1
2
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA oleh : Siti Nur Intihani,S.H,M.H.1 Abstract Islamic principles in capital market activities have been arranged in the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and Bapepam-LK. In Article 1 point 12 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking stipulated that the implementation of sharia economy governed by a fatwa by a competent authority in determining the fatwa in Shariah. The agency is the National Sharia Board (DSN), a body set up by the Indonesian Ulema Council in 1999. The DSNMUI Fatwa is as responsive, which is issued after the legal answer to a question or request for a fatwa. In general, a fatwa is an answer to that question is an event or cases that have occurred or real. In terms of the force of law, fatwa in response to law is not binding, meaning that people who ask for a fatwa (petitioner) both individuals, institutions and society at large does not have to follow the content or the law given to him. However, when the fatwa was later adopted into the court's decision before he has binding legal force. Moreover, if adopted into positive law / regulation of a certain area. Keywords: Implementation, Principle of Islamic Capital, Legal System Indonesia
I. Pendahuluan Pemberlakuan syariat Islam dikalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan kewajiban yang mutlak sifatnya. 2 Islam adalah agama yang didalamnya mencakup sistem universal yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari negara dan kebangsaan, kemasyarakatan, sosial, moral, hukum, kasih sayang dan keadilan, dan juga ekonomi. Islam juga mengajarkan ilmu pengetahuan dan pengamalan untuk keselamatan atau kesejahteraan bagi siapa yang menjalankannya.3Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT sebagaimana telah difirmankan dalam Surat Al Baqarah ayat 285 yang berbunyi : “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) dari Tuhannya, demikianlah pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab Nya dan Rasul-Rasul Nya. (Mereka berkata) : “tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasul
1Penulis adalah Mahasiswa Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Islam AsSyafiiyah Jakarta. 2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionaalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 97 3 MS. Wahyudi S., Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Makalah, 2012 https://perjuangsatu. blogspot. com/2-11/11/pasar-modal.perspektif.ekoomi-islam, diakses tanggal 1 Maret 2015.
3
Nya.” Dan mereka berkata : “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada Mu tempat (kami) kembali.” Kesadaran bangsa Indonesia untuk menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam setiap kegiatan kehidupan telah mulai bangkit. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kesadaran tiap individu muslim untuk mentaati hukum Islam, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan Rasululloh SAW. Lembaga Legislatif yang bertugas membentuk undang undang telah mengakomodir kesadaran umat Islam tersebut dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia. Pemerintah telah menerapkan nilai-nilai syariah pada pengembangan dunia usaha melalui peraturan-peraturan yang telah dibuatnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan bahwa Pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong ke arah pertumbuhan.4 Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negana-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tigkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Sekalipun demikian, pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan keimanan (agama).5Pandangan Marshal diperkuat oleh Peter Schmeichel yang menyatakan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, tetapi mengupayakan cara ilmu ekonomi itu bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan integrative business ethic and spirituality.6 Sistem ekonomi yang yang bisa menyelaraskan aspek material dan spiritual diyakini dapat menghadirkan tatanan ekonomi yang lebih harmonis dan berkeadilan, tidak berorientasi material dan eksploitatif.7Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Rinda Astuty, syariah mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Syariah mengutamakan kerjasama yang menjembatani perbedaan yang ada. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, 4
Nindyo Pramono,S.H.,M.S.,Sertifikasi Saham PT. Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1 5 Juhaya S.Pradja,M.A., Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 39 6 Ibid, hlm. 5-6 7 Ibid, hlm. 6
4
kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.8 Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensionalseringkali masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi tersebut. Salah satu bentuk Investasi yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya adalah investasi di bidang pasar modal. Pasar modal merupakan institusi yang membantu pembentukan modal di sebuah negara, akan tetapi seringkali pasar modal saat ini menjadi tempat spekulasi para investor sehingga dana yang ditanamkan juga kurang terserap ke sektor riil.Padahaljikaberdasarkan sudut pandang ekonomi islam, transaksi dan mekanisme di pasar modal haruslah mencerminkan nilai-nilai islam.9 Pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat secara tepat – karena dana yang menganggur dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif – juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang go public olehsebagian masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham tersebut.10 Pasar modal memberikan alternatif pendanaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang dengan biaya yang lebih rendah daripada sistem perbankan. Dalam sudut pandang investor, pasar modal adalah alternatif investasi sehingga investor mempunyai pilihan investasi yang akan memberikan keuntungan berupa return (tingkat pengembalian). Investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor didalam menanamkan dananya pada berbagai jenis pilihan investasi di pasar modal, pada dasarnya mengandung unsur return dan diimbangi dengan adanya resiko.11 Secara normatif yuridis Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.12 Secara teoritis, Pasar Modal (capital market) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik
8
Rinda Astuty, Religiusitas dan Perilaku Investasi Investor Muslim di Pasar Modal, hhtps//rindaasuty. Wordpress .com.2010 diakses tanggal 1 Maret 2015. 9 www.bapepam.go.id/syariah/index.html, diakses tanggal 1 Maret 2015. 10 Nindyo Pramono,S.H.,M.S., op.cit, hlm. 2 11 MS. Wahyudi S.,op.cit 12 Lihat Pasal 1 (13) Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5
yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (private sectors).13 Dalam Pasar Modal harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu barang dan jasa yang diperdagangkan, mekanisme yang digunakan dan pelaku pasar. Wahyudi berpendapat bahwa selama ini yang terjadi di pasar modal, barang dan jasa yang diperdagangkan maupun pelaku pasar masih tercampur antara yang halal dan haram, begitupula mekanisme yang ada masih menimbulkan sikap spekulasi dari para investor. Selain itu, transaksi yang terjadi sering mengandung gharar yang menimbulkan penipuan. Demikian juga dengan transaksi atas barang yang belum dimiliki (short selling), menjual sesuatu yang belum jelas, dan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal diatas, maka konsep pasar modal dalam ekonomi islam harus hati-hati atau selektif. Mekanismenya juga harus dapat menghindari perilakuperilaku yang dilarang Islam.14 Guna menghindari kegiatan pasar modal mengandung dharar dan gharar, Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan peraturan-peraturan praktek pasar modal yang berbasis syariah (Pasar Modal Syariah).Pengertian Pasar Modal berbasis syariah atau Pasar Modal Syariah tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang Undang tersebut hanya diatur mengenai pengertian Pasar Modal sebagaimana disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13) yang menyebutkan bahwa : “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Untuk mengetahui tentang pengertian Pasar Modal Syariah dapat kita lihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam Fatwa tersebut disebutkan yang dimaksud dengan Pasar Modal Syariah secara umum dapat didefinisikan sebagai Pasar Modal yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip syariah dalam operasional Pasar Modal adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI. Pasar Modal Syariah mulai diterapkan di Indonesia sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan 13
Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 7 MS.Wahyudi S.,op.cit
14
6
PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.15 Meskipun telah diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management, para investor di bidang Pasar Modal masih merasakan keraguan dan kekhuatiran investasi tersebut dilihat dari sudut pandang agama Islam. Maka pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa yang berkaitan langsung dengan Pasar Modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Dalam Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 ini, DSN-MUI megatur ketentuan umum tentang Reksadana, Portofolio Efek, Manajer Investasi, Emiten, Efek, Reksa Dana Syari'ah, Mudharabah/qiradh, Bank Kustodian dan ketentuan tentang mekanisme kegiatan reksa dana syari'ah, mengatur juga tentang hak dan kewajiban serta pemilihan dan pelaksanaan investasi. Dalam Fatwa ini juga diatur Jenis Transaksi yang Dilarang, Kondisi Emiten yang Tidak Layak serta penentuan dan pembagian hasil investasi.Selanjutnya untuk memberi perlindungan bagi para pelaku bisnis di Pasar Modal agar sesuai hukum Islam, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan lagi beberapa Fatwa sehubungan kegiatan Pasal Modal yang berbasis syariah, Fatwa tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan pasar modal yaitu Bapepam, perusahaan, dan para investor muslim yang ingin melakukan kegiatan pasar modal sesuai prinsip-prinsp syariah Islam. Setelah diterbitkannya Reksa Dana Syariah, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.16Akad mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (Shahib almal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.17 Dikeluarkannya Fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dianggap telah menjadi dasar hukum bagi peng-halal-an bisnis pasar modal di Indonesia. Pada tahun 2003, DSN-MUI telah mengeluarkan lagi Fatwa guna melindungi kegiatan investasi di bidang pasar modal, yaitu Fatwa Dewan 15
www.bapepam.go.id/syariah/index.html,diakses tanggal 1 Maret 2015. Ibid 17 Peraturann Bapepam-LK Nomor IX.A.14 (Kep-131/BL/2006) tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di PasarModal. 16
7
Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003tentangPasarModal Dan Pedoman UmumPenerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.Berdasarkan uraiaan-uraian diatas, Penulis akan mengkaji bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesiadan apakah prinsip-prinsip hukum Islam dalam Pasar Modal dapat diimplentasikan dalam sistem hukum nasional?. II. Pengaturan Pasar Modal Syariah Undang Undang Pasar Modal (UUPM) belum mengatur mengenai pasar modal syariah. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam kegiatan pasar modal syariah adalah Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah melalui Lembaga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa Fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia yaitu : 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. 2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah 3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari’ah Mudharabah 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang PasarModal dan Pedoman UmumPenerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. 5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah 6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi 7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah) 8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah 9. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Selain mengacu pada Fatwa DSN MUI, kegiatan pasal modal syariah mengacu pada Peraturan Bapepam-LK terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu :
8
1. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 (Kep-181/BL/2009) tentang Penerbitan Efek Syariah 2. Peraturann Bapepam-LK Nomor IX.A.14 (Kep-131/BL/2006) tentang Akad- akad yang Digunakan dalam Penerbitan EfekSyariah di PasarModal. Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1(Kep-180/BL/2009) tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam kajian ini, Penuis membatasi kajian pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang PasarModal dan Pedoman UmumPenerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang mengatur prinsip prinsip syariah di bidang pasar modaldan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 diantaranya mengatur tentang : Efek Syariah, adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. Shariah Compliance Officer (SCO), adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Pernyataan Kesesuaian Syariah, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSNMUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah, adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 diantaranya mengatur tentang : Efek Syariah, adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. Shariah Compliance Officer (SCO), adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Pernyataan Kesesuaian Syariah, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSNMUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip prinsip Syariah. 9
Prinsip-prinsip Syariah, adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Fatwa ini juga mengatur tentang Emiten yang menerbitkan efek syariah, Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaanperusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak bolehbertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain: a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. d. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah. Fatwa ini juga mengatur tentang Efek Syariah, mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak hak istimewa. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 10
Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasisebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib almal dengan pengguna investasi. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Surat berharga komersial Syariah, adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidakdiperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandungunsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi: a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; b. Bai‟al-ma‟dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling); c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang; d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan; e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan g. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain; Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas. Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.
11
Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip prinsip Syariah di Pasar Modal. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI. Fatwa DSN MUI Nomor : 80/ DSN-MUI/X/2011 diantaranya mengatur : Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu sebagai berikut : “ Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah : Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai‟ al-ma‟dum, antara lain: Short Selling (bai‟ al-maksyuf/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun”. Selain megatur larangan shortselling, Fatwa DSN-MUI 80/ DSN-MUI/X/2011 juga mengatur larangan : a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Tadlis antara lain: 1) Front Running yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. 2) Misleading information (Informasi Menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Taghrir antara lain: 1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolaholah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan. 2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa. c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najsy antara lain: 1) Pump and Dump, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi 12
inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. 2) Hype and Dump, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. 3) Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau diamend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/suplpy yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual. d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ikhtikar antara lain: 1) Pooling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark. 2) Cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan 13
shortselling. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku shortsellng mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal. e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ghisysy antara lain: 1) Marking at the close (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya. 2) Alternate trade, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. f. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy, antara lain : Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan. g. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai‟ al-ma‟dum, antara lain: Short Selling (bai‟al-maksyuf/ jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. h. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek. Dari ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI tersebut diatas, sangat jelas tersurat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam telah diterapkan dengan tepat dalam pengaturan kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.Untuk melihat apakah ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut telah bersesuai (harmonis) dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam LK, berikut akan Penulis uraikan isi dari Peraturan Bapepam-LK.Dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 (Kep-181/BL/2009) tentang Penerbitan Efek Syariah diatur hal-hal sebagai berikut : Tentang Akad Syariah yaitu perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam
14
Peraturan Nomor IX.A.1 4 dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam-LK yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidakbertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberiwewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share)) atas: a) aset berwujud tertentu (a’yan maujudat); b) nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; c) jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada; d) aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/ataue) kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah). Tentang kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain: 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi; 2) perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain: a. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan b. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 15
3) jasa keuangan ribawi, antara lain: a. bank berbasis bunga; dan b. perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional; 5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain: a. barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi); b. barang atau jasa haram bukan karena zatnya ( haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau c. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan prinsipprinsip syariah wajib memenuhi : 1) Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang ditawarkan; 2) Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan. Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksa Dana, dan/atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan. Pihak yang menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib menyatakan bahwa : 1) kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif; 2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; 3) untuk Emiten dan Perusahaan Publik, wajib memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;dan
16
4) untuk Reksa Dana Syariah dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah,wajib memiliki Wakil Manajer Investasi dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Penerbitan atau pendaftaran Efek Syariah berupa saham yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pernyataan Pendaftaran dari Emiten atau Perusahaan Publik wajib : 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 atau Peraturan Nomor IX.B.1, serta ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya; dan 2) mengungkapkan informasi tambahan dalam Prospektus bahwa: a) dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal; b) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan c) Emiten atau Perusahaan Publik memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal hanya jika : 1) terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan 2) usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturann Bapepam-LK Nomor IX.A.14 (Kep-131/BL/2006) tentang Akadakad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, antara lain mengatur tentang : Ijarah, adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau 17
pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah. Kafalah, adalah perjanjian (akad) dimana Pihak penjamin (kafiil/guarantor) berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (makfuul „anhu/ ashil/debitur) untuk memenuhi kewajiban Pihak yang dijamin kepada Pihak lain (makfuul lahu/ kreditur). Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (Shahib almal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (Shahib almal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut. Wakalah, adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Peraturan ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi serta hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat didalam akad-akad tersebut, persyaratan objek dalam akad dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur sehubungan dengan proses akad tersebut. Adapun Peraturan Bapepam-LK Nomor : II.K.1(Kep180/BL/2009)tentangKriteriadanPenerbitanDaftarEfekmengatur mengenai Daftar Efek Syariah (DES). DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkanolehBapepam-LKatauPihakyangdisetujuiBapepamLK.DESdapatditerbitkanolehBapepamLKselakuregulatorsertaPihaklainyangdisetujuiBapepamLKsebagaiPihakPenerbitDES III. Produk Pasar Modal Syariah Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan 18
kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah :18 1. Saham Syariah Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh: a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah. b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha: perjudian dan permainan yang tergolong judi; perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional; memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang 18
www.bapepam.co.id/syariah-pengenalan-produk, diakses 1 Maret 2015.
19
ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); 2. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan 3. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. 2. Sukuk (Obligasi Syariah) Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut : "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas: a. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat); b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada d. aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan atau e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)" Karakteristik Sukuk Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis Sukuk Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari : 1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. 2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. 20
3. Sertifikat salam. 4. Sertifikat istishna. 5. Sertifikat murabahah. 6. Sertifikat musyarakah. 7. Sertifikat muzara'a. 8. Sertifikat musaqa. 9. Sertifikat mugharasa. 3. Reksa Dana Syariah Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain: Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya. Risiko Likuiditas Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan
21
reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect. Risiko Wanprestasi Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana. Risiko politik dan ekonomi Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. IV. Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah.Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.19 Perkembangankegiatan pasar modal syariah di Indonesia secaraumumditandaiolehberbagaiindikatordiantaranyaadalahsemakinmaraknyapar apelakupasar modal syariah yang menyalurkanefek-efeksyariahselainsahamsahamdalam JII.Untuk melihat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal di Indonesia, Penulis sepakat dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim Kajian FatwaKementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan tahun 2011.Dari hasil 19
www.portalojk.dev.altrovis.com/id/pasarmodal, diakses 1 Maret 2015. 22
kajian diperoleh data bahwa terdapat relevansi antara Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 dengan Fatwa lainnya khususnya terkait implementasi definisi prinsip-prinsip syariah.Definisi prinsip prinsip syariah pada Fatwa No.40 relevan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal pada Peraturan Nomor IX.A.13.Prinsip syariah baik pada peraturan maupun Fatwa No.40 mengacu kepada hukum Islam dan berdasarkan FatwaDSN-MUI.20 Tentang pemenuhan prinsip syariah, hasilidentifikasimenunjukkanbahwapemenuhanprinsipsyariahterhadappasarmodal danseluruhmekanismekegiatannyadalamFatwaNo.40danfatwalainnyamempunyair elevansidankonsistensi.Haltersebut ditunjukkanbahwadalamFatwaNo.40danFatwaNo.80masingmasingmengungkapkantentangketentuanmekanismepedaganganyangmemenuhipri nsipsyariah.Selanjutnya,fatwafatwalainnyamenjelaskanmengenaiketentuanuntukmasingmasingefeksyariah.Berdasarkanhasilidentifikasitersebut,ketentuankesesuaiansyari ahyangdiatursecaraumumdalamFatwaNo.40telahdiuraikanlebihlanjutdalamfatwafatwalainnya.Selanjutnya,penerbitanefeksyariahtelahsesuaidenganprinsipsyariahdi pasarmodalsepanjangmemenuhiPeraturanNomorIX.A.13,IX.A.14danII.K.1.Halini menunjukkanbahwasecarasubstansitidakadakesenjanganantaraFatwaNo.40,fatwal ainnya,peraturandibidangpasarmodal,danpraktikyangada.21 Dari pengaturan prinsip-prinsip hukum Islam dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bapepam-LK, maka bentuk ideal dari pasar modal dapat dicapai dengan terpenuhinya empat pilar pasar modal, yaitu : 1. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehatihatian dan transparansi; 2. Pelaku pasar (investor) yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan manfaat transaksi di pasar modal; 3. Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar; 4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip-prinsip Syariah sudah meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Prinsip-prinsip Syariah telah memberikan penekanan pada kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan 20
Kajian Tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dibidang Pasar Modal oleh Tim Kajian FatwaKementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tahun 2011, hlm.42. 21 Ibid, hlm.43
23
keuntungan yang diperoleh dan adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi menurut penyertaan masing-masing pihak serta penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.Namun sesuai dengan kaidah dasar atau hukum asal dari muamalah, maka penerapan ketentuan halal ini harus sesuai dengan kondisi aktualnya yaitu kondisi dan cara berusaha pihak ketiga yang menjadi pasangan perdagangan, kondisi (penjual asal) dalam aqad Murabaha selama barang (maal) yang menjadi obyek transaksi diyakini termasuk barang halal, keimanan dari perorangan yang menjadi pemilik ataupun pengelola (manajemen) dari perusahaan (Emiten) yang memberikan hasil yang halal. tingkah laku dari pihakpihak lain yang ikut mengadakan transaksi dalam mekanisme pasar selama bisa dikelola sehingga tidak berkaitan langsung (terpisah) dengan kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.22 Namun demikian, masih terdapat beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI yang secara substansi belum selaras dengan Peraturan dibidang pasar modal dan praktik yang ada, antara lain pengertian saham yang memiliki hak-hak istimewa, Penggunaan Istilah “Sukuk” sebagai pengganti istilah “Obligasi Syariah”, keberadaan DPS dan Pihak-pihak yang mengerti prinsip syariah dipasar modal, mekanisme operasional dalam reksadana syariah khususnya terkait jumlah akad yang digunakan, mekanisme pembersihan kekayaann on halal reksadana syariah, serta pelarangan transaksi shortselling dan transaksi marjin bagi Anggota Bursa yang menawarkan jasa atau produk transaksi syariah bagi nasabah.Secara global, Tim Pengkaji menguraikannya sebagai berikut :23 a. Saham yang memiliki hak-hak istimewa dalam definisi saham syariah Dalam Fatwa No.40 dijelaskan bahwa saham-saham yang memiliki hakhak istimewa tidak termasuk di dalam saham syariah. Namun demikian, fatwa tersebut belum memberikan penjelasan mengenai pengertian dan batasan saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan dalam UUPM maupun Peraturan Nomor IX.A.13 tidak secara jelas memberikan pelarangan terhadap saham yang memiliki hak-hak istimewa sebagai saham syariah. b. Penggunaan istilah “sukuk” sebagai pengganti istilah “obligasi syariah” fatwa no.40 masih menggunakan istilah obligasi syariah tetapi dalam peraturan nomor ix.a.13 dan praktik yang ada penggunaan istilah tersebut telah diganti dengan istilah sukuk. Definisi sukuk dan obligasi syariah secara substansi berbeda. Perbedaan tersebut antara lain adanya under 22
Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Posted: 18/01/2011 in www.ekonomi
Syariah Tag:indonesia/pasar modal syariah, diakses 1 Maret 2015. 23 Kajian Tentang Fatwa DSN-MUI, op.cit, hlm.90-92
24
c.
d.
e.
f.
lying asset dalam definisi sukuk, sedangkan definisi obligasi syariah tidak mengenal adanya under lyingasset. Selain itu, sukuk dimungkinkan untuk diterbitkan dalam jangka pendek maupun panjang, sedangkan obligasi syariah diterbitkan dalam jangka panjang. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pihak-pihak yang mengerti prinsip syariah dipasar modal. Keberadaan DPS tidak diatur dalam Fatwa No.20 maupun Peraturan Bapepam LK. Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 pihak yang menerbitkan efek syariah hanya diwajibkan untuk memiliki anggota direksi/wakil MI dan Penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sementara itu, praktik penerbitan reksa dana syariah, pihak penerbit pada umumnya mengangkat / menunjuk DPS dalam rangka pemenuhan kesyariahaannya. Mekanisme Operasional dalam Reksa Dana Syariah. Ketentuan mekanisme operasional dalam reksa dana syariah pada Fatwa No. 20 dibagi menjadi 2 akad, sedangkan diperaturan hanya menggunakan satu jenis akad. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini ketentuan terkait mekanisme operasional dalam reksa dana syariah mengikuti peraturan Bapepam-LK. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Non Halal Reksa Dana Syariah Ketentuan pembersihan unsur non halal sebagaimana diatur dalam Fatwa No.20 bahwa hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal. Sedangkan dalam Peraturan Nomor IX.A.13 mengatur mengenai pembersihan unsur non halal yang lebih luas yaitu kekayaan reksa dana syariah. Transaksi Efek Pengaturan transaksi efek dalam Fatwa No.40 yang diuraikan lebih lanjut dalam Fatwa No.80 secara eksplisit melarang transaksi short selling dan transaksi marjin. Namun demikian, untuk anggota bursa yang menawarkan produk atau jasa transaksi syariah kepada nasabah belum terdapat ketentuan dibidang pasar modal yang melarang transaksi short selling dan transaksi marjin.
Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak tentang penerapan syariah Islam dalam pasar modal syariah, Penulis akan mengkaji sejauhmana efektifitas Fatwa DSN-MUI diterapkan oleh investor muslim dalam kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.Meskipun telah diatur laranganlarangan dalam kegiatan pasar modal syariah sebagaimana diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 80/DSN-MUI/III/2011, namun dalam praktek masih banyak ditemukan para invesor muslim menerapkan transaksi shortselling dalam bisnis 25
pasar modal, karena mereka lebih mengutamakan keuntungan yang cepat dan besar. Para investor muslim ini belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam investasi di pasar modal, dan mereka mengabaikan kegiatan pasar modal melalui JII, Mas Ismail mengungkapkan beberapa praktek pasar modal syariah yang tidak susuai syariat maupun yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran syariat. Beberapa hal tersebut adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah masih terdapat “bolong-bolongnya” Salah satunya adalah mengenai aturan rasio keuangan dalam efek syariah yaitu total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82 % (lihat Peraturan Bapepam No.II K.1 Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah). Fakta ini menunjukkan bahwa ada suatu pemakluman dari pemerintah tentang adanya unsur bunga yang jelas-jelas sudah di haramkan secara mutlak baik dalam jumlah besar maupun kecil. Yang lebih parahnya lagi, berdasarkan Grafik Jakarta Islamic Index (JII) hingga awal November 2008 menunjukkan bahwa Pertumbuhan positif yang dialami IHSG selalu diikuti oleh JII. Misalnya, setelah terus tumbuh positif, IHSG di tahun 2006 ditutup pada angka 1582,6. Begitu pula setelah terus tumbuh positif, JII tahun 2006 ditutup pada angka 311,281. Pertumbuhan positif terus terjadi, di akhir tahun 2007 IHSG ditutup pada angka 2.745, 826. Begitu pula JII tumbuh positif dan ditutup di tahun 2007 pada angka 500-an. Tapi ketika krisis global mendera Sistem Ekonomi Konvensional, di mana IHSG anjlok, ternyata JII juga anjlok. Terbukti pada penutupan 21 November 2008 IHSG terpuruk menjadi 1.146,28, begitu pula JII terpuruk menjadi 179,355. Fakta ini juga menunjukkan bahwa di pasar modal syariah masih pekat diwarnai spekulasi serta sikap egois para pelaku pasarnya yang selalu tergesa-gesa mengejar laba dan melupakan sikap saling tolong-menolong. Dengan kata lain, Pasar Modal Syariah masih dapat mengikuti Pasar Modal Konvensional yang mengedepankan kapitalisme dan sikap materialis.24 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinda Astuty terhadap perilaku religius masyarakat Pekalongan terhadap kegiatan pasar modal syariah, beberapa responden menyatakan bahwa dalam mengeliminir agar investasinya di pasar modal tidak jatuh dalam spekulasi, yaitu dengan berinvestasi di pasar modal dalam jangka panjang, artinya bahwa terdapat jangka waktu cukup lama dalam memegang saham yang dimiliki dan pemilihan saham di dasarkan pada fundamental perusahaan bukan sekedar menggunakan analisis tehnikal semata. Apa yang dilakukannya ini akan menghindarkan dirinya dari gharar dan spekulasi dan menjamin kehalalan investasinya di pasar modal. Investor tidak tergiur untuk bermain shortselling untuk meraih capital gain, karena itu diyakini melanggar 24
Ahmad Tantowi,www.kawansekawan.blogspot.com/2012/4/pelanggaran syariah di pasar modal, diakses 1 Maret 2015.
26
yang diajarkan oleh Islam. Mereka lebih suka memegang saham dalam waktu yang cukup lama, artinya selama mereka melihat perusahaan itu punya fundamental yang baik, ketika saham perusahaan itu turun saat tertentu mereka belum tentu akan menjualnya, karena mereka yakin saham perusahaan yang dipilih akan mendatangkan keuntungan.25 Dalam penelitian tersebut, Rida Astuty juga menyampaikan hasil penelitiannya bahwa meskipun seorang responden dalam praktek keagamaannya selalu melakukan sholat wajib dan terkadang sholat sunnah, melaksanakan rukun islam hampir secara penuh kecuali haji, dan memiliki pengetahuan tentang pasar modal syariah dan ekonomi Islam cukup baik, akan tetapi dalam tindakannya di pasar modal terlihat motif keuntungan masih mendominasi, hal ini terlihat dari pernyataan responden yang diwawancarai sebagai berikut: ”saya tahu dengan baik produk syariah dan ekonomi islam, tapi dalam penyusunan portfolio investasi saya, saya tidak selalu mengacu pada JII, saya pernah pilih saham lembaga keuangan konvensional dan perusahaan lain. Dan untuk menghindari kerugian saya kadang melakukan hedging, short selling, yang pasti kan saya ingin menghindari kerugian dan memaksimalkan untung.””yang saya tahu produk syariah adalah saham JII, dan mengerti dan faham transaksi halal yang digariskan, yaitu tidak boleh melakkukan short selling, margin trading dan hanya menggunakan saham syariah, tapi, kadangkadang saya juga menyusun portfolio investasi saya pada saham-saham diluar JII. Dan saya menggunakan teknik fundamental untuk pemilihan saham dan tehnikal untuk bertransaksi harian. Kalo lama atau tidaknya memegang saham, ya tergantung, kadang seminggu atau 3 hari, seiring dengan itu saya tidak menggunakan margin trading, kalo short selling kadang-kadang.” Dari hasil penelitian Rida Astuty tersebut, terlihat masih ada investor muslim yang belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam investasi di pasar modal, bahkan mereka senang melakukan transaksi short selling, transaksi yang jelasjelas dilarang dalam Fatwa DSN-MUI. Padahal Prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang mengatur pasar modal telah cukup jelas dan berkeadilan, sehingga sangat sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjaga keimanan dalam kehidupan. Menurut Syafi’i Antonio, bertransaksi atau jual beli saham memang mengandung unsur spekulatif, tetapi dapat diminimalisir melalui disclosure, menghindari insider trading, short selling, dan intervensi hak tertentu. Sementara
25
Rida Astuty, op,cit
27
berfluktuasinya harga saham tidak menjadi masalah karena dapat disamakan dengan jual beli rumah, mobil, emas yang harganya juga berfluktuasi.26 Dari hasil penelitian-penelitian yang telah ada, menunjukkan bahwa masih banyak investor muslim yang mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis pasar modal di Indonesia, mareka masih menginginkan keutungan yang cepat dan besar melalui transaksi short selling dan Insider Trading. Hal ini disebabkan karena para investor muslim belum mengetahui adanya prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan pasar modal,untuk itu harus dilakukan sosialisasi aturan-aturan dalam Fatwa tersebut.Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan. Kalaupun ada dari kalangan kaum muslim sendiri yang menolak permberlakuan syariat Islam itu, maka biasanya hal itu dikaitkan dengan alasan ketakutan yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan hukum syariat itu atau karena yang berangkutan tidak merasa sebagai orang Islam yang bersih, atau merasa sebagai orang Islam yang tidak taat, dan cenderung menikmati keadaan permissive dalam kehidupan tanpa kekangan syariat Islam. Orang demikian sudah seharusnya dibina menjadi orang baik atas dasar keimanan yang mendalam dan ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa.27Disinilah fungsi Ulama untuk mengarahkan dan mengajak investor muslim menerapkan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) melalui Fatwa yang dikeluarkan.Para pelaku di pasar modal harus benar-benar punya niat ingin menyalurkan dananya untuk hal-hal yang produktif yaitu digunakan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktifitasnya, sehingga dana yang ada akan benar-benar tersalurkan di sektor riil yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. V. Implementasi Prinsip-prinsp Pasar Modal Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal telah diatur dalam Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bapepam-LK sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa pelaksanaan ekonomi syariah diatur berdasarkan fatwa oleh 26
2002.
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani press, Jakarta,
27
Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm.98
28
sebuah lembaga yang berwenanag dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga tersebut adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999.Fatwa DSN-MUI bersifat sebagairesponsif, yang merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa. Pada umumnya fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.Dari segi kekuatan hukum,fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat, artinya orang yang meminta fatwa (mustafti) baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.Namun demikian, apabila fatwa kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yangmengikat. Terlebih lagi jika diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu. Dasar-dasar penetapan fatwa MUI tertuang pada bagian kedua pasal 2 Pedoman Penetapan Fatwa MUI Nomor : U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997, yang berbunyi: 1) Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunah rasul yang mu‟tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. 2) Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 aya t1, keputusan fatwa hendakla h tidak bertentangan dengan ijma‟qiyas dan mu‟tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalihmursalah, dan saddaz-zari‟ah. 3) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapatpendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan Fatwanya dipertimbangkan. M. Irsan Nasarudin berpendapat bahwa Fatwa bukanlah salah sumber hukum yang berlaku di Indonesia, namun untuk menghindari kerancuan dan kekacauan penerbitan instrumen utang syariah, Fatwa DSN MUI bisa dijadikan acuan dalam penerbitan obligasi syariah.28 Agar Fatwa DSN-MUI tersebut dapat berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan mengikat dalam praktek pasar modal syariah, dan bukan hanya mengikat secara keagamaan saja, maka harus dituangkan dalam peraturan perundangundangan.Untuk mewujudkan keinginan tersebut, dapat diikuti proses pembentukan Undang Undang Perbankan Syariah, sehingga Fatwa DSN MUI dapat mengikat sebagai hukum positif di Indonesia. Langkah-langkah pemerintah 28
M Irsan Nasarudin- Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.206
29
melalui Kementerian Keuangan untuk menjadikan Perbankan Syariah dalam sistem hukum nasional, harus diikuti dan diterapkan pada praktek investasi di bidang Pasar Modal. Meskipun Republik Indonesia bukan negara Islam, tetapi setidak-tidaknya negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini adalah negara yang religius dan karena itu harus dijadikan instrumen yang penting dalam upaya untuk menegakkan syariat Islam bagi para pemeluknya sendiri.29 Secara hirarkis, hukum-hukum syariat terdiri dari hukum-hukum dalam AlQuran, hukum-hukum dalam Hadist, hukum-hukum dalam Ijmak dan hukumhukum dalam Qiyas. Secara substansi, syariat lebih luas dari hukum seluler, pertama : syariat sebagai hukum meliputi hukum-hukum atau kaidah-kaidah duniawi dan hukum-hukum atau kaidah-kaidah ukhrowi (hubungan dengan Allah SWT), kedua : syariat selain sebagai hukum yang bersifat normatif juga hukum dalam makna moral, ketiga : sumber syariat meliputi hukum-hukum sebagai wahyu dan hukum ciptaan manusia.30 Sebagai hukum yang memaksa, hukum Islam (syariat) menjadi bagian dalam sistem hukum yang diberlakukan oleh suatu otoritas (kekuasaan) yang sah. Perumusan dan penegakan hukum Islam harus dilakukan oleh institusi negara, tidak boleh oleh individu-individu. Negara harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa hukum bukan sebagai produk individu, melainkan produk kesepakatan yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan manusia dan Tuhan.31 Dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah jelas diatur bahwa Negara mengurusi orang-orang miskin. Pasal 34 UUD 1945 mengatur “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, ini artinya bahwa negara mengatur berkenaan dengan perekonomian. Dalam welfare state, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie32Konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/ekonomi di masa sekarang dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/ekonomi di masa depan. Menurut Iswahjudi A Karim, industri keuangan syariah diperkirakan akan terus berkembang, upaya untuk menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu sumber hukum akan menjadi suatu keniscayaan, mengingat terbukanya kemungkinan diabaikannya fatwa tersebut karena posisi fatwa yang menurut hukum Indonesia bukan sebagai sumber hukum dalam hirarki peraturan
29
Jimly Asshiddiqie, op.cit,hlm.97 Bagir Manan, Menyegarkan Kembali Ingatan Mengenai Sistem Hukum, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX No.352 Maret 2015, hlm.11 31 Ija Suntana,op.cit, hlm. 32 Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 33 30
30
perundang-undangan RI. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI perlu diintegrasikan ke dalam Peraturan Bapepam LK.33 Dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia, kiranya sudah saatnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pasar Modal Syariah, hal ini diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah, atau setidaknya menyempurnakan Undang Undang Pasar Modal yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1995.Belum adanya ketentuan yang menjadi legitimisi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya Undang-Undang, perkembangan keberadaan pasar modal syariah merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan Bapepam dan pemerintah lebih tergantung dari permintaan pelaku pasar yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah.Pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan, namun dalam praktiknya malah akan melenceng dari substansi syariah, karena selama ini praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan dari riba, maysir dan gharar. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal sangatlah dimungkinkan. Maraknya perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam perdagangan saham, dan investor muslim yang ikut dalam bisnis pasar modal, mendorong Pemerintah untuk segera megeluarkan Undang Undang Pasar Modal Syariah sebagai peraturan yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal syariah. Jikapun Pemerintah Pusat belum dapat mengakomodir prinsip-prinsip pasar modal syariah dalam perundang-undangan, setidaknya Pemerintah Daerah sudah harus berani melangkah dengan membuat Peraturan Daerah tentang prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi di Pasar Modal. Dari gambaran diatas, untuk memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah, maka diperlukan keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami, sesuai ajaran dalam Al-Quran dan Hadist. DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal, Artikel & Makalah : Antonio, M. Syafi’i Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
33
Iswahjudi A Karim, Implementasi Prinsip Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Hukum), Makalah, Jakarta, 10 Juni 2003, hlm.8
31
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionaalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Karim, Iswahjudi A, Implementasi Prinsip Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Hukum), Makalah, Jakarta, 10 Juni 2003. Manan, Bagir, Menyegarkan Kembali Ingatan Mengenai Sistem Hukum, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX No.352 Maret 2015. Nasarudin, Irsan, dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004. Pradja, Juhaya S, Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2012. Pramono, Nindyo, Sertifikasi Saham PT. Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Suntana, Ija, Politik Hukum Islam, Penebit .op.cit, hlm. Tim Kajian FatwaKementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Kajian tentang Fatwa DSNMUI Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dibidang Pasar Modal, Tahun 2011. Untung, Budi, Hukum Bisnis Pasar Modal, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011. Internet : Ahmad Tantowi, www.kawansekawan.blogspot.com/2012/4/pelanggaran syariah di pasar modal, diakses 1 Maret 2015. MS. Wahyudi S., Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Makalah, 2012 https://perjuangsatu.blogspot.com/2-11/11/pasarmodal.perspektif.ekonomi-islam, diakses tanggal 1 Maret 2015. Rinda Astuty, Religiusitas dan Perilaku Investasi Investor Muslim di Pasar Modal, https//rindaasuty, Wordpress .com.2010, diakses 1 Maret 2015. Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Posted: 18/01/2011 in www.ekonomi Syariah Tag: indonesia/pasar modal syariah, diakses 1 Maret 2015. www.bapepam.go.id/syariah/index.html, diakses 1 Maret 2015. www.bapepam.co.id/syariah-pengenalan-produk, diakses 1 Meret 2015 www.portalojk.dev.altrovis.com/id/pasarmodal, diakses 1 Maret 2015 Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
32
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 (Kep-181/BL/2009) tentang Penerbitan Efek Syariah Peraturann Bapepam-LK Nomor IX.A.14 (Kep-131/BL/2006) tentang Akad- akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di PasarModal.Peraturann Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1(Kep-180/BL/2009) tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang PasarModal dan Pedoman UmumPenerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
33
