LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 2 TAHUN 1981 SERI D ═════════════════════════════════════════════════════════════════ PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY) NOMOR : 7 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang: a.
Bahwa
b.
c.
Mengingat: 1.
dengan semakin meningkatnya volume tugas tiap-tiap urusan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam pengembangan kegiatan di bidang Perikanan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan, dan oleh karena itu dipandang perlu dibentuk Dinas yang mengelola urusan dibidang Perikanan tersendiri. Bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 49 ayat ((2) jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 perlu segera silaksanakan pengaturan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951 jo Nomor 64 Tahun 1957; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1979;
5. 6. 7. 8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1979; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980; Peaturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1978.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Dinas adalah Dinas Pelaksana Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB II PEMBENTUKAN DINAS Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini Daerah Istimewa Yogyakarta.
dibentuk
Dinas
Perikanan
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Propinsi
(1) (2) (3)
Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan. Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 4
Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perikanan. b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah. c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perikanan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV Bagian Pertama ORGANISASI Pasal 6 Secara hierarkhis Dinas Perikanan terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian. c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas - Sub Dinas yang masingmasing terdiri dari SeksiSeksi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Pasal 7 (1)
Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha. b. Sub Dinas Bina Program. c. Sub Dinas Produksi. d. Sub Dinas Usaha Tani. e. Sub Dinas Bina Mutu.
(2)
f. Sub Dinas Penyuluhan. g. Cabang Dinas. h. Unit Pelaksana Teknis. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 8
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga menyelenggarakan efisiensi dan tatalaksana dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, arsip dan dokumentasi. b. menyelenggarakan urusan Kepegawaian. c. menyelenggarakan urusan keuangan. d. menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga. e. menyelenggarakan kepustakaan. f. menyelenggarakan efisiensi dan tatalaksana. g. menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan laporan. Pasal 10 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan. d. Sub Bagian Perlengkapan. e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana. Pasal 11 (1)
(2)
Sub Bgaian Umum mempunyai tugas : a. menerima dan mengagenda surat-surat masuk serta menyampaikan kepada yang bersangkutan. b. mengagenda dan mengirim surat-surat keluar. c. menyelenggarakan pekerjaan tik dan menggandakan. d. menyelenggarakan kegiatan kepustakaan yang menyangkut tugas Dinas perikanan. e. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor (mempersiapkan rapat penerimaan tamu, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor). f. menyelenggarkaan arsip dan dokumentasi. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun dan memelihara urutan kepangkatan (renglist) dan daftar hadir pegawai (persensi). b. mempersiapkan usul pengangkatan calon pegawai, kenaikan
(3)
(4)
(5)
pangkat, kenaikan gaji, penempatan dalam jabatan, pemindahan, cuti, bebas tugas/pensiun, daftar kondite, mempersiapkan pemberian tanda jasa dan hukuman jabatan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. mengurus gaji dan lembur pegawai. b. menyusun anggaran dan pendapatan belanja. c. menyelenggarakan tata usaha keuangan. d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan. Sub Bagian perlengkapan mempunyai tugas: a. mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor dan alat-laat tulis serta perlengkapan lain. b. menyelenggarakan perbaikan barang-barang inventaris kantor. c. mengatur penggunaan, memelihara dan mengurus kendaraan dinas. d. mempersiapkan/merumuskan rencana keperluan perlengkapan/perbekalan rumah tangga dinas. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas: a. menyelenggarakan peningkatan sistem dan prosedur. b. menghimpun informasi dan tatalaksana bagi pimpinan. c. mengolah dan menyajikan informasi tatalaksana bagi pimpinan. Bagian Ketiga SUB DINAS BINA PROGRAM Pasal 12
Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data untuk menyusun program dibidnag perikanan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 11 Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas: a. pengumpulan dan pengolahan data. b. penyusunan statistik dan dokumentasi di bidang Perikanan. c. perumusan progran dan proyek di bidang pembangunan perikanan. d. pengendalian atas pelaksanaan program dan petunjuk-petunjuk di bidang perikanan. e. penilaian dan penyusunan laporan atas pelaksanaan, program dan proyek. Pasal 14 Dinas Bina a. Seksi b. Seksi c. Seksi
Program terdiri dari: Data. Perumusan dan Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 15 (1)
(2)
(3)
Seksi Data memunyai tugas: a. menghimpun, mengolah, mengevaluasi dan menyajikan data Produksi penangkapan, budidaya dan sosial ekonomi perikanan. b. menyusun statistik dan dokumentasi perikanan. Seksi perumusan dan pengendalian mempunyai tugas: a. merumuskan dan menyusun program/proyek pembangunan perikanan serta menyusun petunjuk/pedoman teknis pelaksanaannya. b. mengadakan pengendalian atas pelaksanaan, program proyek dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas: a. menelaah dan menilai pelaksanaan program dan proyek. b. merumuskan saran pelaksanaan, program dan proyek. c. menyusun laporan pelaksanaan, program dan proyek. Bagian Keempat SUB DINAS PRODUKSI Pasal 16
Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, sarana produksi ikan dan pengendalian lingkungan sesuai dengan perkembangan teknologi melalui usaha-usasha penyuluhan dan pengaturan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 15 Dinas Produksi mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengembangan teknik penangkapan ikan. b. pembinaan dan pengembangan teknik budidaya ikan. c. pengembangan teknik produksi benih dan pemanfaatan sumbersumber alam. d. pembinaan dan pengembangan sarana produksi penangkapan dan budidaya ikan. e. pengendalian lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan. f. pemberantasan hama penyakit dan pencemaran lingkungan. Pasal 18 Sub Dinas Produksi terdiri dari : a. Seksi Penangkapan Ikan. b. Seksi Budidaya Ikan. c. Seksi Sarana Produksi. d. Seksi Pengendalian Lingkungan. Pasal 19
(1)
(2)
(3)
(4)
Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas: a. melaksanakan monitoring perkembangan benih penangkapan ikan. b. melaksanakan monitoring mengenai musim penangkapan dan daerah penangkapan ikan. c. mempersiapkan pedoman penyuluhan teknik penangkapan, musim penangkapan dan daerah penangkapan. Seksi budidaya Ikan mempunyai tugas: a. melaksanakan peningkatan teknik kontruksi kolam. tambak dan minapadi. b. melaksanakan peningkatan pengolahan dan pemanfaatan sumber benih alam. c. melaksanakan meningkatkan teknik pembibitan buatan, seleksi dan penyaluran induk/benih unggul. d. mempersiapkan pedoman penyuluhan teknik budidaya dan teknik pembibitan. Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas: a. menginventarisasikan sarana produksi perikanan. b. membina dan memelihara sarana produksi perikanan. c. mempelajari dan mengembangkan teknik penggunaan sarana penangkapan ikan. d. melaksanakan dan mengembangkan teknik penggunaan sarana budidaya ikan. e. mempersiapkan pedoman penyuluhan teknik penggunaan sarana penangkapan dan budidaya ikan. Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas: a. melaksanakan monitoring tingkat pengelolaan sumber hayati perikanan. b. melaksanakan usaha pencegahan pencemaran lingkungan. c. melaksanakan pengamatan pencemaran perairan budidaya ikan. d. melaksanakan pemberantasan hama dan penyakit ikan. e. melaksanakan usaha-usaha pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perlindungan ikan. f.. mempersiapkan pedoman penyuluhan pemberantasan hama, penyakit ikan dan pencemaran lingkungan. Bagian Kelima SUB DINAS USAHA TANI Pasal 20
Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan usaha perikanan dalam rangka pengembangan Koperasi/KUD dan usaha lain dalam bidang perikanan sewrta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 19 Sub Dinas Usaha Tani mempunyai fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dalam rangka pengembangan Unit Usaha Koperasi/KUD dan usaha perikanan lainnya. b. penilaian permohonan izin usaha dan pemberian rekomendasi
c.
kepada pengusaha/calon pengusaha dibidang perikanan. pemberian bimbingan dalam bidang permodalan/perkreditan. Pasal 22
Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari: a. Seksi Bimbingan Usaha. b. Seksi Perizinan. c. Seksi Permodalan. Pasal 23 (1)
(2)
(3)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan teknis Unit usaha Koperasi/KUD Perikanan dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran. b. mengumpulkan dan mempersiapkan data dan informasi usaha perikanan. Seksi Perizinan mempunyai tugas: a. melaksanakan penilaian permohonan Izin Usaha. b. mempersiapkan bahan informasi tentang cara-cara penanaman modal dibidang perikanan. c. mempersiapkan pemberian rekomendasi kepada calon pengusaha. d. mempersiapkan rencana peraturan-peraturan perundangundangan dibidang perikanan. Seksi perodalan mempunyai tugas: a. mempersiapkan rencana kebutuhan modal dan kredit bagi nelayan dan petani ikan. b. mempersiapkan pedoman penyuluhan untuk mendapatkan kredit kepada nelayan petani ikan. Bagian Keenam SUB DINAS BINA MUTU Pasal 24
Sub Dinas Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengaturan cara-cara pengelolaan hasil, pengujian mutu pemasaran hasil perikanan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pasal 23 Sub Dinas Bina Mutu mempuyai tugas : a. pemberian bimbingan, pembinaan, pengembangan teknik pengolahan dan pengajuan mutu hasil perikanan. b. pemberian informasi kepada nelayan dan petani ikan tentang pemasaran hasil perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan keperluan perikanan. c. pembinaan dan pengaturan pengelolaan sarana pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan. Pasal 26
Sub Dinas Bina Mutu terdiri dari: a. Seksi Teknik Pengelolaan. b. Seksi Informasi Pasar. c. Seksi Sarana Pemasaran. Pasal 27 (1)
(2)
(3)
Seksi Teknik Pengelolaan mempunyai tugas: a. mengadakan monitoring harga dan pemasaran hasil perikanan. b. melaksanakan pengujian laboratoris terhadap mutu hasil perikanan. c. mempersiapkan pedoman penyuluhan dibidang teknik pengolahan. Seksi Informasi mempunyai tugas : a. mengadakan monitoring harga dan pemasaran hasil perikanan. b. mengadakan monitoring harga yang berhubungan dengan keperluan perikanan. c. menyampaikan informasi pasar kepada nelayan dan petani ikan. Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan dan pengaturan pemanfaatan serta pengelolaan pelelangan ikan. b. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana pemasaran. c. mempersiapkan pedoman penyuluhan pemasaran. Bagian Ketujun SUB DINAS PENYULUHAN Pasal 28
Sub DInas Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan latihan keterampilan, penyuluhan dan penyelenggaraan sarana penyuluhan serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Paasal 29 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 27 Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan program latihan ketrampilan, pendidikan dan kursus-kursus perikanan. b. pembinaan pengolahan materi penyuluhan, pembangunan metode penyuluhan dan penyebaran informasi perikanan. c. pembinaan dan pengembangan sarana penyuluhan, pendidikan dan ketrampilan. Pasal 30 Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari: a. Seksi Latihan Ketrampilan. b. Seksi Tata Penyuluhan. c. Seksi Sarana Penyuluhan.
Pasal 31 (1)
(2)
(3)
Seksi Ketrampilan mempunyai tugas : a. mempersiapkan program latihan ketrampilan dan kursuskursus pendidikan perikanan. b. melaksanakan latihan ketrampilan, pendidikan dan kursuskursus perikanan. c. mengadakan penilaian pelaksanaan ketrampilan, pendidikan dan kursus perikanan. Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas : a. mempersiapkan program penyuluhan perikanan. b. melaksanakan penyuluhan perikanan. c. mengembangkan metode dan administrasi penyuluhan. d. mengadakan penyuluhan dan menyusun laporan penyuluhan perikanan. e. mengadakan pembinaan hasil penyuluhan. Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas: a. mempersiapkan program sarana penyuluhan, pendidikan dan latihan ketrampilan. b. mengembangkan sarana penyuluhan, pendidikan dan latihan ketrampilan. c. mengurus dan memelihara sarana/prasarana penyuluhan pendidikan dan latihan ketrampilan. Bagian Kedelapan CABANG DINAS PERIKANAN Pasal 32
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan pedoman yang berlaku. Bagian Kesembilan UNIT PELAKSANA TEHNIS Pasal 33 (1)
(2)
Unit pelaksana Tehnis terdiri dari: a. Unit Budi Daya Ikan Air Payau. b. Unit Budi Daya Ikan Air Tawar. c. Pangkalan Pendaratan Ikan. d. Laboratorium Pengujian Mutu. Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Tehnis akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai pedoman yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 34
(1)
Dalam
melaksanakan
tugasnya
Kepala
Dinas,
Kepala
Bagian,
(2)
Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Kepala Seksi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan komponen dilingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan menyampaikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 35
(1)
(2)
Setiap Pimpinan Komponen dilingkungan Dinas Perikanan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Komponen dilingkungan Dinas Perikanan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. Pasal 36
(1)
(2)
(3)
Kepala-Kepala Sub Bagian menyampikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian menampung dan menyusun laporan tersebut sebagai bahan laporan untukdi sampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. Kepala-kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya pada Kepala Sub Dinas/Cabang Dinas/UPT sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Sub Dinas/Cabang Dinas/UPT menampung serta menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan tersebut ayat (1) dan (2) diatas untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah. Pasal 37
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada Komponen-Komponen/Satuansatuan Organisasi lain yang secara fungsionil mempunyai hubungan kerja. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas/Pimpinan masing-masing Komponen dibantu oleh Pimpinan satuan Komponen bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat-rapat berkala. BAB VI FORMASI
Pasal 39 Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Perikanan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai pedoman yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALUHAN Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 jo Nomor 2 Tahun 1962 sepanjang mengenai susunan Organisasi dan Tatakerja yang telah diatur dalam peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41 Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan diatur oleh Kepala Daerah.
Peraturan
Daerah
ini
akan
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Yogyakarta, 31 Oktober 1980 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KETUA,
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SANTOSA, SH.
PAKU ALAM VIII
PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 061.431.34-138, TANGGAL 16 PEBRUARI - 1981 DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI YOGYAKARTA SERI D NOMOR 2 TANGGAL 30 BULAN MARET TAHUN 1982
DAERAH
SEKRETARIS WILAYAN/DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. DRS. SOEMIDJAN -------------NIP. 010063425
ISTIMEWA
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 7 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM: Dalam usaha pemerataan hasil pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mencapai swasembada serta sekaligus memperbaiki mutu makanan rakyat khususnya dalam rangka meningkatkan persediaan protein hewani, perlu diadakannya peningkatan usaha-usaha sumbersumbernya. Ikan adalah salah satu sumber protein yang bermutu tinggi, dan oleh karena itu perlu adanya pengembangan usaha-usaha dalam meningkatkan produksi ikan, Sampai saat ini pengelolaan pengembangan perikanan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilaksanakan secara intensif. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Pegawai Instansi-Instansi Pemerintah Daerah DIY jo Nomor 2 Tahun 1962 tentang pencabutan lampiran II dan III Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 1960 dan ketentuan-ketentuan Pangkat/Tingkat Sekretaris Daerah, Kepala-Kepala Instansi berikut Seksi-Seksi. BagianBagian/urusan-Urusan serta jumlah pegawainya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengelolaan urusan perikanan dilaksanakan oleh Seksi Perikanan Darat pada Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat Daerah Istimew Yogyakarta. Memang secara tehnis di dalam operasionilnya, Seksi tersebut diberikan status Otonom, akan tetapi secara organisatoris dan administratif masih dibawah Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Keadaan yang demikian tentu saja pengembangan usaha-usaha dibidang Perikanan kurang mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dibidang Perikanan tersebut dipandang perlu ditingkatkannya Seksi Perikanan Darat pada Dinas Pertanian Rakyat dan Perikanan Darat DIY menjadi satu dinas. Hal ini sesuai/sejalan pula dengan pengarahan-pengarahan/saran-saran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan sebagai tercantum dalam suratnya tertanggal 13 April 1978 Nomor H-I/I/I/10/1978 jo tanggal 8 Desember 1979 Nomor H-II/I/4/13/79. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 49 ayat (2), telah dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, dan khususnya mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan. Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 dan 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3, 4, 5
:
Cukup jelas.
Pasal 6
a. b. c. d.
e.
Jabatan Kepala Dinas adalah jabatan karier Pegawai Negeri di bidangnya. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Jabatan Status. Unsur Pelaksana adalah Jabatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional. Cabang Dinas adalah Unit Organisasi Dinas Perikanan yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang yang melaksanakan beberapa urusan/melakukan fungsifungsi tertentu yang ada pada Dians Perikanan.
Pasal 7 s/d 19
:
Cukup jelas.
Pasal 20
:
Yang dimaksud dengan Usaha Tani dalam pasal ini adalah usaha tani di bidang Perikanan.
Pasal 21 s/d 31 :
Cukup jelas.
Pasal 32
:
Yang dimaksud pedoman yang berlaku adalah pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
Pasal 33 ayat (1)
:
Sebelum dibentuknya Unit Pelaksana Tehnis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Balai Benih Ikan yang sudah ada yaitu: Cangkringan, Sempu II, Wonocatur, krapyak dan Gesikan sebagai salah satu UPT pada Dinas Perikanan dengan nama Unit Pelaksana Tehnis Unit Budidaya Ikan Air Tawar.
Pasal 33 ayat (2)
:
Cukup jelas.
Pasal 34 s/d 36 :
Cukup jelas.
Pasal 39
:
Pengisian formasi Dinas Perikanan dengan mendayagunakan pegawai yang ada disesuaikan dengan volume tugas dan kemampuan Pemerintah Daerah.
Pasal 40 s/d 42 :
Cukup jelas.
Lampiran Bagan Lihat Fisik
