EVALUATION OF RECRUITMENT POLICY IMPLEMENTATION HEAD OF THE STATE HIGH SCHOOL IN BANDA ACEH YUSRA JAMALI* ABSTRACT

Jurnal Ilmiah Education Management Volume 6 Nomor 2 Juli 2016

EVALUATION OF RECRUITMENT POLICY IMPLEMENTATION HEAD OF THE STATE HIGH SCHOOL IN BANDA ACEH

YUSRA JAMALI* ABSTRACT The ideal profile principals and berkompetan require government intervention in the form of a policy of recruiting candidates for the principal. This study focuses on the evaluation of the implementation of recruiting candidates for the head of State Senior High School (SMAN) in Banda Aceh. This study, using a qualitative approach, with the evaluation model CIPP (Context, Input, Process, and Product). The data collection covers, interviews, observation and study of the document. The results of the study are; 1) The purpose of recruiting candidates for the principal, 2) Readiness implementation of recruiting candidates. 3) Implementation of recruiting candidates for the principal's, selection of administrative and academic, education and training, and the appointment and establishment. 4) Principal as a result of recruitment professionals who met the qualifications and competence of the administration. Based on the findings of research and analysis of data, it can be concluded that the evaluation of candidate recruitment policy is based on the principal stages and mechanisms set out in the policy. However, there are still shortcomings and weaknesses, associated with the process of the administration and the readiness of candidates of principals. Keywords: Evaluation, policy, recruitment, principalship. PENDAHULUAN 3 Kepala sekolah sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagai pemimpin maka selalu ditekankan pentingnya tiga kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu conceptual skills, human skills dan technical skills (Wahjosumidjo: 1999: 349). Figur dan profil seorang kepala sekolah dapat dinilai dari kompetensi yang dimiliki, baik yang bersifat akademik maupun praktis. Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. (Rian Nugroho: 2009: 537). Berdasarkan pengertian ini maka evaluasi

kebijakan adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kebijakan rekrutmen calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, diharapkan adanya kepala sekolah yang berkualifikasi dan berkompetensi. Implementasi kebijakan perlu adanya intervensi pemerintah, agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada. Hal ini, sama halnya dengan implementasi kebijakan rekrutmen calon kepala sekolah, membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk

Guru SMAN Banda Aceh

© 2016 Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana UNJ

1110


menyiapkan tatacara dan mekanisme pelaksanaannya. Rekrutmen kepala sekolah diarahkan untuk memperoleh calon kepala sekolah yang berkualifikasi dan berkompetensi. Robert L. Mathis dan Jhon H. Jakson, recruitment is a process that produces a number of highly qualified applicants for dipekerjaan in a company or organizat. (Robert L. Mathis and John H. Jackson : 2008 :213). Tidak dapat dipungkiri, kelemahan prosedur dan mekanisme rekrutmen kepala sekolah, dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengangkatan kepala sekolah. Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, menyebutkan bahwa, Proses manajemen sumber daya manusia tenaga/ketenagaan adalah; (1) perencanaan SDM, (2) rekrutmen SDM, (3) seleksi SDM, (4) orientasi dan penempatan SDM, (5) pelatihan dan pengembangan SDM, (6) penilaian kinerja, (7) kompensasi. (Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin:2014: 48). Rekrutmen calon kepala sekolah, menjadi permasalahan serius, mekanisme perekrutan kepala sekolah dinilai telah terkontaminasi dengan kepentingan pihak tertentu dan lebih bernuansa politis. Kondisi tersebut dapat membuat dunia pendidikan menjadi alat kekuasaan yang dapat berdampak terhadap rendahnya motivasi para guru, serta meruntuhkan prestasi akademik dari para pendidik karena tidak fairnya sistem rekrutmen calon kepala sekolah. (Ridwan Adami: 2015). METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif dengan menggunakan Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Dengan metode studi Kasus. Pendekatan dengan model CIPP dengan komponen sebagaiberikut; (1) contexs evaluation:

evaluasi terhadap konteks, (2) input valuation: evaluasi terhadap masukan, (3) process evaluation: evaluasi terhadap proses, dan (4) product evaluation: evaluasi terhadap hasil. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian evaluasi mengacu pada fokus dan sub fokus penelitian yang yang telah dirumuskan pada latar belakang masalah, terkait dengan implementasi kebijakan rekrutmen kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Banda Aceh. Data dan fakta ditabulasi dan dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kewenangan sesuai bidang masing-masing dengan sumber data sebagai berikut; Data dan informasi yang dikemukakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, secara nasional tujuan rekrutmen kepala sekolah bertujuan untuk melahirkan calon kepala sekolah yang berkualifikasi dan berkompetensi untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa, tujuan rekrutmen calon kepala sekolah untuk melahirkan calon kepala sekolah yang baik, cakap secara manajemen dan mampu menjadi pemimpin, sesuai aturan yang berlaku. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Proyeksi kebutuhan calon kepala sekolah dilakukan dengan analisis kebutuhan. Setelah itu, dilakukan penetapan jadwal, pengumuman, seleksi administrasi dan mengikuti pendidikan dan pelatihan di LPPKS Solo. Analisis kebutuhan kepala sekolah dilakukan setiap dua tahun sekali


1111


dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh bersama lembaga terkait. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penambahan jumlah sekolah baru, adanya jabatan kepala sekolah yang kosong, karena adanya kepala sekolah yang mendapatkan promosi jabatan, pindah tempat tugas, mengundurkan diri, meninggal dunia, pensiun dan pindah tugas. Sasaran dan Prinsip Rekrutmen Calon Kepala Sekolah dilakukan secara profesional, demokratis, obyektif, terbuka, yuridis, dan ilmiah. Prinsip terbuka, bebas intervensi, berkeadilan, kesetaraan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Sasaran dan Prinsip Rekrutmen Calon Kepala Sekolah dilakukan secara profesional, demokratis, obyektif, terbuka, yuridis, dan ilmiah. Prinsip terbuka, bebas intervensi, berkeadilan, kesetaraan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Kesiapan rekrutmen calon kepala sekolah Kesiapan pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh selaku pemangku kewenangan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan program kependidikan di Kota Banda Aceh. Salah satu tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, adalah menyiapkan dan melaksanakan rekrutmen calon kepala sekolah di semua tingkatannya Hal ini sejalan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, dalam menyiapkan sumber daya manusia secara kontinue. Sedangkan untuk kebutuhan anggaran rekrutmen, secara utuh

diusulkan melalui DIPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Banda Aceh, untuk pendidikan dan pelatihan ditanggung oleh pihak LPPKS Solo. Selain persyaratan administrasi setiap calon kepala sekolah juga dipersyaratakan untuk memenuhi persyaratan akademik, berupa rekomendasi, penulisan makalah kepemimpinan sekolah yang disiapkan ketika tes ujian tulis yang berisi gagasan, visi, misi dan wawasan calon kapala sekolah. Pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah Keputusan hasil proyeksi kebutuhan calon kepala sekolah dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk menyiapkan mekanisme rekrutmen dengan menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru melalui kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mekanisme rekrutmen calon kepala sekolah diawali dengan pengumuman, pengajuan calon, seleksi persyaratan, dan kelengkapan dokumen portofolio. Pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut; a. Pengajuan Usulan Calon dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah asal guru yang diketuhui oleh ketua pengawas sekolah binaan. b. Seleksi persyaratan administrasi, bertujuan untuk menverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkasberkas permohonan dan portofolio yang diajukan oleh calon peserta. c. Seleksi persyaratan akademik, bertujuan untuk mendapatkan caloncalon terbaik dan memenuhi standar minimal sebagai peserta program penyiapan calon kepala sekolah ditinjau dari pengetahuan, pengalaman, serta kualitas visi dan misinya


1112


terkait dengan tugas dan fungsi kepala satuan pendidikan. Kurikulum dan materi pendidikan dan pelatihan, dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK) sesuai kompetensinya masing-masing. Model pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, dikemas dalam 3 tahap dengan model “In-Service Learning 1- On-the Job Learning -InService Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui kegiatan tatap muka. “On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Sedangkan InService Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil On-the Job Learning”. (Hasan Basri dan A. Rusdiana : 2015: 29). Evaluasi aktivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dinilai dalam dua aspek evaluasi adalah; 1) keberadaan kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan, 2) terkait dengan model/pola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan berlangsung dalam suatu organisasi yang bersangkutan, sedangkan pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang tujuannya untuk mengingatkan kemampuan atau ketrampilan khusus seseorang atau kelompok orang. Kepala Sekolah Profesional Hasil evaluasi produk terkait dengan hasil rekrutmen calon kepala sekolah adalah tersedianya calon kepala sekolah yang profesional. Kepala sekolah profesioanal adalah terpenuhi kualifikasi administratif dan memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai

kepala sekolah/madrasah Pasal 2 ayat (2), secara tegas menyebutkan, setiap guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus dapat memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Hasil Wawancara dengan Ketua Koordinator Pengawas, bahwa persyaratan administrasi berupa persyaratan indivual seperti pendidikan, umur, golongan/pangkat, pengalaman mengajar, kesehatan dan lain, sedangkan yang khusus jenjang jabatan, jika guru SMA hanya bisa diangkat untuk kepala SMA dan lain-lain. Pembahasan hasil penelitian dirumuskan berdasarkan fokus dan subfokus, Djuju Sudjana (2006: 21). menyebutkan bahwa batasan evaluasi dilakukan secara sistematis, berdasarkan kriteria atau standar, serta upaya pengambilan keputusan. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan Tujuan rekrutmen kepala sekolah Tujuan rekrutmen calon kepala sekolah secara tegas dan operasional terdapat dalam dokumen normatif pemendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Secara teoretis, E. Mulyasa (2007:102-104). Menyebutkan bahwa, tujuan rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menjaga disiplin pegawai/karyawan, motivasi, dan penghargaan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, bahwa tujuan rekrutmen calon kepala sekolah untuk melahirkan calon kepala sekolah yang baik, cakap secara manajemen dan mampu menjadi pemimpin,


1113


sesuai aturan yang berlaku. Seyogianya rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan, mengingat rekrutmen merupakan fasilitas publik yang perlu dipublikasi kepada pengawas, kepala sekolah, instansi terkait dan guru sebagai penerima maanfaat. Terkait dengan proyeksi kebutuhan calon kepala sekolah diperkiraan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang berwenang. Rekrutmen calon kepala sekolah di banda Aceh telah mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk pedoman, petunjuk dan tata tertib lainnya. Kondisi ini perlu dipertahankan dan perlu didokumentasikan dengan baik, untuk kebutuhan proyeksi dua tahun mendatang. Kesiapan rekrutmen calon kepala sekolah Kesiapan rekrutmen calon kepala sekolah secara kewenangan menjadi tanggung jawab dinas pendidikan dan kebudayaa setempat, dan hasil observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dinas terkait sudah menjalankan proses seleksi sesuai tahapan yaitu; kesiapan pemberkasan administratif, akademik dan kelengkapan dokumen portofolio. Kusnandar (2007:72). Bahwa, kelengkapan secara administratif sangat diperlukan, tidak hanya untuk memudahkan panitia dalam memvalidasi dokumen- dokumen secara benar dan sah. Tetapi juga dapat dijadika dokumen resmi calon kepala sekolah di kantor dinas. Panitia pelaksana mempersiapkan dokumen seleksi berupa metode penyaringan secara tertulis dan wawancara. Karena alasan otonomi daerah dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh, kama semua kegiatan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, salah satu materi uji adalah “uji baca Al-Qur’an”

hal sudah diberlakukan sejak tahun 2006, juga diberlakukan kepada calon gubernur, bupati, anggota DPR dan pejabat structural eselon di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Hal ini sebagai implementasi dari pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah Proses rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan atas dasar penetapan proyeksi kebutuhan oleh Dinas Pendidikan Kabupatan/Kota. Selanjutnya dinas setelah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru melalui kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah. Setelah peserta dinyatakan lulus, maka tahap berikutnya semua calon diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah berupa pembekalan secara teoretik dan praktik, yang langsung dimagangkan pada sekolah binaan dan sekolah asal. Penyelengaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilakukan oleh LPPKS sebagai lembaga khusus yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendidik dan melatih calon kepala sekolah yang berkedudukan di Kota Solo. Kegiatan pendidikan dalam bentuk tatap muka secara langsung di kelas/lokal, minimal 100 (seratus) jam pelajaran, sedangkan praktik lapangan dilakukan disekolah dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh lembaga khusus untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wiyono


1114


“Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara terstruktur dalam waktu minimal 100 (seratus) jam pelajaran, selama 3 (tiga) bulan”. LPPKS didirikan untuk mempercepat proses pengembangan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Hal ini menjadi apresiasi khusus dari pemerintah untuk calon kepala sekolah dan hendaknya setiap calon kepala sekolah yang berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di LPPKS, hendaknya dapat mengotimalkan diri dalam menerima dan mengikuti proses pendidikan Pengangkatan dan penetapan calon kepala sekolah Pengangkatan dan penetapan calon kepala sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan setempay dengan berpedoman pada; (1) penilaian akseptabilitas, dan (2) masa tugas kepala sekolah. Pertimbangan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah berpedoman pada petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 8 Tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Hasil wawancara dengan panitia rekrutmen, bahwa “t im pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh walikota, dengan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan, BKPP, Pers dan tim pemantau independen”. Dengan adanya tim dari lintas keilmuan dan kelembagaan, diyakini akan dapat mengurasi kelemahan dan kecurangan dalam pengangkatan calon kepala sekolah. Selain Hasil uji akseptabilitas dan masa tugas, ada yang perlu diperhatikan seacara serius oleh pemerintah yaitu kepatutan dan kecocokan calon kepala sekolah dengan masyarakat/karakter peserta

didik di sekolah yang akan ditugaskan. Hal ini penting untuk mempercepat proses pengembangan dan mejalankan program kerja sekolah, juga mendapat dukungan yang baik dari tokoh dan masyarakat setempat. Kepala Sekolah Profesional Berdasarkan pedoman pelaksana Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010, secara tegas menyebutkan bahwa, kepala sekolah profesional perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial. Sikap profesional kepala sekolah dilakukan secara berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah Kepala sekolah profesional adalah kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi administrasi dan terpenuhi standar kompetensi. Terpenuhi Kualifikasi Administratif, sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah Pasal 2 ayat (2) berupa persyaratan administrasi yang dilengkapi secara individu oleh calon peserta. Seperti pendidikan terakhir, umur, golongan/pangkat, pengalaman mengajar, kesehatan dan lainlain. Sedangkan yang khusus berupa jenjang jabatan, jika guru SMA hanya bisa diangkat untuk kepala SMA. Kepala sekolah dalam menjelankan tugas dan fungsinya perlu pengembangan kualifikasi dan kompetensi. Pada saat ini masalah kekepalasekolahan, merupakan suatu peran yang menuntut persyaratan kualitas kepemimpinan yang kuat. (Wahjosumidjo: 1999:349) Diyakini bahwa kepala sekolah yang memenuhi kulaifikasi dan kompetensi akan memudahkan yang bersangkutan untuk menjalankan program sekolah yang sudah ditetapkan atau yang ingin dilaksanakan.


1115


Terpenuhinya kompetensi kepala sekolah, sebagai pemimpin perlu ada keahlian khusus, mengingat beban kerja kepala sekolah sebagai manajer, mempunyai peran strategis untuk mewujudkan visi dan sekolah. KESIMPULAN Tujuan rekrutmen calon kepala sekolah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, dan siap untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Kesiapan dokumen pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah disiapkan oleh dinas terkait berupa dokumen persyaratan administratif, akademik, dan dokumen portofolio. Khusus untuk Aceh diberlakukan persyaratan tambahan berupa lulus uji baca Al Qur’an sebagai bagian dari pelaksanaan Syari’at Islam. Pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah diawali dengan tahapan mekanisme rekrutmen, sebagaimana diatur dalam aturan pelaksana Permendiknas Nomor 28 tahun 2010. pertama pengajuan usulan calon kepala sekolah sekaligus dilakukan sosialisasi. Kedua seleksi kelengkapan persyaratan, Ketiga, mengukuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Keempat Pengangkatan dan penetapan calon kepala sekolah sesuai penilaian akseptabilitas dan masa tugas kepala sekolah. Hasil rekrutmen kepala sekolah telah melahirkan figur dan profil kepala sekolah yang profesional, yang terpenuni secara kualifikasi dan kompetensi dan siap diangkat sebagai kepala sekolah dengan rasa tanggungjawab serta komitmen tugas yang tinggi.

Models,n& Applications, San Francisco: Jossey-Bass. Djuju Sudjana, (2006), Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. E.

Mulyasa, (2007), Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks menyukseskan MBS dan KBK, Bandung : Rosdakarya.

Hasan Basri dan A. Rusdiana, (2015), Manajemen Pendidikan dan Pelatihan,Bandung: Pustaka Setia. Ibrahim Ibrahim, (2003), Manajemen Perlengkapan Sekolah : Teori dan Aplikasinya, Jakarta : Bumi Aksara. Pedoman pelaksana permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 (Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasioanl, 2011). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, (2014), Manajemen Sumber Daya Pendidikan, Bandung: CV. Pustaka Setia.

DAFTAR PUSTAKA Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield,(2007), Evaluation Theory, © 2016 Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana UNJ

1116

EVALUATION OF RECRUITMENT POLICY IMPLEMENTATION HEAD OF THE STATE HIGH SCHOOL IN BANDA ACEH YUSRA JAMALI* ABSTRACT

Recommend Documents