DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 5 ayat (1) dan (2)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penggunaan instrumen Bank Garansi dalam bertransaksi semakin hari semakin banyak digunakan bukan saja dalam bertransaksi secara lokal namun sudah secara internasional. Bahkan dalam kondisi dan transaksi tertentu Bank Garansi sering juga digunakan sebagai pengganti Letter Of Credit (L/C). Dalam transaksi Bank Garansi di Indonesia terdapat 2 (dua) landasan hukum yang umum dipakai yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga

Bab

XVII

dari

Pasal

1820

s/d

Pasal

1850

yaitu

perihal

Penjaminan/Penanggungan dan diatur secara teknis dalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR, tanggal 18 Maret 1991 yang diedarkan melalui Surat Edaran No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut mengikat bagi seluruh perbankan yang beroperasi dan di bawah pengawasan Bank Indonesia dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan dan bahkan untuk pelanggaran pada pasal-pasal tertentu dapat dikenakan sanksi tambahan berupa denda 3% dari nilai nominal pelanggaran 1. Dari kedua landasan hukum tersebut di atas, masing-masing bank akan membuat ketentuan internal yang wajib dilaksanakan oleh para pegawai yang ada di bank tersebut. Dalam membuat ketentuan internalnya, tentunya pihak bank akan menafsirkan kedua dasar hukum tersebut berdasarkan persepsi dan pendapatnya masing-masing, sehingga tidak mengherankan jika ketentuan tentang Bank Garansi dari satu bank dengan bank lainnya akan berbeda.

1

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 13.1 dan 13.2 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK) No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 5 ayat (1) dan (2).

Pelaksanaan kontra ..., Hapsari Putri, FH UI, 2010

Bank

Garansi

merupakan

salah

satu

bentuk

penanggungan

(borgtocht/guarantee) yang diatur dalam bab 17 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Dengan kata

lain,

seorang

pihak

ketiga

yang

disebut

penanggung/penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/ kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi). Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850.Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “Hak istimewa“ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Perbedaan kedua pasal tersebut

menjelaskan, bahwa jika Bank

menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidra janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).


Berdasarkan Pasal 1820-1850 KUH Perdata diatur penjaminan pada umumnya. Sehingga penjaminan bank secara spesifik tidak diatur. Istilah bank garansi atau garansi bank diperkenalkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, khususnya yang mengatur bank garansi. Dalam Bank Garansi, Bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan. Yang dapat bertindak sebagai penanggung/ penjamin bisa perorangan maupun badan hukum. Dalam bank garansi yang bertindak sebagai penanggung/ penjamin adalah badan hukum yaitu Bank. Yang dimaksud dengan Bank menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pihak masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank bersedia bertindak sebagai penanggung/penjamin artinya bersedia menanggung resiko apabila yang dijaminnya/Debitor melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan/kontra garansi kepada kreditor/terjamin. Jaminan tersebut dapat berupa tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga, dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, Bank akan menerima provisi dari Debitur/terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu 2.

2

Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta), Tesis dari Hesti Ananta UNDIP, diperoleh Prasetyasari,

http://digilib.undip.ac.id/ebooks/gdl.php?mod=browse&op=read&id=gdlhub-gdlS2-2008-hesitianant-88, ditelusuri tanggal 05 Mei 2010.


Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur/terjamin, maka bank sebagai penanggung/penjamin menggantikan kedudukan Debitur/terjamin, bank membayar sejumlah uang kepada Kreditur/penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit/Kreditur dengan pihak yang menerima kredit/Debitur 3. Adapun Kontra Garansi Bank adalah bukti penjamin dari Surety Company atas Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Principal sebagaimana dipersyaratkan oleh Obligee. Dengan demikian Surety Company telah terikat membayar Ganti Rugi kepada Bank atas klaim Garansi Bank yang diajukan oleh Obligee. Mengingat Kontra Garansi Bank ini melibatkan 2 (dua) institusi penjamin, maka terlebih dahulu harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua belah pihak (Asuransi dan Bank) agar proses penerbitan Bank Garansi oleh Bank dan proses pengajuan dan penyelesaian klaim oleh Asuransi dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian Bank menerbitan Bank Garansi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo Surat Keputusan (SK) Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya. Awal mula terbitnya Penjaminan Kontra Bank Garansi sebagai pengganti Surety Bond. Untuk menyiasati hal tersebut, maka PT. Askrindo melakukan kerja setelah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang menyatakan antara lain Jaminan Pelaksanaan harus menggunakan Bank yang sama dengan pihak Bank dengan menerbitkan Penjaminan Bank Garansi yaitu bukti penjamin dari PT. Askrindo atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Principal sebagaimana dipersyaratkan oleh Obligee. Dengan demikian PT. Askrindo telah terikat 3

Ibid.


membayar ganti rugi kepada Bank atas klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Obligee. Surety Bonds adalah suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu adalah Pemberi jaminan (Surety) yang memberikan jaminan untuk pihak kedua yaitu Principal (Kontraktor) untuk kepentingan Obligee (Pemilik proyek) 4. Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu Principal (Kontraktor) yang oleh karena suatu sebab kelalaian atau gagal melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikannya kepada Obligee (Pemilik Proyek), maka pihak Surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimum sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan Surety dengan mempertimbangkan prestasi kerja Principal 5. Sebagaimana diketahui Surety Bond merupakan salah satu bidang usaha PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia. Pembahasan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usahanya akan dibahas di bab II pada bagian produk-produk bidang usahanya. Pemberian garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Akan tetapi di sisi lain, pemberian garansi tersebut sebenarnya merupakan salah satu model pembayaran, yakni memberikan pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana 6.

4

J. Tinggi Sianipar – Jan Pinontoan, Surety Bonds Sebagai Alternatif dari Bank Garansi, (Jakarta : CV. Dharmaputra, 2003), hal. 11. 5

Ibid.

6

H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 157.


Bank garansi adalah produk dan jasa perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya atau yang lebih dikenal dengan fee based income 7. Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan/melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia. Bahkan, pemberian bank garansi ini sudah merupakan produk/jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan (fee). Seperti juga yang diutarakan oleh Munir Fuady 8 bahwa pemberian bank garansi oleh bank sudah merupakan bisnis rutin dari bank dimana bank akan mendapatkan provisi/keuntungan, dimana provisi tersebut dihitung dari persentase tertentu dari jumlah yang digaransikan itu. Jadi, bagi bank sudah merupakan salah satu sumber income yang bersifat fee based. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis bank sangat konservatif. Dalam arti bank tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung unsur spekulatifnya tinggi, sehingga dipenuhi prinsip kehati-hatian bank (prudential banking)9. Bank Garansi memiliki sifat tanpa syarat (Unconditional basic) yang berbeda dengan Surety Bond yang memiliki sifat jaminan bersyarat (Conditional basic). Untuk sifat tanpa syarat ini jelas harus disetujui oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian pokok yaitu Obligee dan Kontraktor/Principal sepakat bahwa Obligee mempunyai kewenangan mutlak menilai Kontraktor/Principal. Apabila dianggapnya Kontaktor telah gagal/lalai memenuhi kewajibannya, maka Obligee secara sepihak dan mutlak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan prestasi yang telah dikerjakan oleh Kontraktor sama sekali tidak diperhitungkan, artinya pencairan jaminan dilakukan secara penuh.

7

Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 92. 8 9

H.R. Daeng Naja, op. cit., hal. 158. Ibid.


Sedangkan Surety Bonds memiliki jaminan yang bersifat bersyarat yaitu mengikuti isi dari ketentuan dalam perjanjian pokok yang disepakati bersama antara Obligee dan Kontraktor/Principal mengenai ketentuan kemungkinan Kontraktor gagal/lalai memenuhi kewajibannya, maka dalam hal Kontaktor gagal harus terdapat suatu keputusan pemutusan hubungan kerja dengan persetujuan kedua

belah

pihak

serta

prestasi

Kontraktor

yang

ada

harus

diperhitungkan/dikurangi dari pembayaran ganti rugi dengan maksimum sejumlah batas jaminan. PT. Askrindo menerbitkan Penjaminan Bank Garansi atas Bank Garansi yang akan diterbitkan oleh Bank sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bank menerbitkan Bank Garansi untuk kepentingan Principal dan sesuai kebutuhan Obligee sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Surat Edaran (SE) BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo Surat Keputusan (SK) Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian dan perubahannya, baik yang direkomendasikan oleh PT. Askrindo maupun oleh Bank sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Menjamin atau jaminan dalam perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan/mengambil alih kewajiban tersebut 10. Jadi, jika bank yang menjadi garantornya, banklah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut, yang biasanya berupa pembayaran ganti rugi. Dalam

pemberian

Penanggung/Penjamin

bank

yang

menerbitkan/mengeluarkan

bank

garansi,

bank

mengandung garansi,

bank

resiko, akan

bertindak

sebagai

maka

dalam

meminta

kontra

garansi/jaminan lawan (counter guarantee) kepada dijamin yang dapat berupa

10

Ibid., hal. 157


uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan 11. Apabila di kemudian hari, ternyata pihak yang dijamin melakukan wanprestasi (cidera janji), sedangkan kontra garansi tidak mencukupi untuk membayar klaim/tuntutan dari penerima jaminan, hubungan antara penjamin (bank) dan dijamin (nasabah bank) berubah menjadi hubungan kredit. Dengan demikian, dapat dikatakan bank garansi tidak lain adalah bentuk kredit yang wujudnya bergantung pada suatu keadaan tertentu di waktu mendatang 12. Pemberian bank garansi termasuk perjanjian kredit bank. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disepakati dalam persetujuan itu. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor 13. Sebelum mengenal seluk beluk tentang bank garansi/perjanjian kredit, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian kredit. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 11

Ibid., hal. 159.

12

Ibid., hal. 160, mengutip dari Huyarso dan Achmad Anwari dalam FX. Djumialdji,

2001). 13

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti, 2003), hlm. 14.


antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 14. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan memberikan kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat-syarat lainnya yang disepakati antara peminjam dan kreditor. Di Indonesia, lembaga penyalur kredit identik dengan Bank. Walaupun ada lembaga keuangan non bank lainnya, perbankan adalah unit usaha yang umumnya menggunakan kredit sebagai sumber pendapatan usaha melalui bunga atau bagi hasil 15. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena berorientasi kepada keuntungan, lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila telah terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjam untuk dapat mengembalikan kredit tersebut. Dalam hal ini muncul komponen keamanan (safety) dan keuntungan (profitability) dalam sebuah transaksi perkreditan 16. Kredit sebagaimana disebutkan di atas mengandung hal penting yang menjadi landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah persetujuan pinjam-meminjam secara tertulis antara bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan (sebagai kreditor) dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitur/nasabah kredit).

14

Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian tentang kredit dapat dilihat pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) butir 11. 15

Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hal. 9. 16

Ibid.


1.2. Pokok Permasalahan Sesuai dengan judul tesis ini yaitu “Pelaksanaan Kontra Bank Garansi Di PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi Dan Hukum Perbankan” dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dilakukan dengan pendekatan yang dianalisa dan dibahas pada prinsip-prinsip hukum asuransi dan hukum perbankan. Adapun permasalahan yang ingin diteliti penulis adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Askrindo ? 2. Bagaimana penerapan prinsip – prinsip hukum asuransi dan hukum perbankan dalam pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Askrindo ? 3. Permasalahan hukum/hambatan hukum apa saja yang timbul dari pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Askrindo ?

1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Asuransi Kredit Indonesia. 2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Hukum Asuransi dan Hukum Perbankan dalam Pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Asuransi Kredit Indonesia. 3. Untuk mengetahui permasalahan hukum apa saja yang timbul dari pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Asuransi Kredit Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) pada khususnya, yaitu : 1. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat mengenai produk Kontra Bank Garansi.


2. Memberikan masukan bagi PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) terhadap pelaksanaan Kontra Bank Garansis sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.5. Kerangka Konsepsional Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa inggris guarantee atau guaranty yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan borgtocht. Dan istilah inilah yang paling sering kita dengar selain bank garansi. Suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara 2 (dua) orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Bank Garansi adalah pemberian janji secara tertulis dari Bank kepada Obligee untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan bahwa Bank akan membayar kewajiban Principal apabila yang bersangkutan wanprestasi17. Penjaminan adalah kesediaan PT. Askrindo membayar kepada Bank untuk pembayaran klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Obligee 18. Sertifikat Penjaminan/Polis Kontra Bank Garansi adalah bukti bahwa PT. Askrindo memberikan jaminan atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Principal sebagaimana dipersyaratkan oleh Obligee 19. Obligee sebagai pemilik proyek atau sering pula disebut bouwheer adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada Principal. Hal ini dituangkan dalam

17

PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, Pedoman Produk Surety Bond (Non Konstruksi), pada bab Penjaminan Bank Garansi, 2009, hal. 2. 18

Ibid.

19

Ibid.


suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (underlying contract) 20. Obligee adalah pihak yang menerima manfaat dari Bank Garansi. Principal sebagai pelaksana kerja atau sering disebut kontraktor adalah pihak yang menerima pekerjaan dari Obligee untuk dilaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut 21. Principal adalah pihak yang menerima pekerjaan dari Obligee dalam hal ini yang dijamin dengan Bank Garansi. Cash Collateral adalah sejumlah uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau harta lainnya yang mudah dicairkan yang dijaminkan oleh Principal sebagai agunan atas penerbitan Bank Garansi 22. Oleh karena dirasakan penempatan Cash Collateral lebih bermanfaat untuk modal kerja, maka umumnya Principal lebih menyukai menggunakan instrumen Kontra Bank Garansi dengan membayar premi kepada Asuransi atau yang biasa disebut Service Charge/Biaya Penjaminan yang besarnya kurang lebih 1% dari nilai jaminan. Biaya penjaminan adalah jasa jaminan yang timbul atas penerbitan Penjaminan Bank Garansi yang meliputi jasa jaminan, biaya administrasi dan bea materai yang harus dibayar Principal 23. Klaim (pencairan penjaminan) Kontra Bank Garansi adalah tuntutan ganti rugi oleh Bank kepada PT. Askrindo akibat telah dilakukan pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Obligee 24. Pemberian jaminan/garansi di Indonesia umumnya diterbitkan oleh lembaga perbankan, sedangkan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asurasi kerugian atau lembaga penjaminan mempunyai produk 20

21

J. Tinggi Sianipar – Jan Pinontoan, op.cit., hal. 12. Ibid.

22

PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, Pedoman Produk Surety Bond (Non Konstruksi), op.cit., hal. 2 23

Ibid. hal. 3.

24

Ibid.


yang hampir sama yaitu Surety Bond yang dalam perkembangan jaminan/garansi yang dikeluarkan oleh pihak perbankan sangat memberatkan bagi Principal, mengingat persyartannya yang cukup ketat serta biayanya yang cukup tinggi ditambah dengan adanya cash deposit yang dipersyaratkan, sehingga Askrindo mengembangkan produk Penjaminan (Kontra) Bank Garansi sebagai alternatif dan produk turunan dari Surety Bond. Produk Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) bersifat Unconditional (tanpa syarat) artinya Bank dapat segera mencairkan Bank Garansi apabila diminta oleh Obligee tanpa harus membuktikan wanprestasi/kegagalan dari pihak Principal dan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh Principal. Bank

Garansi

sendiri

merupakan

produk

bank

yang

artinya

pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan Bank Garansi sebagai otoritas perbankan. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut, karakteristik dari Bank Garansi adalah sifatnya yang unik yaitu “Unconditional”, artinya dapat langsung dieksekusi apabila terjadi klaim wanprestasi tanpa perlu dibuktikan di muka Hakim dan pembayaran klaimnya dilakukan penuh 100% tanpa memperhitungkan prestasi kerja Principal. Sebagai produk

lembaga

perbankan, Bank Garansi memang menganut prinsip Unconditional atau on first demand sebagai salah satu upaya menjaga reputasinya. Akan menjadi menarik jika produk Bank Garansi diterapkan di lembaga keuangan non bank, dalam hal ini perusahaan asuransi melalui mekanisme Penjaminan Kontra Bank Garansi yang diwujudkan melalui kerjasama antara Bank dengan Asuransi.

Menarik

karena Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk asuransi (berawal dari alasan historis yang kemudian berkembang menjadi alasan bisnis) tetapi tetap mengadopsi kulturnya Bank Garansi, sehingga jika terjadi klaim/tuntutan pencairan klaim dari pihak Obligee, prinsip asuransi yang seharusnya menjadi pegangan dalam hal penyelesaian klaim tidak terpenuhi.


1.6. Metodologi Penelitian 1.6.1. Tipe Penelitian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum 25. Dalam penelitian tesis ini terutama dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) atau yang dikenal dengan istilah penelitian normatif yuridis 26. 1.6.2. Jenis Data Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder 27. Penelitian tesis ini adalah penelitian normatif yuridis yang berdasarkan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan studi dokumen dan dilakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang berkompeten dengan topik penelitian untuk menambah informasi atas penelitian ini, sehingga alat pengumpulan data untuk studi kepustakaan terdiri dari :

25

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 1163. 26

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, hal. 52, cet.3, yang diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit UI-Press pada tahun 1986. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum.sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. 27

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), 2009, hal. 12.


a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 28, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan lini usaha perasuransian, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan topik penelitian tesis ini; b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 29, meliputi buku-buku, panduan produk, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti; c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 30 seperti Kamus Bahasa Inggris, Black’s Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum. 1.6.3. Cara Menganalisa Data Data yang diperoleh akan dianalisa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan akan memberikan suatu kajian yuridis pada studi permasalahan klaim terhadap pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Asuransi Kredit Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum asuransi dan hukum perbankan.

28 29

30

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit., hal. 13. Ibid. Ibid.


1.7. Kegunaan Teoritis dan Praktis Dalam suatu penelitian, ada kegunaan yang diharapkan tercapai, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 1.

Kegunaan Teoritis Mendalami dan memperluas wawasan penulis dalam memahami pelaksanaan Kontra Bank Garansi di suatu perusahaan asuransi, dimana keberadaan bank garansi sendiri adalah salah satu produk lembaga perbankan.

2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sumbangan ilmu dan pemikiran di dalam pelaksanaan Kontra Bank Garansi antara perusahaan asuransi dan perbankan sebagai penggabungan produk asuransi (Surety Bond) dengan produk bank (bank garansi), sehingga sebagai sebuah produk asuransi keberadaannya dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar asuransi.

1.8. Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini,

penulis membagi pokok penulisan tesis dalam 4

(empat) bab yang terbagi dalam sistematika penulisan sebagai berikut : Dalam bab kesatu, terdiri dari Pendahuluan, diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian, Kegunaan Teoritis dan Praktis, dan Sistematika Penulisan. Dalam bab kedua membahas mengenai Sejarah dan Peranan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, Produk-Produk/Bidang Usahanya, Perbedaan Asuransi dan Penjaminan, Prinsip-Prinsip Asuransi, Prinsip-Prinsip Perbankan, Tinjauan Umum Jaminan Secara Umum yang meliputi Definisi Jaminan, Jenis-jenis Jaminan, Sifat Jaminan, dan Tujuan Jaminan.


Selanjutnya dalam bab ketiga membahas pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia yang menguraikan Pengertian Bank Garansi, Perbedaan Bank Garansi dengan Surety Bond, Mekanisme Penjaminan Kontra Bank Garansi, Pelaksanaan Penjaminan Kontra Bank Garansi, dan kajian atas permasalahan hukum yang timbul dari klaim Kontra Bank Garansi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Asuransi dan Hukum Perbankan Bab keempat, merupakan bab Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

BAB 2


DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 5 ayat (1) dan (2)

Recommend Documents