Dari Ide ke Perkumpulan

TENTANG PERKUMPULAN PRAKARSA

Dari Ide ke Perkumpulan Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan Indonesia untuk non governmental organization sementara organisasi masyarakat sipil, terjemahan bahasa Indonesia untuk Civil Society Organization, keduanya sering dipakai bergantian. Di dalam tulisan ini, yang akan dipakai adalah organisasi non pemerintah untuk menunjukkan keberjarakannya dengan pemerintah, dan, untuk mempermudah penulisan, akan disebut dengan singkatan Indonesianya, Ornop.

G

erakan sosial di Indonesia pernah sangat

Bila diamati lebih dekat, demokratisasi di Indonesia

didominasi oleh aktivitas organisasi non

sesungguhnya baru mencapai tahap prosedural dan

pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.

pelembagaan formal, itu pun terancam luar dalam.

Terpasungnya partai-partai politik di era otoriter Orde Baru,

Demokrasi prosedural ditandai kehadiran lembaga dan

eksklusifnya lembaga akademik, dan tumpulnya kritik pers

aturan main yang tampak “demokratis” tapi sesungguhnya

menyebabkan Ornop menjadi saluran favorit untuk

operasinya masih didominasi oleh elit terdidik, sementara

merumuskan dan mengartikulasikan kepentingan

kalangan yang lebih luas, belum cukup mampu

masyarakat. Mundurnya Soeharto dan terpaan krisis

mengartikulasikan kepentingannya melalui mekanisme

ekonomi membuat sumbatan politik mengendur, era multi

kelembagaan yang ada. Bila dibiarkan, demokratisasi

partai datang, pers pun kian bebas menyuarakan kritik

prosedural ini bisa berbalik arah menjadi tunggangan lahirnya

terhadap penguasa. Masyarakat kini punya lebih banyak

oligarki. Disebut terancam dari dalam, karena era kebebasan

pilihan dalam menyuarakan kepentingannya. Kebutuhan

secara ironis telah menguatkan segmentasi primordial di

akan advokasi Ornop pun menurun. Pesona Ornop

dalam masyarakat, sementara ancaman dari luarnya adalah

memudar. Apakah, dengan demikian, ini saatnya Ornop

agresifnya unit-unit ekonomi transnasional dalam

menutup bukunya dari lembar sejarah gerakan sosial di

mempengaruhi penyusunan kebijakan di negeri ini.

Indonesia?

Kerentanan demokrasi ini semakin mencemaskan bila melihat

Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008

Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

5

LAPORAN PUBLIK PERKUMPULAN PRAKARSA

2004-2008 TENTANG PERKUMPULAN PRAKARSA

hukum yang diharapkan bisa mengawalnya, belum banyak berubah, sistemnya masih rawan kecurangan. Demi menjaga kedaulatan dan sumber-sumber kesejahteraan warga sambil tetap menjaga kohesivitas sosial, penting sekali untuk terus mengupayakan pembesaran lapisan masyarakat yang melek akan hak-hak sosial politik ekonominya. Masyarakat yang terdidik baik diharapkan mampu mendorong demokrasi prosedural mencapai tahap demokrasi

Formasi Awal Prakarsa Tahun 2005

substantive, demokrasi yang secara esensial bekerja untuk

dokumentasi dan akumulasi pengetahuan sistematis yang

semua kalangan. Warga yang sadar hak, akan lebih siap

dihasilkannya sedikit sekali. Institusi pendidikan resmi yang

melakukan tawar menawar dengan kekuatan ekonomi mana

ada juga tak jauh beda. Karena lebih sibuk menggelar

pun. Dari warga yang terdidik dan sadar hak, toleransi dan

pengajaran, fungsi riset mereka kedodoran. Akibatnya kalau

penghargaan terhadap sesama lebih mudah diharapkan.

pun ada ide inovatif dari kampus, substansinya tidak signifikan, berputar di pinggir, karena tidak berkompetisi

Lahan untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar. dengan ide-ide arus utama. Akibatnya saat hendak dipakai Advokasi belum selesai. Ornop belum perlu menutup untuk melakukan analisis dan advokasi, ide-ide dari Indonesia kantornya, tapi cukup mereposisi dan merevitalisasi metode ini masih harus banyak ditambal dengan data dan analisa dan sasaran advokasinya. Advokasi direposisi, berarti Ornop impor. tidak lagi sendirian di depan mengupayakan perubahan, tapi kini berdiri sejajar, berkolaborasi kekuatan-kekuatan sosial

Inilah titik keprihatinan pangkal berdirinya Perkumpulan

lainnya, seperti institusi pendidikan dan organisasi

Prakarsa.

masyarakat. Advokasi direvitalisasi berarti, tidak cukup lagi

Para perintis Prakarsa, melihat bahwa kemarau gagasan dan

bersandar pada isu-isu standar demokratisasi yang relative

inovasi ini sangat berpengaruh dalam kerja Ornop karena

telah tercapai. Ornop kini harus menaikkan kapasitasnya,

legitimasi (dukungan) Ornop terletak dalam kemampuannya

membekali diri dengan pengetahuan teknis mengenai

memasok masyarakat dengan ide-ide inovatif tentang

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan

pembaruan dan kelembagaan transformatif. Secara umum,

kebijakan public yang lebih rinci, mendalam dan strategis.

kapasitas itulah yang menjadi sumber legitimasi, kredibilitas

Reposisi dan revitalisasi ini jelas memerlukan ide-ide inovatif

dan kepemimpinan Ornop di dalam masyarakat Indonesia.

tentang perubahan sosial. Masalahnya justru ada di sini.

Sebaliknya, kalau Ornop hanya muncul sebagai penganjur sikap kritis, namun reaktif dan miskin inovasi, maka legitimasi

Ide-ide inovatif biasanya datang dari kerja intelektual yang dan kredibilitas Ornop pun akan tergerus juga. Singkatnya, tekun dan rapi. Sementara aktivis gerakan sosial Indonesia tanpa gagasan-gagasan yang segar dan relevan, Ornop cenderung puas jadi pekerja sosial yang rajin, tapi tak cukup Indonesia akan gagal karena kehilangan legitimasinya. berminat berolah intelektual. Akibatnya, sekian puluh tahun perjalanan Ornop dalam gerakan sosial di Indonesia,

6

Berkaca pada sejarah lembaga-lembaga riset dunia, seperti



LAPORAN PUBLIK PERKUMPULAN PRAKARSA

2004-2008

awal, menjadi Badan Pelaksana yang akan memutar roda organisasi sehari-hari. Para perintis ini kemudian berhasil pula mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh senior seperti Sri-Edi Swasono, Todung Mulya Lubis, Zumrotin K. Susilo, Methodius Kusumahadi, B. Heri Priyono,Tatag Wiranto, Klaus Schreiner dan Fillomeno St. Anna II. Para tokoh senior ini bersedia menjadi penasehat/panel ahli. Dukungan juga datang dari Rizal Ramli, meski tak ikut duduk jadi pengurus, tetap menyatakan dukungannya. Bentuk organisasi yang dipilih adalah Perkumpulan, dengan pertimbangan lebih demokratis dan terjaga akuntabilitasnya daripada bila berbentuk Yayasan. Setelah beberapa langkah persiapan lainnya, organisasi ini pun didaftarkan ke Notaris. Nama yang dipilih adalah “Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif” di singkat PRAKARSA dan dalam bahasa Inggris disebut Initiative for Welfare State and Alternative Development.

Prakarsa mendaftarkan diri secara resmi melalui Akte Notaris Publik, Nurul Larasati, SH No. 03 pada 31 Agustus 2004. Sekitar setahun kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-21.HT.01.03.TH.2005 yang melegalkan keberadaan Perkumpulan Prakarsa.

Dan Perkumpulan Prakarsa pun siap bekerja.

Bentuk organisasi Prakarsa adalah perkumpulan, dimana anggotanya berdiri sejajar dalam hal otoritas dan tanggungjawab, yang membedakannya dari Yayasan yang lebih hirarkis. Hanya saja, untuk mempermudah penulisan, nama Perkumpulan Prakarsa di sini selanjutnya hanya akan disebut sebagai Prakarsa.



7

VISI PERKUMPULAN PRAKARSA

VISI

PERKUMPULAN PRAKARSA

Sebuah Masyarakat Sipil yang Inovatif dan Berpengaruh, yang mampu mendorong/memberi dampak pada upaya Pencapaian Keadilan Sosial

8



MISI PERKUMPULAN PRAKARSA

MISI

PERKUMPULAN PRAKARSA

Prakarsa akan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar mampu menghasilkan ide-ide dan inovasi-inovasi serta memajukan kepemimpinan dari organisasi masyarakat sipil yang berpengaruh dalam upaya mendorong/memberi dampak pada upaya Pencapaian Keadilan Sosial



9

Dari Ide ke Perkumpulan

Recommend Documents