DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN RENCANA PEMBIAYAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup perlu ditetapkan pedoman rencana pembiayaan penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri menyusun standar pelayanan minimal sesuai dengan urusan wajib; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 1

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN RENCANA PEMBIAYAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman kepada instansi lingkungan hidup daerah provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembiayaan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pasal 3 (1) Rencana pembiayaan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 2

disusun berdasarkan langkah kegiatan memperoleh indeks pembiayaan penerapan SPM.

untuk

(2) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 Peraturan Menteri diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 625 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

3

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN RENCANA PEMBIAYAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. RENCANA PEMBIAYAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LANGKAH VARIABEL KEGIATAN 1 2 1. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air

KOMPONEN

RUMUS

3

4

Indikator: Persentase (%) jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya 1. Perencanaan pemantauan a. Inventarisasi Perjalanan dinas: kualitas air data sekunder A. Frekuensi inventarisasi A*B*C*D*E a. Pengumpulan data data sekunder B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas b. Analisis data

b. Penyusunan tim pemantauan kualitas lingkungan

Pertemuan koordinasi pembentukan tim pemantau

Pertemuan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

A*B*C*D*E

Fotocopy bahan rapat: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah lembar D. Biaya fotocopy

A*B*C*D


A*B*C*D*E

1

LANGKAH KEGIATAN 1 c. Penetapan sumber air (minimal 5 lokasi - 3 titik pantau, 2 (dua) kali/tahun)

d. Survey pendahuluan (untuk lokasi dan titik pemantauan yang baru)

e. Disain pemantauan

2. Pelaksanaan pemantauan a. Pelaksanaan pengambilan contoh air

VARIABEL 2 Pertemuan teknis tim pemantau dalam rangka penetapan sumber air

KOMPONEN

RUMUS

3 Pertemuan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

4 A*B*C*D*E

Penggandaan bahan rapat: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta E. Jumlah lembar F. Biaya fotocopy

A*B*C*D

Pertemuan teknis tim pemantau dalam rangka penyusunan perencanaan pemantauan kualitas sumber air yang dijadikan sebagai air baku air minum


A*B*C*D*E

Penggandaan bahan rapat: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah lembar D. Biaya fotocopy

A*B*C*D

Pertemuan teknis tim pemantau dalam rangka penyusunan disain pemantauan

Pertemuan teknis: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

A*B*C*D*E


A*B*C*D

Pengambilan contoh air pada sumber air yang telah ditetapkan untuk dipantau

A. Peralatan pengambilan contoh air Perjalanan dinas: A. Frekuensi pengambilan contoh air B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A A*B*C*D*E

2

LANGKAH KEGIATAN 1 b. Analisis laboratorium, verifikasi dan validasi data, analisis dan interpretasi data

c. Penyebaran informasi

VARIABEL

KOMPONEN

2 a. Pengujian laboratorium (minimal 6 contoh air per tahun dengan parameter yang diperiksa sesuai dengan kriteria mutu air kelas I PP 82/2001

3 4 Biaya analisis laboratorium: A*B*C A. Jumlah Sampel B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium

b. Pertemuan teknis dalam rangka analisis dan interpretasi data


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B*C*D*E

Pencetakan brosur: A. Jumlah eksemplar B. Biaya pencetakan

A*B

Pertemuan teknis dalam rangka penyusunan disain penyebaran informasi

atau A. Pembuatan papan pengumuman

d. Penetapan status mutu air

RUMUS

Pertemuan teknis dalam rangka penetapan status mutu air

A

atau A. Biaya tayang TV atau media massa

A

Pertemuan teknis A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

A*B*C*D*E

3

LANGKAH KEGIATAN 1

VARIABEL 2

KOMPONEN 3 Penggandaan bahan rapat: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah lembar D. Biaya fotocopy

RUMUS 4 A*B*C*D

2. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Persentase (%) jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya 1. Melakukan inventarisasi hasil laporan kualitas udara ambien dari kab/kota

a. Pengumpulan data

Perjalanan dinas: A. Frekuensi pengumpulan data B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A*B*C*D*E

b. Analisis data

Rapat teknis (analisis data hasil inventarisasi): A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

A*B*C*D*E

2. Melakukan inventarisasi laboratorium pengukuran udara yang ada diwilayahnya

Pengumpulan data


A*B*C*D*E

3. Melakukan survey pendahuluan atau mengumpulkan data pada kawasan padat lalu lintas, permukiman dan industri di setiap kabupaten/kota

a. Pengumpulan data


A*B*C*D*E

b. Analisis data

Pertemuan teknis: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi

A*B*C*D*E

4

LANGKAH KEGIATAN 1

4. Menetapkan 3 (tiga) lokasi pemantauan pada kabupaten/kota

5. Menetapkan kab/kota yang akan dipantau berdasarkan skala prioritas

6. Melakukan pengumpulan data melalui pengambilan dan pemeriksanaan contoh udara serta pemantauan lapangan minimal 1 (satu) titik pantau yang diambil 2 (dua) kali dalam setahun

VARIABEL 2

KOMPONEN 3 E. Honorarium peserta

RUMUS 4


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D

a. Pengambilan contoh udara pada lokasi pemantauan yang telah ditetapkan


A*B*C*D*E

b. Analisis laboratorium

Biaya analisis lab (parameter kunci): A. Jumlah Sampel B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium

A*B*C

Pertemuan teknis dalam rangka menetapkan lokasi pemantauan pada setiap kabupaten/kota

Pertemuan teknis dalam rangka menetapkan kabupaten/kota yang akan dipantau

5

LANGKAH KEGIATAN 1 7. Melakukan analisis data dan penyusunan laporan

VARIABEL 2 a. Pertemuan teknis analisis data

b. Penyusunan laporan

8. Penyusunan materi dan penyampaian informasi status mutu udara ambien

a. Penyusunan materi status mutu udara ambien

b. Penyampaian informasi

KOMPONEN

RUMUS

3 Pertemuan teknis analisis data: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

4 A*B*C*D*E


A*B*C*D

Pertemuan teknis penyusunan laporan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B

Atau A. Pembuatan papan pengumuman Atau A. Biaya tayang TV atau media massa

A

A 6

LANGKAH VARIABEL KOMPONEN RUMUS KEGIATAN 1 2 3 4 3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti 1. Menerima dan mengklasifikasi pengaduan sesuai dengan permasalahan serta kewenangan penanganan

2. Verifikasi administrasi

3. Verikiasi lapangan (faktual)

a. Membentuk pos pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan LH b. Menempatkan SDM: 1) Administrasi pengaduan 2) Verifikator pengaduan (PPLH/PPNS) c. Menerima pengaduan yang masuk (melalui telepon, faksimili, email)

A. Pembentukan pos pengaduan

A

Cetak formulir pengaduan: A. Jumlah lembar B. Biaya fotokopi

A*B

Pertemuan teknis penelaahan pengaduan


A*B*C*D*E


A*B*C*D

Perjalanan dinas: A. Jumlah pengambilan sample B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A*B*C*D*E

a. Pengambilan Sampel

7

LANGKAH KEGIATAN 1

VARIABEL

5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu

RUMUS

2 b. Analisis sampel

3 Analisis laboratorium A. Jumlah sampel B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium

4 A*B*C

c. Pertemuan teknis penelaahan pembahasan hasil verifikasi


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D

Penggandaan surat : A. Jumlah surat B. Jumlah lembar C. Biaya fotokopi

A*B*C

d. Pertemuan teknis penyusunan laporan

4. Pemberian rekomendasi tindak lanjut pengaduan

KOMPONEN

Pertemuan teknis penetapan rekomendasi tindak lanjut

Penyampaian tindak lanjut pengaduan pada pengadu dan instansi terkait

8

LANGKAH KEGIATAN 1

VARIABEL 2

KOMPONEN 3 Pos surat A. Jumlah surat B. Biaya pos surat

RUMUS 4 A*B

B. RENCANA PEMBIAYAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1 2 1. Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

KOMPONEN

RUMUS

3

4

Indikator: Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan persyaratan administratif

2. Menentukan prioritas usaha atau kegiatan yang akan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (minimal 5 (lima)

a. Perjalanan dinas inventarisasi data

Perjalanan dinas: A. Frekuensi inventarisasi data B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A*B*C*D*E

b. Pertemuan teknis pengolahan inventarisasi data dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan.


A*B*C*D*E


A*B*C*D

Pertemuan teknis penentuan prioritas


A*B*C*D*E

9

LANGKAH KEGIATAN 1 usaha yang diambil 1 contoh air limbahnya dalam 1 (satu) tahun)

3. Melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan (minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun) dengan parameter kunci

4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

5. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

2

3

4


A*B*C*D

a. Pengambilan sampel

Perjalanan dinas: A*B*C*D*E A. Frekuensi pengambilan sample B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

b. Pemeriksaan laboratorium

Analisis A*B*C laboratorium: A. Jumlah sampel B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium

Pertemuan teknis penyusunan laporan


A*B*C*D*E


A*B*C*D

Pertemuan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium

A*B*C*D*E

Pertemuan teknis penyusunan disain informasi

10

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1

2

KOMPONEN

RUMUS

3 peserta

4

Pencetakan brosur: A*B A. Jumlah eksemplar B. Biaya pencetakan Atau Pembuatan papan pengumuman

Paket

Atau Biaya tayang TV atau media massa

Paket

2. Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Indikator: Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara 1. Tahap inventarisasi: a) Inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara b) Inventarisasi cerobong yang berpotensi mencemari udara dalam 1 (satu) industri.

2. Pelaksanaan pemantauan a. Secara manual b. Secara otomatis

a. Perjalanan dinas dalam rangka inventarisasi industri

b. Pertemuan teknis pengolahan data

a. Pertemuan teknis persiapan pemantauan

Perjalanan dinas: A. Frekuensi pengambilan sample B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas Pertemuan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

A*B*C*D*E


A*B*C*D

Pertemuan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

11

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1 c. Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong

2

3. Pengambilan contoh uji emisi udara

4. Pelaporan hasil pemantauan

KOMPONEN 3 C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

RUMUS 4


A*B*C*D

b. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan persyaratan teknis cerobong

Perjalanan dinas: A. Jumlah industri B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A*B*C*D*E

a. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan contoh uji emisi udara

Perjalanan dinas: A. Jumlah pengambilan sampel B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A*B*C*D*E

b. Pemeriksaan laboratorium

Analisis laboatorium A*B*C A. Jumlah sampel B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium

Pertemuan teknis penyusunan laporan


A*B*C*D*E

Penggandaan bahan

A*B*C*D 12

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1

2

KOMPONEN

RUMUS

3 rapat: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah lembar D. Biaya fotocopy Pencetakan brosur: A. Jumlah eksemplar B. Biaya pencetakan

4

A*B

Atau A. Pembuatan papan A pengumuman Atau A. Biaya tayang TV A atau media massa 3. Jenis Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan/tanah untuk Produksi Biomassa Indikator: Presentase (%) luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan 1. Penyusunan kondisi awal tanah a. Pengumpulan data sekunder, berupa: 1) Peta dasar dengan skala 1:50.000 terdiri dari peta curah hujan, peta jenis tanah, peta tutupan lahan, peta kelas lereng 2) Peta RTRW b. Overlay peta tematik

a. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data sekunder

b. Pertemuan teknis dalam rangka pengolahan data

Perjalanan dinas: A*B*C*D*E A. Frekuensi pengumpulan data B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas A. Pengadaan peta dasar

A

A. Pengadaan software GIS

A


A*B*C*D*E

13

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

2. Verifikasi lapangan a. Pengamatan tanah b. Identifikasi kerusakan tanah

a. Pengadaan alat pemantau tanah untuk produksi biomassa


A*B*C*D

A. Pengadaan alat pemantauan a. Bor tanah b. Ring sampler (2 buah/titik sampel; setiap 100 ha min 10 titik sampel c. PC d. GPS e. Kamera f. Klinometer

A

b. Perjalan dinas Perjalanan dinas: A*B*C*D*E dalam rangka A. Frekuensi pengambilan pengambilan sampel dan sample dan pengamatan tanah pengamatan tanah B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

3. Penyusunan peta kondisi tanah

c. Pemeriksanaan laboratorium (parameter fisik, kimia dan biologi)

Analisis laboatorium A*B*C A. Jumlah sampel B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium

Pertemuan teknis dalam rangka penyusunan peta kondisi tanah


A*B*C*D*E

Penggandaan bahan

A*B*C*D 14

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1

2

3 rapat: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta C. Jumlah lembar D. Biaya fotocopy

a. Pertemuan teknis dalam rangka penyusunan peta status kerusakan tanah


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B

Atau A. Pembuatan papan pengumuman

A

Atau A. Biaya tayang TV atau media massa

A

4. Penyusun peta status kerusakan tanah

b. Persiapan desiminasi data peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa kepada masyarakat

KOMPONEN

RUMUS 4

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Indikator: Prosentase (%) jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti 1. Menerima dan mengklasifikasi pengaduan sesuai dengan permasalahan serta kewenangan

a. Membentuk pos pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan

A. Pembentukan pos pengaduan

A

15

LANGKAH KEGIATAN 1 penanganan

2. Verifikasi administrasi

3. Verikiasi lapangan (faktual)

VARIABEL 2 LH b. Menempatkan SDM: 1) Administrasi pengaduan 2) Verifikator pengaduan (PPLH/PPNS) c. Menerima pengaduan yang masuk (melalui telp, faksimili, email)

KOMPONEN

RUMUS

3

4

Cetak formulir pengaduan: A. Jumlah lembar B. Biaya fotokopi

A*B


A*B*C*D*E


A*B*C*D

a. Pengambilan Sampel

Perjalanan dinas: A. Jumlah pengambilan sample B. Jumlah petugas C. Transport petugas D. Uang saku/lumpsum petugas E. Lama bertugas

A*B*C*D*E

b. Analisis sampel

Analisis laboatorium A. Jumlah sample B. Jumlah parameter C. Biaya analisis laboratorium Pertemuan: A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta

A*B*C

Pertemuan teknis penelaahan pengaduan

c. Pertemuan teknis penelaahan pembahasan hasil verifikasi.

A*B*C*D*E

16

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1

2

d. Pertemuan teknis penyusunan laporan

4. Pemberian Pertemuan teknis rekomendasi tindak penetapan lanjut pengaduan rekomendasi tindak lanjut

KOMPONEN 3 C. Jumlah hari D. Biaya konsumsi E. Honorarium peserta

RUMUS 4


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D


A*B*C*D*E


A*B*C*D

17

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1 5. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu

2 Penyampaian tindak lanjut pengaduan pada pengadu dan instansi terkait

KOMPONEN

RUMUS

3 Penggandaan surat: A. Jumlah surat B. Jumlah lembar C. Biaya fotocopi

4 A*B*C

Pos surat A. Jumlah surat B. Biaya pos surat

A*B

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

18

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents