ERMANTO FAHAMSYAH Handphone :

ERMANTO FAHAMSYAH Handphone : +62-81336461370 E-mail : [email protected] [email protected] [email protected]

Data Pribadi Nama Lengkap Nama Panggilan Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Bangsa Status Perkawinan Alamat a. Rumah Telp b. Kantor

: Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. : ERMANTO : Lamongan, 14 Mei 1979 : Laki-laki : Islam : Indonesia : Jejaka : Jl. Kramat Sawah III No. E-6, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat : +62-21-3100606 : Jl. Ciputat Raya Nomor 7, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 : +62-21-75916651-53 : +62-21-75916650

Telp Fax.

Kualifikasi Pekerjaan Konsentrasi pada Hukum Ekonomi (Hukum Bisnis). Mempunyai kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, motivasi tinggi, pekerja keras dan cepat merespon keadaan.

Pendidikan Formal 2013

Doktor Ilmu Hukum (Ekonomi), Universitas Indonesia dengan Disertasi tentang Hukum di Bidang Perkebunan (nilai cumlaude)

ERMANTO FAHAMSYAH Handphone : +62-81336461370 E-mail : [email protected] [email protected] [email protected] 2008

Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (predikat cumlaude)

2002

Sarjana Hukum, Universitas Jember

Pengalaman Pekerjaan 2003-sekarang

Fakultas Hukum, Universitas Jember - Dosen Tetap

2008

Sekretariat Jenderal, DEPDIKNAS - Tim Teknis Program Beasiswa Unggulan dan Program Sinergi DEPDIKNAS

2009

SEAMEO-SEAMOLEC, Sekretariat Jenderal, DEPDIKNAS - Tim Bidang Hukum dan Program HiForce

2010

Staf Ahli DPR RI

2011- sekarang

Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) – Sekretaris Jenderal

2011-sekarang

PT. Bunga Tani – Direktur Public Relation

2011-sekarang

PT. Mutu Indonesia Strategis (MISB) – Komisaris Utama

2011-skrg

Kementerian Pertanian RI-Tim Penilai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

2012-skrg

Dewan Pakar Majalah Hortus Archipelago

2013-sekarang

Ketua Tim Kajian Hukum Bidang Perkebunan PT. Smart Tbk. dan FP2SB

Berkelanjutan


Lain-lain: 1. Mata Kuliah Yang Pernah Diasuh (2003-2013) : a. Pengantar Hukum Indonesia. b. Hukum Adat. c. Hukum Kebendaan. d. Hukum Ekonomi Pembangunan. e. Hukum Investasi. f. Hukum Pembiayaan. g. Hukum Agrobisnis. h. Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan. i.

Hukum Perdata Khusus.

j.

Hukum Perusahaan.

k. Hukum Perjanjian. l.

Hukum Perjanjian Kredit.

m. Hukum Agribisnis. n. Hukum Persaingan Usaha. o. Hukum Industri. p. Hukum Acara Persaingan Usaha

2. Pengalaman Penelitian: a. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank (2002). b. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Kabupaten Jember (2005). c. Upaya Perlindungan Konsumen Kesehatan Melalui Peningkatan Mutu Layanan Dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Kesehatan Di Kabupaten Jember (2005). d. Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Terhadap Kejahatan Korporasi (2006).


e. Aspek Kepastian Hukum Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (2007). f. Kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit.

3. Artikel Ilmiah: a. Dasar Pemikiran Pengaturan Batas Waktu SKMHT Dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. b. Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Terhadap Kejahatan Korporasi. c. Pembajakkan HKI di Indonesia, Masalah Budaya atau Kepastian Hukum ? d. Analisa Hukum atas Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang “Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut” (Tahun 2011). e. Pandangan Hukum atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Tahun 2011). f. Legal Review Law No. 18/2004 on Plantation, Pos Constitution Court’s Verdict (Tahun 2011). g. Telaah UU 18 Tahun 2004, Pasca Putusan MK (Tahun 2011). h. Peran Perkebunan dalam Pembangunan Nasional Indonesia. i.

Aspek Hukum Pengaturan Luas Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan.

4. Karya Tulis Ilmiah: a. Penggunaan Klusula Baku Dan Pengawasannya Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2006). b. Demokratisasi dan Pembangunan Ekonomi (2006).


c. Choice Of Law By The Parties (Party Autonomy) Dalam Suatu Kontrak Dikaitkan Dengan Pembatasan-Pembatasan Tertentu (2007). d. Masalah Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dikaitkan Dengan Masalah Ketertiban Umum (2007). e. Praktek Persengkokolan Tender (Bid Rigging) Di Indonesia Dan Proses Penyelesaiannya (2007). f. Pembajakkan HKI di Indonesia, Masalah Budaya atau Kepastian Hukum ? (2007). g. Sejarah dan Perkembangan HKI Indonesia (2007). h. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagai Wujud Perlindungan Eksistensi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia (2007). i.

Pengaturan Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Efisiensi (2007).

j.

Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Penggunaan Klausula Baku Pada Polis Asuransi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2007).

k. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam UU Perseroan

Terbatas

Sebagai

Bentuk

Penegasan

Pentingnya

Kesadaran Bagi Perseroan Terbatas Untuk Lebih Dapat Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat (2007). l.

Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitur Dan Hartanya Menurut UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2007).

m. Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR) dan Konsep Negara Kesejahteraan (Tahun 2009).


5. Karya Lain: a. Draft Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan (Tahun 2008). b. Buku Panduan Beasiswa Unggulan Tahun 2008, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas (Tahun 2008). c. Draft Buku Panduan Beasiswa Unggulan Tahun 2009, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas (Tahun 2009) d. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Depdiknas (Tahun 2008). e. Draft Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/ OT.140/3/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Tahun 2011). f.

Rumusan Draft Penyempurnaan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Tahun 2012).

g. Rumusan Draft Penyempurnaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Tahun 2013). h. Draft

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Tahun 2013).

Jakarta, Desember 2013 Hormat saya,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

ERMANTO FAHAMSYAH Handphone :

Recommend Documents