TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN,
UJI KOMPETENSI, DAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
BERDASARKAN PERMENPAN DAN RB NO. 26 TAHUN 2016
Yulina Setiawati NN, SH. MM. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Jakarta,1 Februari 2017
TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN 1. Menteri PAN dan RB memberikan kewenangan kepada Instansi Pembina JF untuk mengakses data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada e-Formasi untuk dilakukan validasi. 2. Instansi Pembina JF menyampaikan hasil validasi kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada setiap instansi pengguna kepada Menteri PAN dan RB serta tembusan disampaikan kepada Kepala BKN. 3. Menteri PAN dan RB menetapkan kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada setiap instansi pengguna berdasarkan pertimbangan Kepala BKN dan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. 4. Menteri PAN dan RB menyampaikan hasil penetapan kebutuhan jabatan fungsional per jenjang kepada PPK dengan tembusan Kepala
BKN dan Instansi Pembina JF.
TATA CARA UJI KOMPETENSI 1.
Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan kepada Instansi Pembina JF yang akan diikutsertakan dalam uji kompetensi, dengan melampirkan: a. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
1)
2)
3)
4)
telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya; atau dibebaskan sementara dari jabatannya , karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan / pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
TATA CARA UJI KOMPETENSI 2 b. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; c.
Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
d. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir
yang diduduki. 2. Instansi Pembina JF melakukan verifikasi usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Instansi Pembina JF mengembalikan usulan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pengusul disertai dengan alasan.
TATA CARA UJI KOMPETENSI - 3 4. Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan terdapat kebutuhan untuk jabatan, maka Instansi Pembina JF melakukan pemanggilan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai bidang jabatan fungsional yang akan diduduki. 5. Instansi
Pembina
JF
mengumumkan
hasil
uji
kompetensi. 6. Instansi Pembina JF memberikan sertifikat kepada PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF 1.
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
menyampaikan
usul
pertimbangan
pengangkatan dalam jabatan fungsional kepada Instansi Pembina JF, dengan melampirkan: a.
Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
b.
Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
c.
Fotokopi Sertifikat lulus uji kompetensi; dan
d.
Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2.
Instansi Pembina JF memberikan pertimbangan teknis pengangkatan dalam Jabatan Fungsional yang sudah mencantumkan Angka Kredit sesuai Lampiran I dan II PermenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016, dan
disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul. Bagi PNS daerah tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing.
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF - 2 3. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam Jabatan Fungsional dan diberikan Angka Kredit sesuai pertimbangan teknis instansi pembina JF
4. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menurut wilayah kerja masing-masing untuk diinput dalam database
LAIN-LAIN
A.
B.
Tata cara pelaksanaan penyesuaian/ inpassing dalam jabatan fungsional yang perolehan Angka Kreditnya melalui konversi SKP dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016. Sedangkan ketentuan pemberian angka kredit ditetapkan berdasarkan peraturan instansi pembina Jabatan Fungsional Adapun Jabatan Fungsional yang dimaksud yaitu: 1. Penerjemah 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah 3. Analis Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara 4. Analis Ketahanan Pangan 5. Pelelang 6. Asesor Manajemen Mutu Industri 7. Penyuluh Narkoba 8. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir 9. Pelatih Olahraga 10. Asisten Pelatih Olahraga 11. Arsiparis
S E M O GA B E R M A N FA AT
