ISSN , VO V L

HATIBERIMAN Majalah Berita Warga Kota Salatiga

Jangan Bingung

S O T K B a r u ISSN No. 1978-5798, VOL. 2 No. 5, November 2008

Lensa

Foto Atas: Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga IGN. Suroso Kuncoro, SH., M.H. berjabat tangan dengan Pengacara Salatiga, Budi Sutrisno, SH., M.H. Foto Bawah: Keluarga besar Kantor Inkom, Wartawan dan Kru RSPD SS FM Kota Salatiga saling berjabat tangan pada acara halal bihalal Kantor Inkom di R.M. Elangsari, minggu, 19 Oktober 2008. (Foto/HB:Lukman Fahmi)

HATIBERIMAN

SALATIGA

Majalah Berita Warga Kota Salatiga

ISSN No. 1978-5798, VOL. 2 No. 5, November 2008

6 7 14 18 20 22 24 25 26 28 30 40 43 44 45 46

Daftar Isi

AH STU S BHY WA STI PR AJA

Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perwujudan tujuan nasional tersebut harus diterjemahkan oleh masing-masing Pemerintahan Daerah melalui proses-proses pembangunan yang dilakukan. Jadi Foto/HB:Lux seluruh putaran roda pemerintahan Sebagaimana ditegaskan dan roda pembangunan daerah, dalam Pembukaan UUD 1945, harus ditujukan untuk perwujudan tujuan Nasional Indonesia adalah: tujuan tersebut.

Cover Artwork: Budi Susilo Karikatur: Galih

4 5

SRI RA

KARIKATUR DARI REDAKSI: SOTK Baru, Kinerja Baru SURAT PEMBACA: Retribusi Parkir “Tiban”; Artikel Sampah OPINI: Menyoal Staf Ahli Walikota RAGAM: TKI Butuh Perhatian Lintas Sektor; Saya Trauma Jadi TKW PENDIDIKAN: Mainkan Jari Untuk Matematika KESEHATAN: Influenza Menyerang Sistem Pernafasan MIMBAR: DKS, Nafsu Besar Tenaga Kurang POTENSI: Kerajinan Pelepah Pisang KIPRAH: Lembaga Amil Zakat Infaq Muhammadiyah ARTIKEL: Menakar Demokrasi Melalui Pemilihan Wawali? BUDAYA: Piyayi Agung LINTAS KOTA: Kegiatan di Kota Salatiga HUKUM: Warning! Untuk Pendiri, Pembina dan Pengelola Yayasan TIPS: Melatih Kesehata Pikiran LEGENDA: Saparan Merti Desa Dukuh Tetep PROFIL: Tak Hanya Novel, Film Juga RILEKS TTS HB 39

Foto/HB:Lux

Pelepasan tanda peserta Latsar Hansip Pemkot Salatiga.

Redaksi Diterbitkan oleh : KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA SALATIGA Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 9 Tahun 2004. PEMBINA Walikota Salatiga; PENGARAH Sekretaris Daerah; WAKIL PENGARAH Asisten Tatapraja dan Administrasi Sekda; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi IGN. Suroso Kuncoro, SH., M.H.; REDAKTUR PELAKSANA Sri Hartono, SS; REDAKTUR Wiyarso BA, Bakti Harjanti, S.Sos; KOORDINATOR LIPUTAN Jumiarto, AP; PELIPUT/PENYUNTING Sumarno, S.Ag, Budi Susilo, S.Sos, Ady Indriasari, S.Sos, Betty Wahyu Nilla Sari, S.T.P, Rinaldi A Shakti, S.Sos; SETTING&LAY OUT Budi Susilo, S.Sos, R. Koko Endarmoko, A.Md; DISTRIBUSI Kuswanto, R. Suprapto Sambodo, Lukman Fahmi, S.HI, Kuntoro Panji Trenggono. ALAMAT REDAKSI KANTOR INFORMASI & KOMUNIKASI Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326658. On line : http://www.hati-beriman.blogspot.com, e-mail : [email protected]. Redaksi menerima sumbangan naskah berupa tulisan atau karikatur. Redaksi berhak mengedit naskah tanpa mengubah substansinya. Naskah berupa tulisan diketik dengan huruf Times New Roman 12, spasi tunggal, sebanyak 3-4 halaman folio. Naskah dikirim ke Redaksi Hati Beriman. Pengirim naskah yang dimuat berhak mendapat imbalan.

HATIBERIMAN, Vol. 2 No. 5, November 2008

3

Karikatur

STOOP!!!

Dimohon saudara saudara ikut penimbangan SOTK dulu.

dimana kita akan ditempatkan ya . . .??

semoga sesuai dengan kemampuan kita...!!!

t!! prii

ciit!!!

Anda masuk dalam kategori basah...

Wah, Anda masuk dalam kategori kering...

Memang ada kategori basah dan kering?

Galih

4


Dari Redaksi

SOTK Baru, Kinerja Baru B

agi masyarakat awam, istilah SOTK tentunya masih asing terdengar di telinga. Benda apakah itu ? Binatang apa itu ? Istilah di atas adalah singkatan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah instansi pemerintah di tingkat kota/ kabupaten ataupun provinsi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setiap pemerintah daerah mau tak mau harus menyesuaikan susunan atau struktur organisasi yang ada di daerah, tak terkecuali Pemerintah Kota Salatiga. Memang, perubahan SOTK tersebut tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri, baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun bagi masyarakat pengguna layanan pemerintah. Perubahan SOTK, tentu saja akan berimbas pada perombakan dalam berbagai hal, baik secara fisik maupun administratif. Yang perlu dipahami oleh semua pihak adalah bahwa perubahan SOTK yang efektif akan dimulai 1 Januari 2009, dilakukan untuk mengemban amanat dari PP nomor 41 tahun 2007, yang mempunyai tujuan melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dengan SOTK baru nantinya, Pemerintah Kota Salatiga tuntut untuk tetap meningkatkan kinerjanya. Memang, dengan berharap akan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi, beberapa SKPD harus dilebur dengan SKPD lain. Sementara itu sejumlah SKPD juga mengalami perubahan status, dari dinas menjadi Kantor atau dari Kantor menjadi Bagian. Salah satu ”korban” dari PP 41 tahun 2008 adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga yang selama ini menangani penerbitan majalah Hati Beriman. Dengan demikian, dalam tahun ini, setelah edisi ini kantor Inkom Kota Salatiga hanya menyisakan satu edisi lagi, yaitu edisi VI. Namun demikian tidak berarti bahwa majalah hati Beriman harus hilang dari peredaran. Siapapun atau SKPD manapun yang nantinya akan menangani, Insya Allah Majalah Hati Beriman akan tetap terbit mengunjungi para pembaca, baik di Kota Salatiga maupun di Kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sudah menjadi tekad seluruh jajaran redaksi dan staf Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga bahwa di manapun bertugas, akan tetap loyal pada pekerjaan dan tugas. Bahkan, dengan SOTK yang baru diharapkan akan meningkatkan kinerja. Tentunya Pemerintah Kota Salatiga menyusun organisasi di lingkungannya dengan satu harapan bahwa roda pemerintahan dan pembangunan di wilayah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, didukung dengan aparatur yang bersemangat dan loyalitas tinggi. SOTK baru, energi baru, kinerja baru. Dan sebenarnya itu adalah tuntutan dari PP 41 tahun 2007 untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dapatkah itu terwujud ? Kita tunggu saja di tahun 2009.....! Redaksi


5

Surat Pembaca

Retribusi Parkir “Tiban” Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum memang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota atau Kabupaten. Tak terkecuali untuk Pemerintah Kota Salatiga. Di Kota Salatiga ini, retribusi parkir di tepi jalan umum juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga yang cukup membantu pemasukan pendapatannya. Untuk pelayanan parkirnya, memang sudah agak cukup memuaskan, selain petugas parkirnya telah menggunakan seragam juga pelayanannya ramah. Namun menurut pengamatan saya, masih ada hal yang perlu dicermati, yaitu penyelenggaraan parkir di Jl. Letjend Sukowati no. 51 atau tepatnya depan Kantor Pemerintah Kota Salatiga. Saya melihat masyarakat yang ingin membaca informasi di depan kantor pemerintahan tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000,untuk biaya parkir. Ironisnya retribusi parkir tersebut hanya ada pada saat pelaksanaan pengumuman pendaftaran ataupun penerimaan CPNS. Maka dari itu, kepada Dinas yang terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir tersebut, yaitu Dinas Perhubungan Kota Salatiga saya mohon untuk segera mengoreksi hal tersebut, karena hal tersebut benar-benar sangat tidak menyenangkan masyarakat, dan juga menurunkan kredibilitas Kantor Pemerintah Kota Salatiga. Saya yakin bahwa tujuan Pemkot Salatiga membuat papan pengumuman tersebut bukan untuk menciptakan tempat parkir baru, melainkan semata-mata untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Kota Salatiga yang kita cintai ini. Haryono - Salatiga

Artikel Sampah di Majalah Hati Beriman

M

enarik sekali artikel mengenai sampah yang ada di majalah Hati Beriman edisi 4 tahun 2008. Diharapkan melalui artikel tersebut, warga masyarakat dapat swadaya mengelola sampah yang ada di lingkungan masing - masing demi kepentingan bersama. Namun sebagai masyarakat Salatiga saya ingin memberikan beberapa saran kepada DPLH, antara lain : 1. Penambahan tong atau tempat sampah di trotoar dan tempat-tempat umum untuk meminimalisasi orang buang sampah sembarangan. 2. Perlunya pemberian sanksi yang tegas kepada individu, instansi, atau pihak-pihak lain yang merusak lingkungan, karena sudah adanya payung hukum yang jelas dalam bentuk Perda. 3. Perlunya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di tepi - tepi sungai,untuk senantiasa tidak membuang sampah sembarangan, dan mengelolanya dengan baik dengan bantuan DPLH. Semoga masukan-masukan ini dapat diperhatikan demi terwujudnya Salatiga Hati Beriman Cleo – Salatiga Pengirim rubrik surat pembaca yang dimuat berhak mendapatkan imbalan dari Redaksi Majalah Hati Beriman.

6

HATI ATIBERIMAN ERIMAN, Vol. 2 No. 5, November 2008

Opini

Menyoal Staf Ahli Walikota DR. Gatot Sasongko, SE, MS*

S

udah banyak k o m e n t a r tentang SOTK dan dalam beberapa hal saya sependapat. (1) Reduksi jumlah SKPD perlu memperhatikan kedekatan Tupoksi dan tingkat kepentingan SKPD tersebut untuk Kota Salatiga sekarang ini. (2) Perlu Antisipasi diperlukannya SKPD tersebut di masa yang akan datang sesuai dengan Misi dan Visi kota Salatiga. Foto/HB:Ist Beberapa SKPD yang perlu mendapat perhatian misalnya, 1. Dinas Pariwisata, Dinas pariwisata perlu mendapat perhatian kalau Salatiga akan dikembangkan menjadi kota wisata. Salatiga mempunyai posisi strategis karena menempati posisi pusat segitiga kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu Yogyakarta, Semarang dan Surakarta; 2. Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Keberadaan kantor ini dibutuhkan dalam rangka menarik investor ke Salatiga atau memfasilitasi investor Salatiga agar bersedia investasi di Salatiga dan tidak di daerah lain. Dalam kanyataan hal ini ada. beberapa investor Salatiga yang menanamkan investasi di daerah lain baik dalam bentuk kegiatan perumahan, pertokoan, wisata dan sebagainya. Dengan menanamkan modal di luar kota Salatiga, multiplier akan dinikmati oleh daerah lain. Kalau mereka dapat difasilitasi sehingga bersedia menanamkan modal di Salatiga tentu akan sangat membantu dalam rangka mengembangkan perekonomian Kota Salatiga. Sisi lain yang belum banyak disorot adalah posisi staf ahli Walikota. Menurut saya, keberadaannya tidak dapat dihindarkan dengan beberapa pertimbangan : (1) Dengan reduksi SKPD tentu ada kelebihan pejabat di Kota Salatiga (2) Mereka (para mantan pejabat) mempunyai kelebihan pemahaman di bidang tugas yang pernah diembannya. Yang perlu mendapat perhatian adalah : (1) Bagaimana memanfaatkan kemampuan para mantan pejabat. (2) Merubah pandangan atau image bahwa posisi staf ahli merupakan tempat parkir mantan pejabat. (3) Memfasilitasi agar kedudukan mereka dapat bermanfaat bukan hanya untuk masa sekarang tetapi justru dalam rangka pengembangan Kota Salatiga. Dengan demikian kedudukan mereka sebagai staf ahli bukan merupakan tempat parkir mantan pejabat, tetapi justru diharapkan mempunyai posisi yang strategis. Diharapkan keberadaan mereka dapat menjadi pusat pemikir pengembangan dan pembangunan Kota

Salatiga. Prinsip dasar yang dipergunakan adalah optimalisasi potensi. Potensi SDM yang ada karena mereka mempunyai banyak pengetahuan dan tentu saja keahlian, perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pengembangan Kota Salatiga di masa mendatang. Dalam hal ini terbuka bagi para staf ahli untuk menjalin kerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi yang ada di Salatiga, antara lain dengan : UKSW, STIE dan STAIN. Dalam jangka pendek beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain : 1. Mengkaji sejumlah Perda (Peraturan Daerah) yang ada di Salatiga. Saya rasa ada banyak Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian sekarang. Mungkin masih ada Perda tentang retribusi sepeda atau radio. Kalau ini masih ada, rasanya sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang. Demikian juga adanya pemberitaan akhir-akhir ini tentang Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu perlu disikapi apakah akan diperbaiki atau benar-benar harus dibatalkan; 2. Memberi masukan tentang Rancangan Perda. Dengan pengalaman banyaknya Perda yang dibatalkan, perlu dikritisi setiap rancangan Perda yang akan disahkan. Dalam hal ini staf ahli dapat berperan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, beberapa perguruan tinggi yang ada di Salatiga dapat diminta untuk ikut memberi masukan; 3. Memberikan pertimbangan tentang implementasi peraturan baru pemerintah baik peraturan dari pusat maupun dari propinsi. Yang terbaru adalah Surat Keputusan bersama 4 menteri (Menteri Tenaga kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri) tentang Upah Minimum. Bagaimana Pemerintah Kota Salatiga harus mensikapi Surat Keputusan bersama 4 menteri tersebut. Walikota sudah mengusulkan besaran upah minimum kepada Gubernur sementara tiba-tiba mendapatkan surat dari Menteri Tenaga Kerja tentang batasan besaran perubahan penetapan Upah Minimum yang tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi; 4. Memberi pertimbangan potensi pengembangan Kota Salatiga di masa yang akan datang dan sebagainya. Kesan ganti pejabat ganti muncul karena belum adanya Grand Design pengembangan Kota Salatiga. Kalaupun tidak terperinci, dapat dibuat garis besarnya yang diharapkan dapat menjadi pedoman. Kalaupun harus dilakukan perubahan oleh pejabat baru (WalikotaWakil Walikota), tentunya diharapkan ada argumentasi yang kuat mengapa dilakukan perubahan. *Penulis adalah Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PUSEK), Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga


7

Laporan Utama

Jangan Bingung

SOTK Baru Perubahan SOTK perlu dipahami Foto/HB:Sakti secara mendalam. Yakni, sebagai bentuk penataan kelembagaan dan kebijakan penataan aparatur. Secara luas perubahan SOTK akan membawa perbaikan pada strategi, misi, dan tupoksi yang baik di tingkat organisasi maupun di tingkat aparatur, baik pimpinan maupun staf, terutama pada pembagian tugas dan garis wewenang yang mengarah kepada pengembangan kinerja.

L

ima Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) telah disepakati Fraksi-Fraksi DPRD Kota Salatiga menjadi Perda pada sidang paripurna dewan bulan Agustus lalu. Artinya, Pemerintah Kota Salatiga harus segera melakukan penataan dan pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Kelima Perda tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja atau SOTK. Lima Perda baru itu masing-masing adalah Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Kemudian Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Salatiga. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Salatiga. Serta Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga. Terdapat perubahan mencolok dalam Perda SOTK baru tersebut, di antaranya dengan adanya jabatan staf ahli walikota yang berasal dari PNS. Staf ahli terdiri dari 3 orang, meliputi staf ahli walikota bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang kemasyarakatan dan SDM. Selain itu terdapat perampingan dinas dari 13 dinas menjadi 10 dinas. Sepuluh Dinas dalam SOTK baru meliputi Dinas Pendidikan; Pemuda dan Olah Raga; Dinas

8

Galih

Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Kota; Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian; Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pendapatan; Pengelolaan Keuangan dan Aset to/HB:Sumarno D a e r a h ; D i n a s S o s i a l ; K e t e n a g aFkoe r j a a n d a n Transmigrasi; serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan juga terdapat pada struktur Sekretariat Daerah (Setda) yang terbagi dalam tiga asisten sekda. Asisten Pemerintahan membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Hubungan Masyarakat. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Umum, serta Bagian Administrasi Keuangan. Badan-Badan meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Perempuan; Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan; Badan Kesatuan Bangsa; Politik dan Perlindungan Masyarakat. Adapun Bawasda berubah menjadi Inspektorat.SKPD yang berbentuk Kantor meliputi Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Penanaman Modal, serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun lembaga yang setingkat kantor meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga, Ign. Suroso Kuncoro, SH, MH, mensinyalir


adanya kebingungan sejumlah pegawai di kalangan pemkot menghadapi pelaksanaan SOTK baru tersebut. Karena itu, ia mengimbau agar para pegawai tetap tenang dan tidak usah bingung. Penerapan SOTK, lanjut ia, merupakan amanah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan. Aturan tersebut mempunyai semangat baru untuk meningkatkan kinerja PNS serta perubahan orientasi organisasi perangkat daerah. Persoalannya, harus diakui bahwa setiap kali ada perubahan SOTK selalu dibarengi dengan kekhawatiran para pejabat yang terancam kehilangan jabatan. “Saya percaya di Salatiga sudah biasa dengan penerapan SOTK baru, sehingga para pegawai dan pejabat tidak perlu khawatir dan bingung. Jika ada lembaga yang hilang, toh

akhirnya juga dibentuk lembaga yang baru,” tandas Suroso Kuncoro. Perubahan SOTK perlu dipahami secara mendalam. Yakni, sebagai bentuk penataan kelembagaan dan kebijakan penataan aparatur. Secara luas perubahan SOTK akan membawa perbaikan pada strategi, misi, dan tupoksi yang baik di tingkat organisasi maupun di tingkat aparatur, baik pimpinan maupun staf, terutama pada pembagian tugas dan garis wewenang yang mengarah kepada pengembangan kinerja. Tujuan akhir sebuah penataan kelembagaan selalu berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.(Ano)

SOTK Baru, Dewan Beri Masukan Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pengisian staf ahli dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jangan dipaksakan dengan alasan untuk menampung orang-orang buangan. Perankan staf ahli sebagai tenaga profesional yang bisa menerjemahkan keinginan atau visi misi walikota.

SOTK

P

emerintah Kota Salatiga dalam waktu dekat melakukan penataan dan pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Di tengah persiapan penataan dan pengisian SOTK tersebut, ada sejumlah masukan dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Frsaksi Partai Golongan Karya (FPG) misalnya, berharap agar SOTK yang baru berorientasi pada asas manfaat. Maksudnya, struktur organisasi pemeritah harus dibangun secara efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Menyangut keberadaan staf ahli walikota, FPG berpendapat bahwa dalam sistem pemeritahan modern memang dibutuhkan. Pelaksanannya harus ditampilkan personal yang mempunyai kualitas lebih, sehingga staf ahli mampu memberikan pemikiran yang cemerlang kepada kepala daerah. Menyikapi keberadaan sekretaeriat DPRD yang merupakan unsur pelayanan DPRD, mempunyai tugas secara teknis di bawah tanggung jawab walikota melalui sekretariat daerah. Kondisi tersebut memerlukan keahlian tersendiri, karena kadang-kadang antara keinginan sekretariat daerah dan pimpinan DPRD yang berbeda. Oleh karena itu, staf sekretariat DPRD harus ditempatkan orang-orang yang berkualitas sesuai dengan bidang tugasnya. Secara umum, FPG mengimbau kepada walikota agar SOTK dilakukan dengan menempatkan pejabat berdasarkan pertimbangan obyektif dan melalui mekanisme fit and proper test yang diselenggarakan oleh lembaga independen dan tidak menempatkan orang-orang yang terindikasi bermasalah yang akhirnya akan menjadi beban walikota.


9

Sementara itu, Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia Damai (FKPID) mencermati filosofi PP Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut FKPID susunan organisasi tata kerja pemerintahan daerah yang miskin struktur tetapi kaya fungsi perlu diimbangi dengan langkah-langkah efisiensi anggaran, sehingga antara pengurangan struktur dinas, badan ataupun perkantoran dibanding dengan struktur yang lalu tidak terlihat ketimpangan-ketimpangan di dalam pelaksanaan kebijakan tentang operasional anggarannya. FKPID berharap pemerintah kota tetap melakukan langkah-langkah efisiensi dengan struktur organisasi yang baru tanpa mengurangi nilai-nilai atau pencapaian kinerja terutama dalam bentuk pelayanan-pelayanan dasar kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 PP Nomor 41 Tahun 2007, dan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka keberadaan organisasi kesekretariatan daerah, staf ahli walikota dan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membantu kepala daerah menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah, sangatlah diperlukan. Kemudian, menimbang bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 No.19 Seri D) sudah tidak memadai lagi, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Orgaisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga. Selanjutnya, bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 No. 22 Seri D) yang sudah tidak releven terhadap kebutuhan yang ada maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan) berpendapat bahwa dalam rangka pembagian urusan pemerintah harus benar-benar memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Misalnya, dalam pengisian jabatan staf ahli, harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, meskipun di dalam Perda mengatur pengisian 3 staf ahli yang meliputi, staf ahli walikota bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang kemasyarakatan dan SDM. FPDI Perjuangan berharap agar pengisian staf ahli dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jangan dipaksakan dengan alasan untuk menampung orangorang buangan. Perankan staf ahli sebagai tenaga profesional yang bisa menerjemahkan keinginan atau visi misi walikota. Terkait pembentukan organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, FPDI Perjuangan berpendapat bahwa untuk

10

Foto/HB:Lux

M. Fathurrahman, SE., MM.

ukuran Kota Salatiga yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan, sangat apresiatif dan menyambut gembira dengan adanya efisiensi dari 13 dinas menjadi 10 dinas. Sementara Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrat (FAKD) meminta kepada walikota agar dalam menerapkan lima Perda baru yang menyangkut SOTK tersebut, agar melakukan penempatan pejabat berdasarkan pertimbangan obyektif. Pengisian pejabat juga harus melalui mekanisme fit and proper test yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi penempatan jabatan oleh orang-orang bermasalah yang akhirnya akan menjadi beban Walikota. Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan pendapat bahwa pengisian staf ahli harus mempertimbangkan kebutuhan. Kinerja dinasdinas yang dibentuk harus lebih optimal karena anggaran belanja pegawai lebih besar dibanding SOTK sebelumnya. Insentif bagi lurah dan camat diharap akan memaksimalkan kinerja. Tempat tinggal lurah dan camat sesuai dengan wilayah tugasnya, dengan demikian diharapkan akan lebih dekat dengan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. RSUD ditingkatkan dari tipe C menjadi tipe B. “Raperda tentang STOK Kota Salatiga tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga Fraksi PKS dapat menyetujui untuk ditetapkan sebagai Perda,” ujar Ketua Fraksi PKS M. Fathurrahman, SE, MM.(Ano)


Laporan Utama

Drs. Kasmun S. M.Si*

Pemerintah

Berbasis Meritokrasi

Foto/HB:Ist

Drs. Kasmun S. M.Si

S

istem manajemen pemerintahan sebuah negara mempunyai andil besar dalam mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan bagi masyarakatnya. Bergayutan dengan, managemen pemerintahan terdapat sejumlah persoalan menadasar yang harus di jawab, antara lain, Pertama, apakah faktor utama yang mempengaruhi terjadinya produktivitas dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan roda pembangunan. Kedua, apakah pelaksanaan roda pemerintahan dan roda pembangunan telah berorentasi pada hasil yang optimal dan maksimal. Ketiga, apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan telah mengedepankan asas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sejumlah persoalan tersebut, dapat menjadi kreterium untuk mengukur, apakah penerapan manajemen pemerintahan, benar-benar telah sejalan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, capaian pembangunan sangat bergantung pada pendekatan managemen yang dipilih.

Kajian secara teoritis-empiris sangat perlu diadakan, faktor-faktor yang bergayutan dengan prinsip-prinsip produktivitas kinerja birokrasi. Disamping itu, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan perlu dilakukan analisis, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya, untuk dilakukan studi menyangkut pembangunan daerah terutama pembangunan ekonomi kerakyatan, apakah telah mempunyai daya guna atau manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, apakah manajemen pemerintahan daerah berbasis merit system atau meritokrasi, telah menjadi model manajemen pembangunan daerah.

tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perwujudan tujuan nasional tersebut harus diterjemahkan oleh masing-masing Pemerintahan Dearah melalui proses-proses pembangunan yang dilakukan. Jadi seluruh putaran roda pemerintahan dan roda pembangunan daerah, harus ditujukan untuk perwujudan tujuan tersebut. Pembangunan merupakan Tujuan Pembangunan realitas fisik dan suatu kondisi mental masyarakat, Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD melalui kombinasi posres-proses kelembagaan, sosial dan 1945, tujuan Nasional Indonesia adalah: Pertama, ekonomi, berusaha untuk mendapatkan sarana-sarana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh yang memadai guna menciptakan kehidupan yang lebih


11

baik. Jadi tujuan akhir pembangunan, adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Sehingga seluruh proses pemerintahan harus bermuara pada kesejahteraan. Menurut Michael P. Todaro (1995) fokus pembangunan yang dilakuan pemeritah adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua anggota masyarakat. Disamping itu, juga untuk meningkatkan taraf kehidupan yang meliputi, selain pendapatan yang labih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih baik, sarana pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan material semata-mata malainkan juga untuk menciptakan martabat atau harga diri yang lebih besar diantara masing-masing pribadi dan bangsa yang bersangkutan sebagai keseluruhan. Hal ini, juga mempunyai makna bahwa pembangunan berorientasi pada kepentingan civil society, sementara itu pemerintahan berikut birokrasinya sebagai masin pembangunan. Agar fungsi birokrasi sebagi mesin pembangun bergerak secara produktif perlu dikemas dalam sistem yang efektif dan efisien. Birokrasi Berbasis Miritokrasi Proses pembangunan dapat berjalan secara baik dan berhasil, manakala sistem manajemen pemerintahan yang diaplikasikan menunjang tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan tergantung pada tingkat keberhasilan dalam menerapkan manajemen pemerintahan (birocraty of managemen) atau manajemen kepegawaiannya. Sebaliknya, kegagalan dalam manajemen birokrasi menyebabkan pembangunan stagnan. Laju kemajuan (progresive) di negara kita bahkan telah menyebabkan mengalami kemunduran (regresive) dibanyak bidang pembangunan sehingga mengalami krisis multidimensional. Realitas semacam ini terjadi, karena kesalahan penerapan manajemen birokrasi. Manajemen pembangunan terperangkap dan terjangkit sebuah virus patologi birokrasi. Menurut Sarundajang,S.H., (2003), saat dapat ditemukan 5 (lima) macam praktek penyimpangan birokrasi, sebagai berikut: Pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi;misalnya adanya perilaku arogan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, perilaku korup, sikap bermewah-mewah dan boros, pilih kasih, diskriminasi, nepotisme, bertindak sewenang-wenang. Kedua, patalogi yang disebabkan oleh kurangnnya atau rendahnya pengetahuan dan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional;Hal ini disebabkan mekanisme rekrutmen dan job deskripsi, serta penempatan jabatan yang tidap tepat. Dengan arti kata the right man on the right place of principle, diabaikan dalam promosi kepegawaian. Alhasil produktivitas kinerja dan mutu pelayanan menjadi rendah karena para pemangku jabatan dan para pegwainya sering berbuat kesalahan.

12

Ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keempat. patologi yang dimanifestasikan dalam praktek perilaku para birokrat yang bersifat disfungsi atau negative. Misalnya, dikalangan birokrasi terjadi mempunyai motivasi yang tidak tepat, penentuan tujuan dan sasaran tidak tepat, tidak ada indicator kerja, tidak tanggap, sering terjadi miskomunikasi, misinformasi dan mispersepsi. Kelima. patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya, menguatnya intervensi politik, adanya krisis kewibawaan para pemangku jabatan, dan lain sebagainya. Secara empiris, dapat ditemukan polarisasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para birokrat, yang sangat mengahambat percepatan peningkatan taraf kehidupan masyarakat, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan, ada kecenderungan mempertahankan status quo dan arogan, bertindak sewenang-wenang, berperilaku diskriminatif, inefektifitas, inefesiensi, banyak melanggar hukum, kelosi, korupsi dan nepotisme, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk penyimpangan tersebut, dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan daera, dan tujuan pemerintahan. Faktor yang paling dominan disebabkan praktek manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kekuasaan. Oleh karena itu, manajemen pembangunan harus dirombak, dan diganti dengan manajemen baru sebagai solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Berbagai bentuk patologi atau penyimpangan yang dilakakukan oleh para birokrat, mutlak harus direformasi. Pada posisi semacam ini, manajemen pemerintahan dan pembangunan yang tepat adalah menggunakan manajemen birokrasi berbasis merit system atau meritokrasi. Manajemen Berbasis Meritokrasi (MBM), merupakan pengelolaan roda pemerintahan dan roda pembangunan, yang digerakan oleh kiinginan yang kuat untuk berkarya secara produktif, berorientasi pada hasil, dan berazaskan pada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tiga dimensi pengelolaan birokrasi, yaitu mengutamakan prinsip produktifitas (productivity principal), berorientasi pada hasil (outcome orientationd), dan berasaskan manfaat (beneficial principal) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, harus menjadi domien yang diprioritaskan dalam setiap pelaksanaan roda pemerintahan dan roda pembangunan ekonomi kerakyatan. Produktifitas birokrat, berkaitan dengan kinerja seluruh pegawai pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Harus disadari bahwa setiap kinerja berorientasi pada tercapainya hasil yang maksimal dan optimal. Hasil-hasil pembangunan harus benar-benar nampak dan nyata, baik yang bersifat pembangunan fisik, maupun dalam bentuk pelayanan publik. Pembangunan yang berorientasi pada hasil tersebut, dapat terukur dari aspek efektifitas dan aspek efesiensi, akuntabelitas dan transparansi. Lebih dari pada itu,pembangunan daerah merupakan kegiatan yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut akan


penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyususnan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Titik tolak sebagai dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu orgnaisasi adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kendati demikian bukan berarti bahwa setiap penangan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam orgnaisasi tersendiri. Masing-masing urusan dapat digabungkan, jika tidak dimungkinkan untuk berdiri sendiri sebagai orgnasasi yang utuh. Melalui lembaga-lembaga tersebut, fungsi-fungsi manajemen baik, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi dapat dilaksnakan.

Foto/HB:Lux

Kegiatan pelayanan publik di Pemkot Salatiga

terukur pada tingkat partisipasi publik, pelayanan publik, dan pemerataan. Indikator lain yang dapat dijadikan barometer, yaitu rendahnya resistensi masyarakat terhadap realisasi kebijakan publik, yang diambil. Dengan demikian, berarti bahwa kinerja, dan hasil-hasil, manfaat pembangunan bergantung pada sistem manajemennya kepegawaian. Menurut Sarundajang (2003), manajemen kepegawaian pada birokrasi pemerintahan dapat mencakup: (1). terdapat sistem pembinaan berdasarkan disiplin, landasan aturan dan peraturan, serta semangat yang tinggi melakukan pengabdian kepada negara; (2). Pembinaan dan pengembangan secara profesional; (3). pembinaan kerjasama, baik dalam satu biro maupun dalam hubungan tugas dengan biro-biro lain; (4). mengutamakan keberhasilan biro daripada keberhasilan tugas pribadi; (5). pembinaan dan penyusunan semua posisi agar merupakan mata rantai pertanggungjawaban yang sekaligus sebagai jenjang karier. Pola umum manajemen kepegawaian semacam itu, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Melalui sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis meritokrasi, para penyelenggara pemerintahan dapat berperan dan berfungsi, sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat, mempunyai fungsi pengaturan, berperan untuk memperdayakan masyarakat. Agar fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah tersebut dapat berjalan, maka Organisasi Perangkat Daerah, sebagai wadah , perlu dibentuk secara sistematis dan efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, diatur dan dijelaskan bahwa dalam

Kesimpulan Bertolak dari uraian di atas, maka perlu diadakan kajian secara teoritis-empiris, faktor-faktor yang bergayutan dengan prinsip-prinsip produktivitas kinerja birokrasi. Disamping itu, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan perlu dilakukan analisis, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya, untuk dilakukan studi menyangkut pembangunan daerah terutama pembangunan ekonomi kerakyatan, apakah telah mempunyai daya guna atau manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, apakah Manajemen pemerintahan daerah berbasis merit system atau Meritokrasi, telah menjadi model manajemen pembangunan daerah. Model tersebut sangat berguna sebagai alat analisis untuk mamahi masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen birokrasi. Meritokrasi dapat menjadi model manajemen birokrasi yang paling efektif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Disamping itu dari temuan baru yang ada dapat memberikan kontribusi untuk membuat model penelitian lanjutan yang sejenis, atau yang mirip, bahkan yang berbeda sama sekali. Disamping itu, bagi para pengambil kuputusan (decision making), para pengambil kebijakan (decision policy), yang mempunyai posisi strategis dalam birokrasi, dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan, dapat menggali dan semakin mencermati makna Managemen Berbasis Meritokrasi (MBM) . Usaha tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau kembali praktek manajemen pemerintahan, yang kaku, boros, dan kurang berpihak kepada masyarakat. Manajemen pemerintahan daerah berbasis merit system dapat menjadi pilihan utama untuk dipraktekan dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi kerakyatan. *Penulis adalah Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga


13

Ragam

TKI Butuh Perhatian Lintas Sektor

Permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bagai tak ada habisnya. Ketidakpahaman tenaga kerja atas aturan dan risiko bekerja di luar negeri menjadi salah satu pemicunya.

R

ealita ini dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan antara kuota permintaan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin cepat tidak serta merta diimbangi dengan kemajuan di bidang ekonomi, teknologi dan industri. Akibatnya, terjadi ledakan pengangguran, kemiskinan, bahkan tingkat kriminalitas yang semakin meningkat. Sebenarnya banyak faktor yang turut melatar belakangi permasalahan ketanakerjaan di Indonesia seperti SDM yang rendah karena faktor pendidikan dan ketrampilan, etos kerja yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat pula. Hak dan Kewajiban TKI Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi angka pengangguran serta peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Bahkan, TKI dapat memberikan konstribusi untuk devisa Negara. Dengan demikian, pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap TKI, baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Pasalnya, masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menyangkut banyak kepentingan kemanusiaan seperti faktor keselamatan kerja, perlindungan HAM, dan masalah yang menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Penempatan TKI merupakan proyek lintas sektoral yang menyangkut hubungan antarnegara. Sewajarnya

14

a p a b i l a Depnaker dapat melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta institusi swasta. Mereka perlu terlibat u n t u k memberikan k o m i t m e n profesional dan legalitas hukum sebagai bekal bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Foto/HB:Ind Komitmen ini penting untuk Kepala Disnakertrans dan Permas Salatiga mengantisipasi penyimpangan dan pelanggaran seperti maraknya TKI ilegal (tidak resmi), eksploitasi terhadap TKI (pemberian upah tidak sebanding dengan beban kerja), trafficking in persons (perdagangan manusia), diskriminasi (perlakuan yang dibedakan), sampai masalah perlakuan kriminal terhadap TKI (penyekapan, pemerkosaan, penyiksaan, dll). Untuk meminimalkan kemungkinan kejadian tersebut maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Kedutaan besar RI di luar negeri, Pemerintah Daerah, Aparat Kepolisian, pihak swasta yang memberikan jasa pemberangkatan, Perusahaan tempatnya bekerja dan yang terpenting adalah kesadaran dari para TKI untuk dapat tetap tertib mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, khususnya UU Nomor 39 Tahun 2006. Berkaitan dengan adanya ketentuan yang telah diatur tersebut setidaknya diharapkan agar para TKI mengetahui tentang Hak dan Kewajibannya sebagai pekerja sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tsb dalam pasal 8 yang memuat sbb: Bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk : a. bekerja di luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalan kan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara


Foto/HB:Lux

Suasana duka di kediaman TKI asal Salatiga yang meninggal dunia

tujuan; f. memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan; g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan diluar negeri; h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. Selain mengetahui tentang hak yang patut diperoleh, TKI juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan pasal 9 dalam UU tsb yaitu : a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan; b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Setidaknya dengan memahami dan mengetahui hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan pegangan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran dan kerugian

yang dapat dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia. Prosedur Pelaksanaan Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai peraturan perundangundangan yang melindungi tenaga kerja asing. Kuota permintaan dari Negara penguna jasa TKI tersebut harus mengajukan job order kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini ditangani oleh Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TK) yang berada di tingkat pusat, yang selanjutnya mengeluarkan Surat Ijin Pengerahan yang disebarkan di setiap propinsi di seluruh Indonesia melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan bila setiap daerah telah terbagi menurut kebutuhan tenaga kerja, maka setiap daerah akan memperoleh informasi untuk mempersiapkan TKI yang memenuhi syarat untuk mendaftar, biasanya pengumuman ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah setempat dengan pihak swasta dalam hal ini PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dulu bernama PJTKI. PPTKIS merupakan pihak swasta yang memberikan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia keluar


15

negeri, lembagai ini harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan , memiliki modal yang tercantum dalam akta pendirian, memiliki jaminan diposito, mempunyai rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri , memiliki unit pelatihan,sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Adapun PPTKIS yang dapat menyalurkan tenaga kerja luar negeri dari kota Salatiga yang terdaftar secara resmi dan legal adalah : PT Amri Margatama di Jalan Diponegoro 126 Salatiga, PT Dharma Karya Raharja, Jalan Residen Indarjo RT 05/05 Gendongan, PT Hamparan Karya Insani , Jalan Tritisari Klumpit RT.04/01 Tingkir, PT Khidmat El Kasab Jalan Kalilondo RT 02/04 Tingkir, PT Pancamanah Utama, Jalan Perum Argomulyo No. 1 RT 04/9 Argomulyo, PT Putra Alwini, Jalan Pulutan RT 03/02 Sidorejo, PT Putra Bragas Mandiri, Jalan Raya Blotongan No. 42 Sidorejo, PT Yonasindo Intra Pratama, Gg. Kepondang 02/RT 02/9 Sidomukti, PT Tenaga Sejahtera Wirasta, Jalan Nglumpit RT 01/RW 01 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui info lowongan kerja di luar negeri dapat menghubungi biro jasa tersebut atau langsung ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnakertrans & Permas) Kota Salatiga Jalan Merak No. 03 Salatiga (50721), telepon (0298) 313492, dengan menanyakan informasi lebih lanjut pada bagian seksi penempatan luar negeri di instansi tersebut. Adapun bagi warga yang berminat menjadi TKI wajib memiliki ketentuan dasar sebagai Warga Negara Indonesia dengan persyaratan sbb : 1. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu ) tahun; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; 4. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat. Selain itu pencari kerja harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja dan bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan profesi atau jabatan yang akan diembannya selama bekerja di luar negeri, sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang terampil dan mumpuni, dalam berbagai bidang seperti industri, rumah tangga, budaya dan bahasa di negara tujuan. Untuk memenuhi syarat tersebut, para TKI wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh balai latihan yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah diantaranya adalah: Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Provinsi jateng di Jalan Brotojoyo 2 Semarang, BLKLN Kabupaten Wonosobo di Jalan Raya Kertek KM 5 Wonosobo, BLKLN Kabupaten Cilacap di Jalan Urip Sumoharjo 15 Cilacap, PT Sofia Sukses Sejati Desa Dawungsari Pegandon Kabupaten Kendal, PT Inter Solosi, Jalan Adi Sumarmo No. 888 Karanganyar, PT Dewi Pengayom Bangsa Jalan Raya pati KM 1 Kotoharjo Pati, PT Armi Family Jalan Kertanegara No. 20 Langensari Barat Ungaran Kabupaten Ungaran, PT Dhafco Manunggal Sejati, Jalan Imam Bonjol 126 Semarang. Persyaratan uji kompentensi ini bersifat mutlak dan apabila dinyatakan tidak lulus atau gagal maka pelaksana penempatan TKI dilarang memberangkatkan

16

calon TKI ybs, bahkan seleksi juga harus pada tingkat pematangan psikologis dan kesehatan agar dapat diketahui tingkat kesiapan mental dan fisik para TKI, sehingga diharapkan para TKI dapat menjalankan pekerjaan dengan stamina yang lebih kuat. Apabila telah melalui serangkaian pemberkasan dan seleksi tersebut maka sebelum berangkat para TKI wajib memperhatikan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki Yaitu : a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali; d. Sertifikat kompetensi kerja; e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; g. Visa kerja; h. Perjanjian penempatan TKI; i. Perjanjian kerja; j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ) Selain hal tersebut para TKI juga harus memperhatikan adanya jaminan Asuransi, sebagai langkah antisipatif bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal diluar dugaan, seperti kasus kematian atau kecelakaan kerja maka sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER23/MEN/V/2006 para TKI diberi jaminan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dengan ketentuan bahwa Klaim/ pengurusan asuransi harus disertai dengan kelengkapan dokumen dimana TKI atau ahli waris atau kuasanya mengajukan klaim asuransi kepada konsorsiaum melalui BP3TKI setempat yang dapat diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas ) bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungkan. Banyaknya kasus yang menimpa para TKI, membuat perhatian Pemerintah meningkat, perijinan semakin diperketat dan juga dibutuhkan kesadaran bagi para TKI untuk dapat mengurus dokumen dan administrasi secara resmi, hal ini ditegaskan oleh Drs. Amin Singgih sebagai Kepala Dinas Disnakertrans Kota Salatiga menghimbau agar masyarakat kota Salatiga untuk tidak mencari jalan pintas dalam mencari kerja khususnya yang akan berangkat ke luar negeri, namun diwajibkan untuk melapor dan melibatkan dinas terkait secara prosedural dan tertib administrasi. Hal ini guna mempermudah pengawasaan dan koordinasi sehingga apabila terjadi permasalahan atau hal yang tidak diinginkan bisa segera ditindaklanjuti, dengan memberikan media advokasi, perlindungan dan kepastian hukum, karena bagaimanapun pemerintah tidak akan lepas tangan kepada para TKI yang bekerja di luar negeri. Demikian pula untuk para TKI yang akan bekerja di luar negeri harus tetap mawas diri, dapat mentaati peraturan di Negara yang dikunjungi, bekerja secara professional, mampu beradapsi dengan budaya dan bahasa setempat, serta mentaati tata tertib dengan membawa dokumen lengkap, mematuhi prosedur kerja, menjalani masa kontrak sampai purna, dan tidak berangkat maupun pulang secara illegal. Karena hal tersebut justru akan dapat merugikan Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri, karena tidak ada jaminan keselamatan. (ind)


Ragam

Saya Trauma Menjadi TKW

M

enjadi Tenaga Kerja Inonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri tidak selamanya sukses. Jika untuk mendapat pekerjaan yang bagus, majikan baik dan gaji tinggi keberhasilan akan diraih, namun dijika sebaliknya malang pun menghadang. Sebagaimana dialami oleh Sri Nursaeni, telah tiga kali pergi ke Arab Saudi untuk menjadi TKW, kehidupannya belum juga berkecukupan. Namun setelah dia berhenti untuk ke luar negeri dan berwira usaha sendiri kehidupannya mulai berubah menjadi lebih baik. Nursaeni begitu dia dipanggil mengisahkan keluh kesahnya selama bekerja menjadi TKW di Arab. Sebelum pergi ke arab dia adalah seorang yang kreatif, berbagai keahlian dia kuasai. Seperti merias pengantin, membuat kripik paru, gula kacang dan kue-kue kering. Namun karena terpentok modal Nursaeni tergoda untuk mengadu nasib di negeri orang. Ketika pergi pertama kali pada tahun1987 selama 2,5 tahun, dia mulai membeli tanah untuk didirikan rumah. Cita-cita hidup mandiri pisah dari orang tua menjadi niat utama pergi merantau. Setelah tanah dan rumah dibangun masih merasa kurang karena belum ada isi perabotnya. Pada saat pergi kedua kalinya Nursaeni mendapatkan cobaan yang sangat berat. Keinginan membangun rumah tangga yang layak dengan suami dan kedua anaknya kandas. Nursaeni harus kehilagan suami tercintanya karena nikah dengan wanita lain. Pada saat pergi yang kedua kali ini dia meninggalka n anaknya h a n y a d e n g a n meninggalk a n ketrampila n p a d a m e r e k a membuat gula kacang dan kripik p a r u . Nursaeni t e l a h menjalin kerjasama d e n g a n toko tempat Sri Nursaeni, salah satu TKI asal Salatiga

langganan untuk setor barang. Dari situ kedua anaknya mampu meneruskan sekolah tamat STM. Dan ketika pergi untuk yang ketiga kalinya nasib baik belum berpihak pada wanita berusia 49 ini. Sebenarnya dia sudah tidak ingin pergi lagi ke Arab, namun karena dibujuk kakaknya agar menggantikan pekerjaannya, dia pun memutuskan untuk pergi. Pada tahun 2006 dia bekerja hanya 4 bulan ikut majikannya. Dia sakit, bukan badan yang sakit perasaan. Hal tersebut disebabkan tekanan dari majikan dan beban pikiran akan rumah tangganya. Tidak hanya sekali, Nursaeni diminta mencuci mobil majikan pukul 12 malam. Belum lagi pekerjaan yang selalu ada apalagi bila tamu datang, pekerjaan tidak tidak ada hentinya. Semenjak itu Nursaeni berniat kabur, dengan mencari kunci rumah dan gerbang yang cocok dia keluar dari rumah majikan saat mereka pergi. Akhirnya Nursaeni pergi ke Kedutaan Indonesia bagaian Madrasah. Madrasah adalah tempat anak-anak Indonesia yang sekolah di sana. Orang tua mereka rata-rata bekerja di Arab, dari sopir sampai pejabat yang ditempatkan di sana. Nursaeni memutuskan pergi ke Madrasah karena jika ke yang lain akan ditangkap polisi dan dipenjara. Setelah itu Nursaeni harus menunggu satu bulan karena saat itu tiket ke Indonesia susah saat itu. Dia kembalikan lagi ke rumah majikannya, saudara majikan sempat membujuk agar ikut berkerja di rumah mereka, namun tekad Nursaeni sudah bulat, dia ingin pulang ke Indonesia. Ketika saat pulang tiba tas Nursaeni sempat dirobrk majikan untuk digeledah, kaena Nursaeni disangka membawa barang majikan. Setelah sampai di Indonesia Nursaeni trauma untuk pergi lagi. Dia pulang dengan biaya sendiri, 3 bulan untuk biaya pemulangan dan 1 bulan sisa gaji. Apapun keadaan keluarga dan ekonominya dia berniat memulai dari awal lagi. Dengan berbekal kemampuan yang dimilikinya Nursaeni kembali menjalin relasi dengan para pedagang yang dulu pernah menjadi teman dagangnya. Sebelum memiliki usaha sendiri Nursaeni ikut bekerja dengan Sutrisno Supriantoro sekarang Ketua DPRD Salatiga. Di dipercaya untuk memasak kripik paru dan Sutrisno yang memasarkan hasilnya. Lama kelamaan pak Trisno sibuk dengan jabatan ketua DPRD, dan istri beliau sekarang juga ingin maju menaji legislative. Setelah itu Nursaeni pamit kepada Pak Trisno untuk usaha sendiri. Hasil olahan Nursaeni diberi label ”Kuncup Mekar”. Olahan Nursaeni adalah Keripik Paru, Keripik Jamur dan gula kacang. Lama-kelaman usahanya meningkat, omset bersih tiap bulannya sekarang tidak kurang dari satu juta. Tiap satu minggu minimal dua kali pesanan dia antar ke toko-toko penjual oleh-oleh, satu kali pesanan biasanya sebanyak 50 Kg. setelah itu di mulai dikenal di Salatiga, Dinas Tenaga Kerja dan Perumahan Masyarakat (Disnakertranspermas) mulai melirik keahlian yang dimiliki Nursaeni. Sejak itu dia dibina dan diikutkan dalam berbagai event pameran dan expo.(lux)


17

Pendidikan

Mainkan Jari

Untuk Matematika B

elajar adalah ekspresi pembentukan jati diri anak. Dalam proses itu, mereka menemukan sesuatu yang baru yang diimplementasikan dalam pikiran dan tingkah laku. Banyak Manfaat Tak ada yang dapat membatasi ruang gerak untuk belajar. Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh dan dengan siapa saja bahkan dalam bentuk semacam apa. Adalah Septi Peni Wulandari (34), seorang ibu yang berhasil menangkap kesulitan anak dalam belajar matematika. Dari sini, lahirlah jaritmatika. Inspirasi penemuan metode hitung jaritmatika merupakan hasil kolaborasi belajar dengan anaknya. Berawal ketika putranya tanpa sengaja lebih senang mengunakan jari-jemarinya untuk berhitung daripada dengan metode dan alat bantu hitung yang telah disediakan. Keasyikan tersebut membuat sang ibu penasaran dan ingin terlibat secara emosional untuk memahami imajinasi dan kebutuhan anak akan belajar. Jaritmatika adalah metode pembelajaran matematika dengan memanfaatkan sepuluh jari yang dimiliki manusia. Dengan memanfaatkan jari, ada trik untuk menghitung penjumlahan, pembagian, perkalian, maupun pengurangan. Jari tangan kanan untuk bilangan satuan sedangkan jari tangan kiri untuk bilangan puluhan. Untuk operasi penambahan dengan istilah buka sedangkan pengurangan bilangan dengan menggunakan istilah tutup. Jaritmatika membawa banyak manfaat. Konsep ini bisa diajarkan pada anak usia 2-10 tahun. Hemat dan efisien karena jari merupakan alat yang dimiliki setiap manusia. Mudah diajarkan dalam waktu relatif singkat. Bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, bahkan bisa digunakan belajar sambil bermain. Jika orang tua yang mengajarkan, bisa mendekatkan anak dan orang tua secara emosional. Kelemahan metode ini hanya terletak pada batas digit angka, yakni baru sekitar empat sampai lima digit. Sosialisasi penggunaan metode jaritmatika dimulai pada tahun 2005. Usaha ini mendapat tanggapan positif dari publik, baik anak-anak, ibu rumah tangga, profesional kalangan pendidikan, dan perusahaan. Konsep ini telah dipatenkan pada tahun yang sama. Sempoa dan Kumon Jaritmatika merupakan singkatan dari jari dan matematika. Metode ini terinspirasi dari kebiasaan anak yang senang memainkan jari bila berhitung. Idenya terwujud dengan cara memindahkan metode sempoa ke

18

Galih

jari tangan yang dikombinasikan dengan kedisiplinan ala Kumon. Melalui serangkaian uji coba dan tahapan riset, akhirnya Metode Jaritmatika berhasil dirumuskan menjadi teknik berhitung yang lebih cepat, efisien dan menarik. Konsep belajar dengan senang, membuat anak cepat tanggap berpikir kreatif. Bahkan, jaritmatika mampu membawa anak-anak untuk lebih mengenal angka perhitungan penambahan, pengurangan, dan pembangian tanpa rasa takut atau minder. Namun, hal terpenting dari konsep belajar ala jaritmatika ini adalah bergesernya paradigma lama bahwa belajar harus kaku dan konvensional menuju paradigma baru bahwa belajar tidak membuat anak-anak menjadi di bawah tekanan atau ketakutan. Anak perlu menyadari bahwa belajar juga merupakan dunia mereka sehingga anak terkondisikan dalam suasana yang lebih nyaman, penuh


Foto/HB:Ind

Anak-anak riang gembira bermain jari untuk melatih kecerdasan otak. keakraban, riang gembira, bermain sambil melatih Kalimantan, Sulawesi, Batam, bahkan Papua. kecerdasan otak. Peran Orang Tua Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik saja Pemberdayaan Masyarakat Tak hanya untuk mendongkrak kemampuan tidak cukup bagi seseorang untuk mengembangkan anak. Jaritmatika juga dapat digunakan sebagai sumber kecerdasanya secara maksimal. Peran orangtua dalam penghasilan bagi ibu rumah tangga. Mereka dapat dilatih memberikan latihan dan lingkungan yang mendukung untuk menstransferkan ilmu kepada anak-anaknya jauh lebih penting dalam menentukan perkembangan kecerdasan seorang anak, yang meliputi kecerdasan bahkan memberi les jaritmatika. Hal ini sudah dibuktikan oleh sang penemunya. verbal-bahasa, matematika-logika, visual spasial Septi, ibu tiga putra ini telah berhasil menunjukkan (imajinasi), musik, interpersonal (bergaul), intrapersonal dedikasinya terhadap pendidikan anak. Hanya berbekal (cerdas diri), fisik, lingkungan, dan spiritual. Keterlibatan para orang tua secara aktif dalam tekad ketulusan dan kerja keras, wanita kelahiran Kota Salatiga itu berani meninggalkan profesinya sebagai mengasah mental dan stimulus si anak secara tepat pegawai kantoran. Pertimbangannya, demi memberikan sangat diperlukan mengingat mereka adalah orang yang pendampingan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya setiap hari bersama si anak. Sehingga orang tua harus bersikap proaktif dan bukannya reaktif dalam di rumah. Kini, Septi telah memetik hasil jerih payah dan mempelajari, mengantisipasi dan me-review aktifitas yang pengorbanannya. Semakin banyak pengakuan dari sudah dilakukan anak-anak mereka. Aktivitas tersebut tingkat nasional maupun internasional sebagai peneliti diharapkan menjadi suatu hal yang menyenangkan. muda. Tetapi, Septi lebih bangga dengan statusnya Sebagai aspek yang sangat penting, karena ketika si anak sebagai ibu rumah tangga profesional. Perempuan yang merasa enjoy dalam melakukan aktivitasnya maka sangat bersahaja ini telah berhasil mendapat banyak otaknya akan berkembang lebih baik. Yang tak kalah penting adalah membangun harga penghargaaan seperti Women Enterpreneur Award dari USA tahun 2007, Danamon Award 2006 Kategori diri dan citra diri si anak dengan memberikan tantangan pemberdayaan masyarakat, Piagam Penghargaan dan komentar yang positif dan bukannya kritik pedas yang Inovator Sosial 2006 dari Universitas Indonesia, dan justru membuat si anak menjadi rendah diri dan takut menunjukan bakat dan talenta yang dimilikinya. Wanita Teladan 2004. PT. Jarimatika Indonesia yang didirikannya dan Ditambah dengan aturan dan feedback (umpan balik) yang berkantor pusat di Jalan Margosari PR 4 Salatiga telah membuat si anak merasa aman dan terlindungi, impian memiliki 90 anak cabang di sejumlah kota seperti Depok, orangtua untuk membuat anak mereka menjadi ajaib Jakarta, dan kota lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, bukanlah sekedar mimpi.(Ind)


19

Kesehatan

INFLUENZA Menyerang Sistem Pernafasan virus flu yang berbeda dari sebelumnya. Ada kalanya virus flu berubah menjadi sangat kecil. Sehingga, antibodi tubuh mampu melawannya sehingga seseorang dapat terhindar dari penyakit flu. Namun demikian setiap 10 tahun sekali, virus flu itu berkembang sangat pesat sehingga banyak orang terserang flu berat. Bila keadaan ini terjadi pada lingkup yang sangat luas di suatu daerah atau negara, maka keadaan tersebut disebut epidemik. Dan jika orang yang terjangkit flu terjadi di hampir seluruh bagian dunia, maka keadaan itu disebut pandemik.

D

isadari atau tidak flu merupakan jenis penyakit yang sering dijumpai di masyarakat. Mulai dari balita, anak -anak, remaja hingga orang dewasa dan bahkan para manula dapat terkena penyakit ini. Namun demikian pemahaman masyarakat tentang flu masih kurang dan bahkan dianggap sebagai penyakit yang ringan Flu adalah nama populer untuk influenza, jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan. Pada kondisi tertentu flu dapat menjadi penyakit yang mematikan dan juga dapat menyebabkan penyakit lain yang lebih berat. Hal ini karena flu yang berat dapat menyebabkan terjadinya penyakit kronis seperti radang paru – paru dan bahkan kerusakan saraf tubuh dan otak, hal ini dapat terjadi terutama pada bayi dan anak dibawah 5 tahun, orang yang berusia lebih dari 50 tahun dan orang dewasa serta anak – anak yang memiliki masalah kesehatan seperti terkena diabetes dan asma. Pada dasarnya setiap manusia telah memiliki antibodi sehingga apabila terserang suatu jenis virus maka tubuh akan bereaksi membentuk sistem pertahanan tubuh dengan antibodi untuk melawan virus yang masuk. Hal ini menyebabkan tubuh memiliki pertahanan melawan virus. Namun sayangnya, virus flu dapat bermutasi (berubah) setiap tahunnya. Sehingga menyebabkan setiap orang masih dapat diserang oleh

20

Gejala munculnya flu Ada kalanya seseorang tidak menyadari bahwa dirinya telah terkena influenza, keadaaan ini tentunya dapat memperparah kondisi akibat penyakit flu tersebut. Sehingga pengetahuan yang cukup tentang flu akan membantu seseorang untuk mencegah dan memberikan perawatan dini terhadap penyakit ini. Adapun tanda – tanda kehadiran virus flu antara lain sakit kepala, demam antara 38 hingga 40°C , nyeri pada otot dan persendian, rasa sakit di dada dan batuk tidak berdahak yang biasanya muncul dalam waktu 1 sampai 4 hari setelah virus masuk ke tubuh seseorang. Bila demam yang terjadi panasnya bisa mencapai 40 derajat celcius, seringkali orang yang sakit flu merasa nyeri seluruh badannya, lelah yang luar biasa, dan kehilangan nafsu makan. Demam dan rasa pegal di persendian biasanya hilang dalam 2 hingga 3 hari. Namun kemudian disusul dengan hidung mulai berlendir atau tenggorokan terasa sakit/kering. Keadaan seperti ini dapat berlangsung selama seminggu atau lebih. Flu dapat menyebabkan rasa mual, sakit perut, dan diare akan tetapi jika rasa mual dan diare tanpa diiringi gejala-gejala flu, maka kemungkinan penyakit yang menyerang adalah gastroenteritis, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri lain, bukan oleh virus flu. Penyebaran virus flu Virus flu menyebar melalui udara ketika orang yang terjangkit virus ini bersin, batuk, atau bahkan berbicara. Yang lebih gawat lagi, virus flu bisa menulari orang lain jika orang tersebut menyentuh benda yang terkena lendir ketika seseorang yang sedang sakit flu itu bersin atau batuk. Kondisi ini memungkinkan penyakit flu dapat menular dengan cepat. Virus flu ini akan mulai menampakkan gejala-gejala flu pada orang yang terjangkiti dalam waktu 1 sampai 5 hari. Jadi bisa saja, virus flu itu menyebar ke orang lain, padahal sang pembawa virus belum merasa sakit. Saebagai gambaran seperti berikut ini, Ano yang telah terjangkit virus flu bersin tanpa menutup mulutnya di hadapan Budi. Virus


flu yang ada di tubuh Ano menyebar masuk ke tubuh Budi. Tidak berapa lama kemudian, Iin meminum soda dari gelas yang dipakai oleh Budi. Dalam kondisi seperti ini virus flu sekarang berada dalam tubuh Budi dan Iin. Padahal Budi belum merasakan gejala flu, tapi dia sudah menularkan virus itu ke tubuh Iin. Epidemi flu biasanya berkembang pesat di sekolah dan akhirnya ke lingkungan tempat tinggal para pelajar melalui para keluarganya. Keadaan ini yang sering dijumpai bila sedang terjadi wabah flu, sebagian besar orang di sekitar kita menderita flu. Langkah pencegahan Mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, tentunya kita semua setuju dengan pernyataan tersebut. Setelah mengetahui cara penyebaran virus flu yang terhitung cepat tersebut maka langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus flu. Pendekatan secara proaktif mencegah gejala flu merupakan pilihan untuk membuat hidup lebih sehat. Berikut adalah 12 cara alami mencegah flu yang dapat dilakukan sehari-hari : 1. Mencuci tangan, Sebagain besar virus flu disebarkan melalui kontak langsung. Seseorang yang menutup bersin dengan tangan dan kemudian memegang telepon, keyboard atau gelas akan mudah menyebarkan virus ke orang lain. Virus ini dapat hidup selama berjam-jam karena itu cucilah tangan sesering mungkin atau dengan menggunakan pencuci tangan instant yang saat ini banyak ditawarkan di pasaran; 2. Jangan menutup bersin atau batuk dengan tangan, Karena bakteri dan virus dapat menempel di tangan, menutup batuk atau bersin dengan tangan memungkinkan penyebaran virus kepada orang lain. Sebaiknya ketika bersin atau batuk datang, pakailah tisu kemudian buang ke tempat sampah segera. Jika tidak ada tisu, berpalinglah dari orang yang terdekat ketika bersin atau batuk; 3. Jangan menyentuh muka, Virus flu masuk tubuh melalui mata, hidung atau mulut. Menyentuh muka adalah cara paling umum anak-anak terkena flu dan juga menjadi cara penyebaran ke orang tuanya; 4. Minum banyak cairan, Air berfungsi membersihkan sistem tubuh dari racun. Orang dewasa disarankan minum sedikitnya 8 gelas per hari. Cara mudah untuk mengetahui apakah tubuh mendapatkan cukup suplai air adalah dengan memperhatikan urine dimana apabila cukup minum maka air kencing (urine) hampir mendekati bersih sebaliknya bila berwarna kuning pertanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan; 5. Berendam dalam air panas atau sauna, Para peneliti tidak menjelaskan peran sebenarnya sauna dalam mencegah flu. Tapi sebuah penelitian tahun 1989 di Jerman menemukan orang yang disauna dua kali setiap minggu kecil kemungkinan terkena flu dibanding mereka yang tidak. Secara teori ketika anda sauna dan anda menghirup udara lebih panas dari 80 derajat, sebuah temperatur yang terlalu panas bagi virus flu untuk bisa bertahan hidup; 6. Menghirup udara segar, Menghirup udara segar secara teratur penting terutama ketika dalam cuaca dingin ketika penghangat udara membuat tubuh sangat rentan terhadap virus flu. Selain itu, selama cuaca dingin lebih banyak orang tinggal di dalam rumah yang berarti lebih banyak virus berkeliaran di ruangan yang kering; 7. Lakukan senam aerobik

secara teratur, Aerobik mempercepat jantung memompa darah sehingga membuat anda bernapas lebih cepat untuk membantu mentransfer oksigen dari paru-paru ke darah. Aerobik membantu meningkatkan kekebalan alami untuk membunuh virus secara alami; 8. Banyak makan makanan mengandung phytochemical, "Phyto" berarti tumbuhan. Bahan kimia alami dalam tumbuhan memberikan tumbuhan banyak vitamin karena itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dianjurkan untuk memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau, merah dan kuning; 9. Minum yogurt, Beberapa penelitian menunjukan minum satu cangkir yogurt rendah lemak dapat mengurangi peluang terkena flu hingga 25%. Para peneliti berpendapat bakteri menguntungan yang terdapat dalam yogurt dapat menstimulus produksi sistem kekebalan tubuh untuk menyerang penyakit; 10. Jangan merokok, Statistik menunjukan perokok berat lebih rentan dan lebih sering mengidap flu. Merokok dapat menyebabkan bagian sistem pernapasan kering sehingga virus flu dapat dengan mudah masuk; 11. Kurangi konsumsi alcohol, Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati sebagai sistem penyaring tubuh yang paling utama. Karena itu semakin banyak mengkonsumsi alkohol semakin rentan terkena infeksi dan juga komplikasi. Alkohol dapat mendehidrasi tubuh dan menyerap lebih banyak cairan dari system jaringan tubuh; 12. Relaks, Membiasakan diri relaks dapat mengaktifkan sistem kekebalan. Telah terbukti bahwa relaks akan membantu sistem kekebalan tubuh merespon terhadap virus flu. Melakukan relaksasi sendiri dengan membayangkan menemukan kesenangan atau ketenangan selama 30 menit setiap hari selama beberapa bulan akan mengaktifkan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bagaimana mengatasi flu? Jika flu telah menyerang maka cara yang paling baik untuk mengatasinya adalah : ISTIRAHAT dan BANYAK MINUM AIR. Minuman yang sebaiknya diminum tentu saja air putih (air mineral), namun demikian boleh juga minum sirup ataupun susu. Minuman yang tidak dianjurkan dalam kondisi flu adalah minuman yang mengandung kafein atau soda. Selain itu sebaiknya penderita flu tetap tinggal di rumah hingga tidak demam (temperatur normal adalah di bawah 37, 5 derajat celcius) dan merasa lebih kuat. Jika seseorang penderita flu memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti masalah jantung, paru-paru atau diabetes, dianjurkan untuk segera menghubungi dokter. Namun apabila tidak ada riwayat penyakit berat maka biasanya gejala-gejala flu itu akan mereda dengan sendirinya dalam beberapa hari. Apabila dipandang perlu untuk menkonsumsi obat penurun demam dan pengurang rasa sakit pada tulang/otot/persendian, biasanya obatobatan yang digunakan mengandung acetaminophen atau ibuprofen. Lebih lanjut pada penderita flu, apabila belum melakukan konsultasi dengan dokter tidak dianjurkan untuk meminum obat antibiotik, karena antibiotik tidak dapat melawan virus. Ingat, flu disebabkan oleh virus. Sehat itu merupakan nikmat yang tiada duanya sehingga jika seseorang dalam kondisi sehat bukan berarti tidak waspada terhadap influenza, jaga asupan gizi dan tingkatkan daya tahan tubuh.(Pnj)


21

Mimbar

Mullie Swasto Pramudyo*

D K S, Nafsu Besar Tenaga Kurang Keberadaan Dewan Kesenian Daerah Salatiga (DKS), kini acap dipertanyakan. Tidak saja DKS berhasil menghasilkan ide-ide cemerlang, strategis, dan taktis untuk ranah kesenian di Salatiga, tetapi DKS juga digerogoti oleh masalah intern, Seperti, rasa jelek dan perasaan “in group felling” yang meluntur. DKS yang dibentuk hampir sepuluh tahun yang lalu kini makin edging-makin menua.

S

ebagai institusi lembaga kesenian yang ada, ekpektasi public sudah sewajarnya tinggi. DKS diharapkan sebagai “agent of change” kesenian di daerah yang tidak punya “pabrik” seniman atau pekerja seni. Agen perubahan itu yang diharapkan oleh publik. Atau paling tidak sebagai-pinjam istilah Notohamidjojo, Rektor I, UKSW – Creative minority, sebagai kelompok kecil yang kreatif. Logika beginian wajar saja. Sebab memang harus ada bedanya ada dan tidak adanya DKS. Support pemerintah untuk kesenian adalh hak kesenian yang harus diperjuangkan. Birokrasi punya pemerintah bertujuan untuk membantu kesenian, melayani kesenian bukan malah minta dilayani. Tapi disinilah mulo bukane masalah – Banyak kesenian dan pekerja seni jadi jengah, sebal, curiga bahkan curiga bila berurusan dengan yang namanya DKS. Ini sungguh menjadikan kesenian jadi “birokrasi sekaligus politis”. DKS ibarat “Wujuduhu fi Adamihi” tulis penyair Binhad Nurrohmat, seolah ada tapi tiada. DKS menjadi semacam lembaga resmi yang bermakna sekedar sebagai lembaga imajiner. Celakanya kini sering “ditunjuk” sebagai pelaksana ini itu oleh pemkot cq Parsenibud sambil di utak utik oleh beberapa orang (oknum) soal profitnya.

Foto/HB:Ist

kesenia dan kesejahteraan seniman. ( Lihat Pedoman Dasar DKS Bab II Pasal 2 ) Disatu sisi pengurus DKS dituntut untuk bekerja keras dan progresif tetapi disi lain pengrus tidak pernah mendapat sekedar pengganti bensin. basic need pengurus abai dipenuhi yang kemudian dituntut performa kerja yang baik. Semua memerlukan ongkos, ditengah krisis perbankandan pasar modal yang tengah berlangsung dan juga BBM yang terus meroket. Mengapa tidak dianggarkan? Yang paling nelangsa adalah : sejak kepengurusan DKS putaran kedua terbentuk kurang lebih 3 tahun lalu Litbang DKS tidak pernah didanai sepeserpun untuk Penelitian dan Pengembangan. Lantas apa yang mau dikembangkan. Oleh teman saya, Imam R Kusuma (Ozi) Litbang diplesetkan jadi, Sulit Berkembang – dasar kartunis. Litbang = Sulit berkembang ? Atau bahkan (maaf)….lit abang. Padahal kalau industri Bisa jadi “tidak berkembangnya” DKS karena kreatif bergerak maju, kesenian juga berkembang dan kelewat beratnya beban fungsi dan peranannya. Lihat saja istilah PSK bakal makin beringsut. PSK = Perupa Sering ada fungsi peningkatan aktifitas, kwalitas, apresiasi Kekurangan.

22


terpilih lebih tiga tahun lalu. Apa susahnya meminta SK Walikota. Sebagai menduga ini disengaja sebagai upaya politiking. Yang paling naïf adalah adanya dua logo di board dan cap yang digunakan. Padahal sudah ada surat otentik logo mana yang digunakan atau pemenang lomba. Hati hati dengan logo, l o g o adalah citra atau brand. Logo pertamina yang d i g a n t i , memerlukan d a n a 3 , 5 millyar.

Musda DKS adalah bentukan atas instruksi Gubernur Jateng yang ditetapkan dalam SK Walikota tanggal 30 April 1999. kini sudah waktunya DKS mengadakan Musda, yang paling tidak pada bulan april lalu yang sebelumnya diadakan temu wicara yang banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Dengan alokasi dana sekitar tigapuluh juta naik turun tidak banyak yang bisa diperbuat DKS, terus aspirasi yang terserap di Musda untuk apa ? Soal kesekretariatan DKS juga harus menatap diri agar tidak acakadut. Sayang computer seharga empat setengah juta hanya untuk mengetik surat doing. Seharusnya dengan harga sejumlah itu sudah dapat untuk surfing di internet. Tidak saja berkomunikasi di dunia internasional yang bukan tidak mungkin bakal mendatangkan dana yang tidak sedikit pula. Kukutnya unjuk kerja DKS juga sedikit banyak disebabkan oleh rasa in group falling pengurusnya, satu persatu meninggalkan DKS. Ada yang mempersoalkan SK Walikota yang tak kunjung terbit sejak pengurusnya

Focus Dari segi resourse atau SDM, DKS nampaknya tidak kekurangan. Hampir samuanya sarjana. Tetapi secara intern DKS hamper selalu diwarnai conflict of interest, ini karena pengurus punya kelompok masing masing. Ada yang punya kelompok keroncong, tari, campursari, seni rupa, dll. DKS juga memiliki pengurus yang konon jago dalam bidang menejemen dan organisasi. Tetapi hingga kini unjuk kerja DKS tidak beranjak daribegitu begitu saja. Ini mungkin banyak pengurus yang tidak punya curiosity dan passion terhadap dunia seni. Padahal hamper semua media punya rubrik seni. Kalau DKS ingin berubah dan berkembang DKS mestinya focus dan punya prioritas pengembangan, tanpa pembiaran pada kesenian yang butuh sentuhan. Seperti JFC – Jember Feshion Carnaval yang dimotori oleh Dinant Fariz yang tidak kenal menyerah, kini JFC dari ivent Internasional yang menggerakkan industri kreatif Jember. Atau Helarfes dengan brand lain Bandung Creative City Forum ( Helar dalam bahasa Sunda artinya menampilkan beragam potensi ) yang sarat dengan industri kreatif. Atau refitalisasi desa hingga dapat mencegah Urbanisasi seperti desa Klebet, Bantul, Yogya yang kini jadi desa wisata yang menarik, yang membangkitkan industri kretif lokal. Semua harus dilatari dengan kerja yang kontinum yang terus menerus sinambung. Tidak bisa hanya “sakgebyaran” saja. Kesenian yang acap disebut dunia tanpa batas, dengan keberadaan DKS dapat menjadi inspairing, bervibrasi dan bagian dari industri kretif. Bukan yang asal ada, untuk pantas panteslah, patut patut….capek deh !


*Penulis adalah Ketua Litbang DKS

23

Potensi

Kerajinan Pelepah Pisang Mencari Celah Pasar

B

erangkat dari hobinya membuat kerajinan semenjak masih duduk di bangku SMA, seorang perempuan bernama Mila, memberanikan diri membuat kerajinan dari pelepah pisang dengan lebih serius. Awalnya memang dia mencoba membuat pigura dan bunga dengan bentuk sederhana dari pelepah pisang yang mudah didapat dari kebun. Ternyata kegemarannya ini serta merta mendatangkan rejeki. Banyak pesanan mengalir dari tetangga dan temantemannya. Mereka memesan beberapa sovenir kecil untuk digunakan dalam acara ulang tahun, peringatan wafatnya anggota keluarga, ataupun hanya untuk dipakai sendiri. Kemudian pada tahun 2006 kegiatan pembuatan barang-barang kriya dari pelepah pisang ini ditangani dengan lebih serius. Barang hasil karyanya yang semula hanya berbentuk pigura, dan bunga, dikembangkan menajdi tas, sketsel, meja kursi, tempat tisu, dompet, asbak, kap lampu, tempat majalah, dan aneka pernik sovenir. Beberapa bentuk tas pada perkembangan sekanjutnya dubuatkan mal untuk membentuk tas seperti yang diinginkan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Bentuknya pun beragam, dari yang lonjong, bulat, dan persegi panjang. Bahan baku berupa pelepah pohon pisang, tali mendong, tali enceng gondok, dan bahan baku lain kebanyakan didapatkan dari daerah Yogyakarta. Sedangkan bahan baku berupa bambu sebagai rangka, didapatkan dari daerah Kopeng dan Ngablak. Usaha ini telah menyerap tenaga kerja dari sekitar lingkungan, yaitu sebanyak 4 orang tenaga lepas dan seorang tenaga tetap. Mereka yang tenaga lepas akan dipekerjakan pesanan yang banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan kadang kala ada beberapa kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk belajar membuat kerajinan. Secara berkelompok mereka dibimbing untuk membuat kerajinan pelepah dari tingkat dasar. Bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan gerbang RS. Ariyo Wirawan (RS Paru Ngawen) hasil karyanya dipajang bersebelahan dengan dagangan lain di samping warungnya. Dengan mengambil nama “My Collection” anak muda ini mencoba mencari celah pasar yang masih terbuka, baik di Salatiga ataupun di kota lain. Memang selama ini konsumennya kebanyakan hanya dari Salatiga dan Semarang. Untuk itu ajang pameran banyak digunakan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Pameran-pameran di Salatiga, Semarang, dan Jakarta telah dlakukannya. Informasi pameran beberapa di dapat dari Pemerintah Kota Salatiga lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM. Malah

24

Foto/HB:Ind

Mila, pengkrajin dari pelepah pisang

juga ada sebuah fasilitas untuk mengikuti pameran di Jakarta, oleh Bank Mandiri, dimana biaya akomodasi ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Hubungan pertemanan juga digunakan dalam pemasaran produk ini. Sekarang secara rutin, My Collection mengirimkan hasil produk berupa tas dari bahan tali mendong keluar pulau Jawa, tepatnya ke Makasar. Pemkot Salatiga sendiri di samping memberikan informasi pameran dan peluang pasar, juga memberikan fasilitas berupa pelatihan dalam bentuk seminar untuk menambah wawasan para pengusaha kecil. Namun memang kendala berupa minimnya modal usaha seperti telah menjadi masalah yang klasik, bagi usaha ini. Selama ini kekurangan modal disikapi dengan mengambil kredit pada bank. Untuk pengembangan usaha ke depan My Collection, akan mencoba menambah koleksi dan kwantitas stock hasil kerajinan sehingga apabila ada ada pesanan dalam jumlah yang banyak, bisa langsung dikirimkan. “Namun kami memang menginginkan pengembangan usaha yang pelan dan bertahap, kata Mila seraya menutup wawancara dengan Hati Beriman.(Shk)


Kiprah

LAZIM Lembaga Amil Zakat Infaq Muhammadiyah

I

slam mewajibkan zakat bagi umatnya, adapun makna yang terkandung dalam perintah zakat adalah: 1. Makna mempermudah jalan, artinya mempermudah penarikan dan mempermudah penyalurannya kepada yang berhak dengan menghindari kesan pamer kekayaan pada satu sisi dan pamer kemiskinan disisi yang lain; 2. Makna istiqomah (lurus) artinya zakat dikeluakan dengan sikap jujur sehingga tidak terjadi kecurangan dalam hitungan dan pembagiannya; 3. Makna cepat – cepat artinya didalam mengeluarkannya tidak menunda waktu hingga berlalu. Zakat dikeluarkan dengan segera; 4. Makna keagungan dan kebijaksanaan, artinya bahwa mereka yang melaksakan zakat ini akan diantarkan menjadi orang – orang yang agung dan bijaksana. Berdasarkan empat makna diatas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga melaksanakan penarikan dan penyaluran zakat dengan keyakinan menjadikan zakat sebagai sarana mensucikan jiwa dan harta. Untuk tujuan mulia tersebut maka didirikanlah Lembaga Amil Zakat yang diberi nama LAZIM (Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah). Lembaga amil zakat yang didirikan pada tahun 2001 ini memiliki sekretariat di SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, Jl. LMU Adisucipto No. 13. Adapun jenis mal yang diterima Lazim antara lain : zakat mal, infaq, shodaqoh, zakat fitrah, fidyah, dana pembangunan dan donatur tetap. Sedangkan bentuk penyaluran amanah dari para muzakki sesuai program yang telah diputuskan dalam rapat kerja pengurus Lazim dan telah disahkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah antara lain : Beasiswa dari TK sampai dengan SMA sederajat, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Peternakan Kambing dan Lele, Bantuan Biaya Hidup (Manula), Bantuan Dhuafa, Bantuan Desa Binaan (TPQ), Bantuan Panti Asuhan, Pembinaan Penerimaan Beasiswa melalui pesantren liburan dan Pengajian Muzakki. Prosedur untuk menjadi muzakki/donatur sangat mudah, cukup dengan mengisi formulir Lazim sesuai dengan jenis dana yang akan disalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. Formulir untuk menjadi donatur telah disiapkan di kantor sekretariat Lazim atau dapat menghubungi (0298) 323836 atau 08156666732 (Sutomo) dan nantinya formulir akan diantar kepada calon muzakki. Penyaluran dana Lazim diperuntukkan bagi masyarakat umum di Kota Salatiga khususnya masyarakat islam dan semua golongan. Untuk menjadi penerima dana Lazim ada beberapa metode yang digunakan diantaranya menggunakan rekomendasi dari para muzakki, para tokoh masyarakat,

dan khusus bagi p e n e r i m a b e a s i s w a mangajukan permohonan ke PRM (Pengurus R a n t i n g Muhammadiyah) Foto/HB:Pnj a t a u P C M ( P e n g u r u s Sutomo, M.Ag, Sekretaris Lazim Cabang Muhammadiyah) untuk kemudian direkomendasikan ke Lazim dan metode yang lain yaitu dengan mengajukan langsung ke kantor sekretariat Lazim. Tentunya tidak semua calon penerima dana dapat menerima dana penyaluran dari Lazim, hanya mereka yang memenuhi syarat setelah adanya survey pendahuluan yang akan menerima penyaluran dana Lazim dan dengan catatan tercukupinya dana yang akan disalurkan. Apabila ternyata dana yang ada tidak mencukupi untuk disalurkan kepada semua penerima, maka tentunya ada skala prioritas terhadap para penerima dana sesuai hasil survey pengurus Lazim. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat umum, maka lazim melakukan pengelolaan secara tercatat dan transparan dengan pelaporan kepada para muzakki secara periodik agar terhindar dari kecurangan hitungan maupun dalam pendistribusiannya. Penerbitan buku lazim yang ada ditangan pembaca juga merupakan salah satu upaya pertanggungjawaban sekaligus memperkenalkan lebih jauh lazim kepada umat islam lewat tulisan Sejak berdiri pada tahun 2001 dan aktif operasional mulai Agustus 2002 Lazim Kota Salatiga telah menerima mal sejumlah Rp. 284.157.700,-. Dan dari jumlah tersebut hingga bulan September 2008 telah disalurkan sejumlah Rp. 224.840.150,- kepada yang berhak menerima. Jumlah dana yang masuk tersebut diterima dari 165 muzakki/donatur tetap dengan pemasukan rata – rata dalam tiga bulan terakhir sejumlah 7 juta rupiah. Pada tahun pelajaran 2008/2009 jumlah penerima beasiswa Lazim sejumlah 125 siswa, biaya hidup rutin 10 orang setiap bulan, desa binaan 5 TPQ, usaha ekonomi produktif 28 orang, peternak kambing dan lele 8 orang dan bantuan panti asuhan. Kedepan, Lazim sebagai satu – satunya lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang didirikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga akan terus berusaha memberikan layanan pelaksanaan zakat, infaq san shodaqoh yang sebaik – baiknya dengan kinerja terbaik dan usaha yang maksimal.(Pnj)


25

Artikel

Nick T Wiratmoko*

Menakar Demokrasi Melalui Pemilihan Wawali? G

e n d e r a n g rekrutmen calon wakil walikota (wawali) Kota Salatiga telah dimulai. Dua partai p e n g u s u n g p a k e t walikota/wawalikota salatiga, PDI-P dan PAN, telah mencoba menjaring sejumlah calon wawali untuk pengisian jabatan lowong pada posisi Wakil Walikota (Wawali). Apa yang menarik dari peristiwa demokrasi yang tengah bergulir ini? Setidaknya beberapa hal dapat disampaikan dalam catatan berikut.

“untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol atau gabungan parpol karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus…….. Foto/HB:Ist kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan parpol…….” Setengah Paket, Otoritas Partai Pengusung Pada kondisi politik yang normal, partai pengusung (PP No. 49 tahun 2008, Pasal 131 ayat 2c)

calon walikota dan wakil walikota akan menyediakan satu paket. Artinya calon yang diusung terdiri dari calon walikota dan wakil walikota. Dari sekian banyak calon walikota/wawali dari berbagai parpol pengusung inilah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung digulirkan. Cara seperti ini, untuk Salatiga, merupakan penerapan demokrasi secara langsung, di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon walikota/wawali yang dijagokan. Sementara, tak selamanya kondisi politik dalam situasi normal. Salatiga termasuk kategori kota yang khusus, karena walikota definitif telah berhalangan tetap. Sebab itu, secara otomatis wakil walikota menjadi walikota. Dan pada saat yang sama terjadi kekosongan jabatan politik di posisi wakil walikota. Kondisi ini, menurut regulasi yang diatur dalam PP 49 tahun 2008 Pasal 31 Ayat 2c --sebagai turunan dari UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -- harus diisi dengan mekanisme yang telah di atur. Pertanyaan yang bisa diajukan dari fakta empiris di atas adalah: mengapa jika pilihan paket penuh calon walikota/wawali dilakukan secara langsung, sedangkan kalau setengah paket (hanya wawali) dilakukan mekanisme pemilihan yang terkesan sebagai praktik demokrasi setengah hati? Apakah memang demikian? Beberapa premis penjelasan bisa diajukan sebagai berikut. Pertama, secara mudah, pengisian lowongan jabatan wakil walikota adalah urusan negara pusat. Dengan keluarnya PP yang mengatur tentang pengisian lowongan

26

jabatan wakil walikota, maka semua wacana pilihan wawali tinggal merupakan implementasi instrumen regulasi yang sudah ditetapkan negara pusat. Tidak penting lagi membahas wacana tersebut. Jadi perkara pelaksanaan pilihan wawali adalah persoalan instrumental belaka. Kedua, mekanisme pilihan wawali seperti ini, bisa saja bertolak dari pertimbangan karena paket (penuh) pilihan kepala daerah secara langsung telah selesai dan yang terjadi kini adalah tinggal urusan mengisi kekosongan paket yang tidak lengkap usai pilihan definitif, maka mekanisme pengisian wawali dibedakan dengan pilihan secara langsung (dengan paket lengkap). Dengan kata lain, kini yang bertanggung jawab untuk mengurusi mekanisme pengisian jabatan ini adalah parpol pengusung dan walikota, bahkan pleno DPRD. Proses politik seperti ini dapat saja dibawa pada kesimpulan bahwa proses pengisian wawali adalah ranah oligarkhis, proses (kuasa) yang hanya dilaksanakan oleh segelintir penguasa saja. Ketiga, sebagai implikasi dari premis kedua yang diajukan, tentu saja dengan mekanisme tersebut biaya politik yang akan dikeluarkan bisa dihemat. Catatan pembiayaan ini bisa menjadi relatif ketika kemudian proses seleksi dari partai pengusung dan walikota harus berujung pada pleno DPRD yang akan memilih satu dari dua kandidat terpilih. Di sinilah kasus Salatiga telah menyulut sentimen politik dengan keluarnya statemen


Ketua DPC PDI-P Salatiga bahwa entitas legislatif di Salatiga adalah representasi grandong-grandong politik. Wacana ini sempat membuat kebakaran jenggot Pimpinan DPRD. Stigmatisasi ini akan dibawa ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Ternyata, BK DPRD yang mestinya bisa memastikan sinyalemen tersebut bungkam. Bisa saja kemudian muncul pertanyaan, apakah di legislatif fenomena grandong-grandong politik benar adanya? Keempat, implikasi dari premis pertama hingga ketiga dengan sendirinya adalah bahwa posisi masyarakat begitu marginal. Praktik demokrasi langsung kini direduksi menjadi proses representasi demokrasi yang diwakilkan melalui legislatif. Posisi masyarakat yang marginal dalam proses ini masih ditambah dengan absennya peran KPUD dan Panwas. Sterilnya lembaga pengawasan dan pemilihan independen (KPUD), membuka peluang munculnya praktik politik dagang sapi atau bahkan potensi merebaknya grandong-grandong politik. Kelima, sulit membayangkan bahwa dalam proses pendaftaran calon wakil walikota yang dibuka kedua parpol pengusung justru diminati oleh para legislatif sendiri. Pada titik ini, pendaftaran para legislator ini dapat diartikulasikan: [a] proses ini merupakan ekspresi krisis kenegarawanan. Artinya, legislatif yang kini mendaftarkan diri sebagai wawali pada saat sekarang sebenarnya memiliki fungsi dalam political budgeting, regulasi dan pengawasan. Sedangkan dengan memasuki ranah sebagai kandidat wawali merupakan wilayah eksekutif yang seharusnya justru diawasi oleh legislatif; [b] proses pendaftaran para legislatif ini dapat dimaknai sebagai ajang sosialisasi dan/atau kampanye pendahuluan pemilu 2009, walaupun disadari bahwa peluang untuk lolos menjadi dua kandidat kecil. Proses ini dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari pencitraan politik (political imaging) ; [c] perebutan posisi ini sebagai orientasi mencari pekerjaan baru (job seekers); [d] dengan mengkombinasikan beberapa motif atau motif yang berdiri sendiri di atas, dapat dibayangkan bahwa proses pleno DPRD akan semakin menegaskan adanya conflict of interest anggota dewan. Memecah Kebuntuan Demokrasi Dari paparan di atas dapat dikemukakan bahwa: Posisi rakyat sudah jelas termarginalisasi. Posisi DPRD sangat kuat. Potensi rente politik sebagaimana diungkap dengan atribut grandong-grandong politik juga terbuka. Ruang pengawasan dan eksekutor pengadministrasian proses ini tidak memanfaatkan lembaga independent steril. Gejala legilatif yang mengedepankan prinsip Machevialian, kecenderungan menghalalkan segala cara, sudah ada di depan mata. Lantas, apakah sebagai warga Salatiga akan merelakan bahwa ruang demokrasi deliberatif, yang mempertimbangkan keutamaan partisipasi dan transparansi, direduksi menjadi mekanisme yang seolah baik, tetapi sebenarnya lebih menampilkan sosok demokrasi perwakilan. Meski demikian, jika ada pertimbangan untuk mengoptimalkan praktik demokrasi yang cerdas, maka beberapa catatan berikut bisa dijadikan wacana. Pertama, bisa saja didorong lembaga legislatif melakukan proses konsultasi publik atau dengar pendapat dengan rakyat. Dalam forum seperti ini, kriteria-

kriteria sebagai wakil walikota bisa dimintakan pendapat dari masyarakat. Kedua, untuk mendorong proses pendidikan politik, baik DPRD maupun media massa sebagai kekuatan keempat demokrasi (the fourth estate) dapat melakukan sejumlah jajak pendapat (polling) sebagai upaya menjaring pendapat publik tentang popularitas kandidat wakil walikota. Meskipun polling sendiri bukan merupakan hasil final pilihan kandidat, setidaknya bisa dijadikan indikator seberapa banyak kandidat dikenal masyarakat. Ketiga, perlu dibentuk kolaborasi independen pengawasan pilkada wawali. Fungsi pengawasan ini di antaranya adalah menerima aduan atau praktik-praktik money politics, praktik grandong-grandong politik, ataupun praktik politik rente. Forum ini juga sekaligus bisa melakukan dukungan bagi parpol pengusung untuk mempromosikan praktik clean and good governance dalam proses pemilihan wawali ini. Keempat, forum masyarakat peduli pilihan wawali bisa menyempatkan diri mengawal proses pleno pemilihan wawali di ruang sidang DPRD Salatiga. Memang, pengunjung ini hanya berperan sebagai observer (pengamat). Meski demikian, jika ada political will dari DPRD yang akan mendorong proses transparansi dan sekaligus mengatasi dampak negatif politik representasi, usaha untuk menyiarkan langsung proses pilihan ini, selain diliput media cetak akan sangat strategis juga ada peliputan oleh radio komunitas. Dengan penyiaran secara langsung, maka rakyat banyak di Salatiga akan dapat mengikuti proses ini. Kelima, meski pilihan wawali terlihat sangat instrumental, sebenarnya bisa didorong para kandidat untuk menyampaikan visi-misinya dan komitmennya. Memang agak absurd usaha kampanye seperti ini, namun paling tidak akan memberikan informasi bagi masyarakat atau DPRD bagaimana sebenarnya kapasitas kemampuan kandidat sebagai pasangan walikota kelak. Kelima catatan ini bisa saja menjadi agenda bersama para pemangku hak demokrasi di Salatiga. Demokrasi Deliberatif, Mimpi Bersama Bila para pihak yang berkepentingan membangun demokrasi dalam pilihan kandidat wawali di Salatiga bersepakat bahwa meski ada keterbatasan regulasi dan godaan pragmatisme politik dalam pengisian jabatan wawali, maka inilah momentum untuk membangun demokrasi yang deliberatif di Salatiga. Demokrasi deliberatif adalah praktik demokrasi yang mengedepankan banyak pertimbangan tetapi juga mendorong tumbuhnya ruang dialektika bagi para aktor politik. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa mewujudkan Salatiga bukan karena perkasanya para grandong-grandong politik, tetapi justru mendorong kuatnya good governance demokrasi. Mungkinkah Salatiga muncul sebagai entitas yang demikian? Semoga, kalau kita bermimpi bersama maka tak tertutup kemungkinan promosi demokrasi deliberatif dapat terwujud dalam pilihan wawali..


*Nick T Wiratmoko Pengamat Politik Lokal Bekerja di Lembaga Percik

27

Budaya

drg. Haryono*

Piyayi

Agung P

ak dhe Kolor (Kolor itu nama orang) walaupun sudah pensiun tetapi masih mempunyai ambisi yang makantar-kantar untuk menjadi orang yang di uwongake dalam masyarakat seperti dulu sebelum pesiun. Setelah dipikir piker yang paling tepat untuk mencapai harapannya adalah menjadi Piyayi Agung. Karena dengan menjadi Piyayi Agung, Pak dhe Kolor masih dihormati masyarakat, bisa untuk kegiatan hidup supaya tidak cepat pikun, mendapatkan fasilitasfasilitas, dan yang tidak kalah penting mendapat penghasilan yang lumayan. Tetapi Jer Basuki Mowo Beyo, oleh karenanya Pak dhe Kolor menganggap bahwa dana yang banyak untuk menuju kesana, tidak masalah, karena ini urusan harga diri seseorang. Saat itu sore hari. Tepatnya tidaga bulan yang lalu ketika Pak dhe Kolor sedang leyeh-leyeh diatas lincak bambudi belakang rumahnya sambiol mendengarkan mangungnya burung perkutut didalam sangkar sebari nyrumput wedang bajigur dan menikmati kue roladhe buatan nyai Limpuk wetan alun-alun tiba-tiba dating segerombol tamu dari Paguyuban Ngupoyo Karyo. Bagaikan tumbu oleh tutup, tamu-tamu tersebut menawarkan, bagaimana kalau Pak dhe Kolor mencalonklan diri menjadi Piyayi Agung dengan cara terlebih dahulu mendirikan Partai Pengusung yang akan didukung oleh teman-teman komunitas Pak dhe Kolor, yaitu Partai PKI ingkatannya adalah Partai Karawitan Indonesia. Soal mencari dan menggerakkan massa, nanti Paguyuban yang akan bergerak, Pak dhe Kolor hanya duduk manis saja. Soal dana mestinya Pak dhe Kolor yang menyediakan. Salah seorang tamu berkata: “dan yang amat penting untuk menjadi Piyayi Agung Pak dhe harus menyembunyikan rapat-rapat keinginan Pak dhe yang sesunngguhnya, yaitu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih lumayan, supaya ada kegiatan hidup agar tidak lekas pikun, dihormati mayarakat dan mendapatkan fasilitas-fasilitas, Pak dhe Kolor harus bilang : SAYA INGI SEKALI MENGABDIKAN DIRI SAYA KEPADA NEGARA DAN BANGSA AGAR KONDISINYA LEBIH BAIK, LEBIH SEJAHTERA DAN MAKMUR DENGAN TANPA PMRIH SEDIKITPUN”.

28

Foto/HB:Ist

Akhinya Pakdhe Kolor mencalonkan diri menjadi Piyayi Agung yang diusung oleh Partai PKI ( Partai Karawitan Indonesia). Foto-fotonya telah terpampang di tepi-tepi jalan hamper diseluruh kota. Pak dhe Kolor juga membeli 15 sepeda motor dan satu mobil untuk opasional kader-kadernya, dengan catatan bensin, perawatan kendaraan dan uang makan kader beserta keluyarganya ditnggung oleh Pak dhe Kolor sampai dengan pencoblosan. Dan kalau Pak dhe Kolor berhasil, 15 sepeda motor dan mobil tersebut diberikan cumacuma kepada kader-kader pendukungnya. Sejak itu Pak dhe Kolor selalu mencari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan : Rapat-rapat RT, kelompok kesenian, kelompok pemuda, olah raga, lain –lain, untuk dikunjungi sambil mengenalkan diri dan minta doa restu. Tidak lupa, belau selalu ningali dan untuk pembinaan kegiatan. Berapa ? 1Juta ? ooo….Kalau hanya 1 Juta itu kere Gus! Ora usah di rembug!. Rumahnya Pak dhe Kolor hampir setiap saat ramai tamu-tamu berdatangan untuk minta sumbangan. Entah untuk pembangunan jalan, untuk berobat anaknya untuk memperbaiki rumah /sekolah/tempat ibadah dll. Semuanya diberi. Sebab kalau tidak diberi orang-orang akan bilang : “jane Pak dhe Kolor kuwi serius nyalon opo ora to sampeyan kuwi?” Setiap malam rumahnya Pak dhe Kolor penuh dengan orang-orang, ada yang main karaoke, main bola sodok, domino dll sampai larut malam. Dengan jadwal :


HB:Ist

jam 10 malam keluar bak mie, jam 11 malam nyamikan dengan kopi, jam 12 malam makan malam pakai iwak pitik dhodho menthok. Baru setengah jalan perjuangan, kantonge Pak dhe Kolor sudah kobol-kobol, megap-megap seperti ikan mujahir di darat. Tapi Pak dhe Kolor tetap percaya besok setelah menang, semuanya akan beres. Mudahmudahan. Pencoblosan telah berlangsung. Pak dhwe Kolor gusar dan terkejut, melihat hasil penghitungqan suara. Beliau hanya memperoleh 10 suara. Padahal diperkirakan, orang-orang yng menikmati sembako dan dana lain-lain ada sekitar 4000 orang. Semua orang yang telah menerima dana dari Pak dhe Kolor selalu bilang kepada Pak dhe bahwa akan mencoblos Pak dhe Kolor. Anggota-anggota Paguyubaan Ngupoyo Karyo yang menjadi kader-kadernya sudah sudah tidak kelihatan batang hidungnya, nggeblas bersama satu mobil dan 15 sepeda motor, entah kemana hilangnya. Pak dhe kolor geram. Orang-orang yang diberi kebaikan tidak tahu membalas budi. Pak dhe kolor mencari seekor anjing gudigen dan dicancang di depan rumahnya. “untuk apa pak dhe?” sambil menunjuk anjing tersebut pak dhe kolor bilang “orang-orang yang

tidak tahu membalas budi seperti binatang itu”. Lha wong Pak dhe Kolor itu memberi tetapi ada pamrihnya, orang-orang yang diberi sesuatu yang menerimanya, tetapi kalau tentang nyoblos ya tergantung pilihannya masing-masing. Pencoblosan itu kan sifatnya bebasd dan rahasia. Bilangnya nyoblos tapi nyatanya tidak nyoblos ya tidak ada yang tahu. Pak dhe KOlor gagaljadi Piyayi Agung. Rumah, sawah, tegal kendaraan, deposito miliknya telah habis untuk modal menjadi Piyayi Agung yang gagal Akhirnya Pak dhe Kolor ikut anaknya di korta lain, cita-citanya menjadi Piyayi Agung telah gagal wigar tanpo karyo, ibarat tambak merang katempuhing banjir bandang. dhadhal larut kapilarut bubar mawut salang tunjang. Pak dhe Debog (Kakaknya Pak dhe Kolor). Menesehati kepada adiknya secara singkat : “ingat akan : cokro mangilingan, narimo ing pandum dan sing sopo kepingin menek dhuur kudu wani tibo kanteb”. Waspadala!!!!!


*Penulis adalah Budayawan Kota Salatiga

29

Lintas Kota

Band Salatiga Kompetisi Tingkat nasional

B

and asal Kota Salatiga kembali unjuk gigi. Life Up Band begitu nama band remaja ini akan mewakili Jateng dan DIY untuk mengikuti grand final Cardinal Award di Kuta Bali. Moment penentuan juara tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2008. Life up band secara langsung berpamitan kepada Walikota Salatiga John M Manoppo, SH yang didampingi staf terkait. Pamitan dilaksanakan di Ruang Sidang Walikota pada tanggal 9 Oktober 2008. Personil terdiri dari Anggia Gitar, Grace Vokal, Dely Key Board, Bram Bass dan Kristian Drum serta Johny manager. Kelima personil telah menuntaskan seleksi di tingkat Jawa Tengah dan DIY dengan sukses penuh yang diadakan di Yogyakarta. Dalam sambutannya Walikota menyampaikan rasa bangganya kepada para remaja yang berprestasi. “Saya ucapkan terimakasih kepada pada final di Kuta Bali nanti akan memboyong piala juara pertama. Saya yakin semua telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi ini

Foto/HB:Lux

Band Remaja Salatiga yang akan mewakili Jateng dan DIY

dengan matang baik dalam segi teknis maupun nonteknis” sambut Walikota. Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata seni budaya dan olahraga, Dyah Puryanti, Msi berpesan agar anakanak didampingi utamanya orang tua karena secara langsung akan memberikan semangat kepada mereka.”Saya mohon maaf karena tidak bisa mendapingi karena di akhir tahun ini pekerjaan sangat banyak” Demikian pula Kepala Dinas Pendidikan Endang DW, Msi menyampaikan rasa bangga kepada remaja yang juga asuhannya, karena telah memberikan bukti karya terbaiknya untuk Salatiga.(Lux)

Sosialisasi Analisis

Standar Belanja Foto/HB:Lux

Sosialisasi Analisis Standar Belanja Kota Salatiga

B

adan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Salatiga menyelenggarakan Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga Tahun 2008. Sosialisasi ini dilaksanakan di Ruang Sidang II Pemkot Salatiga pada tanggal 9 Oktober 2008.

30

Peserta ASB Kota Salatiga terdiri jumlah peserta sebanyak 100 orang yaitu ketua beserta segenap Anggota DPRD Kota Salatiga, para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga beserta aparat perencana di masing-masing SKPD. Adapun tujuan diadakannya ASB adalah: pertama, agar satuan kerja mampu merencanakan, menyusun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kedua, memberikan keleluasaan kepada Satuan Kerja untuk menentukan anggarannya sendiri menurut skala prioritas, sasaran dan indikator kinerja dengan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaam keuangan derah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas.(Lux)


Lintas Kota

BIAS di Bulan November

D

inas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga mengadakan pertemuan BIAS(bulan imunisasi anak sekolah) DT dan TT tahun 2008. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008 di Ruang Sidang II Pemkot Salatiga. Peserta terdiri dari semua guru Usaha Kesehatan Sekolah(UKS) tingkat SD dan MI se-Salatiga. Hadir dalam acara tersebut Asisten II Ekbang dan Kesra sekaligus membuka pertemuan. Sebelum acara dimulai diisi pula dengan sosialisasi bahaya merokok oleh dr. Sofie, M.Kes dari DKK Salatiga. Selanjutnya materi disampaikan oleh dr. Eritrina W. M.Kes. Pelaksanaan BIAS akan dilaksanakan serentak di sekolah masing-masing mulai tanggal 1 sampai 30 November 2008. “Tidak prilaku kesehatan sudah harus ditanamkan orang tua sejak kecil. Orang kelihatan sehat namun derajat kesehatan yang tahu adalah masing-masing pribadi. Mohon nanti DKK memberikan penjelasan sedetail mungkin agar tidak ada kesala- pahaman” sambut Asisten II. “Imunisasi dampaknya sangat mengerikan jika tidak dilaksanakan, kepada ibu dan bapak guru agar tidak malu memberikan masukan kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan kalau perlu kepada DKK langsung” tambah Priyo. “BIAS adalah imunisasi DT dan TT yang dilaksanakan secara serentak kepada siswa SD kelas 1,2 dan 3 sesuai dengan ketentuan. Tujuan umum dari imunisasi adalah meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah: pertama, meningkatkan

Foto/HB:Lux

dr. Eritrina W. M.Kes.saat menyampaikan materi

tingkat imunitas/ kekebalan anak usia sekolah terhadap difteri dan tetanus. Kedua, diperoleh perlindungan anak terhadap penyakit tersebut. Ketiga, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut dan keempat, mempercepat penurunan eliminasi tetanus neoratorum” papar Eritrina.(lux)

Tae Kwon Do “Salatiga Cup” Foto/HB:Lux

Taekwondo Salatiga Cup di GPD Salatiga

D

engan perolehan 8 medali emas, 4 perak dan 6 perunggu, Dojang GPD berhasil meraih juara umum dalam kejuaraan Taekwondo “Salatiga Cup” yang di gelar Minggu, (26/10), di Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga. Sementara itu, dojang Argomas mengikuti di tempat

kedua dengan 5 emas, 6 perak, 8 perunggu dan ketiga Yonif 411 dengan 2 emas, 2 perak dan 6 perunggu. Pertandingan yang berlangsung dari pagi dampai malam hari tersebut diikuti sebanyak 140 atlet dengan 74 partai, yang terbagi dalam 17 kelas pra yunior, yunior dan senior. Khusus atlet Yonif 411 hanya turun dalam kelas senior. Ketua harian Tae Kwon Do Salatiga, Supriyanto, S.Pd, menyatakan bahwa even ini sekaligus sebagai ajang seleksi atlet Taekwondo Salatiga yang akan diturunkan dalam babak Pra Kualifikasi Porprov yang akan digelar di Banyumas dalam waktu dekat. Porprov Jateng sendiri akan digelar di Kota Solo sekitar bulan Juli 2009 mendatang (Ceb).


31

Lintas Kota

Pembekalan Materi

Advokasi Foto/HB:Lux

Pembekalan Advokasi di Ruang Sidang III Pemkot Salatiga

U

ntuk mencegah masalah hukum terkait pengadaan barang dan jasa, Bagian Hukum Setda Kota Salatiga mengadakan pembekalan Advokasi. Acara dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2008 di Ruang Sidang III Pemkot. Peserta adalah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan kepala sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2008. Pembukaan dilaksanakan oleh sekretaris daerah Kota Salatiga Dra. Sri Sejati K, MM. Adapun tujuan dari pembekalan ini adalah meminimalisir timbulnya

permasalahn hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Materi yang diberikan adalah: pertama, pemberantasan tindak pidana korupsi dibawakan oleh Dr. Rahmad Bowo, SH. MH. Dari Universitas Sultan Agung Semarang. Kedua, Peran Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dalam Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dibawakan langsung oleh Kepala Bawasda, Titik Indarti, SH. M.Si. Ketiga, Tidak Pinada Korupasi yang dilakukan oleh PNS disampaikan Kepala Bagian Hukum Nugroho, SH. M.Hum. Dan keempat, Proses Penyidikan dan Penyelidikan oleh Kajari Sri Suyatmi, SH. MH. ”Tidak korupsi adalah merugikan masyarakat, namun terkadang masyarakat tidak sadar telah dirugikan. Masyarakat mengira bahwa pemerintah yang dirugikan, contohnya korupsi pembangunan gedung dan sarana umum, jika terlalu cepat rusak maka merugikan masyarakat. Kita secara tidak sadar juga menanamkan prilaku korupsi pada anak sejak lahir jika dalam pengurusan akta kelahiran dilakukan tidak sesuai jalur yang ada” papar Nugroho.(Lux)

Festival Cinta Lingkungan

B

erangkat dari rasa kepedulian dan keprihatian akan lingkungan, Komunitas TUK (Tanam Untuk Kehidupan) berupaya mensosialisasikan kampanye lingkungan dengan menggelar “Festival mata Air 2008”. Kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Kalimangkak Salatiga ini,berlangsung dari tanggal 24 -26 Oktober 2008, dan telah berhasil menarik simpati dari masyarakat sekitar maupun pecinta lingkungan dari beberapa negara seperti Australia, Jerman dan Amerika yang secara khusus mendukung suksesnya acara tersebut. Menurut ketua koordinasi TUK, Rudy Ardianto, Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki manusia akan lingkungan sekitar, sehingga diharapkan dengan partisipasi nyata dan kontinue (terus menerus) akan memberikan konstribusi berarti bagi konservasi lingkungan demi menyelamatkan unsur kehidupan sekarang dan masa yang akan datang, sebab dampak dari kerusakan

32

Foto/HB:Ind

Sosialisasi kampanye lingkungan hidup komunitas TUK

lingkungan memiliki efek yang sangat merugikan bagi kehidupan itu sendiri. Acara ini dimeriahkan dengan Konser musik, Parade keliling kota, Ketrampilan mengolah limbah sampah, dan Pameran hasil-hasil produk kerajinan tangan yang terbuat dari hasil daur ulang seperti tas, kalung, sabuk, dompet dll. Tentu saja kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi sektor pariwisata, industri maupun pemberdayaan masyarakat.(Ind)


Lintas Kota

Tim Salatiga Siap Bertanding

T

im sepak bola Salatiga remaja dilepas. Kesebelasan ini akan bertanding melawan Kendal bertembat di Kendal. Pelepasan dilakukan oleh Ign. Suroso Kuncoro, Sh. MH selaku Ketua Harian Pengcab PSSI Salatiga. Pelepasan dilaksanakan di halaman Pemkot Salatiga pada tanggal 23 Oktober 2008. Beberapa pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka pra Porprov Jateng. Untuk pertandingan pertama melawan Kendal di Kendal pada tanggal 23 Oktober 2008, kedua PSISa melawan Grobogan di Grobogan 19 Oktober, ketiga melawan Kota Semarang di Stadion Kridanggo Salatiga 30 Oktober dan yang terakhir melawan Kabupaten Semarang di Stadion Kridanggo tanggal 2 November. Dalam kata sambutannya Ign. Suroso Kuncoro mengharapkan anak-anak berjuang secara sungguhsungguh. “Tim ini adalah tidak seperti biasanya ditunjuk oleh pengurus PSSI Salatiga, namun penunjukan saudara beserta manajer, pelatih dan semua tim manajemen dilakukan langsung oleh Walikota Salatiga selaku Ketua KONI. Saya berharap agar ini menjadi

Foto/HB:Lux

Pelepasan Tim sepak bola Remaja

perhatian dan kesungguhan dalam bertanding” tukas Pak Ucok, panggilan akrab beliau. Kali ini tim dimanageri oleh Yulianto, SE. MM, wakil Nugroho Budi Santoso, SE, pelatih Ahmad Gunanto, Suryono dan Nanda. Target yang diharapkan tim Salatiga lolos penyisihan grup. “Target yang kita harapkan adalah lolos dulu pada pra Porprov ini, jika lolos kita akan ikut Porprov di Solo pada tahun 2009. Persiapan kami sudah dilaksanakan 2 bulan, jadi betul-betul siap. Sedangkan gambaran dengan tim lain kemapuan kita seimbang atau fivety-fivety” terang Nanda.(Lux)

P

erhelata n akbar Pesta Paduan Suara G e r e j a w i ( P e s p a r a w i ) Mahasiswa Tingkat Nasional ke-10, telah berhasil diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, event yang berlangsung di Gedung Balairung UKSW dari tanggal 26 Oktober hingga 2 November 2008 ini m e n a m p i l a n sebanyak 39 kontestan dari Foto/HB:Ind berbagai perguruan tinggi, baik swasta Paduan suara Gerejawi maupun negeri di seluruh Indonesia, untuk ambil bagian dalam lomba dengan kategori Musica Sacra, Gospel Spiritual dan Etnik. Events ini cukup menarik karena menampilakan

Kolaborasi Musik

PESPARAWI kolaborasi musik dan suara yang menampilkan keunikan dan kekhasan masing2 daerah sehingga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia terbangun dari multi etnic dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam. Acara penutupan dimeriahkan oleh penampilan Voice of UKSW dengan penampilan musik jazz yang memukau, pada kesempatan itu pula diberikan penghargaan kepada Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Vox Angelorum yang berhasil meraih juara Umum. Turut hadir pula, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI Jawa Tengah Prof. Drs. Mustafid, M.Eng, Ph.D, yang mewakili Dirjen Dikti untuk menyerahkan trofi kejuaraan. Mustafid berharap agar prestasi yang telah diraih para peserta dapat memacu untuk tampil di pentas internasional.(Ind)


33

Lintas Kota

Gelar Kejurda Bridge Foto/HB:Lux

Pra kualifikasi pekan olah raga Provinsi

D

alam rangka Pra Kualifikasi Pekan olah Raga Provinsi (porprov), Kota Salatiga diberi jatah menggelar seleksi cabang Bridge. Event tersebut digabung dengan Kejuaraan Provinsi dan Salatiga Cup II. Acara dilaksanakan di Ruang Sidang II {emkot pada tanggal 24-26 Oktober 2008. Peserta adalah masing-masing Kota dan Kabupaten se-Karesidenan Semarang. Dalam seleksi Pra Porprov ini juara akan maju dalam Porprov yang akan digelar di Solo pada tahun 2009 mendatang. Ketua panitia Drs. Valentini Haribowo menjelaskan kejuaraan ini juga digabung dengan pperebutan Salatiga

cup II Bridge. “Nanti juga akan diperebutkan piala Walikota Salatiga” terang Valentini. Sedangkan ketua Gabsi Salatiga Dance Palit menyambut gembira atas dipercayanya kota Salatiga menggelar Pra Porprov abang Bridge. “Kami sangat bangga atas kepercayaan prvinsi Jawa Tengah untuk menggelar kualifikasi ini, meskipun umur dari Gabsi Salatiga baru 1 tahun. Dan meskipun baru seumur jagung, kami sudah menggelar dua kali Salatiga Cup bridge” sambut Dance. Walikota Salatiga John M. Manoppo, SH dalam acara pembukaan sempat mengabsen para peserta agar lebih akrab. “Saya ucapkan selamat dating kepada semua peserta yang telah hadir. Semoga nanti pulang dengan membawa hasil tropi. Selain itu semoga di Kota yang kecil ini semua peserta meninggalkan kesan. Sampaikan salam kami kepada Walikota dan Bupati saudara semua. Semoga dari Salatiga ini nantinya akan lahir atlet-atlet berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional” sambut Walikota sekaligus membuka acara.(Lux)

KNPI Bentuk LBH K

omite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Salatiga membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Acara pelantikan dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Salatiga pada tanggal 27 Oktober 2008. Kepengurusan dilantik langsung oleh Ketua LBH DPD KNPI Jawa Tengah Pi Soegiharto, HP. SH. MH dengan disaksikan oleh Ketua KNPU Salatiga Muh. Fauzi Arkhan, Mag. Peserta yang hadir adalah Muspida Kota Salatiga, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik. Sebagai ketua LBH adalah Sigit Tri Waskito, SH. Sedang anggotanya sebagian besar pengurus KNPI Salatiga dan pengacara yang sudah memiliki kantor di Salatiga. “Semua tanggung jawab dengan didirikannya LBH ini adalah KNPI Salatiga dibawah KNPI Jawa Tengah. Melalui LBH ini nantinya jangan memilih-milih masalah

34

Foto/HB:Lux

Pelantikan LBH KNPI Kota Salatiga

yang muncul dari masyarakat dan pilih kasih terhadap suatu kasus akan kita tepis. Oleh karena itu LBH ini harus dekat dengan masyarakat dan mau mendampingi mereka jika tersagkut masalah hukum” sambut Muh Fauzi.(Lux)


Lintas Kota

Serentak Gelar Forum Komunikasi Kecamatan

D

alam rangka meningkatkan kualitas kesehatan Kota Salatiga, pemkot melalui Forum Kota Salatiga Sehat (FKSS) meresmikan forum komunikasi di empat kecamatan. Pembukaan forum pertama digelar di Kecamatan Sidomukti yang bertempat di Puskesmas Mangunsari pada tanggal 28 Oktober 2008. Hadir dalam louncing FKK tersebut Ketua FKSS Kota Salatiga Rosa Darwanti, SH., Sekretaris Kecamatan Sidomukti Yayat Nurhayat AP. dan pengurus FKSS. Peserta adalah pengurus Kelurahan Siaga dari dua kelurahan yaitu Kelurahan mangunsari dan Kecandran. “Ini adalah sosialisasi pada ibu-ibu agar lebih berdaya dalam program kelola sampah. Para ibu diharapkan dapat mengelola sampah yang berasal dari rumah tangga, caranya dengan memilah sampah organic dan non organic agar semua dapat dimanfaatkan” terang Yayat Sekcam Sidomukti. Sementara itu Ketua FKSS Rosa Darwanti, SH menjelaskan kedepan Salatiga diupayakan ada perda Smoking Area. “Nanti kami akan meminta pada Walikota

Foto/HB:Lux

Pembukaan forum komunikasi di Kecamatan Sidomukti

untuk dibuat smoking area. Sebagai percontohan adalah, komplek rumah dinas, komplek Pemkot serta tempat pelayanan umum seperti rumah sakit” tambah Rosa. Sementara itu ketua panitia, dr. Prasit Alhakim menjelaskan program ini digelar berbeda di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan. “Untuk Wilayah Mangunsari dan Kecandran materi sosialisasi ditambah Perencanaan proses persalinan dan komplikasi. Sedangkan di Kelurahan Kalicacing dan Dukuh ditambah materi penanggulangan gizi buruk” papar dr. Prasit.(Lux)

Lomba Poster Anti Rokok Foto/HB:Lux

Ketua FKSS, hadir pada lomba poster anti rokok tingkat SLTA

D

alam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-44, Pemerintah Kota Salatiga (Dinas Kesehatan) bekerjasama dengan Forum Kota Salatiga Sehat (FKSS) menggelar lomba poster anti merokok tingkat SLTA. Kompetisi digelar di Aula SMA N 3 pada tanggal 6 November 2008. Lomba ini dikuti oleh siswa SMA se Kota Salatiga yang didampingi oleh para guru. Bagi pemenag lomba poster akan dipajang pada puncak acara Hari

Kesehatan di Halaman Pemkot Salatiga. Tema yang dilombakan adalah Hijau Sekolahku tanpa Asap Rokok. Sedang peserta diperbolehkan menggambar tema yang sesuai yaitu: Green School dan Pengendalian Merokok dan Smooking Area. Tujuan dari kopetisi ini adalah: pertama, menumbuhkan kesadaran bahaya merokok pada siswa agar tidak memulai merokok. Kedua, mengembangkan kreativitas dan pengetahuan siswa yang dituangkan dalam bentuk poster sebagai bentuk promosi kesehatan. Dalam sambutannya ketua FKSS Rosa Darwanti, SH mengajak setiap siswa untuk tidak memulai merokok. “Saya berharap melalui lomba ini siswa mampu memetik pesan yang tersirat yaitu jangan memulai merokok”. sambut Rosa yang juga membuka acara.(Lux)


35

Lintas Kota

Pramuka Eksis Foto/HB:Lux

Pertemuan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Salatiga

P

erwakilan angota dan pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Salatiga mengadakan pertemuan, acara dirangkai dalam forum halal bi halal. Pelaksanaan berlangsung di Aula SMAN 3 Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2008. Hadir forum maaf-maafan tersebut Sekretaris Daerah Kota Salatiga Dra. Sri Sejati, MM, Kakwarcab Drs. Agus Rudianto,MM., Kepala Dinas Pendidikan Kota Dra Endang DW, MPd dan Kepala Kantor Departemen Agama Drs. A. Umar,MA. Sekaligus menjadi pemberi ceramah. Peserta adalah Mabicab, Pengurus Cabang, Lembaga Pendidikan, Kamabigus SD/MI sampai perguruan tinggi, pengurus Kamabicam, Kwaran, Hiprada (purna tugas) dan pramuka khusus (ambalan dan Racana). “Tujuan dari pertemuan ini adalah mempererat persahabatan, silaturrahmi seluruh pengurus dan

Walikota Sampaikan Nota Keuangan APBD T.A 2009

B

ertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Salatiga, Walikota Salatiga, John M. Manoppo, S.H. menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009. Hadir pada sidang jajaran pimpinan dan anggota Dewan, Sekda, Asisten Sekda, para kepala SKPD, Kepala Sekolah, dan perwakilan perusahaan daerah Kota Salatiga.

36

anggota serta pembina Pramuka se Salatiga. Selain itu juga saling bermafan dan meningkatkan ketaqwakan kepada Tuhan Yang Maha Esa” jelas Drs. Ismail Junaidi selaku ketua panitia. Sedang Kakwarcab Drs. Agus Rudianto, MM yang juga menjabat Kepala Dinas perhubungan berharap agar para peserta mampu mempertebal rasa memiliki organisasi Pramuka. “Krisis memang cukup berpengaruh terhadap program Pramuka, namun jangan patah semangat. Lakukan prioritas dan efisiensi pada program sehingga terwujud pramuka yang berkualitas bagi anggota” tambah Kak Rudi. Sedangkan Sekda berpesan agar para kakak pembina menciptakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, sehingga adik-adik pramuka mampu mempersiapkan dan mengapresiasikan kemampuan mereka. Dalam ceramah yang disampaikan Kakan Depag, Pramuka saat ini mulai eksis kembali setelah pada awal orde reformasi dikesampingakan. “Pramuka sekarang eksis kembali, meskipun pada reformasi yang lalu dikesampingkan, bahkan muncul wacana dibubarkan. Namun terbukti Pramuka adalah sarana pendidikan non formal yang unggul. Bisa dilihal dari dasa dharma, kesemuanya merupakan manifestasi dari ajaran agama” jabar A. Umar yang juga aktivis Pramuka.(Lux)

Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Salatiga, Sutrisno Supriyantoro, S.E. tersebut disampaikan bahwa RAPBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 telah disusun berdasarkan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. ”Pendapatan Daerah T.A. 2009 direncanakan sebesar Rp 338.894.383.000,-. Adapun jumlah seluruh belanja daerah pada Rencana APBD T.A. 2009 direncanakan sebesar Rp 359.172.805.000,-” demikian uraian Walikota Salatiga. Berdasarkan uraian dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, RAPBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 mengalami defisit sebesar Rp 20.278.422.000,-. Kekurangan dana yang diperlukan untuk menutup defisit tersebut, menurut Walikota Salatiga direncanakan dari Pembiayaan netto sejumlah Rp 20.278.422.000,-. Disaksikan undangan yang hadir, Walikota Salatiga menyerahkan materi RAPBD Kota Salatiga T.A. 2009 diserahkan Walikota kepada Ketua DPRD dengan harapan dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(Jnt)


Lintas Kota

KPU Salatiga Sowan Walikota

K

omisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Salatiga Tahun 2008 terpilih. Komisi yang berjumlah 5 personil itu adalah: Drs. Suryanto, Husodo Wiyatmo, Hidayah, Putnawati dan Siyah Sari Marhaeni. Setelah terpilih, ke-lima anggota KPUD tersebut menghadap walikota Salatiga untuk koordinasi. Acara berlangsung di Ruang Sidang Walikota pada tanggal 3/11/2008. Audiensi berlangsung 1 jam tersebut diisi dengan perkenalan singkat yang disampaikan oleh Ketua KPUD Suryanto. “Permasalahan yang ada baru-baru ini adalah komplain tentang daftar calon tetap (DCT), yaitu kesalahan penulisan ejaan nama dan alamat. Namun yang bersangkutan proaktif mendatangi sendiri Kantor KPU, sehingga kami segera dapat menyelesaikannya” terang Suryanto. Sedangkan Walikota John M. Manoppo, SH menyambut baik kehadiran anggota KPUD Salatiga dengan didampingi Kepala Kesbanglinmas Drs. Valentino Haribowo. Tampak hadir pula kepala Kantor Infokom, Ign. Suroso Kuncoro, SH. MH, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kusumo Aji, Kepala Kantor Dukcapil Dharmono, SH. Serta sekretaris KPUD M. Agus. “Saya ucapkan selamat atas terpilihnya bapak dan

Foto/HB:Lux

Lima anggota KPUD berkoordinasi dengan Walikota

ibu menjadi anggota KPUD Salatiga. kerja sama fasilitasi KPUD dengan pemkot sangat dibutuhkan demikian pula dengan Panwas. Bapak dan ibu semua sudah berpengalaman, namun dilapangan teori tersebut perlu improvisasi di sana-sini. Jika ada yang kurang lancar, baik dari kesekretariatan ataupun dari KPU sendiri agar kita bicarakan dan follow up-i secepatnya” sambut Walikota. Disampaikan pula bahwa kebutuhan KPUD Salatiga masih banyak, baik dari sara mobilitas, serta kantor yang sempit. “Kami berlima menempati 1 ruang, sehingga sempit. Kalau kami berlima tidak masalah, namun bila ada tamu dari partai kami merasa tidak enak” papar Hidayah.(lux)

Korban TKI Akhirnya Mendapat Santunan

S

etelah melalui bermacam persoalan dan sempat terombang-ambing status keabsahan keberangkatan anaknya yang menjadi TKI di Malaysia dan menjadi korban tenggalamnya kapal di Selat Malaka beberapa waktu lalu, akhirnya keluarga Kartika Sari (20) dapat menarik nafas lega. Pasalnya, santunan yang menjadi haknya telah direalisasikan Minggu (19/10) di kediaman orang tua korban, Juwanto, Kelurahan Kalibening, Salatiga. Penyerahan santunan dilakukan oleh Kasubdit Pengamanan,Kombes BNP2TKI pusat Drs. H. Yunarlim

Munir, dan berlangsung sederhana. Saat menerima uang santunan sebesar 45 juta, dengan menahan rasa haru Juwanto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terealisasinya bantuan tersebut dan berharap agar bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi keluarga. Ia juga nebyatakan bahwa keberangkatan anaknya menjadi TKI adalah resmi. Seperti banyak diberitakan, Kartika Sari adalah salah satu dari 138 TKI yang naik kapal tongkang untuk kembali ke Indonesia dan akhirnya tenggelam di perairan Selat Malaka. (Cep)


37

Lintas Kota

Ahmad Haydar Tinggalkan Salatiga

S

Foto/HB:Panji

Serah terima jabatan Kapolres Salatiga di halaman Mapolres

etelah sekitar satu tahun dua bulan memiliki pejabat selebriti, mulai Selasa (11/11), Salatiga harus kembali ditinggalkan selebriti pujaan wanita. Pejabat dimaksud adalah laki-laki tinggi besar berdarah Arab yang merasa Asli Jawa, yaitu Kapolres Salatiga, AKBP Drs. Ahmad Haydar, M.M. Selanjutnya yang bersangkutan akan menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Kebumen. Sebagai penggantinya adalah AKBP Agus Rohmat, S.I.K, S.H., M.Hum, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang. Pergantian ini merupakan salah satu bagian dari proses rotai di jajaran Polda Jateng. Serah terima jabatan dilakukan di halaman Mapolres Selasa (11/11). Selanjutnya, pada malam harinya juga dilakukan pisah sambutan pejabat Kapolres Salatiga yang lama dan baru bertempat di Pendopo Polres Salatiga. Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah pejabat teras jajaran militer, kepolisian, Ketua DPRD,Ketua Pengadiolan Negeri dan jajaran Muspida Salatiga. (Cep)

Zaenuri Pimpin NU Salatiga

A

khirnya KH Drs Zaenuri MPd terpilih menjadi ketua Nahdhotul Ulama Kota Salatiga. Konferensi Cabang ke-5 Nahdhotul Ulma Kota Salatiga digelar pada tanggal 26 Oktober 2008 bertempat di komplek MTs NU Jl Kartini Salatiga. Zaenuri menggantikan ketua Tanfidzia yang sebelumnya dijabat oleh KH Dr Saefudin Zuhri MA. Sedangkan Rois Syuriah dijabat oleh KH Sonwasi Ridwan. Pembukaan konfercab dihadiri oleh tokoh NU se-Salatiga dan pejabat pemerintah Kota Salatiga. Walikota Salatiga John M Manoppo SH dalam sambutannya mengungkapkan bahwa NU merupakan organisasi tua yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Walikota juga siap bekerjasama dengan NU dalam membangun Kota Salatiga. Sedang Saefudin Zuhri menyatakan kesediannya membantu, meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu berjuang untuk NU meskipun tidak lagi menjadi pengurus . “Saya siap menjadi mantan pengurus Nu, betapapun tidak siap menjadi mantan NU” sambut nya.

38

Foto/HB:Panji

Pimpinan NU Salatiga menghadiri pembukaan Konfercab.

Tiga calon Ketua Tanfidz yang maju sebelumnya adalah Zaenuri dengan perolehan dukungan sebanyak 14 suara, sementara Ketua Panitia Konfercab KH Imam Baeihaqi mendapat enam suara dan Ketua tanfidz sebelumnya Saefudin Zuhri mendapat satu suara.(Lux)


Lintas Kota

Sosial Expo Salatiga U

ntuk meningkatkan gairah perekonomian masyarakat Salatiga utamanya pengusaha menengah, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga berencana menggelar expo. Ajang promosi ini dilaksanakan pada tanggal 6-9 November 2008 di Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga. Pada acara pembukaan dilakukan secara resmi oleh Asisten II Priyono Sudarto. Hadir pada pembukaan tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, para Camat, lurah serta peserta expo. Tema yang diusung adalah “kamu adalah aku”. Ketua penyelenggara Drs. Susantomenerangkan bahwa expo ini merupakan arena promosi dan pemasaran hasil-hasil karya dari komponen masyarakat peyandang masalah sosial dan kelompok ekonomi lemah. “Kegiatan sosial expo ini merupakan arena dan pemasaran atas hasil karya dari kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” papar Susanto. Tujuan sosial expo kali ini adalah: mempromosikan dan memasarkan hasil produk/ hasil karya. Menginformasikan, mempublikasikan potensi, kinerja, kreatifitas dan produktifitas dari penyandang sosial kepada masyarakat umum. Memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah social serta

Foto/HB:IST

Ajang Promosi di gedung Pertemuan Daerah Salatiga

meningkatkan kepekaan sosial bagi elemen masyarakat kelas menengah ke atas. Membagkitkan harga diri, percaya diri dan kemampuan PMKS dan memberikan hiburan kesenian unutk penyegaran rohani bagi PMKS. Peserta diikuti sebanyak 50 stand terdiri dari: unsure organisasi penyandang cacat, pekerja sosial masyarakat(PSM), karang taruna, panti sosial, Usaha kecil menengah (UKM) serta instansi terkait: dinas Pertanian dan PMI Salatiga. Kegiatan didukung pula dengan pameran yang didukung dengan hiburan kesenian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial dan talk show.(lux)

Penerimaan CPNS Salatiga Juga Melalui Website Hati Beriman

F

ormasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Salatiga mulai diumumkan sejak tanggal 31 Akotober 2008. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Salatiga Daryadi SH, mengawasi langsung Stafnya yang melakukan penempelan di papan pengumuman Pemkot Salatiga. Sebelum penempelan dilaksanakan masyarakat sudah menunggu sejak pukul 06.30. Rata-rata dari mereka adalah pembaca koran setia pada papan informasi. Namun setelah pengumuman formasi CPNS ditempel, sontak warga menyerbu. Daryadi SH menerangkan, BKD akan mengumumkan formasi ini pada tiap-tiap titik masa di Kota Salatiga. “Kami nantinya akan menempel pengumuman penerimaan CPNS ini beserta formasi

dan persyaratan di beberapa tempat lain yaitu: Kantor pos, Dinas Tenaga kerja dan tiap-tiap kecamatan. Harapannya adalah masyarakat mudah mendapatkan informasi ini” terang Daryadi. Sementara itu Kantor Informasi dan Komunikasi (INKOM) Kota Salatiga langsung memasang pula pengumuman melalui internet yaitu pada http://hati-beriman.blogspot. “Saya harus cepat meng-up date pengumuman ini, maksimal pukul 11.00 karena masyarakat menunggu. Tidak hanya warga Salatiga tapi juga yang dari luar Salatiga. Dengan begitu mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Salatiga hanya sekedar lihat pengumuman” terang Budi Susilo, S.Sos Staff Kantor INKOM yang memasukkan pengumuman melalui website .(lux)


39

Hukum

IGN. Suroso Kuncoro, SH., M.H.*

WARNING!, untuk Pendiri, Pembina, dan Pengelola Yayasan

Baru-baru ini Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Bambang Margono memberi warning agar Yayasan-yayasan yang ada di Jawa Tengah segera menyesuaikan dengan Undang-Undang No 28 tahun 2004. Oleh karena itu para Pendiri; Pembina; Pengelola Yayasan dipersilahkan mendaftarkan dengan Badan Hukum yang baru.

U

ndang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002. Namun, Undang-undang tersebut dalam perkembangannya dianggap belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta, terdapat beberapa supstansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu pada tanggal 6 Oktober 2004 telah ditetapkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemhaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan Fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial; keagamaan dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam Pasal II Undang-Undang No 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku 1(satu) tahun sejak tanggal 6 Oktober 2005, berarti sudah 3(tiga) tahun Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berlaku secara efektif. Dalam kurun waktu 3(tiga), sebenarnya Para Pendiri, Pengelola, Pembina Yayasan cukup waktu untuk menyesuaikan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah tngga Yayasan dengan Undang-Undang No 28 tahun 2004. Namun hingga kini ditengarai masih banyak Yayasan yang belum menyesuaikan diri dan mematuhi mketentuan ini. Apabila suatu yayasan belum melakukan perubahan AD dan ART nya sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No 28 tahun 2004 maka tidak dapat mengunakan kata “YAYASAN” sidepan nmanya dan

40

dapat dibubarkan bersdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Sebagaimana kita maklumi, bahwa sebelum UndangUndang tentang Yayasan ada, pada awalnya kebanyakan o r a n g - o r a n g I n d o n e s i a mengunakan bentuk yayasan untuk bisnis guna menghindari berbagai Pajak, sebagai perenungan. Foto/HB:Lux Bisa kita lihat pengelolaan Rumah Sakit, Perguruan Tnggi Swasta dsbnya. Padahal kalau kita cermati, munculnya UndangUndang Yayasan Filosofinya= Agar orang yang menggunakan Yayasan untuk kepentingan bisnis tidak lagi mengunakan bentuk Yayasan, namun menggunakan Badan Hukum yang lain. Baru-baru ini Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Bambang Margono memberi warning agar Yayasan-yayasan yang ada di Jawa Tengah segera menyesuaikan dengan Undang-Undang No 28 tahun 2004. Oleh karena itu para Pendiri; Pembina; Pengelola Yayasan dipersilahkan mendaaftatkan dengan Badan Hukum yang baru. Yang menjadi permasalahan, bagaimana YayasanYayasan yang belum menyesuaikan dengan UndangUndang tentang Yayasan yang baru yaitu UndangUndang No 28 Tahun 2004? Sebagai kosekuensinya apabila Yayasan tetap menjalankan aktivitasnya, maka yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pribadi-pribadi, bahkan bisa sampai harta kekayaan pribadi karena badan hukumnya sebagai subyek hukum tidak ada. Berikut isi undang-undang nomor 28 tahun 2008. *Penulis adalah Kepala Kantor Inkom Kota Salatiga


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN PasalI Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 5 (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan: a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan." 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 11 (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah." 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 12 (1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri. (2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I1 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. (4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait." 5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 13A Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Penguru secara tanggungrenteng." 6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 24 (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri. (3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 7. Pasal 25 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 32 (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; dan c. seorang bendahara. (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar." 9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 33 (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan." 10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 34 (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan." 11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi berikut: "Pasal 38 (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan." 12. Pasal 41 dihapus. 13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 44 (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.


41

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar." Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 45 (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan." 15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 46 (1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan." 16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 52 (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 dua puluh miliar rupiah) atau lebih. (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik. (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait. (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku." 17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 58 (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia." 18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 60 (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan." 19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 68 (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar. (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar." 20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 71 (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang: a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan." 21. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 72 (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan. (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum." 22. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 72 A Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Pasal 72 B Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya." 23. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus. 24. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan" di antara frase "permohonan pendirian Yayasan" dan frase "Di samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut." 25. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase " Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjutnya, terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbahasa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan". PasalII Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 14.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia BAMBANG KESOWO.

42


Tips

Foto/HB:Lux

Olahraga pikiran sangat dibutuhkan

M

emang, pikiran bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dan diraba seperti halnya fisik. Tetapi Anda perlu melatihnya sebagaimana upaya Anda menyehatkan fisik! Seperti halnya pada fisik, Anda pun perlu melakukan olahraga untuk pikiran Anda. Tapi bagaimana caranya... ? Mungkin saran dari Phil Krumft dari Dreamlife.com berikut ini bisa Anda praktekkan: 1. Singkirkan Rutinitas Anda, Seseorang yang terpaku pada kegiatan ritual yang sama setiap harinya maka pola pikirnya pun akan mengikuti pola yang sama, begitu pula dengan emosinya. Maka, sesekali singkirkan rutinitas Anda. Lakukan

sesuatu yang berbeda dari biasanya. Misalnya lakukan perjalanan ke kantor lewat jalur yang berbeda dari yang biasa Anda lewati. Anda juga bisa makan siang pada waktu dan tempat yang berbeda. Gunakan busana yang lain dari hari-hari kemarin. Sesuatu yang baru, diyakini dapat menyegarkan pikiran dan berdampak positif bagi Anda. 2. Cobalah sesuatu yang baru bagi mental Anda, Banyak sekali kelas kursus atau organisasi bagi orang dewasa yang dapat Anda ikuti untuk memperluas wawasan berpikir Anda. Dan Anda bisa memilihnya salah satu. Misalnya kursus merangkai bunga, kursus montir mobil, memasak, atau mengikuti organisasi pecinta alam. Keikutsertaan Anda dalam aktivitas tersebut dapat memberi kekayaan batin dan menambah wawasan Anda. Walau mungkin apa yang Anda pelajari tidak langsung Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari tapi kegiatan itu dapat merangsang kerja otak dan pikiran Anda yang tengah jenuh dalam rutinitas. 3. Lakukan aktivitas yang baru bagi fisik Anda, Meskipun latihan ini dalam rangka menyegarkan pikiran Anda, tetapi Anda dianjurkan juga untuk melakukan aktivitas fisik yang baru. Karena, pikiran akan bekerja lebih aktif selama Anda melakukan kegiatan fisik. Anda bisa melakukan olahraga yang belum pernah Anda coba atau rekreasi ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Pikiran Anda akan bekerja lebih aktif selama Anda melakukan aktivitas baru tersebut, tanpa Anda sadari. Dan Anda pun akan merasakan kepuasan dan ketenangan batin yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya! 4. Konsumsi berbagai macam bacaan, Bacaan yang variatif selain dapat memperkaya wawasan dan intelektualitas, juga dapat menambah pengalaman batin Anda. Maka, jangan terfokus hanya pada satu jenis bacaan. Jika selama ini Anda doyan melahap bacaan politik atau teknologi, bacalah novel-novel dengan cerita romantis. Baca juga berita-berita olahraga, fashion, gosip, kesehatan, dsb. Percayalah, bacaan yang variatif ini akan membuat pikiran Anda lebih 'fresh' dari sebelumnya. 5. Sempatkan meditasi setiap hari, Meditasi berguna sebagai relaksasi dan peregangan otot-otot pikiran Anda. So, sebelum Anda memulai aktivitas harian, lakukan meditasi beberapa saat. Lakukan di tempat yang cukup tenang dan nyaman. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, dan lepaskan beban pikiran Anda. Kosongkan otak Anda, seperti halnya isi batre handhone yang terkuras kemudian di charge lagi. Ulangi latihan ini setiap harinya. Nah sudahkah Anda melakukannya..? Jika saat ini Anda tengah terpuruk dalam kejenuhan, stres dan mengalami kemunduran berpikir, cobalah lakukan latihan penyegaran bagi otak dan pikiran Anda. Usai melakukannya, niscaya Anda akan menjadi sosok yang lebih bersemangat dan positif memandang hidup ini. Sukses untuk Anda... ! Jika saat ini Anda tengah terpuruk dalam kejenuhan, stres dan mengalami kemunduran berpikir, cobalah lakukan latihan penyegaran bagi otak dan pikiran Anda. Usai melakukannya, niscaya Anda akan menjadi sosok yang lebih bersemangat dan positif memandang hidup ini. Sukses untuk Anda... ! (Wik)


43

Legenda salah satu Punden warga Tetep Randuacir. Dipercaya oleh masyarakat bahwa Watu Tanggung adalah batas tengah antara Dukuh Tetep Wates dan Dukuh Tetep Randuacir. Cerita ini Konon didengar dari kakek-kakek sesepuh Dukuh Tetep. Mbah Suraji, orang yang dituakan di dukuh Tetep Randuacir menuturkan bahwa menurut kakek-nenek dulu, Kali Andong adalah tempat yang diyakini “paling tua”, dan kemudian menurunkan “anak” mbarep yaitu Kali Jager dan seorang “anak” ragil putri yaitu Kali Gambir. Adapun nama putri itu adalah Nyai Gadung Mlathi. Maka dari itulah ada semacam larangan tak tertulis kepada masyarakat Tetep untuk tidak mengenakan corak dan motif Gadung Mlathi dalam segala benda yang dipakai, baik itu Foto/HB:Shk iket, lendang,stagen, klambi,dan jarik. Mbah Suraji sendiri menyebut pemberian sesaji ini sebagai naluri jaman kuno yang keberadaanya dipercaya dan tetap dilakukan oleh masyarakat Tetep. Kegiatan pemberian sesaji ini juga dilakukan pada acara Saparan Merti Desa. Aneka makanan dan jajan pasar lengkap ditempatkan di sebuah kotak bambu dan dibawa orang untuk diletakkan pada tempat-tempat yang telah ditunjuk. Pernah suatu ketika terjadi sesaji yang dikirimkan ternyata masih kurang satu buah Kedondong, karena pada saat dibawa jatuh menggelinding tanpa diketahui. Pada saat acara Saparan tengah berlangsung ternyata ada salah seorang tamu dari luar kota menjadi kesurupan dan meminta buah Kedondong. “Dondongku digigolake”, ucapnya berkali kali sambil terus berjoget secara tidak sadar. Acara Saparan Merti Desa dilaksanakan oleh warga Dukuh Tetep Randuacir setiap Bulan Sapar hari Rabu Pon malem Kamis Wage. Hari H yang dipilih harus jatuh pada hari Rabu Pon. Namun apabila dalam bulan itu tidak ada hari Rabu dengan Pasaran Pon, maka akan diundur ke Bulan Mulud. Acara Saparan ini diawali dengan kegiatan bersih desa pada pagi hari, dan kemudian dialnjutkan dengan Kondangan (kenduri), dan pada malam hari diadakan pentas ketopak dan tayuban. Sampai sekarang warga Dukuh Tetep tidak ada yang berani untuk meninggalkan tradisi ini, mengginggat ketakutan akan adanya sesuatu hal buruk yang terjadi apabila acara ini dilewatkan.(Shk)

Saparan Merti Desa Dukuh Tetep W

arga Tetep Randuacir biasa menyebut “Maringi Buangan”, hal itu untuk menggambarkan orang yang sedang punya hajat dengan memberikan sesaji di tempat tertentu. Bagi masyarakat Salatiga yang tidak tinggal disekitar wilayah itu, kondisi ini pastilah sesuatu yang asing, namun tidak buat warga Tetep Rannduacir. Sebagian masyarakat disitu menyakini bahwa sesaji harus diberikan pada tempat-tempat tertentu yang sudah turuntemurun dilakukan nenek-moyang dulu. Keluarga yang sedang mempunyai hajat baik itu pernikahan dan sunatan, atau kegiatan lain yang mendatangkan banyak tamu, diharuskan untuk memberikan buangan (sesaji) di persimpangan jalan, wuwungan rumahnya, dan di bererapa tempat seperti Watu Tanggung, Kali Gambir, Kali Jager, serta kali Kali Andong. Apabila kebiasaan ini dihindari, dipercaya akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi keluarga atau masyarakat Tetep. Bekas buangan atau sesaji dapat kita jumpai di tempat itu. Wadah berupa kotak dari bambu yang dianyam terlihat bertumpuk, seperti terlihat di Watu Tanggung,

44


Profil

Maia Rosida:

Tak Hanya Novel,

Film Juga D

i dunia sastra, nama Maia Rosida mungkin belum dikenal khalayak. Padahal, lebih dari tiga novel sudah

dihasilkannya. Maklum, untuk sementara, novel karya gadis yang bersekolah di SMA Qariyah at Thayibah Kota Salatiga ini belum diterbitkan secara luas. “Rencananya, (novel) ini mau diterbitkan tahun depan,” kata Maia sambil menunjuk novel-novelnya. Penerbit yang bersedia memfasilitasi adalah LkiS yang memang sudah menjalin kerja sama dengan pihak Qariyah at Thayibah. Anak keenam dari tujuh bersaudara ini mengaku berminat pada dunia menulis sejak masih duduk di kelas 2 SD. Berawal dari kesukaannya kepada musik, Maia mulai menulis syair lagu dan puisi. Bahkan, putri pasangan Agus Ibnu Ibad dan Ghairatul Hasanah ini bercita-cita menjadi seorang musisi. Namun, lambat laun, kegemarannya menulis syair lagu dan puisi berkembang menjadi menulis novel. Sayang, kegemarannya ini terbatasi oleh aktivitasnya di lembaga pendidikan formal. Oleh karena itulah, pada saat pendidikan formalnya di Pondok Pesantren Ali Maksum, Yogyakarta, menginjak kelas 2 SMA, Maia memilih pindah ke Qoriyah at Thayibah. Bahkan, dia rela turun kelas menjadi siswa kelas 3 SMP sesuai aturan yang berlaku. “Di sekolah formal selalu ada cap bodoh atau tidak bisa. Padahal, setiap anak punya potensi sendiri-sendiri,” ujarnya. Di sekolah barunya, gadis kelahiran Tingkir pada 20 tahun lalu ini merasa bebas berekspresi. Tanpa bimbingan guru ataupun orang tua, jari jemarinya sudah menelurkan lebih dari tiga novel remaja. Bahkan, penggemar grup musik The Cranbarries dan Peter Pan ini sudah melebarkan sayapnya ke dunia perfilman. Tujuh film sudah berhasil diproduksinya. Siapa sutradaranya? “Saya yang menjadi sutradara dibantu oleh teman-teman yang menjadi aktor dan aktrisnya,” aku siswa kelas 3 SMA yang mengagumi Gus Mus dan Sudjiwo Tejo ini. Dalam menulis novel, remaja cantik yang akan

berulang tahun pada 29 November ini mengaku lebih menyukai tema-tema sosial kemasyarakatan. Tidak tertarik dengan tema politik? “Sebenarnya saya tidak suka tema politik. Tetapi, bagaimanapun saya harus bisa menulisnya (tema politik),” jelasnya. Dalam mencari ide pun, Maia tidak pernah kehabisan ide. ”Kalau melihat dunia, ide tidak akan ada habisnya,” katanya. Ditanya soal rencananya selepas SMA, Maia memilih untuk melanjutkan kuliah di Qariyah at Thayibah dan menambah jumlah novelnya. ”Sempat terbersit keinginan untuk kuliah di IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Tapi setelah berkunjung ke perguruan tinggi, saya jadi ngeri,” tuturnya. Menurutnya, perguruan tinggi formal tetap masih membatasi kebebasan mahasiswa untuk berekspresi. Ok deh neng, kami tunggu karya-karyamu. (bty)


Foto/HB:Ko2

45

ON P U K

39 B H TT S

Rilek’s

Total Hadiah Rp. 300.000,untuk 6 orang pemenang @Rp. 50.000,-

MENDATAR: 5.Manusia pertama 7.Bersemangat 8.Sudah tentu, pasti 11.Hidup berteman 13.Mahkamah Agung (Singk.) 15.Tanpa belokan 17.Tiruan bunyi burung tekukur 18.Keadaan tidak sadar sama sekali 19.Sekadarnya 20.Upacara ibadat utama di gereja Katolik 21.Mempertajam 23.Bunga Uang 25.Sembarangan 27.Sepak Bola di Kota Salatiga 30.Garis lurus yang membatasi suatu bidang 32.Tertib dan rapi 35.Perempuan/Wanita(Singk) 36.Yang paling awal 39.Tanda atau lambang pengganti bilangan 42.Pengolahan zat pada tumbuh-tumbuhan

1

2

3

4

5

7

8

11

12

14

9

16

15

18

KETENTUAN MENEBAK : 1. Jawaban ditulis di Kartu Pos atau lembar tersendiri dengan mencantumkan Kupon TTS HB 39 (bisa foto kopi) kirim ke Redaksi Majalah Hati Beriman, tulis nama dan alamat lengkap. 2. Jawaban diterima Redaksi paling lambat tanggal 28 Desember 2008 3. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Hati Beriman, Vol. 2. No. 6, Desember 2008 4. Akan diundi 6 (enam) orang pemenang masing-masing Rp. 50.000,00 dari sponsor. 5. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi Majalah Hati Beriman dengan menyertakan foto copy identitas diri.

PD. BPR

23

10

13

17

19

20

MENURUN: 1.Uji Coba 2.Tanggap 3.Nyeri pada tulang 4.Pengumpulan 5.Bertanding merebut kemenangan 6.(diulang) Segar bugar(Jawa) 9.Loket tempat membayar dan menerima uang 10.Tamak, Serakah 12.Orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam 14.Bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah 16.Tanggapan indra terhadap rangsangan saraf 21.Fondasi; Dasar 22.Rukum Islam yang terakhir 24.Pola tingkah laku yang bersifat turun temurun 26. Lakilaki(Singk) 27.Orang Tua Laki-laki 28.(dibalik) Universitas Indonesia(Singk ) 29.Sekolah Rakyat(Singk) 31.Matahari(Ing) 33.Indeks Prestasi 34.Makna 37.Hadir 38.Panas yang berasal dari sesuatu yang terbakar 40.Angkutan Umum 41.Poros

6

21

24

22

25

26

27

28

29

30

32

33

35

36

39

40

31

34

37

41

42

PEMENANG TTS HB 38 1. Yunia, SMK Kristen BM. Jl. Tentara Pelajar No.6 Salatiga 2. Ali Muhson, Jl. Merdeka Selatan No.3 Soka Salatiga 3. Hafidz Zaen A., Sokasari Rt 0I/07 Sidorejo Lor Salatiga 4. K u r n i a w a t i , C a n d e n R t 0 3 / 0 7 Kutowinangun Salatiga 5. Nur Hakim, Jl. Dewi Kunti 26 A Grogol Dukuh Salatiga 6. Arifah, Panti Asuhan Putri Aisyiyah, Jl. Imam Bonjol 45A Salatiga

Bank Perkreditan Rakyat

KOTA SALATIGA

Mitra Usaha Sejati Jl. Buksuling Salatiga Telp. (0298) 323001

38

KANTOR CABANG SALATIGA JL. PEMUDA NO. 1 SALATIGA TELP. (0298) 324750, 324751 FAX (0298) 324751 TELEX 22800 BPD SLG IA

Serah terima jabatan Kapolres Salatiga, AKBP Drs. Ahmad Haydar, M.M. kepada AKBP Agus Rohmat, S.I.K, S.H., M.Hum, dilakukan di halaman Mapolres Salatiga.(Foto/HB:Panji).

Lensa

Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda mari kita wujudkan Pemuda Nasionalis, Religius, Bangkit Bersatu Menuju Indonesia Sejahtera IKLAN LAYANAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA INI DISAMPAIKAN OLEH REDAKSI MAJALAH

HATIBERIMAN

Majalah Berita Warga Kota Salatiga

9 771978 579805

ISSN , VO V L

Recommend Documents