HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI TAHUN 2013 18.1 Satuan Kerja
: BPS Provinsi Sumatera Utara
18.2 Sistem Evaluasi
: Evaluasi Lapangan/field evaluation
18.3 Hasil Penilaian
: 44,91
18.4 Rincian Penilaian
:
No
Komponen
Bobot
Capaian Organisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
35
16,06
A.
Perencanaan Kinerja
1. Rencana Strategis BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 – 2014, namun belum selaras Renstrareviu kedua atau ketiga BPS RI, karena dalam Bab II dokumen Renstra masih belum sepenuhnya memuat tujuan yang berorientasi hasil, Indikator Kinerja Tujuan yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, sasaran, indikator kinerja sasaran, target jangka menengah yang terukur, dan target tahunan yang terukur seperti dalam Renstra reviu kedua/ketiga BPS RI. 2. Terdapat ketidakkonsistenan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra dengan Renstra yang ada dalam LAKIP. 3. Terdapat ketidakkonsistenan isi Bab II dengan isi tabel 1 dalam Dokumen Renstra, dalam Bab II belum menyajikan IKU yang spesifik, dapat diukur dan cukup (perka BPS No.58 tahun 2013). 4. Sebagian dari tujuan/sasaran masih berorientasi output seperti Peningkatan kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan, memperbaiki sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. (belum menindaklanjuti hasil evaluasi tahun lalu). 5. Indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya SMART dan cukup untuk mengukur keberhasilan/kegagalan suatu sasaran/tujuan yang ingin dicapai contoh jumlah judul publikasi, banyaknya tayangan secara langsung BRS data nasional oleh BPS Provinsi, Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS, persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan, Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon, jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu, dan lain-lain. 6. Renstra belum direviu, karena disusun pada akhir periode 2013 yaitu desember 2013. 7. Renstra masih memuat program/kegiatan yang tidak relevan core business-nya BPS hanya bersifat supporting, misalnya DMPTL, PSPA. 8. Unit kerja Belum mempunyai rencana jangka menengah. 9. PK belum sepenuhnya menyajikan IKU yang spesifik, diukur, relevan dan cukup, masih menyajikan yang bersifat supporting. 10. Rencana aksi belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja hanya berupa jadwal kegiatan.
85 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2013
No
Komponen
Bobot
Capaian Organisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
20
9,71
B.
C.
Pengukuran Kinerja 1.
Belum memiliki pedoman/prosedur/SOP/mekanisme yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja yang update. (belum menindaklanjuti hasil evaluasi tahun lalu).
2.
Pengumpulan data kinerja dilakukan hanya diakhir periode yaitu ketika mau menyusun LAKIP.
3.
Ketidakkonsistenan sasaran kinerja dan indikator kinerja sasaran, dalam penetapan kinerja dibandingkan dengan pengukuran kinerjanya.
4.
IKU sudah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, namun IKU belum sepenuhnya SMART dan cukup. Masih ada Indikator yang bersifat supporting yang apabila tidak disajikanpun tidak berpengaruh.
5.
IKU belum dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja.
6.
Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, karena pengukuran rencana aksi BPS Provinsi Sumatera Utara berupa pengukuran atas kegiatan bukan kinerja.
7.
Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan namun masih berupa pengukuran kegiatan/kerjanya belum kinerjanya.
Pelaporan Kinerja
15
7,13
1. LAKIP BPS Provinsi Sumatera Utara telah disusun dan menyampaikannya tepat waktu, namun belum di-upload ke dalam website. 2. Lakip belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan. 3. Lakip hanya menyajikan informasi keuangan per program dan per belanja, sehingga LAKIP belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja yang memadai. 4. Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan secara optimal. 5. Informasi yang disajikan masih kurang digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. 6. Informasi yang disajikan masih kurang digunakan untuk peningkatan kinerja. 7. Informasi yang disajikan masih kurang digunakan untuk penilaian kinerja. 8. LAKIP belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan 9. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
D.
Evaluasi kinerja
10
3,02
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2013 86
No
Komponen
Bobot
Capaian Organisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya belum terdokumentasi, mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja serta melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan, namun masih mencakup kegiatan belum berbicara tentang kemajuan (progress) kinerja dari tujuan/sasaran yang akan dicapai. 2. Evaluasi atas rencana aksi belum dilakukan secara optimal. 3. Tidak memiliki mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja, baik dalam bentuk SOP maupun mekanisme yang lainnya. (belum menindaklanjuti hasil evaluasi tahun lalu). 4. Evaluasi program belum dilakukan, evaluasi program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran sehingga belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan perencanaan, dan perbaikan kinerja. 5. Evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. 6. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
E.
Pencapaian Sasaran/Kinerja
20
9
1. Target dapat dicapai, namun beberapa target berasal dari sasaran yang masih berorientasi output dan indikator kinerja sasaran yang SMART dan cukup. 2. Pengukuran kinerja sasaran belum sepenuhnya mengukur capaian sasaran dalam penetapan kinerja. 3. Beberapa kinerja capaian kinerjanya masih belum lebih baik dari tahun sebelumnya. 4. LAKIP tidak melaporkan kinerja dari penilaian stakeholder (penghargaan dari Instansi/pihak luar seperti KPPN, DJKN dll).
18.5 Rekomendasi: 18.5.1.
18.5.2. 18.5.3. 18.5.4.
BPS Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Biro Bina Program BPS melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Tim Penyusun LAKIP agar mengikuti ketentuan dalam penyusunan LAKIP yang berlaku. Melengkapi Tim Penyusun dengan SK yang dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. Mengikutsertakan Tim Penyusun Lakip dalam Diklat atau pembelajaran lainnya untuk penyusunan LAKIP yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyempurnakan isi Rencana Strategis yaitu memuat tujuan/sasaran yang berorientasi outcome dan relevan dengan core businessnya BPS, memuat indikator kinerja tujuan/sasaran yang SMART (spesific, measurable, attainable, realistic, timely), memuat target jangka menengah (2010-2014, dirinci tiap tahun)
87 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2013
18.5.5.
18.5.6. 18.5.7.
18.5.8.
18.5.9. 18.5.10. 18.5.11.
18.5.12. 18.5.13.
18.5.14.
18.5.15.
18.5.16.
18.5.17.
dan target tahunan yang terukur, menyelaraskan isinya dengan Renstra BPS , dan mereviu secara berkala sesuai dengan keadaan BPS Provinsi Sumatera Utara. Menyelaraskan tujuan/sasaran dan indikator kinerja tujuan/sasaran dalam dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PK, IKU) baik dengan sesama dokumen perencanaan tersebut maupun dengan isi LAKIP (Renstra, RKT, PK, Pengukuran Kinerja Sasaran, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan lampirannya). Dokumen Renstra harus selaras antara isi BAB dengan lampirannya dan dokumen perencanaan harus menyajikan IKU yang spesifik, dapat diukur dan cukup. Capaian IKU yang SMART 100% dijadikan dasar penilaian kinerja, capaian IKU dijadikan dasar reward atau punishment, capaian IKU dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat. Rencana Aksi harus diukur atas kinerjanya, Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja, hasil pengukuran menjadi dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan/sasaran. Penyusunan dokumen RKT dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Setiap unit kerja menyusun rencana jangka menengah (substansinya) yang mengacu pada Renstra dan IKU BPS Provinsi Sumatera Utara. Dalam Menyusun Rencana Aksi (Matriks kegiatan) mengacu pada tujuan/sasaran dalam dokumen Perencanaan dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja sehingga dapat dimonitoring capaiannya secara berkala (minimal 3 bulan) dan melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Subbagian Bina Program untuk pengumpulan data kinerja. Menyusun pedoman/prosedur/SOP/mekanisme pengumpulan data kinerja, serta senantiasa melakukan reviuberkala terhadap pedoman tersebut. Penyusunan LAKIP hendaknya menjadi prioritas dalam melaporkan pencapaian kinerja yang sesungguhnya artinya LAKIP dibuat bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban namun digunakan dalam perbaikan perencanaan secara optimal, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja (reward dan punishment). Informasi yang disajikan dalam LAKIP digunakan dalam perbaikan perencanaan yaitu pemanfaatan informasi dalam LAKIP bersifat ekstensif dan menyeluruh (berdampak pada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah maupun dalam PK yang telah disusun) Pengumpulan dan pengukuran data kinerja terhadap seluruh kegiatan/aktivitas kinerja agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) untuk pengendalian dan pemantauan kinerja dalam capaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi atas prestasi tiap unit kerja maupun SDM-nya sehingga dapat memberikan manfaat pada institusi dikemudian hari untuk perbaikan kinerjanya. Meng-upload LAKIP dan dokumen perencanaan ke dalam website BPS Provinsi Sumatera Utara.
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2013 88
18.5.18.
18.5.19.
18.5.20.
18.5.21.
18.5.22.
18.5.23. 18.5.24.
18.5.25. 18.5.26.
LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja yang memadai, seperti: a. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu; b. LAKIP menyajikan realisasi keuangan atas setiap kegiatan; c. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang mengaitkan realisasi keuangan dengan hasil-hasil program yang menggambarkan kinerja utama instansi; dan d. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome). Informasi yang disajikan dalam LAKIP digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yaitu Pemanfaatan informasi dalam LAKIP belum bersifat ekstensif dan menyeluruh (informasi yang disajikan dalam LAKIP telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur). Dalam pelaporan kinerja baik pada pengukuran kinerja, analisis maupun evaluasi agar dimuat perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan pembandingan lain (perbandingan realisasi tahun ini dengan target tahun ini, target jangka menengah, dan realisasi/capaian tahun berjalan BPS ) yang diperlukan, sehingga dapat diketahui perubahan dan perkembangannya dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memicu perbaikan kinerja. Informasi yang disajikan dalam LAKIP digunakan dalam peningkatan kinerja yaitu Pemanfaatan informasi dalam LAKIP bersifat ekstensif dan menyeluruh (informasi yang disajikan dalam LAKIP (termasuk LAKIP tahun sebelumnya) benar-benar telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya). Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja yaitu Pemanfaatan informasi bersifat ekstensif dan menyeluruh (informasi yang disajikan dalam LAKIP dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment). Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya atas tujuan/sasaran yang akan dicapai. Evaluasi Program tentang keberhasilan dan kegagalan programnya, hasil evaluasi tersebut akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, serta rekomendasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan kinerja dan perbaikan penerapan manajemen kinerja. Menyusun pedoman/prosedur/SOP/mekanisme evaluasi kinerja, serta senantiasa melakukan reviuberkala terhadap pedoman tersebut. Melaksanakan evaluasi program yang telah tertuang dalam dokumen Renstra, RKT dan PK, dan menyusun laporan atas evaluasi program tersebut yang berisi: a. informasi tentang capaian hasil-hasil program b. simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program
89 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2013
c.
18.5.27.
18.5.28. 18.5.29.
18.5.30.
18.5.31.
analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program; d. ukuran yang memadai tentang keberhasilan program Setiap dokumen hasil pertemuan/rapat pertanggungjawaban kinerja tiap satuan unit kerja atau reviu-reviu terhadap dokumen Renstra agar dibuat secara formal dan di file dengan dengan tertib sebagai arsip data yang resmi dan akurat yang selanjutnya sebagai bahan dalam penyusunan LAKIP. Hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pengukuran keberhasilan unit kerja. Target tidak dapat dianggap tercapai jika sasarannya masih berorientasi output dan indikator kinerja sasarannya tidak SMART dan cukup, target yang terukur, walaupun tingkat capaiannya sudah 100%. Capaian kinerja lainnya, seperti penghargaan yang diperoleh ataupun kegiatan lain yang dilakukan diluar APBN agar disajikan dalam LAKIP BPS Provinsi Sumatera Utara, karena ini merupakan prestasi tersendiri yang dapat memberikan penilaian dalam evaluasi LAKIP. Informasi capaian sasaran/kinerja organisasi harus dapat diandalkan, yakni dengan memenuhi unsur sebagai berikut : a. Berasal dari tujuan/sasaran yang outcome dan indikator kinerja tujuan/sasaran yang SMART dan Cukup b. Tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya. c. Kevalidan data capaian kinerja d. Ketersediaan dokumen sumber e. Informasi capaian kinerja berasal dari pihak-pihak yang berkompeten f. Informasi capaian kinerja dapat diverifikasi g. Konsisten.
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2013 90
