UMUM
Megawati:
Pentingkan Kebutuhan Dalam Negeri Pemerintah sepertinya lebih mementingkan ekspor dibandingkan dengan terlebih dulu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Megawati Soekarnoputri
I
ndonesia yang kaya akan sumber daya alam, ternyata malah besar pula impornya. Pemerintah agaknya mementingkan ekspor dari pada memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih dahulu. Hal itu menjadi kritik utama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Seminar bertajuk Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang atau Ancaman yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini. Megawati menyatakan ketidaksetujuannya atas impor pangan yang makin meningkat, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekspor. Seharusnya, pemerintah lebih memperhatikan pada peningkatan produksi dan pasokan pangan di dalam negeri. “Resep apa yang harus dilakukan ketika menghadapi krisis, apa harus impor? Resep dunia dari antahberantah itu,” kritik mantan presiden itu. Dia menambahkan jika stok pangan turun, untuk mengisinya tentu membutuhkan waktu. Jika itu terjadi, harga akan naik. Untuk mengatasinya, dilakukan impor, sementara ekspor pangan dijalankan. “Kalau saja pemerintah fokus pada peningkatan produksi dan pasokan pangan untuk mementingkan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, tak perlu banyak mendatangkan pangan dari luar negeri atau impor pangan.” Megawati menyatakan bahwa dirinya tidak antiekspor. Namun, dia hanya ingin pemerintah mencukupi terlebih dahulu kebutuhan pangan di
62
OKTOBER 2011
dalam negeri. Jika ada kelebihannya baru diekspor. “Saya bukan antiekspor, akan tetapi isi dulu perut kita di sini, di dalam, isi dulu kebutuhan dalam negeri sendiri,” tukasnya. Hal yang sama juga terjadi pada
Hendri Saparini
istimewa
komoditas gas. Sewaktu menjadi presiden, dia mengaku selalu mementingkan kebutuhan dalam negeri dari pada ekspor. “Saya pernah bilang sama Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk kebutuhan dalam negeri cukup nggak? Cukup, Bu. Kalau cukup, sisanya baru diekspor,” ungkapnya. Terkait dengan masalah pangan, ekonom Hendri Saparini mengemukakan hal senada. Menurut dia, kalau bisa menguasai pangan, sebenarnya Indonesia juga bisa menguasai pasar pangan dunia, tidak hanya untuk di dalam negeri. Hanya saja, pemerintah lebih memilih mekanisme pasar sehingga harga beras
juga ditentukan oleh pasar. Hendri Saparini berharap pemerintah menerapkan strategi ekonomi yang betul-betul sesuai dengan kondisi masyarakat. “Sangat tergantung terhadap haluan ekonomi kita. Ekonomi itu adalah ilmu sosial yang tidak terlepas dengan ilmu sosiologi, tidak terlepas dengan ilmu antropologi. Artinya, dalam kita membuat sebuah kebijakan ekonomi tentu harus memperhatikan bagaimana struktur masyarakat kita. Bagaimana kemampuan masyarakat kita. Pada dasarnya ekonomi itu bukan masalah teknis, tetapi menyelesaikan bagaimana solusi masalah pokok saat ini,” paparnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa kondisi ekonomi akan kondusif jika keamanan, kepastian hukum, dan kestabilan politik tercipta. Selain itu, iklim investasi akan berjalan baik jika ditunjang infrastruktur yang memadai. Saat ini, pihaknya menyoroti masalah infrastruktur yang dirasa kurang memadai. Sementara APBN sendiri lebih banyak digunakan untuk belanja rutin. Hal yang sama juga dengan pemerintah daerah. Padahal jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur dioptimalkan, roda ekonomi akan berjalan dengan baik. Sofjan juga menyayangkan produk luar negeri yang banyak beredar di Indonesia. Hal ini mengakibatkan produsen lokal tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri, khususnya produk dari China. and Warta BPK
UMUM Pengusaha Indonesia ternyata termasuk yang kerap melakukan suap dalam menjalankan bisnis di luar negeri. Pebisnis Belanda, Swiss, Belgia, Jerman, dan Jepang yang terendah dalam hal suap menyuap.
Pebisnis Indonesia Kerap Menyuap
K
ajian terbaru Transparansi Internasional Indonesia (TII) tentang Indeks Pembayar Suap (Bribery Payers Index— BPI) menempatkan Indonesia dalam urutan ke-25 dari 28 negara yang disurvei terkait dengan suap-menyuap dalam berbisnis. Artinya, pengusaha Indonesia termasuk rajin menyuap ketika berbisnis di luar negeri. Setelah Indonesia, berturut-turut Meksiko, China, dan Rusia di urutan ke-28. Dalam kajian TII tersebut masingmasing negara diberi skor. Indonesia dengan indeks 7,1, Meksiko 7,0, China 6,5 dan Rusia 6,1. Semakin rendah indeks, berarti semakin sering sogokan digunakan untuk melancarkan usaha. Adapun lima negara teratas yang rendah melakukan suap adalah Belanda dengan indeks 8,8 berada di urutan pertama, selanjutnya, Swiss (8,8), Belgia (8,7), Jerman (8,6), dan Jepang (8,6). Artinya, pengusahapengusaha di negara itu hampir tidak pernah melakukan penyuapan saat berbisnis di negara lain. Survei juga mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun dari 28 negara yang tidak melakukan suap saat menjalankan bisnisnya. Bribe Payer Index merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia, dengan total rasio foreign direct investment dan
Warta BPK
ekspor global sebesar 78%. Negara yang terpilih untuk disurvei BPI 2011 didasarkan atas empat kriteria. Pertama, keterbukaan perdagangan diukur dengan arus keluar FDI ditambah ekspor. Kedua, komparabilitas data. Ketiga, status keanggotaan dalam G-20. Keempat, signifikansi perdagangan. Survei BPI melibatkan 3.016 eksekutif bisnis yang tersebar di 30 negara di seluruh dunia. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal TII Luky Djani, BPI 2011 memotret praktek suap yang dilakukan pelaku usaha terhadap penyelenggara negara di luar negara domisili kelompok usaha tersebut. Responden dari survei ini adalah pelaku bisnis dari 28 negara terpilih. Para responden diminta untuk memberikan penilaian tentang seberapa sering mereka melakukan suap di negara-negara di
mana responden tersebut memiliki hubungan bisnis. Rentang penilaian antara 0-10. Negara yang mencetak nilai maksimum 10 berarti bahwa perusahaan-perusahaan dari negara tersebut tidak pernah melakukan suap, sebaliknya jika negara tersebut mencetak nilai 0 berarti perusahaan dari negara tersebut selalu selalu melakukan suap. Manajer Departemen Tata Kelola Ekonomi TII Franky Simanjuntak menambahkan berdasarkan Global Competitiveness Report (2011-2012), korupsi dilaporkan menjadi faktor yang paling menghambat penyelenggaraan bisnis di Indonesia. “Korupsi memiliki nilai sebesar 15,4 pada 2011. Nilai tersebut naik 11,2 poin dari 2007 yang hanya sebesar 4,2. Kenaikan itu menempatkan korupsi OKTOBER 2011
63
UMUM pada peringkat paling buruk, dari 14 faktor yang paling menghambat bisnis di Indonesia,” ujarnya. Hasil kajian tersebut, lanjutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah saat berhubungan dengan pengusaha dari negara dengan indeks BPI rendah seperti Rusia dan China. “Dengan mengetahui indeksnya, pemerintah bisa berhati-hati,” jelasnya. Di sisi lain, karena skor Indonesia rendah, harus juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena ada kemungkinan pengusaha Indonesia juga menjadi tidak dipercaya.
Suap per Sektor Dalam siaran pers yang disampaikan TII, praktik suap yang terjadi pada beberapa sektor usaha tertentu. Praktek suap yang dilakukan oleh pengusaha paling banyak dilakukan di sektor-sektor pekerjaan umum dan konstruksi dengan skor sebesar 5.3 (dari rata-rata 6.6). Berdasarkan jenis tindak pidana korupsi berbentuk suap memiliki peringkat paling tinggi kedua setelah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan persentase sebesar 29% (Laporan Tahunan KPK, 2010). Di saat yang sama estimasi FDI yang masuk di Indonesia mencapai 32.20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (World Factbook, 2011). Angka
Daftar negara dengan Indeks Anti Penyuapan Tertinggi 1. Belanda 2. Swiss 3. Belgia 4. Jerman 5. Jepang 6. Australia 7. Kanada 8. Singapura 9. Inggris 10. Amerika 11. Prancis 12. Spanyol 13. Korea Selatan 14. Brasil 15. Hong Kong 16. Italia 17. Malaysia 18. Afrika Selatan 19. Taiwan 20. India 21. Turki 22. Saudi Arabia 23. Argentina 24. Uni Emirat Arab 25. Indonesia 26. Meksiko 27. China 28. Rusia
64
OKTOBER 2011
8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.3 8.3 8.1 8.0 8.0 7.9 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.1 7.0 6.5 6.1
ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-14 negara-negara penerima investasi terbesar di dunia. Sayangnya, potensi masuknya investasi asing yang relatif besar ini tidak diikuti dengan kemudahan berusaha di Indonesia. Berdasarkan Doing Business (DB, 2011) peringkat kemudahan berusaha Indonesia turun dua peringkat dari tahun 2011 dan menduduki posisi 129. Tingginya BPI 2011 Indonesia mengindikasikan bahwa praktek bisnis di Indonesia relatif berpotensi biaya tinggi akibat seringnya pengusaha melakukan suap. Kombinasi antara peningkatan peringkat kompetisi global dan penurunan kemudahan berusaha memungkinkan naiknya permintaan atau penawaran atas praktik suap di Indonesia. dr
Urutan Sektor Nilai * 1. Pertanian 7.1 2. Manufaktur 7.1 3. Penerbangan Sipil 7.0 7.0 4. Teknologi Informasi 5. Perbangkan Keuangan 6.9 6.9 6. Kehutanan 7. Pelayanan Konsumen 6.8 6.7 8. Telekomunikasi 9. Transportasi 6.7 10. Militer 6.6 11. Perikanan 6.6 6.5 12. Manufaktur berat 13. Farmasi dan Kesehatan 6.4 14. Energi 6.4 15. Pertambangan 6.3 16. Minyak dan Gas 6.2 17. Properti 6.1 18. Jaringan utilitas 6.1 19. Konstruksi 6.6 Sumber : Diolah • Penilaian diperoleh dari bagaimana para pebisnis sektor-sektor tersebut merespons permintaan suap. Nilai tertinggi (10) berarti tidak pernah menjadi lahan penyuapan. Nilai 0 berarti menjadi lahan basah para penyuap. Warta BPK
UMUM
Indeks Pembangunan Manusia RI Jeblok Pemerintah mengakui indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal. Sektor kewirausahan dinilai mendesak diperbaiki ketimbang pembangunan manusia.
Edy Putra Irawady
U
nited Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan IPM Indonesia hanya 0,617. Angka ini merosot ke posisi ke-124 dari 187 negara, dari tahun lalu peringkat ke-108 dari 169 negara. IPM merupakan ukuran kesuksesan pembangunan suatu bangsa dengan melihat tiga indikator utama, yakni pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. “IPM masih lack behind (karena) kami fokus ke pelayanan publik. Setelah itu baru kepada human
Warta BPK
capital,” kata Deputi Industri dan Perdagangan Kementerian Perekonomian Edy Putra Irawady, belum lama ini. Selain itu, kata dia, pemerintah masih berfokus meningkatkan sektor ekonomi kewirausahaan. Sektor ini dinilai mendesak diperbaiki ketimbang pembangunan manusia. “Pokoknya investasi di sektor pelayanan publik itu paling pokok,” kata Eddy seperti dikutip Tempo. Dengan peringkat 124 ini, Indonesia menempati urutan keenam di Asean dengan indeks 0,617. Posisi
itu di bawah Singapura, peringkat ke-26 (0,866), Brunei urutan ke-33 (0,838), Malaysia, peringkat ke-61 (0,761), Thailand urutan ke-103 (0,682), dan Filipina peringkat ke-112 (0,644). Posisi Indonesia hanya lebih baik ketimbang Vietnam, yang berada di urutan ke-128 (0,583); Laos, posisi ke138 (0,524); Kamboja, urutan ke-139 (0,523); dan Myanmar, peringkat ke149 (0,483). Salah satu indikator penurunan indeks adalah rata-rata lama bersekolah orang Indonesia hanya 5,8 tahun. Penurunan ini diakui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Namun, dia menolak disebut gagal. “Karena bidang kesehatan dan pendapatan per kapita mengalami kemajuan.” Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Wynandin Imawan mengatakan data UNDP tentang indeks pembangunan manusia kontroversial. “Metodenya diubah sejak tahun lalu, kontroversial karena banyak diprotes negara-negara.” Dia membantah penilaian bahwa lama sekolah penduduk Indonesia hanya 5,8 tahun. Data BPS tahun lalu menunjukkan lama sekolah orang Indonesia mencapai 8 tahun. “Pada 2007 saja sudah 6 tahun.” Wynandin justru mempertanyakan pengukuran UNDP atas indeks pembangunan tersebut. Sebab, menurut hitungan BPS, indeks pembangunan manusia pada kisaran 0,760. “Kami optimistis pada 2014 mencapai 0,800.” Bantahan penurunan indeks pendidikan juga dikemukakan Staf Ahli Menteri Pendidikan, Taufik Hanafi. Menurut dia peringkat Indonesia bukan melorot, melainkan karena jumlah negara diubah. “Pada OKTOBER 2011
65
UMUM 2010 negara yang ikut 169. Tahun ini ada 187 negara.” Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan salah satu penyebab penurunan indeks adalah masalah pendapatan. Saat ini pendapatan per kapita di atas US$ 3.000. “Ini merupakan kemajuan hebat dibanding krisis 1998 di bawah US$ 1.000,” ujarnya. “Tapi pencapaian ini masih kalah cepat dibanding negara-negara tetangga.” Anggota Komisi Keuangan DPR Kemal Azis Stamboel menilai penurunan peringkat IPM harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Sektor pendidikan menjadi titik terlemah pembangunan manusia Indonesia,” ujarnya. Dia menyatakan prihatin karena anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. “Tahun ini tercatat Rp 246 triliun. Kemerosotan IPM ini harus dievaluasi secara serius.” Menurut Wikipedia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Terus Meningkat Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi mengatakan, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan. Walau pun, dalam laporan UNDP peringkat Indonesia melorot ke peringkat 124. Dia mengungkapkan, pada 2010 IPM Indonesia berada di peringkat 108, dan pada tahun ini melorot ke peringkat 124. Hal itu terjadi karena ada jumlah negara yang masuk dalam penghitungan meningkat, dari 169 negara (2010), menjadi 187 negara (2011). Menurut dia, negara yang masuk dalam perhitungan UNDP selalu berubah karena terkait dengan ketersediaan data. Indonesia sendiri sudah bergabung sejak tahun 1980-an. “Dinamika jumlah negara dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan. Termasuk jika metodologinya berubah, karena harus menyajikan data yang berbeda,” kata Taufik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, seperti dimuat Kompas.com. Dia menjelaskan ada tiga hal yang menjadi indikator dalam penghitungan IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (pendapatan perkapita). Tahun 2011, persentase indeks kesehatan penduduk Indonesia mencapai 0,779%, pendidikan 0,584%, dan ekonomi 0,518%. “Untuk mengukur IPM, kita perlu tiga komponen ini,” ujarnya. Menurut dia, jika IPM semakin baik, secara otomatis sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga semakin baik. “Jadi jika ada yang bilang SDM kita merosot itu tidak sesuai dengan data UNDP. Seharusnya yang harus kita perhatikan bukanlah peringkat, tetapi percepatan pembangunan manusianya,” kata Taufik. aiz
66
OKTOBER 2011
E
mpat BUMN akan menjalani audit laporan keuangan dan penempatan dana, menyusul keputusan sidang paripurna DPR, akhir Oktober lalu. Sidang memutuskan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Sistem Jaminan (RUU BPJS) menjadi Undang Undang (UU) BPJS. Empat BUMN itu adalah PT Jamsostek, PT Taspen, PT Askes, dan PT Asabri. Audit bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan masing-masing BUMN menjelang transformasi empat BUMN tersebut menjadi BPJS I Kesehatan dan BPJS II Ketenagakerjaan pada Januari 2014. Namun dari keempat BUMN itu, hanya Jamsostek yang diminta terlebih dahulu diaudit oleh BPK. Surat permintaan audit telah disampaikan DPR kepada BPK, beberapa waktu lalu. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pihaknya telah meminta BPK untuk mengaudit Jamsostek terlebih dahulu karena BUMN itu memiliki dana dan asset yang banyak. Adapun tiga BUMN lainnya penempatan dananya tidak banyak. Permintaan audit terhadap Jamsostek sebelumnya sudah diserukan oleh ICW juga berbagai anggota elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), dengan mendatangi kantor BPK di Jl Gatot Subroto, Jakarta, baru baru ini. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan salah satu kejanggalan yang terjadi adalah intervensi jajaran direksi Jamsostek dalam investasi ke Bank Bukopin. Dari data yang diterima ICW, penambahan nilai investasi ke Bank Bukopin senilai Rp1 triliun hanya didasarkan pada memo yang dikirimkan direktur utama kepada direktur investasi. “Kami melihat memo yang disampaikan direktur utama adalah bentuk intervensi,” ujar Febri. Kejanggalan serupa terjadi saat direksi menyuntikkan dana kepada Bank Perniagaan Indonesia (BPI) yang saat itu terancam bangkrut. Akibat investasi tersebut, Jamsostek diduga mengalami kerugian. Bahkan, berdasar laporan keuangan Jamsostek pada 2010, BPI belum memberikan dividen. Febri menilai terjadi pelanggaran terhadap PP No 22 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek. Pasalnya, dana nasabah diinvestasikan tanpa mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil dan tingkat likuiditas. Warta BPK
UMUM
Investasi Janggal Jamsostek Segera Diaudit Untuk keperluan pembentukan Badan Penyelenggara Sistem Jaminan, empat BUMN akan diaudit oleh BPK. PT Jamsostek akan diaudit pertama menyusul dugaan kejanggalan investasi.
portaltiga.com
Marzuki Alie
“Kami melihat ada keganjilan dalam investasi Jamsostek pada Bukopin, Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), pembelian saham Garuda Indonesia, dan lain-lain,” ujar Febri. Dana yang ditempatkan di Bukopin, ungkap Febri, mencapai Rp1 triliun. Padahal, penempatan dana di Bukopin tidak masuk dalam rencana investasi.
Rugi Saham Menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisassi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), pembelian saham di Garuda Indonesia mengalami kerugian dari dana Rp120 miliar untuk membeli saham senilai Rp800 per lembar, sekarang nilainya turun menjadi Rp500 per lembar. Di Bank Persyarikatan Indonesia terjadi penurunan nilai saham, yang mengakibatkan kerugian sekurangnya Rp15 miliar. ICW menganggap Jamsostek masih jauh dari transparansi dan anggapan Warta BPK
itu didukung oleh sikap Jamsostek yang sebelumnya menolak keras pengesahan RUU BPJS. ICW menduga sikap itu akibat keengganan Jamsostek yang berbentuk badan privat menjadi badan hukum publik. Pasalnya, dengan bentuk badan hukum publik, Jamsostek tidak akan bisa menggunakan dana jaminan sosial tanpa kontrol publik. Ada beberapa dugaan
Timboel Siregar
penyelewengan dana yang ditujukan ke Jamsostek mengenai pengelolaan dana buruh oleh ICW dan KAJS. Kedua lembaga tersebut melaporkan segala dugaan penyelewengan tersebut agar BPK melakukan audit forensik terhadap Jamsostek mengenai segala kegiatan dan pengelolaan dana buruh selama 5 tahun terakhir. KAJS menduga adanya modus operandi legal untuk membiayai suatu serikat buruh melalui kegiatan kerja sama operasional yang dilakukan oleh Jamsostek. “Kerja sama operasional penuh dengan sarat muatan politis. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal diantara buruh,” Kata Sekretaris jendral KAJS, Said Iqbal, pada siaran pers, beberapa waktu lalu. KAJS menduga investasi tersebut mengakibatkan Jamsostek alami kerugian ratusan miliar rupiah. Namun, Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga justru menambahkan investasi sebesar satu triliun rupiah. KAJS juga menduga ada penyelewengan dana buruh digunakan sebagai suntikan dana segar dengan jumlah besar oleh Jamsostek ke bank kecil yang hampir bangkrut dan bukan bersifat Tbk pada 2007. Sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial PT Jamsostek merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Direktur Utama Jamsostek sejak Februari 2007 adalah Hotbonar Sinaga yang menggantikan Iwan P. Pontjowinoko. dr OKTOBER 2011
67
UMUM
Terkait Freeport, Polri Dibidik KPK & BPK Pengakuan Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait adanya uang saku dari PT Freeport masuk kantong polisi di Papua, berbuntut panjang. KPK dan BPK mulai membidik uang yang disetorkan perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu.
Timur Pradopo
K
etua KPK Busyro Muqoddas menilai pemberian uang dari PT Freeport Indonesia kepada aparat keamanan bisa mengarah ke gratiflkasi. “Ada potensi,” kata Busyro di kantor KPK, belum lama ini. Di tempat yang sama, Jubir KPK Johan Budi SP menyatakan KPK akan
68
OKTOBER 2011
metrotvnews.com
menelusuri apakah dana tersebut masuk dalam kontrak perjanjian antara PT Freeport dengan pemerintah daerah setempat. KPK butuh bantuan BPK untuk mengaudit dana tersebut. “Kalau memang itu dana resmi terdapat aturannya, dan itu harus ada auditnya, lembaga negara yang bisa
adalah BPK. Jadi sebelum itu kita tidak bisa langsung ke sana melakukan pemeriksaan, dasarnya apa?” kata Johan di KPK. Jika memang dana itu tertera dalam kontrak perjanjian antara PT Freeport dengan pemerintah daerah setempat, itu bukanlah suap atau gratifikasi. “Masyarakat juga harus diberikan pengertian apa itu gratifikasi. Jadi apapun dugaan itu, tetap harus melakukan penelusuran terlebih dahulu.” Tegasnya seperti dikutip Rakyat Merdeka. Apakah sudah dikonfirmasi ke kepolisian? Johan bilang, baru akan dilakukan setelah hasil audit BPK keluar. “Pasalnya menurut pemberitaan di website PT Freeport dana-dana itu ada, dan tercantum, itu juga untuk negara. Kalau resmi, itu bukan gratifikasi. Sekarang kan isu yang berkembang itu termasuk gratifikasi atau tidak. Makanya harus dibuktikan terlebih dulu. KPK tak hisa langsung menelusuri begitu saja, tetapi harus menggali informasi.” Menanggapi permintaan KPK, BPK menyatakan akan mengecek benar tidaknya ada uang keamanan dari PT Freeport ke Polri senilai US$14 juta. “Kila lihat dulu, kita cek uang pengamanan dari siapa. Kalau uang negara, kita cek. Kalau bukan keuangan negara, bukan kewenangan BPK,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo. Sejauh ini, katanya, BPK belum bisa memberikan penilaian wajar tidaknya ada dana pengamanan yang disebut-sebut bersumber dari perusahaan tambang Freeport yang ber Warta BPK
UMUM coklat itu juga akan meminta data dari operasi di Papua. Freeport untuk mengetahui kemana “Dalam audit, kita tidak hapal. Kita saja dana itu mengalir. mengaudit .2.500 entitas termasuk “Nanti akan kila klarifikasi dulu, Polri, saya tidak hapal satu persatu. kita cek dulu, siapa-siapa yang terima. Kan rekeningnya banyak, secara detilMakanya kami siap diklarifikasi. Kita nya pemeriksa yang tahu,” sebut Hadi. bisa cek ke Freeport dulu, bisa ke interYang pasti, lanjutnya, BPK belum nal,” jelas bekas Kadensus SS ini. menerima permintaan resmi terkait Saud belum mengetahui apakah audit keuangan Polri menyusul dana dana itu diberikan Freeport secara fortersebut. Hanya sekadar mengumpulmal atau informal. Namun, lanjutnya, kan data. Apakah BPK siap mengaudit? Hadi hatihati menjawabnya. “Oh belum tentu (kita audit keuangan Polri), kita lihat keadaan yang sebenarnya. Makanya kita harus teliti dulu (uang negara atau bukan),” tambah Hadi. “Bukan soal siap tidaknya memeriksa, kita semua itu ada tata caranya. Kalau memenuhi syarat (untuk diperiksa) ya buat berita acaranya.” Setiap tahun, lanjut Hadi, BPK selalu mengaudit penggunaan keuangan negara, termasuk Polri, yang dilakukan terakhir kali pada 2010. Lantas bagaimana hasil keuangan Polri? “Selama ini wajar. Seingat saya, wajar. Namun, bukan berarti tidak ada KKN. Tidak ada jamiAndi Rio Idris Padjalangi nan.” tegasnya. Kadiv Humas Polri pengamanan itu diberikan oleh Polri Irjen Saud Usman menyatakan Polri untuk menjaga aset negara yang disiap diaudit. Polri, lanjutnya, bakal anggap perlu diamankan. transparan. “Ada Keppres bahwa itu aset “Kita konsekuen, kita siap diaudit, negara yang harus kita lindungi. Polri siap transparan mempertanggungja memberi pengamanan,” imbuhnya. wabkan kalau ada penyimpangan. Saud menegaskan polisi sama Karena kita belum tahu persis dana sekali tidak pernah meminta dana itu. untuk apa. Kami siap diklarifikasi,” “Kita tidak pernah minta. Kita lihat tegasnya belum lama ini, dulu permasalahnnya. Dana apa, kita Polri, lanjut Saud, bakal langsung belum tahu.” mengklarifikasi dana tersebut kepada Polisi, lanjutnya, sudah memiliki anggotanya di Papua. Korps baju
Warta BPK
dana rutin yang digunakan untuk memberi makan anggota-anggotanya di seluruh daerah. Apa dana Freeport itu gratifikasi? “Kita bicarakan nanti. Jangan berandai-andai. Kita juga akan klarifikasi dengan meminta datanya. Itu kan ada administrasinya,” ujarnya.
Panggil Kapolri Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi meminta masyarakat objektif menilai instansi kepolisian pasca terkuaknya penerimaan dana pengamanan dari Freeport sebesar US$14 juta. Sehingga, katanya, tragedi ini tidak diperparah dengan aksi yang anarkis. “Sebaiknya kila lihat dulu duduk masalah ini yang sebenarnya. Namun, bukan berarti ini angin segar untuk instansi Kepolisian. Mereka harus menjelaskan kepada masyarakat untuk apa saja uang itu,” katanya. Menurut Andi. Komisi III segera memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo supaya menjelaskan perihal uang US$14 juta itu. Andi juga mengimbau BPK untuk mengaudit dana dari PT Freeport itu. “Tentunya karena ini sudah menjadi domain publik, nanti waktu rapat dengan Polri akan jadi bagian yang ditekankan untuk dibahas,” ucapnya. Menurutnya, jika uang sebesar itu ada laporan pertanggungjawabannya seeara rinci dari Polri, maka aroma gratifikasi dalam kasus ini akan hilang. Namun, jika sebaliknya, Kapolri harus bisa mengambil sikap tegas kepada oknum-oknum yang bermain dalam kasus itu. “Terlebih jika KPK sudah menyatakan ada gratifikasi. Nah, sudah saatnya Polri mengambil sikap tegas,” tandas politisi Golkar ini. aiz OKTOBER 2011
69
TOKOH KITA
Wakil Menteri ESDM
Widjajono Partowidagdo foto: istimewa
“Saya akan Tetap Naik Gunung”
G
ayanya nyentrik, cuek, dan rambutnya gondrong. Padahal, sudah menjadi Wakil Menteri. Karena penampilannya itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo, terlihat mencolok di tengah menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 19 Oktober 2011. Bukan itu saja, hobi pria kelahiran 16 September 1951 ini juga terbilang ekstrim. Mendaki gunung. Tidak main-main. Profesor bidang minyak dan energi ini sudah pernah mendaki ke beberapa gunung tertinggi di dunia. Seperti, gunung Elbrus. Gunung terbesar di Rusia
70
OKTOBER 2011
itu pernah dia daki. Ia juga pernah mendaki pegunungan Himalaya dan Kilimanjaro di Afrika. Bagaimana dengan gunung di Indonesia? “Di Indonesia, yang tinggi-tinggi sudah semua,” ucapnya. Bahkan, usai pelantikan ini, rencananya, ia akan mendaki Gunung Gede, Jawa Barat. Gelar pendidikan formalnya tidak main-main. Meraih gelar sarjana teknik dari Program Studi Teknik Perminyakan ITB pada 1975. Gelar Master of Science (MSc) pada bidang Petroleum Engineering diraihnya pada tahun 1980. Dilanjutkan MSc dalam bidang Operation Research pada 1982, dan MA dalam bidang Economi pada 1986 dari University
of Southern California (USC). Gelar PhD diperolehnya dari universitas yang sama pada 1987, setelah merampungkan disertasi berjudul “An Oil and Gas Supply and Economic Model for Indonesia”. Selain sebagai pengamat perminyakan, selama ini Widjajono juga menjadi dosen manajemen dan analisis ekonomi proyek migas dan pengelolaan energi, sumber daya mineral pada Program Studi Teknik Perminyakan ITB. Selain sebagai pengajar, ia juga aktif sebagai sekretaris Komisi Permasalahan Bangsa, Majelis Guru Besar ITB (2006-sekarang), Ketua Kelompok Keahlian Pemboran, Produksi, dan Manajemen Migas ITB (20052007), Ketua Pasca Sarjana Studi Pembangunan, ITB (1993-2004), dan Kepala Kajian Ekonomi Energi pada Pusat Penelitian Energi (PPE). Titel dan pengalaman di bidangnya, membuat ia dipercaya mendampingi Menteri ESDM Jero Wacik. q vvnws
Warta BPK
foto: samarinda pos
Muhammad Yusuf Keterbukaan Informasi Tangkal Black Campaign Darmono Yusuf Miliki Syarat yang Komplit JAKARTA: Wakil Jaksa Agung Darmono mengapresiasi pelantikan Muhammad Yusuf sebagai Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru menggantikan Yunus Husein. Menurut Darmono, pilihan Presiden SBY sudah tepat. “Presiden sudah tepat sekali mengangkatnya sebagai Kepala PPATK, karena dia mempunyai persyaratan yang komplit, baik dari sisi kompetensi maupun integritas,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini. Demikian Detiknews. Dia mengatakan dirinya mengenal baik sosok Yusuf yang pernah menjadi bagian korps Adhyaksa. Saat Darmono masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Yusuf pernah menjadi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejati DKI Jakarta. “Pak Yusuf itu mantan anak buah saya di Kejati DKI. Saya tahu persis bahwa kualitasnya sangat bagus,” paparnya. Darmono pun memiliki harapan khusus bagi Yusuf dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala PPATK yang baru. “Harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Yusuf, PPATK lebih berperan dalam rangka pemulihan aset negara pada khususnya, dan pemberantasan korupsi pada umumnya,” tandas mantan Pelaksana Tugas Jaksa Agung ini. dr Warta BPK
JAKARTA : Ketua PPATK Muhammad Yusuf sepakat bahwa di masa mendatang lembaga yang dipimpinnya harus aktif memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai temuan hasil analisanya. Namun sesuai UU, ada klasifikasi tentang kepada siapa saja informasi itu bisa PPATK sampaikan. “Yang tadi dimaksudkan pak Presiden adalah informasi, itu sifatnya keterangan,” ujar Yusuf belum lama ini seperti dikutip Detiknews. Dia menjelaskan informasi merupakan satu dari produk PPATK. Produk pertama adalah hasil pemeriksaan, yang berdasarkan UU hanya diserahkan PPATK kepada kepolisian dan kejaksaan dengan tembusan kepada aparat penegak hukum. “Hasil kedua adalah analisis, itu tergantung PPATK kirimkan kepada siapa,” papar Yusuf. Sejalan dengan perintah Presiden SBY agar PPATK aktif menyampaikan keterangan kepada masyarakat, menurutnya merupakan bagian transparansi lembaga negara. Sejauh ini PPATK dinilainya sudah cukup aktif menyampaikan keterangan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman rupanya menuntut PPATK agar informasi yang disampaikan lebih aktual. Dia mengakui kerap informasi mengenai transaksi keuangan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Bisa jadi simpang siur informasi itu akan meningkat menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 yang tujuannya untuk menjatuhkan citra dari salah seorang kontestan. Di masa seperti itu, lanjutnya, PPATK harus aktif menyampaikan informasi yang aktual dan faktual. Agar desas-desus praktek politik uang tidak berkepanjangan menjadi fitnah yang dampaknya tidak hanya ditanggung oleh kandidat, tetapi juga sanak keluarga dekat mereka. Presiden SBY meminta PPATK agar di masa mendatang lebih aktif menyampaikan keterangan kepada masyarakat mengenai temuan hasil analisa mereka. Terutama tentang transaksi keuangan berhubungan dengan kasus dugaan korupsi, sebab sering informasi yang beredar justru dipolitisasi dan ‘disesuaikan’ dengan kepentingan pihak tertentu. dr OKTOBER 2011
71
SOSOK Yudi Ramdan Kabag kerjasama Internasional Biro Humas dan Hubungan Internasional BPK
Proses Pembentukan ASEANSAI yang Fenomenal Lembaga audit negara se-Asean akan bergabung dalam ASEAN-SAI atau Association of Southeast Asia Nations Organisations of Supreme Audit Institutions. Bagaimana proses penggabungan dan persiapan pertemuan yang fenomenal itu?
B
ergabungnya BPK-BPK di kawasan Asia Tenggara akan diresmikan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, pada November 2011. Menurut Penanggung Jawab masalah Non–Substansi dalam Kepanitiaan ASEANSAI Yudi Ramdan banyak hal yang harus dipersiapkan menjelang pertemuan itu. Namun, berkoordinasi dengan BPK negara lain, merupakan tantangan tersendiri. “Menurut teman-teman di Asia, inilah pembentukan organisasi internasional tercepat. Pengalaman mereka, biasanya persiapan pembentukan organisasi internasional butuh waktu lama, bisa tahunan, apalagi kalau jumlah anggotanya dan lingkupnya luas. Karena, tidak mudah membuat sebuah kesepahaman dengan negara lain yang berbeda kepentingan,” paparnya.
72
OKTOBER 2011
Masalah lain, tuturnya, BPK negara lain umumnya tidak berdiri sendiri, atau tidak independen. Jika dilihat dari struktur kelembagaannya, BPK RI yang paling independen dan mandiri. Menurut dia, persiapan praktis hanya dilakukan dalam tempo beberapa bulan, terhitung mulai April 2011 sejak terbentuknya kepanitiaan bersama (joint team) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Adapun, kepanitiaan internal BPK secara formal terbentuk sebulan sebelumnya. Untuk persiapan nonsubstansi, tuturnya, agak sedikit rumit karena acara yang akan digelar di Bali itu bersifat joint meeting. Pada saat bersamaan ada acara KTT ke 19 yang akan dihadiri oleh 18 kepala negara, bukan hanya dari Asean tetapi juga Asia timur, dan Amerika Serikat. Warta BPK
Alhasil, dari 14-20 November semua lokasi dan venue sekitar acara berlangsung, penuh dengan berbagai meeting. Tentu diperlukan koordinasi yang intensif dengan kepanitiaan nasional (penyelenggara KTT). Pasalnya, banyak hal yang harus didiskusikan untuk sinkronisasi. Misalnya, terkait dengan penggunaan venue-venue yang ada di Nusa Dua, Bali. Juga koordinasi media, protokoler, serta masalah yang terkait dengan acara dan undangan. “Mengingat kompleksitas acara, maka koordinasi yang intens dilakukan sejak 2 bulan. Namun, kami bersyukur karena kami berkesempatan mendatangkan Presiden RI dalam acara pembukaan. Kami juga diundang untuk menghadiri opening ceremony KTT Asean yang digelar pada 17 November,” jelasnya. Sebenarnya, ungkap Yudi, inti acara dilaksanakan pada 16 November, mulai pagi hari hingga petang. Pada pagi acara deklarasi pembentukan ASEANSAI, yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu first assembly yakni penetapan Ketua/ Wakil Ketua, pembentukan komite di antaranya Komite Planning, AD/ART, juga penyusunan rencana strategis. Penutupan acara dilakukan pada hari yang sama, pada malam hari. Adapun pada 17 November, para Ketua BPK se-Asean menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-19. “Jadi sebenarnya kerja kami berbulan-bulan sejak Februari, adalah menggelar acara 16 November itu. Dan itu tidak mudah,” ujar Yudi. Persoalan lain muncul karena pada saat bersamaan juga diselenggarakan KTT di Bali. Berarti ini bukan acara single event. Artinya, koordinasi dan komunikasi dengan Kepanitiaan Nasional sangat penting sekali untuk mensinkronkan segala sesuatunya. Di lokasi yang sama tempat berlangsungnya ASEANSAI yakni Bali International Convention Center (BICC) ada sekitar tujuh pertemuan terkait yang kemungkinan waktunya saling berdekatan. “Cukup rumit, karena acara banyak, Warta BPK
tetapi waktu terbatas. Jadi tidak boleh meleset. Misalnya, untuk acara Presiden RI, kami hanya mendapat jatah waktu 30 menit. Presiden masuk pukul 09.00 dan selesai 09.30. Nah, waktu ini harus tepat tidak bisa meleset karena Presiden SBY memiliki jadwal lain. Untuk itu kami berkoordinasi dengan protokoler, Kemenlu juga Paspampres. Acara itu juga dihadiri para menteri dan duta besar,” ungkapnya. Untuk keperluan publikasi perhelatan ini, panitia juga mempersiapkan majalah edisi khusus ASEANSAI dengan 100 halaman. Yudi mengakui bahwa tim sudah bekerja ekstra keras. Dalam edisi khusus ini ingin dijelaskan bahwa BPK telah membuat sejarah yang lahir dari proses yang tidak mudah. ASEANSAI terwujud berkat kerja keras yang all out dari semua pihak.
Yang juga cukup menarik dicatat, meski minim pengalaman menyelenggarakan multi event, panitia BPK tidak merekrut event organizer (EO) untuk membantu. Artinya, hampir semua persiapan dikerjakan sendiri. Keputusan tersebut diambil karena setelah menganalisa, keberadaan EO akan tidak efektif karena ada banyak hal yang menyangkut persiapan tidak bisa dikerjakan oleh EO. “Misalnya, soal suratmenyurat, kan, tidak mungkin EO yang melakukan. Karena dalam banyak hal juga, kita harus berkoordinasi dengan lembagalembaga lain. EO, pasti akan kesulitan menembus karena tidak ada power. Nah kalau kita, kan memiliki cara. Ujung-ujungnya, pasti kita juga yang kerja. Jadi, lebih baik tidak menggunakan EO,” tuturnya. dr
OKTOBER 2011
73
SOSOK
Juska Meidy Enyke Siam Kabag Hubungan Internasional Biro Humas dan Hubungan Internasional BPK
Sulitnya Memburu Agreement ASEANSAI
A
da tiga hal utama dalam persiapan substansi perhelatan akbar ASEANSAI, yakni; agreement, desain agenda, dan materi. Dan yang paling rumit adalah masalah agreement. Pasalnya, sejumlah lembaga audit negara membutuhkan persetujuan pemerintah atas isi perjanjian (content agreement) yaitu Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand. “Ini cukup rumit. Tidak mudah mendapat persetujuan pemerintah negara tersebut . Untuk itu, kami melakukan komunikasi secara intensif agar sebelum hari H persetujuan telah didapat,” tutur Juska Meidy Enyke Siam, Penanggung Jawab masalah Substansi dalam Kepanitiaan ASEANSAI. Sebenarnya substansi agreement dibicarakan jauh sebelumnya, setidaknya ada dua pertemuan technical meeting dan senior official meeting (SOM). Pada pertemuan
74
OKTOBER 2011
terakhir (SOM), lebih fokus pada pasal-pasal, tidak lagi teknis. “ Bagian-bagian penting itu membutuhkan persetujuan pemerintahnya. Mereka tidak dapat memutuskan sendiri.“ Menurut dia, yang juga krusial adalah pasal tentang waktu agreement berlaku efektif. Di sisi lain, mereka belum tahu apakah bisa menandatangani agreement itu atau tidak. “Masalah ini bikin stress, karena target kita semua negara bersedia tanda tangan. Bagaimana kalau sampai tidak tanda tangan? Karena itu kami berjuang, melakukan pendekatan, memberi pemahaman. Kalau bisa dibilang, situasi ini benarbenar bikin tegang karena masalah itu di luar kontrol kami. Apalagi mereka tidak bisa memberi kepastian apakah pemerintahnya bakal setuju atau tidak. Posisi mereka tidak seperti BPK kita yang independen,” papar Juska. Langkah yang diambil untuk mempercepat proses persetujuan agreement ini, dengan berupaya untuk meyakinkan agar mereka setuju saja dulu. Jika ada perubahan pasal dilakukan setelahnya. “Jadi yang penting approval pembentukan ASEANSAI didapat dulu. Misalnya Brunei. Begitu proposal agreement masuk ke pemerintahnya, langsung ditanggapi dengan memberi
sejumlah masukan. Mereka [lembaga audit] tidak bisa menolak keinginan pemerintah. Pemerintah Malaysia juga begitu, memberi usulan-usulan. Jadi perjuangan kita untuk menggolkan agreement setelah SOM sungguh luar biasa. Berbagai cara kita tempuh, dan ketika sudah mentok, terpaksa kita minta bantuan Ketua BPK agar masalah ini bisa cepat selesai,” tambahnya. Juska menambahkan Singapura mempersoalkan pasal berlakunya agreement menunggu negara-negara yang belum mendapat persetujuan. Singapura tidak setuju dengan pasal itu, Menurut mereka, kalau ada yang tidak setuju, berarti tidak bisa jalan. “Akhirnya kami berpikir, kalau semua bisa tanda tangan pada hari H, berarti pasal itu tidak masalah lagi. Oleh karena itu kita mengupayakan lewat negosiasi agar approval bisa didapat. Dengan begitu pasal itu bisa dicoret. Lalu kita katakan pada Singapura, kami sedang mengusahakan persetujuan. Agar semua bisa memberlakukan agreement itu secara bersama-sama. Jadi setelah tanda tangan, agreement otomatis langsung berlaku,” jelasnya. Singapura, tambahnya, juga tidak setuju atas konsep awal tentang tujuan pembentukan ASEANSAI. Konsep awalnya adalah menjadi eksternal auditor Asean. Mereka katakan, sebaiknya sebagai peningkatan capacity building. “Setelah kita ubah konsepnya, juga dalam agreement hal-hal yang berhubungan dengan itu kita hapus, barulah Singapura setuju. Gara-gara masalah itu, waktu technical meeting Singapura tidak mau ikut,” kata Juska. Mengenai kelambatan Thailand memberi persetujuan, lebih pada kondisi di negaranya yang sedang tertimpa bencana. “Biasanya masalah ini dibahas dalam sidang kabinet, tetapi nkarena bencana alam merupakan prioritas, maka topik agreement ASEANSAI tidak terangkat dalam sidang.” Selain dari negara-negara itu, persetujuan relatif lancar. Myanmar misalnya, justru menjadi negara pertama yang tanda tangan. Demikian juga dengan Filipina dan Laos. dr
Warta BPK
Kusuma Ayu Rusnasanti Kasubag Hubungan Internasional Biro Humas dan Hubungan Internasional BPK
“Koordinasi semua bagian highly require”
S
ulitnya mendapatkan agreement juga dilontarkan oleh Kusuma Ayu Rusnasanti yang kerap dipanggil Nana ini. Bahkan, ada satu negara yang sampai dua hari menjelang pelaksanaan konferensi belum memberikan clearence. “Acaranya dilangsungkan pada Rabu, 16 November 2011. Namun, baru Senin pagi tanggal 14 November, Thailand memberikan kepastian secara informal dari Kementerian Luar Negeri mereka. Secara formal belum memberikan persetujuan. Malahan delegasi yang datang belum tahu kalau sudah ada persetujuan,” jelasnya. Menurut dia, Indonesia sebagai sekretariat sementara harus mengupayakan masukan atau koreksi atas agreement dari anggota. “Ini butuh effort sendiri, bagaimana menyikapi masukanmasukan susulan setelah SOM.. Pasalnya, semakin banyak masukan seperti menjadi blunder bagi kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan kembali ke masing-masing SAI supaya secara substansi tidak masalah, meski secara wording ada perubahan.” Nana menjelaskan penyusunan konsep agreement disiapkan oleh BPK dan Dirjen Kerjasama Asean Kementerian Luar Negeri. Pembuatan konsep ini merujuk pada beberapa dokumen yaitu ASOSAI Charter, INTOSAI Charter, Asean Charter, dan Asean Inter Warta BPK
Parliamentary Assembly (AIPA). “Kita lihat article mana yang relevan dengan kondisi SAI di masing-masing negara, seperti posisi, kewenangan, dan lainnya. Draf yang sudah jadi kita bawa ke pertemuan teknis seluruh SAI pada Juli 2011. Dan memang baru terlihat perbedaanperbedaan sehingga sulit bagi kita merumuskan article yang bisa mengakomodir semua SAI,” ujarnya. Dan yang paling sulit, lanjutnya, baru terjadi saat SOM terkait dengan effective date atau tanggal berlakunya perjanjian. Hal ini terkait dengan kondisi dan posisi SAI di masing-masing negara. Untuk menyelesaikan masalah
agreement ini, kuncinya adalah koordinasi semua bagian di BPK. “Koordinasi antarsemua bagian di BPK itu highly require dalam proses penyusunan agreement ini,” ujarnya. Menurut dia, sulitnya mengurus agreement selama proses ASEANSAI bukan berarti BPK tidak siap. Namun, lebih disebabkan adanya hal-hal yang tidak bisa dikendalikan terkait dengan yuridiksi di masing-masing negara. “Kementerian Luar Negeri kita pun tidak bisa mendesak, tetapi hanya mengirim surat . Dubes Asean juga membantu untuk melancarkan agreement. Namun, itu juga tidak bisa menjadi keyakinan kita bahwa mereka akan meng-approve,” jelasnya. Dia menambahkan setiap perkembangan yang tercapai selama persiapan ASEANSAI selalu diketahui oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. “Misalnya berapa negara yang sudah setuju, berapa yang belum, kita laporkan ke Pak Sekjen yang akan dilaporkan ke Pak Ketua. Artinya, beliau mengikuti secara aktif ‘iramanya’. Termasuk yang terakhir itu, masalah Thailand. Beliau selalu meng-cooling down kan, meski Pak Ketua pasti juga banyak yang dipikirkan,” jelasnya. aiz OKTOBER 2011
75
Resensi Buku
Korupsi
Membusukkan Negara, Memiskinkan Rakyat Korupsi bukan hanya soal perampokan uang negara, tetapi juga pembusukan di semua aspek kehidupan sehingga mengkondisikan terjadinya kemiskinan. Dalam bahasa latin, korupsi berarti pembusukan.
D
i sebuah desa, di Majalengka, Jawa Barat, terdapat satu keluarga, sepasang suami-istri berusia uzur. Pasangan kakek-nenek ini setiap harinya makan nasi aking, atau nasi basi yang dikeringkan. Nasi aking inipun didapat dari kemurahan tetanggatetangganya. Mereka tak sanggup membeli beras. Di gubuk rumahnya itu, mereka makan berdua dengan nikmat. Tanpa lauk-pauk. Kondisi mengiris hati ini hanya sebagian kecil yang terekspos. Masih banyak di pelosok Indonesia yang mengalami hal seperti itu. Lebih banyak lagi rakyat yang hanya memikirkan bagaimana bisa makan untuk sehari-hari saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah korupsi. Korupsi dianggap sebagai lingkaran setan yang memunculkan kemiskinan. Ini yang coba diulas buku berjudul Korupsi yang
76
OKTOBER 2011
Memiskinkan. Hanya ada tiga bab di dalamnya, akan tetapi ada banyak yang mengisinya. Bab I dan II diisi oleh para
wartawan Kompas, bab III diisi para pakar, praktisi, dan akademisi yang berkecimpungan dalam persoalan ini. Secara garis besar, buku ini mengurai bagaimana korupsi bukan hanya soal perampokan uang negara, tetapi juga pembusukan di semua aspek kehidupan sehingga mengkondisikan kemiskinan terjadi. Korupsi sendiri dalam bahasa latin berarti pembusukan. Korupsi menjadikan peruntukkan uang untuk pembangunan atau kesejahteraan rakyat sedikit yang mengalir ke tempat yang semestinya. Bahkan, tidak dinikmati sama sekali oleh rakyat. Bisa dibayangkan bagaimana bantuan sosial saja bocor dimana-mana. Kondisi di mana para pengusaha atau ‘pemegang uang banyak’ membayar rendah buruh atau pegawainya. Tidak punya posisi tawar yang lebih baik. Belum lagi kebijakan pemerintah yang sejatinya tidak prorakyat atau prokemiskinan. Hanya sekelompok kecil yang
Warta BPK
memperoleh keuntungan besar. Hajat orang banyak dikuasainya atau pihak asing, tanpa ada perlindungan yang nyata dari pemangku kekuasaan. Investor menggali keuntungan tanpa berimbas pada kesejahteraan rakyat sekelilingnya. Lihat saja bagaimana daerah pertambangan yang masyarakat sekelilingnya bersusah payah mencari sesuap nasi. Mana ada hutan yang digunduli untuk berbagai usaha sementara masyarakat di sekitarnya sejahtera. Lingkaran setan kemiskinan ini akan terus berulang jika tidak diapa-apakan. Inilah yang membuat Maria Hartiningsih, editor buku ini, melihat kenyataan bahwa pemegang kekuasaan adalah agen pembusukan yang sangat berkuasa dan sangat korup. Mereduksinya pada tataran ekonomistik dan negara sentris justru membiarkan kerusakan semakin parah. Apalagi, korupsi tak selalu membuat negara, secara agregat, menjadi miskin karena korupsi bisa ‘tidur bersama’ dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kebijakan publik yang menentukan hidup rakyat justru tak menyentuh realitas hidup kemiskinan. Banyak kondisi di mana rakyat, secara realitas terkungkung dalam kemiskinan akut. Ibu membakar diri bersama anakanaknya, karena tak ada lagi yang bisa dimakan, ayah yang gantung diri karena lama menganggur, busung lapar, pembantu rumah tangga yang tersiksa majikannya menjadi contoh Maria bagaimana pemangku kekuasaan gagal dalam menyelamatkan rakyatnya. Dia juga mengkritisi standar kemiskinan Badan Pusat Statistik yang hanya menghitung angka kecukupan gizi 2.100 kalori per hari, setara dengan Rp155.615 per bulan, per orang. Bisa apa orang yang punya penghasilan sebesar itu untuk hidup? Menurut dia, definisi kemiskinan, menurut para ahli, adalah ketiadaan
Warta BPK
Judul Editor Penerbit Tahun Terbit Jumlah halaman
: Korupsi yang Memiskinkan : Maria Hartiningsih : PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) : Agustus 2011 : 369 halaman
akses pada sumber daya dasar yang menopang hidupnya, seperti air bersih, rumah layak huni, lahan dan benih bagi petani, alat kerja bagi nelayan, makanan bergizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lapangan kerja. Jika ini yang diterapkan, tentu jumlah rakyat miskin akan lebih banyak dari statistik sebelumnya.
Tidur Bersama Terkait dengan korupsi bisa ‘tidur bersama’ dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, juga diamini Sri Hartati Samhadi, wartawan Kompas. Sri Hartati Samhadi mengulas bagaimana sulitnya mensejahterakan rakyat, padahal Indonesia kaya raya dalam hal sumber daya alam. Volume utang untuk pembiayaan meningkat, akan tetapi jumlah orang miskin malah sulit turun. Sementara produk domestik bruto terus menanjak. Hal yang sama dengan besaran APBN dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Menurut buku ini, keinginan mengejar angka pertumbuhan yang tinggi, ketergantungan pada utang atau modal asing dan tuntutan rezim perdagangan bebas, ditambah krisis 1997 yang memaksa Indonesia tunduk di bawah tekanan Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, juga mengharuskan Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya anasir asing, termasuk sektor-sektor yang menguasai hajat orang banyak. Kondisi ini membuat pemerintah terbelenggu. Tak bisa berbuat lebih banyak dalam agenda kesejahteraan dan menempatkan rakyat pada posisi dimana harus berhadapan dengan kekuatan pasar bebas, tanpa proteksi.
Korupsi dan kebocoran juga menyabotase hak rakyat untuk dipenuhi hak-hak dasarnya dan untuk sejahtera. Mengacu pada pernyataan alm. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom kenamaan yang dimiliki Indonesia, dipertegas dengan laporan Bank Dunia, bahwa angka kebocoran sekitar 30%. Belum lagi kasus korupsi yang melanda berbagai daerah membuat proses desentralisasi juga membawa praktik korupsi anggaran pembangunan. Kebijakan anggaran juga mengakibatkan terjadi kemiskinan. Sebagian besar APBN diperuntukan belanja rutin. Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, biaya perjalanan, dan pembayaran utang terus meningkat. Sementara subsidi untuk rakyat miskin tidak sepenuhnya dinikmati rakyat miskin. Ahmad Syafi’i Maarif, anggota dewan Maarif Institute for Culture and Humanity, menyimpulkan tiga poin penting dari terjadinya benang kusut korupsi dan kesejahteraan ini. Pertama, kepentingan elit politik dan bisnis saat ini belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Kedua, semakin sulitnya mendorong societal accountability lewat lembagalembaga negara. Ketiga, tidak adanya partai oposisi yang bisa menjadi partner gerakan sosial antikorupsi. Banyak hal yang menarik dari buku ini. Banyak hal yang dimunculkan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan korupsi yang saling terkait satu sama lain itu. Uraian bagaimana kondisi Indonesia yang terbelenggu oleh kemiskinan karena korupsi dan faktor lainnya, tergambar di sini. Tidak hanya itu, jalan keluar yang ditawarkan juga melimpah. and OKTOBER 2011
77
SERBA-SERBI
Merekat Kebersamaan Via Memancing Klub memancing BPK berawal dari perbincangan ringan di kalangan pegawai Biro Keuangan BPK Pusat. Kelompok kecil ini pun sepakat untuk memancing bersama setiap akhir pekan.
78
OKTOBER 2011
Warta BPK
Ternyata aktivitas memancing setiap akhir pekan itu mengundang minat pegawai lain yang memiliki hobi yang sama. Sehingga lahirlah Roku Fishing Club sejak 2 tahun lalu. Roku adalah kepanjangan dari Biro Keuangan. Sejak berdiri 2 tahun lalu, klub ini menghimpun cukup banyak penggemar memancing. Setidaknya sekitar 20-an anggota yang semuanya berasal dari Biro Keuangan. “Sebenarnya klub mancing bukan hanya di Biro Keuangan, di biro atau unit lain memiliki klub mancing sendiri. Jika dikumpulkan semua, mungkin para penggemar memancing di BPK cukup banyak,” ungkap Deddy, Ketua Roku Fishing Club BPK, belum lama ini. Semenjak berdiri kelompok ini tergolong cukup aktif dalam menyelenggarakan kegiatan. Setidaknya, hampir setiap pekan mereka menghabiskan waktu untuk memancing bersama. Tentu dengan lokasi yang berganti-ganti. Namun yang tersering adalah memancing di lahan pemancingan di kawasan Laladon, Bogor. Kebetulan pemiliknya pensiunan pegawai Biro Keuangan BPK. “Kami sering memancing di sana karena aturan mainnya berbeda dengan lahan pemancingan lain. Kalau di Laladon ikan-ikan yang kami beli adalah milik kami, berhasil ataupun tidak terpancing, ikan bisa kami bawa pulang. Maksudnya, setelah acara memancing selesai, kolam pemancingan akan dikuras, sisa ikan kami bawa pulang,” paparnya. Menurut dia, hal itu tidak berlaku dengan tempat pemancingan lain. “Jika tidak berhasil memancing, ikan yang sudah kami bayar, tidak dapat dibawa pulang. Oleh karena itu kami lebih suka memancing di Lalason. Bisa lebih fun, pulang membawa ikan banyak,” ungkapnya sambil tertawa. Deddy menambahkan selama 2 tahun berdiri, sudah beberapa kali mengadakan lomba. Nomor yang dipertandingkan bisa macam-macam seperti memancing ikan terbanyak dan ikan terberat. Hadiahnya biasanya berupa uang tunai. “Sebenarnya BPK Perwakilan Bandung juga memiliki klub mancing, kami beberapa kali diundang untuk memancing bersama. Namun belum terealisasi karena waktu. Begitu juga dengan BPK Perwakilan Banten, mereka juga memiliki club mancing. Bahkan di sini saja [BPK Pusat] penggemar memancing juga banyak . Sejumlah Biro memiliki klub masing-masing,” tuturnya. Mengenai perlombaan, biasanya diadakan sekali dalam 3-4 bulan. Untuk pendanaan, anggota harus patungan. Misalnya, menyediakan ikan 1 kuintal senilai Rp2 juta. Nomor yang dipertandingkan adalah ikan terberat dan terbanyak. Lomba dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00. Warta BPK
“Buat yang hobi memancing, kegiatan ini mengasyikkan. Kelihatannya kami hanya duduk diam menunggu kail, padahal tidak lho. Kami berkutat mencari cara bagaimana agar ikan mau memakan umpan. Ya, susah-susah gampang, itu seninya. Kalau sampai 1015 menit umpan tidak dimakan, cari cara lain agar ikan tertarik. Misalnya, mengganti umpan. Seorang pemancing harus tahu selera ikan sesuai jenisnya. Misalnya ikan mas, suka kroto (telur semut),” tuturnya. Rasa Puas Bagi Deddy dan para penggemar memancing lain, aktivitas yang mereka lakoni terasa mengasyikkan. Mereka rela duduk berjam-jam, sambil menunggu umpan di makan ikan. Meski kadang hasil tangkapan tidak lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan, tetapi ada rasa puas yang sulit dijabarkan di sini. “Saat ikan mulai menyambar dan dengan ketrampilan yang kita miliki, ikan berhasil ditarik, ini suatu kepuasan tersendiri bagi pemancing,” ujar Dedi. Menurut dia, ada banyak manfaat memancing, selain obat stress. “Memancing dapat menumbuhkan kegembiraan, kebersamaan. Namun, yang pasti dengan memancing dapat meningkatkan ketenangan, kesabaran dan konsentrasi. Ketiga hal itu sangat dibutuhkan dalam bekerja sehari-hari,” tandasnya. Rencananya, pafa Februari 2012, kelompok ini akan kembali menggelar lomba memancing. Saat ini, sedang dipikirkan, apakah akan mengundang biro/unit lain atau BPK Perwakilan, atau hanya Biro Keuangan saja. “Yang pasti, event digelar begitu cuaca memasuki musim panas. Tempatnya, kemungkinan diadakan di Laladon, Bogor, seperti sebelumnya,” katanya. dr OKTOBER 2011
79
OPINI
I N D E P E N D E N S i Kata “independensi” sangat populer di dunia auditing atau pemeriksaan. Independensi merupakan salah satu ukuran yang harus dipenuhi pemeriksa di dalam melakukan tugasnya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yang terkait dengan dunia auditing, baik privat atau publik, maupun nasional dan internasional, meletakkan “independensi” sebagai salah satu nilai atau standar yang harus dipenuhi oleh pemeriksa dan lembaganya. Di BPK, “independensi” merupakan salah satu nilai dasar. Mengapa di dunia auditing, independensi mutlak diperlukan? Dalam auditing, public trust menjadi alasan utama mengapa pemeriksa harus memiliki independensi. Pemeriksa dan lembaganya bekerja untuk memberikan jasa assurance yang menjamin bahwa apa yang diperiksanya telah atau tidak memenuhi kriteria yang ada. Untuk memberikan jaminan tersebut, pemeriksa dan lembaganya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, sehingga dapat menjaga independensinya. Bahkan, untuk menjaga independensi itu, pemeriksa dan lembaganya harus menjaga nilai independensi dalam kenyataannyapelaksanaan tugas pemeriksaan (in fact) maupun di dalam pandangan orang (in appearance) karena ada hubungan dengan pihak terperiksa (auditee).
80
OKTOBER 2011
Oleh karena itu, pemeriksa dan lembaganya harus dijamin dan memenuhi “independensi” tersebut pada pelaksanaan tugasnya. Di sektor privat, lembaga seperti kantor akuntan publik dan auditornya, harus memenuhi ukuran “independensi” yang dimuat dalam standar auditingnya. Di sektor publik, khususnya di Republik Indonesia, jaminan “independensi” diberikan pada BPK dalam Pasal 23 E UUD 1945, yang diatur lebih lanjut di dalam paket 3 UU di bidang Keuangan Negara (2003-2004) dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK. Peraturan perundangundangan tersebut memberikan jaminan agar pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Juga dalam hal menentukan obyek pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, BPK diberikan kewenangan dalam rangka menjamin independensinya. Tentunya, pemeriksa dan lembaganya dapat menerima berbagai pendapat atau masukan terkait pelaksanaan tugasnya. Namun, keputusan pemeriksa dan lembaganya harus dapat dilakukan secara independen berdasarkan alasan dan bukti yang kuat dan pertimbangan profesionalnya. Di dalam perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan, berbagai masukan, informasi, dan pertimbangan dapat saja diperoleh pemeriksa dan lembaganya. Berbagai data dan informasi tersebut tentunya diolah dan dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan profesional oleh pemeriksa dan lembaganya. Di dalam pengambilan keputusannya itu, pemeriksa dan lembaganya harus diberikan jaminan independensi sehingga profesionalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Warta BPK
