DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007

RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM JALUR PENDIDIKAN FORMAL

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007

Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

1

PENGANTAR Secara yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur (UU No. 20/2003, pasal 1 ayat 6). Namun pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara kualifikasi tenaga pendidik satu dengan yang lainnya tidak menghilangkan arti bahwa setiap tenaga pendidik, termasuk konselor, memiliki konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan setting pelayanan spesifik yang satu sama lain mengandung keunikan dan perbedaan. Oleh sebab itu, di dalam naskah ini konteks dan ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling (yang di dalam naskah ini disebut konselor) mendapatkan penegasan kembali dengan maksud untuk meluruskan kembali konsep dan praktik bimbingan dan konseling ke arah yang tepat. Jika di dalam Permendiknas No. 23/2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (self actualization) dan pengembangan kapasitasnya (capacity development) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian. Dalam hal ini


2

kerjasama antara konselor dengan guru merupakan suatu keharusan. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai organisasi profesi berupaya melakukan penataan dan pengembangan profesi serta pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, standar dan ekspektasi kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Rambu-rambu Penyelenggaraan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal ini merupakan salah satu hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal PMPTK dengan ABKIN di dalam upaya penataan dan pengembangan profesi serta pelayanan bimbingan dan konseling. Rambu-rambu ini dikembangkan dengan tujuan untuk: 1. memberikan kerangka pikir dan kerangka kerja utuh tentang penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, 2. menyediakan acuan dasar bagi penyusunan ramburambu khusus penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs.), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk rambu-rambu bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus dan berbakat.


3

Sebagai rambu-rambu dasar/umum, di dalam naskah ini hanya memuat hal-hal fundamental, sedangkan hal-hal yang lebih operasional akan dijabarkan di dalam berbagai rambu-rambu khusus penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs.), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam waktu yang tidak lama lagi, rambu-rambu khusus diharapkan dapat segera tersusun. Jakarta, Oktober 2007 Direktur Jenderal PMPTK,

Fasli Jalall


4

DAFTAR ISI

PENGANTAR ................................................................. DAFTAR ISI ................................................................... BAB I PENDAHULUAN ................................................ A Penegasan Konteks Tugas Konselor B. Ekspektasi Kinerja Konselor dikaitkan dengan Jenjang Pendidikan .......................... C. Keunikan Keterkaitan Tugas Guru dan Konselor ........................................................ BAB II PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING .. A Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling ..................................................... B Posisi Pengembangan Diri dalam Bimbingan dan Konseling .............................................. C Tujuan Bimbingan dan Konseling ................ D Fungsi Bimbingan dan Konseling .................. E Prinsip-Pprinsip Bimbingan dan Konseling ... F Asas Bimbingan dan Konseling ................... G Komponen Program Bimbingan dan Konseling ..................................................... 1 Pelayanan Dasar .................................... 2 Pelayanan Responsif ............................. 3 Pelayanan Perencanaan Individual ........ 4 Pelayanan Dukungan Sistem ................. H Pemetaan Tugas Konselor Dalam Jalur Pendidikan Formal ....................................... I Bimbingan dan Konseling bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Berbakat ........... BAB III MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING A Kerangka Kerja Utuh Bimbingan dan Konseling ..................................................... B Perencanaan Program ................................. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

Hal I v 1 1 4 7 10 10 14 17 21 23 25 29 30 32 34 36 39 41 44 44 45 5

C D E

Implementasi Program ................................. Evaluasi Program ......................................... Analisis Hasil Evaluasi Program dan Tindak Lanjut .......................................................... F. Personel Bimbingan dan Konseling .............. BAB IV SARANA DAN PEMBIAYAAAN ........................ A Ruang Bimbingan dan Konseling ................. B Fasilitas Lain .................................... ........... C Pembiayaan: Sumber dan Alokasi .............. DAFTAR PUSTAKA ....................................................... LAMPIRAN 1 Standar Kompetensi Kemandirian Peserta didik ............................................................... 2 Standar Kompetensi Konselor ......................


50 57 61 62 68 68 70 74 76 81 83 95

6

BAB I KONTEKS TUGAS DAN EKSPEKTASI KINERJA KONSELOR A. Penegasan Konteks Tugas Konselor Pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan secara tepat dalam kurikulum 1975, meskipun ketika itu masih dinamakan layanan bimbingan dan penyuluhan pendidikan, dan layanan di bidang pembelajaran yang dibingkai dalam kurikulum, sebagaimana tampak pada gambar 1. Wilayah Manajemen & Kepemimpinan

Manajemen & Suvervisi

Wilayah Pembelajaran yg Mendidik

Pembelajaran Bidang Studi

Wilayah Bimbingan & Konseling yg Memandirikan

Bimbingan & Konseling

Tujuan: Perkembangan Optimal Tiap Peserta Didik

Gambar 1 Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal Akan tetapi, dalam Permen Diknas No. 22/2006 tentang Standar isi, pelayanan bimbingan dan konseling diletakkan sebagai bagian dari kurikulum yang isinya dipilah menjadi (a) kelompok mata pelajaran, (b) muatan lokal, dan (c) materi pengembangan diri, yang harus “disiapkan“ oleh konselor


7

kepada peserta didik sebagaimana dapat dilukiskan seperti Gambar 2

Kegiatan Muatan Lokal

Kelompok Mata Pelajaran Materi Pengembangan Diri Ekstra Kurikuler Gambar 2 Kerancuan Wilayah Layanan Konselor dengan Wilayah Layanan Guru dalam KTSP Haruslah dihindari dampak yang membawa konselor yang tidak menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan, ke dalam wilayah layanan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks pelayanan.Dengan kata lain, sesungguhnya penanganan pengembangan diri lebih banyak terkait dengan wilayah layanan guru, khususnya melalui pengacaraan berbagai dampak pengiring (nurturant effects) yang relevan, yang dapat dan oleh karena itu perlu, dirajutkan ke dalam pembelajaran yang mendidik yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan. Meskipun demikian,


8

konselor memang juga diharapkan untuk berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, bahu membahu dengan guru termasuk dalam pengelolaan kegiatan ekstra kurikuler. Persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah layanan, konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dapat digambarkan seperti tampak pada gambar 3, dimana materi pengembangan diri berada dan merupakan wilayah komplementer antara guru dan konselor.

Perkembangan Optimum Peserta Didik Pemenuhan Standar Kemandirian Peserta Didik Perwujudan Diri secara Akademik, Vokasional, Sosial dan Personal, melalui Bimbingan & Konseling yang Memandirikan Wilayah Layanan Bimbingan & Konseling Yang Memandirikan

Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan; Penumbuhan Karakter yang Kuat sertaPenguasaan hard skills dan soft skills, melalui Pembelajaran yang Mendidik

Penghormatan Kepada Keunikan dan Komplementaritas Layanan

Wilayah Layanan Pembelajaran yang Mendidik

Gambar 3 Keunikan Komplementalitas Wilayah Pelayanan Guru dan Konselor


9

B. Ekspektasi Kinerja Konselor dikaitkan dengan Jenjang Pendidikan Konselor adalah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling dan telah menyelesaikan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK), sedangkan individu yang menerima pelayanan bimbingan dan konseling disebut Konseli. Meskipun sama-sama berada dalam jalur pendidikan formal, perbedaan rentang usia peserta didik pada tiap jenjang memicu tampilnya kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling yang berbeda-beda pada tiap jenjang pendidikan. Batas ragam kebutuhan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lainnya tidak terbedakan sangat tajam. Dengan kata lain, batas perbedaan antar jenjang tersebut lebih merupakan suatu wilayah. Di pihak lain, perbedaan yang lebih signifikan, juga tampak pada sisi lain pengaturan birokratik, seperti misalnya di Taman Kanak-kanak sebagian besar tugas konselor ditangani langsung oleh guru kelas taman kanakkanak. Sedangkan di jenjang sekolah dasar, meskipun memang ada permasalahan yang memerlukan penanganan oleh konselor, namun cakupan pelayanannya belum menjustifikasi untuk ditempatkannya konselor di setiap sekolah dasar, sebagaimana yang diperlukan di jenjang sekolah menengah. Berikut ini digambarkan secara umum perbedaan ciri khas ekspektasi kinerja konselor di tiap jenjang pendidikan. a. Jenjang Taman Kanak-kanak Di jenjang Taman Kanak-kanak di tanah air tidak ditemukan posisi struktural bagi konselor. Pada jenjang ini fungsi bimbingan dan konseling lebih bersifat preventif dan developmental. Secara pragmatik, komponen kurikulum pelaksanaan dalam bimbingan konseling yang perlu


10

dikembangkan oleh konselor jenjang Taman Kanak-kanak membutuhkan alokasi waktu yang lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada jenjang Taman Kanak-kanak komponen perencanaan individual student planning (yang terdiri dari : pelayanan appraisal, advicement transition planning) dan pelayanan responsive services, (yang berupa pelayanan konseling dan konsultasi) memerlukan alokasi waktu yang lebih kecil. Kegiatan konselor di jenjang Taman Kanak-kanak dalam komponen responsive services, dilaksanakan terutama untuk memberikan layanan konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi perilaku-perilaku mengganggu (disruptive) siswa Taman Kanak-kanak. b. Jenjang Sekolah Dasar. Sampai saat ini, di jenjang Sekolah Dasar-pun juga tidak ditemukan posisi struktural untuk konselor. Namun demikian sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik usia sekolah dasar, kebutuhan akan pelayanannya bukannya tidak ada meskipun tentu saja berbeda dari ekspektasi kinerja konselor di jenjang sekolah menengah dan jenjang perguruan tinggi. Dengan kata lain, konselor juga dapat berperan serta secara produktif di jenjang sekolah dasar, bukan dengan memposisikan diri sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, melainkan dengan memposisikan diri sebagai Konselor Kunjung yang membantu guru sekolah dasar mengatasi perilaku menganggu (disruptive behavior), antara lain dengan pendekatan direct behavioral consultation. Setiap gugus sekolah dasar diangkat 2 (dua) Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

11

atau 3 (tiga) konselor untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. c. Jenjang Sekolah Menengah Secara hukum, posisi konselor (penyelenggara profesi pelayanan bimbingan dan konseling) di tingkat sekolah menengah telah ada sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya kurikulum bimbingan dan konseling. Dalam sistem pendidikan Indonesia, konselor di sekolah menengah mendapat peran dan posisi/ tempat yang jelas. Peran konselor, sebagai salah satu komponen student support services, adalah men-suport perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, karier, dan akademik peserta didik, melalui pengembangan menu program1 bimbingan dan konseling pembantuan kepada peserta didik dalam individual student planning, pemberian pelayanan responsive2, dan pengembangan system support. Pada jenjang ini, konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling. Setiap sekolah menengah idealnya diangkat konselor dengan perbandingan 1 : 100. d. Jenjang Perguruan Tinggi Meskipun secara struktural posisi konselor Perguruan Tinggi belum tercantum dalam sistem pendidikan di tanah air, namun bimbingan dan konseling dalam rangka menDalam naskah akademik penataan pendidikan profesional konselor ini menggunakan istilah kurikulum bimbingan dan konseling (guidance and counseling curriculum) yang lazim di Negara lain, memang sengaja dihindari untuk menangkal masuknya distorsi pemahaman materi pengembangan diri yang terdapat dalam KTSP. 2 Jika ditinjau dari hakekat konseling yang selalu ditandai oleh transaksi makna antara konselor dan konseling sepanjang rentang perjumpaan, makna yang sebenar-benarnya bersifat responsif secara utuh hanyalah interaksi konseling. 1


12

“support” perkembangan personal, sosial akademik, dan karier mahasiswa dibutuhkan. Sama dengan konselor pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, konselor Perguruan Tinggi juga harus mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pelayanan dasar bimbingan dan konseling, individual student planning, responsive services, serta system support. Namun, alokasi waktu konselor perguruan tinggi lebih banyak pada pemberian bantuan individual student career planning dan penyelenggaraan responsive services. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling melalui suatu unit yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

C. Keunikan dan Keterkaitan Tugas Guru dan Konselor Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru, konselor, dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja, sementara itu masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan (referral). Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya, demikian pula masalah yang ditangani konselor dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang studi. Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Ini berarti di dalam pengembangan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

13

dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru, dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat perhatian konselor. Secara rinci keterkaitan dan kekhususan pelayanan pembelajaran oleh guru dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh konselor dapat dilukiskan dalam matriks 1 berikut. Matriks 1 Keunikan dan Keterkaitan Pelayanan Guru dan Konselor Guru

Dimensi

Konselor

1.

Wilayah Gerak

Khususnya Sistem Pendidikan Formal

Khususnya Sistem Pendidikan Formal

2.

Tujuan Umum

Pencapaian tujuan pendidikan nasional

Pencapaian tujuan pendidikan nasional

3.

Konteks Tugas

Pembelajaran yang mendididk melalui Mata pelajaran dengan Skenario Guru

Pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseli-konselor.

• Fokus kegiatan

pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalahmasalahnya.

Pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karier, dan masalahmasalahnya.

• Hubungan kerja

Alih tangan (referral)

Alih tangan (referral)

• Individual

Minim

Utama

• Kelompok

Pilihan strategis

Pilihan strategis

• Klasikal

Utama

Minim

4.

5.

Target Intervensi

• Ekspektasi Kinerja • Ukuran keberhasilan

- Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan - Lebih bersifat kuantitatif

- Kemandirian dalam kehidupan - Lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya


14

Dimensi

Guru

• Pendekatan umum

Pemanfaatan Instructional Effects & Nurturant Effects melalui pembelajaran yang mendidik.

• Perencanaan tindak intervensi

Kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik. Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur.

• Pelaksanaan tindak intervensi

Konselor saling terkait (ipsatif) Pengenalan diri dan lingkungan oleh Konseli dalam rangka pengatasan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karier. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseli. Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka.


15

BAB II PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah, bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum (perundangundangan) atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moralspiritual). Konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (on becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseli memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Disamping itu terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan konseli tidak selalu berlangsung secara mulus, atau bebas dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur linier, lurus, atau searah dengan potensi, harapan dan nilai-nilai yang dianut. Perkembangan konseli tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup (life style)


16

warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi, atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku konseli, seperti terjadinya stagnasi (kemandegan) perkembangan, masalah-masalah pribadi atau penyimpangan perilaku. Perubahan lingkungan yang diduga mempengaruhi gaya hidup, dan kesenjangan perkembangan tersebut, di antaranya: pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, pertumbuhan kotakota, kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi atau struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri. Iklim lingkungan kehidupan yang kurang sehat, seperti : maraknya tayangan pornografi di televisi dan VCD; penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obatobat terlarang/narkoba yang tak terkontrol; ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga; dan dekadensi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup konseli (terutama pada usia remaja) yang cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah moral (akhlak yang mulia), seperti: pelanggaran tata tertib Sekolah/Madrasah, tawuran, meminum minuman keras, menjadi pecandu Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, seperti: ganja, narkotika, ectasy, putau, dan sabu-sabu), kriminalitas, dan pergaulan bebas (free sex). Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan, karena tidak sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003), yaitu: (1) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

17

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta (6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif (yang mengharuskan) bagi semua tingkat satuan pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara bermutu ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Upaya menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan seperti disebutkan, adalah mengembangkan potensi konseli dan memfasilitasi mereka secara sistematik dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian. Upaya ini merupakan wilayah garapan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif dan berbasis data tentang perkembangan konseli beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling, hanya akan menghasilkan konseli yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian. Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma pendekatan bimbingan dan konseling, yaitu dari pendekatan yang berorientasi tradisional, remedial, klinis, dan terpusat pada konselor, kepada pendekatan yang berorientasi perkembangan dan preventif. Pendekatan bimbingan dan konseling perkembangan (Developmental Guidance and Counseling), atau bimbingan dan konseling komprehensif Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

18

(Comprehensive Guidance and Counseling). Pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan kepada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseli. Tugastugas perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi yang harus dicapai konseli, sehingga pendekatan ini disebut juga bimbingan dan konseling berbasis standar (standard based guidance and counseling). Standar dimaksud adalah standar kompetensi kemandirian (periksa lampiran 1). Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara konselor dengan para personal Sekolah/ Madrasah lainnya (pimpinan Sekolah/Madrasah, guru-guru, dan staf administrasi), orang tua konseli, dan pihak-pihak terkait lainnya (seperti instansi pemerintah/swasta dan para ahli : psikolog dan dokter). Pendekatan ini terintegrasi dengan proses pendidikan di Sekolah/Madrasah secara keseluruhan dalam upaya membantu para konseli agar dapat mengembangkan atau mewujudkan potensi dirinya secara penuh, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Atas dasar itu, maka implementasi bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi konseli, yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir; atau terkait dengan pengembangan pribadi konseli sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososiospiritual (biologis, psikis, sosial, dan spiritual).


19

B. Posisi Pengembangan Diri dalam Bimbingan dan Konseling Seperti ditegaskan di muka pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam KTSP merupakan wilayah komplementer antara guru dan konselor. Penjelasan tentang pengembangan diri yang tertulis dalam struktur kurikulum dijelaskan bahwa : Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap konseli sesuai dengan kondisi Sekolah/Madrasah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir konseli. Dari penjelasan yang disebutkan itu ada beberapa hal yang perlu memperoleh penegasan dan reposisi terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, sehingga dapat menghindari kerancuan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. 1. Pengembangan diri bukan sebagai mata pelajaran, mengandung arti bahwa bentuk, rancangan, dan metode pengembangan diri tidak dilaksanakan sebagai sebuah adegan mengajar seperti layaknya pembelajaran bidang studi. Namun, manakala masuk ke dalam pelayanan pengembangan minat dan bakat tak dapat dihindari akan terkait dengan substansi bidang studi dan/atau bahan ajar Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

20

yang relevan dengan bakat dan minat konseli dan disitu adegan pembelajaran akan terjadi. Ini berarti bahwa pelayanan pengembangan diri tidak semata-mata tugas konselor, dan tidak semata-mata sebagai wilayah bimbingan dan konseling. 2. Pelayanan pengembangan diri dalam bentuk ekstra kurikuler mengandung arti bahwa di dalamnya akan terjadi diversifikasi program berbasis minat dan bakat yang memerlukan pelayanan pembina khusus sesuai dengan keahliannya. Inipun berarti bahwa pelayanan pengembangan diri tidak semata-mata tugas konselor, dan tidak semata-mata sebagai wilayah bimbingan dan konseling. 3. Kedua hal di atas menunjukkan bahwa pengembangan diri bukan substitusi atau pengganti pelayanan bimbingan dan konseling, melainkan di dalamnya mengandung sebagian saja dari pelayanan (dasar, responsif, perencanaan individual) bimbingan dan konseling yang harus diperankan oleh konselor (periksa gambar 2). Telaahan di atas menegaskan bahwa bimbingan dan konseling tetap sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan (khususnya jalur pendidikan formal). Pelayanan pengembangan diri yang terkandung dalam KTSP merupakan bagian dari kurikulum. Sebagian dari pengembangan diri dilaksanakan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian pengembangan diri hanya merupakan sebgian dari aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Jika dilakukan telaahan anatomis terhadap posisi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dapat terlukiskan sebagai berikut (lihat gambar 4).


21

Pimpinan Satuan Pendidikan

Guru, Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik

Wilayah Komplementer Konselor, Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling Yang Memandirikan

Manajemen

Muatan Lokal Mata Pelajaran/ Bidang Studi

KURIKULUM (KTSP)

Perkembangan Optimum Peserta Didik

Pengembangan Diri Bimbingan. dan Konseling

Gambar 4. Posisi Bimbingan dan Konseling dan Kurikulum (KTSP) dalam Jalur Pendidikan Formal

Dapat ditegaskan di sini bahwa KTSP adalah salah satu subsistem pendidikan formal yang harus bersinergi dengan komponen/subsitem lain yaitu manajemen dan bimbingan dan konseling dalam upaya memfasilitasi konseli mencapai perkembangan optimum yang diwujudkan dalam ukuran pencapaian standar kompetensi. Dengan demikian pengembangan diri tidak menggantikan fungsi bimbingan dan konseling melainkan sebagai wilayah komplementer dimana guru dan konselor memberikan kontribusi dalam pengembangan diri konseli. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

22

C. Tujuan Bimbingan dan Konseling Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar konseli dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan-nya di masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk: (1) mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, (2) mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, (3) mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri (5) menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya; dan (7) mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar (akademik), dan karir.


23

1. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi-sosial konseli adalah sebagai berikut. a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, Sekolah/Madrasah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. b. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugrah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. d. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis. e. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. f. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat g. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. h. Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. i. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship), yang diwujudkan dalam bentuk hubungan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

24

persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. j. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain. k. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 2. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik (belajar) adalah sebagai berikut. a. Memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar, dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. b. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. c. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. d. Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, mengggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. e. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. f. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

25

menghadapi ujian. 3. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah sebagai berikut. a. Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan. b. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. c. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama. d. Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi citacita karirnya masa depan. e. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. f. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. g. Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. h. Mengenal keterampilan, kemampuan dan minat. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

26

i.

Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya, dalam bidang pekerjaan apa dia mampu, dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

D. Fungsi Bimbingan dan Konseling 1. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.

2.

Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 3. Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 4. Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

27

dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 5. Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi Sekolah/Madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. 6. Fungsi Pencegahan (Preventif), yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya : bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas (free sex). 7. Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

28

(memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. 8. Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling, dan remedial teaching. 9. Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli. 10. Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel Sekolah/Madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (brain storming), home room, dan karyawisata.


29

E. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fundasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan, baik di Sekolah/Madrasah maupun di luar Sekolah/Madrasah. Prinsip-prinsip itu adalah: 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah; baik pria maupun wanita; baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada penyembuhan (kuratif); dan lebih diutamakan teknik kelompok dari pada perseorangan (individual). 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik (berbeda satu sama lainnya), dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

30

membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang. 4. Bimbingan dan konseling Merupakan Usaha Bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork. 5. Pengambilan Keputusan Merupakan Hal yang Esensial dalam Bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. 6. Bimbingan dan konseling Berlangsung dalam Berbagai Setting (Adegan) Kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di Sekolah/Madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan/industri, lembaga-lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan.


31

F. Asas Bimbingan dan Konseling Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asasasas berikut. 1. Asas Kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakanya segenap data dan keterangan tentang konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli (konseli) mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang diperlu-kan baginya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli (konseli). Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

32

4.

5.

6.

7.

pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukan baginya. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni: konseli (konseli) sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseli. Asas Kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli (konseli) dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan atau kondisi masa lampau pun” dilihat dampak dan/atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Asas Kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan (konseli) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta


33

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 9. Asas Keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Bukanlah pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan nilai dan norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli (konseli) memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. 10. Asas Keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

34

Keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 11. Asas Alih Tangan Kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli (konseli) mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain ; dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalihtangankan kasus kepada guru mata pelajaran/praktik dan lain-lain. G. Komponen Program Bimbingan dan Konseling Program bimbingan dan konseling mengandung empat komponen pelayanan, yaitu: (1) pelayanan dasar bimbingan; (2) pelayanan responsif, (3) perencanaan indiviual, dan (4) dukungan sistem. Keempat komponen program tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.


35

Pelayanan Dasar

Komponen Program BK

Peserta didik

Pelayanan Responsif

Pelayanan Per.Indiv. Pengembangan Profesional,

Dukungan Sistem

Konsultasi, Kolaborasi, dan Kegiatan Manajemen

Gambar 5 Komponen Program Bimbingan dan Konseling

1. Pelayanan Dasar a. Pengertian Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

36

kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Penggunaan instrumen asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman tersetruktur yang disebutkan. b. Tujuan Pelayanan ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugastugas perkembangannya. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar (1) memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. c. Fokus pengembangan Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya (sebagai standar kompetensi kemandirian). Materi pelayanan dasar Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

37

dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan: (1) self-esteem, (2) motivasi berprestasi, (3) keterampilan pengambilan keputusan, (4) keterampilan pemecahan masalah, (5) keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, (6) penyadaran keragaman budaya, dan (7) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir (terutama di tingkat SLTP/SLTA) mencakup pengembangan: (1) fungsi agama bagi kehidupan, (2) pemantapan pilihan program studi, (3) keterampilan kerja profesional, (4) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniah) dalam menghadapi pekerjaan, (5) perkembangan dunia kerja, (6) iklim kehidupan dunia kerja, (7) cara melamar pekerjaan, (8) kasus-kasus kriminalitas, (9) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan (10) dampak pergaulan bebas. 2. Pelayanan Responsif a. Pengertian Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling indiviaual, konseling krisis, konsultasi dengan orangtua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam pelayanan responsif.


38

b. Tujuan Tujuan pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. c. Fokus pengembangan Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi antara lain tentang pilihan karir dan program studi, sumbersumber belajar, bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, pergaulan bebas. Masalah lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dirasakan mengganggu kenyamanan hidup atau menghambat perkembangan dirin konseli, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Masalah konseli pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya. Masalah (gejala perilaku bermasalah) yang mungkin dialami konseli diantaranya: (1) merasa cemas Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

39

tentang masa depan, (2) merasa rendah diri, (3) berperilaku impulsif (kekanak-kanakan atau melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan-nya secara matang), (4) membolos dari Sekolah/Madrasah, (5) malas belajar, (6) kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, (7) kurang bisa bergaul, (8) prestasi belajar rendah, (9) malas beribadah, (10) masalah pergaulan bebas (free sex), (11) masalah tawuran, (12) manajemen stress, dan (13) masalah dalam keluarga. Untuk memahami kebutuhan dan masalah konseli dapat ditempuh dengan cara asesmen dan analisis perkembangan konseli, dengan menggunakan berbagai teknik, misalnya inventori tugas-tugas perkembangan (ITP), angket konseli, wawancara, observasi,sosiometri, daftar hadir konseli, leger, psikotes dan daftar masalah konseli atau alat ungkap masalah (AUM). 3. Perencanaan Individual a. Pengertian Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam dengan segala karakteris-tiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

40

mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus konseli. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan di dalam implementasi pelayanan ini. b. Tujuan Perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar (1) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial-pribadi oleh dirinya sendiri. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan konseli untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu seluruh konseli, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing konseli. Melalui pelayanan perencanaan individual, konseli diharapkan dapat: 1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

41

pengetahuan akan dirinya, informasi tentang Sekolah/Madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. 2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. 3) Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. 4) Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. c. Fokus pengembangan Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial-pribadi. Secara rinci cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek (1) akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajar-an tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat; (2) karir meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif; dan (3) sosial-pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif, dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. 4. Dukungan Sistem Ketiga komponen diatas, merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

42

secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memper-lancar penyelenggaraan pelayanan diatas. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah/Madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek: (a) pengembangan jejaring (networking), (b) kegiatan manajemen, (c) riset dan pengembangan. a. Pengembangan Jejaring (networking) Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, (3) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekolah/Madrasah, (4) bekerjasama dengan personel Sekolah/Madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan (6) melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. b. Kegiatan Manajemen Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatankegiatan (1) pengembangan program, (2)


43

pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan. 1) Pengembangan Profesionalitas Konselor secara terus menerus berusaha untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya melalui (a) in-service training, (b) aktif dalam organisasi profesi, (c) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah; seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (d) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana). 2) Pemberian Konsultasi dan Berkolaborasi Konselor perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf Sekolah/Madrasah lainnya, dan pihak institusi di luar Sekolah/Madrasah (pemerintah, dan swasta) untuk memperoleh informasi, dan umpan balik tentang pelayanan bantuan yang telah diberikannya kepada para konseli, menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, melakukan referal, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Dengan kata lain strategi ini berkaitan dengan upaya Sekolah/Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Jalinan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan orang Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

44

tua konseli, (5) MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), dan (6) Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan). 3) Manajemen Program Suatu program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Keterkaitan antar komponen pelayanan dan strategi peluncurannya dapat disimak pada gambar 5 kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling. H. Pemetaan Tugas Konselor dalam Jalur Pendidikan Formal 1. Tugas Konselor di Taman Kanak-kanak Kebutuhan pengembangan diri konseli di Taman Kanakkanak nyaris sepenuhnya ditangani oleh guru yang sesuai dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerjanya, menggunakan spektrum karakteristik perkembangan konseli sebagai konteks permainan yang memfasilitasi perkembangan kepribadian konseli secara utuh. Namun begitu, konselor juga dapat berperan serta secara produktif di jenjang Taman Kanak-kanak sebagai Konselor Kunjung (Roving Counselor) yang diangkat pada tiap gugus Sekolah/Madrasah untuk membantu guru dalam menyusun program bimbingan yang terpadu dengan proses pembelajaran, dan mengatasi perilaku mengganggu (disruptive behavior) anak sesuai keperluan, yang salah pendekatannya adalah Direct Behavioral Consultation.


45

2. Tugas Konselor di Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah Sampai saat ini, di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak ditemukan posisi struktural untuk Konselor. Namun demikian, sesuai dengan tingkat perkembangan konseli usia Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, kebutuhan akan pelayanannya bukannya tidak ada, meskipun tentu saja berbeda dari ekspektasi kinerja konselor di jenjang Sekolah Menengah dan jenjang Perguruan Tinggi. Dengan kata lain, konselor juga dapat berperanserta secara produktif di jenjang Sekolah Dasar, sebagai Konselor Kunjung (Roving Counselor) yang diangkat pada setiap gugus Sekolah/Madrasah, 2 (dua) – 3 (tiga) konselor untuk membantu guru mengatasi perilaku mengganggu (disruptive behavior) sesuai keperluan, antara lain dengan pendekatan Direct Behavioral Consultation. 3. Tugas Konselor di Sekolah Menengah Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Jenjang Sekolah Menengah merupakan setting yang paling subur bagi konselor karena di jenjang itulah konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi konseli mengaktualisaikan potensi yang dimilikinya secara optimal. Konselor berperan untuk membantu peseta didik dalam menumbuhkembangkan potensinya. Salah satu potensi yang seyogyannya berkembang pada diri konseli adalah kemandirian, seperti kemampuan mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun persiapan karier. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling, konselor seyogyanya melakukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dengan kepala Sekolah/ Madrasah, Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

46

guru-guru mata pelajaran, orang tua konseli. Di samping itu dapat bekerjasama dengan ahli misalnya dokter, psikolog, dan psikolog. Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pelayanan bimbingan dan konseling lebih difokuskan kepada upaya membantu konseli mengokohkan pilihan dan pengembangan karir sejalan dengan bidang vokasi yang menjadi pilihannya. Bimbingan karir (membangun soft skills) dan bimbingan vokasional (membangun hard skilss) harus dikembangkan sinergis, dan untuk itu diperlukan kolaborasi produktif antara konselor dengan guru bidang studi/mata pelajaran/keterampilan vokasional. 4. Tugas Konselor di Perguruan Tinggi Di jenjang perguruan tinggi, konseli telah difasilitasi baik penumbuhan karakter serta penguasaan hard skills maupun soft skills lebih lanjut yang diperlukan dalam perjalanan hidup serta dalam mempersiapkan karier. Oleh karena itu, di jenjang Perguruan Tinggi pelayanan Bimbingan dan Konseling lebih difokuskan pada pemantapan karir, sebisa mungkin yang paling cocok baik dengan rekam jejak pendidikannya maupun kebutuhan untuk mengakutalisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif, sejahtera serta berguna untuk manusia lain. I.

Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Berbakat Meskipun pada dasarnya pelayanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan itu memang untuk semua konseli, termasuk bagi konseli berkebutuhan khusus dan berbakat, namun untuk mencegah timbulnya kerancuan perlu dikeluarkan dari cakupan pelayanan ahli bimbingan dan


47

konseling yang memandirikan itu. Pelayanan bimbingan yang memandirikan dalam arti menumbuhkan kecakapan hidup fungsional bagi konseli yang menyandang retardasi mental, harus dilayani oleh Pendidik yang disiapkan melalui Pendidikan Guru untuk Pendidikan Luar Biasa (PG PLB). Dengan spesifikasi wilayah pelayanan ahli konselor yang lebih cermat itu, kawasan pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan itu juga perlu ditakar secara tepat, karena untuk sebahagian sangat besar pelayanan bimbingan yang memandirikan yang dibutuhkan oleh konseli yang menyandang kekurang-sempurnaan fungsi indrawi itu juga hanya bisa dilakukan oleh Pendidik yang disiapkan melalui PG PLB dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Pelayanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus akan amat erat kaitannya dengan pengembangan kecakapan hidup sehari-hari (daily living activities) yang tidak akan terisolasi dari konteks. Oleh karena itu pelayanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus merupakan pelayanan intervensi tidak langsung yang akan lebih terfokus pada upaya mengembangkan lingkungan perkembangan (inreachoutreach) bagi kepentingan fasilitasi perkembangan konseli, yang akan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Demikian pula pengembangan bakat khusus konseli tidak terjadi dalam suatu ruang yang vakum, melainkan selalu menggunakan bidang studi sebagai konteks pembinaan bakat. Ini juga berarti bahwa, wilayah pelayanan ahli konselor juga perlu dipetakan dengan mencermati peran konselor berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan bagi konseli yang berbakat khusus. Pemfasilitasian secara maksimal pengembangan potensi Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

48

konseli berbakat khusus tidak dapat dilakukan sendirian oleh konselor atau oleh psikolog, akan tetapi harus dengan peran serta dari guru mata pelajaran yang jauh lebih besar, bahkan mungkin juga diperlukan peran serta dari dosen mata pelajaran di jenjang perguruan tinggi, seperti yang misalnya diluncurkan dalam program pembinaan potensi luar biasa konseli di bidang matematika pada jenjang Sekolah Menengah melalui Proyek MPS (Mathematically Precocious Students). Selain itu, keberhasilan prkarsa pembinaan bakat luar biasa semacam itu, juga sangat bergantung pada tersedianya dukungan yang bersifat sistemik. Tanpa dukungan sistemik semacam itu, maka pikiran, waktu dan biaya yang dikerahkan untuk menyelenggarakan berbagai program pengembanan bakat khusus itu, termasuk biaya peluang (opportunity cost) yang sangat mahal, yang “harus dibayar” oleh sejumlah besar konseli yang tidak tersentuh program khusus pembinaan bakat tersebut, hanya akan merupakan kegiatan yang tidak berbeda dari kegiatan yang menyerupai kegemaran (hobby) saja. Oleh karena itu bimbingan bagi anak berbakat melalui apa yang dinamakan Pendidikan Anak Berbakat, tidak dapat diperlakukan dan tak perlu dipandang sebagai upaya yang luar biasa, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya perwujudan tujuan Pendidikan Nasional, di tingkat satuan Pendidikan dan di tingkat individual, sehingga harus dilihat dalam konteks pencapaian Tujuan Utuh Pendidikan Nasional. Pencapaian prestasi luar biasa seperti misalnya prestasi dalam olimpiade fisika, olimpiade matematika dan dalam berbagai mata plajaran lain, harus dilihat seperti halnya keberbakatan atlet di bidang bulutangkis, tinju, dan olah raga lainnya termasuk atlet catur, yang memang memerlukan takaran


49

latihan yang jauh di atas takaran yang diperlukan oleh konseli lain sebagai warga negara biasa.


50

BAB III MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING A. Kerangka Kerja Utuh Bimbingan dan Konseling Secara utuh keseluruhan proses kerja bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dapat digambarkan pada Gambar 6

Asesmen Lingkungan

Harapan dan Kondisi Lingkungan

KOMPONEN PROGRAM

Pelayanan Dasar Bimbingan dan Konseling

Perangkat Tugas Perkembangan/ (Kompetensi/ kecakapan hidup, nilai dan moral peserta didik) Tataran Tujuan Bimbingan dan Konseling (Penyadaran Akomodasi, Tindakan) Permasalahan yang perlu

Asesmen Perkembangan Konseli

Harapan dan Kondisi Konseli

(Untuk seluruh peserta didik dan Orientasi Jangka Panjang) Pelayanan Responsif (Pemecahan Masalah, Remidiasi) Pelayanan Perencanaan Individual (Perencanaan Pendidikan, Karir, Personal, Sosial) Dukungan Sistem (Aspek Manajemen dan Pengembangan)

STRATEGI PELAYANAN

Pelayanan Orientasi Pelayanan Informasi Bimbingan Kelompok Konseling Individual Konseling kelompok Rujukan (referal) Bimbingan Teman Sebaya Pengembangan media Instrumentasi Penilaian Individual atau Kelompok Penempatan dan penyaluran Kunjungan rumah Konferensi kasus Kolaborasi Guru Kolaborasi Orangtua Kolaborasi Ahli Lain Konsultasi Akses informasi dan teknologi Sistem Manajemen Evaluasi, Akuntabilitas Pengembangan Profesi

Gambar 6 Kerangka Kerja Utuh Bimbingan dan Konseling Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

51

Gambar 6 menunjukkan bahwa seluruh pelayanan bimbingan dan konseling yang selama ini dilaksanakan di Sekolah/Madrasah bisa dipayungi oleh dan terakomodasi ke dalam kerangka kerja tersebut. Berdasarkan kerangka kerja utuh dimaksud pelayanan bimbingan dan konseling harus dikelola dengan baik sehingga berjalan secara efektif dan produktif. Fungsi manajemen yang penting dijalankan dalam pelayanan bimbingan dan konseling meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis dan tindak lanjut. B. Perencanaan Program Penyusunan program bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah dimulai dari kegiatan asesmen, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan asesmen ini meliputi (1) asesmen lingkungan, yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan Sekolah/Madrasah dan masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan Sekolah/Madrasah; dan (2) asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, yang menyangkut karakteristik peserta didik, seperti aspek-aspek fisik (kesehatan dan keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minatminatnya (pekerjaan, jurusan, olah raga, seni, dan keagamaan), masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian; atau tugas-tugas perkembangannya, sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah dapat disusun secara makro untuk 3-5 tahun, meso 1 tahun dan mikro Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

52

sebagai kegiatan operasional dan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Berikut adalah struktur pengembangan program berbasis tugas-tugas perkembangan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam merumuskan program, struktur dan isi/materi program ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil penilaian kebutuhan di masing-masing Sekolah/Madrasah. 1. Rasional Rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program Sekolah/Madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran/implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat (termasuk para peserta didik), dan hal-hal lain yang dianggap relevan. 2. Visi dan Misi Secara mendasar visi dan misi bimbingan dan konseling perlu dirumuskan ulang ke dalam fokus: isi: Visi Membangun iklim Sekolah/Madrasah bagi kesuksesan seluruh peserta didik Misi: Memfasilitasi seluruh peserta didik memperoleh dan menguasai kompetensi di bidang akademik, pribadi-sosial, karir berlandaskan pada tata kehidupan etis normatif dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Deskripsi Kebutuhan Rumusan hasil needs assessment (penilaian kebutuhan) peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

53

Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni Standar Kompetensi Kemandirian yang disepakati bersama. 4. Tujuan a) Rumuskan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan hendaknya dirumuskan ke dalam tataran tujuan: b) Penyadaran, untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai c) Akomodasi, untuk membangun pemaknaan, internalisasi, dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya, dan d) Tindakan, yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakan nyata sehari-hari. 5. Komponen Program. Komponen program meliputi: (a) Komponen Pelayanan Dasar, (b) Komponen Pelayanan Responsif, (c) Komponen Perencanaan Individual, dan d) Komponen Dukungan Sistem (manajemen) 6. Rencana Operasional (Action Plan) Rencana kegiatan (action plans) diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Rencana kegiatan adalah uraian detil dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di Sekolah/Madrasah maupun luar Sekolah/Madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

54

Atas dasar komponen program di atas lakukan: a. Identifikasikan dan rumuskan berbagai kegiatan yang harus/perlu dilakukan. Kegiatan ini diturunkan dari perilaku/tugas perkembangan/kompetensi yang harus dikuasai peserta didik b. Pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan di atas. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus menerus. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam setiap komponen program perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan waktu ini didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor. Berikut dikemukakan tabel alokasi waktu, sekedar perkiraan atau pedoman relatif dalam pengalokasian waktu untuk konselor dalam pelaksanaan komponen pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah. PERKIRAAN ALOKASI WAKTU PELAYANAN KOMPONEN PELAYANAN

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI

SMP/MTs

SMA/MAN/SMK

1.

Pelayanan Dasar

45 – 55 %

35 – 45 %

25 – 35 %

2.

Pelayanan Responsif

20 – 30 %

25 – 35 %

15 – 25 %

3.

Pelayanan Perencanaan Individual dan keluarga

5 – 10 %

15 – 25 %

25 – 35 % (Porsi untuk SMK lebih besar

4.

Dukungan Sistem

10 – 15 %

10 – 15 %

10 – 15 %


55

c. Inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari needs assessment ke dalam tabel kebutuhan yang akan menjadi rencana kegiatan. Rencana kegiatan dimaksud dituangkan ke dalam rancangan jadwal kegiatan untuk selama satu tahun. Rancangan ini bisa dalam bentuk matrik; Program Tahunan dan Program semester. d. Program bimbingan dan konseling Sekolah/Madrasah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan mencakup kalender tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. e. Program bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan dalam bentuk (a) kontak langsung, dan (b) tanpa kontak langsung dengan peserta didik. Untuk kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal di kelas (pelayanan dasar) perlu dialokasikan waktu terjadwal 2 (dua) jam pelajaran per-kelas per-minggu. Adapun kegiatan bimbingan tanpa kontak langsung dengan peserta didik dapat dilaksanakan melalui tulisan (seperti e-mail, buku-buku, brosur, atau majalah dinding), kunjungan rumah (home visit), konferensi kasus (case conference), dan alih tangan (referral). 7. Pengembangan Tema/Topik (bisa dalam bentuk dokumen tersendiri) Tema ini merupakan rincian lanjut dari kegiatan yang sudah diidentifikasikan yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Tema secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. 8. Pengembangan Satuan Pelayanan (bisa dalam bentuk dokumen tersendiri) Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

56

Dikembangkan secara bertahap sesuai dengan tema/topik. 9. Evaluasi Rencana evaluasi perkembangan peserta didik dirumuskan atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Sejauh mungkin perlu dirumuskan pula evaluasi program yang berfokus kepada keterlaksanaan program, sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan bimbingan dan konseling. 10. Anggaran Rencana anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. C. Strategi Implementasi Program Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pelayanan dasar a. Bimbingan Kelas Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brain storming (curah pendapat). b. Pelayanan Orientasi Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan Sekolah/Madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di Sekolah/Madrasah biasanya Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

57

mencakup organisasi Sekolah/Madrasah, staf dan guru-guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, dan tata tertib Sekolah/Madrasah. c. Pelayanan Informasi Yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. melalui komunikasi langsung, maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti : buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet). d. Bimbingan Kelompok Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil (5 s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum (common problem) dan tidak rahasia, seperti : cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, dan mengelola stress. e. Pelayanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi) Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik, dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. 2. Pelayanan responsif a. Konseling Individual dan Kelompok Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik (konseli) dibantu untuk mengidentifikasi masalah, Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

58

penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. b. Referal (Rujukan atau Alih Tangan) Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalihtangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Konseli yang sebaiknya direferal adalah mereka yang memiliki masalah, seperti depresi, tindak kejahatan (kriminalitas), kecanduan narkoba, dan penyakit kronis. c. Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspekaspek itu di antaranya : (1) menciptakan iklim sosioemosional kelas yang kondusif bagi belajar peserta didik; (2) memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam; (3) menandai peserta didik yang diduga bermasalah; (4) membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching; (5) mereferal (mengalihtangankan) peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing; (6) memberikan informasi yang up to date tentang kaitan mata pelajaran Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

59

dengan bidang kerja yang diminati peserta didik; (7) memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada peserta didik tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja); (8) menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual (hal ini penting, karena guru merupakan “figur central” bagi peserta didik); dan (9) memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif. d. Kolaborasi dengan Orang tua Konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di Sekolah/Madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi peserta didik. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti: (1) kepala Sekolah/Madrasah atau komite Sekolah/Madrasah mengundang para orang tua untuk datang ke Sekolah/Madrasah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) Sekolah/Madrasah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik, dan (3) orang tua diminta untuk melaporkan keadaan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

60

anaknya di rumah ke Sekolah/Madrasah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehariharinya. e. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar Sekolah/Madrasah Yaitu berkaitan dengan upaya Sekolah/Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Jalinan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dan dokter, (5) MGP (Musyawarah Guru Pembimbing), dan (6) Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan). f. Konsultasi Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan Sekolah/Madrasah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik, menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referal, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. g. Bimbingan Teman Sebaya (Peer Guidance/Peer Facilitation) Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

61

konselor. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah peserta didik yang perlu mendapat pelayanan bantuan bimbingan atau konseling. h. Konferensi Kasus Yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihakpihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Pertemuan konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup. i. Kunjungan Rumah Yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani, dalam upaya menggentaskan masalahnya, melalui kunjungan ke rumahnya. 3. Perencanaan individual Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

62

dilakukan juga melalui pelayanan penempatan (penjurusan, dan penyaluran), untuk membentuk peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Konseli menggunakan informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan dan karir yang diperolehnya untuk (1) merumuskan tujuan, dan merencanakan kegiatan (alternatif kegiatan) yang menunjang pengembangan dirinya, atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya; (2) melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan, dan (3) mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya. 4. Dukungan sistem a. Pengembangan Profesi Konselor secara terus menerus berusaha untuk “mengupdate” pengetahuan dan keterampilannya melalui (1) in-service training, (2) aktif dalam organisasi profesi, (3) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana). b. Manajemen Program Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program Sekolah/Madrasah dengan dukungan wajar baik dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia (konselor), sarana, dan pembiayaan. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

63

D. Evaluasi dan Akuntabilitas 1. Maksud dan tujuan Penilaian kegiatan bimbingan di Sekolah/Madrasah adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan di Sekolah/Madrasah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah mengacu pada ketercapaian kompetensi, keterpenuhan kebutuhankebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. Dalam keseluruhan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan pelayanan bimbingan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan pelayanan bimbingan. Berdasarkan informasi ini dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya. 2. Fungsi Evaluasi a. Memberikan umpan balik (feed back) kepada guru pembimbing konselor) untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. b. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan Sekolah/ Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

64

Madrasah, guru mata pelajaran, dan orang tua peserta didik tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program Bimbingan dan Konseling di Sekolah/ Madrasah. 3. Aspek-aspek yang Dievaluasi Ada dua macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan pelayanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan pelayanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain: a. kesesuaian antara program dengan pelaksanaan; b. keterlaksanaan program; c. hambatan-hambatan yang dijumpai; d. dampak pelayanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar; e. respon peserta didik, personil Sekolah/Madrasah, orang tua, dan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan; f. perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan pelayanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar; dan keberhasilan peserta didik setelah menamatkan Sekolah/Madrasah baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat.


65

Apabila dilihat dari sifat evaluasi, evaluasi bimbingan dan konseling lebih bersifat “penilaian dalam proses” yang dapat dilakukan dengan cara berikut ini. a. Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta didik dalam kegiatan pelayanan bimbingan. b. Mengungkapkan pemahaman peserta didik atas bahanbahan yang disajikan atau pemahaman/pendalaman peserta didik atas masalah yang dialaminya. c. Mengungkapkan kegunaan pelayanan bagi peserta didik dan perolehan peserta didik sebagai hasil dari partisipasi/aktivitasnya dalam kegiatan pelayanan bimbingan. d. Mengungkapkan minat peserta didik tentang perlunya pelayanan bimbingan lebih lanjut. e. Mengamati perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu (butir ini terutama dilakukan dalam kegiatan pelayanan bimbingan yang berkesinambungan). f. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan pelayanan. Berbeda dengan hasil evaluasi pengajaran yang pada umumnya berbentuk angka atau skor, maka hasil evaluasi bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. Deskripsi tersebut mencerminkan sejauh mana proses penyelenggaraan pelayanan/pendukung memberikan sesuatu yang berharga bagi kemajuan dan perkembangan dan/atau memberikan bahan atau kemudahan untuk kegiatan pelayanan terhadap peserta didik.


66

4. Langkah-langkah Evaluasi Dalam melaksanakan evaluasi program ditempuh langkah-langkah berikut. a. Merumuskan masalah atau instrumentasi. Karena tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan, maka konselor perlu mempersiapkan instrumen yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi, pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang dievaluasi yaitu : (1) tingkat keterlaksanaan program/ pelayanan (aspek proses), dan (2) tingkat ketercapaian tujuan program/ pelayanan (aspek hasil). b. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya inventori, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. c. Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. d. Melakukan tindak lanjut (Follow Up). Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi dua kegiatan, yaitu (1) memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan (2) mengembangkan program, dengan cara merubah atau menambah beberapa hal Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

67

yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program. 5. Akuntabilitas Akuntabilitas pelayanan terwujud dalam kejelasan program, proses implementasi, dan hasil-hasil yang dicapai serta informasi yang dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu proses dan hasil terjadi atau tidak terjadi. Hal yang amat penting di dalam akuntabilitas adalah informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan peserta didik di dalam mencapai kompetensi. Oleh karena itu seorang konselor perlu menguasai data dan bertindak atas dasar data yang terkait dengan perkembangan peserta didik. E. Analisis Hasil Evaluasi Program dan Tindak Lanjut Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan perbaikan, kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan perilaku peserta didik dan pencapaian prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisa harus ditindaklanjuti dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan program, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan bimbingan dan konseling lebih optimal, melakukan referal bagi peserta didik-peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lain, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan bimbingan dan koseling selanjutnya.


68

F. Personel Bimbingan dan Konseling Personel utama pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Sedangkan personel pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi) i dalam organigram pelayanan bimbingan dan konseling, dengan Koordinator dan Guru Pembimbing/ Konselor serta staf administrasi bimbingan dan konseling sebagai pelaksana utamanya. Uraian tugas masing-masing personil tersebut, khusus dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling, adalah sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil Kepala Sekolah/ Madrasah. Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di Sekolah/Madrasah secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas kepala Sekolah/Madrasah dan wakil kepala Sekolah/Madrasah adalah: Mengkoordinir segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan berlangsung di Sekolah/Madrasah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis. a. Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan


69

upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan yang menjadi atasannya. d. Menyediakan fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah Madrasah Bidang Bimbingan dan Konseling. 2. Koordinator Bimbingan dan Konseling Koordinator Bimbingan dan Konseling adalah salah satu konselor diantaranya, berperan sebagai pembantu kepala Sekolah/Madrasah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang bertugas: a. Mengkoordinasikan para konselor dalam : b. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga Sekolah/Madrasah (peserta didik, guru, dan personil Sekolah/Madrasah lainnya), orang tua peserta didik, dan masyarakat. c. Menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling (program pelayanan dan kegiatan pendukung, program mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan) d. Melaksanakan program bimbingan dan konseling e. Mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling f. Menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling g. Menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

70

h. Memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil penilaian bimbingan dan konseling i. Mengusulkan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasana dan sarana, alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling kepada Kepala Sekolah/ Madrasah. k. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah Bidang Bimbingan dan Konseling. 3. Konselor Konselor adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Konselor (PPK)., Sedangkan penerima/pengguna pelayanan profesi bimbingan dan konseling dinamakan Konseli. Konselor sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli atau tenaga profesional, bertugas: a. Melakukan studi kelayakan dan needs assessment pelayanan bimbingan dan konseling. b. Merencanakan program bimbingan dan konseling untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program harian/mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. c. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. d. Menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.


71

e. Menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. f. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. g. Mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada Koordinator Bimbingan dan Konseling serta Kepala Sekolah/Madrasah. i. Mempersiapkan diri, menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah Bidang Bimbingan dan Konseling. j. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 4. Guru Mata Pelajaran/Praktik Sebagai pengampu mata pelajaran dan/atau praktikum, guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peran sebagai berikut: a. Membantu konselor mengidentifikasi peserta didikpeserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling, serta membantu pengumpulan data tentang peserta didik. b. Mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. c. Menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan pengajaran/latihan khusus (seperti pengajaran/latihan perbaikan, program pengayaan).


72

d. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang dimaksudkan itu. e. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik, seperti konferensi kasus. f. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. 5. Wali Kelas Sebagai pembina kelas, dalam pelayanan bimbingan dan konseling Wali Kelas berperan : a. Melaksanakan peranannya sebagai penasihat kepada peserta didik khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. b. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti/menjalani pelayanan dan/atau kegiatan bimbingan dan konseling. c. Berpartisipasi aktif dalam konferensi kasus. d. Mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. 6. Staf Administrasi Staf administrasi memiliki peranan yang penting dalam memperlancar pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Mereka diharapkan membantu menyediakan format-format yang diperlukan dan membantu para konselor dalam memelihara data dan serta sarana dan fasilitas bimbingan dan konseling yang ada. Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

73

BAB IV SARANA DAN PEMBIAYAAN A. Ruang Bimbingan dan Konseling Ruang bimbingan dan konseling merupakan salah satu sarana penting yang turut mempengaruhi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, pengadaan ruang bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan letak atau lokasi, ukuran, jenis dan jumlah ruangan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Letak atau lokasi ruang bimbingan dan konseling di suatu Sekolah/Madrasah dipilih lokasi yang mudah diakses (strategis) oleh konseli/ konseli tetapi tidak terlalu terbuka. Dengan demikian seluruh konseli bisa dengan mudah dan tertarik mengunjungi ruang bimbingan dan konseling, dan prinsip-prinsip confidential tetap terjaga. Jumlah ruang bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang. Jenis ruangan yang diperlukan meliputi: (1) ruang kerja, (2), ruang administrasi/ data, (3) ruang konseling individual, (4) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (5) ruang biblio terapi, (6) ruang relaksasi/ desensitisasi, dan (7) ruang tamu. Adapun besaran ukuran ruangan disesuaikan dengan jumlah konseli/ konseli dan jumlah konselor yang ada di suatu Sekolah/ Madrasah. Ruangan kerja bimbingan dan konseling disiapkan agar dapat berfungsi mendukung produktivitas kinerja konselor, maka diperlukan fasilitas berupa: komputer dan meja kerja konselor, dan almari, dan sebagainya.


74

Ruangan administrasi/data perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa: lemari penyimpan dokumen (buku pribadi, catatan-catatan konseling, dan lain-lain) maupun berupa soft copy. Dalam hal ini harus menjamin keamanan data yang disimpan. Ruangan konseling individual merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya interaksi antara konselor dengan konseli. Ruangan ini dilengkapi dengan satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi. Ruangan bimbingan dan konseling kelompok merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli dan konseli dengan konseli. Ruangan ini dilengkapi dengan perlengkapan antara lain: sejumlah kursi, karpet, tape recorder, VCD dan televisi. Ruangan biblio terapi pada prinsipnya mampu menjadi tempat bagi para konseli/ konseli dalam menerima informasi, baik yang berkenaan dengan informasi pribadi, sosial, akademik, dan karir di masa datang. Karena itu selain menyediakan informasi secara lengkap, ruangannyapun mampu menopang banyak orang. Ruangan ini dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut: daftar buku/ referensi (katalog), rak buku, ruang baca, buku daftar kunjungan siswa. Jika memungkinkan fasilitas pendukung seperti fasilitas internet. Ruangan relaksasi / desensitisasi / sensitisasi, yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Jika memungkinkan ruangan ini dapat dilengkapi dengan karpet, tape recorder, televisi, VCD/ DVD, dan bantal.


75

Ruangan tamu hendaknya berisi kursi dan meja tamu, buku tamu, jam dinding, tulisan dan atau gambar yang memotivasi konseli untuk berkembang dapat berupa motto, peribahasa, dan lukisan. Contoh minimal penataan ruangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat dilihat dalam lampiran Fasilitas ruangan yang diharapkan tersedia ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Ruangan itu hendaknya sedemikian rupa sehingga di satu segi para konseli/ konseli yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan segi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kerahasiaan konseli. Di dalam ruangan hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data konseli, dan berbagai data serta informasi lainnya. Ruangan tersebut hendaknya juga mampu memuat berbagai penampilan, seperti penampilan informasi pendidikan dan jabatan. Yang tidak kalah penting ialah, ruangan itu hendaklah nyaman yang menyebabkan para pelaksana bimbingan dan konseling betah bekerja. Kenyamanan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan program pelayanan yang disediakan.


76

B. Fasilitas Lain Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain: 1. Dokumen program Bimbingan dan Konseling (buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian) 2. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi seperti: a. Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat khusus, tes bakat Sekolah/Madrasah, tes/inventori kepribadian, tes/inventori minat, dan tes prestasi belajar. b. Alat pengumpul data teknik non-tes yaitu: biodata konseli, pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman observasi dalam kegiatan pembelajaran, pedoman observasi dalam bimbingan dan konseling kelompok), catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, angket (angket konseli dan orang tua), biografi dan autobiografi, sosiometri, AUM, ITP, format satuan pelayanan, format-format surat (panggilan, referal), format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi. c. Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam komputer. Bentuk kartu ini dibuat sedemikian rupa dengan ukuran-ukuran serta warna tertentu, sehingga mudah untuk disimpan dalam filling cabinet. Untuk menyimpan berbagai keterangan, informasi atau pun data untuk masing-masing konseli, maka perlu disediakan map pribadi. Mengingat banyak sekali Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

77

aspek-aspek data konseli yang perlu dan harus dicatat, maka diperlukan adanya suatu alat yang dapat menghimpun data secara keseluruhan yaitu buku pribadi. d. Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan atau kursus-kursus, modul bimbingan, atau buku materi pelayanan bimbingan, buku hasil wawancara, laporan kegiatan pelayanan, data kehadiran konseli, leger Bimbingan dan Konseling, buku realisasi kegiatan Bimbingan dan Konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan buku/ bahan informasi pengembangan keterampilan hidup, perangkat elektronik (seperti komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif, CD pembelajaran, OHP, LCD, TV); filing kabinet/ lemari data (tempat penyimpanan dokumentasi dan data konseli), dan papan informasi Bimbingan dan Konseling. Dalam kerangka pikir dan kerangka kerja Bimbingan dan Konseling terkini, para konselor Sekolah/Madrasah perlu terampil menggunakan perangkat komputer, perangkat komunikasi dan berbagai software untuk membantu mengumpulkan data, mengolah data, menampilkan data maupun memaknai data sehingga dapat diakases secara cepat dan secara interaktif. Perangkat tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam pelayanan Bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

78

dewasa ini. Dalam konteks ini, para konselor dituntut untuk menguasai sewajarnya penggunaan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan oleh konselor dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada para konseli. Selain itu dengan menggunakan perangkat lunak komputer, konselor dapat memberikan pelayanan Bimbingan dan konseling secara lebih efisien, dan dengan daya jangkau pelayanan yang lebih luas. Sebagai contoh perangkat lunak itu antara lain, program database konseli, perangkat ungkap masalah, analisis tugas dan tingkat perkembangan konseli, dan beberapa perangkat tes tertentu. Komputer yang disediakan di ruang Bimbingan dan Konseling hendaknya memiliki memori yang cukup besar karena akan menyimpan semua data konseli, memiliki kelengkapan audio agar dapat dimanfaatkan setiap konseli untuk menggunakan berbagai CD interaktif informasi maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan masalah, serta kelengkapan akses internet agar dapat mengakses informasi penting yang diperlukan konseli maupun dimanfaatkan konseli untuk melakukan e-counseling. Salah satu perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling adalah Inventori Tugas Perkembangan (ITP). Pengolahan data secara komputerisasi memungkinkan kebutuhan konseli terdeteksi secara rinci sehingga dapat diturunkan manjadi program umum sekoloha, program untuk tingkatan kelas maupun program individual setiap konseli. Kondisi ini memungkinkan karena data setiap konseli, data konseli Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

79

dalam kelompok kelas, data konseli sebagai bagian dari tingkatan kelas maupun data seluruh Sekolah/Madrasah dapat tertampilkan. Berbagai film dan CD interaktif sebagai bahan penunjang pengembangan keterampilan pribadi, sosial, belajar dan karir juga harus tersedia, sehingga para konseli tidak hanya memperoleh informasi melalui buku ataupun papan informasi. Media bimbingan merupakan pendukung optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. C. Pembiayaan: Sumber dan Alokasi Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam Anggaran dan Belanja Sekolah/Madrasah. Memilih strategi manajemen yang tepat dalam usaha mencapai tujuan program bimbingan dan konseling memerlukan analisa terhadap anggaran yang dimiliki. Strategi manajemen program yang dipilih harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Strategi yang dipilih tanpa mempertimbangkan anggaran yang dimiliki mungkin hanya akan menjadi angan-angan yang mungkin sulit untuk sampai mencapai tujuan program. Kebijakan lembaga yang kondusif perlu diupayakan. Kepala Sekolah/Madrasah harus memberikan dukungan yang serius dan sistematis terhadap penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus diperlakukan sebagai kegiatan yang utuh dari seluruh program pendidikan.


80

Komponen anggaran meliputi: 1. Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program 2. Anggaran untuk aktivitas pendukung (seperti untuk home visit, pembelian buku pendukung/ sumber bacaan,, mengikuti seminar/ workshop atau kegiatan profesi dan organisasi profesi, pengembangan staf, penyelenggaraan MGP, pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan konseling). 3. Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pelayanan bimbingan dan konseling (seperti pembenahan ruangan, pengadaan bukubuku untuk terapi pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok). Sumber biaya selain dari RABS (rencana anggaran belanja Sekolah/Madrasah), dengan dukungan kebijakan kepala Sekolah/Madrasah jika memungkinkan dapat mengakses dana dari sumber-sumber lain melalui kesepakatan lembaga dengan pihak lain, atau menggunakan sumber yang dialokasikan oleh komite Sekolah/Madrasah.


81

DAFTAR RUJUKAN AACE. (2003). Competencies in Assessment and Evaluation for School Counselor. http://aace.ncat.edu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2007). Penataan Pendidikan Profesional Konselor. Naskah Akademik ABKIN (dalam proses finalisasi). Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2005). Standar Kompetensi Konselor Indonesia. Bandung: ABKIN Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-Efficacy in Changing Soceties. Cambridge, UK: Cambridge University Press. BSNP dan PUSBANGKURANDIK, Balitbang Diknas. (2006). Panduan Pengembangan Diri: Pedoman untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Draft. Jakarta: BSNP dan PUSBANGKURANDIK, Depsiknas. Cobia, Debra C. & Henderson, Donna A. (2003). Handbook of School Counseling. New Jersey, Merrill Prentice Hall Corey, G. (2001). The Art of Integrative Counseling. Belomont, CA: Brooks/Cole. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi. (2003). Dasar Standardisasi Profesionalisasi Konselor. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kepen-didikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds). (2005). The Professional Counselor Competencies: Performance Guidelines and Assessment. Alexandria, VA: AACD. Browers, Judy L. & Hatch, Patricia A. (2002). The National Model for School Counseling Programs. ASCA (American School Counselor Association).


82

Comm, J.Nancy. (1992). Adolescence. California : Myfield Publishing Company. Depdiknas. (2003). Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Puskur Balitbang. Depdiknas, (2005), Permen RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Depdiknas, 2006), Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Depdiknas, (2006), Permendiknas pelaksanaan SI dan SKL,

no 24 tahun 2006 tentang

Ellis, T.I. (1990). The Missouri Comprehensive Guidance Model. Columbia: The Educational Resources Information Center. Gibson R.L. & Mitchel M.H. (1986). Introduction to Counseling and Guidance. New York : MacMillan Publishing Company. Havighurts, R.J. (1953). Development Taks and Education. New York: David Mckay. Herr Edwin L. (1979). Guidance and Counseling in the Schools. Houston : Shell Com. Hurlock, Alizabeth B. (1956). Child Development. New York : McGraw Hill Book Company Inc. Ketetapan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 01/Peng/PB-ABKIN/2007 bahwa Tenaga Profesional yang melaksanakan pelayanan professional Bimbingan dan Konseling disebut Konselor dan minimal berkualifikasi S1 Bimbingan dan Konseling. Menteri Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Nomor 22 tentang Standar Isi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional


83

Menteri Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Michigan School Counselor Association. (2005). The Michigan Comprehensive Guidance and Counseling Program. Muro, James J. & Kottman, Terry. (1995). Guidance and Counseling in The Elementary and Middle Schools. Madison : Brown & Benchmark. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pikunas, Lustin. (1976). Human Development. Tokyo : McGrawHill Kogakusha,Ltd. Pusat

Kurikulum, Balitbang Depdiknas. (2003). Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Jakarta : Balitbang Depdiknas.

Sunaryo Kartadinata, dkk. (2003). Pengembangan Perangkat Lunak Analisis Tugas Perkembangan Peserta didik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasahdrasah (Laporan Riset Unggulan Terpadu VIII). Jakarta : Kementrian Riset dan Teknologi RI, LIPI. Syamsu Yusuf L.N. (2005). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah. Bandung : CV Bani Qureys. --------. 2004. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : Remaja Rosda Karya. --------.dan Juntika N. (2005). Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Stoner, James A. (1987). Management. London : Prentice-Hall International Inc.


84

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen Wagner William G. (1996). “Optimal Development in Adolescence : What Is It and How Can It be Encouraged”? The Counseling Psychologist. Vol 24 No. 3 July’96. Woolfolk, Anita E. 1995. Educational Psychology. Boston : Allyn & Bacon.


85

Lampiran 1. CONTOH MINIMAL PENATAAN RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING


86

Lampiran 2. STANDAR KOMPETENSI KEMANDIRIAN PESERTA DIDIK Aspek Perkembangan : Landasan Hidup Religius

1.

TATARAN/ INTERNALISASI TUJUAN Pengenalan

2.

Akomodasi

3.

Tindakan

No.

SD Mengenal bentuk-benuk dan tata cara ibadah seharihari. Tertarik pada kegiatan ibadah seharihari. Melakukan bentuk-bentuk ibadah seharihari.

SLTP

SLTA

PT

Mengenal arti dan tujuan ibadah.

Mempelajari hal ihwal ibadah.

Mengkaji lebih dalam tentang makna kehidupan beragama.

Berminat mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah. Melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri.

Mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama.

Menghayati nilainilai agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Ikhlas melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan.


Melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi.

87

Aspek Perkembangan : Landasan Perilaku Etis

1.


2.

Akomodasi

3.

Tindakan

No.

SD Mengenal patokan baikburuk atau benar-salah dalam berperilaku. Menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungannya.

SLTP

SLTA

Mengenal alasan perlunya mentaati aturan/norma berperilaku. Memahami keragaman aturan/patokan dalam berperilaku alam konteks budaya. Bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku.

Mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat.

Menelaah lebih luas tentang nilainilai universal dalam kehidupan manusia.

Menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan.

Menghargai keyakinan nilai-nilai sendiri dalam keragaman nilainilai yang berlaku di masyarakat.

Berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis.

Berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan berani menghadapi resiko dari keputusan yang diambil.


88

PT

Aspek Perkembangan : Kematangan Emosi No.

1.


2.

Akomodasi

Memahami perasaanperasaan diri dan orang lain.

3.

Tindakan

Mengekspresikan perasaan secara wajar.

SD

SLTP

SLTA

Mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain.

Mengenal caracara mengekspresikan perasaan secara wajar. Memahami keragaman ekspresi perasaan diri dan orang lain.

Mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Bersikap toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain. Mengekpresikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik.

Mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan kontekstual.


89

PT Mengkaji secara objektif perasaanperasaan diri dan orang lain. Menyadari atau mempertimbangkan kemungkinankemungkinan konsekuensi atas ekspresi perasaan. Mengekpresikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik dan mampu berpikir positif terhadap kondisi ketidakpuasan.

Aspek Perkembangan : Kematangan Intelektual

1.


2.

Akomodasi

Menyenangi berbagai aktifitas perilaku belajar.

3.

Tindakan

Melibatkan diri dalam berbagai aktifitas perilaku belajar.

No.

SD

SLTP

SLTA

PT

Mengenal konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan dan perilaku belajar.

Mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Menyadari adanya resiko dari pengambilan keputusan

Mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi/data secara objektif.

Mengembangkan caracara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berdasarkan informasi/data yang akurat. Menyadari pentingnya menguji berbagai alternatif keputusan pemecahan masalah secara objektif.

Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi.


90

Mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi/data secara objektif serta bermakna bagi dirinya dan orang lain.

Aspek Perkembangan : Kesadaran Tanggung Jawab Sosial No.

1.


2.

Akomodasi

3.

Tindakan

SD

SLTP

SLTA

PT

Mengenal hak dan kewajiban diri sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dengan orang lain dalam suasana persahabatan.

Mempelajari caracara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan seharihari. Menghargai nilainilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Mempelajari keragaman interaksi sosial.

Mengembangkan pola-pola perilaku sosial berdasarkan prinsip kesamaan (equality).

Menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial. Berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan (equality).

Menghayati nilainilai kesamaan (equality) sebagai dasar berinteraksi dalam kehidupan masyarakat luas.

Berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup.


91

Memelihara nilainilai persahabatan dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Aspek Perkembangan : Kesadaran Gender

1.


2.

Akomodasi

Menerima atau menghargai diri sebagai laki-laki atau perempuan.

3.

Tindakan

Berperilaku sesuai dengan peran sebagai laki-laki atau perempuan.

No.

SLTP

SLTA

PT

Mengenal diri sebagai laki-laki atau perempuan.

Mengenal peranperan sosial sebagai laki-laki atau perempuan.

Merperkaya perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan.

Menghargai peranan diri dan orang lain sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dengan lain jenis secara kolaboratif dalam memerankan peran jenis.

Mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan. Menghargai keragaman peran laki-laki atau perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keragaman peran.


92

Menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial. Memelihara aktualisasi nilainilai kodrati gender dalam kehidupan sosial.

Aspek Perkembangan : Pengembangan Pribadi No.

1.


2.

Akomodasi

3.

Tindakan

SD

SLTP

SLTA

PT

Mengenal keberadaan diri dalam lingkungan dekatnya. Menerima keadaan diri sebagai bagian dari lingkungan.

Mengenal kemampuan dan keinginan diri.

Mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial.

Mempelajari berbagai peluang pengembangan diri.

Menerima keadaan diri secara positif.

Menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Menampilkan perilaku sesuai dengan keberadaan diri dalam lingkungannya.

Menampilkam perilaku yang merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya.

Menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman.

Meyakini keunikan diri sebagai aset yang harus dikembangkan secara harmonis dalam kehidupan. Mengembangkan aset diri secara harmonis dalam kehidupan.


93

Aspek Perkembangan : Perilaku Kewirausahaan (Kemandirian Perilaku Ekonomis)

1.


2.

Akomodasi

No.

SD

SLTP

SLTA

Mengenal perilaku hemat, ulet, sungguhsungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dekatnya. Memahami perilaku hemat, ulet, sungguhsungguh dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dekatnya.

Mengenal nilainilai perilaku hemat, ulet, sungguhsungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari.

Mempelajari strategi dan peluang untuk berperilaku hemat, ulet, sungguhsungguh, dan kompetitif dalam keragaman kehidupan. Menerima nilainilai hidup hemat, ulet, sungguhsungguh, dan kompetettif sebagai aset untuk mencapai hidup mandiri.

Menyadari manfaat perilaku hemat, ulet , sungguhsungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari.


94

PT Memperkaya strategi dan mencari peluang dalam berbagai tantangan kehidupan.

Meyakini nilai-nilai hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif sebagai aset untuk mencapai hidup mandiri dalam keragaman dan saling ketergantungan.

No.

TATARAN/ INTERNALISASI TUJUAN

3.

Tindakan

SD

Menampilkan perilaku hemat, ulet, sungguhsungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya

SLTP

Membiasakan diri hidup hemat, ulet , sungguhsungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari.

SLTA

PT

Menampilkan hidup hemat, ulet, sungguhsungguh, dan kompetitif atas dasar kesadaran sendiri.

Memelihara perilaku kemandirian dalam keragaman dan saling ketergantungan kehidupan.

Aspek Perkembangan : Wawasan dan Kesiapan Karir No. 1.


SD

SLTP

SLTA

PT

Mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan .

Mengekspresi kan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas dalam kaitan dengan kemampuan

Mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktifitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang

Memperkaya informasi yang terkait dengan perencanaan dan pilihan karir.


95

No.


2.

Akomodasi

Menghargai ragam pekerjaan dan aktivitas orang sebagai hal yang saling bergantung.

3.

Tindakan

Mengekspresikan ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan.

SD

SLTP diri. Menyadari keragaman nilai dan persyaratan dan aktivitas yang menuntut pemenuhan kemampuan tertentu. Mengidentifik asi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan diri.


SLTA lebih terarah. Internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir.

Mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang dan ragam karir .

96

PT

Meyakini nilainilai yang terkandung dalam pilihan karir sebagai landasan pengembangan karir.

Mengembangkan dan memelihara penguasaan perilaku, nilai dan kompetensi yang mendukung pilihan karir.

Aspek Perkembangan : Kematangan Hubungan dengan Teman Sebaya

1.


2.

Akomodasi

3.

Tindakan

No.

SD Mengenal norma-norma dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Menghargai norma-norma yang dijunjung tinggi dalam menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Menjalin persahabatan dengan teman sebaya atas dasar norma yang dijunjung tinggi bersama.

SLTP Mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan. Bekerjasama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya.


SLTA Mempelajari caracara membina kerjasama dan toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Menghargai nilainilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku.

97

PT Mengembangkan strategi pergaulan yang lebih intensif sebagai upaya untuk menjalin persahabatan yang harmonis. Meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam persahabatan dengan teman sebaya.

Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai pergaulan dengan teman sebaya yang lebih luas secara bertanggung jawab.

Aspek Perkembangan : Kesiapan Diri untuk Menikah dan Berkeluarga No.


1.

Pengenalan

SD

---

2.

---

Akomodasi ---

3.

SLTP

---

Tindakan ---

---


SLTA

PT

Mengenal normanorma pernikahan dan berkeluarga.

Mengkaji secara mendalam tentang norma pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

Menghargai normanorma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan dan berkeluarga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat.

Mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga.

Memiliki kesiapan untuk menikah atau berkeluarga dengan penuh tanggung jawab.

98

Lampiran 3. STANDAR KOMPETENSI KONSELOR A. Kerangka Pikir Dasar Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Kesejajaran posisi ini tidaklah berarti bahwa semua tenaga pendidik itu tanpa keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Demikian juga konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang tidak persis sama dengan guru. Hal ini mengandung implikasi bahwa untuk masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, perlu disusun standar kualifikasi akademik dan kompetensi berdasar kepada konteks tugas dan ekspektasi kinerja masing-masing. Dengan mempertimbangkan berbagai kenyataan serta pemikiran yang telah dikaji, bisa ditegaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh Konselor berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan”. Sedangkan ekspektasi kinerja konselor yang mengampu pelayanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

99

mengedepankan kemaslahatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan “the reflective practitioner”.

B. Sosok Utuh Kompetensi Konselor Sebagaimana lazimnya dalam suatu profesi, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. 1. Kompetensi Akademik Konselor Sebagaimana layanan ahli pada bidang lain seperti akuntansi, notariat dan layanan medik, kompetensi akademik konselor yang utuh diperoleh melalui Program S-1 Pendidikan Profesional Konselor Terintegrasi (Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds.)3, 1990). Ini berarti, untuk menjadi pengampu pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, tidak dikenal adanya pendidikan profesional konsekutif sebagaimana yang berlaku di bidang pendidikan profesional guru. Kompetensi akademik seorang Konselor Profesional terdiri atas kemampuan:

Dirujuknya literatur asing dalam kaitan ini, hanya dimaksudkan untuk menekankan diperlukannya penguasaan akademik yang utuh dalam pendidikan profesional, sebab mungkin hanya di Indonesia calon Konselor itu direkrut dari lulusan SMA, dengan segala untung-ruginya, termasuk kelemahannya yang berupa miopia bidang.

3


100

a. Mengenal secara mendalam konseli4 yang hendak dilayani. Sosok kepribadian serta dunia konseli yang perlu didalami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai Inteligensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum kemampuan intelektual manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi multipel (Gardner, 1993) selain juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan kemampuan berpikir praktikal di samping kemampuan berpikir analitik yang telah dikenal luas selama ini (Sternberg, 2003), motivasi dan keuletannya dalam belajar dan/atau bekerja (perseverance, Marzano, 1992) yang diharapkan akan menerus sebagai keuletan dalam bekerja, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (a.l. Sternberg, 2003) serta kepemimpinan, yang dibingkai dengan kerangka pikir yang memperhadapkan karakteristik konseli yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu sebagai rujukan normatif beserta berbagai permasalahan serta solusi yang harus dipilihnya, dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian (developmental Istilah “konseli” digunakan untuk mencitrakan penerima layanan yang normal dan sehat, bukan penerima layanan yang sedang menghadapi permasalahan yang menjurus ke arah patologik yang merupakan kawasan garapan psikiater atau menyandang kelainan yang merupakan kawasan garapan terapis untuk berbagai bidang yang bersifat khas dalam Pendidikan Luar Biasa.

4


101

trajectory) konseli dari keadaannya sekarang ke arah yang dikehendaki. Selain itu, sesuai dengan panggilan hidupnya sebagai pekerja di bidang profesi perbantuan atau pemfasilitasian (helping professions), dalam upayanya mengenal secara mendalam konseli yang dilayaninya itu, konselor selalu menggunakan penyikapan yang empatik, mengormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya. b. Menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling. Penguasaan khasanah teoretik dan prosedural serta teknologik dalam bimbingan dan konseling (Van Zandt, Z dan J. Hayslip, 2001) mencakup kemampuan : 1) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur dan sarana yang digunakan dalam penye-lenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. 2) Mengemas teori, prinsip dan prosedur serta sarana bimbingan dan konseling sebagai pendekatan, prinsip, teknik dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. 3) Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan. Untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan (Gysbers, N. C. dan P. Henderson, 2006), seorang konselor harus mampu : a) Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.


102

b) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. c) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (midcourse adjustments) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (mind competence). d) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanannya, Konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara siklikal (Cyclical Experiental Learning Model, Kolb, 1984) sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling (reflective practitioner, lihat kembali Schone, 1983). Selain itu, upaya peningkatan diri itu juga dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan melakukan Penelitian Tindakan (Action Research), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang tersedia di dunia maya, selain melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara spontan-informal maupun yang diacarakan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

103

secara lebih formal, sampai dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut. Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikuler yang mencakup kajian tentang Pedagogi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Belajar, Bimbingan dan Konseling serta beberapa bidang penunjang seperti Filsafat Pendidikan, Sosiologi, Antropologi budaya, Dinamika Kelompok, Budaya Organisasi Kelas dan Sekolah, di samping kajian tentang program pendidikan dalam sistem pendidikan formal, Strategi Bimbingan dan Konseling serta Strategi Pembelajaran, Asesmen bakat dan minat konseli di samping asesmen proses dan hasil pembelajaran, Dinamika Kelompok, Pengelolaan Kelas dan sebagainya, dengan beban studi minimum 144 SKS. •

Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling Penguasaan Kompetensi Akademik dalam bimbingan dan konseling sebagaimana digambarkan di atas dapat ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa tes pilihan (multiple choice) yang sangat efektif untuk melakukan survai kemampuan yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok calon konselor yang berjumlah besar maupun melalui berbagai asesmen individual untuk mengases kemampuan dan minat serta permasalahan yang dihadapi oleh calon konselor sebagai perorangan. Demi tranparansi, sarana uji kompetensi akademik ini Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

104

dapat dikembangkan secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan teknologi yang relevan di bidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon konselor, dianugerahi ijasah S-1 Bimbingan dan Konseling. Ijasah S-1 Bimbingan dan Konseling ini merupakan pra-syarat untuk diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan selama dua semester. 2. Kompetensi Profesional Konselor Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor terbentuk melalui latihan dalam menerapkan Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang relevan melalui Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (rigorous), yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (supervised practice) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (self-managed practice) sampai dengan latihan mandiri (self-initiated practice) dalam program pemagangan, kesemuanya di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong5 (Faiver, Eisengart, dan Colonna, Di Negara di mana dikenal sistem penugasan percobaan (probation), latihan mandiri lazim dilakukan dalam bentuk pemagangan dengan imbalan sebagai guru magang (probationary teacher).

5


105

2004). Sesuai dengan misinya untuk menumbuhkan kemampuan profesional konselor, maka kriteria utama keberhasilan dalam keterlibatan mahasiswa dalam Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon konselor dalam meng-gunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil (minute if-then decisions atau tacit knowledge) yang dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan dampak layanannya demi ketercapaian kemandirian konseli dalam konteks tujuan utuh pendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan kemampuan mahasiswa calon konselor sebagaimana digambarkan di atas, mencerminkan lintasan dalam per-tumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyeleng-garaan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang berdampak menumbuhkan sosok utuh profesional konselor sebagai praktisi yang aman buat konseli (safe practitioner (lihat kembali, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, 2003; Schone, 1983; Corey, 2001; Hogan-Garcia, 2003; Sternberg, 2003). •

Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor Penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional hanya dapat diverifikasi melalui pengamatan ahli yang, dalam pelaksanaannya, juga sering mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara langsung (on-the-spot expert judgement) misalnya sarana asesmen yang menyerupai Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

106

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang merupakan high-inference assessment instrument, yang telah beredar di lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-an. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan sarana asesmen yang serupa di bidang bimbingan dan konseling. Yang juga perlu dicatat sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asesmen kemampuan profesional konselor itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat (snapshot atau moment opname), melainkan harus melalui pengamatan berulang, karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional itu bukan hanya difokuskan kepada sisi tingkatan kemampuan (maximum behavior) melainkan, dan terlebih-lebih penting lagi, adalah kualitas keseharian (typical behavior) kinerja konselor. Ini berarti bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional itu perlu lebih mengedepankan rekam jejak (track record) dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurun waktu tertentu. Demi transparansi, asesmen penguasaan kompetensi profesional calon konselor itu dilakukan dengan menggunakan penguji luar baik dosen Bimbingan dan Konseling yang berasal dari LPTK lain, unsur Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun konselor pamong yang berasal dari sekolah lain. Mahasiwa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional konselor melalui Program Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Progam Pengalaman Lapangan sebagaimana dipaparkan dalam bagian ini, dianugerahi Sertifikat Konselor dan berhak mencantumkan singkatan gelar profesi “Kons” di belakang namanya.


107

Secara grafis, Sosok Utuh Kompetensi Konselor dapat dilihat dalam Gambar 1.

Profesional

Gambar 1. Sosok Utuh Kompetensi Profesional Konselor C. Rincian Kompetensi Konselor KOMPETENSI A.

SUB KOMPETENSI

MEMAHAMI SECARA MENDALAM KONSELI YANG HENDAK DILAYANI

1. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-

1.1 Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai


108

KOMPETENSI nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum

2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli

B.

SUB KOMPETENSI makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi 1.2 Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya 1.3 Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya 1.4 Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. 1.5 Toleran terhadap permasalahan konseli 1.6 Bersikap demokratis. 2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran layanan bimbingan d an konseling dalam upaya pendidikan 2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individulaitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.5.Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan

MENGUASAI LANDASAN TEORETIK BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Menguasai teori dan praksis pendidikan

1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya 1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip


109

KOMPETENSI

2. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang, satuan pendidikan

3. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling

4. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling

SUB KOMPETENSI pendidikan dan proses pembelajaran 1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan 2.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal 2.2 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus 2.3 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah 3.1 Memahami berbagai jenis dan metode penelitian 3.2 Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling 3.3 Melaksaanakan penelitian bimbingan dan konseling 3.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling 4.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. 4.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. 4.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. 4.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. 4.5 Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 4.6 Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.


110

KOMPETENSI

SUB KOMPETENSI

C.

MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING YANG MEMANDIRIKAN

1.

Merancang program Bimbingan dan Konseling

2. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif

3. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.

4. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan,

1.1 Menganalisis kebutuhan konseli 1.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan 1.3 Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling 1.4 Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling 2.1 Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 2.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam layanan bimbingan dan konseling. 2.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli 2.4 Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling 3.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling 3.2 Melakukan penyesuaian proses layanan bimbingan dan konseling. 3.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait 3.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling 4.1 Menguasai hakikat asesmen 4.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling 4.3 Menyusun dan mengembangkan


111

KOMPETENSI dan masalah konseli

D.

SUB KOMPETENSI instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling 4.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli. 4.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli. 4.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan 4.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling 4.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat 4.9 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen

MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN PROFESIONALITAS SECARA BERKELANJUTAN

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat

1.1 Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.2 Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain 1.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur 2.1 Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten) 2.2 Menampilkan emosi yang stabil. 2.3 Peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan


112

KOMPETENSI

SUB KOMPETENSI 2.4 Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi 2.5 Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif 2.6 Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri 2.7 Berpenampilan menarik dan menyenangkan 2.8 Berkomunikasi secara efektif

3. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional

4. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja

5. Berperan dalam organisasi dan

3.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. 3.2 Menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor 3.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli. 3.4 Melaksanakan referal sesuai dengan keperluan 3.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi 3.7 Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor 4.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja 4.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja 4.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi) 5.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan


113

KOMPETENSI kegiatan profesi bimbingan dan konseling

6. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi

SUB KOMPETENSI konseling untuk pengembangan diri dan profesi 5.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling 5.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi

6.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain 6.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling 6.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain. 6.4 Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan


114

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007

Recommend Documents