LAYANAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
Drs. BUNYAMIN, M.Pd.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
STUDI KASUS PERMASALAHAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 7 SEMARANG
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang” (UUD 1945)
Permasalahan Munculnya berita di medsos www.netralitas.com tanggal 24 Juli 2016, jam 11.45 WIB, dengan headline : “ INGIN NAIK KELAS, SISWA SMK N 7 SEMARANG DISURUH MASUK ISLAM “ Sekolah terus berusaha menyiapkan data-data empirik terkait dengan berita tersebut.
DATA EMPIRIK PENDAFTARAN Data saat pendaftaran peserta didik baru, siswa memilih agama ISLAM pada kolom pilihan agama Kartu Keluarga yang dikumpulkan sebagai persyaratan pendaftaran, siswa tertulis beragama Islam Kartu Keluarga (KK) No. 3374060405100011 dan Daftar Pribadi Siswa (DPS) tanggal 29 Oktober 2014
DATA EMPIRIK KELAS X Semester 1 siswa mengikuti dan menyelesaikan semua mata pelajaran (termasuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Islam) dengan baik dan tuntas Semester 2 siswa mengikuti dan menyelesaikan semua mata pelajaran (termasuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Islam) dengan baik dan tuntas Dari Rapat Pleno, nilai dinyatakan memenuhi kriteria dan diputuskan naik ke kelas XI
DATA EMPIRIK Kelas XI Semester 3, siswa mengikuti pelajaran dan memperoleh nilai tuntas, kecuali mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Islam (tidak memiliki nilai karena tidak mengikuti pelajaran) Semester 4, siswa mengikuti pelajaran dan memperoleh nilai tuntas, kecuali mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Islam (tidak memiliki nilai karena tidak mengikuti pelajaran) Pada Rapat Pleno, siswa dinyatakan belum dapat dinaikan kelas, karena belum mengikuti semua pelajaran dengan tuntas
DATA EMPIRIK
Guru mapel PAI memanggil siswa dan melakukan pendekatan persuasif, siswa membuat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa siswa tidak mengikuti mapel PAI. Wali Kelas, guru BK dan guru PAI tanggal 10 November 2015 memanggil orang tua siswa dan melakukan pendekatan serta mencari penyelesaian yang terbaik
KRONOLOGIS
Tanggal 18 Desember 2015, saat pengambilan LHBS, guru BK berkomunikasi dengan orang tua terkait nilai kosong pada mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Islam Sekolah memanggil orang tua siswa tanggal 3 Maret 2016 untuk melakukan pendakatan dan mencari solusi agar siswa mengikuti pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Islam
DATA EMPIRIK
Atas dasar analisa nilai raport siswa, yang bersangkutan tidak memiliki nilai pada mata pelajaran Agama Islam hal ini disebabkan yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran agama Islam pada kelas XI semester 3 dan 4.
SANDARAN REGULATIF UUD RI 1945 pasal 31 ayat 3 : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang” UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 : “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”
SANDARAN REGULATIF Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan bagian E nomor 2 (d) : “satuan pendidikan menentukan kriteria kenaikan kelas” Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang Nomor : 800/7388-D/2016, tentang Norma Penilaian dan Kriteria Kenakan Kelas Tahun Pelajaran 2015/2016 bagian II nomor 1 “Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti”
RESPON EKSTERNAL
MLKI Pengurus Propinsi Jateng dan Kota Semarang melakukan klarifikasi tentang berita yang dimuat pada website Rabu, 27 Juli 2016 Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah hadir ke sekolah untuk melakukan klarifikasi atas kasus yang dimaksud, dan disampaikan akan dilakukan mediasi antara keluarga dengan sekolah.
MEDIASI
Jumat, 29 Juli 2016 dilakukan mediasi oleh pihak Ombudsman di Kantor perwakilan Ombudsman Jl. Pahlawan Semarang. Pihak-pihak yang hadir dalam mediasi tersebut adalah : SMK Negeri 7 Semarang, keluarga Peserta Didik, didampingi dari yayasan Bhineka Tunggal Ika dan Lembaga Bantuan Hukum Apik serta sejumlah wartawan 3 (tiga) permintaan siswa, yaitu : Masih bisa sekolah di SMK Negeri 7 Semarang Bisa sekelas dengan teman-temannya (naik kelas) Tidak ada perbedaan perlakuan dari guru-guru antara sebelum peristiwa dengan setelah peristiwa
MEDIASI
Rabu, 03 Agustus 2016 dilakukan mediasi oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Jl. Pemuda Semarang. Pihak-pihak yang hadir dalam proses Mediasi tersebut adalah : Ombudsman perwakilan Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, beserta Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi Kurikulum, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dewan Pendidikan kota Semarang, Pendamping keluarga, Lembaga Bantuan Hukum APIK, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, Sejumlah Wartawan
RANGKUMAN HASIL MEDIASI Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Kenaikan kelas wewenang sepenuhnya ada pada sekolah. Negara belum hadir memberikan regulasi bagi penghayat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Kewenangan Negara untuk menyelesaikan Dinas pendidikan Kota Semarang sedang meminta Fatwa kepada kementrian terkait masalah ini Rapat Pleno merupakan sidang tertinggi dalam kenaikan kelas SMK Negeri 7 Semarang sudah menggunakan aturan yang berlaku.
RANGKUMAN HASIL MEDIASI Dewan Pendidikan Kota Semarang Sekolah sudah mengikuti aturan normatif yang berlaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Syarat kenaikan kelas menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester secara utuh Kelompok normatif adaptif sekurang-kurangnya Baik
RANGKUMAN HASIL MEDIASI
Berdasarkan regulasi – regulasi yang disampaikan disimpulkan bahwa : ada 2 permintaan Peserta didik yang bisa dipenuhi, sedangkan untuk naik dan tidaknya adalah kewenangan sekolah. Dan SMK Negeri 7 Semarang telah bertindak sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada
TINDAK LANJUT
Senin, 29 Agustus 2016, perwakilan SMK Negeri 7 Semarang menghadap Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah untuk mempertanyakan surat penghentian mediasi, untuk keperluan memanggil siswa agar segera masuk sekolah, tetapi pihak Ombudsman menginformasikan jika status permasalahan masih dalam status Observasi
WALIKOTA
Selasa, 30 Agustus 2016 SMK Negeri 7 diundang oleh bapak Walikota. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah SMK Negeri 7 Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Kota semarang beserta Sekretaris, Kemenag Kota Semarang dan pendamping keluarga peserta didik.
TANGGAPAN
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Bapak Walikota bahwa segera : mencari solusi agar sekolah melaksanakan evaluasi akhir untuk mengisi nilai kosong. meminta negara harus hadir pada pelayanan pendidikan yang belum dapat mengakomodasi keperluan peserta didik tertentu menugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan rekomendasi sebagai penguat dalam penyelesaian masalah tersebut.
TANGGAPAN
Dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang : Peserta didik tersebut dititipkan di kelas XII menunggu peralihan dokumen perpindahan agama ke aliran kepercayaan. Memberikan instruksi agar sekolah study banding ke sekolah yang pernah memiliki siswa ber kepercayaan Orang tua diminta untuk mengganti dokumen perpindahan agama ke penghayat kepercayaan melalui perubahan Daftar Pribadi Siswa (DPS).
TANGGAPAN
Hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2016, berdasar surat dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, yang ditujukan kepada Walikota Semarang, Perihal : Pelayanan Pendidikan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan SMK Negeri 7 Semarang mengirimkan laporan ke 2 (dua) masalah Zulfa ke Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan nomor : 421/8599/2016.
TINDAK LANJUT Tanggal 31 Agustus 2016, siswa berangkat ke sekolah dan masuk di kelas XII Sekolah mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan Kota Semarang perihal Permohonan Guru Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
TINDAK LANJUT
Surat Kepala Dinas nomor 4516/6960, tanggal 13 September 2016, perihal Pelayanan Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
Isi Surat Kepala Dinas Pendidikan
Siswa agar dapat naik ke kelas XII dengan syarat mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang dalam hal ini Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME diberikan secara bersamaan untuk kelas XI dan kelas XII oleh guru yang kompeten untuk itu sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Surat Kepala Dinas
Apabila Hasil Evaluasi Belajar dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan yang ada maka peserta didik tersebut dapat naik ke kelas XII, dan sebaliknya, Apabila Hasil Evaluasi Belajar dinyatakan tidak lulus sesuai ketentuan yang ada, maka peserta didik tersebut tidak dapat naik kelas (kembali ke kelas XI)
Surat Kepala Dinas
Dalam hal layanan pendidikan ini, SMK Negeri 7 dapat bekerjasama dengan Organisasi Penghayat Kepecayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan per-UU-an dan mempedomani Permendikbud No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan
Fasilitasi Dinas Pendidikan terkait dengan Percepatan penyusunan Kurikulum
Tanggal 8 September 2016, pertemuan MLKI (Provinsi dan Kota), dinas pendidikan, dan SMK 7 mendengarkan paparan MLKI tentang persiapan penyusunan kurikulum Penghayat kepercayaan Thd Tuhan Yang Maha Esa.
Perkembangan Penyusunan Kurikulum
KI dan KD sudah disusun Dirjen Kebudayaan Kemendikbud melalui direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Nilai Tradisi (Proses – Kurikulum) diusulkan untuk mendapatkan Pengesahan dari Mendikbud. Telah berlangsung pelatihan asesor dan penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hotel Horison Semarang oleh BNSP atas prakarsa Kemendikbud melalui Direktorat Kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa.
FASILITASI SEKOLAH
Hari Kamis, 15 September 2016, Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor : 4516/6960 tanggal 13 September 2016 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa An. Zulfa Nur Rohman, maka SMK Negeri 7 Semarang membuat Surat Edaran untuk seluruh guru, dengan nomor : 421/8684/2016 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME An. Zulfa Nur Rohman, dengan inti edaran sebagaimana isi dari surat dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.
FASILITASI MLKI
Hari Senin , tanggal 3 Oktober 2016 SMK Negeri 7 Menerima Surat Tugas dari MLKI kepada Dinas Pendidikan kota, nomor : 01/10/MLKI/2016, yang menugaskan : Bapak Sumarwanto beserta tim (Bapak Suwahyo dan Bapak Adiyono, BA) untuk mengajar materi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, kepada Zulfa Nur Rohman. Sekaligus berkoordinasi antara Tim MLKI dan SMK Negeri 7 Semarang.
FASILITASI SEMUA FIHAK
Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 siswa mulai belajar penghayat kepercayaan yang diajar oleh guru dari MLKI, bertempat di Ruang BK. Kunjungan Bapak Dirjen Kebudayaan unt memantau pelaksanaan pembelajaran di SMKN 7 Semarang Sampai sekarang pembelajaran tetap berlangsung sesuai jadwal setiap hari Rabu dan Jumat di Ruang Bimbingan Konseling Tatap muka yang telah dilaksanakan kelas XI sebanyak 12 kali dan kelas XII sebanyak 5 kali.
N.SUMATRA
RIAU C.SULAWESI
MALUKU
JAMBI IRIAN JAYA PAPUA
S.KALIMANTAN LAMPUNG
S.SULAWESI C.JAVA
W.JAVA
E.JAVA BALI
DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA
E.NUSA TENGGARA