek R Mawardi

59

----------------------------------dan Rilda Murniati, 2001. Segi Hukum Lembaga Keuangan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

--------------------------, 2002. Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit Aditya Bakti, Bandung. ---------------------------, 2002. Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Revisi, CV Citra Aditya Bakti, Bandung.

--------------------------, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Bakti, Bandung. Muchsan, 1997. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Penerbit Liberty, Yogyakarta. Nurhadianto, 2000. Ekonomi Muhammadiyah Surakarta.

Kerakyatan,

Universitas

Panji Anorga dan H Joko Sudantoko, 2002. Koperasi dan Usaha Kecil, Rieneke Cipta, Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono, 2000. Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung. Satrio, J, 1995. Hukum Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

--------, J, 1996, Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Bakti, Bandung. ---------,J,2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

60

Siamat, Dahlan, 1999. Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UlPress, Jakarta.

Soerjono dan Sri Pamuji, 1995. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Didiek R Mawardi

Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980. Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta. Subekti, 1989. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang. 1998. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

61

Tiong, Oey Hoey, 1984. Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia. Jakarta. Utoyo, Siswanto, 1997. Manajemen Terapan Bank, PT Pustaka Presindo, Jakarta.

Wibawa, Samodera, 1994. Kebijakan Publik, proses dan analisis, Intermedia, Jakarta. Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000. Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Yayasan Pengembang Hukum Bisnis , Jakarta. Wijaya, Krisna, 2002. Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil, Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.

B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Didiek R Mawardi

61

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-UM.01.06- Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

62


Didiek R Mawardi

Indeks

63

A Abdulkadir viii, 9, 10, 11, 18, 26, 59 addendum 16, 18, 19, 36, 39, 42, 43, 44, 56 Addendum 15, 16, 17, 23, 38, 39, 40, 43 akta 3, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 46 Akta xi, 3, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 62

B bank 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 26, 36, 44, 48

D debitur vii, ix, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

F Fidusia i, iii, iv, ix, x, xi, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Didiek R Mawardi

63

H hak ii hukum viii, xi, 2, 3, 10, 11, 15, 18, 26, 29, 31, 33, 34, 42, 43, 53, 55, 57 Hukum iv, viii, 30, 58, 59, 60, 61

J Jaminan Fidusia i, iii, iv, ix, x, xi, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 48, 57, 61, 62

K Kasmir 9, 23, 24, 42, 59 kredit vii, x, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 kreditur vii, ix, x, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57

M mikro vii

N Notaris 3, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 55

P Pasar 25 pedagang 7, 21, 51

U usaha kecil viii, 2, 3, 4, 7, 21, 49, 50, 51, 56 Usaha Kecil i, iii, iv, xi, 2, 5, 21, 22, 49, 60, 61

64


Tentang Penulis

Didiek R Mawardi

Didiek R Mawardi

Didiek R. Mawardi lahir di Metro, 30 April 1961. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (1986) dan menamatkan Magister Hukum dari Universitas Lampung (2006. Kini penulis tengah menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang (2010). Penulis pernah menjadi Ketua Pendirian STIH Muhammadiyah Kotabumi (1987), menjadi Ketua STIH Muhammadiyah Kotabumi (19922000). Penulis kini menjadi dosen tetap Yayasan STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung (1987-2008). Penulis kini mengasuh mata kuliah, Pancasila, Hukum dan Hak Azasi Manusia, Negosiasi dan Kontrak. Selain sebagai dosen PNSD, penulis juga pernah menjabat sebagai Kabag Hukum pada Setdakab Lampung Utara (2001), Camat Abung Barat (2003), Kabag TU Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara (2008), dan Sekretaris BKD Kab.Lampung Utara (2009).

65

65

66


Jaminan Fidusia Bagi Usaha Kecil

Recommend Documents