INOVASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

INOVASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Ir. M. Saiful Imam, MM. Mantan Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk email: [email protected]; [email protected]

ABSTRAK Pada makalah ini akan dipaparkan mengenai inovasi birokrasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Pembahasan masalah ini difokuskan pada persoalan skema kerjasama pemerintah dan swasta, kendala-kendala yang dihadapi baik dari pihak swasta maupun pemerintah, serta solusi untuk mengatasinya. Inovasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan segala macam hambatan dan diskriminasi sehingga dapat mempermudah partisipasi sektor swasta, guna mempercepat laju pembangunan infrastruktur. Kata kunci : Inovasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Skema Kerjasama

1.

PENDAHULUAN

Namun, realisasi percepatan infrastruktur tentu tidak mudah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan infrastruktur ini adalah kondisi birokrasi. Percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan jika pemerintah mengubah pola dan mental kerja birokrasi. Selama ini, birokrasi merupakan faktor utama yang menghambat pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan sangat lambat karena bangsa kita mengalami kesulitan finansial. Krisis moneter yang berlangsung cukup lama mengakibatkan tidak banyak infrastruktur yang dibangun, bahkan banyak infrastruktur yang kurang terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan karena anggaran yang ada harus diprioritaskan untuk mengatasi krisis.

Di sisi lain, pemerintah juga terkesan kurang serius dalam menggulirkan pembangunan infrastruktur ini. Pemerintah seolah tidak memiliki skala prioritas menyangkut pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Kini, ketika badai krisis sudah mulai berlalu dan Indonesia sudah mulai pulih dari krisis, dengan indikator makro ekonomi mulai membaik, maka sudah seharusnya pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai digiatkan kembali.

Dalam percepatan pembangunan pemerintah seharusnya memberikan prioritas pada : (i) peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal; (ii) peningkatan peran infrastruktur dalam mendukung daya saing sektor riil; serta (iii) peningkatan investasi swasta dalam proyekproyek infrastruktur.

Percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting karena bangunan infrastruktur dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kesenjangan wilayah dan perbaikan lingkungan permukiman dan kawasan. Dukungan layanan infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan investasi dan kemudahan mobilitas barang dan jasa.

Oleh karena itu, wacana pentingnya inovasi birokrasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan. Namun, pada kesempatan ini hanya difokuskan pada persoalan skema kerjasama pemerintah dan swasta, kendalakendala yang dihadapi baik dari pihak swasta maupun pemerintah, serta solusi untuk mengatasinya.

Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga dapat mengatasi ancaman bencana alam. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang terkait dengan sector pertanian dan keairan akan dapat bencana banjir dan tanah longsor.

ISBN No. 978-979-18342-0-9

12

Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

2.

BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sebelum membahas mengenai permasalahan kerjasama pemerintah dan swasta, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu bidangbidang dalam pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius, diantaranya : - Toll Road - Pelabuhan - Air Port - Air Minum - Power Plant - Public Transport

Pembangunan infrastruktur air minum atau air bersih sangat mendesak terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena ketersedian air bersih di wilayah perkotaan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, pemerintah mengatur pola penyediaan air baku. Pola pengembangan penyediaan air baku yang diprogramkan Ditjen SDA meliputi penyediaan air baku untuk keperluan domestik, perkotaan serta industri. Khusus untuk dukungan penyediaan air baku perdesaan, lebih difokuskan pada penyediaan air baku rumah tangga. Fokusnya adalah pada daerah yang rawan kekeringan, daerah pengembangan rawa, pulau‐pulau kecil serta kawasan terpencil, juga daerah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur jalan tol (toll road) penting untuk memperlancar arus lalu lintas. Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan mengingat sudah banyak ruas jalan non-toll yang kapasitasnya sudah tidak mampu menampung volume kendaraan yang melewatinya. Percepatan pembangunan infrastruktur ini perlu diprioritaskan pada daerah-daerah yang kondisi lalu-lintasnya padat.

Infrastruktur power plant dan public transport juga tidak kalah pentingnya. Pembangungan infrastruktur ini perlu dipercepat mengingat tingkat kebutuhannya sudah sangat mendesak. Kondisi eksisting infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan ideal. Krisis energi dan buruknya layanan angkutan publik memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut perlu diprioritaskan.

Percepatan pembangunan jalan tol bukan berarti melupakan jalan non-tol. Saat ini, pemerintah terkesan lupa bahwa pembangunan jalan non-tol juga merupakan kewajiban yang semestinya tidak diabaikan. Terlebih, dibanding jalan tol, peran jalan non-tol terutama di daerah-daerah di luar Jawa lebih menentukan dalam menggelorakan kegiatan ekonomi. Hal ini karena, jalan tol lebih banyak memberi dampak terhadap kegiatan ekonomi di perkotaan. Jelasnya, jalan tol memang lebih banyak merupakan kebutuhan masyarakat perkotaan. Namun, jika pembangunan jalan non-tol terus diabaikan, potensi-potensi ekonomi daerah sulit sekali terangkat. Ini jelas bisa makin memperlebar kesenjangan ekonomi desa dan kota dengan segala implikasinya yang tidak sehat secara sosial, ekonomi maupun politik.

3.

Salah satu yang menjadi faktor penyebab lambatnya laju pembangunan infrastruktur adalah permasalahan pembiayaan. Dukungan pembiayaan dari pihak perbankan acapkali dirasakan kurang memadai. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah pusat tidak memiliki koordinasi yang terintegrasi dengan pihak swasta, BUMN, perbankan, dan jajaran pemda dalam merealisasikan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Infrastruktur pelabuhan diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Begitu pula, dengan infrastruktur air port (bandar udara). Percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memperlacar arus penumpang dan barang antar berbagai

ISBN No. 978-979-18342-0-9

SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

Koordinasi diantara seluruh stakeholders yang terkait sangat diperlukan demi kalancaran pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur

13

Ir. M. Saiful Imam, MM

didasarkan pada Public Private Partnership,

seperti pada Gambar 1 berikut.

1. Hak Konsesi 2. Penjaminan/Insentive

PEMERINTAH

Perjanjian Kerjasama (Concession Agreement)

SWASTA

1. Proyek 2. Pelayanan 3. Pajak, dll.

Gambar 1. Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Gambar tersebut diatas memperlihatkan hubungan kerjasama yang perlu dijalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama tersebut harus memiliki payung hukum yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama (concession agreement), yang tentunya mengikat diantara keduanya. Dalam perjanjian tersebut diatur hubungan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam rangka penyediaan / pembangunan proyek dengan pelayanannya kepada masyarakat atas biaya swasta.

disepakati) untuk memperoleh penggantian atas biaya investasi swasta beserta bunga dan pendapatannya melalui pembayaran atas penggunaan oleh publik atas proyek swasta tersebut. Hak konsesi bisa dalam bentuk BOT (Build Operate & Transfer) dan BOO (Build Operate & Operation). Disamping hak konsesi, juga ada jaminan yang diberikan pemerintah kepada swasta / investor agar ada kepastian pengembalian atas investasi tersebut. Jaminan yang dapat diberikan dapat berupa : insentive Pajak; pemanfaatan lahan-lahan / asset-aset pemerintah; jaminan jumlah penumpang (ridership guarantee); jaminan beda kurs (currency risk guarantee); jaminan pembayaran utang (payment guarantee); jaminan pajak kendaraan (ERP guarantee);

Sebagai kompensi, pihak swasta mendapatkan hak konsesi dan penjaminan (insentive) dari pihak pemerintah. Pemerintah memberikan hak konsesi selama 30 tahun, 40 tahun dst (sesuai yang

ISBN No. 978-979-18342-0-9

14

Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

dan jaminan guarantee).

country

risk

(sovereign

e. Pemerintah lebih suka memberi fasilitas bagi investor yang melakukan explorasi sumber daya alam daripada kepada investor infrastruktur. f. Adanya arogansi perilaku birokrasi. g. Pelaku birokrasi yang kurang kompetensi. h. Pertimbangan popularitas lebih besar dibanding keberhasilan proyek. i. Ketakutan birokrasi dalam mengambil keputusan akibat kegiatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). j. Pola pikir birokrat terhadap penyediaan infrastruktur yang cenderung : - Mempersulit pemberian jaminan - Tidak proaktive mencari investor infrastruktur - Enggan melepaskan pembangunan infrastruktur kepada investor dengan biaya yang ditanggung pemerintah lebih murah. - Kurang menyadari, bila ada pembangunan infrastruktur oleh investor, maka : o Pemerintah memperoleh pajak o Pemerintah memperoleh pertumbuhan ekonomi o Pemerintah memperoleh kesempatan kerja k. Enggan memberikan insentive pajak sebagai stimulator agar swasta mau membangun infrastruktur antara lain : - tax holiday - divert payment

Pihak swasta menyediakan / membangun proyek yang diperjanjikan. Pihak swasta juga menyediakan / memberikan pelayanan melalui proyek kepada publik dengan menggunakan tarif tertentu, sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Disamping itu, pihak swasta berkewajikan membayar pajak kepada pemerintah.

4.

KENDALA-KENDALA YANG TERJADI DARI PIHAK SWASTA

Realisasi pembangunan infrastruktur acapkali menemui beberapa kendala. Beberapa kendala yang biasanya muncul dari pihak swasta, diantaranya : a. Seringkali, swasta yang berminat adalah makelar / broker yang akan menjual hak konsesinya b. Akses pendanaan dalam negeri / rupiah yang sangat mahal. Bila menggunakan bank-bank LN mereka hanya memberikan kepada investor-investor dari negaranegara dimana Bank berasal c. Regulasi yang ada di Indonesia yang banyak benturan-benturan peraturan sehingga menimbulkan resiko yang tidak jelas dari swasta.

5.

KENDALA-KENDALA YANG TERJADI DARI PEMERINTAH

6.

Beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur yang biasanya muncul dari pihak pemerintah, diantaranya : a. Birokrasi yang berjalan lambat b. Regulasi yang tidak komprehensi dalam mendukung investasi swasta bidang infrastruktur. Misal ada Perpres 67/2006, namun tidak dilengkapi dengan aturan yang jelas mengenai guarantee dan dukungan pemerintah kepada investor. c. Pola pikir birokrasi yang cenderung curiga dengan swasta/ investor sebagai perusahaan yang cuma cari untung. d. Ada keengganan untuk meniru praktekpraktek luar negeri yang berhasil meningkatkan investasi infrastruktur melalui pemberian jaminan kepada pihak investor.

ISBN No. 978-979-18342-0-9

SOLUSI MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Mencermati banyaknya kendala yang dihadapi baik dari perspektif pihak swasta maupun pemerintah maka diperlukan solusi untuk mengatasinya. Beberapa solusi untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain : a. Guna menghindari calo-calo / broker tender investasi, pemerintah harus mempunyai persyaratan tender yang berkualitas internasional serta kriteria pemenang tender harus memastikan bahwa investor terdiri atas konsorsium yang kuat, guna mendukung pelaksanaan investasi b. Memperbanyak keterlibatan bank-bank dalam negeri (yang cost nya sangat

15

Ir. M. Saiful Imam, MM

mahal) melalui pemberian intensive bunga bank atau perjanjian pinjaman c. Pemerintah mengeluarkan sharing risk regulation bagi pembangunan infrastruktur d. Badan yang menangani percepatan pembangunan inftrastruktur harus didukung oleh tenaga-tenaga profesional dan mampu menanggulangi hambatanhambatan regulasi, serta didukung oleh aturan-aturan yang jelas dan mudah dalam pemberian dukungan pemerintah bagi pembangunan infrastruktur e. Segera dilakukan deregulasi yang mengutamakan dukungan terhadap investasi swasta pada proyek-proyek infrastruktur.

7.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada panitia Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Perkotaan 2008 yang telah mengundang kami sebagai keynote speaker dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam seminar tersebut. 8.

DAFTAR ACUAN

Kepres 81/2001 tentang Komite kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Permenkeu 38/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan risko atas penyediaan infrastruktur Perpres 42/2005 tentang Komite kebijakan penyediaan infrastruktur Perpres 65/2006 tentang pertanahan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur RAPBN 2008, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Jika inovasi birokrasi tersebut dilaksanakan diharapkan dapat menghilangkan segala macam hambatan dan diskriminasi sehingga dapat mempermudah partisipasi sektor swasta. Partisipasi sektor swasta ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

ISBN No. 978-979-18342-0-9

UCAPAN TERIMA KASIH

16