Jabatan Fungsional Pustakawan Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 Suharyanto Pustakawan Madya Perpustakaan Nasional RI Suharyanto_m @ yahoo.com -- FB : Suharyanto Mallawa
Abstrak
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional pustakawan merupakan salah satu dari 120 jabatan fungsional yang ada di lingkungan PNS di Indonesia. Jabatan fungsional Pustakawan saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Peraturan tersebut terdiri dari 15 Bab, 46 Pasal dan disertai dengan lampiran rincian kegiatan jabatan fungsional dan angka kreditnya. Terdapat penambahan 3 (tiga) materi baru dalam peraturan menteri tersebut, yaitu; (1) kompetensi, (2) formasi jabatan, dan (3) penurunan jabatan. Perubahan lainnya berkaitan dengan perubahan isi materi dan unsur dan sub unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya dan penetapan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional pustakawan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawan yang meliputi; (1) Pengelolaan pepustakaan, (2) Pelayanan perpustakaan; dan (3) Pengembangan sistem kepustakawanan. Selain tugas pokok pustakawan juga mempunyai tugas dalam pengembangan profesi dan tugas penunjang. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina jabatan fungsional pustakawan mempunyai tugas untuk menyiapkan ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya serta melakukan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.
Kata kunci: Formasi, Jabatan fungsional, kompetensi, Perpustakaan Nasional, pustakawan
1
1. Pendahuluan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (selanjutnya disingkat Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014) mulai diundangkan pada tanggal 4 Maret 2014. Peraturan tersebut merupakan revisi dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Terbitnya Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu ; (1) Memenuhi tuntutan perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme pustakawan; (2) Meningkatan SDM pustakawan yang berbasis komptensi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang menyebutkan Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 2. Jabatan Fungsional Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membagi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas: jabatan admintrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: penyelia, mahir, terampil dan pemula. Istilah yang digunakan untuk jenjang jabatan fungsional pustakawan harus disesuaikan dengan jabatan fungsional terdapat di dalam ASN. Sehingga penyebutannya untuk pustakawan ahli menjadi: Pustakawan ahli utama, Pustakawan ahli madya, Pustakawan ahli muda, Pustakawan ahli pertama. Pustakawan terampil menjadi: pustakawan terampil, pustakawan mahir, dan pustakawan penyelia.
2
3. Jabatan fungsional pustakawan Jabatan fungsional pustakawan merupakan salah satu dari 120 jabatan fungsional yang ada di lingkungan PNS di Indonesia . Jabatan fungsional pustakawan telah diakui oleh pemerintah sejak 26 tahun yang lalu dengan diterbitkannya Kepmenpan Nomor 18 tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, kemudian mengalami beberapa perubahan, yaitu; (1) Kepmenpan Nomor 33 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; (2) Kepmenpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002
tentang Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya; (3) Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Jabatan fungsional pustakawan mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Pustakawan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi; (1) Pengelolaan perpustakaan; (2) Pelayanan perpustakaan, dan (3) Pengembangan sistem kepustakawan. Selain tugas pokok pustakawan juga mempunyai tugas lain, yaitu ; pengembangan profesi dan tugas penunjang.
4. Pokok Materi Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 terdiri dari 15 Bab dan 46 Pasal. Peraturan tersebut juga disertai dengan 2 (dua) lampiram, yaitu; Lampiran I: Rincian kegiatan jabatan fungsional Pustakawan tingkat terampil dan angka kreditnya; Lampiran II Rincian kegiatan jabatan fungsional Pustakawan tingkat ahli dan angka kreditnya. Lampiran tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmenpan nomor 132 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
3
Berikut ini uraian materi Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 yang dituangkan dalam bentuk Tabel.
Tabel 1. Materi Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014
Bab
Materi
I
Ketentuan Umum
II
Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok
III IV V VI VII VIII
Bagian
Pasal
-
1
Kesatu Rumpun Jabatan Kedua Kedudukan
2
Ketiga Tugas Pokok
4
3
Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang Unsur Dan Sub Unsur Kegiatan
5 dan 6
Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai dalam Pemberian Angka Kredit Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
9-18
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, dan Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
7 8
19 Kesatu pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit Kedua Tim Penilai Ketiga Pejabat yang Mengusulkan penetapan angka kredit
20
21-26 27-28
IX
Pengangkatan dalam Jabatan
X
Kompetensi
33
XI
Formasi
34
XII
Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kesatu Kembali, dan Pemberhentian Dari Jabatan Pembebasan sementara Kedua Pengangkatan kembali, Ketiga Pemberhentian dari jabatan
35
29-32
4
36 37 dan 38
XIII
Penurunan Jabatan
XIV
Ketentuan Lain-Lain
40-42
XV
Ketentuan Penutup
43-46
39
Lampiran 1 Lampiran 2
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 terdiri dari 15 Bab dan 46 Pasal. Terdapat 3 (tiga) materi yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu materi pada: a. Bab II: Rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok, b. Bab VIII: Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit. c. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Tabel 1 di atas juga menunjukkan materi yang paling banyak dibahas adalah materi pada: a.
Bab VI Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari 8 pasal yaitu pasal 9-18
b. Bab VIII Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit terdiri dari 8 pasal yaitu pasal 20-28.
5. Revisi Materi Perubahan yang mendasar pada Permenpan nomor 9 tahun 2014, yaitu adanya penambahan 3 materi baru tentang kompetensi, formasi, dan penurunan jabatan.
5.1 Kompetensi Kompetensi pustakawan diatur di dalam Bab X Kompetensi, pasal 33 menyebutkan bahwa: (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi; (2) Dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi pustakawan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 35 ayat 1 bahwa Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
5
Dari uraian tersebut di atas sangatlah jelas bahwa pustakawan dalam melaksanakan tugas disyaratakan sebagai berikut : (1) Memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan (2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi (3) Memiliki sertifikat kompetensi Sedangkan sertifikasi kompetensi pustakawan adalah proses pemberian sertifikat kompetensi pustakawan kepada pustakawan yang telah memenuhi standar kerja perpustakaan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional bidang Perpustakaan (SKKNI bidang Perpustakaan). 5.2 Formasi Formasi pustakawan diatur dalam Bab XI Formasi, Pasal 34 : (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BadanKepegawaian Negara. b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masingmasing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan didasarkan pada indikator, antara lain: a. jumlah Koleksi Perpustakaan ; b. jumlah Pemustaka; c. jumlah jenis layanan; dan d. luas wilayah layanan. (3) Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja
6
5.3 Penurunan jabatan Penurunan jabatan pustakawan diatur dalam Bab XIII Penurunan jabatan Pasal 39 : (1) Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
Perubahan isi materi Permenpan nomor 9 tahun 2014 lainnya diantaranya berkaitan dengan; (1) Instansi pembina dan tugas instansi pembina; (2) Tugas pokok pustakawan, unsur dan sub unsur kegiatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya dan penetapan Angka Kreditnya; (3) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;. (4) Tim penilai; (5) Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit; (6) Pengangkatan dalam jabatan; (7) Pengangkatan kembali
6. Tugas Pokok Pustakawan Tugas pokok pustakawan diatur pada Bab II, bagian ketiga, pasal 4. Tugas pokok pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi; (1) Pengelolaan Perpustakaan Kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. (2) Pelayanan Perpustakaan Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. (3) Pengembangan Sistem Kepustakawanan Pengembangan Sistem Kepustakawanan pustakawan tingkat ahli meliputi kegiatan menyempurnakan sistem Kepustakawanan yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan.
7
Pengembangan Sistem Kepustakawanan pustakawan tingkat terampil meliputi kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi sosialisasi dan promosi perpustakaan.
Berikut ini Uraian Unsur dan sub unsur kegiatan pustakawan yang dituangkan dalam bentuk tabel.
Tabel 2 Unsur dan sub unsur Kegiatan Pustakawan
NO.
Unsur
Sub Unsur
Keterangan
1
Pendidikan
1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2. Diklat fungsional/ teknis di Bidang Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3. Diklat Prajabatan.
2
Pengelolaan Perpustakaan
3.
Pelayanan Perpustakaan
1. Perencanaan penyelenggaraan Tugas pokok kegiatan perpustakaan; dan 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. 1. Pelayanan teknis; dan Tugas pokok 2. Pelayanan pemustaka. 1. Pengkajian Kepustakawanan; 2. Pengembangan Kepustakawanan; 3. Penganalisisan/ pengkritisian Karya Kepustakawanan; dan 4. Penelaahan Pengembangan Sistem Kepustakawanan
4.
Pengembangan
Sistem
Kepustakawanan
Pengembangan Kepustakawanan 1. Sosialisasi perpustakaan 2. Promosi perpustakaan
Diklat Prajabatan merupakan sub unsur tambahan yang baru.
Tugas pokok Tingkat Ahli
Tugas pokok Tingkat Terampilan
5
Pengembangan profesi
1. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan; 8
Semua jenjang
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahanbahan lain bidang Kepustakawanan ; dan 3. Penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pustakawan 6
Penunjang tugas Pustakawan
1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan; 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan; 3. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi; 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai; 5. Perolehan Penghargaan / Tanda Jasa; dan 6. Perolehan gelar / ijazah kesarjanaan lainnya.
Semua jenjang
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa ada 6 (enam) unsur kegiatan pustakawan yang dibagi menjadi 5 unsur utama dan 1 unsur penunjang. Di dalam 5 unsur utama terdapat 3 unsur sebagai tugas pokok pustakawan. Tugas pokok pustakawan dalam hal pengembangan sistem kepustakawan untuk pustakwan ahli dan pustakawan tingkat terampil mempunyai sub unsur yang berbeda dimana pustakawan tingkat terampil hanya mempunyai sub unsur Pengembangan Kepustakawanan dengan kegiatan meliputi; sosialisasi perpustakaan
dan
promosi perpustakaan. Unsur dan sub unsur kegiatan pustakawan tersebut dibagi lagi menjadi rincian kegiatan pustakawan berdasarkan jenjang jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Bab VI, pasal 9, ayat 1 dan 2. Sedangkan untuk penilian angka kreditnya diatur dalam lampiran 1 dan lampiaran 2 dalam peraturan tersebut.
7. Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina Instansi pembina jabatan fungsional pustakawan adalah Perpustakaan Nasional sebagaimana diatur dalam Bab III pasal 5 dan tugas instansi pembina diatur dalam pasal 6. Berkaitan dengan terbitnya Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 maka Perpustakaan Nasional mempunyai tugas: 9
(1) Menyusun Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala
Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (2) Menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. (3) Melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya. (4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan.
8. Penutup (1) Berdasarkan ketentuan pada BAB XV pasal 44 Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 terdiri dari 15 Bab, 46 Pasal dan disertai dengan 2 (dua) lampiran, yaitu; Lampiran I: Rincian kegiatan jabatan fungsional Pustakawan tingkat terampil dan angka kreditnya; Lampiran II Rincian kegiatan jabatan fungsional Pustakawan tingkat ahli dan angka kreditnya. (3) Perubahan yang mendasar pada Permenpan nomor penambahan
9 tahun 2014, yaitu
adanya
3 materi baru tentang kompetensi, formasi, dan penurunan jabatan.
Perubahan lainnya diantaranya berkaitan dengan; Tugas pokok pustakawan, unsur dan sub unsur kegiatan yang dapat dinilai Angka
Kreditnya dan penetapan Angka
Kreditnya; Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; Pengangkatan dalam jabatan; Pengangkatan kembali ke dalam jabatan pustakawan
10
Daftar Istilah
Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Kompetensi pustakawan diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi, yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok Kompetensi Khusus. Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Pengembangan Sistem Kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem Kepustakawanan yang meliputi pengkajian Kepustakawanan, pengembangan Kepustakawanan, penganalisisan/pengkritisian karya Kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem Kepustakawanan. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pustakawan.
11
Daftar pustaka
Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2012). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, hiburan dan perorangan lainnya bidang perpustakaan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jakarta : Perpustakaan Nasional Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional. Indonesia. Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. (2002). Keptusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12.2002 Tentang Jabatan fungsional dan angka kreditnya. Suharyanto. (2014). Glosarium istilah perpustakaan. Kediri, Jawa Timur : Fam Publishing Suharyanto. (2013). Kemandirian pustakawan dalam pelaksanaan tugas. Makalah pada Makalah disampaikan pada Rakerpus dan Seminar Ilmiah IPI, 1-3 Oktober 2013 di Banjarmasin Titiek Kismiati. (2011). Kesiapan sertifikasi pustakawan. Media Pustakawan. Vol. 18, No.3-4. hlm. 13-18 tahun 2011
©14/10/2014 12
