FORMULASI PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PADA MALAM HARI TERHADAP ANAK SE-KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh NOVIA HARKESI KUSTIAWAN N.A DWI PUTRI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut di bawah ini: Nama
: Novia Harkesi
NIM
: 120565201009
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan Alamat
: Kp. Sidodadi Utara No.017 RT.02/RW.020 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
Nomor HP
: 0856 6803 8841
Email
:
[email protected]
Judul Naskah : Formulasi Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 31 Januari 2017 Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Kustiawan, M.Pol.,Sc NIDN. 0507097301
N.A. Dwi Putri, S.IP.,M.Si NIP. 198707182014042001
1
FORMULASI PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PADA MALAM HARI TERHADAP ANAK SE-KABUPATEN BINTAN NOVIA HARKESI KUSTIAWAN N.A DWI PUTRI Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Kegiatan anak yang kurang bermanfaat di luar jam sekolah, khususnya dikalangan pelajar Kabupaten Bintan membuat Pemerintah Kabupaten Bintan tergerak untuk mengontrol dan memberikan efek jera bagi pelajar-pelajar tersebut. Kegiatan seperti balap liar, miras, tindak kekerasan, pencurian hingga tindak kriminal lainnya kerap dilakukan oleh anak dikalangan pelajar tersebut. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bintan segera bertindak dengan membuat aturan yang mengandung efek jera bagi anak yang dituangkan dalam bentuk sebuah peraturan yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, dan dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan dibentuknya Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan ini karena kebutuhan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan ini secara sengaja dibentuk atas dasar kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dimana wilayah Kabupaten Bintan membutuhkan sebuah kebijakan dan aturan yang bisa mengatur, mengontrol dan memberikan efek jera kepada para pelajar yang berkegiatan negatif pada saat berada di luar lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Selain itu, peraturan ini dibentuk juga karena atas dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan tujuan, ketika peraturan ini disahkan dan berlaku di masyarakat, anak dapat terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat. Kata Kunci : Kebijakan, Jam Malam Anak
2
ABSTRACT Children's activities are less useful outside school hours, particularly among students Bintan regency make Bintan regency government moved to control and provide a deterrent effect for these students. Activities such as illegal racing, alcohol, violence, theft up to other crimes are often committed by children among the students. This makes Bintan regency government act immediately to create a rule that contains a deterrent effect for children who poured in the form of a regulation which is deliberately established namely Bintan Regent Regulation No. 66 Year 2014 About Hours Compulsory At Night Against Children Se-district of Bintan. In this study, the authors use qualitative methods. Qualitative methods are the methods used to obtain information about something new little known, and can give details about the complex phenomenon difficult to express. The study also sought to solve the problem by describing the problems that occur. The conclusion of this research is the reason for the establishment of Bintan Regent Regulation No. 66 Year 2014 About Hours Compulsory At Night Against Children Se-Bintan regency because of the need. Bintan Regent Regulation No. 66 Year 2014 About Hours Compulsory At Night Against Children Se-Bintan regency is intentionally formed on the basis of need. Requirement in question here is the necessity where Bintan district requires a policy and rules that regulate, control and provide a deterrent effect to students who berkegiatan negative at the time were outside the school environment and the family environment. In addition, this rule also established for on the basis of the law is Act No. 23 of 2002 on the Protection of Children, which is now the Law No. 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. With the goal, when the regulation was passed and in society, children can be protected from activities that are less useful. Keywords : Policy, Curfew for Children
3
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
A. PENDAHULUAN Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka, sudah
Pasal 1 ayat (18) juga disebutkan menjadi tanggung jawab pemerintah bahwa: untuk
dapat
menjamin “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.
terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas
yang
baik.
Berdasarkan UU Nomor 20 tahun
Peran pemerintah sangat penting
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
diamanatkan
dalam upaya pengembangan sumber
bahwa
daya manusia melalui pendidikan,
Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib
memberikan
kemudahan,
serta
layanan
karena pendidikan merupakan barang
dan
publik atau sebagai hak-hak sosial
menjamin
yang
terselenggaranya pendidikan yang
dijamin
oleh
pemerintah.
Upaya ini tidak bisa diharapkan akan
bermutu bagi setiap warga negara
disediakan sepenuhnya oleh sektor
tanpa diskriminasi.
swasta mengingat biaya penyediaan Dalam UU Nomor 20 tahun 2003
pendidikan yang besar dan tidak
tentang Sistem Pendidikan Nasional
menghasilkan
pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:
keuntungan
yang
seketika. Pemerintah menjamin hak
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini
4
tercantum pada UUD 1945 Pasal 31
penyelenggaraan
UUD 1945 sebagai berikut:
nasional.
(1) Setiap
warga
negara
berhak
Melalui
warga
instrumen
kebijakan
yaitu kebijakan fiskal, pemerintah
mendapat pendidikan. (2) Setiap
pendidikan
negara
mengalokasikan dana untuk sektor
wajib
pendidikan. Sektor pendidikan pada
mengikuti pendidikan dasar dan
dasarnya adalah anggaran fungsi
pemerintah wajib membiayainya.
pendidikan. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan meningkatkan
satu
sistem
nasional,
yang
keimanan
Alokasi
mencerdaskan
bangsa,
yang
diatur
diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas
dan
pendidikan.
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
anggaran
Alokasi
anggaran
pendidikan lebih spesifik dituangkan
kehidupan
dalam UU Nomor 20 tahun 2003
dengan
pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan
undang-undang.
bahwa: (4) Negara anggaran
memprioritaskan pendidikan
“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta
dari
anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
Anggaran
kebutuhan
alokasi
5
pendidikan
anggaran
pada
adalah fungsi
pendidikan
yang
dianggarkan
dari Kabupaten Bintan, Kabupaten
melalui kementerian negara/lembaga,
Karimun,
alokasi anggaran pendidikan melalui
Anambas,
transfer ke daerah, dan alokasi
Kabupaten Natuna, Kota Batam dan
anggaran
Kota
pendidikan
melalui
Kabupaten
Kepulauan
Kabupaten
Tanjungpinang;
Lingga,
hanya
pengeluaran pembiayaan, termasuk
Kabupaten
gaji pendidik, namun tidak termasuk
menunjukkan
anggaran
terhadap sektor pendidikan yaitu
pendidikan
kedinasan,
yang
3
tampak kepeduliannya
untuk membiayai penyelenggaraan
Kabupaten
pendidikan yang menjadi tanggung
Kepulauan Anambas dan Kabupaten
jawab
Bintan.
Pemerintah.
Persentase
Natuna,
Dengan
Kabupaten
memberikan
anggaran pendidikan tersebut adalah
perhatian lebih terhadap aktivitas
perbandingan
belajar para pelajar dikalangan SD,
alokasi
anggaran
pendidikan terhadap total alokasi
SMP
anggaran belanja negara.
mengeluarkan
Alasan
menelaah
Natuna
formulasi
Terhadap
Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam
Bupati
7
Tahun
2008
Pelajar/Siswa
SD/MI,
SMA/SMK/MA
Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun
dalam penelitian ini dikarenakan dari ada
Peraturan
Kabupaten Natuna; Peraturan Bupati
Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan
yang
dengan
SMP/MTs,
Wajib Belajar Pada Malam Hari
kabupaten/kota
Nomor
SMA,
Tentang Jam Wajib Belajar Malam
kebijakan Peraturan Bupati Bintan
7
dan
2011 Tentang Jam Wajib Belajar
di
Malam
Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri
6
Terhadap
Pelajar/Siswa
SD/MI,
SMP/MTs
Dan
kebijakan yang dilakukan oleh para
Se-Kabupaten
pembuat kebijakan untuk membuat
Kepulauan Anambas; dan Peraturan
kebijakan ini bermuatan hal-hal yang
Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014
melatarbelakangi
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
unsur-unsur yang menyertai dalam
Malam Hari Terhadap Anak Se-
proses perumusan kebijakan tersebut.
SMA/MA/SMK
Kabupaten Bintan.
serta
Menurut Wibawa dalam Skripsi
Ini merupakan hal yang positif
Amanda,
dan nilai lebih bagi ketiga kabupaten
aktivitas
tersebut.
penetapan
Pasalnya
kebijakan
isi
kebijakan
menjelaskan dalam
bahwa
formulasi
kebijakan
adalah
tersebut tidak terlalu beda jauh, akan
mengumpulkan
tetapi secara garis besar tujuan dari
informasi yang berhubungan dengan
peraturan
masalah
ketiga
kabupaten
di
dan
dan
yang
menganalisis
bersangkutan,
Provinsi Kepulauan Riau ini sama
kemudian berusaha mengembangkan
yaitu untuk meningkatkan kualitas
alternatif-alternatif
Sumber Daya Manusia (para pelajar)
membangun
di Kabupaten masing-masing, yang
melakukan negosiasi, hingga sampai
dalam hal ini Kabupaten Natuna,
pada sebuah kebijakan yang dipilih.
Kabupaten Kepulauan Anambas dan
Formulasi kebijakan sebagai bagian
Kabupaten Bintan, dan agar anak
dalam
(para pelajar) terhindar dari kegiatan-
merupakan tahap yang paling krusial
kegiatan yang kurang bermanfaat di
karena implementasi dan evaluasi
luar jam belajar sekolah. Perumusan
kebijakan hanya dapat dilaksanakan
7
proses
kebijakan,
dukungan
kebijakan
dan
publik
apabila tahap formulasi kebijakan
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
telah
itu
Malam Hari Terhadap Anak Se-
atau
Kabupaten Bintan lebih dijelaskan
program dalam mencapai tujuan-
secara detail dan kompleks mengenai
tujuannya sebagian besar bersumber
siapa-siapa saja yang berperan dan
pada ketidaksempurnaan pengelolaan
ikut
pada tahap formulasi. (Amanda,
pelaksanaan peraturan wajib belajar
Skripsi, 2012:2)
pada malam hari untuk anak ini.
selesai,
kegagalan
suatu
di
samping kebijakan
Dari ketiga peraturan mengenai
andil
dalam
kelancaran
Dimana fungsi dari satuan tugas ini
jam malam bagi pelajar di tiga
adalah
kabupaten yaitu Kabupaten Natuna,
kegiatan wajib belajar pada malam
Kabupaten Kepulauan Anambas dan
hari dapat berjalan dengan baik;
Kabupaten Bintan, terdapat beberapa
memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan
perbedaan yang menjadi alasan bagi
kegiatan belajar pada malam hari;
peneliti untuk memilih salah satunya.
melakukan razia, pemeriksaan dan
Dalam hal ini peneliti lebih memilih
teguran terhadap anak yang tidak
untuk meneliti di Kabupaten Bintan
mematuhi Jam Wajib Belajar Pada
yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor
Malam Hari dan ikut mengawasi
66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib
secara aktif terhadap aktifitas anak
Belajar Pada Malam Hari Terhadap
yang tidak sesuai dengan norma-
Anak
norrma yang berlaku di masyarakat.
Se-Kabupaten
dikarenakan
di
dalam
Bintan, Peraturan
Di
Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014
memastikan
dalam
pelaksanaan
Peraturan
Bupati
Bintan Nomor 66 Tahun 2014
8
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
dijelaskan dalam Peraturan Bupati
Malam Hari Terhadap Anak Se-
Bintan Nomor 66 Tahun 2014
Kabupaten Bintan ini disebutkan
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
satuan tugas ini terdiri dari Rukun
Malam Hari Terhadap Anak Se-
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),
Kabupaten
Kepala Dusun, Lurah/Kepala Desa,
dijelaskan bagi Kabupaten Natuna
Camat, Tokoh Masyarakat/Tokoh
dan Kabupaten Kepulauan Anambas
Agama,
Kepolisian,
dalam peraturan mereka. Di dalam
Organisasi Pemuda dan pihak lain
Peraturan Bupati Bintan Nomor 66
yang terkait. Hal ini menunjukkan
Tahun 2014 Tentang Jam Wajib
bahwa tidak hanya Satuan Polisi
Belajar Pada Malam Hari Terhadap
Pamong Praja saja yang diberi
Anak
kewenangan
disebutkan
Satpol
PP,
untuk
memberikan
Bintan,
tetapi
Se-Kabupaten bahwa
tidak
Bintan,
sarana
dan
teguran terhadap anak (para pelajar)
prasarana yang digunakan untuk
yang beraktifitas tidak sesuai dengan
Wajib Belajar pada Malam Hari
norma-norma masyarakat, tetapi di
meliputi:
sini masyarakat juga diikutsertakan
Warga,
dalam mengontrol kegiatan pelajar di
Masyarakat,
malam hari.
sarana lainnya yang memadai.
Rumah Pusat
tinggal,
Kegiatan
sarana
Balai Belajar
ibadah
dan
Selain itu, mengenai sarana dan
Kejelasan secara spesifik, detail
prasarana yang akan digunakan para
dan kompleks yang dijelaskan di
pelajar sebagai tempat mereka untuk
dalam
belajar
Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam
pada
malam
hari
juga
9
Peraturan
Bupati
Bintan
Wajib Belajar Pada Malam Hari
penulis menganggap perlu untuk
Terhadap
mengkaji lebih dalam mengenai
Anak
Se-Kabupaten
Bintan, tidak dijelaskan juga oleh
perumusan kebijakan tersebut.
Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan
Anambas
Berdasarkan uraian yang penulis
dalam
paparkan dalam latar belakang di
peraturan mereka. Hal ini yang
atas, maka penulis
menjadi
lebih
permasalahan yang akan penulis
memilih untuk meneliti Peraturan
teliti dan kaji lebih dalam mengenai
Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014
pelaksanan kebijakan yaitu:
alasan
peneliti
merumuskan
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
Apa yang mendasari Pemerintah
Malam Hari Terhadap Anak Se-
Kabupaten
Kabupaten Bintan di Kabupaten
formulasikan kebijakan Peraturan
Bintan.
Bupati Bintan Nomor 66 Tahun
Bintan
mem-
Berdasarkan uraian yang penulis
2014 Tentang Jam Wajib Belajar
paparkan dalam latar belakang di
Pada Malam Hari Terhadap Anak
atas, ada hal-hal yang menarik untuk
Se-Kabupaten Bintan?
dikaji dalam penelitian ini yaitu
Adapun
urgensi/latar
belakang
dari
dikeluarkannya
Peraturan
Bupati
yang menjadi
tujuan
dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan penting
Bintan Nomor 66 Tahun 2014
Pemerintah
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
Kabupaten
memformulasikan
Malam Hari Terhadap Anak Se-
Bintan
kebijakan
Peraturan Bupati Bintan Nomor
Kabupaten Bintan.Oleh karena itu,
66 Tahun 2014 Tentang Jam
10
Wajib Belajar Pada Malam Hari
action
Terhadap
particular
Anak
Se-Kabupaten
for
dealing public
with
some
problem
are
identified and enacted into a law.
Bintan.
Artinya formulasi kebijakan adalah
Hasil penelitian ini diharapkan
tahap
dapat bermanfaat untuk:
proses
kebijakan
dimana
program yang bersangkutan dapat 1. Diharapkan dari penelitian ini
diterima melalui tindakan untuk
dapat menjadi masukan dalam memformulasikan kebijakan
menangani beberapa masalah umum
sebuah
bagi
yang diidentifikasi dan ditetapkan
Pemerintah
menjadi
Kabupaten Bintan.
Politik,
formulation is derivative of formula
diharapkan
and means simply to develop a plan,
penelitian ini dapat bermanfaat sebagai
bahan
masukan
a method, a prescription, in this
bagi
chase for alleviating some need, for
fakultas dan menjadi referensi tambahan
undang-undang.
Sedangkan menurut Jones (1984),
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
sebuah
bagi
acting
mahasiswa
on
formulasi
selanjutnya.
a
adalah
mengembangkan
B. KONSEP TEORI
problem. turunan sebuah
Artinya, untuk rencana,
metode, resep dalam sebuah proses
1. Formulasi Kebijakan
untuk bertindak mengatasi masalah.
Menurut Lester and Steward
(Mulyadi, 2015:8-9)
(2000), formulasi kebijakan adalah
Secara
the stage of the policy process where
keseluruhan,
tahapan
formulasi kebijakan tersebut dari
pertinent and acceptable courses of 11
segi teknis menurut Mustopadidjaja
buah
AR (1985) meliputi sebagai berikut:
keputusan , yaitu :
a. Pengkajian
masalah
a)
kebijakan;
tentang
pembuatan
Teori Rasional Komprehensif (The
b. Penentuan tujuan;
Rational-Comprehensive
Theory)
c. Pengembangan alternatif;
Karakteristik utama dari bentuk
d. Pembuatan model;
rasional komprehensif adalah
e. Penentuan kriteria penilaian;
melibatkan
f. Penilaian alternatif; g. Perumusan
teori
beralasan
rekomendasi.
pilihan tentang
yang keinginan
untuk mengadopsi seperangkat
(Mulyadi, 2015:9)
tindakan yang berbeda untuk
Dikemukakan oleh Mark Turner
memecahkan masalah.
dan David Hulme dalam bukunya
Dikemukakan oleh Charles E.
Governance,
and
Lindblom dalam bukunya The
Development: Making The State
Policy Making Process (1968)
Work (1997:58) bahwa: Policy is
bahwa
also
komprehensif memuat beberapa
about
Administration
decesions-series
of
teori
rasional
decesions in fact- and decesions are
unsur, yaitu:
about power. Oleh karena itu, dapat
1) Pembuat keputusan hanya
dikatakan bahwa kajian kebijakan
dihadapkan kepada suatu
publik
dengan
masalah tertentu yang dapat
pembuatan keputusan. Terdapat 3
dipisahkan secara tegas dari
berhubungan
masalah-masalah lainnya;
12
2) Tujuan, nilai atau sasaran
konsekuensinya
dapat
yang menjadi pedoman bagi
menstimulasi
pengambil
tujuan atau nilai-nilai yang
keputusan
(decision dikontraskan, diurutkan
maker)
diharapkan.
kemudian
2006:71-72)
berdasarkan
b) Teori
tingkat urgensinya; 3) Berbagai
alternatif
pencapaian
(Wicaksono,
Inkremental
(The
Incremental Theory) yang
Charles Lindblom menawarkan
berhubungan dengan upaya
teori
pemecahan masalah dikaji
artikelnya yang berjudul The
secara mendalam;
Science of Muddling Trough
4) Konsekuensi
berupa
incremental
dalam
Public
melalui
Administration
pengorbanan dan manfaat
Review seri 48, yang terbit pada
yang ditimbulkan dari setiap
tahun 1959. Menurut Lindblom
pilihan
(1959) dan Dye dalam bukunya
alternatif
diteliti
secara seksama; 5) Setiap
alternatif
konsekuensi
Understanding dan yang
hal
memilih
yang
perlu
mendapat
perhatian dalam mendalami teori dengan
incremental, yaitu :
alternatif lainnya; 6) Pembuat
Policy
(1976) bahwa terdapat sejumlah
menyertainya dikomparasikan
Public
1) Pemilihan
tujuan
atau
keputusan
akan
sasaran dan analisis empiris
alternatif
yang
dari
13
tindakan
yang
diperlukan
untuk
terdefinisikan.
Oleh
mencapainya lebih bersifat
karenanya,
saling berkorelasi daripada
terhadap keputusan menjadi
saling terpisah-pisah;
langkah
2) Pembuat keputusan hanya
alternatif
berhubungan permasalahannya,
yang
harus
dilaksanakan
mempertimbangkan beberapa
pengujian
secara
kontinyu; yang
6) Pembuatan
keputusan
dengan
incremental
pada
dan
hakikatnya
merupakan
alternatif tersebut bersifat
perbaikan
“menambal” dari kebijakan
menyesuaikan
yang sudah ada;
perkembangan termutakhir
3) Untuk hanya
setiap
alternatif,
konsekuensi
dari
yang
dan untuk
sosial
yang tengah terjadi pada redefinisi
masalah
situasi
yang
yang
aktual
ketimbang mempromosikan
tengah dihadapi; ada
permasalahan
ketidaksempurnaan
berkesinambungan
5) Tidak
dengan
me(remedial)
4) Pembuat keputusan secara
terhadap
lebih
diarahkan
urgent saja yang dievaluasi;
melakukan
untuk
peningkatan tujuan social di keputusan
masa
tunggal yang menjadi solusi
mendatang.
(Wicaksono, 2006:73)
atas sebuah masalah yang
14
Teori ini dianggap lebih realistis
incremental dalam keadaan yang
dibandingkan
berbeda.
teori
rasional
komprehensif. keterbatasan
Sebab,
mempertimbangkan
pula
waktu
untuk
kemampuan pembuat keputusan
informasi
social
yang
berbeda-beda.
Semakin
sebanyak-banyaknya
adalah
tinggi
kemampuan
pembuat
sebuah
dalam
keputusan dalam memberikan
menggali
keniscayaan
kekuasaan untuk melaksanakan
pengambilan keputusan. c)
Mixed-scanning
keputusannya, maka
Mixed Scanning Theory Amitai
Etzioni
sebuah
solusi
banyak scanning yang secara
menawarkan yang
realistis
dikenal
ini
keputusan
keputusan akan semakin efektif.
pengambilan
sebagaimana
dan
di-scanning, maka pembuatan
mempertimbangkan
fundamentalisme
diikutsertakan;
semakin banyak cakupan yang
dengan Mixed Scanning Theory. Teori
semakin
yang
Tahapan-tahapan
dalam
tertuang dalam teori rasional
perumusan
komprehensif dan pada saat
2012:123) dikutip dalam Skripsi
yang bersamaan menggunakan
(Nurheni,
pula teori incremental untuk
yaitu:
menghasilkan keputusan yang optimal.Teori memungkinkan
kebijakan
Skripsi,
(Winarno,
2015:16-17),
1) Perumusan Masalah
mixed-scanning
Mengenali
penggunaan
masalah
teori rasional komprehensif dan
dan
merumuskan
merupakan
langkah
yang paling fundamental dalam 15
perumusan
kebijakan.
Untuk
selanjutnya
adalah
dapat kebijakan dengan baik,
pemecahan masalah.
maka masalah-masalah publik
4) Penetapan kebijakan
membuat
harus dikenali dan didefinisikan
Setelah salah satu dari sekian
dengan baik.
alternatif kebijakan diputuskan
2) Agenda Kebijakan
diambil
sebagai
cara
untuk
Suatu masalah untuk masuk ke
memecahkan masalah kebijakan,
dalam
kebijakan
maka tahap paling akhir dalam
memenuhi syarat-syarat tertentu,
pembentukan kebijakan adalah
seperti misalnya apakah masalah
menetapkan
tersebut
dipilih
agenda
mempunyai
dampak
kebijakan
tersebut
yang besar bagi masyarakat dan
mempunyai
membutuhkan penanganan yang
yang mengikat.
harus segera dilakukan. 3) Pemilihan
alternatif
masalah
kebijakan
tersebut kebijakan,
ke
dalam maka
hukum
Glyn Davis dalam bukunya yang
publik
berjudul
The
Handbook
para perumus kebijakan sepakat memasukkan
kekuatan
Menurut Peter Bridgman dan
didefinisikan dengan baik dan
untuk
sehingga
2. Kebijakan Publik
untuk memecahkan masalah Setelah
yang
2nd
menyebutkan,
masalah
Australian
Policy
Edition
(2000)
banyaknya
definisi
kebijakan public menjadikan sulit
agenda
untuk
langkah
menentukan
secara
tepat
sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk memudahkan
16
pemahaman kita terhadap kebijakan
yaitu Pancasila dan Undang-
public, kita dapat meninjaunya dari 5
Undang
karakteristik kebijakan publik, yaitu:
merupakan
a.
direvisi
pendiri
hanya
oleh
Majelis Rakyat
seluruh rakyat Indonesia.
dengan konsekuensinya; dan
yang
(MPR), sebagai perwujudan dari
Melibatkan keputusan beserta
Terstruktur
produk
Permusyawaratan
dipahami;
c.
1945
bangsa Indonesia, yang dapat
Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang
b.
Dasar
b) Kebijakan publik yang kedua
tersusun
adalah yang dibuat dalam bentuk
menurut aturan tertentu; d.
Pada hakikatnya adalah politis;
e.
Bersifat dinamis. (Wicaksono,
kerjasama antara legislatif dan eksekutif.
Model
menyiratkan
2006:65)
ini
bukan
ketidakmampuan
legislatif, namun menyiratkan Dalam tingkatan
peraturan kebijakan
tertulis, publik
tingkat
di
permasalahan
Indonesia dapat dibedakan menjadi
yang
tidak
memungkinkan legislatif bekerja
3, yaitu: a)
kompleksitas
sendiri. Contoh kebijakan public
Kebijakan
publik
yang
tertinggi
dibuat
bersama
antara
adalah kebijakan publik yang
legislatif dan eksekutif adalah
mendasari dan menjadi falsafah
Undang-Undang dan Peraturan
dari
Daerah.
terbentuknya
Negara
Kesatuan Republik Indoneaia,
17
c)
Kebijakan publik yang ketiga
Kebijakan secara umum, menurut
adalah kebijakan yang dibuat
Said
oleh eksekutif saja. Di dalam
2004:31-34), membedakan kebijakan
perkembangannya,
peran
dalam tiga tingkatan sebagai berikut:
eksekutif
cukup
tidak
dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan yang
sangat
luas,
pelaksana yang dibuat sebagai
(PP),
atau
petunjuk
baik
yang
bersifat positif
maupun
negatif
meliputi
yang
kebijakan
Presiden
tingkat
Menteri
(Kepmen/Permen)
wilayah
atau
umum. pusat,
Untuk peraturan
pemerintah
tentang
pelaksanaan
Undang-
Undang.
Keputusan/Peraturan Gubernur,
3) Kebijakan
Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.
pedoman
kebijakan yang menjabarkan
(Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan
menjadi
2) Kebijakan pelaksana, yaitu
dibuat oleh eksekutif adalah
Keputusan/Peraturan
yang
instansi yang bersangkutan.
Contoh kebijakan public yang
Pemerintah
yaitu
kebijakan
keseluruhan
turunan dari peraturan legislatif.
(Abidin,
umum,
pelaksanaan
sehingga dibutuhkan peraturan
Peraturan
Abidin
1) Kebijakan
melaksanakan kebijakan yang
peraturan
Zainal
teknis,
yaitu
kebijakan operasional yang (Mulyadi,
berada
2015:37-38)
dibawah
pelaksana.
18
kebijakan
Adapun contoh jenis kebijakan
a. Sebagai
penjabaran
dalam tingkatan kebijakan public
kebijakan
sebagai berikut:
strategis pelaksanaan tugas di
1) Kebijakan Umum meliputi:
bidang tertentu;
a. Kebijakan
Negara
yang
bersifat
fundamental
strategis
dalam
sebagai
b. Wewenang: Menteri, Pejabat
dan
setingkat Menteri/LNPK;
mencapai
c. Bentuk:
tujuan nasional; b. Wewenang:
umum,
dari
Keputusan,
Peraturan, Instruksi pejabat Presiden
tertentu. (Mulyadi, 2015:39)
bersama-sama dengan DPR
C. KONSEP OPERASIONAL
& DPD;
Tahapan-tahapan
c. Bentuk: UUD, UU, Perpu.
perumusan
2) Kebijakan Pelaksana meliputi:
dalam
kebijakan
(Winarno,
2012:123) dikutip dalam Skripsi
a. Kebijakan Presiden sebagai
(Nurheni,
pelaksana UU, TAP MPR
Skripsi,
2015:16-17),
yaitu:
dan Perpu guna mencapai 1) Perumusan Masalah
tujuan;
Mengenali
b. Wewenang: Presiden; c. Bentuk: Pemerintah,
masalah
Peraturan
dan
merumuskan
merupakan
langkah
yang paling fundamental dalam
Keputusan
perumusan
Presiden, Inpres.
kebijakan.
Untuk
dapat kebijakan dengan baik,
3) Kebijakan Teknis meliputi:
maka masalah-masalah publik
19
harus dikenali dan didefinisikan
Setelah salah satu dari sekian
dengan baik.
alternatif kebijakan diputuskan
2) Agenda Kebijakan
diambil
sebagai
cara
untuk
Suatu masalah untuk masuk ke
memecahkan masalah kebijakan,
dalam
kebijakan
maka tahap paling akhir dalam
memenuhi syarat-syarat tertentu,
pembentukan kebijakan adalah
seperti misalnya apakah masalah
menetapkan
tersebut
dipilih
agenda
mempunyai
dampak
kebijakan
tersebut
yang besar bagi masyarakat dan
mempunyai
membutuhkan penanganan yang
yang mengikat.
harus segera dilakukan.
publik
Penelitian ini berusaha memecahkan masalah
para perumus kebijakan sepakat memasukkan
tersebut
ke
dalam
hukum
menggunakan penelitian kualitatif.
didefinisikan dengan baik dan
untuk
kekuatan
Dalam penelitian ini, penulis
untuk memecahkan masalah masalah
sehingga
D. METODE PENELITIAN
3) Pemilihan alternatif kebijakan
Setelah
yang
didasarkan
agenda
maka
langkah
selanjutnya
adalah
membuat
menggambarkan
problematika yang terjadi. Hal ini
masalah
kebijakan,
dengan
pada
pertimbangan
bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya
pemecahan masalah.
mengenai
4) Penetapan kebijakan
dalam
tulisan
alasan/dasar
yang
mendorong Pemerintah Kabupaten Bintan memformulasikan kebijakan
20
Peraturan Bupati Bintan Nomor 66
diperoleh dari berbagai literatur
Tahun 2014 tentang jam wajib
seperti buku-buku, surat kabar,
belajar pada malam hari terhadap
majalah, internet dan jurnal-
anak se-Kabupaten Bintan. Karena
jurnal
tujuan tersebut, maka relevan jika
2005:168)
penelitian
ini
dilakukan
penelitian.
(Zuriah,
dengan Untuk
pengumpulan
data,
menggunakan pendekatan kualitatif. terutama Lokasi
penelitian
pilihan
dari
yang
data
primer
dengan
menjadi menggunakan instrument penelitian
peneliti
adalah
di yaitu kuesioner dan interview guide.
Kabupaten
Bintan,
Provinsi Kuisioner
penelitian
berisikan
Kepulauan Riau. Jenis data yang tentang pertanyaan yang berstruktur digunakan adalah: dan a) Data primer adalah data yang
jawaban
yang
diperoleh
cenderung kurang begitu mendalam.
diperoleh dari tangan pertama
Sedangkan
interview
guide
atau secara langsung. Sumber
umumnya
berisikan
daftar
data primer diperoleh secara
pertanyaan yang sifatnya terbuka dan
langsung
ingin memperoleh jawaban yang
melalui
wawancara
dengan informan.
mendalam. (Suyanto dan Sutinah, 2011:56)
b) Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari
tangan
kedua
Teknik pengumpulan data yang
seperti laporan, dokumentasi, dan
biasa
lain-lain. Data sekunder dapat
wawancara, teknik observasi dan
21
digunakan
adalah:
Teknik
teknik
dokumentasi.
Sedangkan
masuk ke dalam agenda kebijakan,
teknik analisa data yang digunakan
karena tingkat “penting” masalahnya
adalah reduksi data, penyajian data
ini tergolong tinggi. Anak dari
dan penarikan kesimpulan.
kalangan
pelajar
generasi
sekaligus
bangsa
yang
ini
merupakan
aset
penerus
E. PEMBAHASAN 1.
Perumusan Masalah
diselamatkan
Masalah publik yang terjadi di Kabupaten
Bintan
meningkatnya
kasus
kalangan adalah
pelajar. anak
generasi
dan
memprihatinkan bagi negara. Tapi,
di
penanganan Pemerintah dalam hal
Penyebabnya
kurang
tidak
perkembangannya, tentu akan sangat
adalah anak
apabila
ini terlihat lambat, padahal setiap
mendapat
harinya kemungkinan anak akan
perhatian dari orang tua, kurang
menjadi korban maupun pelaku dari
kasih sayang, kurang nyaman berada
tindak
di lingkungan keluarga, pengaruh
kekerasan
atau
tindak
kriminal lainnya sangat mungkin
dari teman sepermainan bahkan ada terjadi. anak yang berasal dari keluarga 3.
broken home.
Pemilihan Alternatif Untuk Memecahkan Masalah
2.
Agenda Kebijakan Adapun alternatif yang muncul Masalah
Kabupaten
publik
masyarakat
Bintan
mengenai
dalam
masalah
menugaskan
meningkatnya kasus anak merupakan
ini
adalah
RT/RW
untuk
mengontrol anak-anak di wilayahnya
masalah publik yang sudah pasti
agar ditegur dan diberi peringatan 22
kepada orang tuanya; aparat satpol
Bentan pada tanggal 24 Oktober
PP melakukan razia terhadap pelajar
2014 oleh Bupati Kabupaten Bintan
yang berada di warnet-warnet ketika
yaitu Ansar Ahmad.
masih jam sekolah berlangsung;
F. PENUTUP
inisiatif Bupati untuk membentuk Berdasarkan
peraturan yang mengatur mengenai
maka
jam malam anak yang disertai sanksi.
membentuk
kebijakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam
jam malam terhadap anak. Dengan
disahkan,
setelah dapat
peraturan
Wajib Belajar Pada Malam Hari
ini
Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan
meningkatkan
di wilayah Kabupaten Bintan. Alasan
kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten
Bintan
serta
menyimpulkan
Kabupaten Bintan memformulasikan
sebuah
peraturan yang mengatur mengenai
harapan,
peneliti
penelitian,
mengenai alasan penting Pemerintah
Setelah melalui penelitian, maka dipilihlah
hasil
utamanya
anak
adalah
kebutuhan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 66
terhindar dari kegiatan yang kurang
Tahun 2014 Tentang Jam Wajib
bermanfaat.
Belajar Pada Malam Hari Terhadap 4.
Penetapan Kebijakan Telah
ditetapkan
Anak Peraturan
Se-Kabupaten
Bintan
ini
secara sengaja dibentuk atas dasar
Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014
kebutuhan.
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
dimaksud di sini adalah kebutuhan
Malam Hari Terhadap Anak Se-
dimana wilayah Kabupaten Bintan
Kabupaten Bintan, di Bandar Seri
butuh sebuah kebijakan dan aturan 23
Kebutuhan
yang
yang bisa mengatur, mengontrol dan
Wajib Belajar Pada Malam Hari
memberikan efek jera kepada para
Terhadap
pelajar yang berkegiatan negatif pada
Bintan. Dasar hukum
saat berada di luar lingkungan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
keluarga. Dari dibentuknya peraturan
2002 Tentang Perlindungan Anak,
ini
kepedulian
yang sekarang menjadi Undang-
Bintan
Undang Nomor 35 Tahun 2014
terhadap anak, terhadap kegiatan-
Tentang Perubahan Atas Undang-
kegiatan yang kurang bermanfaat
Undang Nomor 23 Tahun 2002
bagi masa depan mereka, terhadap
Tentang Perlindungan
segala bentuk aktifitas yang dapat
dalam Undang-Undang Perlindungan
merugikan diri anak (para pelajar)
Anak, tertera jelas mengenai hak
tersebut.
anak yang memiliki hak agar dapat
menunjukkan
Pemerintah
Kabupaten
diskriminasi.
Malam Hari Terhadap Anak SeKabupaten Bintan ini tidak dibuat
Perhatian dan rasa kepedulian
melainkan
yang
diberikan
oleh
Pemerintah
Bintan
Kabupaten Bintan terhadap aktifitas
dalam
dan perlindungan terhadap anak
menyusun Peraturan Bupati Bintan
khususnya para pelajar, ditunjukkan
Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam
melalui kebijakan yang Pemerintah
memiliki
Kabupaten
Anak. Di
segala bentuk kekerasan maupun
Tentang Jam Wajib Belajar Pada
Pemerintah
itu ialah
terlindungi dari ancaman maupun
Bintan Nomor 66 Tahun 2014
sembarangan,
Se-Kabupaten
hidup, tumbuh, berkembang, serta
Selain itu, Peraturan Bupati
secara
Anak
dasar
hukum
24
bentuk. Kebijakan yang berisikan
DPRD Kabupaten Bintan dan Satuan
tujuan untuk meningkatkan kualitas
Polisi
Pamong
Sumber Daya Manusia di Kabupaten
Bintan
untuk
Bintan dan agar anak terhindar dari
kebijakan
kegiatan yang kurang bermanfaat di
mengontrol tentang kegiatan pelajar
luar jam belajar ini dengan sengaja
di luar jam belajar sekolah.
dibentuk. Semua didasari atas hal
Praja
Kabupaten
membentuk yang
suatu
mengatur,
Kegiatan-kegiatan anak di luar
pentingnya melindungi dan menjaga
jam
anak agar selalu merasa aman dan
menjadi perhatian dan sorotan bagi
nyaman serta terhindar dari adanya
Pemerintah. Kegiatan yang kurang
tindak
bermanfaat
kekerasan.
Kabupaten
Pemerintah
lingkungan
di
kalangan
sekolah
pelajar
memiliki
banyak terjadi di wilayah Kabupaten
hal
Bintan. Kegiatan negatif tersebut
penyelenggaraan perlindungan anak,
meliputi balap liar, mengkonsumsi
karena Pemerintah Kabupaten Bintan
miras, berbagai tindak kriminal yang
merupakan
tak seharusnya
kewajiban
perlindungan
Bintan
belajar
dalam
penyelenggara anak,
mereka lakukan,
sehingga
bahkan hingga kasus pembunuhan.
mendorong Pemerintah Kabupaten
Melalui Peraturan Bupati Bintan
Bintan dan SKPD terkait seperti
Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam
Dinas
dan
Wajib Belajar Pada Malam Hari
Olahraga Kabupaten Bintan; Badan
Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan
Pemberdayaan
ini
Pendidikan
Pemuda
Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana,
juga
Pemerintah
Kabupaten
Bintan ingin mengajak dan berharap
25
agar
rasa
kepedulian,
perhatian,
sikap dan gerak-gerik kehidupan
sikap mengontrol dan sikap ingin
anaknya.
tahu orang tua terhadap segala
mencegah agar tidak terjadi hal-
kegiatan
mengenai
hal negatif terhadap diri anak
perkembangan anaknya secara lebih
tersebut, seperti miras, balap liar,
mendalam. Karena sudah menjadi
tindak kriminal, menggunakan
kewajiban bagi para orang tua
narkoba, dan sebagainya. Karena
menciptakan
lingkungan
lingkungan keluarga merupakan
keluarga yang harmonis, nyaman dan
lingkungan yang pertama kali
terbuka agar anak mau berbagi dan
mengenalkan dan mengajarkan
menceritakan seluruh keluh kesah
segala sesuatu bagi anak. Dari
dan apa yang ia alami ke orang tua
lingkungan keluarga dan orang
sebagai
tualah
anaknya,
suasana
orang
dipercayainya
pertama sebagai
bercerita,
sehingga
terhindar
dari
kegiatan-kegiatan
anak
yang tempat
Tujuannya
anak
dapat
untuk
mengenal
sekelilingnya.
dapat
2. Sebaiknya, bagi masyarakat dan
segala
bentuk
organisasi-organisasi masyarakat
yang
kurang
diharapkan
bermanfaat dan negatif.
dapat
ikut
berpartisipasi dalam mengontrol
Adapun saran yang dapat penulis
melalui kegiatan ronda yang
berikan sebagai berikut:
sering
1. Sebaiknya kepada para orang tua
kampung ketika malam hari,
lebih peka dan lebih peduli
selain untuk menjaga keamanan
terhadap segala bentuk kegiatan,
kampung mereka, juga dapat
26
diadakan
warga-warga
mengontrol apabila ada pelajar yang
pulang
kerumah
DAFTAR PUSTAKA
larut Buku:
malam. Kemudian masyarakat juga dapat mengingatkan para
Abidin,
Said
Zaenal,
2004,
pelajar yang terlihat melakukan
Kebijakan Publik Edisi Revisi
kegiatan-kegiatan yang kurang
Cetakan
bermanfaat tanpa sepengetahuan
Pancur Siwah
Kedua.
Jakarta:
keluarga mereka, dengan cara segera
melaporkan
Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar
dan
Kebijakan Publik, Bandung:
memberitahu kedua orang tua
Alfabeta.
anak tersebut agar kedua orang tua anak tersebut tahu apa yang
Bungin,
Burhan,
2005,
Metode
sedang dilakukan anaknya. Hal
Penelitian
ini
Bandung: PT Raja Grafindo.
sangat
dapat
membantu
Kualitatif,
berjalannya kebijakan dan aturan yang
telah
dibuat
Dunn, William N, 2003, Pengantar
oleh
Analisis Kebijakan Publik.
Pemerintah, demi menciptakan
Yogyakarta:Gadjah
generasi dan kualitas Sumber
Mada
University Press.
Daya Manusia yang berkualitas.
Mulyadi,
Deddy,
Kebijakan Pelayanan dan
27
2015,
Studi
Publik
dan
Publik
Aplikasi
Konsep Proses
Kebijakan
dan
Pelayanan
Suyanto, Bagong, dan Sutinah, 2011,
Publik, Bandung: Alfabeta.
Metode
Penelitian
Berbagai
Sosial
Alternatif
Nugroho, Riant, 2012, Public Policy Pendekatan (Dinamika
Edisi
Revisi,
Kebijakan, Jakarta: Kencana.
Analisis
Kebijakan,
Manajemen Jakarta:
Kebijakan),
PT.
Elex
Wibawa, Samsora, 2011, Politik
Media
Perumusan Kebijakan Publik,
Komputindo.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nugroho, Riant, 2014, Kebijakan Publik
Di
Wicaksono, Kristian Widya, 2006,
Negara-Negara
Berkembang,
Administrasi dan Birokrasi
Yogyakarta:
Pemerintah,
Pustaka Pelajar.
Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Santosa, Pandji, 2008, Administrasi
Winarno, Budi, 2007, Kebijakan
Publik (Teori dan Aplikasi
Publik, Teori dan Proses,
Good
Jakarta: Media Pressindo.
Governance),
Bandung: Refika Aditama. Zuriah, Nurul, 2005, Metodologi Subarsono,
AG,
2009,
Penelitian
Sosial
Kebijakan Publik (Konsep,
Pendidikan,
Sinar
Teori
Offset.
dan
Analisis
Aplikasi).
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
28
dan Grafika
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
Jurnal:
2012 Amanda,
Febi,
2012,
Tentang
Sistem
“Analisis Peradilan Pidana Anak
Formulasi
Kebijakan
Pemberlakuan
SNI
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
(Standar Nasional Indonesia)
2011 Tentang Pembentukan
Secara
Bagi
Peraturan
Pengendara Motor”, Skripsi
undangan
Sarjana
Helm
Wajib
FISIP
Perundang-
Universitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Indonesia. 2003 Nurheni, Lisa, 2015, “Formulasi
Tentang
Sistem
Pendidikan Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Undang-Undang Nomor 23 Tahun Bintan Nomor 6 Tahun 2011 2002 Tentang Perlindungan Tentang
Pengawasan
dan Anak
Pengendalian
Minuman
Beralkohol”, Skripsi Sarjana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
FISIP Universitas Maritim
2014 Tentang Pemerintahan
Raja Ali Haji.
Daerah
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2002
Perlindungan Anak 29
Tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Tentang
1
Tahun
2014
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Terhadap Anak SeKabupaten Bintan.
30
