HASIL PUBLIC PRIVATE DIALOG URGENSI AKSI KOLABORASI PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA

HASIL PUBLIC – PRIVATE DIALOG URGENSI AKSI KOLABORASI PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE (IBIC) 2016

TIM RAPPORTEURS IBIC: Syafira P Larasati – Koordinator Rapporteur (Dit. PJKAKI, KPK) Dwi Siska Susanti – Wakil Koordinator Rapporteur (Akademisi dan Praktisi Antikorupsi) Adi (BKPM) Angga (BKPM) Angga Nugraha Hafiz (BKPM) Anita (Bappenas) Anik Rahmawati (Dit. Litbang, KPK) Anis Wijayanti (Dit. Litbang, KPK) Anita Silalahi (Bappenas) Any Susanti (Dit. Dumas, KPK) Ardian Hanif Yulianto (BKPM) Arhemi Dutimarshelly (Dit. Monitor, KPK) Arief (BKPM) Elih Dalilah (Dit. Litbang, KPK) Farid Andhika (Dit. Litbang, KPK) Hendra (BKPM) Karin (Bappenas) Krisna (Bappenas)

Kusuma Dewi Arum Sari (BKPM) Melanton Hendra (BKPM) Novariza (Dit. PJKAKI, KPK) Putri Rahayu (Dit. PJKAKI, KPK) R. Andita Primanti (Dit. PJKAKI, KPK) Rahma (Bappenas) Rahmasari (dit. Litbang, KPK) Ratna Mahmuda (Dit. Dumas, KPK) Rika Krisdianawati (Dit. PP LHKPN, KPK) Roka (Bappenas) Ruth Silvia (Dit. Litbang, KPK) Syahdu Winda (Dit. Litbang, KPK) Tengku Puspita Sari (BKPM) Wahyu Adhi Prasetyo (BKPM) Widyanto Eko Nugroho (Dit. Gratifikasi, KPK) Yoga (Bappenas) Yohan (BKPM) Yosa (Bappenas) Yulia Anastasia Fu’ada (Dit. PP LHKPN)

Contents Sesi 1: Komitmen Pencegahan Korupsi dan membangun Budaya Anti Korupsi terkait praktik Bisnis (High Level Dialogue) .............................................................................................................................................. 4 Sesi 2: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperkuat pembangunan daerah dengan kerjasam pemerintah dan swasta .............................................................................................................................. 10 Sesi 3: Kemakmuran, Penyelamatan SDA untuk Kesejahteraan Bersama: Praktik Baik dan Aksi Kolektif . 14 Sesi 4 : Bisnis Integritas dari Sudut Pandang Keuangan: Pajak, Otoritas Keuangan ................................... 19 Sesi 5 : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi .............................................................................. 26 Sesi 6: Tantangan dan Praktik Baik Dalam Membangun Integritas dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan berdasarkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP)...................................................... 29 Sesi 7: Praktik Suap Lintas Negara : Bagaimana Mendorong Kerjasama Internasional............................. 33 Sesi 8 : Membangun Integritas dan Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan.......................................... 37 Sesi 9 : Gratifikasi, Uang Pelicin dan Penyuapan: Dampak Penyuapan kepada Bisnis dan Masyarakat .... 41 Sesi 10 : Ketahanan Pangan ....................................................................................................................... 45 Sesi 11 : Membangun Integritas dan Antikorupsi untuk UKM: Tantangan dan Praktik Baik...................... 50 Sesi 12 : Praktik dan Strategi Kepatuhan bagi Korporasi (Tantangan dan Praktik Baik) ............................. 54 Sesi 13 : Peran Pemerintah Pelaku Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Membangun Budaya Antikorupsi .................................................................................................................................................. 57 Sesi 14 : Peran Komunitas dan Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi dalam CSR ................................. 60 Sesi 15 : Korupsi, Bisnis dan Politik (Tantangan dan Solusi) ....................................................................... 64 Judul Sesi 16 : Membangun Integritas dan ANtikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa .................... 69 Sesi 17 : Pencegahan Penyuapan Lintas Batas Negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) .......... 75 Sesi 18 : Pencegahan Korupsi di Sektor Bisnis: Inisiatif, International Best Practice.................................. 80 Sesi 19 : Membangun Integritas Bisnis (ISO 370001 Anti-Bribery Management System dan Best Practices International) .............................................................................................................................................. 84 Sesi 20 : National Single Window, Peran Bea Cukai dan Pemasukan Negara/Pajak (Status Terkini, tantangan dan Rekomendasi Untuk Mengoptimalkan INSW) .................................................................... 87 Rapporteur Summary.................................................................................................................................. 90

Momen IBIC 2016

Hari Pertama: 16 November 2016

Hari Kedua: 17 November 2016

Sesi 1: Komitmen Pencegahan Korupsi dan membangun Budaya Anti Korupsi terkait praktik Bisnis (High Level Dialogue) Nama Rapporteur

: Any Susanti (KPK), Arum Dari (BKPM), Yoga (Bappenas)

Ruangan

: Puri Agung

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (13.00 s.d 15.30 WIB)

Moderator

: Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, Bapennas

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Agus Raharjo (Pimpinan KPK)

Main Findings 1. KPK menitikberatkan pada perbaikan iklim kerja dimasingmasing lembaga/intansi pemerintah khususnya yang memiliki TUPOKSI pelayanan public 2. Proses pelayanan perijinan sector bisnis lebih efektif dengan memperpendek proses/ tahapan. 3. KPK menggunakan fungsi pencegahan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di sector bisnis. 4. Kampanye dan sosialiasi anti korupsi yang diselenggarakan KPK sebagai ajakan untuk melangkah menuju Good Cooperate Governance (GCG)

Main Recommendations 1. Komitmen Top Manajemen/Atasan/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dalam mendukung pencegahan korupsi di sektor bisnis. 2. Memaksimalkan Independensi APIP dalam melakukan tugas pengawasan internal, audit kinerja dan keuangan. 3. Proses perijinan yang efektif, akuntable dan transparan dengan dukungan system IT.

Bahan Presentasi (Ada/Tidak) ada

disetiap sektor bisnis 5. Pemanfaatan IT dalam membangun system pengendalian internal dan monitoring pelayanan public (Aplikasi Jaga) Prof. Adrianus Meilala (Anggota Ombudsman RI)

1. ORI sebagai lembaga pengawas terhadap pelayanan public menitikberatkan pada praktik Mal Adminitrasi yang berpotensi adanya tindak pidana korupsi sebagia ekses lanjutan. 2. Kumudahan dalam berusaha/ menyelenggarakan bisnis khususnya dalam proses perizinan yang efektif dan akuntable merupakan harapan masyarakat 3. Berdasarkan laporan yang diterima ORI, diketahui bahwa keluhan tertinggi masyarakat terkait pelayanan publik dibidang pertanahan, imigrasi bea cukai dan perpajakan. 4. Prosedur yang berbelit-belit, penyimpangan prosedur, dan permintaan uang merupakan

1. ORI akan melaksanakan survey Indek Kepuasan Publik dan Mal Administrasi . 2. Hasil Survey dan serangkaian workshop yang dilaksanakan oleh ORI menjadi bahan rekomendasi kepada Pemeriintah dalam penyusunan serta perubahan kebijakan yang lebih efektif, transparan dan akuntable.

Ada

penyimpangan/ praktif korupsi yang sering terjadi. 5. ORI menidaklajuti laporan masyarakat khususnya sektor bisnis melalui kegiatan klarifikasi dan mediasi. Ilya Avianti (Dewan Komisioner OJK)

1. Tugas dan kewenangan OJK sangat rentan adanya penyalahgunaan kewenagan oleh pejabat maupun staffnya sehingga integritas pada kehidupan sehari- hari dalam hal mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu di lingkungan OJK. 2. Pemanfaatan OJK Whistleblowing system dalam menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan terkait sektor keuangan; 3. Telah dibangun unit pengendalian gratifikasi di lingkungan OJK.

1. OJK sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang startegis, sangat berpotensi terjadi mal praktek dan tindak pidana korupsi, sehingga perlu peran serta masyarakat dalan mengawasi kinerja OJK. 2. OJK menilai perlu adanya kerjasama antara regulator dan sektor bisnis untuk mencegah korupsi;

Ada

Ahmad Wiyagus ( Perwakilan Kepolisian RI)

1. Perlunya kerjasama dari semua elemen untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. 2. Satgas Saber Pungli diharapkan dapat mengatasi siklus perkonomian yang tidak berjalan lancar dikarenakan adanya pungutan liar. 3. Saber pungli sasaran tidak hanya swasta namun ada saber pungli

1. POLRI berkomitmen memperbaiki internalnya, penegakan hukum terhadap anggota internal POLRI yang menyimpang menjadi salah satu focus utama. 2. Efektifitas dari Satgas Samber Pungli sehingga penegakan hukum menimbulkan manfaat bagi masyarakat secara langsung dan otomatis turut serta dalam

Ada

4.

5.

6.

7.

8.

Arminsyah (Jaksa Muda Pidana Khusus RI)

yang dibangun oleh memajukan sektor internal K/L untuk bisnis. memberikan 3. Penegakan hukum tidak kenyamanan berusaha menimbulkan dan efek penegakan kegaduhan, hukum; menghambat Komitmen Polri untuk penyerapan anggaran penegakan hukum dan memperlambat dengan memberikan kemajuan manfaat kepada pembangunan. masyarakat; 4. POLRI akan mendorong Polri Bekerjasama terciptanya kultus dengan BPK, BPKP dan Koorporasi yang bebas APIP terkait adanya dari KKN dengan indikasi kerugian negara menggandeng kerjasama dimana harus dengan lembaga lain menindaklanjuti dengan termasuk KPK. waktu 60 hari dengan 5. Penindakan dan menyetorkan ke kas Pencegahan korupsi negara; harus berjalan secara Polri ikut mendorong simultan. pembangunan kultur korporasi yang positif dan anti KKN melalui kerja sama dengan K/L terkait pengadaan barang dan jasa; Polri memberikan rekomendasi berupa kontrol internal agar akuntabel dan transp aransi. Pencegahan dan penindakan harus simultan agar terciptanya entitas bisnis yang berintegritas dan akuntabel 1. Biaya untuk melakukan korupsi (suap) menjadi beban kepada Negara dan masyarakat. 2. Presepsi dan semangat bersama antar penegak

1. Kejaksaan mengajak APH lain (KPK dan Kepolisan ) dalam menyamakan prsesepsi dan semangat dalam penanganan kasus korupsi sektor bisnis dengan

Ada

Agus (Perwakilan Ditjen Bea Cukai)

hukum sangat menentukan efektifitas penegakan hukum khususnya TPK disektor bisnis 3. Kejaksaan focus pada penanganan kasus TPK Koorporasi . 4. JAGUNG memberikan intruksi kepada Kejaksaan didaerah untuk menangani kasuskasus korupsi yang dilaksanakan oleh Koorporasi. 5. Kejaksaan membentuk Tim T4 (pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan pembangunan)

mengembangkan pada subyek hukum koorporasi. 2. Kejaksaan menghimbau agar penegakan hukum tidak sekedar semangat memenjarakan orang dan penjatuhan sanksi, namun lebih kepada timbulnya efek jera dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 3. Roadmap dan Blueprint upaya pemberantasan korupsi 4. Diklat terpadu antar APH terkait penanganan kasus korupsi disektor Bisnis.

1. Peningkatan Penerimaan Negara merupakan fokus utama DBC. 2. DBC membangun system kepatuhan internal, system manajemen informasi, Billing system dan pengelolaaab anggaran berbasin ISO. 3. Kebijakan importasi dan National Single Window menjadi perhatian utama, dengan bekerjasama dengan lembaga/instansi lain termasuk KPK.

1. DBC komitmen melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi. 2. Membangun system wisthleblowers dalam pelaporan masyarakat. 3. Menjalin komitmen bersama dengan pelaku bisnis 4. Bekerjasama dengan APH 5. Pendidikan dan pembangunan grand design Peta Integritas 6. Efetifitas pelayanan public yang paperless.

Ada

4. Meningkatkan kualitas dan integritas dari Pegawai DBC .

Kesimpulan: Ringkasan main findings dan rekomendasi dalam 3-4 kalimat 1. Masing-masing lembaga baik itu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK, Bea Cukai dan Ombudman RI menilai perlu adanya kerjasama dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, khususnya di Sektor Bisnis. 2. Komitmen Top Manajemen/Pimpinan Lembaga Negara dan Kepala Daerah menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan korupsi sektor bisnis, khususnya dalam proses perijinan berusaha yang bebas praktek korupsi (bribery). 3. Sistem monitoring dan pelaporan masyarakat berbasis IT atas pelayanan public di sektor bisnis telah terbangun di masing-masing lembaga, harapan kedepan system tersebut dapat berfungsi semakin efektif. 4. Penanganan kasus atas tindak pidana korupsi sektor bisnis dan koorporasi membutuhkan kesamaan semangat dan presepsi antara Aparat Penegak Hukum.

Sesi 2: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperkuat pembangunan daerah dengan kerjasam pemerintah dan swasta Nama Rapporteur

: Ruth Silvia (KPK), Yohan (BKPM), Arum (BKPM), Yoga (Bappenas)

Ruangan

: Puri Agung

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (16.00-17.30 WIB)

Moderator

: Wawan Wardiana, KPK

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Laode Ida/Ombudsman RI

Ir. Lestari Indah/ Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal / BKPM

Main Findings

Main Recommendations

1. Peningkatan EoDB menjadi peringkat 91 2. Pengurusan izin hanya berada di bagian hilir, sehingga menyebabkan lamanya pengurusan izin 3. Masih terbatasnya sarana dan prasaran guna mendukung pelayanan publik 4. Banyak peraturan yang kurang konsisten 5. Tidak adanya SOP yang jelas terkait biaya pengurusan izin 6. Dinamika politik lokal yang dapat mengganggu investasi

1. Pemerintah perlu memastikan PTSP dari hulu hingga hilir dengan kebijakan yang sinkron; 2. Pemerintah perlu memastikan infrastuktur untuk meningkatkan investasi 3. Mendorong terciptanya aparat publik yang profesional

1. Terdapat 167 perizinan yang diproses di PTSP Pusat BKPM 2. BKPM berkomitmen cepat, sederhana, transparan dan integrasi dalam pengajuan izin 3. Langkah Nyata BKPM yaitu pemisahan antara Back Office dan Front Office guna meminimalisir tatap muka investor dan pemerintah, Terdapatnya Tracking system untuk pengecekan posisi pengajuan izin oleh investor, penerapan ISO

Pemanfaatan online system dalam pengurusan izin pada Kementerian /Lembaga yang terdapat di PTSP Pusat

Bahan Presentasi (Ada/Tidak)

Drs Eko Subowo, MBA., MBA. Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

Ridwan Kamil/ Walikota Bandung

9001:2008, Pengajuan izin melalui online system, optimalisasi kebijakan terkait penyederhanaan perizinan, Adanya Pengaduan Masyarakat PTSP Pusat, i23J (8 produk izin yang dapat diterbitkan selama 3 jam) 1. Penyediaan SDM di daerah yang masih belum mencukupi; 2. Belum terdapatanya APBD yang mendukung investasi di daerah; 3. Saat ini Pemerintah Daerah sedang melakukan restrukturisasi kelembagaan daerah menyesuaikan dengan peraturan daerah. Penempatan tim teknis tidak berada pada organisasi PTSP tetapi masih pada di Di dinasdinas (SKPD) belum di unit PTSP 4. Kualitas tim teknis di daerah belum memadai; 5. Hampir seluruh daerah sudah membentuk PSTP. Kecuali pada 10 Kabupaten/Kota. 6. Saat ini belum dilakukan pemberian sanksi-sanksi terkait PTSP tetapi baru memberikan penghargaan kepada daerah 1. Bandung memanfaatkan IT dalam transparansi pertanggung jawaban APBD; 2. Terlalu banyaknya proses pengurusan izin; Di Bandung untuk UKM tidak perlu izin melainkan

1. Percepat pendelegasian wewenang perizinan kepada BPMPTSP Provinsi/Kabupaten 2. Pembinaan SDM dan percepatan pembangunan online system. 3. Perlu ada bantuan dari pusat sarana dan prasarana agar PTSP yang tertinggal dapat mengejar ketinggalannya 4. Perlu disusun tipologi PTSP 5. Perlu mendorong penerapan sanksi

1. Pro aktif Government untuk membangun daerah 2. Dalam pelayanan publik perlu diputus pertemuan manusia dengan manusia melalui online sistem.

3.

4.

5.

6.

Muhammad Nurdin, Bupati Bantaeng

-

-

registrasi melalui aplikasi Gampil for Public. Di Kota Bandung untuk bisnis UKM di bawah 500 juta tidak perlu pakai izin cukup meregistrasi dengan HP melalui aplikasi. Aplikasi yang di launching adalah Aplikasi Gampil. Sumber pendanaan untuk membangun Kota selain dari APBD (propinsi/kota), APBN juga diperoleh dari Luar APBN/APBD yaitu melalui hibah, CSR. Dll. Untuk bisnis menengah besar aplikasi yang digunakan berbeda. Perolehan dana dari CSR di Kota Bandung dikelola melalui satu lembaga dan dapat diakses melalui website yaitu TJSR. Kota Bandung dalam membangun infrastruktur melakukan kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan Pemko Bandung memberikan bantuan kepada investor secara proaktif. Permasalahan dalam Perizinan ada dua yaitu: a. Proses Izin terlalu banyak b. Manusia bertemu dengan manusia. Izin di Bantaeng 8 perizinan dapat diselesaikan dalam 1 jam Sosialisasi anti pungli dilakukan dikantorkantor perizinan

-

-

Perlu mendorong inisiatif dan inovasi perbaikan system pelayanan publik  mempercepat waktu pelayanan Mendorong sosialisasi anti korupsi

Birma Arya, Walikota Bogor

-

Perpanjangan izin otomatis 1 bulan sebelum izin habis

-

Mindset masyarakat bahwa uang suap akan dibagikan kepada pejabat dan aparat agar proses dapat dipercepat Masalah perizinan muncul akibat kurangnya transparansi pengurusan perizinan

-

-

-

-

Perlu upaya mendorong pembenahan kultur birokrasi Pembenahan perizinan perlu menggunakan teknologi untuk memutus pertemuan pemohon dan pemberi izin Integrasi dengan berbagai instansi perlu dilakukan sehingga mempermudah pelayanan bagi masyarakat

Kesimpulan: - Penggunaan system dan teknologi membantu mengikis korupsi - Adanya sikap proaktif dari pemerintah untuk perbaikan pelayanan publik - Inovasi mendorong perbaikan pelayanan publik - Dukungan regulasi yang memadai membantu peningkatan perbaikan pelayanan publik

Sesi 3: Kemakmuran, Penyelamatan SDA untuk Kesejahteraan Bersama: Praktik Baik dan Aksi Kolektif Nama Rapporteur

: Anik Rahmawati (Direktorat Litbang), Arhemi Dutimarshelly (Direktorat Monitor), Arum (BKPM)

Ruangan

: Puri Agung

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (09.00 – 12.00)

Nama Pembicara/ Posisi/Instansi

Main Findings


1. Susi Pudjiastuti/Menteri/ KKP (Tidak Hadir)

Tidak ada

Tidak ada

2. Bambang Hendroyono/Sekjen/ KLHK

 Hutan Indonesia  Perbaikan tata kelola merupakan medan melalui: pertempuran karena o Kebijakan satu peta menjadi lokus berbagai (satu sumber, satu infrastruktur referensi, satu acuan) pembangunan dan o Penataan perizinan perizinan berbagai sektor kehutanan (satu pintu, yang mengakibatkan perbaikan waktu terganggunya kelestarian perizinan) ekosistem (degradasi) dan o Perluasan wilayah peningkatan laju kelola masyarakat deforestasi. melalui program kehutanan sosial dan  Praktik yang baik dan aksi TORA (4.1 juta ha) kolektif sangat dibutuhkan o Penguatan instrumen untuk mengatasi perlindungan hutan degradasi dan deforestasi melalui SVLK. tersebut. o Membangun  Permen 28 Tahun 2016: 17 mekanisme provinsi sedang menuju pencegahan dan kebijakan satu peta deteksi dini kebakaran kehutanan. hutan melalui  KLHK sudah collective action  mendelegasikan sebagian berhasil mengurangi kewenangan pemberian jumlah kebakaran izin dan non izin kepada hutan secara signifikan BPKM. selama 2 tahun  KLHK juga sedang terakhir. melakukan penundaan

Bahan Presentasi (Ada/Tidak) Tidak ada

Ada


Main Findings

perizinan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

3. Parulian Sihotang/Deputi Pengendalian Keuangan/SKK Migas

 Resources curse theory  Indonesia termasuk negara yang gagal mengelola SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Indonesia bukan lagi negara dengan migas terbesar dunia  sejak tahun 2001, sudah menjadi net importir migas.  SKK Migas merupakan supervisory institution dengan jumlah vendor mencapai 5142, kontraktor 85 (oil and gas reserve 248 WK) dan trader 20; dengan cost recovery mencapai USD 12 M dan Indonesian share mencapai USD 8.8 M  Pengelolaan tersebut memerlukan lembaga yang bersih dan berintegritas dengan dukungan sektor swasta (it takes two to tango).  Pembangunan integritas di SKK Migas mulai dilaksanakan pada 2009 melalui: pembentukan core value, code of ethics, PPG, kewajiban pelaporan LHKPN, assessment risks, pakta integritas, transparansi PBJ,



o Membangun sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian anti korupsi.  Pembangunan integritas sumber daya manusia dan kelembagaan sektor publik.  Pembangunan bussiness integrity melalui: ‘right to audit’ oleh independen auditor dengan forensic audit tools; centralised integrated vendor database (CIVD), EITI.

Ada


Main Findings



 



4. Bambang Gatot/ Dirjen Minerba/Kementerian ESDM





  

enterprises risk management, etc. Integrity is not about tool only but a heart  lesson learned from Rudi Rubiandini’s case. From core value to compliance in order to establish integrity. Vendor wajib menerima ‘right to audit’ clause (audit tipikor pada PTK007 oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal pelaku usaha – misal FCPA) dengan sanksi blacklist. Program CIVD: sudah lebih dari 4000 vendor terdaftar dalam sistem ini. Potensi minerba Indonesia sangat besar, namun pengelolaannya menentukan manfaat yang diterima bagi kesejahteraan masyarakat. Downstream industry minerba belum berkembang, sehingga DMO tidak tercapai (target 86 juta ton, realisasi 69.5 juta ton). PNBP Minerba mencapai 84,95% dari total PNBP Indonesia. Added value mineral belum berkembang dengan baik. Regulasi dan standar pertambangan minerba sudah lengkap namun masih ditemukan loopholes yang menciptakan berbagai



 Peningkatan good mining practices (penetapan WIUP dalam WUP, penetapan WIUPK dalam WUPK, dan penetapan WPN) berdasarkan prinsip konservasi (pendataan sumber daya dan cadangan minerba, penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian) dan perlindungan lingkungan.  Peningkatan law enforcement guna menutup diskresi dan potensi korupsi.  Klasifikasi IUP Hulu, IUP Hilir dan IUP Penungang untuk memangkas birokrasi perizinan  Joint Up Government dengan stakeholders di

Ada


Main Findings











diskresi dan potensi korupsi. Pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan mengelola perizinan minerba di wilayahnya. Eksplorasi minerba memerlukan biaya yang besar, dengan rasio sukses 5-10%. Sejak 2011, Kementerian ESDM sudah melaksanakan penataan IUP nasional dengan status IUP non C&C mencapai 3.603 (November 2016)  harus diselesaikan 2 Januari 2017 oleh Gubernur, jika tidak maka harus dicabut. Baru 25% pelaku usaha yang menjaminkan reklamasi tambang, kondisi ini dikarenakan lemahnya law enforcement sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Tantangan yang dihadapi: o Tumpang tindih dengan wilayah status hutan. o Penetapan batas wilayah administrasi provinsi dan kabupaten  terkait dengan DBH berdasarkan wilayah. o Tumpang tindih perizinan komoditas yang sama o Kurangnya infrastruktur pendukung pertambangan dan ketersediaan energi


sektor SDA, baik level pusat dan daerah.



Main Findings


 Minerba One Map Indonesia (MOMI) sudah berevolusi menjadi Minerba One Data Indonesia (MODI) Kesimpulan: Permasalahan di sektor SDA (kehutanan, minerba, migas, perikanan) merupakan wicked problems yang saling terkait satu sama lain, utamanya disebabkan oleh tidak adanya database yang valid. Akibatnya, sistem tata kelola di sektor ini rawan korupsi dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan: 1. Peningkatan integritas sumber daya manusia dan kelembagaan oleh masingmasing stakeholders, baik di level pusat dan daerah. 2. Pembangunan bussiness integrity pada para pelaku usaha rekanan sektor SDA, antara lain melalui ‘right to audit’, centralised integrated vendor database, EITI, good mining practices, SVLK, dll. 3. Melanjutkan collective action Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (27 K/L, 34 Provinsi, POLRI, TNI, Kejaksaan Agung) untuk perbaikan sistem tata kelola, antara lain melalui audit compliance dan audit spasial terhadap pelaku usaha-pelaku usaha di sektor SDA dalam rangka mentertibkan perizinan, menyusun database yang valid, akuntabel dan terintegrasi serta memaksimalkan penerimaan negara. 4. Peningkatan law enforcement guna menutup diskresi dan potensi korupsi. 5. Pemanfaatan IT dalam hal perencanaan, pengelolaan maupun pengurusan izin. 6. Harmonisasi regulasi di sektor SDA untuk meminimalisir potensi tumpang tindih perizinan.


Sesi 4 : Bisnis Integritas dari Sudut Pandang Keuangan: Pajak, Otoritas Keuangan Nama Rapporteur

: Ruth Silvia (KPK), Yoga (BKPM), Ardian (BKPM), Rahma (Bappenas)

Ruangan

: Puri Agung

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (13.15-15.30)

Moderator

: Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK

Nama Main Findings Pembicara/ Posisi, /Instansi Rahman Ritza, 1. Kondisi di Indonesia: Inspektur Bidang a) Ranking 1 pelaku korupsi dari Investigasi, eksekutif Kementerian b) Korupsi pada korporasi akan Keuangan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak c) Belum ada korporasi yang dihukum karena TIPIKOR eksekutif melakukan tipikor untuk kepentingan korporasi d) Korporasi dapat dikenakan denda pajak sebagai hukuman  jika ada informasinya, dan bisa dikenakan 400% dendanya


Findings: 1. Membangun interface antara database SDA dan penerimaan Negara 2. Membangun sistem pengendalian export impor yang terintegrasi antar Kementerian terkait 3. Transparansi dan akuntabilitas e-proc 4. Integrasi data keuangan berbasis Single Identity Number Usulan: 1. Pertukaran data dan informasi antara instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk perpajakan 2. Koordinasi antar penegak hukum dan DJP dlm penanganan kasus korupsi korporasi 3. Pencehgahan korupsi korporasi melibatkan Kemenkeu 4. Kajian mengenai sanksi denda terhadap korupsi korporasi

Bahan Presentasi (Ada/Tidak) Ada

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi

Mirza S. Mashudi, Inspektur, Kemenko Bidang Perekonomian

Main Findings

1. Keterkaitan ekonomi perdagangan terbuka, diharapkan integritas sebagai modal 2. Daya saing Indonesia menurun 2 tahun dari peringkat 37 menjadi 41 3. Paket Kebijakan Ekonomi memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah perlambatan global 4. PKE merupakan kerjasama seluruh instansi ada XIV paket. Deregulasi intinya adalah penyederhanaan bahkan mencabut. 5. Banyak peraturan yang tidak sinkron, seolah olah negara kita adalah negara peraturan dan bukan negara hukum. Contoh: Batam dirintis sejak 45 tahun lalu dan sampai saat ini belum selesai masalah regulasinya, dalam hal Batam dijadikan percontohan di Asia Timur. Sampai saat ini kurang menggembirakan investasinya. 6. PKE turut menyumbangkan perbaikan peringkat EODB. Hal ini aspek regulasi saja dan hal ini masih perlu dievaluasi dan dimonitor. Mohon adanya masukan dari berbagai pihak 7. Untuk menjaga integritas terkait KUR ada tim yang merupakan gabungan semua auditor di K/L terkait singgungannya dengan sektor keuangan 8. Peran auditor internal disemua K/L ada peran besar dalam membangun good corporate goverrnance dan risk


5. Kesadaran pelaku usaha untuk menghindari praktik korupsi korporasi 1. Perlunya integritas dari para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di Indonesia 2. Perlunya deregulasi peraturan untuk memsimplifikasi perizinan untuk menarik investasi dan sinkronisasi regulasi 3. Peran internal audit untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan 4. Peran aktif sektor swasta untuk mendukung integritas di sektor bisnis


Ada


Main Findings


management. Mohon masukan dari sektor swasta. Karena sektor publik harus ada keseimbangan sebagai masukan untuk perbaikan

Budi Armanto, OJK

1. OJK mengawasi perbankan, pasar modal, jasa keuangan non bank 2. OJK sebagai regulator dan supervisi keuangan harus berintegritas karena berhadapan dengan banyak pihak 3. Visi: INKLUSIF  integrity salah satu aspek komponen. Ada pakta integritas dan sangat ketat sekali. OJK tidak boleh ikut trading saham (transaksi pasar modal) 4. Semua karyawan harus melakukan pelaporan harta kekayaan untuk mengontrol dan mengawasi 5. Adanya whistle blowing system, dan jika ada pihak yang dirugikan 6. Industri yang diawasi, yakni perbankan perlu integritas yang tinggi. Banyak peraturan yang sudah dikeluarkan, yang utama terkait dengan corporate governance. Intinya proses, struktur dan outcome nya yang jelas. Laporan merupakan instrumen yang penting untuk mengetahui perkembangan industri perbankan 7. Ketentuan teknis ada di surat edaran dan pedoman/handbook. 8. Penekanan selanjutnya adalah bagaimana bisnis melakukan menagement resiko (resiko kredit, likuditas, legal, reputasi dan kepatuhan, dll) untuk perbankan

1. Industri perlu melaksanakan Good Corporate Governance 2. Industri perlu memanage semua risiko yang ada. Misalnya Risiko kredit, likuiditas, strategis, reputasi dan kepatuhan. Risiko tersebut bisa di berakdown menjadi sangat detail. Bisnis yang diharapkan adalah yang bisa mengendalikan risiko dengan baik 3. Pejabat Perbankan perlu melalui Fit dan Propertest karena Pimpinan merupakan tone of the top. Pimpinan yang telah terpilih tetap dipantau dan diawasi dalam menjalankan bisnis sehari-hari



Main Findings



1. Kajian beneficial ownership perlu diupayakan dengan melibatkan seluruh lembaga 2. Perlu sinkronisasi regulasi baik di dalam negeri dan antar negara serta inisiatif global

Ada

9. Rotasi jabatan dilakukan fit and proper test untuk mengukur kompetensi dan kapasitas, pengetahuan serta track record. 10. Pemantauan terus dilakukan bagi pejabat dan pegawai baik jangka pendek maupun jangan panjang 11. Terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK memberikan panduan bagi semua pihak yang terlibat di jasa keuangan selain melihat best practice internasional 12. OJK mohon kepada pihak swasta untuk transparansi. Contoh: Data dari debitur dan kreditur di perbankan 13. Menjaga semua bank patuh pada aturan, OJK meminta ada satu unit yang ada untuk unit kepatuhan (direktur kepatuhan) di bank. Bila semua dilakukan maka akan mempengaruhi kepada nasabah. 14. Batasan kredit untuk mitigasi resiko yang ada, sehingga bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada

David James / Fiscal Crime Liaison / HM Revenue and Customs

1. Kejahatan pajak sebagian besar terkait keuangan 2. Gerakan global mendorong transparansi internasional . Siapa yang paling menerima manfaat dari hal ini? 3. Transparansi pajak sangat penting karena sebagian orang melakukan korupsi dengan menghindarkan atau pengelabuan pajak 4. Penggelapan pajak dan tipikor, jika ada jarak antara uang dengan


Main Findings

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

pelaku maka bisa terhindar dari hukum Administrasi pajak berkembang secara digital dan berkembang secara global Perubahan pendekatan pada kepatuhan transparansi adalah bagian dari respon atas perubahan tersebut 84% multinational company menghindari pajak (kecanggihan teknologi berpengaruh) Ada gerakan didunia mengenai legislasi, tidak ada model perjanjian atau model diberbagai negara. Misalnya hanya bebeapa negara yang saling bertukar informasi terkait data itupun sangat terbatas Dalam melacak aliran dana dari perusahaan-perusahaan dan melarikan uang di berbagai belahan dunia, kita coba mempengaruhi tatan global. Kasus bank UBS: mereka melakukan penggelapan pajak, dan HSBC melakukan penggelapan pajak. Hal ini didorong oleh opini publik. FATCA adalah perjanjian dari USA yang mewajibkan bagi negara2 yang bertransaksi dengan USA terkena pajak sekitar 30 % 134 negara sudah mengikuti standar pelaporan ini, indonesia sudah masuk didalamnya. Sehingga Beneficial Ownership bisa diketehui dinegara lain. Ada juga perjanjian yang sifatnya bilateral Relevansi dari pertukaran data tersebut maka dunia menjadi terbuka dan transparan. Perubahan ini sifatnya sangat masif dan besarnya gelombang




Main Findings

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

legislasi. Saling terjadi pertukaran informasi pajak, jarak menjadi tidak lagi berpengaruh. Pada intinya dengan pertuakran informasi ini akan mengurangi orang yang melakukan penggelapan pajak Ada perusahaan di amerika yang beroperasi di Indonesia dan memperoleh hasil di Indonesia tapi bertempat di luar. Hal ini bagaimana penerapan pajaknya? Keuntungan dari Benefial Ownership (penerima manfaat riil): mengikuti Panama Papers report, UK berencana mempublish penerima manfaat yang riil (beneficial ownership) dari perusahaan, 45 yurisdiksi komit melakukan pertukaran data, mekanisme pertukaran sedang proses review Pada prinsip nya kita akan mencoba membalikan pembuktian terbalik bagaimana mengungkap siapa yang mengendalikan uang dan darimana dan mau kemana uang dilarikan. Ada dampak besar dari contoh kasus UBS dan HSBC. Pertanyaanya, hal ini akan menghilangkan jejak dari mereka yang ada di level tertinggi untuk terjerat pidana hukum Dengan langkah-langkah tersebut maka hal ini akan membuat pelaku berpikir kembali untuk melakukan upaya penghindaran pajak dan prilaku korupsi Kita harus bekerjasama dengan seluruh piihak di internal dan antar lembaga serta antar negara untuk mendorong inisiatif ini



Nama Main Findings Main Recommendations Pembicara/ Posisi, /Instansi Kesimpulan: 1. Sinkronisasi regulasi dan inisiatif global terkait sektor jasa keuangan dan perpajakan 2. Transparansi dalam hal pertukaran data untuk mengurangi penggelapan pajak dan tipikor 3. Pengawasan, proses fit and proper test dalam pemilihan jabatan 4. Mendorong good corporate governance 5. Mendorong kajian mendorong tranaparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan


Sesi 5 : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Nama Rapporteur

: Novariza (KPK), Any Susanti (KPK), Anita Silahahi (Bappenas), Melanton Hendra (BKPM)

Ruangan

: Puri Ratna

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (16.00 – 17.30 WIB)

Moderator

: Rasamala Aritonang, KPK


Main Findings



Perspektif Indonesia 1. Agustinus Pohan, Universitas Parahyangan 2. Laode Syarif, Pimpinan KPK

Mengapa Korporasi harus dapat dipidana: - Dimensi kejahatan korporasi demikian luas - Dampak yang ditimbulkan 10 kali lebih besar dari tindak pidana ringan lainnya - Pertimbangan keadilan. - Mendorong Korporasi untuk lebih comply. Bilamana Tindak Pidana Korporasi : - Harus ada kriteria, kapan, bilamana tindak pidana dilakukan oleh korporasi, bagaimana mengukur kesalahan dengan tetap mempertimbangkan alasan pembenar dan pemaaf. Misalnya apakah Compliance program dilakukan sungguh-

-

Memidana Korporasi tentunya menimbulkan dampak yang cukup besar, namun tindakan preventif yang bisa dilakukan korporasi adalah memperkuat compliance program dan menjalankannya sungguhsungguh.

-

Menghukum korporasi memberikan pelajaran pada pelaku usaha untuk menyuap.

ada

sungguh oleh korporasi. Pengaturan Pidana Korporasi di Indonesia : - Pidana korporasi sudah diatur dalam lebih dari 100 UU walaupun di KUHP belum diatur. Namun baru satu tindak pidana korporasi yang berhasil naik sampai pengadilan, itupun ditangani oleh kejaksaan. Saat ini RUU KUHP sudah mengatur pidana korporasi. - Beberapa model petanggungjawaban pidana korporasi ; expanded identification model, vicarious liability model, oganization model, aggreration model. - Dalam UU Tipikor tindak pidana korporasi diatur dalam ps 20. - Tantangan APH bagaimana memidana korporasi, karena berbeda dengan natural person. Kekurangan dari APH kia adalah keberanian untuk mencoba. Perspektif Internasional

John Coyne, UNODC

-

-

-

Pemidaan Korporasi sejalan degnan UNCAC, OECD Antibribery convention, Council of Europe Convention on corruption. Di Inggris raya ; Tidak perlu membuktikan kesalahan, tetapi cukup membuktikan korporasi tidak mencegah terjadinya tindak pidana korporasi tersebut. Pemerintah mengambil peran aktif dalam perusahaan swasta sehingga dapat mematuhi peraturan yang ada. Di amerika ; pemerintah memberikan materimateri dan duduk bersama membahas bagaimana regulasiregulasi terkatit upaya pencegahan tindak pidana korporasi.

-

Perusahan didorong untuk mematuhi aturan yang ada.

-

Perusahan perlu melakukan training secara berkala untuk membangun budaya anti suap, penilaian resiko potensi korupsi, identifikasi dan memberikan skema tindak lanjut jika ditemukan indikasi korupsi.

Kesimpulan: - Pemidanaan terhadap korporasi tentunya menimbulkan dampak yang cukup besar dan memiliki tantangan besar dalam proses pembuktiannya, namun demi keadilan,pertanggungjawaban pidana korporasi harus tetap ditangani secara serius. - Penyuapan dalam sektor bisnis oleh pemilik koorporasi kepada pejabat publik merupakan kasus korupsi yang mayoritas ditangani oleh aparat penegak hukum termasuk KPK. - Praktek di negara lain telah membuktikan, bahwa pemidanaan terhadap kooporasi telah diterapkan dengan payung hukum yang jelas. - Bagi kooporasi (badan usaha swasta) demi menciptakan iklim usaha yang bebas dari fraud dan korupsi diwajibkan untuk memperkuat compliance program dengan menjalin kemitraan dengan Pemerintah.

Sesi 6: Tantangan dan Praktik Baik Dalam Membangun Integritas dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan berdasarkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP) Nama Rapporteur

: Ratna (KPK), Angga (BPKM), Ardian (BKPM), Anita (Bapenas)

Ruangan

: Puri Ratna

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (13.00-15..30 WIB)

Moderator

: Yanuar Nugroho, Ph.D, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, KSP

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Ir. Supardjono, MM / Ketua Departemen Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi / Gapeksindo

Main Findings

Kerjasama memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan, desain, konstruksi, operasional dan pemeliharaan terhadap proyek/program sektor publik, dengan alasan 1. Keterbasan fiskal pemerintah 2. Efisiensi dan transfer resiko Manfaat: 1. Membangun infrastruktur tanpa APBN 2. Menawarkan value of money 3. Pemerintah masih mengendalikan proyek dan pelayanan 4. Peningkatan proses manajemen konstruksi dan fasilitas melalui persaingan sehat Bisnis KPS infrastruktur terdiri dari 1. Solicited/Prioritas , proyek banyak diminati


Perlu menyempurnakan kapasitas institusi – institusional PPP, karena belum dipahami sampai tingkat daerah. Untuk Kontrak Konsesi berjangka panjang, harus ada ketentuan jaminan keberlangsungan usaha terhadap investor bahwa politik dan ekonomi tidak akan mengganggu kontrak konsesi. Infrastruktur tidak bisa dibingkai dengan aturan yang rigid karena berkembang setiap waktu, sesuai kemajuan teknologi dan keuangan. Dibutuhkan win win solution terkait regulasi agar investor dalam negeri merasa aman.


(profitable), sehingga muncul ‘kompetisi’ 2. Bukan prioritas tp ditawarkan ke calon investor (ada effort lebih teruatam dari finance, regulasi) Hambatan 1. Proses perundingan panjang dan lambat mengambil keputusan (regulasi) 2. Kewenangan dan pengambilan keputusan tidak secara terpadu (masing-masing merasa punya kewenangan) Regulasi belum berintegritas, begitu juga dengan birokrasi juga belum berintegritas. Pengusaha merasa selalu duduk di pihak bawah (selalu salah)

Hendry Satriago/ CEO General Electric Indonesia

GE berupaya memastikan good corporate governance dijalankan dengan konsisten. GE telah menerapkan ISO 31000 on integrity and ethical values to support the functioning of the system of internal control. GE bisinis utamanya di bidang infrastruktur. Integritas adalah value yang tidak bisa dipisahkan. Cara menilai integritas: Do the right things – niatnya Do the right things right Oleh karena itu, dibutuhkan: 1. Pengetahuan.

Ada Kekuatan dalam menjalankan bisnis harus mempunyai peluru yang banyak , diantaranya adalah kultur integritas. Membuat system manajemen yang kuat di dalam perusahaan untuk membangun kultur integritas.

Kita harus punya proses kulturisasi nilai2 integritas. Dengan reward dan punishment yang kuat. 2. Tiap kesalahan tidak ada negosiasinya, siapapun dia. (bila dapat dibuktikan). Ada proses whistle blower yang diperkenankan, bukan atas dasar fitnah. 3. Proses pengingatan yang tidak pernah berhenti Implementasi system ini susah sekali, bahkan kehilangan potensi pendapatan karena integritas. Tapi ke depan akan lebih untung lagi. Kondisi membaik, Indonesia melakukan banyak perbaikan. Kita berubah, tapi dunia juga sudah berubah lebih baik lagi. Jadi Indonesia masih tertinggal jauh di belakang. 80% konsumen GE adalah pemerintah. Nafas harus panjang dan niat harus kuat untuk melaksanakan kultur integritas. Danang Girindrawardana / Ketua Kebijakan Publik DPN / APINDO

Indikasi penyebab terjadinya korupsi dan penyuapan : 1. Inkonsistensi kebijakan publik 2. Delegasi kewenangan strategik negara kepada swasta 3. Sinergisitas implementasi kewenangan perizinan antara pusat dan daerah

Agar pelaku usaha tidak terjebak dalam masalah korupsi dan penyuapan : 1. Negara melibatkan stakeholders dalam pembuatan peraturan 2. Pemerintah konsisten dalam kebijakan deregulasi dan debirokratisasi

Ada

Tamba P. Hutapea, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM

Adanya niatan stakeholders untuk menyusun atau menghindari kebijakan publik yang menguntungkan dirinya sendiri

3. Pemerintah konsisten dalam menjalankan reformasi birokrasi Kalangan dunia usaha bersatu dan menolak praktik-praktik korupsi dan penyuapan

 Pembangunan infrastruktur sebenarnya tanggung jawab Pemerintah, namun swasta dilibatkan karena APBN tidak mencukupi.  Swasta menuntut transparansi sepanjang proses, mulai perencanaan hingga konsesi.  Business model PPP kurang jelas, antara Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta swasta, termasuk pembagian risiko.  Yang telah dilakukan BKPM dalam transparansi perizinan: Penyederhanaan, sistem online dan tracking, serta layanan 3 jam.  Siapa yang sebenarnya harus/berhak mengawasi proyek investasi? Terjadi praktik Kepolisian dan LSM yang mengawasi izin proyek yang bukan otoritas mereka. Kemudahan berusaha juga membutuhkan dukungan Kepolisian dan Kejaksaan, seperti Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang saat ini diterapkan di 14 kawasan industri di 6 provinsi.

 Kepemilikan sangat dibatasi untuk swasta (kurang menarik), perlu relaksasi.  Relaksasi kepemilikan sudah dilakukan di sektor listrik tapi belum di sektor lain.  Untuk transparansi perizinan diperlukan penyederhaan, sistem online, serta inovasi mempermudah pelayanan.  Pemangku kepentingan perizinan (Pusat dan Daerah) harus duduk bersama untuk mencegah tumpang tindih dan looping proses. Praktik suap dalam perizinan bisa melibatkan pihak ke-3 (misalnya konsultan perizinan) yang “memeras” perusahaan. Pimpinan perusahaan perlu memahami dan mengawasi proses di lapangan.

Kesimpulan:  Indikator keberhasilan antikorupsi adalah baiknya praktik di lapangan, seperti dwelling time singkat dan bisnis mudah, bukan (hanya) Corruption Perception Index.  Rekomendasi perbaikan: 1. Struktural: Konsistensi dan penegakkan hukum serta reformasi birokrasi. 2. Aktor: Pemerintah dan swasta sepakat memperbaiki diri. Modalitas: Sistem yang mendukung, media pelaporan, exchange forum antara pemangku kebijakan (Pemerintah, BUMN, dan swasta).

Ada

Sesi 7: Praktik Suap Lintas Negara : Bagaimana Mendorong Kerjasama Internasional Nama Rapporteur BKPM

: Any Susanti (KPK), R. Andita Primanti (KPK), Ardian Hanif Yulianto (BKPM), Adi

Ruangan

: Puri Ratna

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (09.00 – 12.00)

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Chad Aston / Federal Agent, LO Jakarta / Australian Federal Police

Michael Solari / Special Agent, Proactive Global Strategy / FBI

Main Findings

 AFP memiliki Fraud & AntiCorruption Centre yang berisi 12 lembaga pemerintah yang bekerjasama untuk pemberantasan korupsi. Melalui FAC Centre, duplikasi penyelidikan terhadap kasus dapat dihindari.  AFP menyelidiki suap lintas negara berdasarkan kewajiban internasional (OECD Anti Bribery Convention), pengaturan dalam Criminal Code 1995, serta untuk meningkatkan kerjasama dan posisi strategis Australia dan perusahaanperusahaan Australia.  International Foreign Bribery Taskforce (IFBT) – satuan tugas kerjasama apgakum di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Australia.  Kasus penyuapan paling banyak berada di wilayah Asia Tenggara dan di sektor pertambangan.


 Perusahaan melakukan self-reporting dan bekerjasama dalam investigasi penegakan hukum.  Meningkatkan kerjasama antara lembaga penegakan hukum lintas negara, termasuk dengan MLA framework.  Training dan kampanye untuk meningkatkan awareness pihak swasta akan penegakan hukum.  Melaksanakan strategi outreach untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyuapan lintas negara.  Mengkaji dan memperbarui peraturan. Kunci FBI sukses  Korupsi sektor publik adalah salah internasional : satu prioritas tertinggi FBI (nomor 4). Korupsi dapat memicu epidemi,  Bekerjasama dengan terorisme dan pelanggaran HAM pemerintah lokal yang kemudian menjadi ancaman  Memperkuat kerjasama terhadap US national security. yang telah ada dan meningkatkan  FBI memiliki kewenangan melalui Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) kerjasama dengan untuk menyelidiki tidak hanya pihak terkait lainnya perusahaan US, tapi juga  Melibatkan agen-agen perusahaan asing yang terdaftar di di Eropa, Asia, Afrika bursa saham US atau bertransaksi dan Amerika Selaran melalui bank US/di wilayah US.


Ada

Irene Putri / Jaksa Penuntut Umum / KPK

 Korupsi menghambat investasi asing  Melakukan sharing karena bukan masalah yang bisa intelejen internasional diselesaikan dengan uang semata,  Melakukan kerjasama dan akan berlipat ganda jika tidak dengan swasta dilakukan penegakan hukum. (Pendekatan dengan  FCPA juga mengatur pencegahan pihak swasta untuk korupsi lewat kewajiban bagi mendukung compliance perusahaan untuk memastikan terhadap peraturan) akurasi catatan keuangan serta memiliki sistem pengendalian internal.  Pemberantasan korupsi sudah banyak kemajuan. 10 tahun lalu, suap masih diterima sebagai komponen pengurang pajak di banyak negara Eropa. 1) KPK dalam mewujudkan visi - KPK berkomitmen misinya dengan mengintegrasikan melanjutkan dan upaya pencegahan dan penindakan meningkatkan kualitas secara bersama dan beriringan. hubungan kerjasama 2) Dalam kegiatan penyelidikan, internasional antara penyidikan dan penuntutan tindak aparat penegak hukum pidana korupsi KPK memiliki di berbagai Negara kewenangan penanganan kasus dalam upaya yang melibatkan Aparat Penegak pengungkapan kasus Hukum, Penyelenggara Negara dan kroupsi dan TPPU yang pihak lain yang terlibat dala tindak lintas Negara. pidana korupsi tersebut. - KPK dengan 3) KPK melihat trend modus mendasarkan pada penyuapan yang terjadi, terdapat pengalamanan modus pejabat publik yang penanganan kasus menggunakan pengaruhnya dalam yang berhasil dengan proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan MLA maksud untuk dan kerjasama memperkaya/menguntungkan diri internasional baik sendiri atau orang lain. formal dan informal, 4) KPK mengklasifikasi para pihak yang berkomitmen terlibat dalam praktek korupsi di melanjutkan sebagai sektor bisnis yaitu : Pertama, hubungan timbal balik Orang-orang yang bekerjasama dan hubungan baik. dalam memenangkan suatu proyek (rekayasa lelang), Pejabat Publik yang menerima suap, dan pihak ketiga yang turut serta dalam praktek penyuapan/makelar. 5) Saat ini, pelaku Korupsi menggunakan pihak ketiga dan lembaga keuangan yang berada diluar negeri untuk melakukan pencucian uang, sehingga KPK membutuhkan kerjasama internasional dalam proses

Ada

6)

7)

8)

9)

pengungkapan kasus korupsi dan TPPU. Dalam kesempatan ini, terdapat contoh kasus yang telah berhasil ditangani oleh KPK dengan menggunakan dukungan kerjasama internasional antara Aparat Penegak hukum baik melalui mekanisme MLA maupun kerjasama Bilateral yaitu Kasus penyuapan kick-back yang dilakukan oleh Emir Moeis dan Kasus penyuapan/fee pyoyek Innospect. Dalam kegiatan Joint Operation, hingga saat ini hukum nasional Indonesia belum ada mekanisme dan aturan tentang “sharing profit” yang berasal dari asset –aset yang telah dirampas. Secara aturan MLA merupakan bentuk kerjasama timbal balik dan mendasarkan volunteer tanpa paksaan. Selanjutnya dikedepannya, KPK terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama internasional dalam penanganan kasus korupsi dan TPPU dengan APH luar negeri seperti Interpol, FBI, AFP, MACC dan lembaga penegak hukum lainnya KPK memaparkan capaian penanganan kasus korupsi hingga bulan Mei 2016 dengan pelaku penyelenggara Negara dari anggota DPR, menteri, Gubernur, Direksi BUMN hingga Kepala Daerah. Penanganan kasus tersebut 100% dapat disidangkan dan mendapatkan putusan hukum yang inkracht (100% conviction rate)

Kesimpulan : Until menangani korupsi lintas batas negara, upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dan diperkuat adalah: 1. Kerjasama penegakan hukum agar para pelaku korupsi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Saat ini telah dilakukan antar aparat penegak hukum melalui berbagai mekanisme, termasuk dengan mutual legal assistance, hubungan bilateral, task force multilateral, serta pertukaran informasi.

2. Kerjasama antara penegak hukum dengan sektor swasta, khususnya dalam rangka pendidikan, membangun kesadaran bersama akan korupsi lintas batas, mendorong kepatuhan terhadap aturan, maupun bekerjasama membantu penegakan hukum. Pelibatan masyarakat termasuk sektor swasta amat penting bagi tujuan untuk mengubah budaya. 3. Upaya pencegahan di institusi pemerintah yang terkait tindak pidana korupsi, yaitu lewat pengkajian sistem dan regulasi serta pelaksanaan monitoring.

Sesi 8 : Membangun Integritas dan Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan Nama Rapporteur (BKPM)

: Syahdu Winda (KPK), Arhemi Dutimarshelly (KPK), Hendra (BKPM), Arief

Ruangan

: Puri Ratna

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (13.15-15.30)

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM, Health Minister

Main Findings 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Diharapkan dengan adanya program Keluarga Sehat tahun 2015-2019, khususnya dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mengembalikan paradigma masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan keluarga Indonesia mengalami masalah kesehatan yaitu triple burden, yaitu meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular, masih tingginya penyakit menular dan munculnya kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi. Penyakit Tidak Menular (PTM) menjangkiti masyarakat untuk semua golongan, status dan umur, namun lebih banyak muncul pada penduduk miskin Proporsi Biaya Manfaat rumah sakit tahun 2015 79,95% untuk pelayanan rujukan Klaim INA CBG’s di era JKN paling banyak dikeluarkan untuk penyakit Jantung yang diderita oleh 905.223 penderita dengan biaya klaim sebesar 6,9T diikuti oleh penyakit Kanker dan Stroke Salah satu permasalahan Vaksin Imunisasi adalah banyak juga beredar vaksin palsu di masyarakat. Titik Rawan Pelaksanaan Anggaran Kemenkes digunakan untuk Bansos 25 T Dr. Spesialis cara pembayarannya per Paket

Main Recommendations 1.

Dengan adanya program penanggulangan PTM dapat menjaga produktifitas penduduk miskin sehingga bisa mengurangi dampak kemiskinan. 2. Peserta BPJS sudah > 170 juta orang, sudah banyak fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Negara 3. Anggaran Kesehatan sudah dianggarkan sebesar 5,1% dari APBN,namun alokasi dananya juga diperuntukkan untuk BKKBN, Badan POM, dsb. 4. Pemakaian anggaran kesehatan 44% dari PBI 5. DAK Daerah lebih besar di daerah 6. Pemanfaatan anggaran untuk akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengadaan Barang dan Jasa. Namun, provider alat kesehatan juga harus diperiksa. 7. Ada program Rumah Desa Sehat 8. Kinerja dari Pimpinan Daerah dinilai dari Index Kesehatan Keluarga.Kebijakan Lintas Sektor 9. Kemenkes membangun tagline SEHAT TANPA KORUPSI 10. Sudah ada peraturan anti gratifikasi 11. Sudah banyak dokumen nota kesepahaman dengan KPK, BPKP, PPATK dan LPSK


Niken Ariati/Pengkaji/Dir ektorat Litbang KPK

9.

Menteri Kesehatan bangga akan dokter muda yang mau bertugas di daerah terpencil

1.

Dalam era JKN, Indonesia telah mengalokasikan dana 3x lebih besar untuk orang miskin Berdasarkan hasil kajian KPK tentang JKN pada tahun 2013 ditemukan potensi fraud yang dilakukan pasien, BPJS Kes, provider, industri farmasi dalam bentuk sbb: Bribe/Fee for services Fraud in Procurement Unethical marketing Power Abuse Fraud in Claim Reimbursment Drugs embezzlement Berdasarkan hasil kajian KPK tentang tata kelola obat dalam JKN tahun 2016 ditemukan permasalahan al: Ketidaksesuaian FORNAS dan E-catalogue Tidak Akuratnya Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Sebagai Dasar Pengadaan E-Catalogue Mekanisme Pengadaan Obat Melalui E-Catalogue Belum Optimal Belum Ada Aturan Minimal Kesesuaian FORNAS pada Formularium RS/Daerah Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Terkait Pengadaan Obat Besarnya dana JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan (meliputi dana kapitasi dan klaim) tetapi sampai saat ini masih belum jelas siapa yang berwenang menangani jika fraud kesehatan terjadi dan bagaimana mekanisme penanganannya.

2.

      3.

 







4.

Program JKN melibatkan anggaran dana lebih dari Rp40T dengan 165 juta peserta terdaftar sehingga perlu terus dikawal dengan melakukan pencegahan dan penanganan fraud kesehatan. Hal yang perlu dilakukan oleh instansi terkait (Kemenkes, BPJS Kesehatan dan penegak hukum): 1. Pembentukan satgas (KPK, Kemkes, BPJS kes, penegak hukum)  selanjutnya menyusun rencana aksi dan ruang lingkup kerja 2. Melakukan Data Analysis (outlier) 3. Penguatan regulasi (Permenkes, PP etc) khususnya terkait sanksi 4. Penentuan agenda piloting 5. Penerapan sanksi (program remedy, adm, perdata dan pidana) secara bertahap dan konsisten

Ada

Dr.med. Christiane Fischer, MPH, MEZIZ, I Pay My Lunch

Dr. Lie Dharmawan (Doctor Share)

1.

Kesehatan adalah hak asasi: akses ke pelayanan pengobatan dan kesehatan adalah hak asasi, akses ke hasil penelitian adalah hak asasi 2. Industri farmasi berusaha untuk menjadi bagian dari sistem kesehatan karena sangat berperan dalam melawan penyakit, dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi terdapat banyak masalah di dalam industri masalah: perusahaan farmasi adalah sektor swasta yang mencari profit di mana R&D lebih didorong oleh keinginan pasar dibandingkan dengan kebutuhan 3. 3-10% biaya kesehatan tersiasia oleh kecurangan dan korupsi 4. Contoh kecurangan: harga obat yang margin keuntungannya sangat tinggi, pharma rep yang mempengaruhi keputusan resep dokter dengan memberikan gratifikasi, pendidikan medis yang disponsori dan diarahkan oleh perusahaan besar farmasi 1. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia, merupakan anggota G20 namun masih terdapat jutaan penduduknya yang masih berada di dalam kemiskinan 2. Kesenjangan sosial, di mana terdapat gap yang besar antara penduduk kaya dan miskin, pembangunan infrasutruktur di Indonesia bagian barat dengan bagian timur (pulau-pulau luar), termasuk dalam kesempatan memperoleh fasilitas kesehatan 3. Pemerintah mengalami banyak kesulitan dalam mendistribusikan pelayanan kesehatan secara merata

1.

2. 3.

Petugas kesehatan harus dapat membedakan antara informasi dan promosi Pendidikan medis harus dilakukan secara independen Pentingnya penegakan sanksi atas perilaku korupsi

1. Seluruh masyarakat berpartisipasi untuk membantu sesama warga negara sesuai kapasitas masing-masing, termasuk para tenaga medis 2. Organisasi kesehatan dapat melakukan pelayanan medis dengan mengirimkan tenagatenaga medis ke daerah terpencil 3. Doctor Share salah satunya menggunakan Rumah Sakit Apung (Floating Hospital) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil (pulau-pulau terluar) untuk memberikan pelayanan medis

Ada

Kesimpulan: 1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan anggaran yang besar (Rp40T pada 2014) sehingga perlu dilakukan pengawalan berupa program pencegahan dan penanganan fraud kesehatan, berupa: data analisis, penguatan regulasi (pengaturan mekanisme penanganan, program remedy dan sanksi), pembentukan satgas (kemenkes, BPJS Kes dan penegak hukum) dan penerapan sanksi yang konsisten terhadap fraud kesehatan 2. Law Enforcement/penegakan sanksi diperlukan dalam memperbaiki penyimpangan yang banyak terjadi dalam kesehatan, tidak hanya dari sisi kementerian kesehatan tetapi juga dari sisi swasta (provider alkes perusahaan farmasi, dll). 3. Untuk menghindari gratifikasi dan suap dalam dunia kesehatan, perlu dilakukan pencegahan dari dini melalui sistem pendidikan medis yang independen serta edukasi kepada tenaga medis harus tentang perbedaan antara promosi dengan informasi dari pihak swasta yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan.

Sesi 9 : Gratifikasi, Uang Pelicin dan Penyuapan: Dampak Penyuapan kepada Bisnis dan Masyarakat Nama Rapporteur

: Widyanto Eko (KPK), Rahmasari (KPK), Yohan (BKPM), Karin (Bappenas)

Ruangan

: Puri Agung Terrace

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (13.00 – 15.30 WIB)

Moderator

: Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK


Main Findings

Basaria Panjaitan/ KPK Pemberian kepada pegawai negeri/penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan/ wewenangnya tidak diperbolehkan Perlu upaya Pengendalian praktik gratifikasi

Gunawan/ Siemens

Tekanan di dalam perusahaan mendorong terjadinya fraud Reputasi perusahaan rusak dan tidak boleh terlibat dalam kontrak-kontrak dengan world bank. Perusahaan lain diharapkan mengambil pelajaran. Kualitas layanan publik, baik standar prosedurnya, masih buruk Gratifikasi bukan budaya, tetapi habit Biaya produksi menjadi tidak jelas karena di dalamnya termasuk cost untuk uang pelicin, suap, gratifikasi

Main Recommendations Pegawai negeri menolak penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/ wewenangnya


Pelaku usaha berhenti memberikan gratifikasi/ uang pelicin kepada pegawai negeri/ penyelenggara Negara Perusahaan dapat melakukan inisiatif kepatuhan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon terjadinya pelanggaran Perlu adanya aturan yang jelas tentang gratifikasi, sehingga ada kepastian hukum bagi para pelaku usaha Zero tolerance terhadap pelanggaran

Ada


Main Findings



Biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak memberikan nilai tambah pada produk Jika ada permintaan terhadap facilitation payment, Siemens akan meminta dasar hukum permintaan tersebut Omar Lukman Harris/ GSK

Trust is a social license to operate (GSK CEO) Memastikan aktifitas marketing dilakukan dengan baik, tidak melanggar etika pemasaran Rusaknya reputasi perusahaan, turunnya penjualan GSK merubah model bisnis termasuk di dalamnya adalah praktik marketing Perubahan praktek marketing Meningkatkan pengawasan internal Meningkatnya partisipasi dokter dalam penyebaran informasi produk-produk GSK secara sukarela (voluntary) Adanya perubahan pola pikir pasien bahwa produk GSK yang diresepkan oleh dokter adalah produk yang berkualitas.

Perubahan praktik bisnis yang baik meningkatkan keuntungan perusahaan, tidak hanya finansial tetapi kepercayaan publik Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dokter tentang produk-produk GSK Perlu merubah cara berbisnis untuk menciptakan competitive advantage

Tidak

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Oentarto Wibowo/ DJBC

Main Findings

Kewenangan + Diskresi yang besar berpotensi disalahgunakan



Perlu komitmen bersama antara bea cukai dengan pelaku usaha

Ada

Dialog antara publik – privat, untuk mengatasi isu-isu yang harus diselesaikan antara pemerintah dan pelaku usaha. Termasuk di dalamnya adalah reformasi kebijakan publik yang terkait dengan dunia usaha

Ada

Kepercayaan publik menjadi salah satu tolak ukur kinerja bea dan cukai Adnan Topan Husodo

Fokus penguatan inisiatif masyarakat sipil dalam mencegah praktik gratifikasi Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rawan praktek suap dan berdampak pada kerugian Negara Suap menyuap menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat, monopoli Selain itu juga berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik Proyek-proyek yang dibiayai pemerintah tidak sepenuhnya merespon kebutuhan riil Masyarakat Perencanaan pembangunan pemerintah terganggu oleh kepentingan pihakk-pihak tertentu Inefisiensi & kompetisi yang tidak adil

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Pat Poitevin

Main Findings Perlu merubah persepsi bahwa semua bentuk penyuapan adalah salah, berapapun nilainya. Penyuapan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kontrak Upaya pencegahan korupsi juga dilakukan di berbagai wilayah yurisdiksi seperti Canada, Amerika Serikat, Australia, sehingga ruang gerak perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi terbatas

Main Recommendations Perlunya teladan dari pemimpin, yang dituangkan dalam kebijakan yang jelas dan spesifik Perlu transparansi dan akuntabilitas untuk membatasi ruang gerak pelaku korupsi Banyak contoh inisiatif yang dapat diadopsi oleh para pelaku usaha dalam mewujudkan praktik bisnis yang baik, misalnya compliance program Perlu ada aksi bersama agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan efektif

Kesimpulan: Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, bisnis yang tidak efisien dan kompetisi yang tidak sehat serta diskriminatif. Perlu adanya aksi bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi yang didukung oleh keteladanan pemimpin yang kuat. Pemerintah maupun pelaku usaha dapat melakukan berbagai inisiatif pencegahan korupsi secara individu maupun bersama-sama. Dan diperlukan dialog antara pemerintah dan pelaku usaha agar upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan.


Sesi 10 : Ketahanan Pangan Nama Rapporteur

: Anis Wijayanti – KPK, Rahmasari – KPK, Adhi – BKPM, Karin - Bappenas

Moderator

: Taufik Ariyanto, SE, ME, Direktur Merger akuisisi, KPPU

Ruangan


Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (15.45-17.00)

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi 1. Munrokhim Misanam (Komisioner, KPPU)

2. Luthfi Sukardi (Direktorat Penelitian dan pengembanga n, KPK)

Main Findings




Kartel tidak bisa lepas dari korupsi  Masalah pangan Kuota impor = problem Permintaan > produksi dalam negeri Impor ≠ produksi dalam negeri  Data tidak valid, keseimbangan impor untuk pemenuhan kebutuhan sulit diperoleh  Kartel  Jumlah penyedia sedikit, bersekongkol untuk menyepakati harga tertentu  Keuntungan tidak semestinya/pemburu rente  anti persaingan  salah satu pintu masuk terjadinya suap/korupsi  Bisnis membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah yang anti persaingan  Regulasi yang tidak sempurna menyebabkan adanya monopoli  misal resep dokter (dengan menyebut merek tertentu) Tata niaga daging sapi  Proses penetapan dan pembagian kuota tidak transparan  Peruntukan impor tidak jelas  Persyaratan importir sapi hidup dan daging tidak ketat Tata niaga raskin





Kementan dan Kemendag bersama meningkatkan transparansi siklus kebijakan importasi Membangun data handal




Pembagian raskin tidak tepat sasaran  Harga tebus lebih tinggi dari pada seharusnya  Indikasi suap kepada bulog dan rekanan  Rendahnya kualitas raskin Tata Niaga komoditas pangan  Aturan yang tidak jelas  Disparitas harga lokal dan komoditas impor 3. Helianti  Hilman (Javara  Indigenous Indonesia)  



Perijinan menjadi momok UKM Javara dimulai 2009 dengan 10 petani, saat ini 52rb petani dan ekspor ke 19 negara di 4 benua Zero tollerance terhadap bribery  produk berbasis spiritualisme dan kearifan lokal Di Amerika : pendaftaran secara online dan setelah keluar langsung bisa beredar dan inspeksi akan dilakukan sewaktu-waktu dalam 5 tahun Hambatan 1) 3 hal  Program, regulasi dan birokras 2) Kebijakan infrastruktur  Bagaimana indonesia timur mendapat akses listrik, telekomunikasi dan transportasi 3) Program merusak  contoh di Flores cocoknya ditanam sorgum, dibuldoser untuk program pemerintah 4) Kredit usaha rakyat  bank meminta jaminan 5) Ekspor garam  SNI indonesia harus yudiom, padahal garam murni tidak boleh ada yudiom. 6) Aturan PSAT  harus didaftarkan kepada Kementan 





Mengoptimalkan peran kemenko Perekonomian dalam tata kelola komoditas pangan Membangun mekanisme dan kapasitas BULOG





Perbaikan regulasi dan kemudahan ijin usaha Perbaikan program, regulasi dan birokrasi di Pemerintah sehingga tidak menghambat industri

restrukturisasi unit belum terbentuk  dipersulit

4. Alamsyah Saragih (Anggota, OmbudsmanR I)





5. Justan Siahaan, Inspektorat (Kementerian Pertanian)





Banyak terjadi maladministrasi karena kebijakan tidak kompatibel dengan realitas sosial (faktor fundamental) 1) Kekeliruan transisi : perdagangan agro industri, disisi lain impor pangan 2) Manajemen logistik tidak pernah maju karena ada BULOG : di satu sisi mencari untung disisi lain stabilitas harga 3) Data lemah (BPS dan Kementan berbeda)

 

 

 Beras ada 7 masalah: 1) Data tidak akurat, anggaran berlebih tidak efisien 2) Pelibatan TNI harus dibatasi pada wilayah produksi bukan pada penyerapan 3) Industri penggilingan 4) Kuaitas buruk beras 5) Peraturan pembatasan impor 6) Raskin menggunakan voucher

Negara kita negara anomali (ayam produksi tinggi tapi harga juga tinggi, negara bahari tapi terlambat membuat kementerian kelautan, negara agraris tapi jumlah petaninya sedikit, peraturan harusnya membela petani tapi malah berpihak kepada pengusaha) Studi efektivitas pengawasan

  

Ada Perbaikan data pertanian Batasi peran militer di pembangunan infrastruktur pertanian Lakukan audit lanjutan pada pupuk bersubsidi Bantu perbaikan/revital iasi penggilingan beras Hitung kerugian akibat tidak dikenakan pajak 12 pabrik besar (penggilingan beras) Pembenahan/pe nataan kembali peran BULOG Pengaturan kembali kebijakan impor Review ulang kebijakan voucher untuk mengganti beras raskin  Membangun integritas di Kementerian Pertanian  Pengendalian harus integral dengan kegiatan (dari pimpinan

 

6. Dewi Meilasari (LPEM FEB-UI (UKM indonesia.OR G)



 





 Masyarakat, tindak lanjut segera setelah penyimpangan  APIP, punya akses proses bisnis Saat ini sudah swasembada dengan stok 1.5jt ton Saat terjadi konversi lahan sawah, pemerintah daerah wajib mengganti menurut UndangUndang;

Menurut BPS, terdapat 1jt unit bergerak di pengolahan makanan  menghasilkan nilai tambah 1,600T pada tahun 2010 Dari industri pangan, terdapat 46% (mikro kecil) dan 54% (menengah besar) Produktivitas tahunan industri skala menengah dan besar : 38M/th Industri kecil mikro : 256jt/th Rata-rata produktivitas industri menengah besar kira-kira 168x lebih tinggi dari industri kecil menengah Hasil dari masukan UKM salah satunya Peraturan yang berubah sehingga kesulitan untuk melakukan pengurusan perizinan.



hingga pegawai)  Pelibatan para pihak dari stakeholder (pengguna, dan penyedia layanan)  Membangun tunas integritas dan satgas pungli  Melaksanakan deklarasi program aksi pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian Saat ini sedang dibangun portal berbasis web tentang informasi pelayanan usaha dan perijinan khususnya untuk UKM

http://beta.ukmindon esia.org

Kesimpulan:  Data pangan di Indonesia tidak valid dan banyak versi, sehingga pembuat kebijakan kesulitan dalam menentukan data supply demand bahan pangan yang berujung kepada penentuan kuota impor yang juga tidak berdasar;  Menurut testimonial pelaku usaha : perizinan di Indonesia lebih sulit bahkan dibandingkan dengan perizinan di eropa dan Amerika, sehingga menghambat

  

dunia usaha untuk meningkatkan produksi pangan dan pemasarannya di dalam negeri Contoh : pengurusan PSAT  15 bulan Regulasi terkait perizinan usaha di Indonesia seringkali tidak “clear”, tumpang tindih pusat dan daerah, sering berubah, “over regulated”, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian usaha; Perubahan peraturan berpotensi menimbulkan praktek kartel dan korupsi, dan korupsi patut diduga menciptakan mendapatkan rente untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya; Mal-administrasi di sektor pangan terjadi karena kebijakan tidak kompatibel dengan realitas sosial (faktor fundamental) 1) Kekeliruan transisi : perdagangan agro industri vs impor pangan 2) Manajemen logistik : BULOG : keuntungan vs stabilitas harga 3) Data lemah/tidak valid (BPS vs Kementan berbeda)

Sesi 11 : Membangun Integritas dan Antikorupsi untuk UKM: Tantangan dan Praktik Baik Nama Rapporteur

: Rika Krisdianawati (KPK), Angga Nugraha Hafiz (BKPM), Putri Rahayu (KPK)

Ruangan


Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (09.00 – 12.00)

Moderator

: Yasir Sani, Kemitraan


Main Findings


Suparno, Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM

 Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan bantuan untuk koperasi senilai 4.6 T modal kecil, sarana produksi, pembangunan pasar tradisional, dan pusat pemasaran terpadu.  Setelah Otda, pelaksana Kop-UKM di bawah Pemda. Fungsi pengawasan Pusat berkurang.  LPDB adalah Satuan Kerja dari Kemenkop UKM, dengan status BLU. Pegawai sebanyak 360 orang.  Sampai dengan saat ini telah lebih dari 5000 pelaku UKM koperasi yang memanfaatkan Dana Bergulir dengan dana yang berputar 8T, pendapatan LPDB sampai dengan saat ini mencapai 1.3 T  Status dana bergulir bukan merupakan dana hibah namun murni kredit, sehingga dalam pemberian kredit mengacu kepada standar proses ISO 9001.

BLU LPDB menggunakan mekanisme WBS Kemenkop UKM untuk menampung masukan dan laporan dari pengguna jasa BLU

Ada

Perlu dibuat kantor perwakilan di daerah untuk memudahkan penyaluran dana

Ada

Kemas Daniel, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)


 Apabila kreditur wan prestasi ditindaklanjuti oleh Apgakum  Belum ada program pencegahan korupsi di LPDB. Retno Kristanti, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

Mas Achmad Daniri, KNKG Manual Antisuap untuk UKM

 Pelaku korupsi perempuan sd saat ini meningkat  Tantangan dalam melaksanakan sikap anti korupsi adalah penurunan omzet bahkan kehilangan pekerjaan  Banyak kebocoran dalam alur ekonomi, karena pendapatan dari usaha ilegal biasanya tidak dilaporkan pajaknya sehingga underground economy subur dan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi.  Keuntungan pencegahan korupsi untuk UKM: Keunggulan kompetitif, penghematan biaya, kepercayaan pegawai, perlindungan hukum, dan kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar.

Upaya pemerantasan korupsi harus dilaksanakan bersamasama/berjamaan dan menyeluruh

Ada



Dalam mencegah korupsi UMKM perlu membuat: 1. Strategi Bisnis jangka panjang serta menjalin komunikasi dengan komunitas anti suap 2. Membuat panduan dalam menjalankan bisnis termasuk didalamnya kode etik bisnis dengan stakeholders. 3. Dalam implementasi UMKM harus meningkatkan penguasaan prosedur, konsistensi, nmonitorinig dan evaluasi yang terukur.

Ada



Cara menghindari korupsi bagi UKM: Tingkatkan pengetahuan, patuhi panduan, lakukan persiapan, sampaikan pesan antikorupsi, buat dokumentasi, hindari calo, dan cari







Doris Becker, Principal Advisor, Alliance for integrity (AfIN)

Ruang lingkup bisnis yang dilakukan oleh AfIN:  Mendorong membangun integritas di sektor swasta baik perusahaan besar maupun UKM  Peningkatan kapasitas kepatuhan perusahaan  Program Pelatihan usaha ke usaha  Train the trainers, belajar pada perusahaan multinasional untuk disebarluaskan kepada usaha kecil  Corruption prevention training, mempromosikan praktik bisnis yang bersih dan berkompetisi dengan adil  Supporst desk, membantu perusahaan kecil mendapatkan informasi dalam membangun integritas di perusahaan kecil







bantuan institusi terkait. Pemerintah perlu unit GRC (Government Risk and Compliance) untuk memastikan system yang dirancang bisa berjalan dengan baik dan WBS (Whistle Blowing System). Perusahaan perlu menerapkan ISO 37001 untuk mencegah korupsi karena akan berdampak baik untuk bisnis. Di LPDB agar dibangun sistem pengawasan terhadap internal pegawainya. Upaya pencegahan Ada korupsi, baik swasta maupun pemerintah, memerlukan keteladanan pimpinan selain control diri sendiri. WBS harus memiliki mekanisme tindak lanjut. Tanpanya, system yang dibangun akan siasia. Mendorong dialog antara pemerintah dan swasta untuk mempromosikan lingkungan yang mendukung integritas

Robi Toni, Direktirat Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai

Kondisi yang tidak ideal:  Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai  Masuknya barang illegal  Interaksi pengusaha dan pengawas masih tinggi  Tata laksana pelayanan dan pengawasan masih manual  Risk management dilakukan dengan tolak ukur subyektif  Pola pengawasan masih berorientasi fisik

Strategi Perbaikan:  Memberikan fasilitas kepabeanan kepada Pelaku UKM yang membutuhkan barang/bahan baku impor tidak perlu bayar biaya masuk, berlaku th 2017  Shifting metode konvensional ke modern

Kesimpulan:  Lingkungan yang Koruptif mengganggu jalannya usaha UKM, namun banyak juga UKM yang mampu bertahan dan sukses meskipun konsisten menolak perilaku koruptif  Kolaborasi dan kerjasama antara sektor pemerintah dan sektor swasta, tidak terkecuali UMKM, penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang anti korupsi .  Pencegahan korupsi perlu dilakukan dengan menegakan etik, memperbaiki tata kelola dan penegakan hukum.

Ada

Sesi 12 : Praktik dan Strategi Kepatuhan bagi Korporasi (Tantangan dan Praktik Baik) Judul Sesi

:

Nama Rapporteur

:

Ruangan Sesi (Waktu) Nama Moderator

: : :

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Wilson Ang, Norton Fullbright, Singapore

PRAKTIK DAN STRATEGI KEPATUHAN BAGI KORPORASI: Tantangan dan Praktik Baik 1. Yulia Anastasia Fu’ada (Dit. PP LHKPN) 2. Rika Krisdianawati (Dit. PP LHKPN) 3. Angga (BKPM) 4. Krisna (Bappenas) Puri Agung Terrace Kamis, 17 November 2016 (Pkl. 13.15 – 15.00 WIB) Dadang Trisasongko (Transparansi International) Main Findings

1. Pemahaman serta konsep atas CCL di setiap negara berbeda-beda serta masih terdapat negara yang belum mengenal konsep hukum mengenai Tanggung Jawab Pidana Korporasi, padahal perusahaan pun bisa terkena tindakan hukum atas pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh individu di perusahaan tersebut. 2. Pengalaman Internasional: Hukum mengenai Anti Suap di UK dan USA yang berlaku lintas negara sepanjang mengikat WN nya, sebenarnya dapat memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan suap di sebuah negara. Namun terdapat beberapa negara justru menganggap bahwa keberlakuan hukum tersebut tidaklah terlau relevan. 3. Penerapan ISO370001 mengutamakan fungsi kepemimpinan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


1. Sektor swasta memerlukan Sistem Kepatuhan untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. 2. Perusahaan perlu untuk menekankan manfaat ekonomi apabila sistem kepatuhan dapat diterapkan secara konsisten. 3. Perlu dibuat saluran pendampingan bagi entitas bisnis yang menghadapi kendala pada saat membangun atau menerapkan Sistem Kepatuhan. 4. pendekatan prosecutorial yang membidik pelaku individu dan korporasi harus mulai dipergunakan dalam proses penegakan hukum.


Ada

Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina

Barayani Muskita, Division Head of Security Risk and Compliance, TOTAL

1. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan pada saat membangun budaya perusahaan adalah efisiensi. Sehingga membangun sistem kepatuhan perusahaan yang mendorong terciptanya efisiensi menjadi sangat penting. 2. Atas inisiatif dalam angka 1, Pertamina dapat melakukan penghematan anggaran sebesar USD2,4 Miliar dan memperoleh laba sebesar USD3 Miliar pada saat diterapkan. 3. Masih banyak pelanggaran etika yang ditemui di Pertamina, walaupun perusahaan secara praktik sudah menerapkan langkah sistem kepatuhan, antara lain pelaporan LHKPN bagi pegawai dan juga Unit Pengelolaan Gratifikasi.

1. Membentuk prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan (antara lain berkata jujur dan dapat dipercaya) 2. Membangun media komunikasi untuk menginternalisasi prinsipprinsip dasar integritas perusahaan, diantaranya GCG Mobile Learning, pengadopsian pelaporan Gratifikasi Online, pernyataan tidak tersangkut CoI dan patuh kepada Code of Conduct

Ada

1. TOTAL sudah pernah dikenakan denda oleh Department of Justice sebesar USD 15millions dikarenakan adanya dugaan persekongkolan untuk melanggar ketentuan anti penyuapan dalam FCPA dan pelanggaran atas pengawasan internal serta ketentuan pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh FCPA. 2. TOTAL Indonesia adalah satusatunya cabang perusahaan yang sangat berkomitmen dalam pembangunan sistem kepatuhan. 3. Penerapan Sistem Kepatuhan di perusahaan multinasional di Indonesia terkadang terhambat apabila sistem tersebut ditangani oleh SDM Kepatuhan yang tidak memahami nilai budaya atau kebiasan yang berlaku di Indonesia.

1. TOTAL membangun sistem kepatuhan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip nilai dasar perusahaan serta memperkuat sistem itu sendiri dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya Indonesia. 2. TOTAL membentuk saluran komunikasi yang direct ke Direktur Utama TOTAL. Hal ini merupakan langkah TOTAL untuk mengantisipasi terhambatnya tindak lanjut atas suatu temuan. 3. Pemberian pemahaman kepada pegawai TOTAL mengenai konsep penyuapan, salah satunya melalui Compliance Mentorship Program.Dengan demikian persepsi pegawai TOTAL untuk menolak pemberian/penerimaan suap dapat terbentuk.

Ada

 Heru Prasetyo, Ketua Dewan Pembina, Indonesia Business Link

Banyak strategi pencegahan yang disusun tanpa mengidentifikasi akar permasalahan utama. Hal ini menyebakan tidak maksimalnya sistem kepatuhan dalam rangka pencegahan.

Perlu diadakannya Indonesia Integritty Initiatives Portal, yaitu sebuah forum bagi pelaku sektor bisnis dalam menerapkan sistem anti korupsi.

Ada

Patrice Senior Investigator Canadian Police

1. Secara umum, banyak perusahaan yang memberikan toleransi atas tindakan perusahaan yang sebenarkan secara konsep dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pembiaran atas kelalaian. 2. Banyak perusahaan yang sudah memiliki sistem kepatuhan yang bagus, namun tidak maksimal dalam implementasinya. 3. Masih banyak ditemui sistem kepatuhan yang belum bisa mengidentifikasi siapa yang menjadi directing minds dalam hal terjadinya sebuah penyimpangan.

1.

Tidak Ada

2.

Perusahaan perlu membangun dan mengembangkan sistem kepatuhan untuk mendukung kelancaran operasional dan juga sebagai alat untuk melindungi diri sendiri dari tindakan koruptif. Aparat Penegak Hukum juga dapat merujuk pada sistem kepatuhan yang berlaku di sebuah Perusahaan untuk dapat melacak Directing Minds pada saat melakukan investigasi untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat dikenakan.

Kesimpulan: Saat ini telah terjadi perkembangan konsep pengenaan tanggung jawab pidana, yaitu perusahaan sebagai entitas bisnis juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas suatu penyimpangan yang dilakukan oleh individu di perusahan tersebut. Oleh karena itu, Perusahaan perlu untuk membangun atau mengembangkan Sistem Kepatuhan serta menginternalisasikannya kepada seluruh individu. Sistem kepatuhan yang baik selain dapat dijadikan rujukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menentukan apakah perusahaan juga bisa dikenakan tanggung jawab pidana saat terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh individu perusahaan tersebut, juga merupakan nilai tambah bagi perusahaan. Misalnya dalam lelang pekerjaan/proyek, ada tidaknya sistem kepatuhan dapat dijadikan salah satu syarat bagi peserta lelang.

Sesi 13 : Peran Pemerintah Pelaku Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Membangun Budaya Antikorupsi Nama Rapporteur

: Farid Andhika (KPK), Anis Wijayanti (KPK), Hendra (BKPM), Roka (Bappenas)

Ruangan

: Candi Prambanan

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (13.00 – 15.30 WIB)

Moderator

: Yudi Purnomo, KPK

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Avin Lie, Ombudsman

Main Findings


 Pemberantasan korupsi membutuhkan asosiasi untuk mengarahkan anggotanya  Badan Karantina di Tanjung Mas, sudah mengenakan pungli sejak tahun 2012 dengan mengenakan tarif yang lebih besar dari aturan yang ada  Adanya perusahaan yang ditunjuka okeh Barantan untuk mengurus ekspor/impor  Akhirnya Ka. Barantan ditangkap dan diadili serta di  Adili selama 4 tahun 6 bulan  Ketidakjelasan aturan membuka penyimpangan dalam tata laksana  Diskresi yang terlalu luas cenderung disalahgunakan  Perilaku sewenang-wenang menjadi contoh untuk anak buahnya  Lemahnya pengawasan internal memberi peluang penyalahgunaan wewenang  Respon dan penegak hukum simpatik,  Kekhawatiran dari pengusaha untuk melapor akan diperas, atau sulit dan repotnya proses hukum yang berjalan

 Diperlukan komitmen pengguna pelayanan publik untuk tidak memberi peluang korupsi  Pengguna pelayanan publik perlu tau hak dan kewajibannya  Asosiasi perlu memberikan pembinaan agar anggotanya tidak terkena kasus korupsi


Maryati Abdullah, Publish What You Pay

Dr. Ir. Imam Santoso

Dimas Adityo, IPMG

 Maladministrasi pintu masuk menuju korupsi  Korupsi berawal dari inefisiensi  Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kemiskinan  Jika korupsi terjadi maka harga barang akan menjadi tinggi  Pentingnya transparansi dari setiap proses bisnis  11.000 izin sejak 2009 masih sisa 3.600 yang belum clean n clear  Korupsi sudah membudaya jika diterjemahkan karena sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat  Dari sisi swasta ada keterpaksaan (tersandera), karena jika tidak ikut dalam arus maka bisnis tidak berjalan  Korupsi sudah dimulai sejak perumusan kebijakan, pengesahan peraturan, hingga pelaksanaannya  GPS (Gratifikasi Pungli Suap) juga terjadi di pengawasan  GPS membuat bisnis menjadi mahal, yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat  Industri farmasi sedang mendapatkan sorotan dari media  Industri farmasi unik karena konsumen bukan yang memutuskan melainkan dokter, berbeda dengan produk sabun atau odol 

 Anti korupsi harus dikreasikan/dituntut dari luar (masyarakat)  Masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam collective action  Social audit harus dikembangkan, karena dalam bisnis, etika lebih tinggi dari hukum  Sudah dibangun aplikasi open mining berbasis android yang terintegrasi dengan Lapor milik ombudsman dan juga KSP  Penyempurnaan regulasi, karena banyaknya tumpang tindih aturan  Membangun sistem pengaduan  Membangun transparansi agar tidak menjamurnya NGO di semua sisi  Komitmen dan keteladanan sangta diperlukan baik di Pemerintahan dan juga pelaku bisnis  Merubah paradigma untuk memumudahkan/menyed erhanakan segala sesuatu bukan mempersulit  Dokter, apoteker dan tenaga kesehatan harus independen mengutamakan kepentingan pasien bukan industri farmasi  Menegakkan konsep anti korupsi dalam memasarkan produkproduk farmasi

 Untuk menghubungi dan sponsorship bagi PNS harus melalui institusi tempat dokter bekerja sedangkan swasta langsung Kesimpulan:  Korupsi menyebabkan “high cost economy” yang mana dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, dan korupsi sudah terjadi sejak perencaan, pengesahan hingga pelaksanaan peraturan.  Melakukan penyederhanaan peraturan dan juga prosedur yang memudahkan penggun layanan dalam menjalankan setiap prosedur atau aturan yang berlaku.  Membangun transparansi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat juga dapat memonitor pelaksanaan peraturan, serta membangun sebuah sistem pengaduang yang baik, yang dapat memberikan informasi tindak lanjutnya kepada pelapor.  Diperlukan peran serta aktif dari masyarakat untuk bersama-sama mengawasi akan pelaksanaan peraturan yang ada, dan berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi mal administrasi ataupun praktik-praktik korupsi.

Sesi 14 : Peran Komunitas dan Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi dalam CSR Nama Rapporteur

: Farid Andhika (KPK) Roka Pratama (Bappenas) Ardian (BKPM)

Ruangan

: Candi Prambanan

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (15.45 – 17.00 WIB)

Moderator

: Mas Ahmad Damiri, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)


Main Findings


Danny Pomanto, Walikota Makassar

 Pada saat menjabat walikota shock, karena dihari pertama mendapat nilai merah dari program SIPS-CIDA  Pemerintah tidak pernah menyediakan dana untuk audit sosial, yang mana berguna untuk melihat kondisi secara nyata

Mulyadi, YKPM

 Audit sosial pada dasarnya bukan untuk menjatuhkan program Pemerintah  Audit sosial bertujuan untuk melihat progress yang dilakukan Pemda dan juga Perusahaan dalam penggunaan dana CSR  Audit sosial bukan merupakan metode tetapi gerakan, untuk memastikan kinerja dari Pemda terhadap dana CSR sesuai dengan aturan yang berlaku

 Membangun trust dengan transparansi dan juga melibatkan masyarakat untuk meningkatkan integritas  Penting membangun brain & cell dari sebuah Kota, mulai dari Walikota dan juga perangkat daerah sbagai brain, dan masyarakat sebagai cell  Membuat rapor publik, rapor camat dan juga rapor walikota, untuk melibatkan masyarakat unutk berperan aktif  Audit sosial diperlukan untuk mengontrol pemda itu sendiri  Melakukan audit sosial, yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi pemkot khususnya pendidikan gratis dan kesehatan gratis  Audit sosial yang dilakukan tidak hanya dari sisi program pelaksanaan tetapi juga dari sisi keuangan

Bahan Presentasi (Ada/Tidak) Tidak

Ada

Wandy N. Tuturoong, KSP

 Audit sosial di perusahaan sangat berguna untuk mendorong perusahaan agar lebih diterima di masyarakat dan publik  Ada perusahaan besar di Sulsel dana CSR tidak digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat tetapi membangun lapangan tenis untuk bupati dan juga pendanaan bagi aparat hukum  Ada CSR perusahaan yang melakukan pembangun dengan tidak melihat kepentingan masyarakat, sehingga dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat  Stakeholder utama dalam CSR, perusahaan, masyarakat dan Pemda  CSR dapat dilihat sebagai peluang sebagai perbaikan pelayanan publik, dan juga ancaman  CSR seharusnya dapat mendorong peran anti korupsi, dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama  CSR di indonesia masih ada yang bersifat primitif, meskipun ada CSR dar perusahaan yang berjalan sangat baik  CSR justru berpotensi korupsi dengan memberikan donasi politik, salah satunya ketika akan dilaksanakannya pilkada  Dari bargaining yang menjadi keuntungan dari CSR ini juga berpotensi terjadinya praktik korupsi karena dengan bargain ini perusahaan akan dapat membuka akses dan

 Dengan CSR perusahaan dapat mendapatkan 3 keuntungan, reputasi, hubungan baik, dan juga bargaining  Pendeketan keroyokan dengan menggunakan semua sumber daya dapat membangun sebuah sistem pengawasan yang baik  mendorong sektor swasta untuk lebih terlibat dalam pencegahan korupsi, khususnya melalui tatakelola CSR yang baik berdasarkan pengalaman dibanyak negara  Kita perlu mempelajari model/skema seperti apa yang efektif untuk dijalankan di negaranegara lain. Lalu melihat kemungkinan penerapannya di dalam negeri  mendorong program reformasi hukum dimana

Ada

juga memiliki perngaruh terhadap penguasa  Dari data TII ada sekitar 64% dari perusahaan di negara berkembang yang tidak memiliki transparansi dalam pendaan politik

Sinta Kaniawati, GM Unilever Foundation

 Bisnis tidak semata mencari profit tetapi juga memiliki misi sosial  Unilever memiliki 4 values, integrity, responsibility, respect, pioneering  Rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan, sehingga CSR dapat masuk ke sektor ini  Tidak mudah membangun trust dengan masyarakat, karena mindset bahwa bisnis hanya berorientasi bisnis















salah satu yang baru-baru ini diinisiasi adalah soal pemberantasan Pungli. Kiranya, inisiatif ini bisa jadi pintu masuk bagi berbagai pihak untuk menemukan metode yang tepat dalam melibatkan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi Hubungan timbal balik dengan masyarakat harus dipupuk untuk berkomitmen bersama Menggali potensi dan mengikat komitmen serta mendorong tumbuhnya kemitraan dengan masyarakan untuk menjalankan Unilever menjalankan bank sampah untuk mengubah mindset bahwa sampah bisa dimanfaatkan kembali dan dapat menghasilkan Meningkatkan taraf kehidupan dengan membina petani kedelai hitam, di 15 kabupaten dengan melibatkan 9.000 petani Mendirikan sekolah petani pada tahun 2009 untuk memberikan edukasi kepada para petani demi meningkatkan kompetensi dari petani CSR tidak dikerjakan sendiri, melainkan bekerjasama dengan NGO dan juga akademisi CSR tidak memberikan uang secara langsung

Ada

Alison Taylor, BSR

 Perlu melindungi perusahaan dari resiko, setidaknya dengan menjalankan langkahlangkah yang sesuai dengan aturan, karena masih banyak perusahaan yang melakukan suap dan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya  Tidak selamanya CSR dari perusahaan berjalan dengan baik, karena program dari CSR yang tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat  Kesulitan membangun kepercayaan dan komunikasi dengan masyarakat

 Perlu difikirkan membangun etika bisnis yang melibatkan masyarakat  Perusahaan harus memikirkan bagaimana bekerja sama dengan masyarakat dengan tujuan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membangun sesuatu yang dirasakan oleh mayarakat  Stakeholder engagement perlu dikembangkan, karena dari sini kita dapat mengetahui apa yang diinginkan, dibutuhkan, dipikirkan dan diharapkan oleh masyarakat  Perlu meningkatkan mendengar dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, karena kita tidak dapat memastikan apa yang masyarakat fikirkan tentang perusahaan

Kesimpulan:  Ada 3 komponen terpenting dalam menjalankan CSR, Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah Daerah  Dalam menjalankan CSR perusahaan harus dapat membangun komunikasi yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar CSR dapat berjalan dengan baik  Selain membawa kebaikan, CSR juga berpotensi meningkatkan praktik korupsi, dengan melakukan pendanaan politik kepada calon kepala daerah, hal ini didukung dengan data TII bahwa 64% perusahaan di negara berkembang tidak memiliki transparansi dalam pendanaan politik  CSR harus banyak mendengar dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini juga dapat memastikan agar penerima CSR adalah mereka yang memang mebutuhkan  Selain masyarakat CSR dapat melibatkan pemerintah daerah, sehingga CSR tidak berjalan sendiri tetapi bersinergi antara CSR perusahaan, kebutuhan masyarakat dan juga program dari pemerintah daerah  CSR mestinya dapat mendorong pencegahan anti korupsi dengan menjalankan good governence, good regulation, dan kerjasama dengan masyarakat sipil, dengan pendekatan collective action dan transparansi

Ada

Sesi 15 : Korupsi, Bisnis dan Politik (Tantangan dan Solusi) Nama Rapporteur

: Ratna (KPK), Winda (KPK), Hendra (BKPM), Roka (Bappenas)

Ruangan

: Candi Prambanan

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (09.00-12.00)

Moderator

: Gandjar Laksamana Bonaprata/Pengajar UI


Main Findings


Denni Puspa Purbasari/Staf/KSP

1. Perekonomian tanpa pemerintah  usaha/bisnis muncul dalam beragam skala akan berkompetisi memperebutkan sumber daya untuk berproduksi sekaligus pasar. Maka diantara kapitalis akan bersaing, berusaha mencari profit utk ttp survive untuk mengambalikan modal dan bertahan. 2. Bila tidak ada keuntungan bisnis akan mati, sehingga gesekan bahkan kekerasan akan terjadi diantar pebisnis, antara pebisnis dengan masyarakat, dan diantara masyarakat  tapi tidak ada korupsi di masyarakat. 3. Terjadinya banyak gesekan tersebut maka masyarakat bersepakat membentuk pemerintah untuk mengatur masyarakat supaya kehidupan lebih baik. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur, memaksa, dan menghukum. Sejak inilah korupsi muncul. 4. Menghadapi lingkungan yang korup, pengusaha memiliki 2 pilihan yaitu  Menyuap supaya regulator bersahabat dengan usaha mereka  Mereka keluar karena tidak mau menyuap.

 Institusi yang baik harus dibangun dan tumbuh dari dalam masyarakat sendiri (homegrown). Institusi yang paling penting dlm hal ini adl institusi politik, birokrasi, dan hukum.  Perlu dilakukan perbaikan SDM, namun on top dari itu adl civil society nya yang turut mencerdaskan publik, meningkatkan transparansi, membangun kolaborasi yang baik sebagai kelompik penekan yg efektif.  Cara mengurangi korupsi dengan mengecilkan ukuran pemerintah (tdk bnyk aturan, tdk banyk org, tdk bnyk badan)  deregulasi, debirokrasi, reformasi birokrasi dan konsolidasi.

Bahan Presentasi (Ada/Tidak) Tidak ada

Perusahaan yg memiliki fix cost susah keluar, contoh mining, infrstruktur. 5. Bisnis yang jahat akan berusaha mengajukan kandidatnya untuk masuk dalam pemerintah, mengusulkan kewenangan2 tertentu dan memesan kebijakan2 yang menguntungkan mereka. 6. Bersatunya kekuatan ekonomi dan politik dlm satu tangan bisa membawa ekuilibrium yang buruk. 7. Korupsi terjadi krn setiap aktor yang terlibat memiliki persepsi bahwa keuntungan dari melakukan korupsi lebih besar daripada biayanya

Vera Kobalia, (Mantan Menteri Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Georgia)



Georgia telah berhasil berada di posisi 8 dari sebelumnya peringkat 112 dalam kemudahan bisnis (survei WB)  Georgia pada Nov 2003 melakukan revolusi yang berdampak pada peningkatan GDP (dari 2150 -> 7250 USD) dan pengurangan korupsi Tantangan dalam melakukan reformasi adalah: krisis yang terjadi dan 85% reformasi terjadi dalam 15 bulan pertama pemerintahan

Strategi yang dilakukan Georgia untuk mencapai perbaikan tersebut: 1. Political will dan membangun kredibilitas (salah satunya dengan melakukan reformasi pada kepolisian) 2. Sanksi pada korupsi dan perekrutan staf baru (melalui debirokrasi (downsized dan peningkatan gaji) dan deregulasi (pengurangan jumlah ijin) 3. Adopsi pengalaman praktik baik international dengan penyesuaian pada kondisi lokal 4. Layanan publik dalam satu atap

Ada

Saran perbaikan untuk reformasi di Indonesia sehingga dapat masuk ke top 40 kemudahan berbisnis - WB: 1. Membangun kerangka akuntabilitas dan kewenangan 2. Penyederhanaan dan perampingan proses perijinan 3. Bekerja dengan indikator Kevin Evans, Kemitraan



Syarifuddin Sudding/ Wakil Ketua MKD/DPR RI

 Ada keprihatinan dalam  Sumber permasalahan Ada permasalahan korupsi yang sudah ada di anggaran dalam terstuktur, sistemik, dan masif. DPR yang bersumber dari dana optimalisasi.  Melibatkan 3 pihak ketika terjadi Sehingga badan anggaran korupsi yaitu pengusaha, harus dievaluasi terkait penguasa, dan politisi. penjatahan tiap anggota  Menyangkut pengadaan barang dan jasa dan system penganggaran  Kalau ada keseriusan untuk memberantas kita kita saat ini ada ketergantungan perhatikan dulu akar kepentingan pengusaha, penguasa, masalahnya. dan politisi.  Sistem penganggaran banyak melibatkan para politisi, penguasa, dan pengusaha sehingga ada kepentingan yang bermain yang

Persepsi: Telah terjadi peningkatan CPI Indonesia dari tahun 1998-2013  Fakta: Indonesia masih paling tinggi dalam memberikan suap dibandingkan rata-rata negara ASEAN (Global Barometer) Politik merupakan bidang yang rawan sehingga tokoh politik sangat rentan untuk terjerat kasus korupsi

Perlu dilakukan perbaikan sistem/pencegahan meskipun pendekatan ini tidak seksi dan membosankan, melalui perbaikan sistem integritas politik yang mencakup poin pengaturan:  Dana kampanye  Pendanaan partai politik  Deregulasi kampanye  Debirokrasi persyaratan Menolak kriminalisasi politik

Ada

Fadli Zon/ GOPAC/DPR

membuka ruang dan penyalahgunaan kekuasaan.  Sumber permasalahan ada di anggaran dalam DPR yang bersumber dari dana optimalisasi. Sehingga badan anggaran harus dievaluasi terkait penjatahan tiap anggota  Kalau ada keseriusan untuk memberantas kita perhatikan dulu akar masalahnya.  Tantangannya adalah system penganggaran yang dimainkan oleh pihak politisi, penguasa, dan pengusaha untuk kepentingan masing-masing.  Biaya politik sangat tinggi sehingga para kepala daerah yang mau maju pilkada membutuhkan uang yang sangat banyak  Ini menjadi perhatian kita semua, korupsi adalah kejahatan manusia yang dinikmati oleh kepentingankepentingan pribadi bukan untuk rakyat. 4. Demokrasi menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan transparan, namun juga dapat menimbulkan high cost political procedures dalam hubungannya dengan pelaksanaan direct election 5. Political Corruption berkaitan dengan cara-cara partai politik mendanai kegiatannya, yang merupakan jenis korupsi yang rentan terjadi di negara demokrasi 6. Sumber pendanaan partai politik berasal dari a) iuran keanggotaan, b) donasi eksternal, dan c) subsidi dari negara. Pendanaan yang bersumber donasi berisiko meningkatkan dependency partai politik

4. Meningkatkan subsidi negara ke partai politik (political financing) 5. Partai Politik lebih giat mencari sumber pendanaan alternatif, seperti party own business 6. Reformasi Partai Politik, yaitu dengan meningkatkan manajemen keuangan partai (transparan dan akuntabilitas) 7. Meningkatkan keterlibatan swasta dalam pemberantasan korupsi 8. Meningkatkan keterlibatan seluruh institusi dan masyarakat

Ada

untuk kesadaran pemberantasan kosupsi 9. GOPAC, jaringan internasional organisasi parlemen yang mendedikasikan tujuan organisasi untuk memberantas korupsi dan meningkatkan good governance melalui fasilitasi teknis dan training kepada anggota parlemen Kesimpulan:  Institusi yang baik harus dibangun dan tumbuh dari dalam masyarakat sendiri (homegrown) dengan perbaikan SDM, namun on top dari itu adl civil society nya yang harus turut mencerdaskan publik, meningkatkan transparansi, membangun kolaborasi yang baik sebagai kelompik penekan yg efektif.  Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam reformasi layanan publik, kemudahan berbisnis, dan perbaikan integritas politik dengan melakukan deregulasi, debirokrasi, reformasi birokrasi dan konsolidasi serta menyusun indikator keberhasilan yang spesifik sehingga dapat dijadikan evaluasi penyusunan kebijakan.  Pentingnya rule tentang political financing oleh negara dan masyarakat sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi terjadinya korupsi politik

Judul Sesi 16 : Membangun Integritas dan ANtikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Nama Rapporteur

: Elih Dalilah (KPK), Anis Wijayanti (KPK), Yohan (BKPM), Tengku Puspita Sari (BKPM)

Ruangan

: Candi Prambanan

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (13.15 – 15.30)

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi Dr. Agus Prabowo, Kepala LKPP

Main Findings


Penyebabnya korupsi pada PBJ hanya 2, niat dan kesempatan.

Agenda perubahan/transformasi : - Paket lelang harus dikonsolidasi, seperti Pemprov DKI - Harga beli dengan menggunakan harga pasar - Lelang akan digerakkan kepada managerial dan strategic - Kontrak pendek menjadi lebih panjang - Metode dari manual menjadi elektronik

Yang dapat kita jaga adalah kesempatan. LKPP bergerak mempersempit kesempatan yang punya niat jahat. Kondisi PBJ saat ini :  Korupsi PBJP masih marak  Barang/jasa hasil pengadaan kurang baik  Besarnya magnitude anggaran Negara dalam PBJ +/- 35%, setiap tahun Kesimpulan nya : Ekosistem, sehaingga harus diperbaiki terus menerus

Perbaikan yang akan dilakukan LKPP : 

Perbaikan ekosistem 7 yang tidak kondusif (system perencanaan, penganggaran, organisasi, system pembayaran (menjadi ecommerce), system perpajakan, sistem pengendalian dan pengawasan dan masalah lainnya).




LKPP akan mengambil crowd control seperti hal nya Wikipedia (pengguna, evaluator, dan menggunakan data tersebut oleh publik)



LKPP : e-tendering dan epurchasing (tanpa tender). Kewenangan ekatalog, akan didelegasikan ke sector dan daerah. Kedepan Lelang hanya akan dilakukan untuk barang/jasa yang tidak ada dipasar

Kesimpulan dari moderator : Masih ada masalah dari perencanaan dan evaluasi. Solusinya LKPP mengajak public untuk mengawasi PBJ Aida Ratna Zulaiha, Litbang KPK

 



Korupsi PBJ dan Penyuapan merupakan kategori 2 besar kasus yang ditangani KPK Terjadi peningkatan peran swasta dalam korupsi, sebanyak 146 orang dari Swasta menjadi Pelaku Korupsi yang ditangani KPK Permasalahan masih terjadi pada regulasi, perencanaan/anggaran, pelaksanaan dan pengawasan.  Peran swasta dalam korupsi PBJ adalah kolusi antara penyedia/vendor dan Sistem screening di K/L/D tidak menyaring vendor yang berintegritas  Berdasarkan kasus Korupsi PBJ yang ditangani KPK, Pihak swasta terlibat dalam

Rekomendasi :  Integrasi perencanaan dan penganggaran  Audit Pra, Proses dan Pasca PBJ (audit khusus kemanfaatan pengadaan barang/jasa  Perluasan e-katalog, termasuk penguatan database harga dan spesifikasi barang dan jasa serta lembaga pengelola  Mendorong Perbaikan aplikasi “SIKaP” (Panduan Sistem Informasi Kinerja Penyedia) oleh LKPP, sehingga mampu ; 1. Menampilkan perbaikan Kualitas Penyedia Barang dan Jasa, 2. Mencegah keikutsertaan kembali

Ada

•

hal perencanaan ataupun pelaksanaan, Modus umum yang dilakukan swasta adalah ;  Proyek/Paket dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).  Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor.  HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor  Suap kepada pihak-pihak terkait  Mark up harga  Suap kepada pihak-pihak terkait

vendor yang wanprestasi, blacklist, tersangkut KKN, dst, 3. Mencegah persekongkolan vertical dan horizontal 4. Menyediakan menu penilaian kinerja penyedia oleh pengguna barang/jasa di K/L/D/I. 3. Perbaikan dan Optimalisasi LPSE - Mewajibkan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap penyedia barang /jasa yang mendaftar di LPSE - Audit Server LPSE 4. Optimalisasi Whistle Blower System

Simpulan Moderator : PBJ yang ditangani KPK, terjadi peningkatan peran swasta dalam korupsi PBJ

Sugihadi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab)

Business kesehatan Adalah business yang berhubungan dengan manusia kesehatan dan keselamatan jadi prioritas utama; 1. Banyak aturan yg harus dipenuhi. 2. Dituntut untuk berintegritas dan beretika. 3. Berkomitment tinggi Kondisi saat ini :

Transformasi : • Melakukan koordinasi internal dan mulai menata bagaimana seharusnya melakukan perdagangan/business alkeslab yang baik dan benar • Membuat stabilisasi harga  penerapan e catalog. • Menerapkan praktek business yang baik dan



Alat kesehatan 94% masih import  Produk dalam negeri masih rendah, karena kurang modal, standar masih rendah Tantangan yang harus dihadapi :  Peningkatan kompetensi (Teknisi, izin perdaran, dll)  Pembeli dan pengguna belum focus pada kualitas, terfokus pada harga  Persaingan internal tidak beretika  Produk illegal dan import tidak sah  Mempertahankan kualitas, walaupun harga ditekan murah  Pembayaran yang sangat lama lebih dari berbulanbulan Fraud terjadi karena : • Produk Alkeslab merupakan produk excluxive dan tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. • Tidak ada “struktur harga transparent” atas Alkeslab yang beredar di Indonesia. • Belum adanya “Standard Guidence” yang baik untuk perlengkapan peralatan medis di setiap fasyankes yang tersedia. • Pembangunan fasyankes yang cepat dan siap pakai sangat dibutuhkan karena banyaknya masyarakat pencari jasa kesehatan. • Tindakan therapy yang ada merupakan tindakan exclusive dan tidak terbantahkan oleh masyarakat.

•

beretika untuk menuju GCG business. Melakukan capacity building kepada anggota dalam semua aspek business yang terkait (CDAKB, CPAKB, ISO13485, ISO – 14000, ISO – 18000, ISO – 14791). Langkah selanjutnya:



Harus bekerja sama dengan Kemenkes (ditingkatkan pula integritas), Gakeslab, LKPP (lebih banyak barang yang masuk e-katalog) dan KPK (mendukung dalam ikut serta training)

Anna Pinto Hebert, Senior Operation Officer in the integrity vicepresidency, world bank







1800 project, 170 negara, senilai 42 milyar, dan banyak Negara, world bank menggunakan pedoman yang sama dalam kerangka integritas. 292 final investigasi antara juli 2008 –desember 2016 dengan 6 modus utama yaitu penyuapan dan kick back, persekongkolan, penggelapan, coi, fraud dokumen/dokumen palsu. Perusahaan virtual, namun dapat memenangkan kontrak.

Saran untuk mengatasi penyimpangan :  membangun pengawasan yang independen  Mmebuat perbaikan dan prosedur pengendalian dan  Penegakkan aturan Hal ini akan terrealisasi dengan komitmen pimpinan lembaga yang antikorupsi dan menajdikan integritas sebagai factor yang krusial.

Penjabaran secara teknis : - Perlatihan “fraud awareness” - Kebijakan etik - Pengendalian kecurangan (rotasi penugasan, pemisahan penugasan), - Inspeksi dan monitoring yang independen - Setiap 6 bulan akan diadakan, sehingga project akan terdeteksi lebih dini - Pelibatan masyarakat untuk mengawasi

Kesimpulan: Korupsi PBJ masih terjadi pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Rekomendasi : • Integrasi perencanaan dan peanggaran

• • •

Penguatan dan perluasan e-katalog, sebagai database yang handal dalam harga, kategori spesifikasi dan standar barang dan jasa. Perbaikan metode pembayaran dengan menggunakan e-commerce (tidak manual) Peningkatan pengawasan ; - Secara internal , Pengawasan dilakukan sejak dini, sehingga mampu mendeteksi penyimpangan diawal. - Secara eksternal, peran masyarakat luas dan NGO untuk dapat mengawasi proses pengadaan, misalnya crowd control.

Sesi 17 : Pencegahan Penyuapan Lintas Batas Negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Nama Rapporteur

: Anik Rahmawati, Arief (BKPM), Yosa (Bappenas)

Ruangan

: Puri Putri

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (13.00 – 15.30 WIB)

Moderator

: Dr. Rimawan Pradiptyo, Universitas Gajah Mada


Main Findings


 Dalam proses menjadi  Peningkatan anggota ASEAN. kerjasama dengan ACA di negara Belum menangani negara ASEAN. kejahatan lintas batas negara, utamanya dengan Indonesia.  Keterbatasan kewenangan CAC dan Kejaksaan Agung, misal penyadapan, serta kesulitan MLA dengan Kejaksaan Agung Indonesia sehingga penanganan kasus menjadi terhambat. 6. Alexander  Korupsi merupakan  Collaborative action Marwata/Commissioner/KPK masalah utama negaramelalui: Indonesia negara ASEAN. o Penetapan standar  MEA menjadikan penanaman pergerakan arus barang, investasi dan jasa, modal, investasi dan prosedur keluar manusia secara bebas masuk barang berdampak pada potensi guna mencegah peningkatan korupsi terjadinya melalui penyuapan dan penyuapan lintas penyamaran uang hasil TPK batas negara, dengan melakukan khususnya di pencucian uang serta kawasan ASEAN. kejahatan imigrasi dan o Penyamaan kepabeanan. regulasi  KPK pernah menangani penanganan kasus penyuapan lintas korupsi yang batas negara: Rudi menjadi acuan Rubiandini dan Soeroso bersama negara Data Tax Amnesty: negara ASEAN. kekayaan orang Indonesia 5. Dr. Aderito Tilman/Commissioner/ AntiCorruption Commission (CAC) Timor Leste


Ada


7. Natalia Soebagjo/Chair of the Executive Board/Transparency International

Main Findings


yang dideklarasikan di Singapura mencapai IDR 3000 T  Penyuapan merupakan akar korupsi

o Peningkatan MLA for sharing data and information regarding corruption.  Adopsi foreign bribery acts sehingga perusahaanperusahaan swasta yang terlibat dalam penyuapan bisa ditindak, baik di negara asal maupun di negara lokus terjadinya suap.

 Tahun 2015, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang meningkat CPI-nya.  CPI ASEAN meningkat 1 poin, namun masih lebih rendah dibanding CPI Asia Pasifik dan G20.  Rapid growth of MEA berdampak pada potensi peningkatan berbagai kejahatan, termasuk korupsi.  Hambatan MEA: tidak ada instrumen anti korupsi yang mencukupi, insufficient legal frameworks, tidak ada ASEAN integrity community, ad hoc regional collaboration, etc.  Masyarakat Indonesia sangat permisif terhadap koruptor, sehingga menjadikan tidak adanya efek jera.  Legal sanction is not only way to increase deterence

 Collaborative action: SEA-PAC.  Tool and methodology to combat corruption in MEA.  Establish ASEAN Integrity Community: high level commitment from the top (since ASEAN has so various diversities)  Encouraging Business Integrity: prohibit facilitation payments, public disclose subsidiaries, develop and apply anti corruption programs with all stakeholders, and publicly disclose political donations.  Urging Government and Regulatory Bodies as well as


Ada


8. Dato’ Sri Ahmad Khusairi bin Yahya/Direktur Divisi Inteligen/Malaysian AntiCorruption Commission (MACC)

9. John Coyne/UNODC

Main Findings


effect. Social sanction is a way effective and powerful which communities can participate to implement.

CSO to cooperate in fighting corruption.  Adopt foreign bribery to ASEAN countries.  Peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN  Encourage negaranegara ASEAN mengadopsi regulasi penanganan korupsi di sektor swasta

 Globalisasi membuka peluang peningkatan dan penyebaran korupsi, utamanya melalui penyuapan untuk memudahkan penyelundupan, human trafficking, dll.  MACC sudah bekerjasama dengan berbagai ACA untuk menangani korupsi lintas batas, termasuk dalam forum SEA-PAC.  Perbedaan UU penanganan korupsi di berbagai negara menyulitkan penindakan.  Tidak ada kerjasama pencegahan korupsi di wilayah perbatasan, misal public campaign, umumnya dilakukan oleh masing-masing ACA.  Malaysia sudah mengadopsi foreign bribery acts dan sudah mengimplementasikannya, contoh pada kasus SIEMENS.  Foreign bribery is difficult to trace alone by local anticorruption agency in particular country.  ASEAN countries have problems coordinating the various roles of state and sub-state enforcement stakeholders.  Use media, self reporting and whistleblowing to

 Sharing information and intelligence on corruption across and between sectors through MLA (formal) dan informal channels such as police to police.


Ada

Ada


Main Findings


 Enhancing private and public sectors cooperation.  Establish financial centres.  Share early, share often and share all to combat corruption. Masalah yang dihadapi di  Peningkatan perbatasan: kesejahteraan penyelundupan barang dan (tunjangan dan manusia (baik masuk dan fasilitas khusus) keluar negara). pegawai DJBC di wilayah perbatasan. Penyuapan terhadap pegawai DJBC di wilayah  Penyempurnaan perbatasan bisa terjadi proses bisnis karena lokus jauh dari kepabeanan di pusat pemerintahan, daerah perbatasan. terbatasnya kemampuan  Sosialisasi intensif ke pegawai, tidak ada masyarakat tambahan penghasilan, pengguna bea dan medan yang berat dan jauh cukai. dari kawasan permukiman sehingga sulit dilacak. Penyuapan tersebut terjadi karena ada kesempatan, ada aksi ada reaksi. Hambatan: standar/regulasi yang bervariasi diacu oleh masing-masing negara, perbedaan kebijakan (fasilitas umum dan fasilitas khusus) Suap mustahil dilakukan sendirian, untuk pegawai DJBC akan diberikan sanksi. Pemberi dan perusahaannya perlu diproses juga guna meningkatkan efek jera.


enhance corruption eradication.

10. Dwijo Muryono/Tenaga  Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai/DJBC 

 



Ada


Main Findings


Kesimpulan: Penyuapan lintas batas negara dalam MEA terjadi karena ada supply and demand. Action plan yang harus segera diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah: 1. collaborative action yang melibatkan seluruh stakeholders (public, private, CSO) baik level domestik dan regional, antara lain melalui standarisasi regulasi/tool/methodology penanganan korupsi (termasuk untuk sektor swasta), peningkatan dan intensifikasi MLA, pembentukan ASEAN integrity community, mendorong business integrity dan mengadopsi foreign bribery acts. 2. peningkatan integritas para pegawai bea dan cukai serta imigrasi di wilayah perbatasan; antara lain melalui peningkatan kesejahteraan (tunjangan dan fasilitas khusus) dan penyempurnaan SOP kinerja.


Sesi 18 : Pencegahan Korupsi di Sektor Bisnis: Inisiatif, International Best Practice Nama Rapporteur

: Anik Rahmawati, Widyanto Eko Nugroho, Arief, Angga

Ruangan

: Puri Putri

Sesi (Waktu)

: 16 November 2016 (15.45 – 17.00 WIB)

Moderator

: Putri Rahayu, KPK


Main Findings

11. Wayne P.  The Chevron way to Bourdain/Vice President prevent of Finance/Chevron corruption/bribery practice: o Develop and implement strict anticorruption policies: business conduct and ethic codes; COI; FCPA o Develop and implement anticorruption programs: manage internal control and compliance organization under Finance; develop tools to implement and monitor the compliance programs (compliance hotline, face to face training on FCPA/COI, establish Investigation Governance Board/IGB, contractor audits) o Monitoring and evaluation  Compliance needs a lot of energy and cost, but once you have achieved, it will save the company and of course their employees from corrupt activities.

Main Recommendations  Clear tone from the top to combat corruption  Pemerintah menyediakan Good Governance (kebijakan, regulasi), misal: mengumumkan tarif perizinan secara transparan  Build strong and transparent alliances with GOI agencies and business sector  Pengenaan sanksi yang konsisten dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam korupsi  Enhancing transparent, consistent and honest justice system on law enforcement


Nama Pembicara/ Posisi/Instansi 12. Josephine Satyono/Ketua/ Indonesia Global Compact Network (IGCN)

Main Findings


 IGCN merupakan  Collective action voluntery movement dari through: petinggi perusahaan o Anti-corruption (50+), institusi akademis declaration (25+) dan NGO(45+) dunia o Integrity pact yang berkomitmen o Principle-based mengimplementasikan UN initiative Global Compact 10 o Certifying business Principles (business coalition should work againts  Increasing alliance for corruption in all its forms, integrity through trainincluding extortion and the trainer, corruption bribery) in order to gain a prevention training and more sustainable and providing support desk inclusive global economy. in order to enhance capacity building  Salah satu prioritas ICGN 2016-2018 adalah  Engaging public-private business ethics and awareness, such as governance guna ASEAN Integrity mengeliminasi biaya tinggi Dialogue yang harus dikeluarkan (untuk mengkompensasi resiko legal, reputasi, kepercayaan internal, dll.) apabila mereka terlibat dalam korupsi.  Menurut survei the Global Compact Annual Implementation: 14% responden menginginkan peningkatan kebijakan terkait korupsi, 11% menginginkan peningkatan kebijakan zero-tolerance, dan 13% menginginkan peningkatan sistem manajemen anti korupsi.  Encouraging Indonesian companies to come to KPK whenever they face corruption activities.



Main Findings


13. Kevin Feldis/Atase /US Department of Justice

 It is illegal for US  Increasing international companies to commit cooperation through: foreign bribery. formal evidence request by treaty, mulltilateral  FCPA has regulated about organizations, informal anti-bribery, accounting intelligence sharing (books and records; internal controls); criminal  DOJ pilot program for and civil enforcement to voluntary disclosures prevent US companies, with rewards their employees, as well as associated third parties do corrupt activities in foreign countries.

14. Agus Rofiudin/Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi/DJBC

 DJBC memiliki programprogram ‘Tolak, Catat, Laporkan’  DJBC berkepentingan membuat sektor swasta bersih karena menjadi salah satu indikator layak tidaknya investasi.  DJBC memiliki whistleblowing system (Bravo Bea Cukai dan SIPUMA- untuk internal).  Tahun 2017, diharapkan sistem IT DJBC dan DJP sudah terkoneksi dengan baik sehingga memudahkan pelayanan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

15. Pat.Poltevin/Senior  Penerapan aturan yang Investigator Outreach konsisten untuk Coordinator/Royal menimbulkan efek jera Canadian Mounted bagi perusahaan Police (RCMP), Sensitive  Perubahan perilaku and International dengan menerapkan Investigation National kebijakan yang didukung Division oleh kepemimpinan (leadership) yang kuat

 Collective action to enhance good governance from government, private sector, CSO, association,  Perbaikan internal sektor publik melalui peningkatan integritas dan budaya bebas KKN  Peningkatan koordinasi dan mekanisme pertukaran data dengan APH dan K/L lain.




Ada


Main Findings


 Penerapan program kepatuhan di perusahaan yang dapat dilakukan dengan sumberdaya seminimal mungkin  Melibatkan generasi yang lebih muda untuk terlibat secara aktif dalam perubahan perilaku di dalam perusahaan Kesimpulan: Upaya pencegahan korupsi dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengurangi berbagai risiko, seperti risiko finansial (financial risk) maupun rusaknya reputasi pelaku usaha (reputational risk). Inisiatif pencegahan korupsi adalah investasi jangka panjang dan dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Perlu komitmen dari pimpinan, yang tercermin dari visi nilai perusahaan yang jelas, kebijakan dan aturan yang memadai, serta penegakan aturan yang konsisten.


Sesi 19 : Membangun Integritas Bisnis (ISO 370001 Anti-Bribery Management System dan Best Practices International) Judul Sesi

:

Nama Rapporteur

:

Ruangan Sesi (Waktu) Nama Moderator

: : :


MEMBANGUN INTEGRITAS BISNIS: ISO 370001 DAN BEST PRACTICES INTERNATIONAL 5. Yulia Anastasia Fu’ada (Dit. PP LHKPN) 6. Widyanto Eko Nugroho (Dit. Gratifikasi) 7. Yohan (BKPM) 8. Arief (BKPM) Puri Putri 17 November 2016 (09.00 – 12.00) Dadang Trisasongko (Transparansi International)

Main Findings



NONE

NONE

NONE

Kementerian BUMN

TIDAK HADIR Dr. KM Loi, The Vice Chair of ISO/PC278, ISO 370001 Anti-Bribery Management System

4. Dalam berbagai organisasi, penyuapan berdampak pada pengadaan dan pelaksanaan kontrak sehingga meningkatkan biaya dan resiko. 5. Terdapat variasi media maupun tools yang digunakan oleh banyak organisasi/lembaga untuk meminimalisir celah-celah penyuapan. 6. Dasar penyuapan adalah adanya tindakan pemberian dan penerimaan dan juga ada Penerima dan Pemberi 7. Penyuapan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, dapat dinilai dan dapat menimbulkan keuntungngan baik finansial maupun non finansial. 8. ABMS dapat diimplementasikan bersamaan dengan

3. Perlu Compliance System Ada sebagai koridor untuk menutup celah penyuapan. 4. Diperlukan adanya tools yang standar dan dapat dijadikan rujukan bagi banyak organisasi dengan berbagai karakteristik 5. Perlu ada inisiatif untuk mengurangi penyebab suap. 6. Diperlukan pedoman untuk mendefinisikan penyuapan sehingga pengguna ABMS dapat memahami ruang lingkup penyuapan itu sendiri.


Main Findings



operasional manajemen perusahaan. 9. Implementasi ABMN tidak serta merta menjamin bahwa perusahaan tidak bebas dari praktik suap dan bebas dari tuntutan hukum. 10.Success Story: Perusahaan di Inggris (baik skala besar maupun kecil) dapat mengadopsi BSI 10500. Stephen Leach, The President and CEO of Canadian International Trade Tribunal (July 2009 – April 2016) Waktu Presentasi: 20 Menit

Ada 4. Lebih dari 80% masyarakat Indonesia mengganggap korupsi adalah sebuah masalah. Tidak ada sebuah negara yang bebas dari korupsi. Korupsi adalah masalah global yang membutuhkan solusi tingkat global juga.Korupsi selalu ada di dua sisi, demand dan supply. 5. Korupsi di sektor swasta perlu mendapat perhatian penuh karena sektor ini berkontribusi terhadap tingkap pertumbuhan ekonomi hingga 90%, 6. Dalam perspektif Pelaku Usaha, korupsi sering dikaitkan dengan kemudahan untuk melakukan bisnis (ease of doing business) di suatu negara.

4. Perlu ada koordinasi yang baik antara instansi dan sektor swasta di Indonesia dalam menentukan standar anti korupsi yang realistis untuk dapat diterapkan. 5. Indonesia perlu lebih melibatkan swasta dalam membangun strategi anti korupsi. Perlu dibentuk sebuah komite gabungan antara sektor swasta dan pemerintah. 6. ABMS perlu diterjemahkan dalam konteks keIndonesian.

Nama Pembicara/ Posisi, /Instansi John Morrel, Center for International Private Enterprise Waktu Presentasi: 18 menit 11 Detik

Main Findings 1. Sulit untuk mengawal kesinambungan sistem anti korupsi pada suatu negara dikarenakan rezim pemerintah yang bergantiganti yang memiliki komitmen yang berbedabeda dalam program anti korupsi. 2. Success Story: CIPE mengembangkan standar kepatuhan yang diadopsi oleh berbagai perusahaan di Thailand yang tergabung dalam aliansi bersama CIPE. Perusahaan yang telah mengadopsi standar tersebut dapat memperoleh sertifikasi yang diverifikasi oleh Assesor/verifikator dari ekstenal.

Main Recommendations 1. Perusahaan perlu menerapkan peraturan anti suap, whistle blower dengan menerapkan ISO 370001 2. Perlu ada upaya perubahan persepsi dari Masyarakat bahwa korupsidapat diberantas. 3. Sektor swasta dapat membentuk Gerakan Koalisi untuk menyediakan roadmap bagi sektor swasta dalam menerapkan standar kepatuhan. 4. Perlu ada pelatihan bagi perusahaan untuk mengadopsi AMBS.

Kesimpulan: Penyuapan dalam sektor swasta perlu mendapatkan perhatian khusus karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dalam rangka memperkuat strategi anti korupsi khususnya terkait anti penyuapan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan: 1. ISO 370001 dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pengadopsian ini juga dapat dipandang sebagai perbaikan atas standar tata kelola 2. Membentuk collective action antara Pemerintah dan Sektor Swasta yang diwadahi oleh sebuah National Advisory Committee, yang berfokus pada bagaimana mencegah penyuapan dengan memutus rantai corruptive supply and demand.


Sesi 20 : National Single Window, Peran Bea Cukai dan Pemasukan Negara/Pajak (Status Terkini, tantangan dan Rekomendasi Untuk Mengoptimalkan INSW) Nama Rapporteur

Ruangan

: Farid Andhika Novariza Wahyu Adhi Prasetyo Kusuma Dewi Arum Sari : Puri Putri

Sesi (Waktu)

: 17 November 2016 (13.15-15.30)


Main Findings



Harmen Sembiring, INSW

1. Single window merupakan menjadi solusi jarak dan waktu dalam pelayanan 2. Dengan iNSW diharapkan dapat meminamalisir tindakan korupsi 3. Sistem elektronik bersifat real time 4. iNSW telah mengintegrasikan 18 K/L yang menerbitkan persetujuan izin 5. Implementasi iNSW di Indonesia belum single submition of data and information 6. iNSW terdapat 2 unsur yaitu kelancaran dokumen dan cargo 7. Belum dilakukan perumusan Indonesia Single Risk Management

1. Implementasi iNSW perlu dilakukan single submition of data and information 2. Perumusan Indonesia Single Risk Management sebagai cara untuk mengetahui risiko yang dihadapi negara Indonesia terkait 3. Sistem single entry NSW akan dibentuk sehingga user hanya perlu submit melalui 1 tempat kemudian diproses di K/L untuk mendapatkan clearance kembali di NSW

Ada

Oza Olavia, Direktur Teknis Kepabeanan, Bea Cukai

1. INSW merupakan acuan pertama dalam ekspor dan impor pada bea cukai 2. PPS (tempat penimbunan sementara di Pelabuhan ) secara online namun belum disimultankan ke dalam INSW

1. NSW di Bea Cukai merupakan bentuk korelasi Bea Cukai dengan Perbankan 2. PPS (tempat penimbunan sementara di Pelabuhan ) secara online

Ada

3. Akan menyatukan NPWP dengan NIK (Nomor Induk Kepabeanan)

Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi, Direktorat Jenderal Pajak

1. Belum ada pengawasan efektif pada importir terkait pajak 2. Ditemukan ketidak validan NPWP dalam pengurusan izin 3. Masih terdapat kesusahan pengecekan data terkait wajib pajak 4. Masih terdapat data transaksi impor yang tidak dilaporkan yang cukup signifikan yang berpotensi untuk mendistorsi ekonomi 5. Potensi penerimaan pajak terkait impor (PPh/PPN) belum sesuai dengan realisasinya 6. DJP memiliki banyak data dari berbagai instansi tetapi sulit untuk dianalisa karena tidak ada single identity

Karlyn Adams, Direktur Asosiasi Maritime AntiCorruption Network (MACN)

1. Masih ada permintaan pungli dalam pengurusan kepabeanan, penolakan seringkali berujung pada adanya delay dan fee yang lebih besar 2. Single Window diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia terkait aspek

3. PPS yang telah online akan disimultankan ke dalam INSW 4. ISRM dapat menghasilkan efisiensi cost dan waktu serta meningkatkan transparansi logistk di Indonesia 1. Perlu adanya suatu identitas yang dapat digunakan bersama oleh seluruh stakeholders INSW yang didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen pemerintahan 2. Perlu Penggabungan NPWP dan NIK 3. Perlu adanya kebijakan standard penulisan identitas nama dan alamat 4. Data transaksi NSW sepenuhnya dapat diakses oleh DJP 5. Perlu adanya implementasi KSWP (izin impor-ekspor harus dikaitkan dengan kepatuhan perpajakan)

1. Penting mengidentifikasi problem yang terjadi di Indonesia dengan melakukan pertemuan bersama antara pemerintah dan pelaku bisnis 2. Fokus terhadap sektor publik dapat membantu suatu negara untuk

Ada

Ada

pemerintah, tranparansi maupun efisiensi. 3. NSWI membuat suatu sistem untuk meminimalisir tindakan korupsi terutama yang berhubungan dengan sektor publik

meningkatkan perekonomian 3. Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan awareness dari pengguna terhadap sistem

Kesimpulan:  Masih banyak sistem dan data yang terpisah disetiap K/L terkait NSW, sehingga belum tercipta sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga perlu dibangun sebuah sistem yang terintegrasi, setidaknya dengan mengintegrasikan data yang dimiliki oleh setiap K/L  Perlu dibangun ISRM (Indonesia Single Risk Management), yang memetakan risiko seluruh proses yang ada dan juga seluruh K/L yang terlibat, sehingga memudahkan dalam hal meminimalisir risiko yang ada  Dalam membangun sistem NSW yang terintegrasi tidak hanya melibatkan K/L yang terkait, tetapi juga pengguna layanan, karena pada dasarnya merekalah yang menggunakan layanan tersebut sehingga dapat dibuat sebuah sistem yang terintegrasi, simple, mudah digunakan dan komunikatif

Rapporteur Summary

Put It All Together Yth. Bapak Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yth. Bapak Thomas Trikasih Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Para hadirin yang kami hormati. Pelaksanaan konferensi International Business Integrity Conference (IIBIC) 2016 berjalan dengan sangat baik dan menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari seluruh pihak yang berpartisipasi pada acara ini. Konferensi ini telah dihadiri oleh total 1674 orang peserta dari seluruh Indonesia dan perwakilan dari beberapa negara, melibatkan 20 orang moderator dan 102 orang narasumber dari tingkat nasional maupun internasional, serta tersedianya 12 booth pameran inisiatif antikorupsi dari beberapa institusi di Indonesia. Pelaksanaan seluruh sesi diskusi berjalan dengan sangat baik, dinamis dan telah mengidentifikasi tren, tantangan dan aksi kolaborasi untuk pemberantasan korupsi serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Pada hari pertama, acara dibuka oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla, Ketua KPK RI Bapak Agus Raharjo, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan 10 sesi diskusi tematik yang menghasilkan beberapa hal sebagai berikut: High Level Dialogue : Komitmen Pencegahan Korupsi dan Membangun Budaya Anti Korupsi terkait praktik Bisnis Bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sektor bisnis, diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum dan pihak berwenang terkait lainnya, termasuk komitmen dari Pimpinan, serta sistem monitoring dan pelaporan masyarakat yang berbasis IT. Pencegahan Penyuapan Lintas Batas Negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Bahwa dalam mencegah penyuapan lintas batas negara dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) diperlukan collaborative action yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (publik, bisnis, CSO) baik pada level domestik dan regional. Gratifikasi, Uang Pelicin dan Penyuapan: Dampak Penyuapan kepada Bisnis dan Masyarakat Bahwa aksi bersama harus dimulai dengan pelaku usaha berhenti memberikan gratifikasi dan aparatur negara berhenti menerima gratifikasi. Peran pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi

Bahwa ketidakjelasan regulasi dan diskresi yang terlalu luas merupakan peluang terjadinya mal-administrasi, pungli dan suap yang dapat mengakibatkan inefesiensi berbiaya tinggi bagi dunia usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, kolaborasi yang efektif antara pihak pemerintah, masyarakat/LSM/swasta dan penegak hukum untuk bersama-sama memperbaiki regulasi pemerintah, menegakkan kode etik, meningkatkan pengawasan, penyederhanan proses pelayanan publik dan penegakan hukum.

Tantangan dan Praktik Baik Dalam Membangun Integritas dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan berdasarkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP) Bahwa kerjasama antara pemerintah dan swasta (PPP) sangat penting untuk membangun integritas dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Untuk membangun integritas tersebut, diperlukan konsistensi reformasi birokrasi dan sistem/media yang memadai untuk memfasilitasi koordinasi antara pemangku kepentingan. Peran Komunitas dan Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi dalam CSR Bahwa program CSR yang efektif, tepat sasaran dan bebas dari korupsi seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dilandasi kepercayaan antara para pihak (perusahaan, masyarakat dan pemerintah), serta secara sinergis sehingga tidak terjadi duplikasi antara program pemerintah daerah dan CSR perusahaan. Ketahanan Pangan Bahwa peluang korupsi dan praktek kartel di sektor pangan terjadi antara lain karena tidak validnya data pangan, proses perizinan yang sulit, peraturan yang tumpang tindih dan kebijakan yang tidak kompatibel dengan realitas sosial. Pencegahan Korupsi di Sektor Bisnis: Inisiatif, International Best Practice Bahwa inisiatif pencegahan korupsi di sektor bisnis adalah investasi jangka panjang, dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif, didukung dengan komitmen dari pimpinan, yang tercermin dari visi nilai perusahaan yang jelas, kebijakan dan aturan yang memadai, serta penegakan aturan yang konsisten. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperkuat pembangunan daerah dengan kerjasam pemerintah dan swasta Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui komitmen Pemerintah untuk menyediakan PTSP yang didukung dengan regulasi, sistem dan tehnologi yang inovatif dan memadai. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pemidanaan terhadap korporasi sangat penting dan perlu ditangani secara serius mengingat hal ini berdampak terhadap iklim usaha yang sehat, namun penerapannya perlu dilakukan dengan payung hukum yang jelas. Korporasi juga harus memperkuat kepatuhan internal dan bermitra dengan Pemerintah demi menciptakan iklim usaha yang bebas dari kecurangan dan korupsi.

Pada hari kedua, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan 10 sesi diskusi tematik yang menghasilkan beberapa hal sebagai berikut: Kemakmuran, Penyelamatan SDA untuk kesejahteraan bersama: Praktik Baik dan Aksi Kolektif Bahwa database yang tidak valid dan peraturan yang tumpang tindih menjadi penyebab utama permasalahan di sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk pembenahan database, harmonisasi regulasi di sektor sumber daya alam, pembangunan integritas baik kepada para pelaku usaha sektor kehutanan dan stakeholder terkait, dan penegakan hukum.

Praktik Suap Lintas Negara: Bagaimana Mendorong Kerjasama Internasional Bahwa kejahatan korupsi dan TPPU merupakan kejahatan lintas negara sehingga kerjasama internasional diantara para penegak hukum mutlak diperlukan, baik melalui Mutual Legal Assistance (MLA) maupun kerjasama informal lainnya.

Membangun Integritas dan Antikorupsi untuk UKM: Tantangan dan Praktik Baik Bahwa korupsi merusak iklim berbisnis yang sehat dan merugikan sektor bisnis termasuk Usaha Kecil Menengah. Kolaborasi dan kerjasama antara sektor pemerintah dan sektor swasta, tidak terkecuali UKM, penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang anti korupsi . Korupsi, Bisnis dan Politik: Tantangan Utama dan Solusi Bahwa reformasi layanan publik, kemudahan berbisnis, dan perbaikan integritas politik dapat dilakukan dengan deregulasi, de-birokrasi, reformasi birokrasi dan konsolidasi serta menyusun indikator keberhasilan yang spesifik sehingga dapat dijadikan evaluasi penyusunan kebijakan. Membangun Integritas Bisnis: ISO 370001 dan Best Practices International Bahwa salah satu upaya memperkuat strategi anti korupsi adalah ISO 370001 yang mengatur mengenai Anti Bribery Management System. Untuk membangun integritas bisnis, collective action antara Pemerintah dan Sektor Swasta yang diwadahi oleh sebuah National Advisory Committee, yang berfokus pada bagaimana mencegah penyuapan dengan memutus rantai corruptive supply and demand.

Bisnis Integritas dari Sudut Pandang Keuangan: Pajak, Otoritas Keuangan Pencegahan kejahatan di sektor keuangan perlu dilakukan melalui sinkronisasi regulasi, transparansi kepemilikan melalui transparansi beneficial ownership, pertukaran data, implementasi good corporate governance, serta transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan .

Membangun Integritas dan Pencegahan Korupsi di sektor Kesehatan Bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan anggaran yang besar sehingga perlu dilakukan pengawalan berupa program pencegahan dan penanganan fraud kesehatan. Untuk menghindari gratifikasi dan suap dalam dunia kesehatan, perlu dilakukan pencegahan dari dini melalui sistem pendidikan medis yang independen serta edukasi kepada tenaga medis

Praktik dan Strategi Kepatuhan bagi Korporasi: Tantangan dan Praktik Baik Bahwa efektifitas upaya pencegahan korupsi di sektor swasta antara lain dipengaruhi oleh, penerapan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang jelas dan konsisten, pemberian insentif yang signifikan terhadap eksistensi Sistem Kepatuhan, pemberian panduan mengenai standar dalam melaksanakan sistem kepatuhan, termasuk pemberian dukungan kepada perusahaan yang mengalami tantangan penerapan kepatuhan melalui dialog, dan Sistem Kepatuhan yang baik dapat menjadi rujukan bagi APH untuk menentukan apakah perusahaan bisa terkena tanggung jawab pidana.

Membangun Integritas dan Antikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa masih terjadi pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu pencegahan korupsi di sektor tersebut perlu di lakukan melalui integrasi perencanaan dan penganggaran pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang dan jasa yang tranparan, perbaikan metode pembayaran, serta pemanfaatan whistle blowing system.

National Single Window (NSW), Peran Bea Cukai dan Pemasukan negara (Pajak): Status Terkini, Tantangan dan Rekomendasi untuk mengoptimalkan INSW Invaliditas data Wajib Pajak dan jumlah transaksi mendorong potensi fraud di bidang perpajakan dan mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu Indonesia perlu memiliki Single Identity Number dan kewenangan yang cukup diberikan kepada Dirjen Pajak untuk mengakses data transaksi.

Penutup  Bahwa praktek bisnis yang bersih dan birokrasi yang bersih merupakan katalisator untuk mendorong terciptanya perekonomian yang lebih baik.  Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh pihak baik secara individu, organisasi maupun kolektif di lingkungan pemerintah, parlemen, penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pihak harus berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan korupsi yang konsisten, sinergi dan berkesinambungan.  Komitmen tersebut diwujudkan melalui tindak lanjut nyata berupa tersedianya kebijakan yang anti korupsi, tata kelola yang akuntabel dan transparan serta tersedianya akses dan partisipasi publik.  Seiring dengan perkembangan ekonomi global, integritas dan anti korupsi harus menjadi nilai dan standar dalam praktek bisnis di Indonesia maupun internasional.  Kegiatan ini akan berdampak nyata jika kita mampu menyusun rencana aksi dan melaksanakan aksi bersama membangun sistem praktik bisnis yang berintegritas demi pembangunan negeri yang lebih baik.  Pelaku usaha, Pemerintah, Politisi dan Aparat Penegak Hukum diharapkan ke depan sebagai profesional berintegritas (PROFIT).

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

Semoga semua pihak dapat menindaklanjuti Rekomendasi ini untuk mendorong pencapaian ease of doing business serta penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Tim Rapporteur

HASIL PUBLIC PRIVATE DIALOG URGENSI AKSI KOLABORASI PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA

Recommend Documents