Manajemen Bisnis Internasional
Etika & Tanggung Jawab Sosial
Adhiatma Nanda Wardhana Irfan Dwi Nurfianto
Etika itu apa ya ? •
•
•
•
•
Studi atas proses pembelajaran yang melibatkan pemahaman moralitas, sementara CSR melibatkan tindakan Keyakinan mengenai tindakan yang baik atau buruk yang mempengaruhi hal lainnya Perilaku etis: perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara umum Etika Bisnis: perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pelaku bisnis Etika dalam Manajemen Internasional: standar perilaku yang memandu masing-masing manajer internasional dalam pekerjaannya
Etika
❖ ❖
❖
Setiap individu memiliki keyakinan masing-masing Masyarakat yang dilatar belakangi oleh kebudayaan yang sama akan memegang keyakinan yang sama pula atas perilaku etis dan tidak etis Perilaku etis sangat kuat dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan individu
Etika (W. Frankena, 1973; Bentham, 1988; & Mill, 1957)
❖
Utilitarianisme: sebuah bentuk konsekuensialisme, rasa kebaikan terbesar untuk orang-orang di bawah sekumpulan batasan tertentu (Frankena)
❖
Utilitarianisme: perspektif menarik bagi pengambilan keputusan bisnis, khususnya di negara-negara Barat
Etika yang Berhubungan dengan Hak Asasi Manusia
❖
Isu-isu mengenai Hak Asasi Manusia saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi MNC
❖
Adanya pertimbangan subyektivitas yang terlibat
❖
Perbedaan budaya di masyarakat
Etika terhadap Tenaga Kerja
❖
Kebijakan ketenagakerjaan sangat berbeda di masingmasing negara
❖
Kebebasan bekerja, kebebasan berorganisasi, terlibat dalam tindakan kolektif, serta kebijakan mengenai PHK pun berbeda di setiap negara
Etika Seputar Praktik Bisnis ❖
1. 2.
3.
Langkah menerapkan penilaian etika terhadap situasi bisnis: Mengumpulkan informasi fakta yang relevan Menganalisis fakta untuk menentukan nilai moral yang tepat. Norma etika kegunaan (utility), hak (rights), keadilan (justice), perhatian (caring) Membuat penilaian etika atas dasar kebenaran/kesalahan kebijakan yang diajukan
Etika terhadap Lingkungan dan Perlindungannya
❖
Memperhatikan lingkungan sekitar
❖
Menganalisis kebutuhan hidup masyarakat setempat
❖
Tidak menimbulkan limbah yang mengakibatkan polusi
Definisi
Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility
Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyeimbangkan komitmennya pada kelompok/individu yang terdapat di lingkungan sekitarnya.
LATAR BELAKANG LSM
(MASYARAKAT TERSTRUKTUR)
VS MULTINATIONAL COORPORATION
1900an
Komisi Masyarakat Eropa menyebutkan 4 (empat) faktor yang mendorongnya perkembangan CSR, yaitu:
1. Kepedulian dan harapan baru komunitas, konsumen, otoritas publik, dan investor dalam konteks globalisasi dan perubahan industri berskala besar; 2. Kriteria sosial memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan investasi individu dan institusi baik sebagai konsumen maupun investor; 3. Meningkatnya kepedulian pada kerusakan lingkungan yang disebabkan
kegiatan ekonomi; 4. Transparansi kegiatan bisnis akibat perkembangan media teknologi komunikasi dan informasi modern.
Fokus & Pihak Berkepentingan
❖ ❖ ❖
❖ ❖
Pelanggan Investor Pemasok Masyarakat Karyawan
Area Tanggung JawaB Sosial
LINGKUNGAN
PELANGGAN
KARYAWAN
INVESTOR
Penyimpangan CSR Terhadap Investor
❖
Manajemen finansial yang tidak wajar
❖
Cek kosong
❖
Insider trading
❖
Penyimpangan laporan keuangan
Pentingnya CSR bagi Perusahaan Multinasional
Moralitas Pemurnian Kepentingan Diri Sendiri Teori Investasi Mempertahankan Otonomi
manfaat YANG dapat diperoleh oleh suatu perusahaan YANG mengimplementasikan CSR
1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (increased sales and market share) 2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (strengthed brand positioaning)
3. Meningkatkan citra perusahaan (enhanced corporate image clout) 4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai (increased ability to attract, motivate, and retain employees) 5. Menurunkan biaya operasi (decreasing operating cost) 6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (increased appeal to investors and financial analysts)
Business for Social Responsibility
Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial
❖
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam BAB V Pasal 74 ayat 1, 2, 3, dan 4
❖
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 b dan Pasal 34
❖
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian meninmbang butir a,b,d,e, Pasal 1 Butir 1, 2, 3, dan Pasal 3
Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian CSR dapat dilihat dalam Pasal 74 yang menyebutkan: ❖
Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
❖
Ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
❖
Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuk pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
❖
Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan CSR dapat dilihat pada: ❖
1. Pasal 15 A. Setiap penanam modal berkewajiban:
B. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; C. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; D. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; E. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
F. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
❖
2. Pasal 34
(1)Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
❖
Pasal 15 (b) menerangkan bahwa
“tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada 1. Menimbang butir a
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Repulbik Indonesia Tahun 1945. 2. Menimbang butir b Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Repulbik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 3. Menimbang butir d Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
4. Menimbang butir e Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkkungan hidup.
Pasal 1 butir 1 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal 1 butir 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 1 butir 3
Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Repulbik Indonesia dari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian eko sistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
BEDAH KASUS FREEPORT
“See You Again”
Wiz Khalifa
