FUNGSI HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PANDANGAN SYARI AH (Social Control, Sosial Enggenering, dan Sosial Walfare)

Fungsi Hukum dan Penerapannya ...

FUNGSI HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PANDANGAN SYARI’AH (Social Control, Sosial Enggenering, dan Sosial Walfare) Oleh: Zainul Hakim DosenTetap Fakultas Syari’ah IAIN Jember Email: [email protected] Abstrak Membicarakan fungsi hukum baik sebagai Social Control, Sosial Enggenering, dan Sosial Walfareadalah tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan hubungan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai pengkonstitusi adanya hukum. Cicero melalui adigium-nya ubi societes ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) menegaskan bahwa fungsi hukum tidak terlepas dari interaksi sebab akibat yang muncul didalam masyarakat itu sendiri. Adapun karakteristik syari’ah lebih universal karena ia adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia untuk dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan. Disinilah maka bagi ummat Islam di Indonesia terikat oleh beberapa sumber hukum yang berlaku baik secara fungsional maupun penerapannya, antara lain hukum yang tertuang pada Undang-undang Dasar 1945, KUH Pidana, Hukum adat dan hukum Islam. Kata kunci: Fungsi, Penerapan, Hukum, Syari’ah. Pendahuluan Teologi dan Rasionalitas masyarakat muslim sepakat bahwa setiap Tuhan menciptakan sesuatu pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Tidak mungkinTuhan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pernyataan ini diintrodusir dalam Ilmu

Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015

173

Zainul Hakim Hukum Islam1 dengan nama maqhashid al-Syari’ah (maksudmagsud dicanangkannya hukum syari’ah).2Manusiapun dalam berkarsa dan berkarya mempunyai maksud-maksud tertentu. Yang penulis maksudkan; maksud tertentu dibalik ciptaan Tuhan dan manusia dalah fungsi ciptaan itu. Tuhan menciptakan alam semasta mempunyai fungsi sebagai sarana menyembah Tuhan dan kelangsungan hidup. Apakah ciptaan itu berfungsi atau tidak adalah persoalan selanjutnya yang membutuhkan langkahlangkah strategis untuk memfungsikannya. Begitupun dalam cabang ilmu pengetahuan (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan seterusnya dan sebagainya) semuanya mempunyai fungsi. Cabang (bidang) ilmu pengetahuan yang tidak mempunyai fungsi, tidak layak disebut sebagai cabang ilmu. Ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai cabang ilmiah bila: dapat difahami, rasionalitas, berfungsi, mendidik, mengarahkan, membentuk, merubah dan dapat dikembangkan. Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan secara teoritis memiliki fungsi, yakni antara lain social control, social enggenering, dan social walfare. Hukum Sebagai Social Control Beberapa teori hukum yang mengikat fungsi hukum sebagai social control Arti dari social control adalah mengatur tindakan masyarakat yang sekarang dan mungkin yang akan datang melihat dari kebiasaan (hukum) yang telah terjadi sebelumnya. Atau tingkah laku masyarakat yang sekarang dan mungkin yang akan datang dibatasi dengan hukum yang dirumuskan dari tingkah laku masyarakat sebelumnya. Ada indikator tertentu 1Istilah

“Hukum Islam”merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqhu al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah alIslamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam al-Qur’an maupun al-sunnah, istilah al-hukmu al-Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata Syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. 2Al-Syahrastani, Al-Milalwa al-Nihal, (Mesir: Maktabah, 1901), 56

174 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015

Fungsi Hukum dan Penerapannya ... dalam hukum untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat. Sehingga bentuk hukum yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat amatlah menentukan bagaimana nantinya masyarakat sebagai realitas dapat melaksanakan aktivitas dalam pergaulan hidup.3 Hukum sebagai social control,dimaksudkan agar hukum berfungsi mengendalikan, mengatur, mengontrol, membatasi, memfilter dan memberi rambu-rambu kepada masyarakat dalam memaksimalkan aktifitasnya.4Hukum yang dimaksud adalah antara lain: hukum adat, hukumbarat maupun hukum Islam. Dengan demikian manusia dimanapun keberadaannya tidak bebas mutlak. Manusia lahir dijemput oleh hukum, dan manusia mati diantar oleh hukum. Untuk konteks masyarakat muslim di Indonesia, aturan dasar yang mengikat statment ini, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Secara makro dikatakan bahwa manusia dihadapan hukum mempunyai kedudukan sama.Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat dinyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.5 Di tegaskan pula pada pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 6Ini artinya bahwa hak dan kewajiaban manusia dikendalikan/diatur oleh hukum. Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUH Pidana) Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum 3http://lkhs.blogspot.co.id/2014/04/hukum-sebagai-social-control-dan-

social.html. Di aksespadatanggal 26 November 2015 Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditua Bhakti, 1996), 78 5Sekjen MPR RI, Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara, (Jakarta: Jl. Jend. Gatot SubrotoNo. 6, cet.ke3), 55 6Ibid, 57 4


175

Zainul Hakim yang mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Terkait dengan fungsinya sebagai Social controldapat dikemukakan sebuah contoh; pasal 1335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Pasal tersebut menyebutkan: “Apapun yang dilakukan seseorang harus didasarioleh hukum(tidak seenaknya)”. Pasal ini memberi ketegasan, bahwa: a. Hukum mengendalikan masyarakat b. Hukum memberi rambu-rambu kepada masyarakat. Hukum Adat Hukum adat terkait dengan kebiasaan yang disepakati oleh satu komunitas tertentu. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang dalam pergaulan hidup dipandang sebagai hukum adat.7 Soeripto mendefininisikan hukum adat adalah semua aturanaturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat

7https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-adat/dasar-

perundang-undangan-berlakunya-hukum-adat. Diakses pada tanggal 27 November 2015


Fungsi Hukum dan Penerapannya ... hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hokum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hokum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).8 Beberapa contoh dapat dikemukakan, misalnya budaya barter berlaku disemua adat. budaya kulawi (Sulawesi) mengenai perempuan yang sedang mandi disungai, laki-laki tidak dibenarkan melintasi sungai itu. Kalau dilanggar diberikan sanksi pemotongan satu ekor kerbau yang sehat. Di jember misalnya budaya sumpah pocong yang digunakan untuk melerai konflik di tengah masyarakat terkait dengan tuduhan dukun santet, dan lain-lain. Contoh lain dapat dikemukakan adanya upaya merubah hukum adat. Hal ini terjadi di Bali yang berkaitan dengan waris. Dalam sistem pewarisan di Bali, anak laki-laki merupakan ahli waris dalam keluarga. Sedangkan anak perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta yang ditinggalkan orang tua atau suami. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki dianggap memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keluarga, sedangkan anak perempuan harus dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar di lingkungan keluarga suami. Pada Tahun 2010 telah ada perubahan terhadap ketentuan hukum adat ini. Dimana perempuan juga dianggap berhak untuk menerima setengah dari hak waris laki-laki, setelah dipotong sepertiga bagian untuk kepentingan pelestarian. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi perempuan Bali yang pindah keaagama lain. Hal ini didasarkan kepada Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Tertanggal 15-

8http://rezaamarullohgaul.blogspot.co.id/2013/04/hukum-adat-aceh-dayak-

dan-bugis.html. Diakses pada tanggal 27 Nopember 2015


177

Zainul Hakim Oktober-2010, tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali.9 Hukum Islam Hasbi Ashiddieqi mendefinikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.10 Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.11 Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.12 Dapat dikemukakan bebrapa contoh misalnya: a. Q.S.Al-Maaidah (5) : 44:

‫إِنَّا أَ ْنزَ ْلنَا التَّوْ َراةَ ِفي َها هُدًى َونُور َيحْ ُك ُم ِب َها النَّ ِبيُّونَ الَّ ِذينَ أَ ْسلَ ُموا ِللَّ ِذينَ هَادُوا‬ ‫ّللا َو َكانُوا َعلَ ْي ِه ُشهَدَا َء فَ َل‬ ِ َّ ‫ب‬ ِ ‫َوال َّربَّانِيُّونَ َو ْالَحْ بَا ُر بِ َما ا ْستُحْ فِظُوا ِم ْن ِكتَا‬ ً ِ‫اخ َشوْ ِن َو َل تَ ْشتَ ُروا ِبآ َ َياتِي ثَ َمنًا قَل‬ ْ ‫اس َو‬ ‫يل َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ِب َما أَ ْنزَ َل‬ َ َّ‫ت َْخ َش ُوا الن‬ َّ )44( َ‫ّللاُ فَأُولَئِكَ هُ ُم ْال َكافِرُون‬

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 9http://karyasenidunia.blogspot.co.id/2014/03/contoh-hukum-adat-yg-ada-di-

Indonesia.html. Diakses pada tanggal 26 Nopember 2015 Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, cet. 2, 1993), 18 11MC. Donald menggambarkan hukum Islam itu sebagai pengetahuan tentang semua hal baik bersifat manusiawi maupun ketuhanan, Development of muslim Theology, Juresprudence and Constitutional Theory, (Bairut: Khayats Oriental Reprints, No.10, 1965), 66 12 Amir Syarifuddin, op.cit., 18 10Amir


Fungsi Hukum dan Penerapannya ... pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.13 b. Q.S.Al-Maaidah (5) : 45:

َ ْ ‫س َو ْال َع ْينَ ِب ْال َعي ِْن َو ْالَ ْنفَ ِب‬ َ‫ف َو ْالُ ُذن‬ َ ‫َو َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم ِفي َها أَ َّن النَّ ْف‬ ِ ‫ال ْن‬ ِ ‫س ِبالنَّ ْف‬ ‫ارة لَهُ َو َم ْن لَ ْم‬ َ ‫َص َّد‬ َ َّ‫ق ِب ِه فَه َُو َكف‬ َ ‫صاص فَ َم ْن ت‬ َ ِ‫ُوح ق‬ َ ‫ِب ْالُ ُذ ِن َوالس َِّّن ِبال ِّسنِّ َو ْال ُجر‬ َّ ‫زَل‬ )44( َ‫ّللاُ فَأُولَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمون‬ َ ‫يَحْ ُك ْم بِ َما أَ ْن‬ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.14 c. Q.S. Al-Maaidah (5) : 47:

َّ ‫زَل‬ َّ ‫يل ِب َما أَ ْنزَ َل‬ ‫ّللاُ فَأُولَ ِئكَ هُ ُم‬ َ ‫ّللاُ ِفي ِه َو َم ْن لَ ْم َيحْ ُك ْم ِب َما أ َ ْن‬ ِ ‫ال ْن ِج‬ ِ ْ ‫َو ْل َيحْ ُك ْم أَ ْه ُل‬ )44( َ‫اسقُون‬ ِ َ‫ْالف‬ Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.15 d. Q.S. Al-Maaidah (5) : 33 s.d 34:

‫ض فَ َسادًا أَ ْن يُقَتَّلُوا‬ َ َّ َ‫اربُون‬ ِ ‫إِنَّ َما َجزَ ا ُء الَّ ِذينَ ي َُح‬ ِ ْ‫ّللا َو َرسُولَهُ َويَ ْس َعوْ نَ فِي ْالَر‬ َ ْ َ‫ُصلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ َع أَ ْي ِدي ِه ْم َوأَرْ ُجلُهُ ْم ِم ْن ِخ َلف أَوْ يُ ْنفَوْ ا ِمن‬ ‫ض َذ ِلكَ لَهُ ْم‬ َ ‫أَوْ ي‬ ِ ْ‫الر‬ Depag. RI. Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 115 14Ibid, 115 15 Ibid, 116 13


179

Zainul Hakim

‫) إِ َّل الَّ ِذينَ تَابُوا ِم ْن قَب ِْل أَ ْن‬33( ‫َظيم‬ ِ ‫ِخ ْزي فِي ال ُّد ْنيَا َولَهُ ْم فِي ْاْلَ ِخ َر ِة َع َذاب ع‬ )34( ‫ّللا َغفُور َر ِحيم‬ َ َّ ‫تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْي ِه ْم فَا ْعلَ ُموا أَ َّن‬ 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, 34. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.16 Kenyataan di masyarakat mengenai fungsi hukum sebagai social control Tidak dapat dipungkiri, bahwa dari masa ke masa terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial itu terletak pada ide, prilaku, tehnologi dan keyakinan. Masyarakat kontemporer dalam merespon fungsi hukum sebagai social control terdiri dari: 1) Kurang lebih 75% masyarakat dapat dikendalikan (diatur) oleh hukum, karena beberapa faktor, antara lain: a) Sadar hukum b) Sumber Daya Manusia (masyarakat memahami hukum) c) Sifat takut terhadap sanksi hukum. 2) Kurang lebih 25% masyarakat tidak dapat dikendalikan (diatur) oleh hukum, karena beberapa faktor, antara lain: a) SDM rendah (Masyarakat tidak mengetahui hukum) b) Anti kemapanan c) Mencari Identitas diri (ingin dikenal dengan cara melanggar hukum) d) Tidak sadar hukum 16Ibid,

113


Fungsi Hukum dan Penerapannya ... e) f) g) h) i)

Ketidak adilan penguasa Sogok menyogok merajalela KKN merajalela Kurangnya jumlah aparat penegak hukum Wilayah dan penduduk terpencil dari aparat penegak hukum j) Dominasi kepentingan k) Sisa-sisa sistem feodalistik dan diktator l) Kurangnya sistem pelayanan publik m)Rendahnya kualitas moral pejabat Hukum Sebagai Social Enggenering Beberapa Teori Hukum sebagai social enggenering berfungsi sebagai perancang, perekayasa, dan pemberi pola pada masyarakat.17 Artinya model masyarakat dirancang atau dipola oleh hukum.Berbeda dengan konsop social control yang dalam perumusan hukum yang ada adalah akibat adanya tingkah laku masyarakat, namun didalam fungsi hukum sebagai social enginering posisi hukum yang ada bukanlah akibat dari keadaan realitas masyarakat yang ada sebelumnya atau sekarang, namun rumusan hukum yang nantinya digunakan untuk merekayasa (konteks mempengaruhi) masyarakat adalah bukan dari keadaan raelitas tingkah laku masyarakat tersebut. Titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan untuk mempengaruhi masyarakat tersebut. Hal demikian muncul berdasarkan paendapat Satjpto Rahardjo sebagai akibat adanya anggapan bahwa kebiasaan, pola-pola dan tingkah laku yang ada didalam masyarakat perlu diubah dan digantikan dengan yang

17

Ehhukum rlich, Fundamental Prinsiples of the sociology of law, (New York: Russel dan Russell, 1962), 98


181

Zainul Hakim baru sesuai dengan apa yang nantinya akan dirumuskan didalam hukum tersebut.18 Dengan demikian pandangan mengenai fungsi hukum sebagai social enginering dan menganggap perlunya ada rekayasa sosial harus tetap memperhatikan realita keadaan masyarakat yang akan diubahnya, atau dalam perumusan hukum yang akan digunakan sebagai alat perekayasa sosial melihat dari keadaan realitas masyarakat. Melihat sebatas apa perubahan yang harus dilakukan dan juga melihat situasi masyarakat yang akan diubahnya. Jangan sampai terjadi dalam perumusan yang tidak melihat realitas. Adapun aturan dasar yang mengikat ini, antara lain: Falsafah Hukum Falsafah hukum menyatakan: a. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ini artinya hukumlah yang memberi pola kepada masyarakat b. Manusia lahir dijemput oleh hukum, manusia hidup diatur oleh hukum, dan manusia mati diantar oleh hukum. c. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. KUH Pidana pasal 1 mengenai asas legalitas Pasal ini mengatakan : “Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) kecuali aturan itu ada. Hukum Islam Misalnya perintah al-Qur’an; “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Perintah syari’at Islam semacam ini mempola masyarakat muslim berprilaku menjalankan shalat, dan menunaikan pembayaran zakat pada bulan ramadlan. Begitupula perintah untuk menjalankan perkawinan dan menformalkan lembaga yang mengurusnya, juga dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Perintah tersebut membentuk budaya jual beli dan budaya kawin dalam masyarakat berdasarkan tuntunan hukum Islam.

18http://gerakanmahasiswakini.blogspot.com/2011/12/fungsi-hukum-

sebagai-control-social-dan.html, diakses pada 27 Nopember 2015.


Fungsi Hukum dan Penerapannya ... Fungsi hukum sebagai social enggenering di Masyarakat Analisa secara makro, fungsi hukum sebagai social enggenering 97% sudah berfungsi di masyarakat, karena beberapa faktor, antara lain: 1) Manfaatnya dapat dirasakansecara langsung oleh masyarakat 2) Mempermudah 3) Rasionalitas hukum 4) Doktrinan hukum 5) Pelayanan dan perlindungan Secara mikro fungsi hukum sebagai social enggenering 3% nya hukum tidak berfungsi sebagai social enggenering dalam masyarakat disebabkan: 1) Banyaknya celah hukum 2) Masih mapannya budaya masyarakat primitif 3) Sangksi hukum yang berfariasi kepada obyek pidana. Hukum Sebagai Socila Welfare Beberapa Teori Sebagai social welfare, menurut Durkheim hukum bermakna sebagai pembawa kesejahteraan.19 Kesejahteraan tersebut berupa: 1. Kesejahteraan keadilan (justi) terhadap tiga hal yaitu: a. Keadilan formal, yakni keadilan yang dibuktikan terhadap suatu tindak pidanadan perdata secara formal sesuai dengan petunjuk hukum acara. Dengan demikian walaupun perbuatan salah tetapi dapat dibuktikan secara formal maka bebaslah hukuman itu. Adapun bentuk pembuktian dalam keadilan formal adalah dapat dilihat, mampu dilakukan (dipraktekkan).20 b. Keadilan material, adalah keadilan yang tidak dapat di buktikan secara formal kebenarannya terhadap suatu

Durkheim, The Division of Labor in society, (New York: The Free Press, 1964), 65. 20 Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditua Bhakti, 1996), 54 19


183

Zainul Hakim perbuatan walaupun sesungguhnya perbuatan itu benar terjadi.21 c. Keadilan riil(formal dan materi), yakni keadilan yang dapat dibuktikan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya baik benar maupun salah. 2. Kesejahteraan fairness (keseimbangan) 3. Kesejahteraan materiil dan moril (damai, sentosa, tenteram dan bahagia).22 Adapun teori hukum yang mengikat fungsi hukum sebagai social welfare adalah: Undang-Undang 1945 a. Pasal 28 (H) Pasal 1 tentaang kesejahteraan menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. b. Pasal 28 (I) ayat 2 menyebutkan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. c. Pasal 31 ayat 4 menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan menjunjung tinggi nilainiai agama danpersatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia” d. Pasal 32 (a) mengatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Beberapa contoh pasal-pasal tersebut diatas,23 menegaskan tidak ada seorangpun yang dapat dirampas haknya. Makna hak adalah kesejahteraan. Kesejahteraan berarti aman, tentram, damai, bahagia, sentosa, hidup layak, dan mapan. JW. Lapatra, Analizing the Criminal Justice System, (Lexington Mass: Lecongton Books, 1978), 98 22 Ibid, 100 23Sekjen MPR RI, Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara, (Jakarta: Jl. Jend. Gatot SubrotoNo. 6, cet.ke3), 58-62 21


Fungsi Hukum dan Penerapannya ... Keputusan Presiden (Kepres) Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1999 misalnya, mengatakan: “tidak seorangpun yang bisa dirampas haknya tanpa melalui musyawarah dan diberi ganti rugi yang layak “.24 Hukum Adat Mengenai pembenaran dan pengakuan anak angkat baik orang kaya maupun miskin. Hukum Islam Beberapa contoh dapat dikemukakan antara lain; 1) Perintah menyantuni fakir miskin 2) Larangan menghardik anak yatim dan peminta-minta 3) Perintah berusaha baru tawakkal 4) Larangan memakan harta benda/mendapatkannya secara bathil 5) Larangan membatalkan sedekah dengan mengumpat dan menyakiti (manny wa al- adza) dan lain-lain KUHP Pidana Dapat dikemukakan beberapa contoh pasal25 mengenai pembuktian misalnya: a. Pasal 339 menyebutkan: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

KEPPRES RI No. 55 1999 9 Sudikno Metrokusumo, Pleksibel dan Kepastian Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 67 25 KUH Pidana. 24


185

Zainul Hakim b. Pasal 340: ”Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. c. Pasal 341:“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pembuktian terhadap beberapa perkara diatas, dapat dibenarkan bila melihat secara langsung, dapat dibahasakan, dan dapat dipraktekkan. Tapi perlu diingat bahwa dalam hukum pembuktian dikenal istilah halus taksis nutus teksis (seorang saksi bukan saksi tetapi dapat di dengar kesaksiannya). Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya hukum netral, tetapi dapat elastis mengikutilogika rasional tanpa merusak hukum yang berlaku, misalnya: Undang-Undang Peradilan Anak dikatakan: a. Seorang anak di bawah umur melakukan pembunuhan tidak sama pidananya dengan orang dewasa. b. KUH Pidana menyebutkan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dipidana melainkan dibina dan dididik oleh negara. Adapun kenyataan di masyarakat mengenai fungsi hukum sebaga social welfare adalah: a. Kurang lebih 75% hukum membawa kesejahteraan, dan b. Kurang lebih 25% belum membawa kesejahteraan. Kesimpulan Dari segi tujuan, ketiga fungsi hukum (social control, enggenering dan welfare) adalah mulia. Namun secara teori yang mendasarinya dan kenyaaan dilapangan, ditemukan bebarapa hal yang yang tidak maksimal. Pertama, pada tataran teori fungsi hukum masih terdapat celah hukum yang krusial (controversial) terutama pada term pembuktian, keadilan dan kesejahteraan. Kedua, pada tataran fakta, fungsi hukum tidak sepenuhnya


Fungsi Hukum dan Penerapannya ... berjalan. Hal ini disebabkan oleh kondisi manusia, lingkungan, dan substansi hukum yang kontroversial. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan agar fungsi hukam dapat berfungsi secara maksimal menurut teori dan faktanya adalah dengan melakukan tiga hal, yakni: pembenahan materi hukum, peningkatan sumber daya Manusia (SDM), dan perbaikan/penataan lingkungan hukum.


187

Zainul Hakim Daftar Pustaka Al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal wal Milal, (Mesir: Maktabah, 1901). Depag RI., al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 1901). Donal, MC., Development of Muslim Theology, Juresprudence and Constitutional Theory, (Bairut: Khayats Oriental Reprints, 1965). Durkheim,The Division of Labor in Society,(New York: The Free Press, 1964). Ehrlich, Fundamental Prinsiples of the Sociology of Law, (New York: Russel dan Russell, 1962). JW, Lapatra, Analizing the Criminal Justice System,(Lexington Mass: Lecongton Books, 1978). KEPPRES RI No. 55 1999 KUH Pidana. Metrokusumo, Sudikno, Fleksibel dan Kepastian Hukum,(Jakarta: Bulan Bintang, 2000). Peraturan Perundang-undangan Rahardjo, Sucipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditua Bhakti, 1996). Sekjen MPR RI, Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara, (Jakarta: Jl. Jend. Gatot SubrotoNo. 6, cet. 3) Syarifuddin, Amir,Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, cet. 2, 1993). Undang-Undang Dasar 1945, Website dan Internet http://karyasenidunia.blogspot.co.id/2014/03/contoh-hukum-adatyg-ada-di- Indonesia.html. http://lkhs.blogspot.co.id/2014/04/hukum-sebagai-social-controldan-social.html. http://rezaamarullohgaul.blogspot.co.id/2013/04/hukum-adataceh-dayak-dan-bugis.html.


FUNGSI HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PANDANGAN SYARI AH (Social Control, Sosial Enggenering, dan Sosial Walfare)

Recommend Documents