Disampaikan pada : Sosialisasi Pokok-pokok Pergub TKD bagi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Materi di Upload di web : etkdbkd.jakarta.go.id
1
DASAR HUKUM 1.
2.
3.
PERGUB No. 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (berlaku mulai bulan Mei 2016) PERGUB No. 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah PERGUB No. 247 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PERGUB No. 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas TKD 2
TUJUAN PEMBERIAN TKD
MENINGKATKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kualitas pelayanan masyarakat Disiplin PNS dan CPNS Kinerja PNS dan CPNS Keadilan dan kesejahteraan PNS dan CPNS Integritas PNS dan CPNS Tertib administrasi keuangan daerah 3
PNS DAN CPNS YG TDK DIBERIKAN TKD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Mengambil Masa Persiapan Pensiun Penerima uang tunggu Pegawai titipan Cuti di Luar Tanggungan Negara Cuti besar Cuti Persalinan ke 3 dan seterusnya sejak menjadi Calon PNS Diberhentikan sementara Tugas Belajar Tersangka, terdakwa dan ditahan Terpidana 4
PNS DAN CPNS YG TDK DIBERIKAN TKD
11. PNS dan CPNS yg sedang cuti persalinan anak pertama dan kedua sejak menjadi CPNS diberikan TKD 50 % 12. Cuti sakit lebih dari 2 hari s.d 3 bulan diberikan TKD 20 % 13. Diperbantukan di luar Pemerintah Daerah kecuali : BKSP Jabotabekjur, Bazis, LBIQ, LPTQ 14. PNS dan CPNS DPP 5
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 NO
PERIHAL
PERUBAHAN PERGUB 193/2015
PERGUB 108 / 2016
1.
Nilai per point
RSKD/RSUD : 7.000 Non RSUD : 18.000
RSKD : 12.000 RSUD PS. MINGGU: 18.000 RSUD Lainnya : 9.000 Non RSUD : 18.000
2.
Bobot Penilaian Prestasi kerja
1. Jabatan Pimp. Tinggi a. Aktivitas 80% b. Anggaran 20%
1. Jabatan Pimp. Tinggi a. KPI 60% b. TL arahan gubernur 10% c. TL aduan 10% d. Anggaran 20%
2. Jabatan Adm dan Fungsional : a. Aktivitas 75% b. Perilaku 15% c. Anggaran 10%
3.
Pembayaran
Pembayaran dengan dua tahap
2. Jabatan Administrasi dan Fungsional : a. Aktivitas 70% b. Perilaku 10% c. Anggaran 20% Pembayaran satu tahap yakni paling lambat tanggal 26 6
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 NO
PERIHAL
PERUBAHAN PERGUB 108 /2016
4.
Perhitungan KPI
Capaian KPI 1 + Capaian KPI 2 + Capaian KPI 3 3 Capaian komponen KPI dihitung dengan : a. Realisasi KPI x 100 Target KPI b. Jika target KPI adalah 0 : Exponen (-50% x realisasi KPI)
5.
6.
Perhitungan TL Arahan Bapak Gubernur
Perhitungan TL Aduan Masyarakat
Jumlah TL arahan Gubernur yang selesai tepat waktu Jumlah TL arahan Gubernur yang seharusnya selesai pada bulan tersebut
Jumlah TL Aduan Masyarakat yang selesai tepat waktu Jumlah TL Aduan Masyarakat yang seharusnya selesai pada bulan tersebut 7
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 NO
PERIHAL
PERUBAHAN PERGUB 108 /2016
7.
Serapan Anggaran
Jumlah Penyerapan satu bulan SPS bulan tersebut Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) adalah perkiraan yang dihitung sendiri oleh SKPD/UKPD berkaitan dengan target penyerapan anggaran pada bulan tertentu.
8.
Alokasi remunerasi bagi RSUD/RSKD
Alokasi remunerasi dari pendapatan RSUD/RSKD yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling banyak 45%
9.
Maksimal TKD dan remunerasi bagi pejabat struktural RSUD/RSKD
Jumlah akumulasi TKD dan remunerasi bagi pejabat struktural pada RSUD/RSKD yang menerapkan PPK BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling besar 120% dari besaran TKD sesuai peringkat jabatan dan nilai jabatan per poin Rp. 18.000,Exp.Dir RSUD : TKD (2775) 8 =24.975.000 49.950.000 59.940.000
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 NO
PERIHAL
PERUBAHAN PERGUB 193/2015
10.
Hukuman Disiplin (Tidak diberikan TKD)
Hukdis tingkat ringan : a. Teguran lisan :3 bulan b. Teguran tertulis :6 bulan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis : 9 bulan Hukdis tingkat sedang a. Penundaan kenaikan gaji : 12 bln b. Penundaan kenaikan pangkat : 15 bln c. Penurunan pangkat selama 1 thn : 18 bln Hukdis tingkat berat : a. Penurunan pangkat selama 3 thn : 24 bln b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan : 30 bulan c. Pembebasan dari jabatan :36 bulan
PERGUB 108/2016
1 bulan 2 bulan 3bulan
6 bulan 12 bulan 18 bulan 24 bulan
30 bulan 36 bulan 9
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016
NO
PERIHAL
PERUBAHAN PERGUB 108 /2016
11.
Tidak diberikan TKD
Pejabat Pimpinan Tinggi yang prestasi kerja efektinya kurang dari 50 persen dalam satu bulan tidak diberikan TKD pada bulan yang bersangkutan
12.
Pengurangan TKD
Atasan langsung yang tidak melakukan validasi aktivitas kerja selama satu bulan terhadap bawahannya satu orang dan/lebih dilakukan pemotongan TKD sebesar 40%
10
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 NO 13.
PERIHAL Pemutusan TKD untuk sementara waktu
PERUBAHAN PERGUB 108 /2016 1. PNS yang diberhentikan dari jabatan karena pelanggaran integritas berdasarkan berita acara BAPERJAKAT, tidak diberikan TKD sementara waktu sampai dengan terbitnya keputusan penjatuhan hukuman disiplin 2. Masa waktu pemutusan TKD sementara waktu akan menjadi pengurang pemutusan TKD sesuai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin 3. Apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran integritas maka pemutusan TKD untuk sementara waktu akan dibayarkan (dipulihkan) sesuai dengan nilai prestasi kerja
11
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 NO
PERIHAL Pemutusan TKD untuk sementara waktu
PERUBAHAN PERGUB 108 /2016 4. Pelanggaran integeritas sebagai berikut :
- Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barangbarang-barang, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah - Menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain - Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain -Memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan - Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 12
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 (Prestasi Kerja x Nilai Jabatan x Nilai Poin) - (Kewajiban + Potongan yang sah) Keterangan : Prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana , Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah Persentase hasil akumulasi penilaian aktivitas kerja, perilaku kerja dan capaian serapan anggaran SKPD. Prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Persentase hasil akumulasi penilaian KPI, Tindak Lanjut Arahan Gubernur, Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan capaian serapan anggaran SKPD. Nilai Jabatan adalah Nilai sesuai peringkat jabatan Nilai Poin adalah Besaran Rupiah yang digunakan sebagai faktor pengali nilai jabatan.
13
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 1. Pejabat Pimpinan Tinggi membuat KPI sebanyak tiga komponen 2. KPI mendapat persetujuan Bapak Gubernur 3. Komponen KPI Wakil Kepala SKPD,SEKO, SEKAB sama dengan komponen KPI kepala SKPD yang menjadi atasannya 4. Komponen KPI ASDEP Gubernur sama dengan Komponen KPI Deputi Gubenur 5. Bappeda Mengkoordinasikan penyusunan KPI
14
Jabatan
: Kepala SKPD/UKPD
SKPD /UKPD
: BPTSP
Tahun 2016 KPI
Sumber Data
Cara Menghitung
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
15
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 1.Penginputan KPI dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi paling lambat tanggal 5 bulan berikut nya dengan disertakan bukti terkait 2.Validasi capaian KPI dilakukan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya oleh : a. Gubernur terhadap capaian KPI Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Inspektur b. Sekretaris Daerah terhadap capaian KPI Asisten Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD c. Deputi Gubernur terhadap capaian KPI Asisten Deputi Gubernur d. Asisten Sekretaris Daerah terhadap capaian KPI kepala SKPD/UKPD 16
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016
1. Tindak lanjut arahan Gubernur merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang tercatat di Bappeda
2. Penginputan Tindak lanjut arahangubernur dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi paling lambat tanggal 5 bulan berikut nya dengan disertakan bukti terkait 17
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 3.Validasi capaian tindak lanjut arahan Gubernur dilakukan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya oleh : a. Gubernur terhadap capaian TL yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Inspektur b. Sekretaris Daerah terhadap capaian TL yang ditujukan kepada Asisten Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD c. Deputi Gubernur terhadap capaian TL yang ditujukan kepada Asisten Deputi Gubernur d. Asisten Sekretaris Daerah terhadap capaian TL yang ditujukan kepala SKPD/UKPD 18
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 1.Tindak lanjut aduan masyarakat merupakan tindak lanjut aduan yang tercatat pada Sistem Pengaduan UPT Jakarta Smart City 2.Penginputan Tindak lanjut aduan masyarakat dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi paling lambat tanggal 5 bulan berikut nya 3.Validasi capaian tindak lanjut arahan Gubernur dilakukan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya oleh UPT Jakarta Smart City
19
POKOK- POKOK PERGUB 108/2016 1. Kepala SKPD/UKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan pada SKPD/UKPD wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKD dan tembusan kepada Diskominfomas apabila dalam penerbitan listing TKD terdapat kesalahan data khusus terhadap PNS/Calon PNS yang menerima TKD dengan status kepegawaian pada bulan perhitungan prestasi kerja sebagai berikut : mengajukan pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun; mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri; melaksanakan tugas belajar; menjalani pemutusan TKD akibat pejatuhan hukuman disiplin; dan meninggal dunia
2. SKPD/UKPD menunda pembayaran TKD khusus terhadap PNS/Calon PNS dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan dilakukan perbaikan data oleh BKD dan Diskominfomas berdasarkan usulan SKPD/UKPD. 20
SEKIAN dan TERIMA KASIH
21
