IDENTIFIKASI TANTANGAN DAN PRASYARAT PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA UNTUK PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI INDONESIA

Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS) 2011, 20 Desember 2011, ISSN 2089-3051

IDENTIFIKASI TANTANGAN DAN PRASYARAT PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA UNTUK PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI INDONESIA Betty Susanti1 dan Reini D. Wirahadikusumah2 1

Mahasiswa Program Studi Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) atau yang umum dikenal dengan istilah Performance Based Contract (PBC) adalah salah satu jenis metode kontrak inovatif yang penerapannya relatif baru di dunia konstruksi. Di Indonesia, metode Kontrak Berbasis Kinerja baru diujicobakan penerapannya pada proyek konstruksi jalan nasional. Metode kontrak ini berbeda dengan berbagai metode kontrak tradisional yang sudah lama diterapkan. Perbedaan keduanya terletak pada persyaratan kinerja yang harus dipenuhi oleh kontraktor serta tata cara pembayaran untuk kontraktor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memberikan deskripsi mengenai penerapan metode Kontrak Berbasis Kinerja pada proyek konstruksi jalan di berbagai negara dan di Indonesia. Melalui kajian dari berbagai praktek penerapan kontrak tersebut, akan diidentifikasi tantangan dan prasyarat untuk penerapan metode Kontrak Berbasis Kinerja untuk proyek konstruksi jalan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini dilaksanakan melalui penelusuran berbagai literatur dan referensi yang membahas mengenai praktek penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk proyek konstruksi jalan di berbagai negara dan di Indonesia. Kata kunci: Kontrak Berbasis Kinerja, Konstruksi, Jalan

1.

PENDAHULUAN

Ketersediaan prasarana transportasi berupa infrastruktur jalan diyakini mampu menjadi penggerak bagi peningkatan perekonomian di suatu wilayah. Selain harus tersedia dalam kuantitas yang cukup, infrastruktur jalan juga harus tersedia dalam kualitas yang baik. Namun biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan infrastruktur jalan sangat tinggi, mulai dari biaya investasi dan biaya konstruksi, hingga biaya operasional dan pemeliharaan jalan. Tingginya tuntutan akan pemenuhan infrastruktur jalan yang berkualitas dengan jumlah yang cukup dalam mengakomodasi pergerakan transportasi, diiringi dengan terbatasnya sumber daya finansial untuk pengadaan jalan, telah memicu terjadinya perubahan pada sistem manajemen pengadaan jalan. Salah satunya adalah melalui penerapan metode kontrak inovatif, yang berorientasi pada peningkatan kualitas jalan dengan biaya yang semakin efisien. Metode Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) atau umum dikenal dengan istilah Performance Based Contract (PBC) adalah salah satu metode kontrak inovatif yang mulai banyak diterapkan pada berbagai proyek konstruksi jalan di berbagai Negara. Penerapan metode kontrak ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau menjaga kinerja pelayanan jalan untuk jangka waktu panjang. Berbagai praktek sukses penerapan metode KBK di beberapa negara menunjukkan meningkatnya kualitas jalan dan adanya efisiensi biaya proyek pada ruas jalan yang dikontrakkan menggunakan metode KBK. Hal ini menunjukkan adanya potensi benefit yang dapat dihasilkan dari penerapan KBK.

M-1


KAJIAN KARAKTERISTIK TENAGA KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH Buraida1 1

Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala Email : [email protected]

ABSTRAK Ide sederhana dari rencana penelitian ini timbul dari dosen ITB yang menjadi pembicara pada acara Sosialisasi Perpres No. 54 di Banda Aceh. Saat ini belum ada penelitian yang menghasilkan bagaimana karakteristik tenaga kerja konstruksi di tiap daerah. Berkaitan dengan ide tersebut dicoba di Kota Banda Aceh yang pada saat ini banyak terdapat tenaga kerja dari luar Aceh. Dari setiap penerbangan ke Banda Aceh sering terlihat tenaga kerja konstruksi dari luar Aceh. Tujuan rencana penelitian ini adalah mengetahui karakteristik yang dominan dan perilaku individu pada tenaga kerja selama melakukan pekerjaan pada proyek pembangunan gedung di Kota Banda Aceh yang berefek pada kinerja dan kepuasan tenaga kerja tersebut. Permasalahan yang timbul adalah apakah karakteristik tenaga kerja yang dominan muncul selama proyek konstruksi berlangsung dan bagaimana karakteristik dan perilaku individu yang berefek kepada kinerja dan kepuasan tenaga kerja. Menurut Robbins (1996), ada empat variabel tingkat individu yaitu karakteristik biografis (umur, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja), kemampuan, kepribadian dan pembelajaran. Karakteristik tenaga kerja akan menentukan perilaku tenaga kerja yang akhinya menghasilkan motivasi tenaga kerja dimana motivasi akan menghasilkan kinerja dan kepuasan kerja. Metodologi rencana penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Responden adalah tenaga kerja di lapangan yang terdiri dari mandor, kepala tukang, tukang dan pekerja. Jumlah responden diperkirakan di atas 50 orang. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik tenaga kerja, kemampuan, kepribadian, pembelajaran kinerja dan kepuasan tenaga kerja dalam suatu organisasi proyek konstruksi. Jawaban responden berupa nilai mean akan diolah dengan analisa statistika. Hasil yang diharapkan adanya karakteristik yang dominan dan perilaku tenaga kerja yang berefek pada kinerja dan kepuasan tenaga kerja. Ini dinyatakan nilai mean yang tertinggi dan digambarkan dalam bentuk histogram. Diharapkan rencana penelitian memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang terlibat di proyek konstruksi. Kata kunci: proyek konstruksi, karakteristik dan perilaku tenaga kerja, kepuasan.

kinerja dan

1. LATAR BELAKANG Pembangunan gedung di Kota Banda Aceh pasca tsunami berlangsung pesat. Gedung-gedung yang dibangun diantaranya Museum Tsunami, Gedung Escape Building, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan rumah bantuan yang tersebar di seluruh pelosok kota. Perjalanan pembangunan ini memberikan suasana baru dan semangat baru bagi masyarakat kota banda Aceh. Suasana yang berbeda salah satunya terlihat banyaknya tenaga kerja luar Kota Banda Aceh yang bekerja di proyek konstruksi. Tenaga kerja konstruksi ini berasal dari luar Kota Banda Aceh seperti dari daerah lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan dari Pulau Jawa. Hal ini berjalan selaras dimana banyaknya pembangunan maka banyak dibutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja lokal dan luar daerah ini masih banyak terlihat pada saat ini walaupun tsunami sudah hampir 7 tahun berlalu. Kota Banda Aceh dengan visinya sebagai Kota Bandar Islami Indonesia terus bergiat dalam pembangunan konstruksi. Saat ini yang sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan adalah gedung perkantoran dan gedung untuk sarana pendidikan. Tenaga kerja banyak dibutuhkan pada pembangunan tersebut.

M - 12


STUDI KASUS: PROSES PRE-PROJECT PLANNING PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG Febrina P.Y. Sumanti1, M. Agung Wibowo2, Rizal Z. Tamin3 1

Mahasiswa Program Studi Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Email: [email protected] 3 Staf Pengajar, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Studi kasus pada perencanaan pembangunan jalan tol Manado Bitung merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai proses pre-project planning pada proyek infrastruktur publik. Proses pre-project planning merupakan tahap awal dalam siklus manajemen proyek (project management life cycle) dan dapat diartikan sebagai proses perencanaan pada tahap inisiasi proyek. Pada akhir tahap ini diperoleh keputusan resmi untuk memulai sebuah proyek. Secara khusus studi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kegiatan perencanaan apa saja, jenis dan informasi stratejik yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan, aneka permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pada tahap sebelum sebuah usulan proyek untuk membangun jalan tol disetujui untuk didanai. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam pada beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan perencanaan pembangunan jalan tol Manado Bitung yang berada di tingkat propinsi dan berbagai dokumen perencanaan yang telah dihasilkan berkaitan dengan pembagunan jalan tol Manado Bitung. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan wawancara semi terstruktur. Data dianalisa dengan membandingkan proses perencanaan yang terjadi dengan proses yang disarankan oleh beberapa model pre-project planning dan juga dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk proyek infrastruktur publik berkategori mega proyek dan bernilai stratejik tinggi bagi perkembangan wilayah di daerah seperti pembangunan jalan tol, sebagian besar kegiatan perencanaannya pada tahap inisiasi proyek dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pemrakarsa proyek. Memperoleh kesepakatan tentang project rationale dan persetujuan program dan penganggaran proyek merupakan tantangan terbesar yang memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Belum semua pemangku kepentingan proyek dilibatkan dalam pre project planning. Cakupan, durasi dan kinerja kegiatan perencanaan pada tahap awal proyek ini sangat dipengaruhi oleh itikad baik & kapabilitas pemrakarsa proyek dan pemerintah pusat. Produk perencanaan pada tahap ini belum merupakan hasil perencanaan interaktif yang memadai (yakni: kurang melibatkan masyarakat umum sebagai end user). Kata kunci: proses pre-project planning, perencanaan proyek jalan tol, proyek KPS.

1.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintah Indonesia, tetapi sekaligus merupakan sebuah dilema. Rendahnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana jalan di daerah, belum terpadunya pembangunan transportasi dan pembangunan daerah, serta lemahnya peran serta pihak swasta dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan jaringan jalan terkait dengan kelembagaan dan peraturan operasional yang belum kondusif merupakan beberapa masalah yang menghambat upaya-upaya penyediaan dan penatalayanan infrastruktur dalam rangka mendukung tingkat perkembangan

M - 19


MODEL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DKI JAKARTA Tommy Ilyas1, Suyono Dikun2 , Suparti A. Salim3 dan Fitri Suryani4 1

Professor, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan , Fakultas Teknik, Universitas Indonesia E-mail : [email protected] 2 Professor, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan , Fakultas Teknik, Universitas Indonesia E-mail : [email protected] 3 Staf Pengajar, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Persada Indonesia – Y.A.I Jakarta, Email: [email protected] 4 Mahasiswa Program Doktor, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (staf pengajar Jurusan Teknik Sipil Univ. Persada Indonesia – Y.A.I) Email: [email protected]

ABSTRAK Kota-kota mengantarkan masyarakat kepada beberapa tantangan yang mendesak, dari polusi dan penyakit, pengangguran dan kurangnya permukiman. Tetapi kota yang menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi kesenjangan dalam pembangunan dan memperbaiki kondisi hidup pada umumnya. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan kota terpadu dapat menjadi jalan menuju pembangunan yang solid (Moon-Ban Ki, 2009). Permukiman masuk dalam prioritas nasional, namun belum termasuk dalam proyek yang ditawarkan dalam PPP Book, padahal kebutuhan akan perumahan sangat besar yaitu 5,8 juta unit. Ini disebabkan salah satunya adalah nilai investasi yang rendah. Mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan permukiman dalam urban development, proses PPP dapat dilakukan di daerah dengan dibantu technical assistant oleh pemerintah pusat. Penelitian ini membahas tentang permasalahan apa saja baik kendala ataupun hal yang mendorong peremajaan suatu kawasan yang mengalami kemunduran fungsi (urban decaying) agar dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau bahkan ditingkatkan fungsinya menjadi ideal dengan infrastruktur pendukung utama seperti : permukiman, transportasi, ketersediaan energi, serta pendistribusian air bersih yang akan memperkuat kota Jakarta dalam menjalankan fungsinya yang terdiri dari 5 pilar yaitu : pusat pelayanan masyarakat; pusat perdagangan dan distribusi; pusat keuangan; pusat pariwisata; berhubungan dengan bidang pembangunan masyarakat. Artikulasi antara stakeholders utama seperti : pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, termasuk dalam menentukan skema pembiayaan yang sesuai. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko untuk mengetahui faktor risiko potensial kemudian dilakukan pemodelan sistim dinamik dalam penerapan PPP untuk pengembangan permukiman. Keywords: permukiman, kerjasama pemerintah dan swasta, urban

1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Suatu kebijakan sebagai strategi untuk masa mendatang, salah satunya dengan penataan kembali suatu kawasan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan setiap petak tanah perkotaan yang ada sesuai dengan fungsi yang telah digariskan atau urban renewal. Urban renewal ini bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan perkotaan, serta keberlanjutan komunitas lokal dalam berbagai aspek yaitu economic sustainability, environmental sustainability dan social sustainability (Lee K.L. Grace; Chan H.W. Edwin, 2005). Urban Renewal dilakukan bila suatu kota mengalami kemunduran fungsi, sehingga patut dibangkitkan lagi dalam fungsi barunya.

M - 31


PEMILIHAN LOKASI BANDAR UDARA DI KABUPATEN BARITO UTARA MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) Lendra1, Almuntofa Purwantoro2, Kuswo Asimontoro K3 1

Alumni Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra Surabaya, Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] 3 Alumni Jurusan/Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya

ABSTRAK Pemerintah Kabupaten Barito Utara ingin meningkatkan sarana transportasi udara, mengingat lokasi bandar udara yang ada sekarang sudah kurang mampu untuk dioperasikan dengan optimal karena sudah padatnya pemukiman penduduk disekitar bandar udara dan letak bandar udara yang berada di pusat kota sehingga perlunya pemindahan bandar udara. Pemindahan dan pembangunan bandar udara dari lokasi yang lama ke lokasi baru bertujuan agar fungsi bandar udara yang diinginkan dapat tercapai secara optimal. Keberadaan bandar udara baru diharapkan dapat membuka peluang pengembangan dan pembangunan wilayah. Dalam penelitian ini terdapat tiga alternatif lokasi pembangunan Bandar Udara. Studi ini dilaksanakan untuk menentukan alternatif lokasi Bandar Udara yang paling efektif dan efisien dengan kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan. Metode yang digunakan adalah metode AHP. Penggunaan Metode AHP pada penelitian ini meliputi penentuan hierarki keputusan, penentuan kriteria dan subkriteria, pembuatan kuesioner, penyusunan matriks berpasangan, sintesis AHP dan penentuan sensitivitas yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode pengambilan sample yang digunakan adalah judgement sampling, dengan jumlah responden sebanyak tiga orang. Hasil analisa yang dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat disimpulkan bahwa : kriteria Aspek Teknik dan Aspek Operasional dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,338, disusul kriteria Aspek Lingkungan dan Aspek Ekonomi dengan nilai 0,162. Desa Trinsing di Kecamatan Lahei memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,391, disusul Desa Jingah di Kecamatan Teweh Tengah dengan bobot nilai 0,388, dan yang terakhir adalah Eksisting Bandar Udara Beringin di Kota Muara Teweh dengan bobot nilai 0,222. Dalam studi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alternatif lokasi III yaitu Desa Trinsing adalah lokasi terbaik dari ketiga alternatif lokasi Bandar Udara baru. Kata Kunci : Bandar Udara, Kalimantan Tengah

1.

Analytical Hierarchy Process (AHP), Pemilihan lokasi,

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kabupaten Barito Utara saat ini memiliki satu bandar udara yaitu Bandar Udara Beringin yang terletak di Kota Muara Teweh. Kabupaten Barito Utara merupakan Kabupaten yang daerahnya mulai berkembang, ini dibuktikan bahwa pada saat ini Kabupaten Barito Utara telah dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, sehingga keinginan setiap pemerintahan daerah untuk memajukan daerahnya semakin besar. Seperti halnya kebutuhan masyarakat akan transportasi udara saat ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan udara setiap tahunnya, maka Bandar Udara Beringin diharapkan harus

M - 49


PENENTUAN PRIORITAS FAKTOR LINGKUNGAN ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) DENGAN BENEFITS, OPPORTUNITIES, COSTS AND RISKS (BOCR) (STUDI KASUS PADA PT. XYZ DI KOTA MANADO) Apria B. P. Gawei1, B. F. Sompie2, R.J.M. Mandagi2, Jermias Tjakra2 dan Lendra3 1

Alumni Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Email: [email protected] 3 Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected]

ABSTRAK Di Indonesia terdapat ketidakefisienan pada perusahaan-perusahaan konstruksiyangdisebabkan antara lain karena keterlambatan dalam pengambilan keputusan akibat dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas faktor dan sub faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan pelaksanaan konstruksi pada suatu organisasi berdasarkan kondisi dan kendala yang sedang dihadapi melalui suatu analisa sistem dengan menggunakan alat bantu sehingga diperoleh skala prioritas dari faktor/sub faktor lingkungan organisasi yang akan menjadi perhatian dengan mempertimbangkan keuntungan, peluang, biaya dan resiko.Penentuan objek dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling dengan proses pengambilan sampel informasi menggunakan teknik snowball sampling. Tahap pengumpulan informasi dilakukan melalui kajian literatur, observasi, wawancara terstandar dan tidak terstandar, triangulasi serta diskusi. Informasi yang diperoleh diolah dengan direduksi, dipilah dan dianalisis pengaruhnya terhadap masingmasing informasi. Hasil dari pengolahan informasi ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan Benefits, Opportunities, Costs and Risks (BOCR).Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara global dari 63 sub faktor lingkungan organisasi yang diperoleh, yang harus menjadi prioritas perhatian ialah operasional berjalan (4,87%), pengendalian pembiayaan (4,16%), menurunnya profit (3,34%), jaminan mutu (3,23%), biaya komunikasi dengan owner (3,08%), pengendalian penerimaan (3,02%), produktivitas menurun (3,01%). Berdasarkan penelitian ini disarankan agar para pengambil keputusan perlu mempertimbangkan faktor lingkungan organisasi secara terintegrasi melalui suatu analisis sistem dengan melihat segi keuntungan, peluang, biaya dan resiko sehingga kesalahan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan. \

Kata Kunci

1.

: Faktor lingkungan organisasi, ANP, BOCR

PENDAHULUAN

Latar Belakang Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu kegiatan hasil yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ervianto, 2005).

M - 62


KOLABORASI DESAIN PROYEK KONSTRUKSI: TINJAUAN PADA RISET TERDAHULU, KONTEMPORER, DAN MASA DATANG Yani Rahmawati1, Nadjadji Anwar2, dan Christiono Utomo2 1

Mahasiswa Program Studi Doktoral Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Email: [email protected]. 2 Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya,

ABSTRAK Kolaborasi desain merupakan salah satu proses terpenting dalam proyek konstruksi, yaitu sebuah proses pembuatan konsep desain oleh beberapa ahli dalam bidang konstruksi dan perencanaan, yang bekerja bersama-sama baik yang terselenggara secara langsung maupun tidak. Aktifitas utama dalam proses kolaborasi adalah komunikasi dan pertukaran informasi. Peserta yang terdiri dari beberapa keahlian memiliki perbedaan latar belakang, keahlian, dan tujuan yang dapat menyebabkan masalah dalam proses kolaborasi desain. Hal ini menjadi landasan bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian dalam area kolaborasi desain. Penelitian mengenai kolaborasi desain didasarkan pada permasalahan yang timbul selama proses berlangsung dan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dan menemukan solusi dalam mengurangi masalah tersebut. Berdasarkan tujuan utamanya, penelitian dalam area kolaborasi desain pada dasarnya adalah mengenai penemuan dan pengembangan sistem atau peralatan pendukung, dengan mengaplikasikan perkembangan teknologi informasi dan infrastruktur komunikasi. Dalam makalah ini akan dibahas tinjauan penelitian kolaborasi desain dalam proyek konstruksi dari masa lalu, masa sekarang serta prediksi perkembangan penelitian di masa yang akan datang. Metode yang dipergunakan adalah studi literatur. Makalah adalah merupakan tahap awal riset program doktoral yang dipergunakan untuk definisi konseptual disertasi. Kata kunci: kolaborasi desain, koordinasi partisipan, co-desain, kerjasama, proyek konstruksi

1. PENDAHULUAN Kolaborasi desain merupakan salah satu proses penting dalam siklus hidup proyek konstruksi, dimana para ahli dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda bertemu dalam sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah konsep desain yang nantinya akan dipergunakan sebagai panduan atau landasan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Aktivitas utama dalam kolaborasi desain adalah adanya komunikasi dan pertukaran informasi diantara para ahli. Aktivitas komunikasi yang terjadi adalah aktivitas presentasi ide dari masing-masing ahli serta negoisasi. Sedangkan pertukaran informasi adalah sebuah aktivitas dimana masing-masing partisi-pan memberikan masukan ide berdasarkan latar belakang keahliannya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena terlibatnya para ahli yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, maka diperlukan adanya sistem koordinasi untuk mengelola partisipan yang terlibat, untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau mengatasi masalah ketersediaan waktu dan tempat bagi masing-masing partisipan dalam melakukan kerjasama (kolaborasi desain). Dalam mengatasi permasalahan tersebut para peneliti dalam lingkup area kolaborasi desain mengaplikasikan perkembangan teknologi informasi dan infrastruktur komunikasi dalam mengatasi permasalahan dan memfasilitasi berjalannya proses kolaborasi desain dalam proyek konstruksi. Tujuan utama dari penulisan makalah mengenai kolaborasi desain proyek konstruksi ini adalah untuk mengenali lingkup area metodologi pada penelitian kolaborasi desain, serta untuk membangun definisi konseptual sebagai bagian dari tahap awal riset program doktoral.

M - 72


PERKIRAAN IMPLEMENTASI PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 PADA PROSES PENGADAAN JASA PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG SITAC/CME. (STUDI KASUS PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk) M Zaenuddin1 dan Nusa Setiani2 1

Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Email: [email protected]

ABSTRAK Pengadaan jasa penyediaan sarana pendukung Sitac/CME pada penulisan ini mengacu pada Perpres No. 54/2010. Perpres ini mengatur tentang sistem dan tatacara proses pengadaan baik barang maupun jasa. Tujuan penelitian adalah menganalisa penerapan Perpres No. 54/2010, pada proses pengadaan yang dilaksanakan oleh BUMN didalam penentuan penyedia sarana pendukung Sitac/CME. Data diperoleh dari responden dan Dokumen Proyek yang terdiri dari dokumen lelang, penjelasan aanwijzing dan evaluasi penyedia jasa. Hasil penelitian menunjukkan nilai tertinggi hasil evaluasi tidak secara langsung menjadi pemenang, harga terendah dari penyedia digunakan sebagai refrensi harga untuk tiap area dan paket, dan pelaksanaan proses pengadaan belum menggunakan sistem e-Procurement. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pada proses pengadaan dalam penelitian ini relatif kecil, sehingga diperlukan penelitian lanjutan terhadap pengaruh variabel lainnya. Kata kunci: Perpres No. 54/2010, penyedia, dokumen lelang, evaluasi, e-Procurement.

1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dengan ditetapkannya Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sistem dan tata cara pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah maupun BUMN yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD harus berpedoman pada Perpres tersebut. Sehingga semua tata cara dan aturan-aturan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengikuti tata cara dan proses yang tertera didalam Perpres 54/2010 tersebut. Begitu pula halnya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., didalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus pula berpedoman pada Perpres 54/2010 tersebut.

M - 81


PENGEMBANGAN METODE NEURAL DYNAMICS UNTUK OPTIMASI JADWAL KERJA PROYEK KONSTRUKSI Onnyxiforus Gondokusumo1 1

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Email: [email protected]

ABSTRAK Jadwal kerja proyek merupakan alat bantu manajemen yang sangat penting bagi sebuah kontraktor. Terdapat beragam alternatif jadwal kerja yang dapat disusun untuk sebuah proyek, dan kontraktor perlu menentukan jadwal kerja yang optimal agar proyek yang ditangani terlaksana dengan baik. Keragaman jadwal kerja ini disebabkan keragaman dalam penentuan metode kerja. Jadwal kerja proyek harus disusun dengan memperhatikan pemilihan durasi proyek yang optimal yaitu yang menghasilkan biaya total proyek minimal. Kebutuhan sumber daya berupa material, tenaga kerja dan alat tidak boleh melebihi ketersediaan, dan fluktuasi kebutuhan sumber daya harus berada dalam batas yang dikehendaki. Aliran kas proyek harus bisa menghasilkan keuntungan bagi kontraktor. Dengan demikian terdapat tiga kriteria penting untuk penyusunan jadwal kerja yang optimal, yaitu biaya total proyek, kebutuhan sumber daya, dan aliran kas proyek. Penelitian ini bertujuan melakukan optimasi jadwal kerja proyek dengan memperhatikan ketiga kriteria tersebut secara holistik, sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bersifat parsial. Model optimasi akan disusun dan diselesaikan dengan mengembangkan metode Neural Dynamics. Metode yang pertama kali dikembangkan oleh Adeli dan Park pada tahun 1997 ini dipilih karena mampu menyelesaikan masalah optimasi non-linier secara efisien, konvergen dan stabil. Metode ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode jaring kerja saraf buatan dengan memanfaatkan teori kestabilan Lyapunov pada suatu sistem dinamik. Proses optimasi akan dilakukan dengan menulis program komputer dalam bahasa Fortran untuk melakukan operasi numerik yang bersifat iteratif. Kata kunci: Neural Dynamics, optimasi, jadwal kerja proyek

1.

LATAR BELAKANG

Setiap perusahaan jasa konstruksi (kontraktor) membutuhkan jadwal kerja yang baik pada setiap proyeknya. Jadwal kerja tersebut tergantung pada penentuan metode kerja, perhitungan durasi dan biaya setiap kegiatan, perhitungan kebutuhan sumber daya, serta pengaturan prestasi kerja dan keuangan proyek. Berdasarkan penentuan metode kerja dan perhitungan durasi setiap kegiatan, dapat disusun jaring kerja (network) dan barchart yang merupakan jadwal kerja proyek tersebut. Setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan beragam durasi tergantung pada metode kerja yang dipilih, dan masingmasing durasi memiliki dampak biaya. Karena sebuah proyek tersusun dari kegiatan-kegiatan, maka sebuah proyek juga dapat dilaksanakan dalam beragam durasi dan biaya. Jadwal kerja proyek harus disusun agar menghasilkan durasi optimal yaitu yang berdampak biaya total proyek minimal. Perhitungan kebutuhan sumber daya berupa material, tenaga kerja dan alat harus didasarkan atas jadwal kerja proyek dan dapat digambarkan dalam histogram kebutuhan sumber daya sepanjang durasi proyek. Ketersediaan sumber daya adalah terbatas, sehingga jumlah kebutuhan tidak boleh melebihi ketersediaan. Demikian pula tidak dikehendaki terjadi fluktuasi kebutuhan sumber daya secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Prestasi kerja proyek dari waktu ke waktu juga harus dihitung berdasarkan jadwal kerja proyek, dan digambarkan dalam grafik yang disebut kurva ‘S’. Kurva ini menjadi dasar perhitungan

M - 86


PENGEMBANGAN MODEL ASSESSMENT GREEN CONSTRUCTION PADA PROSES KONSTRUKSI UNTUK PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA Wulfram I. Ervianto1, Biemo W. Soemardi2, Muhamad Abduh3 dan Suryamanto4 1

Kandidat Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Kelompok Keahlian Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email:[email protected] 3 Staf Pengajar Kelompok Keahlian Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email:[email protected] 4 Staf Pengajar Program Studi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Fakta bahwa pembangunan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan berupa penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya volume limbah yang dihasilkan oleh aktivitas konstruksi. Penyebab utamanya adalah cara pembuangan limbah ke lingkungan tidak menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Berdasarkan hasil riset di berbagai dunia diperoleh data bahwa lebih dari 50% seluruh limbah yang dihasilkan berasal dari aktivitas konstruksi. Meningkatnya jumlah limbah konstruksi tersebut berasal dari sebuah proses konstruksi. Jika limbah yang dihasilkan saja sangat besar, maka secara analogi eksploitasi sumberdaya alam yang digunakan tentu volumenya lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk mengatasi menurunnya ketersediaan sumberdaya alam yang diakibatkan oleh eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dibutuhkan proses konstruksi yang bertanggung jawab agar limbah yang dihasilkan seminimal mungkin. Dalam lingkup nasional Indonesia, telah dikembangkan konsep sustainable construction yang dinyatakan dalam Agenda Konstruksi Indonesia 2030 dengan agenda penghematan bahan dan pengurangan limbah. Berkaitan dengan kedua hal tersebut diatas, tentu tidak terlepas dari aspek daya dukung lingkungan sebagai sumber pengambilan bahan dan pembuangan limbah. Oleh karena itu, proses konstruksi yang dilakukan harus ramah lingkungan (green). Terlepas dari desakan internasional, Indonesia seharusnya tidak terfokus hanya untuk menurunkan konsentrasi CO2 saja, namun tetap melanjutkan aktivitas industri termasuk industri konstruksinya dengan cara-cara yang memperhatikan lingkungan guna menyediakan ruang untuk hidup layak bagi generasi mendatang. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengembangkan konsep green construction pada bangunan gedung di Indonesia. Pengembangan konsep ini didasarkan pada kepentingan lingkungan tinjauan dari pihak developer, masyarakat, dan kontraktor. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan model assessment green construction pada bangunan gedung di Indonesia. Pengembangan model assessment ini didahului dengan mengidentifikasi faktor green pada proses konstruksi. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi berupa kuisioner yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diolah secara kuantitatif. Hasil yang diharapkan adalah sebuah framework model assessment untuk green construction. Kata kunci: Faktor green construction; Proses konstruksi; Bangunan gedung.

1.

LATAR BELAKANG

Fenomena global warming yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca menjadi topik yang banyak dibahas dalam berbagai forum ilmiah. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Walton dkk., sebagaimana dikutip Arief dkk. (1998) bahwa isu lingkungan yang semula kurang diperhatikan dalam pengelolaan proyek konstruksi, saat ini menjadi isu utama dalam berbagai pertemuan ilmiah. Salah

M - 97


AUDIT SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG (Studi kasus pada Mall XXX di Yogyakarta) 1

M. Heri Zulfiar

1

Mahasiswa Program Doktor, Program Studi Teknik Sipil, FTSL,ITB, Jl. Ganesa No.10 Bandung 40132, Email : [email protected]

ABSTRAK Kebakaran bangunan merupakan suatu bencana yang merugikan bagi banyak pihak. Kondisi tersebut kurang dalam penanganan kebakaran yang baik pada bangunan. Berbagai kendala yang ada antara lain karena rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, kurangnya kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menanggulangi bahaya kebakaran, sistem penanganan kebakaran yang belum terwujud dan terintegrasi, serta kurang mendukungnya sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengaudit sistem proteksi kebakaran pada bangunan Mall XXX di Yogyakarta, supaya mendapatkan nilai keandalan sistem keselamatan bangunan (NKSKB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penilaian pada komponen sistem proteksi kebakaran, antara lain kelengkapan tapak, kelengkapan sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif, dan sistem proteksi pasif dari gedung Mall XXX di Yogyakarta. Hasil dari audit adalah Mall XXX Yogyakarta memiliki nilai keandalan sistem keselamatan bangunan > 80%, yaitu kondisi semua komponen sistem proteksi kebakaran dalam keadaan baik, dengan catatan ada beberapa komponen yang masuk dalam kategori cukup dan kurang, yaitu cukup pada jalan lingkungan, jarak antar bangunan, hidran halaman, pemadam api ringan dan springkler, dan kurang pada sistem pemadam luapan dan kompartemenisasi ruangan. Kata kunci: audit, kebakaran, mall.

1. PENDAHULUAN Kebakaran selama ini telah menjadi peristiwa umum yang selalu hangat dibicarakan oleh masyarakat, karena dampak yang dihasilkan sangat merugikan. Baik dalam segi korban jiwa, harta benda, maupun aset yang tidak ternilai harganya. Pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di kota Yogyakarta tercatat ada 280 kejadian kebakaran, dengan jumlah total kerugian Rp. 46.854.985.000,00 atau Empat puluh enam milyar, delapan ratus lima puluh enam juta, sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah. (Sumber: PKPB Linmas Yogyakarta, 2011). Berbagai kerugian yang menimpa bangunan akibat kebakaran, telah menyadarkan betapa pentingnya penerapan sistem proteksi kebakaran yang lengkap, terawat, dan terkoordinir seperti yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2008 tentang “Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan”. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana perletakan dan kelengkapan sistem proteksi kebakaran pada gedung, apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku?, Bagaimana kondisi fisik sistem proteksi kebakaran pada gedung, apakah terjadi kerusakan, kehilangan atau penurunan kualitas?, Bagaimana penggunaan dan fungsi sistem proteksi kebakaran pada gedung, apakah terjadi penyimpangan fungsi yang dapat mengganggu kinerja sistem proteksi kebakaran apabila terjadi kebakaran?

M - 105


KERANGKA UNTUK MEMAHAMI RISIKO POTENSIAL DALAM KONSESI INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN LEBIH BAIK Moch Husnullah Pangeran1, Krishna, S. Pribadi2, dan Reini, D. Wirahadikusumah2 1

Lulusan Program Doktor Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar, Kelompok Keahlian Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung

ABSTRAK Salah satu kunci kesuksesan skema konsesi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum adalah manajemen risiko yang efektif. Namun tidak sedikit faktor yang bisa diidentifikasi sebagai risiko, apalagi jika risiko-risiko dipersepsikan menurut banyak pihak dalam kerangka proyek konsesi yang kompleks dan banyaknya kepentingan dari beragam stakeholder. Para pihak yang terlibat dalam kerjasama perlu mendedikasikan perhatian yang penuh untuk memahami semua risiko yang berpotensi muncul di sepanjang periode konsesi Sebagai salah satu langkah kunci dalam proses manajemen risiko, identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi tujuan-tujuan proyek dan mendokumentasi karakteristiknya, yang menyangkut hal-hal apa saja yang dapat terjadi, mengapa dan bagaimana kejadiannya. Dalam hal ini Identifikasi risiko harus dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan menyeluruh, karena risiko-risiko yang tidak teridentifikasi tidak bisa dianalisis, yang mana kemunculannya di kemudian hari akan mengancam kesuksesan proyek atau menghasilkan suatu kejutan yang tidak diharapkan. Melalui studi literatur yang ekstensif, makalah ini membahas usulan kerangka untuk memahami risiko-risiko yang potensial dalam skema konsesi untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum. Risiko-risiko potensial yang diidentifikasi berjumlah 64, dikelompokkan dalam risiko terkait kondisi di lokasi, disain dan pengadaan, konstruksi, pendanaan, finansial, pasar dan pendapatan, operasional dan kinerja, force majeure, politik dan regulasi, dan sosial. Semua risiko memiliki definisi operasional yang meliputi deskripsi kejadian, konsekuensi potensial, basis untuk pembiayaan risiko, dan fase insiden risiko dalam siklus proyek, yang diharapkan dapat membantu para pihak yang berkepentingan dalam memahami risiko-risiko dengan lebih baik. Kata kunci: konsesi, infrastruktur air minum, identifikasi risiko, definisi operasional

1.

PENDAHULUAN

Konsesi (concession contract) merupakan salah satu skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum. Skema konsesi mampu mengkombinasikan dua pendekatan dasar pemerintah dalam melakukan KPS yang dikemukakan oleh Abdel-Aziz (2007), yaitu untuk memobilisasi modal investasi swasta dalam rangka mengatasi keterbatasan pendanaan infrastruktur Pemerintah, dan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yang merupakan permasalahan utama para penyedia layanan infrastruktur publik. Konsesi tidak seperti kontrak pengelolaan (management contract) yang tidak akan pernah melibatkan investasi swasta atau kontrak sewa (lease contract) yang memungkinkan perbaharuan fasilitas tapi tidak akan sampai memperluas sistem yang ada (Hall dan Lobina, 2002). Sementara kontrak BOT (buildoperate-transfer) yang mempunyai karakteristik yang cukup dengan konsesi, biasanya diterapkan pada pembangunan infrastruktur baru di sisi hulu seperti fasilitas pengolahan (treatment plant) dan reservoir (Ress, 1998; Budds dan McGranahan, 2003). Dengan skema konsesi maka tanggungjawab pihak swasta tidak hanya pada pengoperasian dan pemeliharaan, tapi termasuk pembangunan baru, peningkatan (upgrade) kapasitas produksi, serta perluasan jaringan pelayanan hingga ke pengguna akhir.

M - 114


MODEL PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI DAERAH RESAPAN DI WILAYAH DKI JAKARTA Dwi Dinariana1 1

Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, Email: [email protected]

ABSTRAK Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan yang dimiliki menyebabkan pertumbuhan pembangunan fisik di kota Jakarta dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, hutan dan ruang terbuka lainnya menjadi lahan terbangun dengan struktur perkerasan dan bangunan. Hal ini menyebabkan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH) sehingga ruang resapan air berkurang. Berdasarkan hal diatas, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk membangun model pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan dalam rangka meningkatkan ketersediaan air di wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah dengan menciptakan model dinamis spasial. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan pembahasan yang ada kemudian dapat diketahui perkirakan jumlah penduduk Jakarta sampai tahun 2016 adalah 7,804,846.07 jiwa, maka kebutuhan air domestik penduduk tahun itu (2016) adalah sebesar 427,315,322.20 m3/tahun. Luas total ruang terbuka hijau yang dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan air domestik penduduk DKI Jakarta sampai tahun 2016 adalah 16.180,54 ha atau 24,92% dari total luas Jakarta. Kata kunci: model, pengelolaan, ruang terbuka hijau, daerah resapan, jakarta

1.

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan yang dimiliki menyebabkan pertumbuhan pembangunan fisik di Kota Jakarta dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, hutan dan ruang terbuka lainnya menjadi lahan terbangun dengan struktur perkerasan dan bangunan. Hal ini menyebabkan berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga ruang resapan air berkurang, lingkungan menjadi gersang dan panas serta hilangnya keanekaragaman flora dan fauna. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut yang diakibatkan oleh pertumbuhan pembangunan maka diperlukan adanya perlindungan lingkungan, dimana setiap pembangunan yang tengah berlangsung harus dapat mengedepankan keterbatasan dan kelebihankelebihan yang dimiliki oleh lingkungan itu sendiri Dalam banyak hal, bertambahnya luas pengerasan ini tidak disertai dengan suatu usaha untuk menambah masuknya air ke dalam tanah dengan cara lain (kompensasi) dengan jumlah yang sama dengan yang seharusnya terjadi bila pengerasan-pengerasan tersebut tidak ada. Banyak areal pertanian dan hutan yang sebelumnya berperan sebagai tempat meresapnya air (hujan) ke dalam tanah secara alami telah berubah fungsi akibat adanya bangunan diatasnya, atau akibat berkurangnya vegetasi diatasnya. Berkurangnya supply air tanah akan menyebabkan penurunan permukaan air tanah yang sangat menyolok. Dampak negatif dari fenomena ini sangat luas, selain semakin mahalnya persediaan air tanah sebagai sumber air bersih juga menyebabkan intrusi air laut sampai jauh ke daratan, seperti saat ini dijumpai di daerah Jakarta Utara.Panitia KNPTS 2011 senantiasa berupaya untuk dapat menyediakan sebuah buku prosiding dengan penampilan yang berkualitas.

M - 124

IDENTIFIKASI TANTANGAN DAN PRASYARAT PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA UNTUK PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI INDONESIA

Recommend Documents