IKHTISAR TATA NIAGA PUPUK BERSUBSIDI § § § § § §
Dasar Hukum dan Prinsip Dasar Penyaluran PS Jalur Distribusi dan Para Pelakunya Penunjukan Distributor dan Pengecer Hubungan RDKK dgn Distribusi PS Laporan Keuangan Inkud Opsi Penyehatan Usaha Inkud
DASAR HUKUM DAN PRINSIP DASAR PENYALURAN PS DASAR HUKUM 1. Perpres 77/2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan 2. Permendag No 15/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
PRINSIP DASAR 1. Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi (“PS”) untuk memenuhi kebutuhan PS dalam negeri menjadi tanggung jawab Menteri Perdagangan (“Menperdag”) 2. Untuk mewujudkannya, Menperdag: a. Menetapkan kebijakan (policy) nya b. Menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) atau “PTPI” sebagai pelaksana berdasarkan perjanjian antara Kementan dgn PTPI 3. Ada 5 institusi Pemerintah yg berperan: (i) Kementan; (ii) Kemedag; (iii) Kemenkeu, dan (iv) Kemenperin, (v) Pemprov/Pemkab-kot
JALUR DISTRIBUSI DAN PARA PELAKUNYA nunjuk e m n e s odu PRODUSEN (Pabrikan & Importir)
§ Pr ributor Dist enunjuk tujuan m r o t u istrib perse PT Pupuk Indonesia (Persero) & Grup: § D ngecer (dgn Pe Pusri, Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, sen) u d o r P Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda
Lini 1: Produsen
Gudang di lokasi pabrik atau lokasi pelabuhan impor Produsen
Lini 2: Produsen
Gudang Produsen di ibukota Provinsi atau lokasi UPP (Unit Pengantongan Pupuk)
DISTRIBUTOR: Perusahaan perseorangan atau badan usaha yg ditunjuk Produsen berdasarkan SPJB utk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan PS dlm partai besar di WTJnya Mengangkut, Menyimpan & menjual!
Lini 3: Produsen & Distributor Lini 4: Pengecer KONSUMEN AKHIR (PENGGUNA)
Gudang Produsen dan Distributor di ibukota Kab/Kota yg ditetapkan Produsen Gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan/Desa yg ditetapkan Distributor
Hanya menjual!
Petani: Perorangan WNI yg mengusahakan lahan tanaman pangan/hortikultura, pekebun, peternak, pembudidaya ikan/udang
PENGECER: Perusahaan perseorangan atau badan usaha yg berkedudukan di Kecamatan atau Desa yg ditunjuk Distributor berdasarkan SPJB utk melakukan penjualan PS secara langsung hanya keada Poktan dan/atau Petani di WTJnya
PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN PENGECER (Pasal 4) Syarat penunjukan DISTRIBUTOR (oleh Produsen)
Syarat penunjukan PENGECER (oleh Distributor dgn persetujuan PRODUSEN)
1.
1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
Bergerak dlm bidang usaha perdagangan umum Memiliki kantor dan pengurus aktif Memiliki syarat2 umum kegiatan perdagangan (SIUP, TDP, SITU Pergudangan) Memiliki/menguasai sarana gudang dan alat transportasi Memiliki jaringan distribusi (dibuktikan dgn memiliki sedikitnya 2 Pengecer di setiap kecamatan dan/atau desa wilayah tanggung jawab (WTB)nya Rekomendasi dari Disdag kab/ kota setempat Memiliki permodalan yg cukup (sesuai ketentuan Produsen): Laporan Keuangan & Kesiapan Pendanaan!
2. 3. 4. 5.
Bergerak dlm bidang usaha perdagangan umum Memiliki pengurus aktif Memiliki syarat2 umum kegiatan perdagangan (SIUP, TDP) Memiliki/menguasai sarana penyaluran PS Memiliki permodalan yg cukup (sesuai ketentuan Produsen)
Syarat penunjukan PETANI Pembeli PS) Tidak diatur/diawasi dgn tegas?
Distributor menyampaikan Daftar Pengecer kpd Produsennya dgn tembusan Kadistan Kab/Kota, Kadisdag Kab/Kota, dan KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Maks tgl 1 Maret tahun berjalan
Produsen menyampaikan Daftar Distributor dan Daftar Pengecer kpd PTPI dan Dirjen Dagri Maks tgl 1 April tahun berjalan
6 tepat: at jumlah, Tepat jenis, teteppat waktu, tepat harga, tepat mutu tepat tempat,
HUBUNGAN RDKK DGN DISTRIBUSI PS 1. Petani/Poktan + Penyuluh Tani menyusun RDKK
2. Usulan RDKK kpd Kadistan Kab/Kota
5. Permentan ttg RDKK Nasional
7. Perbup/wali ttg RDKK Kab/Kota (akhir Des thn seblmnya)
PTPI menjamin pengadaan dan ketersediaan PS di Lini 1 s/d 4 sesuai prinsip 6 Tepat, sesuai RDKK Nasional 4. Usulan RDKK kpd Mentan
5. Permentan ttg RDKK Nasional
? RDKK per Kecamatan dan Poktan?
3. Usulan RDKK kpd Kadistan Propinsi
6. Pergub ttg RDKK Propinsi (medio Des thn seblmnya)
7. Perbup/wali ttg RDKK Kab/Kota (akhir Des thn seblmnya)
PTPI menjamin stok di Lini 3 (sesuai RDKK) Nasional: a. Kebutuhan 2 minggu ke depan, sesuai RDKK b. Khusus Nov s/d Jan: Kebutuhan 3 minggu ke depan
Distributor: menjamin kebutuhan PS di WTJnya utk kebutuhan 2 minggu ke depan, sesuai RDKK Kab/Kota
Pengecer memiliki stok PS di WTJnya utk kebutuhan 1 minggu ke depan, sesuai RDKK Kab/Kota
Peluang Inkud/Puskud/ KUD (Pasal 16?) • Dlm rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor utk melakukan penjualan langsung kpd Petani dan/atau Poktan yg mengikuti program tsb
NERACA, Rp juta
LAPORAN KEUANGAN INKUD 2011
ASET LANCAR
2010
18.576
23.821
408
6.294
16.961
13.921
33.413
58.057
3.784
2,905
356
374
Investasi-Non Kop, net
5.030
20.210
Investasi-PUB, net
2.160
3.020
Aset Tetap, net
17.024
26.453
Aset Titipan
37.298
36.421
(37.298)
(36.421)
5.057
5.094
Kas dan Setara Kas Piutang, net ASET TIDAK LANCAR Piutang Hub Istimewa, net Investasi- Koperasi, net
Kewaj Titipan Aset Lainnya, net
2011 KEWAJIBAN LANCAR
302.376
319.158
178.932
178.932
Utang pd Anggota
5.805
5.885
Utang Hub Istimewa
33.031
30.428
Utang pd KUD
19.316
18.731
Utang pd Lainnya
13.297
30.306
Beban ymh dibayar
37.259
40.049
Pendaptn Ditangguhkan
12.111
12.181
277
299
228.328
232.673
Utang Titipan Dana
3.767
3.767
Simpanan Sukarela
4.826
4.953
219.735
219.886
-
4.067
KEKAYAAN BERSIH
(478.714)
(469.953)
Simpanan Anggota
1.902
1.851
107.222
107.222
3.712
3.712
(595.160)
(705.187)
770
(385)
51.989
81.877
Utang bank jgk pendek
Utang Pajak KEWAJIBAN JGK PANJANG
Dana Penyertaan Modal Lain-lain
Dana Penyertaan Modal Donasi Saldo Laba dsb SHU Bersih TOTAL ASET
51.989
81.877
2010
TOTAL LIABILITAS & KEKAYAAN BERSIH
PERHITUNGAN HASIL USAHA, Rp juta 2011 PARTISIPASI ANGGOTA
2010 -
-
Partisipasi Kotor
-
-
Beban Pokok
-
-
PENDPTAN DARI NON ANGGOTA -
1.807
Beban Pokok
-
1.337
BEBAN USAHA
8.271
18.083
Umum dan Admin
5.553
12.660
Beban Perkoperasian
2.718
5.423
(8.271)
(17.613)
PENDAPATAN/BEBAN LAIN Pendptn Penjualan Saham
5.057
5.094
Pendapatan lain-lain
633
-
Laba Penjualan Aset Tetap
345
90
Pendapatan Sewa
297
290
Pendapatan Bunga
31
163
-
2.784
Rugi Penurunan Nilai Investasi
(448)
(136)
Lain-lain, net
(462)
488
Beban Penyisihan Piutang
3.150
Laba/(Rugi) Selisih Kurs
BEBAN/(MANFAAT) PAJAK TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN SISA HASIL USAHA, Net
Opini auditor atas lap keu konsolidasi INKUD tahun buku 2011: “Wajar dgn Pengecualian”, utk hal2 berikut: – Uang muka Tim Pokja Rp780 juta tidak dipertanggungjawabkan – Utang afiliasi pd PT Inkud Satwa Nusantara Rp30.428 juta belum ada penyelesaian – INKUD tidak menyesuaikan utang pokok dan bunga kepada Bank Mutiara (d/h Century) – Aset lain2 dari penjualan entitas anak PT Citalaras Cipta Indonesia (CCI) Rp2.389 juta dan utang titipan hasil penjualan PT CCI Rp12.318 juta tidak didukung bukti kompeten.
•
Opsi-opsi utk Penyehatan Neraca: – Revaluasi aset tetap: tercatat nilai buku Rp17.024 juta, diharapkan naik menjadi +/Rp100.000 juta (kena pajak 3%) – Aset kelolaan: jaringan gudang, alat angkut, dsb yg ada pd Puskud dan KUD – Aset titipan: set off dgn Kewaj Titipan? – Utang bank pd LPS (d/h Bank Mutiara) Rp61.416 juta, diupayakan dpt dihapuskan atau dibayar maks 10% nya – Dana Penyertaan Modal (DPM) Rp219.375 juta (Kewaj Jgk Panjang) dikonversi menjadi Ekuitas (Kekayaan Bersih) – Opsi-opsi lainnya? Silakan kita diskusikan bersama...
470
Pendapatan
LABA/(RUGI) USAHA
•
770
(385)
-
-
770
(385)
PENYEHATAN USAHA INKUD • • • • •
Pemberdayaan anak-anak perusahaan Pemberdayaan aset-aset diam INKUD Optimalisasi kerjasama dgn Koperasi negara2 lain Penyaluran PS?! Opsi2 lain? Silakan ktia diskusikan bersama...
