Hak atas Nama Domain Internet di Indonesia Tesis Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)
Oleh: Edward Nicodemus Lontah NPM 322010011
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2013
iii
Pengantar Ketertarikan domain
internet
penulis
sudah
sarjana.
Ia
lantas
berjudul
“Pelanggaran
terhadap
dimulai
topik
sejak
menghasilkan Pendaftaran
nama
studi
aras
sebuah
naskah
Nama
Domain
Internet dengan menggunakan Merek secara tidak berhak dalam praktik hukum Indonesia” yang disetujui dan diuji di hadapan sidang penguji skripsi FH UKSW pada akhir Agustus 2007. Pada
awalnya,
penulis
hendak
menyusun
sebuah penelitian hukum yang berpijak dari pendapat Lawrence
Lessig
yang
menyatakan
bahwa
ruang
lingkup pengaturan nama domain tidak dapat diatur secara
murni
oleh
kekuatan
dan
kedaulatan
pemerintah karena internet beroperasi secara lintasteritori 1 .
Pendapat
Lessig
ini
secara
implisit
menegaskan keberpihakannya pada konsep regulating by code. Konsep ini berseberangan dengan konsep regulating by law. Sederhananya, untuk mengatur cyberspace,
aturannya
tidak
sepenuhnya
harus
disusun oleh para penyusun undang-undang yang sebagian besar dari mereka adalah para juris. Pendapat ini menjadi justifikasi bagi para tukang coding program komputer untuk membuat aturan mandiri. Semacam hukum kebiasaan ala cyber. Code as Law. Dua jempol penulis acungkan kepada dua pembimbing hebat yaitu bapak Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum. dan bapak Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.
1
Lawrence Lessig, Code Version 2.0, Basic Books, New York, 2006.
i
Berkat kritik, arahan, rangsangan pemikiran serta diskusi yang intens, penulis akhirnya menemukan sisi lain dari aspek hukum tata kelola nama domain internet yang tak kalah menarik dan belum pernah dikaji secara preskriptif di Indonesia. Hasilnya adalah naskah yang sedang Anda baca ini. Naskah ini berhasil diselesaikan penulis dalam rentang waktu 18 bulan, terhitung sejak terbitnya SK Rektor UKSW tentang Penetapan Pembimbing Tesis bagi
penulis
pertengahan
tanggal Maret
13
September
2013.
Kalau
2011
hingga
hanya
untuk
menyusun satu naskah singkat dan sederhana seperti ini, penulis juga sependapat 18 bulan itu sudah sangat keterlaluan dan sedikit kurang ajar. Untuk itu, dengan kerendahan hati, ijinkan penulis pada kesempatan ini untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses penyelesaian studi hingga perampungan naskah ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap pimpinan aras universitas di UKSW, bapak Khrisna Djaja Darumurti, S.H., M.H. selaku pimpinan FH UKSW juga kepada bapak Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi MIH FH UKSW yang telah memfasilitasi
studi
penulis
hingga
berhasil
menyandang gelar Magister Hukum. Saat memutuskan untuk melanjutkan studi di MIH FH UKSW, penulis memilih untuk menanggalkan karir yang sedang dibangun serta tugas dan tanggung jawab di lingkup pekerjaan. Untuk itu, ada ucapan terima kasih dari penulis kepada bapak Willi Toisuta,
bapak Eka Simanjuntak, ibu Merry Sitompul dan bapak Dharmaputra Palekahelu bersama rekan-rekan sejawat di Willi Toisuta and Associates (WTA), Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan
Bina
Darma
Training
Center
(BDTC)
yang
mendukung keputusan penulis untuk melanjutkan studi namun tetap melibatkan penulis secara freelance dalam program-program WTA dan IGGRD sehingga hasilnya sangat membantu penulis untuk menyokong pembiayaan studi di Salatiga. Terima kasih untuk bapak Janes Parengkuan dan ibu Selfi Pangerapan yang terus memperjuangkan bantuan biaya studi bagi penulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Juga untuk bapak Praseno Hadi dan ibu Moudy Paat yang telah memfasilitasi penulis menerima bantuan biaya studi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan penuh kasih, penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih pada Soufanya Sabrina Parengkuan, S.H., M.H., juga bagi mereka yang selalu mengingatkan, meluangkan waktu dan bermurah hati menyediakan
fasilitas
dalam
proses
perampungan
naskah final tesis ini. Penulis sebut mereka dengan hormat Angelia Novita Karwur, S.I.Kom., Selly G. Lumansik dan ibu Widya Kurniawati, S.Si. selaku Sekretaris Program Studi MIH FH UKSW. Untuk rekan seangkatan di MIH FH UKSW, bapak Laurens Koibur, bapak Decky Wospakrik, bapak Jaime
Xavier,
Om
Ferry
R.
Rorimpandey,
Ade
Lapailaka, Sandy Bonai, Edwin Tampake, Mariske Tampi, ibu Septy Dompas, bapak Marino, bapak
Suhandi dan sejawat yang tidak sempat penulis sebut, terima kasih atas segala diskusi, intrik dan interaksi intens kita selama kelas berlangsung. Terima kasih untuk rekan seperjuangan penulis, bapak Rio Maramis dan ibu Lendy Pongantung, bapak Cliff Nicolaas dan ibu Shanty Sudibyo serta ibu Pearly Lahema dan bapak Recky Tumbe. Juga untuk Keluarga besar Himpunan Pemuda
dan
Mahasiswa
Minahasa
di
Salatiga
(Pinaesaan Salatiga) dan rekan-rekan Pemuda Jemaat GMIM Yerusalem Paldua, Manado. Tak lupa untuk Mama dan Papa di Manado, Toar Sumakul dan Mediawaty Tevi Lontah bersama Jeremy, Kenzo dan Joshua di Salatiga, serta keluarga besar
Lontah-Mogot
di
Taratara,
Tomohon
dan
sekitarnya. Dukungan kalian baik lewat doa, promosi, kepercayaan dan motivasi maupun dalam bentuk sandang, pangan dan papan sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian studi dan hidup merantau selama belasan tahun di Salatiga. Akhir kata, selamat membaca. Kritik dan saran sangat diharapkan guna mendorong perkembangan kajian aspek hukum tata kelola nama domain internet di Indonesia. Manado, Juni 2013 Penulis
“Untuk Fanya, Chickz dan Chockz... ”
Daftar Isi Pengantar ............................................................. Daftar Isi .............................................................. Daftar Peraturan dan Putusan Pengadilan ............ Daftar Tabel dan Skema........................................ Daftar Singkatan .................................................. Abstrak .................................................................
i ii iii iv v vi
BAB I
Pendahuluan ........................................... 1-10 1.1 Latar Belakang Masalah ................... 1 1.2 Rumusan Masalah ........................... 7 1.3 Tujuan Penelitian ............................. 7 1.4 Manfaat Penelitian ............................ 7 1.5 Metode Penelitian ............................. 7 1.5.1 Pendekatan Penelitian ........... 7 1.5.2 Sumber Penelitian ................. 9 1.5.3 Unit Amatan dan Unit Analisa .................................. 10
Bab II
Status Hak atas Nama Domain .............. 11-48 2.1 Konstruksi Hukum Status Hak atas Nama Domain .................................. 11 2.2 Konsep Hak atas Nama Domain dalam UU ITE dan PP 82/2012......... 18 2.3 Konsep Hak atas Nama Domain dalam Rejim Pengaturan ICANN ....... 25 2.3.1 Hakikat Nama Domain .......... 26 2.3.2 Sistem Nama Domain ............ 27 2.3.3 Otoritas atas Pengelolaan Nama Domain ....................... 30 2.3.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Nama Domain ICANN ............ 41 2.4 Konsep Hak atas Nama Domain dalam Rejim Pengaturan PANDI........ 43 2.5 Unsur-unsur Hukum Perikatan dalam beberapa Pengaturan Hak atas Nama Domain ........................... 46
Bab III Nama Domain sebagai Obyek Trust ii
49-69
3.1 Tidak Memadainya Konsep Perjanjian Sewa-Menyewa dalam KUHPerdata ..................................... 3.2 Hakikat Trust ................................... 3.3 Nama Domain sebagai Obyek Trust... 3.3.1 Konstruksi Hukum Nama Domain sebagai Obyek Trust . 3.3.2 Justifikasi Penggunaan Konsep Trust sebagai Landasan Pengaturan Hak atas Nama Domain di Indonesia .............................. 3.4 Struktur Lembaga Trust Nama Domain ............................................ 3.3.1 Struktur Lembaga Trust TopLevel Domain (TLD) ................ 3.3.2 Struktur Lembaga Trust Indonesia Country Code TopLevel Domain (ccTLD .id) .........
49 55 60 60
61 65 66 68
Bab IV Penutup ................................................ 70-71 4.1 Kesimpulan .................................... 70 4.2 Saran ............................................. 70 Daftar Pustaka....................................................
vii
Daftar Peraturan dan Putusan Pengadilan Peraturan Nasional • • • • • •
• • •
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) Kebijakan Umum Nama Domain PANDI (PANDI-DNP/2012-001) Kebijakan Pendaftaran Nama Domain PANDI (PANDI-DNP/2012-002) Kode Praktek PANDI (PANDI-DNP/2012003)
Peraturan Internasional • •
IANA RFC: 1591 - Domain Name System Structure and Delegation (March 1994) ICANN ICP-1: Internet Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD Administration and Delegation) (May 1999)
Putusan Pengadilan Internasional •
Pitman Training Limited and PTC Oxford Limited v. Nominet U.K. and Pearson Professional Limited (Pitman Publishing
iii
•
• •
Division), High Court of Justice, 1997 F1984, WIPR, 1997. (Inggris) Umbro International Inc. v. 3263851 Canada Inc., 1999 Va. Cir. LEXIS 1; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1786 (Circuit Court of Fairfax County, Virginia) (February 3, 1999). (Amerika Serikat) Rose Marie Dorer and Forrms, Inc. v. Brian Arel, 03/09/99, No.98-266-A, 1999 U.S. Dist. LEXIS 13558. (Amerika Serikat) An Appellate Case v. the decision of Virginia District Court under Umbro Int’l, Inc. v. 3263851 Canada Inc., 259 Va.759, 529 S.E.2d 80 (The Virginia Supreme Court) (Va.2000) (Amerika Serikat)
iii
Daftar Tabel dan Skema Tabel 1. Tabel 2. Skema 1. Skema 2.
Unsur Hukum Perikatan dalam Rejim Pengaturan Nama Domain di Indonesia ....................................... Unsur Hukum Perikatan dalam Rejim Pengaturan ICANN ................ Struktur Lembaga Trust Top-Level Domain (TLD) ................................. Struktur Lembaga Trust Indonesia Country Code Top-Level Domain (ccTLD .id) ......................................
iv
47 47 66 68
Daftar Singkatan ACPA ccTLD DARPA DNS DOC DOD GAC GAO gTLD gTLD-MOU HKI IAB IAHC IANA ICANN INTA IP Address ITAG ITU KUHPerdata MoU NSF NSI NTIA PANDI PP 82/2012
U.S. Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act Country Code Top-Level Domain U.S. Defence Advanced Research Projects Agency Domain Name System U.S. Department of Commerce U.S. Department of Defence ICANN’s Government Advisory Committee U.S. General Accounting Office Generic Top-Level Domain Generic Top-Level Domain Memorandum of Understanding between ICANN & U.S. Department of Commerce Hak Kekayaan Intelektual Internet Architecture Board International Ad Hoc Commitee Internet Assigned Numbers Authority Internet Corporation for Assigned Names and Numbers International Trademark Association Internet Protocol Address IANA Transition Advisors Group The International Telecommunication Union Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Memorandum of Understanding U.S. National Science Foundation Network Solutions Inc. U.S. National Telecommunications and Information Administration Pengelola Nama Domain Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik v
RIPE SLD SRI SRS TLD U.S. UDRP UKSW USC-ISI UU ITE UU Merek UUD 1945 WIPO
Reseaux IP Europeens Secondary-Level Domain Stanford Research Institute Shared Registration System Top-Level Domain United States of America Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Universitas Kristen Satya Wacana Information Sciences Institute of University of Southern Carolina Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 World Intellectual Property Organization
iii
Abstrak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak spesifik menentukan sumber status hak atas nama domain internet. Ketidakjelasan sumber status hak atas nama domain akan menimbulkan ketidak pastian hukum ketika kaidah tentang hak atas nama domain dalam UU ITE diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian kasus hak atas nama domain. Di satu sisi, pengalokasian hak atas nama domain berada dalam otoritas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sebuah institusi nirlaba yang berkedudukan di Amerika Serikat. Lembaga ini berhak memonopoli semua sistem pengelolaan dan pendaftaran nama domain berdasarkan kontrak dengan otoritas perdagangan Amerika Serikat (U.S. Department of Commerce). Menarik untuk dikaji, bagaimana negara (Indonesia) seharusnya mengatur perlindungan hukum terkait pengalokasian hak atas nama domain. Penelitian ini hendak memecahkan isu hukum tentang status hak atas nama domain dalam UU ITE dan model pengaturan tentang status hak atas nama domain yang lahir dari perjanjian pendaftaran nama domain. Tesis yang berhasil dipertahankan penulis yaitu: (1) status hak atas nama domain dalam UU ITE adalah hak perseorangan yang berasal dari bidang hukum perikatan atas harta kekayaan dalam KUHPerdata; (2) hak atas nama domain tidak dapat dikonstruksikan sebagai hak yang lahir dari suatu perjanjian sewa-menyewa sehingga prinsip-prinsip dalam perjanjian Trust yang digunakan oleh ICANN sebagai instrumen pengalokasian hak atas nama domain global dapat digunakan sebagai landasan model pengaturan tentang pengalokasian hak atas nama domain di Indonesia. Kata Kunci: Nama Domain Internet, Perjanjian Trust, Tata Kelola Internet
iii
