LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1981 SERI D ═════════════════════════════════════════════════════════════════ PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR : 9 TAHUN 1980 (1/1980) TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang: a.
Mengingat: 1.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 49 ayat (2), telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. b.
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962, khususnya mengenai Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
c.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 diatas khususnya Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang tunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan.
d.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957; Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1980. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1980. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1978.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g. Unit Pelaksana Tehnis adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. h. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB II PEMBENTUKAN DINAS Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini Daerah Istimewa Yogyakarta.
dibentuk
Dinas
Kehutanan
Propinsi
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1). Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam Kehutanan. (2). Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. (3). Kepala Dinas Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Kehutanan. b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah. c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 3 Dinas Kehutanan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yag ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV. Bagian Pertama ORGANISASI Pasal 6. Secara hierarchis Dinas Kehutanan terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas. b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-
c.
Unsur Pelaksana
:
Sub
Sub Bagian. Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-Seksi, Cabang Dinas dan Pelaksana Tehnis.
Pasal 7. (1)
Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha. b. Sub Dinas Bina Program. c. Sub Dinas Produksi. d. Sub Dinas Usaha Tani. e. Sub Dinas Bina Hutan. f. Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan g. Cabang Dinas. h. Unit Pelaksana Tehnis.
(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
sebagaimana
Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 8. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala Kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga serta menyelenggarakan effisiensi dan tatalaksana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9. Tata a. b. c. d. e. f. g.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Bagian Usaha mempunyai fungsi: penyelenggaraan urusan surat menyurat, arsip dan dokumentasi. penyelenggaraan urusan kepegawaian. penyelenggaraan urusan keuangan. penyelenggaraan urusan perlengkapan. penyelenggaraan kepustakaan. penyelenggaraan effisiensi dan tatalaksana. penyelenggaraan penyusunan dan pembuatan laporan. Pasal 10.
Bagian a. Sub b. Sub c. Sub d. Sub e. Sub
Tata Usaha terdiri dari: Bagian Umum. Bagian Kepegawaian. Bagian Keuangan. Bagian Perlengkapan. Bagian Effisiensi dan Tatalaksana.
Pasal 11. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menerima mengagenda surat-surat masuk serta menyampaikan kepada yang bersangkutan. b. mengagendakan dan mengirim surat-surat keluar. c. menyelenggarakan pekerjaan tik dan penggandaan. d. menyelenggarakan kegiatan kepustakaan yang menyangkut tugas pokok Dinas Kehutanan. e. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor (mempersiapkan, tempat, penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor). f. menyelenggarakan arsip dan dokumentasi. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun dan memelihara urutan kepangkatan (ranglis) dan daftar hardir (presensi) pegawai. b. mempersiapkan usul kepangkatan Calon Pegawai dan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, penempatan jabatan, pemindahan, cuti bebas tugas, pensiun, daftar kondite, pemberian tanda jasa dan hukuman jabatan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. c. mempersiapkan/mengurus latihan pegawai, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan pegawai. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. mengurus gaji dan lembur pegawai. b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja. c. menyelenggarakan tata usaha keuangan. d. mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan masalah keuangan. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. mengusahakan mengurus segala keperluan peralatan kantor dan alat-alat tulis perlengkapan lainnya. b. menyelenggarakan perbaikan barang-barang inventaris kantor. c. mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus peralatan kendaraan dinas. d. mempersiapkan/merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dinas. Sub Bagian Effisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas: a. menyelenggarakan peningkatan sistim dan prosedure kerja. b. menghimpun informasi tatalaksana bagi Pimpinan. c. mengolah dan menyajikan informasi tatalaksana bagi Pimpinan. Bagian Ketiga SUB DINAS BINA PROGRAM Pasal 12
Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan evaluasi untuk penyusunan program dibidang kehutanan serta melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 13. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11 Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan Inventaris Hutan. b. pengurusan pengukuhan dan penataan hutan, serta pemancangan batas kawasan hutan. c. perumusan program dan penyusunan rencana tehnik tahunan. d. permbuatan pedoman penyusunan dan rekomendasi atas pelaksanaan rencana tehnik tahunan. e. pelaksanaan pengukuhan dan pemetaan. f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan penyusunan statistik. g. penilaian program dan kegiatan serta penyusunan dan pembuatan laporan. Pasal 14. Sub Dinas Bina Program terdiri dari: a. Seksi Inventarisasi Hutan. b. Seksi Kawasan Hutan. c. Seksi Rencana Karya. d. Seksi Pengukuran dan Perpetaan. Pasal 15. (1)
(2)
(3)
(4)
Seksi Inventarisasi Hutan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan/melaksanakan inventarisasi hutan yang menyangkut susunan, nilai dan luas kelas hutan. b. mengolah dan menyajikan data hasil inventarisasi hutan. c. mengumpulkan data diluar kawasan hutan yang meliputi bidang sosial ekonomi, kependudukan dan iklim. Seksi Kawasan Hutan mempunyai tugas: a. mempersiapkan bahan untuk penyusunan tata guna hutan. b. melaksanakan penataan hutan. c. melaksanakan pemancangan tanda batas dan penataan batas kawasan hutan. d. merealisir kegiatan yang berhubungan dengan perobahan kawasan hutan. Seksi Rencana Karya mempunyai tugas: a. menyusun konsep rencana pengusahaan hutan jangka panjang, menengah dan rencana tehnik tahunan. b. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan rencana tehnik tahunan dan kegiatan Dinas Kehutanan. c. menghimpun data dan menyusun statistik. Seksi Pengukuran dan Perpetaan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pengukuran atas perobahan kelas hutan dan berkawasan hutan. b. menetapkan kegiatan kehutanan. c. mempersiapkan kebutuhan Perpetaan. Bagian Keempat SUB DINAS BINA PRODUKSI
Pasal 16 Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan pengembangan industri dan pengolahan hasil hutan, sarana produksi, mengadakan pembinaan kegiatan pemungutan hasil hutan dan penggunaan tenaga tehnis serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 15 Sub Dinas Bina Produk mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan pengembangan industri dan pengolahan hasil hutan. b. perumusan kebijaksanaan pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana produksi. c. penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan kegiatan pemungutan dan pengolahan hasil hutan. d. penyelenggaraan pembinaan tenaga tehnis. Pasal 18 Sub Dinas Produksi terdiri dari: a. Seksi Sarana Produksi. b. Seksi Pengolahan Hasil. c. Seksi Pemungutan Hasil. d. Seksi Tenaga Tehnis. Pasal 19 (1)
(2)
(3)
(4)
Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas: a. melaksanakan pengadaan sarana produksi. b. merencanakan, mengatur, mengawasi penggunaan sarana produksi. c. menyelenggarakan pemeliharaan sarana produksi. Seksi Pengolahan hasil mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data industri hasil hutan. b. menyelenggarakan pembinaan pengolahan hasil hutan. c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pengolahan hasil hutan. Seksi Pemungutan Hasil mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan pemungutan/penebangan dan pengangkutan hasil hutan. b. mempersiapkan petunjuk tehnik pemungutan hasil hutan. c. menghimpun dan memeriksa laporan pemungutan hasil hutan. Seksi Tenaga Tehnis mempunyai tugas: a. menyajikan data penggunaan tenaga tehnis. b. menyelenggarakan pembinaan penggunaan tenaga tehnis. c. menyelenggarakan sarana latihan pengembangan tenaga tehnis. Bagian Kelima SUB DINAS USAHA TANI
Pasal 20. Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu hasil hutan, pengembangan pemasaran dan distribusi hasil hutan, mengurus pemasukan penjualan hasil hutan dan jasa serta pemberian tanda legalitas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 21. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 Sub Dinas Usaha Tani mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pengujian mutu hasil hutan. b. perumusan kebijaksanaan pengembangan pemasaran dan distribusi hasil hutan, c. penyelenggaraan pelaksanaan penjualan hasil hutan dan jasa. d. pengurusan pemasukan penjualan hasil hutan dan jasa. e. penyelenggaraan pemberian tanda legalitas. Pasal 22 Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari : a. Seksi Pengujian Hasil Hutan. b. Seksi Informasi Pasar. c. Seksi Pungutan Iuran. d. Seksi Tanda Legalitas. Pasal 23 (1)
(2)
(3)
(4)
Seksi Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian mutu hasil hutan. b. melaksanakan pengukuran hasil hutan. c. menginventarisasi peralatan pengujian dan pengukuran hasil hutan. Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas: a. mengadakan pembinaan pemasaran dan distribusi hasil hutan. b. menghimpun data pemasaran dan distribusi hasil hutan. c. menyelenggarakan perkembangan pemasaran dan distribusi hasil hutan. Seksi Pungutan Iuran mempunyai tugas: a. melaksanakan penjualan hasil hutan. b. pengurusan pemasukan penjualan hasil hutan dan jasa. c. menyelenggarakan penelitian pungutan iuran dan persediaan hasil hutan. Seksi Tanda Legalitas mempunyai tugas: a. memberikan tanda legalitas menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. b. menyelenggarakan distribusi dan pencatatan Palu Tek. c. mengadakan pengurusan penggunaan tanda legalitas. d. mengurus dan menyelesaikan perizinan. e. menghimpun data peredaran hasil hutan.
Bagian Keenam SUB DINAS BINA HUTAN Pasal 24 Sub Dinas Bina Hutan mempunyai tugas mengembangkan nilai dan produksifitas hutan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 Sub Dinas Bina Hutan mempunyai fungsi: a. pengarahan, pembinaan kegiatan dibidang pengadaan benih dan persemaian. b. pengarahan, pembinaan kegiatan reboisasi dan penghijauan, rehabilitasi pencegahan erosi dan banjir serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. c. pengarahan, pembinaan kegiatan dibidang perlindungan kelestarian hutan dan Hutan Wisata. d. perumusan kebijaksanaan pola dan pengembangan aneka guna Hutan. Pasal 26 Sub Dinas Bina Hutan terdiri dari : a. Seksi Benih dan Persemaian. b. Seksi Aneka Guna Hutan. c. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi. d. Seksi Perlindungan hutan. Pasal 27 (1)
(2)
(3)
(4)
Seksi Benih dan Persemaian mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pembinaan pengadaan benih dan bibit. b. mengatur distribusi benih dan bibit. c. menyelenggarakan persemaian/pembibitan. Seksi Aneka Guna Hutan mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan pengembangan Hutan Wisata. b. melaksanakan pembinaan hutan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. c. mengadakan pembinaan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendaya-gunaan hutan, tanah dan air. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi. b. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pemeliharaan hutan. c. menyelenggarakan persiapan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta pemeliharaan hutan. d. menghimpun data pelaksanaan penghijauan. Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas: a. melaksanakan pencegahan dan usaha pembatasan kerusakan
b. c.
hutan akibat serangan hama dan penyakit. melaksanakan pencegahan dan perlindungan hutan akibat bencana alam. merumuskan, mengatur cara-cara pencegahan kerusakan dan pembinaan kelestarian hutan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagian Ketujuh SUB DINAS KEAMANAN DAN PENYULUHAN Pasal 28
Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengkoordinir, mengadakan pengawasan dan menyelenggarakan pengurusan yang berhubungan dengan masalah hukum, peraturan perundang-undangan, penyuluhan, sarana penyuluhan dan keamanan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 29. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27 Sub Dinas Keamana dan Penyuluhan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan dibidang Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan serta Kepolisian Khusus Kehutanan. b. perumusan dan penyelenggaraan penyuluhan dan sarana penyuluhan. c. pengamanan dan pengendalian peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan. Pasal 30 Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan terdiri dari : a. Seksi Perundang-undangan. b. Seksi Sarana Penyuluhan. c. Seksi Polisi Khusus Kehutanan. Pasal 31 (1)
(2)
Seksi Perundang-undangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Kehutanan. b. mengadakan penilaian pelaksanaan peraturan perundangundangan dibidang Kehutanan. c. menghimpun data yang menyangkut masalah hubungan hukum antara orang, Badan Hukum, dengan hutan dan perbuatanperbuatan hukum mengenai hutan. d. mempersiapkan rencana peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan. Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas: a. mengurus dan melaksanakan pengadaan sarana penyuluhan dan pendidikan ketrampilan. b. mengatur dan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan ketrampilan.
c.
(3)
menelaah dan menganalisa serta mengevaluasi hasil penyuluhan informasi keamanan. d. merumuskan perbaikan cara dan methode penyuluhan serta penyampaian informasi. Seksi Polisi Khusus Kehutanan mempunyai tugas: a. mengatur pelaksanaan tugas kegiatan Kepolisian Khusus Kehutanan. b. melaksanakan pengurusan dan pemakaian senjata api dan perlengkapan Polisi Khusus Kehutanan. c. mengadakan pengawasan pelaksanaan pengamanan hutan. d. mengurus penyelesaian perkara dan mengawasi barang bukti. e. menyelenggarakan pengawasan dan penelitian Pos-Pos Kerja. Bagian Kedelapan CABANG DINAS Pasal 32
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata-kerja Cabang Dinas akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai pedoman yang berlaku. Bagian Kesembilan UNIT PELAKSANA TEHNIS Pasal 33 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata-kerja Unit Pelaksana Tehnis akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai pedoman yang berlaku. BAB V. TATAKERJA Pasal 34 (1)
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala-kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Kepala-kepala Seksi, Kepalakepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal. Setiap Pimpinan Komponen dilingkungan Dinas Kehutananan bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 35
(1) (2)
Setiap Pimpinan Komponen dilingkungan Dinas Kehutanan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Komponen
dilingkungan Dinas Kehutanan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 36 (1)
(2)
(3)
Kepala-kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai denan bidang tugasnya dan Kepala Bagian menampung dan menyusun laporan tersebut sebagai laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. Kepala-kepala Seksi menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Sub/Cabang Dinas/Unit Pelaksana Tehnis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Sub Dinas/Cabang Dinas/Unit Pelaksana Tehnis menampung serta menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut ayat (1) dan (2) diatas untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah. Pasal 37
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan disampaikan kepada Komponen/satuan organisasi lain yang secra fungsionil mempunyai hubungan kerja. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas/Pimpinan Komponen dibantu oleh Pimpinan satuan Komponen bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing perlu mengadakan rapat berkala. BAB V FORMASI Pasal 39 Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas Kehutanan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan pedoman yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962 sepanjang mengenai Susunan Organisasi dan Tatakerja yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41
Hal-hal yang menyangkut Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA
Yogyakarta, 31 Oktober 1980. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD.
TTD.
SANTOSA, SH
PAKU ALAM VIII.
PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061.341.34 - 140 TANGGAL, 16 PEBRUARI 1981. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERI D NOMOR 4 TANGGAL, 30 BULAN MARET TAHUN 1981. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD. DRS. SOEMIDJAN -------------NIP. 010063425 PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 9 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM : Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah di dalam pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Daerah dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai pelaksana pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980
tentang petunjuk pelaksana mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna menuju otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan Daerah dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 tentang Susunan Organisasi dan Formasi pegawai Instansi-Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta jo Nomor 2 Tahun 1962 khususnya yang menyangkut Dinas Kehutanan. Berkenaan dengan hal itu dipandang perlu segera melaksanakan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d
5
Pasal 6
:
Cukup jelas.
:
a. b. c. d.
e.
f.
Kepala Dinas adalah Jabatan Karier pegawai, yang sesuai dengan Bidangnya. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Jabatan Staf. Unsur Pelaksana adalah Pejabat yang melakukan tugas-tugas pokok operasionil. Cabang Dinas adalah Unit Organisasi Dinas Kehutanan yang berkedudukan dan mempunyai Wilayah kerja di Yogyakarta Barat dan Yogyakarta Selatan. Unit Pelaksana Tehnis adalah unsur penunjang Pelaksana tugas Dinas Kehutanan yang melakukan fungsifungsi tertentu. Pengertian hutan dalam pasal ini adalah sebagaimana tersebut Undangundang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan pasal 1 ayat (1).
Pasal 7 s/d 12
:
Cukup jelas.
Pasal 13
:
a.
Inventarisasi hutan. Hutan adalah kekayaan Negara yang keadaan susunan dan nilai serta luasnya hutan harus dapat diketahui pada saat-saat yang diperlukan, dengan jalan menginventarisasi, yakni menghitung, mengukur dan mencatat jenis-jenis tanaman, umur
b.
dan volumenya serta perubahanperubahan yang terjadi. Pengukuhan hutan. Untuk menjamin kelestarian hutan, kawasan hutan perlu diberi batasbatas dan tanda-tanda batas yang jelas agar umum mengetahui wilayah tersebut adalah Hutan Negara. Pengukuhan hutan meliputi kegiatan penataan batas pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acara dari suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Untuk menyusun suatu rencana kerja pengelolaan hutan atau bagian hutan selama waktu tertentu, umum jenis tanaman hutan dan areal-areal hutan perlu dikelompok-kelompokan sesuai jangka waktu rencana kerja agar kelestarian pengusahaan hutan terjamin. c. s/d g Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) a.b. : Cukup jelas ayat (2) c. : Pada dasarnya kawasan hutan adalah tertutup untuk umum namun demikian untuk kepentingan-kepentingan tertentu masih ada kemungkinan untuk menggunakan kawasan hutan dengan pengaturan seperlunya. Disamping hal tersebut fungsi perizinan yang diberikan kepada Dinas Kehutanan adalah izin tebang dan garap jenis-jenis pohon tertentu serta usaha-usaha pengolahan hasil hutan, yang bertujuan melestarikan hasil-hasil penghijauan serta pengamanan Hutan Negara. Rencana karya meliputi rencana jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun berupa Master Plan, 10 (sepuluh) tahun berupa rencana perusahaan dan jangka menengah selama 5 (lima) tahun serta jangka pendek berupa rencana tehnik tahunan dan rencana kegiatan. Kawasan hutan adalah wilayah hutan yang berdasarkan peraturan perundangan ditetapkan sebagai Hutan Negara.
ayat (2) d : Cukup jelas. ayat (3) dan (4) : Cukup jelas. Pasal 16 s/d 19 : Cukup jelas. Pasal 20 : Yang dimaksud dengan Usaha Tani adalah Usaha Tani dalam Bidang Kehutanan. Tanda Legalitas : Untuk membedakan syah tidaknya pemilihan hasil hutan dan menjamin kelancaran dalam tata niaganya, setiap jenis hasil hutan perlu diberikan tanda-tanda tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tanda-tanda tersebut berupa Cap ganclong atau palu tok, maupun tanda-tanda kwalitas dan tabel serta sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Pasal 21 s/d 22 : Pasal 23 ayat (1)
Pasal 24
Pasal 25
Cukup jelas. : a. dan b Cukup jelas. b. Pengukuran hasil hutan. Untuk memudahkan menetapkan isi dan nilai dalam pelaksanaan penjualan, serta agar setiap saat diketahui jumlah dan penyebarannya, hasil hutan baik kayu maupun non kayu perlu diukur panjang, lebar, tebal atau diameter menurut ketentuan satuan ukuran masing-masing jenis, dan dicatat sesuai dengan ketentuan tata usaha hasil hutan. Hasil pengukuran ini selanjutnya dikelompokkelompokkan sesuai dengan kelas ukuran. ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas. : Nilai dan produktivitas hutan perlu dikembangkan agar hutan mempunyai manfaat sebesar-besarnya dengan tetap memelihara kelestarian hutan serta kelestarian fungsi-fungsinya. Dalam mengembangkan produktivitas hutan dengan berbagai aneka usaha dan aneka guna hutan diusahakan secara cermat dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan agar kelestarian hutan tetap terjamin serta ada peningkatan daya dukung terhadap lingkungan. : a. s/d c Cukup jelas d. Aneka guna hutan yaitu : Meliputi usaha-usaha pengembangan nilai dan produktivitas hutan melalui pemanfaatan hutan untuk pengembangan
persuteraan alam, usaha lak, makanan ternak, tanaman obat-obatan, kayu bakar, lebah madu dan lain-lainnya dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan. Pasal 26 s/d 31 : Cukup jelas Pasal 32 : Sambil menunggu pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dari Menteri Dalam Negeri maka untuk menjamin kelancaran penyelengaraan pengelolaan hutan. Bagian Hutan Yogyakarta Selatan dan Bagian Hutan Yogyakarta Barat sebagai Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan. Adapun : 1. Cabang Dinas Kesatuan Pemangku Hutan Yogyakarta Selatan meliputi Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Wilayah Hutan: Playen dengan Resort Polisi Hutan Bunder, Banaran, Wonosari Gubugrubuh dan Menggoran, Penyulingan Kayu Putih Sendangmole. Paliyan dengan Resort Polisi Hutan Mulo, Giring Paliyan, Kedungwanglu dan Karangmojo. Panggang dengan Resort Polisi Hutan Bibal, Blimbing dan Panggang. Karangmojo dengan Resort Polisi Hutan Candi, Kenet, Nglipar, Gelatan dan Semanu. 2.
Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan Yogyakarta Barat meliputi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Wilayah Hutan: Kulonprogro dengan Resort Polisi Hutan/Kokap, Dlingo, Mangunan, Kaliurang, Penyulingan Kayu Putih Dlingo, Kediwung dan Kokap. Gabungan Polisi Kehutanan Kring dengan Resort Polisi Kring Wates, Potrobayan dan Kota Yogyakarta. Jenjang jabatan dan kepangkatan Kepala Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan setingkat dengan jenjang jabatan/Kepangkatan Sub Dinas. Pegawai-pegawai yang sekarang ada pada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan/Wilayah Hutan dan Gabungan Polisi Kehutanan Kring, tersebut angka 1 dan 2 adalah menjadi Staf pelaksana pada Cabang Dinas/Kesatuan Pemangku Hutan dengan sebutan dan jenjang kepangkatan yang sama dengan sebutan/jenjang kepangkatan menurut PD 11 Tahun 1960 jo. Nomor 2 Tahun 1962 sesuai PD ini sampai PD
tersebut disempurnakan dengan PD ini. Pasal 33
:
Sebelum dibentuknya Unit Pelaksana Tehnis berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku : 1. Kebun Percontohan Lak dan Persuteraan Alam meliputi : 1. Kebun Persuteraan Playen. 2. Kebun Lak Karangmojo. 3. Unit Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Lak dan Sutera Baciro Yogyakarta. II. Pangkalan Distribusi Kayu/Hasil Hutan meliputi : 1. Tempat Penjualan Hasil Hutan Baciro Yogyakarta, 2. Tempat Penimbunan Kayu Playen. 3. Tempat Penimbunan Kayu Paliyan. III. Kebun Persemaian meliputi Unit Persemaian Kaliurang, Playen dan Karangmojo. Sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersetatus sama dengan Sub Dinas. Jenjang Jabatan dan kepangkatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas setingkat dengan Jenjang/kepangkatan Kepala Sub Dinas.
