SKRIPSI
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR
I KETUT PARTHA CAHYADI NIM.1116051157
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
SKRIPSI
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 201 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR
I KETUT PARTHA CAHYADI NIM.1116051157
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I KETUT PARTHA CAHYADI NIM. 1116051157
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 3-8-2015
Pembimbing I
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum NIP: 19650221 199003 1 005
Pembimbing II
Kadek Sarna, SH., M.Kn NIP: 19810424 200812 1 002
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA HARI/TANGGAL KAMIS, 18 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 0749/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 7 Agustus 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum NIP: 19650221 199003 1 005
(.....................)
Sekretaris : Kadek Sarna, SH., M.Kn NIP: 19810424 200812 1 002
(.....................)
Anggota
:1. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa SH., MH NIP: 19640915 199003 1 004
(.....................)
2. Cokorde Dalem Dahana, SH., M.Kn NIP: 19760418 200312 1 007
(.....................)
3. I Ketut Sudiarta., SH., MH NIP: 19620515 198803 1 004
(.....................)
iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/ atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.
Denpasar, 3 Agustus 2015 Yang menyatakan,
I Ketut Partha Cahyadi NIM. 1116051157
v
KATA PENGANTAR Om Swastyastu. Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah-Nyalah skripsi ini yang berjudul “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Gianyar” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan akademis yang lain, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana; 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana; 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana; 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana;
vi
5. Bapak AA. Gde Oka Parwata, SH.,Msi, Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana; 6. Bapak AA. Ketut Sukranata, SH.,MH, Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana; 7.
Bapak I Ketut Suardita, SH., MH, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana;
8. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 9. Bapak Kadek Sarna, SH., M.Kn, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 10. Bapak Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH., M.Kn, Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan arahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana; 11. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana; 12. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas bantuannya dalam hal administrasi kampus dan peminjaman literatur; 13. Kedua orang tua tercinta, I Made Supartha dan Ni Wayan Merti yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini;
vii
14. Seluruh
rekan-rekan
angkatan 2011
yang telah
menumbuhkan
tali
persahabatan dan persaudaraan yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang masa. 15. Sahabat-sahabat sekaligus keluarga penulis, Anys, Abi, Agung Aditya, Agus siwi, Bayu, Dodik, Yoga, Onyx, Bli Mangde yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doanya. 16. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan konstribusi, doa dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Akhirnya semoga budi baik dariBapak/Ibu/Saudara/I akan mendapatkan imbalan yang sesuai dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, 3 Agustus 2015
Penulis
viii
ABSTRACT As regulated in Regional Government No. 23 of 2014, it has been giving effect to judicial authorities particularly to Gianyar District Regulation No. 5 of 2014 in the rock mining business. In the Act substance there is a change of government affairs authorities which rise problems that related to the Gianyar District Regulation No. 5 of 2014. This is causing norms conflict to the existence of rock mining business. Based on the above analysis then it can be formulated as follows: 1) How does the existence of authorities rock mining business in Gianyar Regency associated with functional authorities in Article 9 Act No. 23 of 2014 about Regional Government, 2) How is the juridical implication going to enactment the Law No. 23 of 2014 towards the Regional Government Gianyar Regency in operating rock mining that regulated by Gianyar District Regulation No. 5 of 2014. In this research author using the method of normative research. By using normative research method the author tries to reviewing in legislation and literature fields In the provisions of Law No. 23 of 2014 About the Regional Government, the district governments in managing the business of rock mining said that the rock mining business had not been given any authority in all phases of management or issuance of permits in the management of rock mining. Therefore, the existence of District Regulation Gianyar No. 5 of 2014 on the management of rock mining become invalid since the enactment of several articles, namely Article 9 paragraph (3), Article 11 (1) and Article 12 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 About the Regional Government. Based on the principle of lex preference superiori derogate legi inferiori Act No. 23 of 2014 has a higher position, then the Gianyar District Regulation No. 5 of 2014 could be revoked. Keywords: Act, Regional Regulation, Regional Government, Authorities
ABSTRAK Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yuridis terhadap kewenangan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Dalam substansi undang-undang tersebut terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 karena adanya konflik norma terhadap keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan pembagian urusan kewenangan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2) Bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014. ix
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif penulis mencoba mengkaji dari segi perundang-undangan serta studi pustaka. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten dalam mengelola usaha pertambangan yaitu usaha pertambangan batuan sudah tidak diberi kewenangan apapun dalam seluruh tahapan pengelolaan maupun penerbitan izin dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan. Maka dari itu keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan menjadi tidak sah sejak berlakunya beberapa pasal yakni Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan asas preferensi lex superiori derogate legi inferiori Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki kedudukan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 dapat dicabut. Kata kunci: Undang-Undang, Peraturan Daerah, Pemerintahan Daerah, Kewenangan
x
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN ....................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .......................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGESAHAN ............
iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ..................
iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...................................
v
KATA PENGANTAR ....................................................................................
vi
ABSTRACT ....................................................................................................
ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................
1
1.1
Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
1.2
Rumusan Masalah .....................................................................
5
1.3
Ruang Lingkup Masalah ...........................................................
6
1.4
Orisinalitas Penelitian ...............................................................
6
1.5
Tujuan Penelitian ......................................................................
8
1.5.1 Tujuan Umum ...............................................................
8
1.5.2 Tujuan Khusus ..............................................................
9
Manfaat Penelitian ....................................................................
9
1.6.1 Manfaat Teoritis ............................................................
9
1.6.2 Manfaat Praktis .............................................................
10
Landasan Teoritis ......................................................................
10
1.7.1
Konsep Negara Hukum .................................................
11
1.7.2
Hierarki Norma (Stuffenbau Theorie) ...........................
13
1.7.3
Teori Kepastian Hukum ................................................
14
1.7.4
Konsep Otonomi Daerah ...............................................
15
1.6
1.7
xi
1.8
BAB II
2.1
Metode Penelitian .....................................................................
17
1.8.1 Jenis Penelitian..............................................................
18
1.8.2 Jenis Pendekatan ...........................................................
18
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ..................................................
19
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................
20
1.8.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum ..........
21
TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN ..............................................
22
Otonomi Daerah ........................................................................
22
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah ..........................................
22
2.1.2 Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ................................................
24
2.1.3
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah .......................................
28
Usaha Pertambangan Batuan ...................................................
36
2.2.1 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan .....................
36
2.2.2 Perizinan Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan ..........................................................................
40
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ...................
47
3.1 Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 ...
47
2.2
BAB III
xii
3.2
BAB IV
4.1
Ruang Lingkup Kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan Setalah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ........................ DAMPAK BERLAKUNYA PASAL 9 UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.................................
52
61
Eksistensi Peraturan Daerah kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ...............................................................................
61
Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan Setelah Berlakunya Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 .....
63
PENUTUP ...................................................................................
68
5.1
Simpulan....................................................................................
68
5.2
Saran .......................................................................................
69
4.2
BAB V
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RINGKASAN SKRIPSI
xiii
