LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMER : 3 TAHUN 1981 SERI D ═════════════════════════════════════════════════════════════════ PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR : 8 TAHUN 1980 (1/1980) TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang: a.
Mengingat: 1.
Bahwa
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar di serahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 179 Tahun 1976. Pertanian Nomor : ----------------------429/KPTS/Org/7/1976
b.
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut diatas untuk mengelola urusan Perkebunan Besar beserta Tanaman Perdagangan yang semula ditangani oleh Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat telah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Nomor 98/KPTS/1978, tentang : Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja serta Formasi Dinas Perkebunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
c.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (2) jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1980 perlu segera ditingkatkan pengaturan tentang : Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Peraturan Daerah.
d.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan 179 Tahun 1976 Menteri Pertanian Nomor : ------------------429/KPTS/Org/7/1976 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1977; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1978.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g. U.P.T. adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB II PEMBENTUKAN DINAS Pasal 2 Dinas Perkebunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.98/KPTS/1978, dinyatakan menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa dengan Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) (2) (3)
Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan. Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 4
Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam Perkebunan. b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Daerah. c. melaksanakan tugas-tugas lainnya diberikan oleh Daerah.
bidang Kepala Kepala
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 3, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV Bagian Pertama ORGANISASI Pasal 6 Secara hierarkhis Dinas Perkebunan terdiri dari:
a. b.
Unsur Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan
: :
c.
Unsur Pelaksana
Sub
:
Kepala Dinas Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian. Dinas-Sub Dinas yang masingmasing terdiri Seksi-Seksi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis.
Pasal 7 (1)
(2)
Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha. b. Sub Dinas Bina Program. c. Sub Dinas Produksi. d. Sub Dinas Usaha Tani. e. Sub Dinas Perlindungan. f. Sub Dinas Penyuluhan. g. Cabang Dinas. h. Unit Pelaksana Tehnis. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 8
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, menyelenggarakan effisiensi dan tatalaksana serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, arsip dan dokumentasi. b. penyelenggaraan urusan kepegawaian. c. penyelenggaraan urusan keuangan. d. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga. e. penyelenggaraan urusan kepustakaan. f. penyelenggaraan efisiensi dan tatalaksana. g. penyelenggaraan penyusunan dan pembuatan laporan. Pasal 10 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan. d. Sub Bagian Perlengkapan. e.
Sub Bagian Effisiensi dan Tatalaksana.
Pasal 11 (1)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. menerima dan mengagenda surat-surat masuk serta menyampaikan kepada yang bersangkutan. b. mengagenda dan mengirim surat-surat keluar. c. menyelenggarakan segala pekerjaan tik dan penggandaan. d. mempersiapkan rapat, penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor. e. menyelenggarakan kegiatan kepustakaan yang menyangkut tugas pokok Dinas Perkebunan. f. menyelenggarakan arsip dan dokumentasi.
(2)
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun dan memelihara urutan kepangkatan (ranglis) dan daftar hadir pegawai. b. mempersiapkan usul pengangkatan Calon Pegawai/Pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, penempatan dalam jabatan, pemindahan, permohonan cuti, bebas tugas/pensiun, daftar kondite, hukuman jabatan, pemberian tanda jasa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian. c. mempersiapkan/mengurus latihan pegawai, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pegawai.
(3)
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. mengurus gaji dan lembur pegawai. b. mengurus rencana anggaran pendapatan dan belanja. c. menyelenggarakan tata usaha keuangan. d. mempersiapkan serta mengurus segala sesuatu berhubungan dengan keuangan.
yang
(4)
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor alat tulis menulis dan alat-alat perlengkapan lainnya. b. menyelenggarakan perbaikan barang-barang inventaris kantor. c. mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengurus keperluan kendaraan Dinas. d. mempersiapkan, merumuskan rencana keperluan perbekalan/perlengkapan rumah tangga Dinas.
(5)
Sub Bagian Effisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas: a. menyelenggarakan peningkatan sistim dan prosedur kerja. b. menghimpun informasi tatalaksana bagi Pimpinan. c. mengolah dan menyajikan informasi tatalaksana bagi Pimpinan. Bagian Ketiga SUB DINAS BINA PROGRAM Pasal 12
Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data untuk menyusun program serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas bidang Perkebunan. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 11, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. b. penyelenggaraan statistik. c. penyelenggaraan perumusan dan pengendalian rencana. d. penyelenggaraan evaluasi dan laporan. Pasal 14 a. b. c.
Sub Dinas Bina Program terdiri dari : Seksi Data. Seksi Perumusan dan Pengendalian. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 15
(1)
Seksi Data mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pengumpulan dan pencatatan data di bidang Perkebunan. b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data dibidang perkebunan. c. menyelenggarakan dokumentasi dan statistik sebagai bahan informasi. d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data lain yang erat hubungannya dengan bidang Perkebunan.
(2)
Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas: a. menyusun perumusan program di bidang perkebunan. b. menyelenggarakan pengendalian kegiatan terhadap pelaksanaan program. c. mengkoordinasikan dan menginventarisasikan bantuan dari Instansi lain, baik dari dalam maupun luar Negeri.
(3)
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan penilaian pelaksanaan program di bidang perkebunan serta memberikan saran perbaikan. b. menyusun laporan pelaksanaan program dibidang perkebunan. c. mempersiapkan dan menyusun laporan. Bagian Keempat SUB DINAS PRODUKSI Pasal 16 Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha
untuk meningkatkan produksi perkebunan dan mengadakan usaha untuk mengembangkan penggunaan alat mesin serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 15, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan produksi. b. penyelenggaraan bimbingan tehnis produksi. c. pembinaan pemanfaatan sarana produksi. d. pembinaan dan pengembangan penggunaan alat mesin. Pasal 18 a. b. c. d.
Sub Dinas Produksi terdiri dari: Seksi Kepala. Seksi Aneka Tanaman Semusim. Seksi Aneka Tanaman Tahunan. Seksi Mekanisasi. Pasal 19
(1)
Seksi Kepala mempunyai tugas: a. mempersiapkan peremajaan kelapa dan tanaman lain yang mengandung lemak. b. mempersiapkan pembinaan penyelenggaraan budi daya dan proteksi tanaman kelapa dan tanaman lain yang mengandung lemak. c. mempersiapkan pembinaan dibidang pengolahan hasil kelapa dan tanaman lain yang mengandung lemak. d. mempersiapkan pedoman dibidang pemanfaatan sarana produksi kelapa dan tanaman lain yang mengandung lemak. e. menyelenggarakan budi daya kelapa dan tanaman lain yang mengandung lemak.
(2)
Seksi Aneka Tanaman Semusim mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pembinaan persiapan produksi. b. mempersiapkan pedoman pembinaan penyelenggaraaan budidaya dan proteksi aneka tanaman semusim. c. mempersiapkan pembinaan pengolahan hasil aneka tanaman semusim. d. mempersiapkan pembinaan pemanfaatan sarana produksi aneka tanaman semusim. e. menyelenggarakan budi daya aneka tanaman semusim.
(3)
Seksi Aneka Tanaman Tahunan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pembinaan persiapan produksi aneka tanaman tahunan. b. mempersiapkan pembinaan penyelenggaraan budi daya dan proteksi aneka tanaman tahunan. c. mempersiapkan pembinaan dibidang pengolahan hasil aneka tanaman tahunan. d. mempersiapkan pedoman dibidang pemanfaatan sarana
e. (4)
produksi aneka tanaman tahunan. menyelenggarakan budi daya aneka tanaman tahunan.
Seksi Mekanisasi mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengujian alat mesin perkebunan. b. menyelenggarakan pembinaan penggunaaan dan pemeliharaan alat mesin perkebunan. c. menyelenggarakan percontohan alat mesin perkebunan. d. menyelenggarakan pembinaan pemasaran alat mesin perkebunan. e. mempersiapkan rencana dan evaluasi kebutuhan, pengadaan alat mesin perkebunan. Bagian Kelima SUB DINAS USAHA TANI Pasal 20
Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha tani perkebunan, mengusahakan perijinan, penyaluran kebutuhan sarana produksi, peralatan dan pembinaan pemasaranan hasil perkebunan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 19, Sub Dinas Usaha Tani mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan ijin perusahaan. b. penyelenggaraan analisa usaha tani. c. penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya. d. penyelenggaraan informasi pasar. e. penyelenggaraan bimbingan usaha. Pasal 22 Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari: a. Seksi Ijin Perusahaan. b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya. c. Seksi Informasi Pasar. d. Seksi Bimbingan Usaha. Pasal 23 (1)
Seksi Ijin Perusahaan mempunyai tugas : a. mempersiapkan pedoman perijinan untuk perusahaan perkebunan. b. mengolah permohonan ijin perusahaan perkebunan. c. mempersiapkan pemberian ijin perusahaan perkebunan. d. mengevaluasi pelaksanaan ijin perusahaan perkebunan. e. menyelenggarakan dokumentasi dan inventarisasi perijinan.
(2)
Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas: a. menyusun program penyaluran serta menganalisa kebutuhan kredit dan modal perusahaan perkebunan. b. memberikan rekomendasi tehnis untuk mendapatkan modal usaha/kredit. c. menyusun program penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan bahan agro kimia. d. menyusun program pengadaan peralatan di bidang perkebunan. e. menyelenggarakan usaha untuk mengembangkan perkebunan sesuai dengan kemampuan tanah.
(3)
Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas: a. mengumpulkan data tentang pasar dan harga hasil perkebunan. b. mempersiapkan informasi tentang pasar dan harga hasil perkebunan. c. membina promosi pemasaran hasil perkebunan. d. menyiapkan pedoman tentang standar mutu hasil. e. menyelenggarakan pengujian mutu hasil. f. menyelenggarakan pembinaan untuk peningkatan mutu hasil.
(4)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas : a. mempersiapkan pedoman untuk pengembangan perkebunan. b. menyelenggarakan pembinaan terhadap usaha perkebunan termasuk pembinaan Unit Koperasi/Koperasi Unit Desa (K.U.D.). c. menyelenggarakan analisa usaha tani.
usaha tani Usaha
Bagian Keenam SUB DINAS PERLINDUNGAN Pasal 24 Sub Dinas Perlindungan mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dalam penggunaan tanah, air dan sarana produksi serta menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 23, Sub dinas Perlindungan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan konservasi tanah dan air. b. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap hama maupun penyakit. c. penyelenggaraan pengujian mutu terhadap benih/bahan tanaman maupun hasil perkebunan. Pasal 26
Sub Dinas Perlindungan terdiri dari : a. Seksi Konservasi Tanah dan Air. b. Seksi Pengamatan Peramalan dan Pemberantasan Hama Penyakit. c. Seksi Pengujian Mutu Benih. Pasal 27 (1)
Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan penggunaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. menyusun pedoman penggunaan air yang effisien dibidang perkebunan. c. mempersiapkan pedoman dan menyelenggarakan usaha konservasi tanah dan air dibidang perkebunan. d. menyelenggarakan bimbingan terhadap usaha yang berhubungan dengan perlindungan tanah dan air.
(2)
Seksi Pengamatan Peramalan dan Pemberantasan Hama Penyakit tanaman mempunyai tugas : a. menyusun pedoman pencegahan dan pemberantasan hama penyakit tanaman perkebunan. b. menyelenggarakan pengamatan dan peramalan keadaan hama dan penyakit tanaman. c. menyelenggarakan dan membina kegiatan dibidang pencegahan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. d. menyelenggarakan penilaian hasil guna (effektifitas) pestisida. e. memberikan pedoman tentang penggunaan pestisida yang aman dan berhasil guna (effektif). f. mempersiapkan pengadaan pestisida dan alat pemberantasan hama dan penyakit tanaman. g. menyelenggarakan pemberantasan eksplosi hama dan penyakit.
(3)
Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas: a. menyusun pedoman dan syarat-syarat mutu benih/bahan tanaman perkebunan yang bermutu baik. b. menyelenggarakan pengujian mutu benih/bahan tanaman perkebunan yang akan disalurkan. c. menyelenggarakan sertivikasi terhadap benih/bahan tanaman perkebunan yang dipakai untuk bibit. Bagian Ketujuh SUB DINAS PENYULUHAN Pasal 28
Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan latihan ketrampilan, penyuluhan, pengadaan dan pemeliharaan sarana penyuluhan perkebunan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 27, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi: a. penyusunan program latihan ketrampilan pendidikan dan kursuskursus dibidang perkebunan. b. penyelenggaraan kursus-kursus latihan ketrampilan dibidang perkebunan. c. penyelenggaraaan penyuluhan perkebunan. d. pembinaan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metode dan penyebaran informasi penyuluhan perkebunan. Pasal 30 Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari: a. Seksi Latihan Ketrampilan. b. Seksi Tata Penyuluhan. c. Seksi Sarana Penyuluhan. Pasal 31 (1)
Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas: a. mempersiapkan program kursus pendidikan dan ketrampilan. b. menyelenggarakan kursus pendidikan dan ketrampilan. c. mengevaluasi hasil kursus pendidikan dan ketrampilan.
latihan latihan latihan
(2)
Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas: a. mempersiapkan program tata penyuluhan dibidang perkebunan. b. menyelenggarakan penyuluhan dibidang perkebunan. c. menyelenggarakan informasi tehnologi dan segala sesuatu yang menyangkut dengan kegiatan perkebunan. d. menyelenggarakan pameran, perlombaan produksi perkebunan, percontohan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. e. mengembangkan metode penyuluhan dibidang perkebunan.
(3)
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas: a. mempersiapkan kebutuhan alat penyuluhan. b. mempersiapkan dan menyelenggarakan penertiban penyuluhan. c. menyelenggarakan penggunaan alat penyuluhan. d. melaksanakan pemeliharaan alat penyuluhan.
bahan
Bagian Kedelapan CABANG DINAS PERKEBUNAN Pasal 32 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai
pedoman yang berlaku. Bagian Kesembilan UNIT PELAKSANA TEHNIS Pasal 33 (1)
Unit Pelaksana Tehnis terdiri dari: a. Unit Bibit/Benih. b. Unit Percobaan/Percontohan.
(2)
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tehnis akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai pedoman yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 34
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
(2)
Setiap Pimpinan komponen di lingkungan Dinas Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam memberikan bimbiungan serta petunjuk bagian pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 35.
(1)
Setiap Pimpinan komponen di lingkungan Dinas Perkebunan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan komponen dilingkungan Dinas Perkebunan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. Pasal 36
(1)
Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bagian, sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian menyampaikan serta menyusun laporan tersebut sebagai bahan laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
(2)
Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Sub Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut untuk
disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. (3)
Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut ayat 1 dan 2 diatas untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah. Pasal 37
Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada komponen-komponen Satuan Organisasi lain yang secara fungsionail mempunyai hubungan kerja. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas/Pimpinan masingmasing komponen dibantu oleh pimpinan satuan komponen bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masingmasing mengadakan rapat-rapat berkala. BAB VI FORMASI Pasal 39 Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai pedoman yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/1960 jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/1962 sepanjang mengenai Susunan Organisasi dan Tatakerja yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41 Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Yogyakarta, 31 Oktober 1980. WAKIL GUBERNUR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA,
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD.
TTD.
SANTOSA, SH
PAKU ALAM VIII.
PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061.341.34 - 140 TANGGAL, 16 PEBRUARI 1981. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERI D NOMOR 3 TANGGAL, 30 BULAN, MARET TAHUN 1981. SEKRETARIS WILAYAN/DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD. DRS. SOEMIDJAN -------------NIP. 010063425 PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 8 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagaian urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat I jo Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 179 Tahun 1976 ----------------429/KPTS/Org/7/76 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 serta serah terima penyerahan sebagaian urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Mei 1977, maka urusan Perkebunan Besar menjadi urusan Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 49 ayat (2) bahwa Susunan Organisasi serta Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan selanjutnya khusus perihal Pembentukan Dinas Perkebunan keluarlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna menuju otonomi yang dinamis nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan Daerah, dipandang perlu meningkatkan Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KPTS/1978 menjadi Peraturan Daerah dan sekaligus meninjau kembali Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1962 khusus yang menyangkut Bagian Tanaman Perdagangan pada Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkenaan dengan hal itu perlu segera melaksanakan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d
5
Pasal 6
:
Cukup jelas.
:
a. b. c. d.
e.
Jabatan Kepala Dinas adalah Jabatan Karier Pegawai Negeri dibidangnya. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Jabatan Staf. Unsur Pelaksana adalah Jabatan yang melaksanakan tugas operasionil. Cabang Dinas adalah Unit Organisasi Dinas Perkebunan yang berkedudukan dan mempunyai Wilayah kerja di Kabupaten/Kotamadyua Daerah yang bersangkutan. Unit Pelaksana Tehnis adalah penunjang dan melaksanakan fungsifungsi tertentu yang Dinas Perkebunan.
Pasal 7 s/d 17
:
Cukup jelas.
Pasal 18
:
Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1980 Sub Dinas Produksi terdiri dari : a. Seksi Karet. b. Seksi Kelapa. c. Seksi Aneka Tanaman.
d. Seksi Mekanisasi. Karena luas areal tanaman karet di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sedikit maka tidak perlu ditanam oleh Seksi tersendiri. Maksud dibaginya Seksi Aneka Tanaman merut Seksi Aneka Tanaman Semusim dan Seksi Aneka Tanaman Tahunan adalah mengembangkan volume kerja masing-masing Seksi, sehingga ke empat dalam Sub Dinas Produksi mempunyai bobot (kerja) kegiatan yang seimbang. Seksi Aneka Tanaman Semusim meliputi komodity : Tembakau, Tebu, Sereh, Kapas, Mendong, Pandan, Jarak, Rosela, Tanaman obat-obatan, dan lain-lain. Seksi Aneka Tanaman Tahunan meliputi komodity: Cengkeh, Kareta, Jambu mete, Kopi, Kapuk randu. Kayu manis, Gebang, Panili, Teh dan lain-lain. Pasal 19
:
Cukup jelas.
Pasal 20
:
Yang dimaksud dengan Usaha Usaha Tani Perkebunan.
Pasal 21 s/d 31 :
Cukup jelas.
Pasal 32
:
Yang dimaksud dengan Pedoman yang berlaku ialah Pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
Pasal 33 (1)
:
Sebelum terbentuknya Unit Pelaksana Tehnis berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku kebun bibit Wonocatur, Tambak dan Ngipiksari sebagaimana terdapat pada Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat khususnya yang menyangkut Bagian Tanaman Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1962, dianggap sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan penjelasan Pasal 31.
(2)
:
Pasal 34 s/d 38 :
Cukup jelas.
Pasal 39
:
Pasal 40 s/d 42 :
Cukup jelas.
Tani
ialah
Pengisian formasi pada Dinas Perkebunan dengan mendaya gunakan pegawai yang ada serta mengingat volume tugas kemampuan Pemerintah Daerah.
