Dr. Cris Kuntadi, CPA, CA, Ak. Kepala Pusdiklat BPK RI
Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
1
UUD 1945
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RAKYAT
APIP PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
DPR/DPD/ DPRD
PEMERINTAH
PERTANGGUNG JAWABAN
BPK LHP
AUDITOR INDEPENDEN 2
LHP
APH
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab Memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN Menegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara
3
Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK & Pemerintah Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPK sedunia (Intosai) BPK telah menerapkan Reformasi Birokrasi (nilai 85,67) LAKIP BPK dinilai oleh Kemen PAN & RB (nilai A) BPK sedang menerapkan fraud control system (sistem kendali kecurangan)
Sikencur Sistem Kendali Kecurangan adalah rangkaian proses dan kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen entitas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendalian internal
Faktor
Kencur
Sikencur
Popularitas
Dikenal luas oleh masyarakat
Mudah diingat sebagai trademark BPK
Manfaat
untuk mencegah/mengobati penyakit dalam/luar, maupun ringan/berat serta meningkatkan daya tahan tubuh
untuk mencegah, mendeteksi, menindak kasus kecurangan baik oleh internal/ekternal organisasi dengan modus ringan/ canggih serta dapat meningkatkan SPI organisasi
Biaya
Mudah dan murah mendapatkan dan mengolahnya dibanding dengan manfaatnya
Perancangan dan implementasinya simple sesuai kebutuhan dan kematangan organisasi dengan biaya murah tapi bukan murahan
Pengguna
Dapat dikonsumsi sendiri atau dijual bebas kepada kosumen di pasaran
Dapat dikembangkan untuk kepentingan internal atau eksternal melalui fungsi audit, pendapat, dan pertimbangan
Bentuk
Dapat diolah dan dikemas secara tradisional maupun modern tergantung preferesi user
Singkatan Sikencur dikemas dalam narasi bahasa Indonesia maupun Inggris tergantung pemahaman penguna
Kompatibilitas
Dapat dicampur dengan bahan obat lain tanpa efek samping
Dapat diintegrasikan dengan sistem lain sebagai substitusi atau komplementer tanpa konflik
Makna Konotatif
Dapat memiliki konotasi negatif seperti ungkapan masih “bau kencur” yang berarti belum dewasa
“Bau Kencur” dapat berkonotasi netral atau bahkan positif karena sistem ini baru tahap awal inisiatif BPK
BPK’s Synergy
3. Perbaikan Kebijakan Nasional dalam FCS
Outcome Focus
Learning Organizati on
4.Pembelajaran Implementasi FCS Aktif menemukan dan mencegah penyalahgunaa n& penyelewenga n keuneg
1. Implementasi FCS di internal BPK
2. Audit kinerja entitas dalam pencegahan fraud
Leading by Example
Program Nasional Reformasi Birokrasi
Kebutuhan dan Harapan Stakeholder
Praktek Terbaik Yang Berlaku Umum
Renstra dan Rencana Implementasi 8
Sistem Kepemimpinan yang Kuat dan Bersih Kerangka
Utama Tata Kelola Program Anti Kecurangan
Cari dan temukan
Netralisasi risiko kecurangan PENCE-
R
utinkan
sejak dini kasus Kecurangan PENDE-
GAHAN
TEKSIA N
MONEV -POR
RESPO N
monitoring, evaluasi dan pelaporan efektivitas Sikencur
U
sut cepat
dan tuntas kasus kecurangan yg ditemukan
Efektivitas Kebijakan dan Penegakan Peraturan
Internalisasi Nilai dan Budaya Anti Kecurangan
Menjaga integritas dalam persfektif personal dan institusional BPK Melindungi dan mengamankan keuangan negara yang pengelolaan dan tanggung jawabnya ada pada BPK Leading by example
Hubungan Sikencur & Sistem Lain
Efektivitas Keberadaan Implementasi
BPK memiliki perangkat Sikencur dalam bentuk kebijakan, pedoman, prosedur, manual, dsb
BPK menerapkan perangkat Sikencur dalam kegiatan operasional organisasi Penerapan perangkat Sikencur telah berhasil mengurangi risiko kecurangan
Kecukupan Desain
Kepatuhan Implmentasi
Hasil/ Outcome
Penyusunan Pedoman Implementasi Sikencur (Konsultan MSI) Mengkaji pengendalian kecurangan dalam bentuk FGD dengan beberapa entitas Pemerintahan (Ditlitbang) Studi banding desain dan implementasi Sikencur ke Australia bersama DPR-BAKN, Kejagung, dan KPK Pusdiklat sebagai objek simulasi pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Kinerja Sikencur (untuk selanjutnya, Pusdiklat akan dirancang menjadi laboratorium Sikencur) Training fraud awareness bagi pemeriksa Menerapkan beberapa praktik kendali kecurangan di Pusdiklat (perjalanan dinas, pemaketan PBJ, e-procurement, dll)
13
Kebijakan Pusdiklat Fraud risk assessment Pedoman Prosedur Pengaduan Penandatangan Pakta Integritas Penetapan Standar Perilaku Sarana pengaduan (website, email, telephon, dan kotak)
www.pusdiklat.bpk.go.id : pusdiklat.bpk.go.id
15
Nama : Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, CA, Ak. Jabatan : Kepala Pusdiklat BPK RI Tmp/Tgl Lahir: Banyumas/24 Juni 1969 Pendidikan: S-3 Unibraw Malang (2007-9), S-2 UGM & Erasmus Universiteit Rotterdam Belanda (1998-2000) FE UI Jakarta (1993-1996) dan STAN Jakarta (1988-1991) Dosen: STAN, Maksi UI, Maksi Unpad, dan Maksi Unand
Organisasi: Anggota DPN, Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional, dan Dewan Komite Etika IAI (2010-4) HP: 0812 7897808, E-mail:
[email protected] 16
