LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 1986 SERI B ========================================================== PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR : 6 TAHUN 1984 (6/1984) TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa dokumen lelang adalah suatu dokumen yang dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemborongan/pembelian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dokumen tersebut harus dimiliki oleh setiap peminat lelang yang akan mengikuti baik pelelangan pekerjaan pemborongan dan jasa konsultan maupun pelelangan pengadaan barang dan jasa. b. bahwa untuk penyelenggaraan pelelangan dan pembuatan dokumen tersebut diperlukan biaya dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 29 Tahun 1984 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-433, tanggal 10 Juni 1981, biaya tersebut dibebankan kepada peminat lelang. c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Drt. Tahun 1957 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut huruf b, pungutan dimaksud harus diatur dengan peraturan Daerah. d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen Lelang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 3. Undang-Undang Nomor 12.Drt. Tahun 1957 tentang : Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang : Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Dengan persetujuan Istimewa Yogyakarta.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Propinsi
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG. Pasal 1 Dokumen Lelang adalah dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan beserta lampiran-lampirannya yang dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pekerjaan borongan baik pekerjaan pemborongan dan jasa konsultan, maupun pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 2 Setiap peminat lelang pekerjaan pemborongan dan jasa konsultan atau pengadaan barang dan jasa di wajibkan mengambil dokumen lelang yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini adalah Instansi yang bersangkutan. Pasal 3 (1)
(2)
Untuk mendapatkan dokumen lelang sebagaimana tersebut pasal 2 yang bernilai di atas Rp.50.000.000,00 ) Lima puluh juta rupiah) kepada peminat lelang dipungut uang pengganti biaya pembuatan dokumen lelang. Besarnya biaya pembuatan dokumen lelang tersebut pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan besarnya biaya pembuatannya, dengan ketentuan setinggi-tingginya 1% (satu permil) dari nilai proyek/pekerjaan. Pasal 4
Hasil pungutan pengganti biaya pembuatan dokumen lelang disetorkan ke Kantor Kas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Yogyakarta, 22 September 1984. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA, ttd.
ttd.
DRS, SOEWARDI POESPOJO
PAKU ALAM VIII
Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri Nomor : Tanggal
: 1 :
Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
B
Nomor : Tanggal :
900.34-108 1 Januari 1986
1 Pebruari 1986 SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd. DRS. SOEMIDJAN -------------NIP.010063425 PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 1984 TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG I.
PENJELASAN UMUM : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan jasa konnsultan, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk pelelangan pekerjaan pemborongan dan jasa konsultan, pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disediakan dokumen lelang yang berhubungan dengan masing-masing yang akan di borong/beli pada Instansi-instansi pemegang Mata Anggaran. Selanjutnya bagi semua peminat yang akan mengikuti pelelangan harus memiliki dokumen lelang tersebut, karena dokumen lelang dimaksud berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemborongan/pembelian. Pada dasarnya biaya penyelenggaraan pelelangan dan pembuatan dokumen lelang disediakan pada Instansi-instansi yang bersangkutan, namun demikian untuk pelelangan yang
bernilai di atas Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah),berdasarkan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut kepada peminat dipungut biaya pengganti dokumen lelang yang jumlahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen lelang. Pungutan yang dikenakan terhadap para peminat adalah termasuk Retribusi Daerah, yaitu sebagai imbalan atas jasa Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyediakan dookumen lelang. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, di dalam Pasal 3 disebutkan : Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maka pungutan uang yang dibebankan kepada peminat yang akan mengikuti pelelangan, harus diatur dalam Peraturan Daerah. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen lelang. II.
PENJELASAN PASAL DEMU PASAL : Pasal 1
:
Pasal 2
:
Pasal 3 ayat (1) ayat (2)
: :
Pasal 4
:
Yang dimaksud dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini adalah Instansiinstansi pemegang Mata Anggaran di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimaksud dengan peminat lelang adalah pemborong atau pengusaha/rekanan yang akan ikut serta dalam pelelangan suatu pemborongan/pembelian. Cukup jelas. Pada prinsipnya pungutan dokumen lelang besarnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dokumen tersebut. Apabila biaya pembuatan dokumen lelang lebih dari 1% (satu permil) dari nilai Proyek/Pekerjaan tersebut,maka biaya pengganti dokumen lelang hanyalah sebesar 1% (satu permil) dimaksud. Untuk mengambil dokumen lelang, para peminat lelang menghubungi Instansi yang bersangkutan dan membayar uang pengganti biaya dokumen lelang kepada Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan tersebut menyetorkan ke Kantor Kas
Pasal 5 s/d 6
:
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebelum pada Instansi tersebut mempunyai Bendaharawan khusus Penerima maka pembayaran uang pengganti biaya dokumen lelang dilaksanakan ke Kantor kas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Cukup jelas.
