ii Surat Edaran

Surat Edaran

i

ii

Surat Edaran

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melalui Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014. Evaluasi dilakukan setiap tahunnya dengan menggunakan sumber infromasi utama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD dimaksud, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Agar pelaksanaan EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014 lebih efektif dan efisien telah disusun Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman bagi para evaluator Teknis Nasional EPPD maupun Tim Daerah EPPD. Ditinjau dari isinya Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja

KATA PENGANTAR

iii

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi antara lain; metodologi evaluasi, instrumen evaluasi, prinsip dasar evaluasi, prosedur evaluasi d a n m a n u a l a p l i k a s i E K P P D P r o v i n s i , Ka b u p a t e n / Ko t a . Dengan diterbitkannya Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan terdapat kesamaan pemahaman bagi evaluator dalam pelaksanaan EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014, sehingga diperoleh hasil yang objektif, akurat dan akuntabel.

Jakarta,

Juni 2015

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

iv

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................. iii DAFTAR ISI .......................................................................... v BAB I PENDAHULUAN .................................................. A. Latar Belakang ............................................................... B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi.......................................................................... C. Maksud Dan Tujuan......................................................... D. Ruang Lingkup Evaluasi .................................................. E. Organisasi Evaluasi ........................................................ F. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi ........................................... G. Pelaksana Evaluasi ......................................................... H. Hasil Evaluasi ................................................................. I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.............................................

1 1 3 3 4 4 6 9 9 9

BAB II PELAKSANAAN EVALUAS ................................... 19 A. Tahapan Evaluasi ........................................................... 11 B. Metodologi Evaluasi......................................................... 11 C. Instrumen Evaluasi ......................................................... 15 D. Prinsip Dasar Evaluasi...................................................... 23 E. Prosedur Evaluasi............................................................ 30 F.

Dasar Penugasan dan Pemeringkatan ............................... 32

BAB III

PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

(EKPPD) .................................................................... 35 Daftar Isi

v

A. Format Laporan Hasil Evaluasi .......................................... 35 B. Pelaporan EKPPD oleh Timda ........................................... 35 C. Pelaporan EKPPD oleh Tim Teknis EPPD ........................... 35 D. Penyampaian Laporan ..................................................... 36 E. Lain-Lain ........................................................................ 37 BAB IV PENUTUP ............................................................. 42 Lampiran 1 : Data Pendukung Elemen Data IKK Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampiran 2 : Manual Aplikasi EKPPD 2015 Provinsi Lampiran 3 : Manual Aplikasi EKPPD 2015 Kabupaten/Kota Lampiran 4 : Format Laporan Hasil Evaluasi Individu Kabupaten/Kota Lampiran 5 : Format Surat Pengantar LHE Sementara Provinsi Lampiran 6 : Program Nasional per Urusan

vi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. LPPD tersebut digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, selanjutnya hasil evaluasi LPPD digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganut penyederhanaan penyusunan pelaporan, karena itu Pemerintah sedang merumuskan bentuk pelaporan dan pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diperlukan persiapan yang matang, karena itu pula sambil menunggu keluarnya produk hukum yang mengatur penyusunan LPPD dan mekanisme evaluasi sebagai tindak lanjut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2015 atas LPPD tahun 2014 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Pe n d a h u l u a n

1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ditegaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa LPPD merupakan sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Terkait dengan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) adalah sebagai berikut : 1.

EPPD di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota. Tim Nasional dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari para Pejabat Eselon I yang merepresentasikan keanggotaan Tim Nasional. Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Tim Daerah melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun.

2.

EPPD di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris

2

Pe n d a h u l u a n

Daerah selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya. 3.

Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD terhadap penyelenggaraaan pemerintahan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya.

4.

Tim Nasional dan Tim Teknis EPPD dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Tim Nasional EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan Tim Teknis.

B.

DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.


3

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: SE.120.04/5043/OTDA tanggal 10 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman/panduan/ acuan bagi para evaluator, baik Tim Teknis EPPD maupun Tim Daerah dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014. Tujuan diterbitkannya Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para evaluator dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD 2014, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi yang berkualitas dan akurat.

D.

RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun sejak dipimpin oleh kepala daerah yang definitif.

4


E.

ORGANISASI DAN PELAKSANAAN EKPPD

HUBUNGAN

KERJA

DALAM


5

Hubungan Kerja TIMNAS, TIM TEKNIS dan TIMDA Dalam Pelaksanaan EKPPD PRESIDEN

TIM NASIONAL MENTERI DALAM NEGERI

TIM TEKNIS-N

GUBERNUR

LPPD PROVINSI

TIMDA

LPPD KABUPATEN / KOTA

6



7

8



9

A.

PELAKSANA EVALUASI

1.

Evaluasi terhadap LPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Teknis EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, BKN, BPS, Sekretariat Kabinet, LAN dibantu oleh para pakar di bidang pemerintahan. Tim teknis EPPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh kepada Tim Nasional EPPD.

2.

Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Sekretariat Daerah Provinsi, Inspektorat Wilayah Provinsi, BPKP Perwakilan di Provinsi, dan BPS.

B.

HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi terhadap LPPD tahun 2014 berupa : 1.

Pemeringkatan sementara Kabupaten/Kota.

2.

Pemeringkatan dan status kinerja secara nasional.

3.

Laporan hasil evaluasi individu atas hasil EKPPD Provinsi.

4.

Laporan hasil evaluasi nasional atas hasil EKPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota

C.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil pemeringkatan sementara sesuai dengan Keputusan Menteri yang akan diterbitkan, maka tindak lanjut hasil atas evaluasi adalah; 10


1.

Terhadap daerah yang dinilai berkinerja tertinggi (3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha.

2.

Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi (1 Tahun), diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sesuai peraturan perundangundangan.


11

12


BAB II PELAKSANAAN EVALUASI A.

Tahapan Evaluasi EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014, dilakukan dengan tahapan: 1. Mencermati Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Desk Evaluation); 2. Melakukan Konfirmasi, validasi, verifikasi, dan klarifikasi data; 3. Menyusun hasil sementara pemeringkatan sebagai bahan pelaksanaan Common Senses Survey; 4. Melakukan Common Sense Survey terhadap daerah yang berdasarkan hasil peringkat sementara EKPPD dinilai berkinerja terbaik sesuai penilaian Tim Teknis EPPD. 5. Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional hasil EKPPD tahun 2014.

B.

Metodologi Evaluasi Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) provinsi/kabupaten/kota tahun 2015, dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.

1.

Indeks Capaian Kinerja Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan, dan pada tataran Pelaksana Kebijakan. Pelaksanaan Evaluasi

13

a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu : 1) Ke t e n t ra m a n d a n k e t e r t i b a n u m u m d a e ra h ; 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD; 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan s u m b e r- s u m b e r p e n d a p a t a n a s l i d a e ra h d a n pinjaman/obligasi daerah; 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; 12) Pengelolaan potensi daerah; dan

14

Pelaksanaan Evaluasi

13) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus (total 35 fokus), dan setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan provinsi total 39 IKK, Kabupaten 44 IKK dan kota 43 IKK. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu: 1)

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;

2)

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

3)

Penataan kelembagaan daerah;

4)

Pengelolaan kepegawaian daerah;

5)

Perencanaan pembangunan daerah;

6)

Pengelolaan keuangan daerah;

7)

Pengelolaan barang milik daerah; dan

8)

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21 IKK. Pelaksanaan Evaluasi

15

Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. c.

Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja dibagi 2 yaitu : 1. Urusan Wajib. Capaian Kinerja Urusan Wajib terdiri dari: a)

Pemerintah Provinsi 62 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

b)

pemerintah Kabupaten 79 IKK

c)

Pemerintah Kota 78 IKK

2. Urusan Pilihan Capaian Kinerja Urusan Pilihan terdiri dari: a)

Pemerintah Provinsi 16 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

b)

Pemerintah Kabupaten 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

c)

pemerintah Kota 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) (lihat lampiran 3) Untuk meyakini capaian kinerja Pemerintah Daerah perlu field evaluation khususnya capaian kinerja yang memerlukan dukungan elemen data.

d.

Metode Penilaian Capaian Kinerja Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 tersebut diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 1. Kriteria Umum Penilaian yang dilakukan terhadap seluruh IKK

16


1.1 Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya ketepatan waktu penyerahan LPPD, Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan, dan seterusnya. 1.2 Berdasarkan rata-rata nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi; angka kemiskinan, angka melek huruf, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah. 1.3 Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh tim teknis EPPD melalui metode normalisasi, misalnya Penetapan Rasio Rumah ber-IMB untuk Sangat Tinggi = 1.25 x angka rata-rata normalisasi. Angka rata-rata normalisasi diperoleh berdasarkan angka maksimal dan minimal. 2. Kriteria khusus 2.1 Kriteria khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya. 2.2 Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya.

2.

Indeks Kesesuaian Materi Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan),


17

Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah), terdiri dari:

C.

a.

Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan) dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

b.

Tugas pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi.

c.

Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 untuk menilai konsistensi sistematika pelaporan, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi daerah serta sumber daya ekonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Instrumen Evaluasi Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot. Pemberian bobot per IKK tiap aspek, tiap fokus, dan tiap indikator berdasarkan pada banyaknya IKK yang ada pada lampiran LPPD Kabupaten/Kota dan banyaknya IKK dan agreasi IKK pada lampiran LPPD Provinsi yang ditetapkan sebagai berikut:

18


Pemerintah Provinsi 1.

Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek :

a.

Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% dari 95% untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut: 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (8%). 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12,75%). 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%). 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5,75%). 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%). 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%). 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%). 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%). 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%). 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber Pelaksanaan Evaluasi

19

sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah (3%). 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (12,75%). 12) Pengelolaan potensi daerah (5%). 13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8,75%). b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% dari 95%.

Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari: 1) 8 aspek Umum yang diberlakukan untuk 34 urusan dengan bobot 40% dari 70%, masing-masing aspek mendapatkan bobot: a) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%) b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%). c) Penataan kelembagaan daerah (10%). d) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%). e) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%). f) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%). g) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%). h) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%). 2) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% dari 70% yang diberlakukan untuk 26 Urusan Wajib dengan bobot 80%

20


dari 60% terdiri dari: a) Pendidikan (14%) b) Kesehatan (15%) c) Lingkungan Hidup (5%) d) Pekerjaan Umum (5%) e) Koperasi dan UKM (3%) f)

Perumahan (4%)

g) Ketahanan Pangan (3%) h) Kependudukan dan Catatan Sipil (2%) i)

Tenaga Kerja (3%)

j)

Perencanaan Pembangunan (5%)

k) Kepemudaan dan Olahraga (3%) l)

Penanaman Modal (2%)

m) Tata Ruang (3%) n) Otonomi Daerah (3%) o) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3%) p) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS) (3%) q) Perhubungan (2%) r)

Komunikasi dan Informatika (3%)

s) Pertanahan (1%) t)

Kesatuan Bangsa dan Politik (3%)

u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%) v) Sosial (3%) w) Budaya (3%) x) Statistik (1%) y) Kearsipan (3%) z) Perpustakaan (3%) Pelaksanaan Evaluasi

21

3)

Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% dari 70% yang diberlakukan 8 Urusan Pilihan dengan bobot 20% dari 60% dibagi rata bobot untuk masing-masing 8 urusan. Kedelapan urusan pilihan yang dimaksud adalah: a) Kelautan dan Perikanan (12,5%) b) Pertanian (20%) c) Kehutanan (12,5%) d) Energi dan SDM (12,5%) e) Pariwisata (12,5%) f)

Industri (12,5%)

g) Perdagangan (12,5%) h) Transmigrasi (5%) 2.

Kesesuaian materi bobot 5%, dengan rincian: -

Desentralisasi

= 65%

-

Tugas Pembantuan

= 20%

-

Tugas Umum Pemerintahan = 10%

-

Kelengkapan laporan

=

5% 100%

Pemerintah Kabupaten/Kota 1.

Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek: a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% dari 95% untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut: 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10%). 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah

22


dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12%). 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%). 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5%). 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%). 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%). 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%). 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%). 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%). 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (3%). 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (13%). 12) Pengelolaan potensi daerah (5%). 13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8%). b.

Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% dari 95%.


23

Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari: 1) 8 aspek Umum yang diberlakukan untuk 34 urusan dengan bobot 40% dari 70%, masing-masing aspek mendapatkan bobot: a) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%). b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%). c) Penataan kelembagaan daerah (10% ). d) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%). e) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%). f)

Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).

g) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%). h) Pemberian fasilitasi terhadap patisipasi masyarakat (10%) 2)

Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% dari 70% yang diberlakukan untuk 26 Urusan Wajib dengan bobot 80% dari 60% terdiri dari: a) Pendidikan (20%) b) Kesehatan (15%) c) Lingkungan Hidup (5%) d) Pekerjaan Umum (5%) e) Koperasi dan UKM (2%) f)

Perumahan (4%)

g) Ketahanan Pangan (2%) h) Kependudukan dan Catatan Sipil (5%) i)

Tenaga Kerja (2%)

j)

Perencanaan Pembangunan (5%)

k) Kepemudaan dan Olahraga (2%)

24


l)

Penanaman Modal (2%)

m) Tata Ruang (3%) n) Otonomi Daerah (2%) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS) (2%) Perhubungan (2%) Komunikasi dan Informatika (2%) Pertanahan (1%) Kesatuan Bangsa dan Politik (2%) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%) Sosial (3%) Budaya (3%) Statistik (1%) Kearsipan (2%) Perpustakaan (2%)

3)

Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% dari 70% yang diberlakukan 8 Urusan Pilihan dengan bobot 20% dari 60% dibagi rata bobot untuk masing-masing 8 urusan. Kedelapan urusan pilihan yang dimaksud adalah: a) Kelautan dan Perikanan (12,5%) b) Pertanian (20%) c) Kehutanan (12,5%) d) Energi dan SDM (12,5%) e) Pariwisata (12,5%) f) Industri (12,5%) g) Perdagangan (12,5%) h) Transmigrasi (5%)

2.

Kesesuaian materi bobot 5 %, dengan rincian -

Desentralisasi

= 65%


25

BAGAN BOBOT INDEKS KOMPOSIT KINERJA PROVINSI

26


BAGAN BOBOT INDEKS KOMPOSIT KINERJA KABUPATEN/KOTA


27

A.

Prinsip Dasar Evaluasi EKPPD dilaksanakan dengan memberi penilaian prestasi untuk masing-masing IKK yang terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip Umum merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK dengan rumus, perhitungan dan capaian kinerja yang sama, sedangkan Prinsip khusus merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK tertentu.

1.

Prinsip Umum a. IKK yang capaian kinerjanya tidak diisi (TDI) evaluator agar melakukan klarifikasi data. b. IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi ada atau tidak ada; tepat atau tidak tepat; sudah atau belum; sesuai atau tidak sesuai maka bila jawaban ada/tepat/sudah/sesuai diberi skor = 4 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi, untuk jawaban tidak ada/ tidak tepat/ belum/ tidak sesuai diberi skor = 1 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi. c.

IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi prosentase/ jumlah/ buah/kali/MoU/Ijin/Perda, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap: 1) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi. 2) Penentuan nilai maksimum dan minimum. 3) Normalisasi data. 4) Dilakukan rata-rata. 5) Dikelompokkan ke dalam prestasi 4.3.2.1.

d. IKK yang pembilangnya tidak ada atau sama dengan nol dan penyebutnya bilangan jumlah tertentu maka hasilnya adalah nol dan merupakan hasil yang terbaik. 28


Contoh : ·

Aspek Pengambil Kebijakan Perda yang dibatalkan = 0 ; jumlah perda yang diajukan = 5 perda Capaian kinerjanya = 0% Aspek Pelaksana Kebijakan Aset yang tidak digunakan = Rp. 0,- Aset yang yang dikuasai Rp. 100.000.000,- capaian kinerjanya = 0/100 juta rupiah.

2.

Prinsip Khusus a. Pada Tataran Pengambil kebijakan : IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis opini atas Laporan Keuangan tahun 2012 dan 2014, maka pemberian skor untuk Wajar Tanpa Pengecualian (2 X WTP) mendapat skor ST= 4, (1 X WTP dan 1X WDP) mendapat skor T = 3, (2 X WDP) mendapat skor S = 2 ; (1 X WDP dan 1X tidak wajar/memberikan pendapat) mendapat skor R = 1. Ketentuan Khusus:


29

b.

Pada Tataran Pelaksana Kebijakan : 1) SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan, maka harus dibuat format lampiran I.2, II.2, III.2 untuk setiap urusan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk SKPD yang melaksanakan tiga urusan tetapi hanya membuat satu format/kolom (data), maka harus mengklarifikasi capaian kinerja untuk urusan yang lain. Contoh: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) menangani 3 urusan Misal: - IKK Aspek 1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD (Urusan Koperasi) diisi elemen data 2/3, namun apabila untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan setelah dilakukan klarifikasi dan validasi tersedia data yang diharapkan, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian/perbaikan. Sebaliknya, apabila tidak dapat menyajikan data yang diharapkan maka untuk kedua urusan tersebut capaian kinerjanya TDI.

30


Untuk urusan yang tidak mempunyai program nasional seperti urusan Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Kearsipan dan Transmigrasi agar langsung diinput 100% pada template untuk keperluan pemeringkatan. 2) Lebih dari satu SKPD melaksanakan satu urusan/satu urusan dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD Contoh: Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sama-sama menangani urusan Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja yang diinput adalah hasil rata-rata capaian kinerja dari IKK yang dilaksanakan SKPD yang bersangkutan. Contoh: IKK pada Aspek 3, yaitu Struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Bapedalda mengisi 2/4, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengisi 4/6, maka rata-rata capaian kinerja untuk urusan lingkungan hidup = ( 2/4 + 4/6) = 6/10. 3) Urusan wajib Otonomi Daerah yang terdiri dari beberapa SKPD yaitu: Biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi atau BagianBagian untuk Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat/Badan Pengawas, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Persandian, Mawil Hansip, dan lain-lain agar dibuatkan Kertas Kerja terpisah sebelum angka capaian diinput ke dalam template. Kertas Kerja terdiri dari 2 langkah, pertama untuk memperoleh angka capaian di tingkat Setda dilakukan dengan mengisi IKK untuk setiap biro yang ada kemudian dirata-ratakan, kedua angka yang diperoleh


31

dijumlahkan bersama-sama dengan angka capaian BPKD, BKD dan lain-lain setelah dirata-ratakan baru diinput kedalam template angka capaian urusan wajib Otonomi Daerah. 4) Urusan wajib yang belum diserahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah yaitu urusan Statistik dan Pertanahan tidak perlu diisi dalam template (diberi nilai yang sama). 5) IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis dokumen perencanaan yang dimiliki yaitu Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, maka untuk Pemerintah Daerah yang mengisi 3 dokumen mendapat skor ST = 4, Pemerintah Daerah yang mengisi 2 dokumen mendapat skor T = 3, Pemerintah Daerah yang mengisi 1 dokumen mendapat skor S = 2, Pemerintah Daerah yang tidak mengisi dokumen perencanaan mendapat skor 0 (skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi). 6) IKK No 3: jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen untuk seluruh urusan wajib dan pilihan, diberi nilai yang sama. c.

Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan 1) Untuk IKK tertentu yang capaian kinerjanya semakin tinggi (negatif), nilai prestasinya buruk. Contoh : kawasan kumuh, keluarga prasejahtera, angka putus sekolah dll, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahapan: a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi. b) Penentuan nilai maksimum dan minimum. c) Normalisasi data. 32


d) Dilakukan rata-rata. e) Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1. 2) Untuk IKK yang capaian kinerjanya semakin tinggi (positif) semakin bagus. Contoh : IKK urusan lingkungan hidup penegakan hukum lingkungan, IKK urusan perumahan Rumah tangga pengguna air bersih, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahapan: a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi. b) Penentuan nilai maksimum dan minimum. c) Normalisasi data. d) Dilakukan rata-rata. e) Dikelompokkan ke dalam prestasi 4.3.2.1. 3) Untuk IKK SPM Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan diatur dengan berpatokan pada target yang ditetapkan dalam SPM tersebut untuk tahun 2014 (tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya). 4) Perlakuan khusus.


33

Penjelasan: 1.

Perhitungan Sampah yang Ditangani. Volume sampah = jumlah penduduk x 800 gr/hari x 365 hari Kabupaten Kebumen = 1.300.000 x 800 x 365 = 379.600 ton Volume sampah yang ditangani = jumlah truk/kubik x 25 x 12 Kapasitas 1 truk = 5 ton x 25 hari x 4 trip x 12 bulan = 6.000 ton/tahun. Truk yang dimiliki 30 maka sampah yang tertangani = 180.000 ton maka rasio sampah yang tertangani = 180.000 : 379.600 = 47%;

2.

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau Dapatkan jumlah HPL dan HGB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kaitkan dengan gambaran umum daerah (luas daerah). Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, RTH meliputi: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pemakaman, Taman Kota, Hutan Kota, Untuk

34


fungsi-fungsi tertentu (jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air) Contoh: Jumlah HPL dan HGB=100 Ha. RTH=30% dari 100Ha= 30 Ha; 3.

Perhitungan Kawasan Lingkungan Kumuh. Pemerintah Daerah harus menetapkan/menyajikan dalam LPPD luas kawasan kumuh di kabupaten dan kota. Kriteria kawasan kumuh antara lain meliputi lingkungan/pemukiman yang tidak tertata, dihuni oleh penduduk tidak tetap/pekerjaan tidak tetap, serta merujuk pada capaian kinerja keluarga prasejahtera. (Apabila tidak ada penjelasan maka dianggap TDI);

4.

Perhitungan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang diakui adalah kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi setiap tahun;

5.

Perhitungan Sarana Seni dan Budaya adalah Jumlah sarana seni dan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

6.

Perhitungan Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah pengelolaan arsip secara sistemik (yang seragam diseluruh SKPD);

7.

Perhitungan Pengunjung Perpustakaan;

8.

Populasi yang harus dilayani oleh perpustakaan adalah penduduk yang berusia 10 s/d 59 tahun;

9.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Perhitungan jumlah produksi padi dan setara padi (jagung, ketela, sagu, gandum dan ubi jalar).


35

B.

Prosedur Evaluasi

1.

Tahapan Evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kota oleh Tim Daerah : a. Menginput elemen data LPPD ke dalam sistem aplikasi template individu, yaitu pada kolom elemen data yang secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerjanya pada masingmasing kolom capaian kinerja, baik pada tataran pengambil kebijakan (Lampiran I template individu), pelaksana kebijakan umum (Lampiran II template individu) dan urusan pemerintahan (Lampiran III template individu). b. Mencermati data pendukung atas seluruh elemen data kinerja. c.

Menginput elemen data kinerja sesuai data pendukung yang ada, bila tidak ada data pendukung dinyatakan tidak ada informasi atau TDI.

d. Mendokumentasikan data pendukung dari elemen data masingmasing IKK secara sistematis (sesuai dengan Lampiran I). e. Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana huruf d. f.

Membuat Notisi hasil evaluasi dan rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan atau TDI pada aspek Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum, dan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

g. Menyampaikan soft copy Kertas Kerja Evaluasi (KKE) kepada Tim Teknis EPPD melalui email , sebelum Tim Teknis EPPD melakukan validasi terhadap hasil evaluasi Timda. h. Menyerahkan seluruh template individu hasil validasi kepada Tim Teknis EPPD dalam bentuk berita acara, dengan ketentuan 36


tidak dimungkinkan lagi Timda melakukan perbaikan KKE dan atau penyampaian data susulan dari kabupaten/kota pada saat Tim Teknis EPPD melakukan EKPPD pemerintahan provinsi.

2.

i.

Menerima hasil pemeringkatan sementara se-wilayah Provinsi dari Tim Teknis EPPD, sebagai hasil penggabungan template Kabupaten/Kota.

j.

Menyusun LHE individu kabupaten dan kota berdasarkan hasil peringkat sementara se-wilayah provinsi sebagaimana dimaksud huruf i, untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Tugas Tim Teknis EPPD Nasional 1) Melakukan validasi hasil EKPPD Timda terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota. a. Meminta data/dokumen pendukung dari Tim Daerah yang dibuktikan dengan tanda terima. b. Meneliti KKE yang diterima dari Tim Daerah. c. Membandingkan antara KKE dengan data pendukung: -

apabila tidak sesuai dengan dokumen pendukung, maka data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan dokumen pendukung yang telah diserahterimakan.

-

apabila tidak ada data pendukung maka Tidak Diperoleh Informasi (TDI).

d. Menyusun hasil validasi terhadap hasil EKPPD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh Tim Daerah. e. Menerima dan menggabungkan seluruh template individu se-wilayah Provinsi, yang menghasilkan pemeringkatan sementara Kabupaten/Kota se-wilayah provinsi.


37

f.

Menyerahkan hasil pemeringkatan sementara kepada Tim Daerah dalam bentuk Berita Acara. 2) Melakukan Evaluasi Pemerintahan Provinsi. a) Menginput elemen data LPPD ke dalam sistem aplikasi template individu, yaitu pada kolom elemen data yang secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerjanya pada masing-masing kolom capaian kinerja, baik pada tataran pengambil kebijakan (Lampiran I template individu), pelaksana kebijakan umum (Lampiran II template individu) dan urusan pemerintah (Lampiran III template individu). b) Mencermati data pendukung atas seluruh elemen data kinerja. c) Menginput elemen data kinerja sesuai data pendukung yang ada, apabila tidak ada data pendukung maka tidak diperoleh informasi (TDI). d) Mendokumentasikan data pendukung dari elemen data masing-masing IKK secara sistematis (sesuai dengan Lampiran I). e) Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi data pendukung sebagaimana huruf d. f) Membuat Notisi hasil evaluasi dan rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan TDI pada aspek Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum, dan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, agar dilengkapi dengan lampiran tersebut. 3) Melakukan pemeringkatan secara nasional. a) Melakukan penggabungan template individu provinsi sebagai dasar penetapan peringkat provinsi secara nasional. b) Melakukan penggabungan template individu kabupaten sebagai dasar penetapan peringkat kabupaten secara nasional.

38


c) Melakukan penggabungan template individu kota sebagai dasar penetapan peringkat kota secara nasional. d) Menyusun LHE Individu Provinsi. e) Menyusun LHE Nasional. C.

Dasar penugasan dan Pemeringkatan 1. Dasar Penugasan a) Tim Daerah melaksanakan EKPPD atas LPPD Pemda Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan penugasan dari Gubernur selaku penanggungjawab Timda EPPD. b) Tim Teknis Nasional EPPD melaksanakan EKPPD atas LPPD Pemda Provinsi tahun 2014 yang disampaikan oleh Gubernur, dan melaksanakan validasi hasil EKPPD Timda berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD. 2. Pemeringkatan Untuk memperoleh indeks EKPPD yang terdiri dari Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) bagi setiap Pemerintah Daerah dilakukan penandingan antar pemerintah daerah mulai dari tingkat IKK, fokus, aspek pada tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan sampai dengan Indeks Capaian Kinerja sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Sedangkan Indeks Kesesuaian Materi diperoleh dengan menilai kesesuaian materi yang ditetapkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007. Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu;


39

Catatan : Urutan Kabupaten/Kota Hasil pemeringkatan sementara dalam satu wilayah provinsi dimungkinkan berbeda dengan urutan Kabupaten/Kota Hasil pemeringkatan secara nasional, karena : 1)

Yang diperbandingkan dalam Template Gabungan Kabupaten/Kota secara nasional, adalah capaian kinerja dari masing-masing IKK bukan Hasil Indeks Komposit.

2)

Jumlah populasi data tingkat provinsi lebih sedikit dengan populasi data tingkat nasional, sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan dari masing-masing IKK pada template Gabungan Kabupaten/Kota sewilayah provinsi berbeda dengan yang dihasilkan pada Template Gabungan Kabupaten/ Kota secara nasional.

3. Common Senses Survey (tinjauan lapangan). Untuk mendukung objektivitas terhadap hasil pemeringkatan sementara EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014, Tim Teknis EPPD melakukan tinjauan lapangan (Common Senses Survey) terhadap Pemerintah Daerah yang berprestasi tinggi dalam rangka penetapan peringkat secara nasional pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Hasil dari tinjauan lapangan (Common Senses Survey) digabungkan dengan hasil desk evaluation sehingga diperoleh nilai/skor gabungan. Nilai/skor gabungan tersebut sebagai dasar pemeringkatan secara nasional EKPPD provinsi, kabupaten dan kota. 40


BAB III PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) A.

Jenis dan Format Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi terdiri dari: 1.

Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) disusun dalam bentuk Buku laporan yang terdiri dari beberapa BAB, untuk masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2.

Laporan Hasil Sementara Pemeringkatan EKPPD kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, dituangkan dalam bentuk surat dan disampaikan oleh Gubernur kepada kabupaten/kota setelah dilakukan validasi oleh tim teknis nasional.

3.

Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N) pemeringkatan provinsi, kabupaten dan kota secara nasional disusun dalam bentuk Buku laporan yang terdiri dari beberapa BAB.

B.

Pelaporan Hasil EKPPD Oleh Timda Provinsi

1.

Timda EKPPD Provinsi melaporkan kepada Gubernur sebagai berikut: a. Laporan Hasil Evaluasi Individu masing-masing Kab/Kota b. Laporan hasil sementara pemeringkatan dan status Kab/Kota dalam wilayah Provinsi;

2.

Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) masing-masing Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota sebagai umpan balik LPPD;

3.

Gubernur menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Laporan Hasil sementara pemeringkatan dan status Kab/Kota beserta rekomendasinya untuk masing-masing Kab/Kota.

Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ekppd)

41

C.

Pelaporan Hasil EKPPD oleh Tim Teknis Nasional EPPD 1. Laporan hasil pemeringkatan sementara: a) Sekretariat Tim Nasional EPPD menyusun laporan hasil pemeringkatan sementara EKPPD Provinsi/Kabupaten/Kota secara nasional. b) Direktur PKEKD selaku Kepala Sekretariat Tim Nasional EPPD menyampaikan Laporan Hasil Pemeringkatan Sementara EKPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sidang pleno Tim Teknis Nasional EPPD. c) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Tim Teknis melaporkan hasil sidang Tim Teknis Nasional EPPD kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD untuk ditetapkan menjadi peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 2. Laporan Hasil Evaluasi Individu: a) Sekretariat Tim Nasional menyusun Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) Provinsi. b) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD melaporkan LHE-I kepada Menteri Dalam Negeri. c) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD menyampaikan LHE-I ke masing-masing Provinsi kepada Gubernur untuk bahan pembinaan lebih lanjut. 3. Laporan Hasil Evaluasi Secara Nasional: a) Sekretariat Tim Nasional EPPD menyusun Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N).

42


b) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD melaporkan LHE-N kepada Menteri Dalam Negeri; c) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD menyampaikan LHE-N kepada Anggota Tim Nasional EPPD; d) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD melaporkan hasil evaluasi nasional kepada Presiden berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. D.

Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut: 1. LHE-I Kabupaten/Kota dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada: a. Menteri Dalam Negeri. b. Sekretaris Daerah Provinsi. c. Inspektur Wilayah Provinsi. d. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi. 2. LHE-I Provinsi dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. b. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. c. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP.


43

3. Laporan Pemeringkatan sementara Kabupaten/kota dalam satu wilayah Provinsi, dibuat rangkap 4 (empat), masingmasing disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada: a. Sekretariat Daerah Provinsi. b. Inspektur Wilayah Provinsi setempat. c. Kepala Perwakilan BPKP. 4. LHE-N dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Otda, Kemendagri. b. Anggota Tim Teknis EPPD. E.

Lain-Lain 1. Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi dilakukan normalisasi dan atau penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 1) Lampiran I Pengambil Kebijakan a. IKK Nomor 3 tentang rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, untuk saat ini yang diperhitungkan adalah personil Satpol PP yang berasal dari PNS. b. IKK Nomor 5 tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai PP No 8 Tahun 2006, dalam rangka efektivitas dan penyederhanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka LAKIP ditiadakan/mengalami normalisasi. c. IKK Nomor 14 tentang keberadaan perda standar pelayanan publik, dalam hal ini menekankan pada dasar hukum

44


pelaksanaan pelayanan publik, karena itu tidak serta merta harus berupa perda sehingga dapat diperluas sampai dengan peraturan kepala daerah atau produk hukum lainnya. d. IKK Nomor 18 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda dan dikhususkan pada inisiatif DPRD. e. IKK Nomor 19 tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, dalam hal ini meliputi seluruh raperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari Pemda. f.

IKK Nomor 20 tentang Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti mengacu pada Keputusan DPRD tentang hasil pembahasan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD.

g. IKK Nomor 24 tentang keberadaan Perda atau Pergub tentang konsultasi publik lebih menekankan pada pelaksanaan konsultasi publik, dalam hal ini penyusunan Perda karena itu bukti pelaksanaan konsultasi publik cukup dibuktikan melalui notulensi atau berita acara konsultasi publik. h. IKK Nomor 35 tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan memperhitungkan jumlah rekomendasi/temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Pemda meskipun belum tuntas (belum semuanya selesai ditindaklanjuti). 2)

Lampiran II Pelaksana Kebijakan a. IKK Nomor 2 tentang keberadaan SOP, yang dimaksud adalah


45

SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. b. IKK Nomor 15 tentang total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa, data dukung yang digunakan adalah dari SIMDA namun apabila daerah belum menerapkan SIMDA dapat digunakan data manual dari masing-masing SKPD. c.

3)

IKK Nomor 18 tentang adanya inventarsasi barang/aset SKPD, dalam hal ini aset yang dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan 5 tahunan (2010-2014).

Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan a. IKK Nomor 4 tentang Pembinaan Guru jenjang SD/MI, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. b. IKK Nomor 5 tentang Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru yang telah memenuh sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. c.

IKK Nomor 6 tentang Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. d. IKK Nomor 51 tentang Tapal Batas, dalam hal ini mengedepankan proses penyelesaian sengketa perbatasan antar Kabupaten/Kota pada tahun 2014, data yang digunakan 46


2.

adalah yang terkait dengan proses/rapat penyelesaian sengketa batas, misalnya berita acara rapat penyelesaian sengketa Tahun 2014. Beberapa Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan dalam Lampiran I, II dan III, sebagai berikut: 1) Lampiran I Pengambil Kebijakan a. IKK Nomor 6 tentang rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, untuk saat ini yang diperhitungkan adalah personil Satpol PP yang berasal dari PNS. b. IKK Nomor 11 tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai PP No 8 Tahun 2006, dalam rangka efektivitas dan penyederhanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka mengalami normalisasi pada LAKIP. c. IKK Nomor 20 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda dan dikhususkan pada inisiatif DPRD. d. IKK Nomor 24 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda, dalam hal ini dikhususkan pada inisiatif pemda. e. IKK Nomor 25 tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, dalam hal ini meliputi seluruh Raperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari Pemda. f. IKK Nomor 26 tentang Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti


47

mengacu pada Keputusan DPRD tentang hasil pembahasan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD. g. IKK Nomor 30 tentang keberadaan Perda atau PerBUP/WALI tentang konsultasi publik lebih menekankan pada pelaksanaan konsultasi publik, dalam hal ini penyusunan Perda karena itu bukti pelaksanaan konsultasi publik cukup dibuktikan melalui notulensi atau berita acara konsultasi publik. h. IKK Nomor 39 tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan memperhitungkan jumlah rekomendasi/temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Pemda meskipun belum tuntas (belum semuanya selesai ditindaklanjuti). 2) Lampiran II Pelaksana Kebijakan Umum a. IKK Nomor 2 tentang keberadaan SOP, yang dimaksud adalah SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. b. IKK Nomor 15 tentang total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa, data dukung yang digunakan adalah dari SIMDA namun apabila daerah belum menerapkan SIMDA dapat digunakan data manual dari masing-masing SKPD. c. IKK Nomor 18 tentang adanya inventarsasi barang/aset SKPD, dalam hal ini aset yang dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan 5 tahunan (2010-2014). 3) Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan IKK Nomor 14 tentang Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dibuktikan dengan adanya sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

48


BAB IV PENUTUP

Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun untuk dijadikan panduan, pedoman dan acuan bagi tim EKPPD dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014. Apabila didalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 350 3147 dan (021) 344 0783, Email: [email protected].

a.n. MENTERI DALAM NEGERI Plt. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

SUSILO

Penutup

49

50

Penutup

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran

51

52

Lampiran

Lampiran

53

54

Lampiran

Lampiran

55

56

Lampiran

Lampiran

57

58

Lampiran

Lampiran

59

60

Lampiran

Lampiran

61

62

Lampiran

Lampiran

63

64

Lampiran

Lampiran

65

66

Lampiran

Lampiran

67

68

Lampiran

Lampiran

69

70

Lampiran

Lampiran

71

72

Lampiran

Lampiran

73

74

Lampiran

Lampiran

75

76

Lampiran

Lampiran

77

78

Lampiran

Lampiran

79

MANUAL APLIKASI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2015

A.

Umum

1.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2015 menggunakan aplikasi microsof excel, yang terdiri dari: a. Template isian individu untuk Kabupaten/Kota terdiri dari 8 sheet yaitu:

b. Template gabungan antar Kabupaten/Kota Terdiri dari 16 sheet yaitu :

80

Lampiran

2.

Tujuan pengisian template digunakan untuk : a. Template Isian Individu Kabupaten/Kota - Bahan penyusunan lampiran LHE. - Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi. - Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Kabupaten secara nasional dan antar Kota secara nasional. b. Template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi

c.

-

Menghasilkan skor (1 s.d 4) dan prestasi (R,S,T, ST) untuk per IKK, aspek kesesuaian materi, Aspek Capaian Kinerja, dan hasil evaluasi secara keseluruhan.

-

Bahan lampiran LHE.

-

Menghasilkan data peringkat antar kabupaten dan kota dalam satu Provinsi.

Te m p l a t e g a b u n g a n Ka b u p a t e n / Ko t a N a s i o n a l -

3.

Menghasilkan data peringkat antar Kabupaten secara nasional dan antar kota secara nasional

Template EKPPD dibedakan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kriteria evaluasi kesesuaian materi berdasarkan PP No. 3 tahun 2007 dan capaian kinerja aspek pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan aspek SPM berdasarkan elemen data yang disajikan dalam lampiran LPPD. Elemen data tersebut di evaluasi per IKK dan dituangkan dalam template

4.

Langkah-langkah pengisian template secara umum : -

Evaluator mengisi template individu untuk Kabupaten/Kota. Lampiran

81

-

B.

Template individu Kabupaten/Kota yang telah terisi lengkap diserahkan ke kompilator untuk dilakukan penggabungan antar kabupaten dan kota untuk menghasilkan skor, prestasi dan peringkat dalam satu provinsi, dan penggabungan antar Kabupaten secara nasional dan antar kota secara nasional.

Teknis pengisan template Evaluator pertama kali membuka template isian individu kota atau kabupaten, kemudian mengisikan nama kabupaten/kota dan provinsi yang dievaluasi pada sheet [kesesuaian materi]. 1. Template isian individu a. Sheet [kesesuaian materi] Sheet ini merupakan isian kesesuaian materi dari Kelengkapan Laporan (gambaran umum daerah, RPJMD), urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan , dan penyajian indikator kinerja kunci yang terdiri dari 44 isian (termasuk di dalamnya 3 isian yang terisi secara otomatis). Cara pengisiannya adalah : apabila dalam LPPD telah disajikan materi diisi 1 dan apabila tidak disajikan diisi 0. Hasil isian ke-44 isian tersebut dijumlah secara otomatis dan dikonversikan dalam skor dengan aturan sebagai berikut :

82

Lampiran

b.

Sheet [Pengambil Kebijakan] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pengambil kebijakan yang terdiri dari 13 aspek dan dan 43 IKK. Pengisian capaian kinerja dari 43 IKK tersebut dilakukan langsung pada sheet [Pengambil Kebijakan] tidak lagi menggunakan kertas kerja tambahan sebagaimana pada manual aplikasi EKPPD tahun 2010. Pada sheet [pengambil kebijakan] disandingkan capaian kinerja yang murni diambil dari LPPD dan Lampiran (III.1 untuk kabupaten, dan II.1 untuk kota) dengan capaian kinerja hasil klarifikasi evaluator dilapangan.

Teknik pengisian : -

Pada sheet [pengambil kebijakan] yang dilakukan evaluator adalah: Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK yang berasal dari LPPD dan Lampiran (III.1 untuk kabupaten, dan II.1 untuk kota) pada sel J7:J114 yang tidak diberi warna Capaian kinerja dari elemen data yang berasal dari LPPD dihasilkan secara otomatis. Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK hasil klarifikasi dilapangan pada sel L7:L114 yang tidak diberi warna. Hasil klarifikasi dapat berbeda dengan data dari LPPD. Capaian kinerja dari elemen data hasil klarifikasi dihasilkan secara otomatis Capaian kinerja yang akan dijadikan dasar penggabungan adalah capaian kinerja hasil klarifiksi lapangan. Contoh : IKK No. 6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Lampiran

83

Capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari isian elemen data yang selanjutnya diproses secara otomatis oleh sistem template. Jadi evaluator cukup menginput data: - Jumlah satpol PP - Jumlah penduduk Secara otomatis akan diperoleh rasio personil satpol pp terhadap jumlah penduduk sesuai rumus:

-

Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst.

-

Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam lampiran LPPD, maka evaluator wajib mengisi pada template dengan isian TDI, jika evaluator tidak mengisi, maka template akan secara otomatis mengisi TDI.

c.

Sheet [Pengambil Kebijakan (2)] Pada sheet ini evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena akan terisi secara otomatis.

d.

Sheet [Pelaksana Kebijakan umum ] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan administrasi umum yang terdiri dari 8 aspek yang terdiri

84

Lampiran

21 IKK untuk Kabupaten/Kota. Dari 21 IKK tersebut seluruh IKK pengisiannya secara manual dan otomatis di sheet yang bersangkutan ( tanpa kertas kerja dukungan). Teknik pengisian : -

Evaluator cukup mengisi elemen data (pada sel yang tidak diberi warna) baik dalam kolom LPPD maupun kolom Hasil Klarifikasi pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda. Sel yang harus diisi per urusan : misal urusan pendidikan I5:I59 dan K5:K59, urusan kesehatan I69:I123 dan K69:K123 dan seterusnya sampai urusan transmigrasi. Terdiri dari 2 sheet : sheet [pelaksana kebijakan umum]. Sheet [pelaksana kebijakan umum ( 2)] Contoh : IKK No. 1 Jumlah program nasional Isian Capaian Kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis (hasil perhitungan dari elemen data yang telah diisi oleh evaluator). Sehingga evaluator hanya menginput elemen data jumlah program nasional yang dilaksanakan pemda sedang data jumlah program nasional 2010 per urusan telah tersedia dalam template. Secara otomatis akan diperoleh % jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh pemda sesuai rumus:

Lampiran

85

-

Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya.

-

Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi).

-

Untuk pemda yang tidak menyajikan tataran pelaksana kebijakan urusan pilihan pada template harus diisi dengan BUP (Tidak melaksanakan urusan pilihan).

-

Untuk IKK No 19 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD elemen data yang diisi dalam satuan Rupiah.

-

Untuk IKK No.2,5,9,17,20 hasil pengisian dilakukan secara otomatis berdasarkan isian dari komponen dibawahnya dengan cara mengisi ada atau tidak dan jenis isian yang diminta : IKK No.2 yaitu Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) akan menghasilkan capaian 5 apabila SOP#1, SOP#2, SOP#3, SOP#4, dan SOP#5 masing-masing diisi dengan jenis SOP yang ada. Apabila pada urusan tertentu memang tidak ada SOP, maka IKK No. 2 dikosongkan saja (tidak perlu diisi). IKK No.5 yaitu Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD akan menghasilkan capaian 4 apabila Jabatan Fungsional#1, Jabatan Fungsional#2, Jabatan Fungsional#3, Jabatan Fungsioal#4 masing-masing diisi dengan jenis jabatan fungsional yang ada. Capaian kinerja pada IKK No.5 adalah ada/tidak, jadi jika jumlah jenis jabatan fungsional yang ada minimal 1, maka capaian kinerjanya ada Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 5 TDI. 86

Lampiran

IKK No.9 yaitu Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD akan menghasilkan capaian 3 apabila isian komponen Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD masingmasing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. IKK No.17 yaitu keberadaan laporan keuangan SKPD akan menghasilkan capaian kinerja 3 apabila isian komponen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. IKK No. 20 yaitu fasilitas/prasarana informasi akan menghasilkan capaian kinerja 5 apabila isian komponen papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling,pengumuman media massa masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. Catatan : Untuk IKK aspek pelaksana kebijakan administrasi umum pada urusan pertanahan dan statistik pada elemen datanya tetap dilakukan pengisian meskipun untuk capaian kinerjanya sudah ditetapkan oleh template dengan angka capaian maksimal. e.

Sheet [Pelaksana Kebijakan umum(2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Pelaksana Kebijakan umum].

Lampiran

87

f.

Sheet [Urusan pemerintahan] Template ini merupakan isian untuk capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan. Terdiri dari : Kabupaten a)

79 IKK urusan wajib

b)

15 IKK urusan pilihan.

Kota a)

78 IKK urusan wajib

b)

15 IKK urusan pilihan.

Pada semua IKK evaluator cukup mengisi pada kolom elemen data baik di kolom LPPD dan kolom hasil klarifikasi, sementara pada kolom capaian kinerja akan terisi secara otomatis.

Teknis pengisian Evaluator mengisi data capaian kinerja pada : sheet [Urusan pemerintahan]. Contoh : IKK No. 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Isian capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari proses rumus dalam template yang menghitung isian dalam kolom elemen data. Sehingga evaluator cukup menginput data Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dan data jumlah Jumlah anak usia 4 6 tahun. Secara otomatis akan diperoleh % PAUD sesuai rumus :

88

Lampiran

Capaian kinerja IKK terisi secara otomatis berdasarkan elemen data yang diisi dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam lampiran LPPD, maka evaluator harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). Untuk pemda yang tidak melaksanakan urusan pilihan capaian kinerja akan terisi BUP (tidak melaksanakan urusan pilihan) secara otomatis. g.

Sheet [Urusan pemerintahan (2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Urusan pemerintahan].

h.

Sheet [rekap isian individu] 1) Template ini merupakan rekapitulasi isian yang telah diinput dari sheet-sheet sebelumnya. 2) Evaluator tidak perlu mengisi secara manual untuk rekapitulasi tersebut karena dilakukan pengisian secara otomatis. 3) Isian pada sheet ini merupakan sumber data yang akan dikompilasi pada template gabungan baik antar provinsi, antar kabupaten, antar kota.

2.

Template gabungan a. Sheet [Gab rekap isian] Sheet ini untuk menampung hasil isian individu yang akan diolah untuk menghasilkan skor dan prestasi untuk capaian

Lampiran

89

kinerja dan kesesuaian materi. Langkah penggabungan : Buka file LKE isian individu kabupaten/kota yang telah diinput kemudian buka sheet [rekap individu]. Sel I3:I857 dicopy dengan cara sorot sel I3:I857 (arahkan kursor pada sel I3 kemudian tekan Shift + Ctrl + ), kemudian copy . Buka file LKE gabungan antar kabupaten/kota, kemudian buka sheet [Gab rekap isian] arahkan kursor ke sel I6 atau sel disampingnya (J6 dan seterusnya) tergantung sel yang masih kosong. Kemudian paste special terus pilih value. b. Sheet [PA1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pengambil kebijakan dari sheet [Gab rekap isian]. c. Sheet [PA2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang bersifat numeric dengan satuan %, jumlah, unit dan sebagainya. Sedangkan capaian kinerja yang sifat isiannya ada/tidak, tepat/tidak dan seterusnya tidak dilakukan normalisasi data. Penjelasan tentang normalisasi data dapat dilihat pada lampiran 1. Langkah-langkah normalisasi data: 1) H i t u n g n i l a i m a k s i m u m d a n m i n i m u m d a t a . 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum Nilai Minimum).

90

Lampiran

d.

Sheet [PA3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data Hitung rata-rata nilai normalisasi data Konversi ke skor dengan rumus :

Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2)

Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak 1 (T).

Lampiran

91

e.

Sheet [PA4] Sheet ini secara otomatis akan menghitung nilai capaian masingmasing 13 aspek pengambil kebijakan.

Cara menghitung nilai capaian masing-masing aspek pengambil kebijakan : = (% bobot per IKK yang ada di aspek) x( jumlah skor dari masing IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 : Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdiri dari 8 IKK masing skor IKK-nya yaitu : 4,1,1, 4,4,4 , 1, 4 Maka nilai capaian aspek 1 = (11%x4)+(11%x1)+(11%x1)+(12,5%x4) + (12,5%x4)+(14%x4)+(14%x1)+(14%x4)= 2,92 prestasi T. f.

Sheet [PL1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pelaksana kebijakan - umum dari sheet [Gab rekap isian].

g.

Sheet [PL2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data: 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum Nilai Minimum).

92

Lampiran

h.

Sheet [PL3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK per urusan pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data Hitung rata-rata nilai normalisasi data Konversi ke skor dengan rumus :


Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak (T).

Lampiran

93

i.

Sheet [PL4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi dari nilai capaian IKK per urusan. Cara menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi nilai capaian IKK per urusan = (1/jumlah urusan yang dilaksanakan) x ( jumlah dari skor sebanyak urusan yang dilaksanakan) Contoh :

j.

Jumlah urusan yang dilaksanakan

= 34

Jumlah skor capaian

= 133

Nilai capaian IKK tsb

= 133/34 = 3,91

Sheet [PL5] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per 8 aspek tatataran pelaksana kebijakan. Cara menghitung nilai capaian per 8 aspek tataran pelaksana kebijakan = (%bobot per IKK dalam satu aspek) x ( jumlah dari skor per IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 yaitu Kebijakan teknis penyelenggara terdiri dari 2 IKK masing-masing skor 3,91 dan 3,62. Nilai capaian aspek 1 tataran pelaksana kebijakan umum = (50%x3,91) + (50%x3,62) = 3,76

94

Lampiran

k.

Sheet [SPM1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan SPM dan urusan pilihan dari sheet [Gab rekap isian].

l.

Sheet [SPM2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dan seterusnya tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data : 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum Nilai Minimum). Untuk EKPPD 2011 penilaian beberapa IKK tidak melalui normalisasi data melainkan berdasarkan standar capaian kinerja yang diambil dari target SPM yaitu 6 IKK pada urusan pendidikan dan 6 IKK pada urusan kesehatan (lihat lampiran Standar Capaian kinerja).

m. Sheet [SPM3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data Hitung rata-rata nilai normalisasi data Konversi ke skor dengan rumus :

Lampiran

95


Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak =1 (T).

3)

Penilaian IKK berdasarkan standar capaian kinerja dari target SPM. Penilaian dilakukan dengan cara membuat range skor dari 1 sampai 4. Contoh : IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

96

Lampiran

Rincian lengkap daftar IKK yang menggunakan standar capaian kinerja dari target SPM lihat lampiran.

n.

Sheet [SPM 4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per masingmasing urusan wajib dan urusan pilihan. Cara menghitung nilai capaian per masing-masing urusan = (%bobot per IKK dalam satu urusan) x ( jumlah skor dari IKK yang ada di urusan tsb) Contoh :( diambil dari [sheet SPM3])Urusan perumahan = 3 IKK

Urusan perumahan = 3 IKK Skor masing-masing IKK = 4,1,4 Nilai capaian urusan pendidikan=(33,33%x4)+(33,33% x 1)+(33,33%x4) = 3,000 Cara menghitung nilai capaian urusan wajib =(%bobot per masing-masing urusan x Capaian masing-masing urusan)

Lampiran

97

TABEL 1=

98

Lampiran

Lampiran

99

Cara menghitung capaian urusan pilihan : a.

Ketika semua urusan pilihan dilaksanakan : =(%bobot masing-masing urusan x skor masing-masing urusan) Contoh : (lihat tabel 2) %bobot masing-masing urusan pilihan pada kolom 4, skor per urusan pada kolom 5, hasil perkalian %bobot masing-masing urusan pilihan dengan skor masing-masing urusan pada kolom 6. Capaian kinerja urusan pilihan 2,0125 (hasil penjumlahan kolom 6) TABEL 2

a.

Ketika tidak semua urusan pilihan dilaksanakan Contoh : (lihat tabel 3.1 dan 3.2) Dari tabel 3.1 kolom 3 menunjukkan bahwa urusan transmigrasi memperoleh skor BUP, ini berarti bahwa urusan transmigrasi tidak dilaksanakan/tidak dipilih.

100

Lampiran

Karena urusan transmigrasi tidak dipilih, maka bobot urusan transmigrasi yang sebesar 5% harus didistribusikan ke 7 urusan pilihan yang lain secara proforsional. Misalnya urusan pertanian semula bobotnya 20%, kemudian mendapat limpahan bobot dari urusan transmigrasi sebesar 20/95 x 5% = 1,05%, sehingga bobotnya menjadi 20% + 1,05% = 21,05% atau 21,1% (lihat tabel 3.2) TABEL 3.1

Lampiran

101

TABEL 3.2

a.

Sheet [rekap skor] Pada Sheet [rekap skor] evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena semua skor dihasilkan secara otomatis sebagaimana tergambar dalam tabel 4 dibawah. Formula perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut : - Skor Evaluasi LPPD sebesar 3,061 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (%bobot kesesuaian materi x skor kesesuaian materi) + (% bobot capaian kinerja x skor capaian kinerja)

102

Lampiran

=(5%x4,000)+(95% x 3,0112) = 3,061 -

Skor kesesuaian materi sebesar 4,000 diperoleh secara otomatis dari sheet [Gab Rekap Individu] sell I8.

-

Skor capaian kinerja sebesar 3,0112 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (% bobot aspek pengambil kebijakan x skor aspek pengambil kebijakan) + (% bobot aspek pelaksana kebijakan x skor aspek pelaksana kebijakan) = (30% x 2,8395) + (70% x 3,085) = 3,0112

-

Skor aspek pengambil kebijakan sebesar 2,8395 diperoleh dari rumus seperti pada tabel berikut :

Lampiran

103

-

Skor aspek pelaksana kebijakan sebesar 3,085 diperoleh dari rumus berikut : = (% bobot peksana kebijakan umum x skor pelaksana kebijakan umum) + (% bobot pelaksana kebijakan capaian SPM x skor pelaksana kebijakan capaian SPM) = (40% x 3,397) + (60% x 2,877) = 3,085 104

Lampiran

TABEL 4 (Tampilan data di sheet [Rekap Skor] )

Lampiran

105

p.

Sheet [Peringkat] Sheet ini untuk menghasilkan peringkat berdasarkan skor yang dihasilkan dari sheet sebelumnya. Langkah pemeringkatan yaitu : Data skor EKPPD dari sheet [Rekap Skor] secara otomatis dipindahkan ke sheet [peringkat]. Lakukan sort berdasarkan nilai skor dari terbesar ke terkecil

106

Lampiran

Lampiran 1 Normalisasi Data dalam Statistik Normalisasi data merupakan langkah dasar yang dilakukan sebelum melakukan analisis inferensial statistik. Dalam analisis statistic, suatu distribusi data diharapkan memenuhi asumsi theorem of central tendency (nilai kecenderungan tengah) dimana nilai rata-rata, median, dan modus akan sama dan distribusi data akan berbentuk bell-shaped seperti pada gambar 1 dibawah ini.

Probability Density

Gambar 1. Distribusi Data Normal

Mean Median Modus

Namun, terkadang distribusi data tidak mengikuti pola normal dan menciptakan kemencengan (skewness) distribusi seperti pada gambar 2. Kemencengan tersebut terjadi karena banyaknya data yang bernilai besar atau kecil. Jika distribusi menceng kekanan, maka disebut dengan kemiringan negatif, dan sebaliknya jika distribusi menceng kekiri maka disebut dengan kemiringan positif. Jika data memiliki distribusi yang menceng maka asumsi kecenderungan nilai tengah dan normalitas data sehingga analisis statistik inferensial pun akan sulit dilakukan. Lampiran

107

Gambar 2. Distribusi Data tidak Normal

Untuk mengkoreksi distribusi data yang menceng tersebut maka digunakan teknik normalisasi data. Dogra (2007) menyebutkan bahwa normalisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1.

Mean shifting Teknik normalisasi ini dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian atau menggeser nilai actual dengan nilai rata-ratanya dan menghasilkan nilai rata-rata baru sama dengan 0. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai sebagai berikut : 1,2,3,4, dan 5. Total nilai penjumlahan kelima data tersebut sama dengan 15 dan memiliki rata-rata sama dengan 3. Teknik mean shifting dilakukan dengan cara mengurangkan nilai actual dengan rataratanya (misal 1 dikurangi 3 sama dengan -2, 2 dikurangi 3 sama dengan -1, dst). Maka distribusi data hasil normalisasi sama dengan -2,-1, 0, 1 dan 2, dengan nilai total penjumlahan sama dengan 0 dan rata-rata sama dengan 0. Namun perlu dicatat bahwa nilai standar deviasi akan tetap sama, yaitu Ö'762. Artinya sebaran dari data sebelum dan sesudah normalisasi akan tetap sama (masih lebar).

108

Lampiran

2.

Autoscaling a. Teknik ini menggunakan nilai standard deviasi untuk normalisasi data. Setiap nilai actual dari data dibagi dengan nilai standar deviasi. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4 dan 5, dengan nilai standar deviasi sama dengan Ö'762 atau 1,6. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan standar deviasinya (misal 1/Ö'762, 2/Ö'762, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagi berikut 1/Ö'762, Ö'762, 3/Ö'762, 2Ö'762 dan 5/Ö'762 (atau 0,6; 1,2 ; 1,9; 2,5; 3,2). Perlu dicatat bahwa standard deviasi dari distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi 1 (lebih kecil dari nilai standar deviasi sebelum normalisasi). b. Teknik autoscaling lainnya adalah dengan membagi nilai actual dengan range atau selisih dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil dari data. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4, dan 5, dengan nilai standar deviasi Ö'762, dan range sebesar 4. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan range (misal 1/4, 2/4, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagai berikut : 0,25; 0,5; 0,75 ; 1 ; 1,25. Perlu dicatat bahwa nilai range menjadi lebih kecil yaitu 1, dan standar deviasi lebih kecil yaitu 0,4. Teknik autoscalling ini yang dipakai dalam EKPPD tahun 2008.

Lampiran

109

ii Surat Edaran

Recommend Documents