Implementasi Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Indonesia MATERI DISKUSI Pada Acara LPPI Seminar & Executive Roundtable
Konglomerasi Jasa Keuangan Indonesia
Jakarta, 14 Januari 2016 nung herlian
Sharing Session 1
Latar Belakang dan Rasional Perlunya Pengawasan Terintegrasi
2
Tujuan Pengawasan Terintegrasi
3
Dasar Hukum
4
Cakupan Pengawasan Terintegrasi
5
Penerapan Manajemen RisikoTerintegrasi
6
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
7
Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
2
Latar Belakang dan Rasional Perlunya Pengawasan Terintegrasi Konglomerasi keuangan saat ini telah berkembang dg pesat didukung teknologi, produk dan layanan keuangan yg semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan. Dampak Positif
Dampak Negatif
Meningkatkan daya saing a.l. meningkatnya skala ekonomi, volume bisnis dll Meningkatkan efisiensi melalui pengembangan infrastruktur, delivery channel,dll Mengoptimalkan portofolio produk dan layanan melalui promosi dan penguatan branding, cross selling dan saluran distribusi, Penguatan bisnis melalui integrasi LJK dan kenaikan fee based income.
meningkatnya risiko sektor keuangan melalui regulatory arbitrage, contagion risk, lack of transparency, conflict of interest, meningkatnya transaksi intragroup, perhitungan modal ganda dan abuse of economic power. kegagalan salah satu anak perusahaan akan menimbulkan efek rembetan (contagion effect) pd perusahaan lain dlm group ataupun induknya.
3
Tujuan Pengawasan Terintegrasi Pengawasan terintegrasi thd konglomerasi keuangan, dimaksudkan untuk: Mempersempit perbedaan pengaturan (regulatory arbitrage) antar sektor jasa keuangan Menghilangkan kemungkinan adanya aspek dan area tertentu yg masih luput dari pengawasan (supervisory blindspot) Melakukan pengawasan yg efektif utk mendeteksi setiap potensi risiko dari aktifvitas konglomerasi keuangan Mengapa perlu diawasi: Besarnya pangsa konglomerasi keuangan dan perannya yg signifikan dalam perekonomian Konglomerasi cenderung melakukan excessive risk taking. Kompleksitas produk/layanan keuangan lintas sektor dlm konglomerasi meningkatkan risiko. Sumber kerentanan krisis pada sektor keuangan menjadi sangat beragam Mencegah timbulnya risiko sistemik dalam sektor keuangan. Meminimalkan potensi permasalahan sistemik yg ditimbulkan oleh suatu konglomerasi keuangan melalui penerapan manajemen risiko dan GCG terintegrasi sbg sarana deteksi dini permasalahan dan risiko yg dihadapi industri keuangan Memastikan ketersediaan modal yg sepadan dg eksposure risiko sebagai cushion atau buffer potensi rugi atas eksposure risiko yg diambil suatu konglomerasi.
4
Konglomerasi Keuangan: Mengapa Perlu diawasi ?
5
…..Permasalahan KONGLOMERASI seperti puncak gunung Es….
tenang, anggun, lembut dan eksotis Di puncak :
Di dasar :
Excessive Risk Taking Behaviour Procyclicality Regulatory arbitrage
Excessive Intragroup exposure Contagion/spillover effect Market failure
Hidden and potensial explosive risk to happen at any time - nung herlian -
Konglomerasi Keuangan: Mengapa Perlu diawasi ?
6
Konglomerasi keuangan ditandai dg adanya asymetric information, agency problem, moral hazard dsb, menyebabkan excessive risk taking behavior, prosiklisitas, contagion risk dan risiko sistemik...…
Interconnectedness 19xx – 20xx semakin rumit
- nung herlian -
Konglomerasi Keuangan: Mengapa Perlu diawasi ?
7
Keterkaitan antar LJK dalam Sektor Keuangan dapat bersifat sistemik.....
- nung herlian -
Semakin maraknya Konglomerasi After Effect Crisis ……. dan Interkoneksi antar Lembaga Keuangan Perkembangan interaksi dan keterkaitan antar institusi keuangan yg sedemikian pesat menuntut adanya pola pengawasan terintegrasi yg mampu mendeteksi secara dini permasalahan dalam konglomerasi sehingga tidak merembet pada institusi keuangan lainnya…..
8
Peta Konglomerasi Keuangan Perbandingan total aset 50 Konglomerasi Keuangan dengan total aset industri perbankan dan total aset industri jasa keuangan adalah sebagai berikut (Sept 2015):
Dari 50 Grup Konglomerasi Keuangan yang dilaporkan, diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu: 14 Grup Konglomerasi Keuangan yang bersifat Vertikal; 29 Grup Konglomerasi Keuangan yang bersifat Horizontal; dan 7 Grup Konglomerasi Keuangan yang bersifat Mixed.
9
DASAR HUKUM
10
Pasal 5 UU OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pengawasan Terintegrasi
Scope OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan: 1. Pengawasan individual (level 1); dan 2. Pengawasan Terintegrasi yang berupa pengawasan terhadap lembaga keuangan dan perusahaan anak di bidang keuangan (level 2) serta pengawasan konsolidasi terhadap Konglomerasi Keuangan (level 3).
Pengaturan Terintegrasi
Dalam Rangka mendukung Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko, Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.
Scope Pengawasan Terintegrasi
11
- nung herlian -
Pengertian Konglomerasi Keuangan
12
• Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi.
• Jenis Konglomerasi Keuangan: – Vertical Group Vertical group yaitu apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK – Horizontal Group Horizontal group yaitu apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama – Mixed Group Mixed Group apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat vertical group dan horizontal group - nung herlian -
Ilustrasi Jenis Konglomerasi Keuangan
13
- nung herlian -
CAKUPAN KONGLOMERASI KEUANGAN - Struktur-
Struktur Konglomerasi Keuangan Entitas Utama
LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan tata kelola di Konglomerasi Keuangan
Perusahaan Anak
Perusahaan Terelasi (sister company) beserta perusahaan anaknya
Badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
Perusahaan Terelasi (sister company) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.
LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penyesuaian terhadap LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan.
14
CAKUPAN KONGLOMERASI KEUANGAN - KelembagaanLembaga Jasa Keuangan (LJK )adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
PERUSAHAAN ASURANSI DAN REASURANSI
BANK Jenis LJK yang termasuk dalam cakupan Konglomerasi Keuangan
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PERUSAHAAN EFEK
15
PENENTUAN ENTITAS UTAMA
16
ENTITAS UTAMA
Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan hanya terdiri dari LJK induk dan LJK anak
Entitas Utama adalah LJK Induk
Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri dari LJK induk dan LJK anak (terdapat
perusahaan terelasi)
Pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama. Entitas Utama yang ditunjuk adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama
17
1.
Penilaian Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan
Tujuan Penilaian Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (KK) Mendeteksi secara dini risiko yang dihadapi oleh Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan (groupwide) dengan memperhatikan terutama risiko yang belum dapat teridentifikasi dalam pengawasan LJK secara individual; Mendeteksi pengaruh dari risiko tersebut terhadap kondisi kinerja keuangan Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Mengalokasikan sumber daya yang dialokasikan untuk menangani risiko signifikan yg teridentifikasi dan membahayakan kondisi Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan (group-wide); Menyusun strategi dan perencanaan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan; Mengambil tindakan pengawasan yang diperlukan secara lebih dini melalui koordinasi antara Pengawas.
Excessive Risk Taking Behaviour Procyclicality Regulatory arbitrage
18
Excessive Intragroup exposure Contagion/spillo ver effect Market failure
Prinsip Utama Penilaian Risiko Agregasi Risiko Penilaian risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan didasarkan pada berbagai risiko yang terdapat dalam Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan dg memperhatikan dampak yang ditimbulkannya terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor intern maupun ekstern yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kondisi Konglomerasi Keuangan saat ini dan masa yang akan datang. Holistik Penilaian dilakukan dengan melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya (holistik) mendapatkan gambaran mengenai risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas Penilaian risiko dan tingkat kondisi terhadap Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas secara proporsional LJK-LJK yg ada dalam Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan dgn memperhatikan struktur, karakteristik, dan kompleksitas dari Konglomerasi Keuangan tsb
Komprehensif dan Terstruktur Penilaian dilakukan dengan analisis mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara luas, lengkap, dan utuh (komprehensif) didukung fakta-fakta yang relevan dan pengaruhnya terhadap risiko dan kondisi Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan level, trend, dan tingkat permasalahan dan diinformasikan secara terstruktur dengan mengemukakan kesimpulan, hasil analisis, dan fakta.
19
Siklus Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko
20
21
CAKUPAN PENGATURAN Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi
Tata Kelola Terintegrasi
(POJK No. 17/POJK.03/2014)
(POJK No. 18/POJK.03/2014)
Penentuan Cakupan Konglomerasi Keuangan
Penentuan Entitas Utama LJK yang mengintegrasikan Manajemen Risiko di Konglomerasi Keuangan
Penerapan Manajemen Risiko di Konglomerasi Keuangan
Penentuan Cakupan Konglomerasi Keuangan
Penentuan Entitas Utama LJK yang mengintegrasikan Tata Kelola di Konglomerasi Keuangan
Penerapan Tata Kelola di Konglomerasi Keuangan
22
2.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (POJK No.17/POJK.03/2014)
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI 4 (Empat) Pilar Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 1
2
3
4
Cakupan Risiko meliputi:
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
1.
Risiko kredit
2.
Risiko pasar
3.
Risiko likuiditas
4.
Risiko operasional
5.
Risiko hukum
6.
Risiko reputasi
7.
Risiko stratejik
8.
Risiko kepatuhan
9.
Risiko transaksi intra-grup
10. Risiko asuransi
Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
Konglomerasi Keuangan
Tidak terdapat Perusahaan Asuransi
9 Jenis Risiko (- Risiko asuransi)
Terdapat Perusahaan Asuransi
10 Jenis Risiko (+ Risiko asuransi)
23
Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama Dewan Komisaris Dewan Direksi:
Direktur Operasional
Direktur Utama
Direktur ….
Memberikan rekomendasi
Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Non Struktural)
Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Koordinasi
SKMR di masing-masing LJK anggota Koglomerasi keuangan
SKMR di masing-masing LJK anggota Koglomerasi keuangan
SKMR di masing-masing LJK anggota Koglomerasi keuangan
24
Milestone Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Pelaporan dan Sanksi Sanksi pelanggaran substansi pengaturan diberlakukan bagi Entitas Utama berupa Bank non BUKU 4 dan non bank Sanksi pelanggaran substansi pengaturan diberlakukan bagi Entitas Utama berupa Bank BUKU 4
25
1 Jan 2018
1 Jan 2017
Des 2015
Jun 2015 31 Mar 2015 Des 2014
POJK diterbitkan
Laporan profil risiko terintegrasi, paling lambat disampaikan 15 Feb 2016 (untuk seluruh Entitas Utama)
Laporan profil risiko terintegrasi, paling lambat disampaikan 15 Agustus 2015 (untuk Entitas Utama Bank BUKU 4) Penyampaian: Laporan penunjukkan Entitas Utama Laporan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan
26
3.
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI POJK NO. 18/POJK.03/2014
Organ dan Instrumen Tata Kelola Terintegrasi Untuk mengintegrasikan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama paling kurang memiliki :
Entitas Utama Direksi
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Dewan Komisaris Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Komite Tata Kelola Terintegrasi
27
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dekom Entitas Utama Direksi Entitas Utama
Dewan Komisaris Entitas Utama
1. memastikan penerapan Tata Kelola
1. mengawasi penerapan Tata Kelola pada
Terintegrasi (TKT) dalam Konglomerasi Keuangan. 2. menyusun Pedoman TKT. 3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT. 4. menindaklanjuti arahan/nasihat Dekom EU dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman TKT. 2. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT. 3. mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
Calon anggota Direksi EU dan Calon anggota Dekom EU harus memiliki pengetahuan mengenai EU dan pengetahuan mengenai LJK dalam KK
28
Milestone Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Pelaporan dan Sanksi Sanksi pelanggaran substansi pengaturan diberlakukan bagi Entitas Utama berupa Bank non BUKU 4 dan non bank
Sanksi pelanggaran substansi pengaturan diberlakukan bagi Entitas Utama berupa Bank BUKU 4
29
1 Jan 2018
1 Jan 2017
Des 2015 Jun 2015 31 Mar 2015
Nov 2014
Laporan penilaian pelaksanaan TKT, paling lambat disampaikan 15 Feb 2016 (untuk Entitas Utama selain Bank BUKU 4) Laporan penilaian pelaksanaan TKT, paling lambat disampaikan 15 Agustus 2015 (untuk Entitas Utama Bank BUKU 4)
Penyampaian: Laporan penunjukkan Entitas Utama Laporan rincian anggota Konglomerasi Keuangan
POJK diterbitkan
Ketentuan Lain-Lain dan Penutup Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan. Contoh: hubungan antara Bank-Bank BUMN (Mandiri, BNI, dan BRI) yang disebabkan oleh kepemilikan langsung Pemerintah RI tidak menyebabkan ketiga Bank BUMN tersebut dimasukkan dalam satu Konglomerasi Keuangan yang sama. Dalam hal Konglomerasi Keuangan berada dalam satu sektor jasa keuangan yang sama dan telah terdapat ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (good corporate governance) bagi sektor jasa keuangan tersebut, penerapan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (good corporate governance) yang berlaku bagi sektor jasa keuangan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
30
Sespibi Angkatan XXVI_______________
31
Tugas &Tanggung Jawab Dewan Komisaris …lanjutan
Terima Kasih Terima Kasih
28
nung herlian
