UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM TESIS
IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Disusun Oleh: Mohammad. Ryan. Bakry NPM : 0806425664 Konsentrasi Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)
JAKARTA 2010 Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
NAMA
: MOHAMMAD RYAN BAKRY
NPM
: 0806425664
Tanda Tangan
: …………………………..
Tanggal
: 1 Juli 2010
Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
UNIVERSITAS INDONESIA Nama
: Mohammad Ryan Bakry
NPM
: 0806425664
Fakultas
: Hukum
Judul Tesis
: Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia
Program Kekhususan
: Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
Telah Berhasil dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Bagian Persyaratan yang Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum, Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pada Tanggal 21 Juni 2010 DEWAN PENGUJI ........................................
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H Ketua Sidang/ Penguji
........................................
Prof. Safri Nugraha, S.H., L.LM., Ph.D. Pembimbing/ Penguji
........................................
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, S.H Penguji
ii Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA LEMBAR PENGESAHAN Nama
: Mohammad Ryan Bakry
NPM
: 0806425664
Fakultas
: Hukum
Judul Tesis
: Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia
Program Kekhususan
: Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
Hari
: Senin
Tanggal
: 1 Juli 2010
TIM PENGUJI TESIS Ketua Sidang
: Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H
(.............................)
Anggota
: Prof. Safri Nugraha, S.H., L.LM., Ph.D
(.............................)
Anggota
: Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, S.H
(.............................)
iii Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT penulis panjatkan atas selesainya penyusunan Tesis yang berjudul “Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia” ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dalam Program Kekhususan hukum dan Kehidupan Kenegaraan pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia di Jakarta. Atas tersusunnya Tesis ini, pertama-tama penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., L.LM., Ph.D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang juga sebagai pembimbing sekaligus penguji Tesis penulis, atas arahan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Ucapan yang sama penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H (Ketua Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia) selaku ketua sidang sekaligus penguji tesis yang telah memberikan inspirasi untuk menulis makalah sederhana yang kelak dijadikan penulis sebagai Tesis. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, S.H yang telah berkenan untuk menjadi penguji tesis ini. Kepada staf pengajar lainnya yang telah membimbing penulis selama mengikuti Program Magister sebagai berikut: Bapak Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., Bapak Dr. Wukir Ragil, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., Ibu Sri Mamudi, S.H., M.L.L., penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada rekan-rekan program Kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan 2008/ HTN’08 (Agung Ali Fahmi, Evi Flamboyan, Achmad Fauzan, Rizkiasari Joedawinata, Laura Sitompul, Veni Artha, Abdi Kurnia, Anggi Sitorus, Trypu Vevianto, Rahayu Prasetyaningsih) penulis akan selalu kenangkan masa-masa indah penuh gelak tawa dan canda selama menempuh masa studi, yang sebenarnya sekedar untuk melepaskan rasa penat dan jenuh setelah menekuni berbagai perkuliahan dan mengerjakan pelbagai tugas terstruktur. Semoga persahabatan kita yang indah dapat berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kepada para staff Sekretariat Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia (Pak Watijan, Pak Hari), penulis haturkan ucapan terima kasih atas pelbagai bantuan informasinya yang tidak kecil, terutama berkaitan dengan jadwal dan tempat perkuliahan para staff pengajar, pengumpulan tugas-tugas terstruktur, serta pelbagai kebutuhan admnistrasi lainnya.
iv Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
Ucapan terima kasih ditujukan terutama kepada kedua orang tua penulis (Drs. H. Abdul Wahab dan Hj. Robiana) yang selalu memberikan kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih kepada penulis untuk selalu menjadi yang terbaik bagi diri, keluarga dan masyarakat. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan pada kakak dan adik (Amalia Safitri,S.Sos., Angela Oktorina,S.T., Sari Destiawati,S.E., Mohammad Haikal Bakry, Fikri Ruliandi, S.Sos., M.M), keluarga besar K.H. Sibawaihi Bakry (Hj. Sophia, H. Badarudin, H. Gozali, Habibah Bakry, Hotibah Bakry,) teman-teman (genk bintara, genk penggilingan, genk palembang, moonlight band dan cornea band) yang selalu memberikan dukungan yang tanpa henti kepada penulis. Akhir kata penulis sampaikan, bahwa tesis ini barulah merupakan hasil dari studi awal yang sederhana. Oleh karena itu akan wajar apabila di sana-sini dijumpai adanya kekurangan sehingga penulis masih membutuhkan berbagai masukan dari pihak-pihak lainnya. Semoga tesis yang sederhana ini ada manfaatnya bagi kepentingan studi Hukum dan Kehidupan Kenegaraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Jakarta 1 Juli 2010 Mohammad Ryan Bakry
v Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
ABSTRAK Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai “government is to govern” menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai “government is to serve the people” sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance. Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia
dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama
pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.
vi Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
ABSTRACT The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance. As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods. thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration.
vii Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
DAFTAR ISI Halaman Lembar Pengesahan.................................................................................................................... i Kata pengantar............................................................................................................................ iv Abstrak ...................................................................................................................................... vi Daftar isi.................................................................................................................................... viii BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A.
LATAR BELAKANG............................................................................................. 1
B.
IDENTIFIKASI MASALAH.................................................................................. 13
C.
TUJUAN PENELITIAN......................................................................................... 13
D.
KERANGKA PEMIKIRAN................................................................................... 14
E.
METODE PENELITIAN........................................................................................ 23
F.
SISTEMATIKA PENULISAN............................................................................... 24
BAB II : KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA ...................................................................... 26 A.
SEJARAH HAK ASASI MANUSIA..................................................................... 26
B.
HAM DALAM PERSPEKTIF TEORI................................................................... 34
C.
HAK INDIVIDUAL DAN HAK KOLEKTIF...................................................... 38
D.
PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA......................................................... 44
BAB III : KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) ................... 56 A. BIROKRASI........................................................................................................... 56 B. MALADMINISTRASI........................................................................................... 61 C. LAHIRNYA PRINSIP GOOD GOVERNANCE................................................... 65 D. CIRI DAN KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE.................................... 74 E. GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA ............................................................ 85
viii Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
Halaman BAB IV : IMPLEMENTASI HAM DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA ............................................................................................................. 95 A. PERUBAHAN PARADIGMA GOVERNANCE DI INDONESIA........................................................................................................... 95 B. HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI STANDAR DARI PENERAPAN PROPER ADMINISTRATION DI INDONESIA............................................... 101 C. BIROKRASI DAN PERWUJUDAN GOOD GOVERANCE DI INDONESIA......................................................................................................... 107 . BAB V : PENUTUP ................................................................................................................ 121 A. SIMPULAN.......................................................................................................... 121 B. SARAN................................................................................................................. 122 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 123
ix Implementasi hak..., Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010.
