PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BATAM
www.batamkota.go.id Email :
[email protected]
1
2009
Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam
VISI....
“MENUJU KOTA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA YANG MADANI DAN MENJADI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL”
MISI...
1. Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam satu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi, sistem IT yang memadai dengan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan investasi yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan penegakan supremasi hukum. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah hinterland dan perkotaan melalui penyediaan fasiltasi kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha sektor informal lainnya. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ yang didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. 5. Menggali dan meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai seni, budaya daerah dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti. 6. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bresih, berwibawa, demokratis, berkeadilan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).
VISI DAN MISI DINAS TATA KOTA KOTA BATAM Visi : • “Terwujudnya Penataan Kota yang Produktif, Nyaman dan Berkelanjutan “ Misi : • •
• • •
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya dan Sarana Prasarana Aparatur. Meningkatkan kualitas manajemen data dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota serta sistem informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif Mengembangkan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota, Mewujudkan penataan kawasan/lingkungan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung yang berkelanjutan. Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Bangunan/Gedung
PROGRAM PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2006-2011) 1. Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan Permukiman
A. B. C. D. E. F.
2. Program Pengembangan Infrastruktur Hinterland
A. B. C. D.
Rusunawa 20 Twinblok Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan 7.400 m Pengamanan Permukiman (Batu Miring) 5.000 s/d 10.000 m2 Peningkatan Utilitas Perkotaan, spt Boulevard, pedestrian dll 3 paket Bedah Rumah 200 unit, lokasi Tg.Riau, 2 M (Sumber dana: Depsos) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 50 unit rumah dan PKP 100 unit rumah(Sumber dana: Menpera)
Pembangunan Jalan Paving Hinterland 38.400 m Pengamanan Permukiman Pesisir (Batu Miring) Rehab Rumah Tidak Layak Huni 96 unit Pembangunan Pelantar akses & Penghubung lingkungan Permukiman Hinterland
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA KOTA BATAM KEPALA DINAS Sekretariat
Kasubag Umum dan Keuangan
Kabid Program Perkotaan
Kasi Pendataan dan Pemetaan Kota
Kasi Perencanaan Tata Kota
Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Tata Kota
Kabid Perizinan Bangunan
Kabid Perumahan dan Permukiman
Kasi Pengukuran
Kasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman
Kasi Pengawasan Bangunan
Kasi Retribusi Perizinan
Kasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kasi Pembinaan Perumahan dan Permukiman
Kasubag Kepegawaian
Kabid Prasarana Bangunan Gedung
Kasi Bangunan Gedung
Kasi Perencanaan dan Jasa Konstruksi
Kasi Pembinaan Bangunan Gedung
TUGAS POKOK & FUNGSI (TUPOKSI) DINAS TATA KOTA KOTA BATAM
•Fungsi: •Tugas Pokok: •Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Kota, Perumahan dan Permukiman, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
• Penyusunan program dan kegiatan dinas dlm jangka pendek, menengah dan jangka panjang. • Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yg meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan, umum dan keuangan. • Perumusan kebijakan teknis sesuai dgn lingkup tugasnya. • Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yg meliputi bid program perkotaan, bid perizinan bangunan gedung, bid perumahan dan permukiman, dan bid prasarana bangunan gedung. • Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum kpd masy dlm lingkup tugasnya. • Pembinaan thd unit pelaksana teknis lainnya sesuai lingkup tgsnya. • Pelaksanaan koordinasi dgn unsur terkait lainnya dlm setiap penyelenggaraan dinas. • Pelaksanaan tugas lainnya yg diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
(PERWAKO No.10 /2008 TTG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA BATAM)
STRUKTUR ORGANISASI LINTAS SEKTORAL PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KOTA BATAM
KEPALA DAERAH
DINAS TATA KOTA
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
BIDANG PEMBERDAYA AN SOSIAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGA N KOTA BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN BIDANG INDUSTRI
DINAS PMP-KUKM BIDANG PEMBERDAYA AN
MULTI SEKTOR PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BATAM Dinas Tata Kota
: Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana Perumahan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum
: Dukungan penyiapan Prasarana Sarana menuju permukiman
Dinas Sosial dan Pemakaman
: Bantuan teknis dlm rangka pelaksanaan penataan perumahan permukiman melalui dana bantuan
Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kota Batam
: Dukungan kesesuaian Tata Ruang thd perumahan permukiman
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
: Memberikan dukungan pelatihan dan pembinaan usaha dlm rangka meningkatkan perekonomian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
Dinas PMP-KUKM
: Memberikan bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat
• LUAS KOTA BATAM ± 715 KM2 =115% LUAS SINGAPURA DIMANA ¾ LUASAN TERSEBUT BERUPA LAUT. • TERDIRI DARI ± 400 BUAH PULAU MELIPUTI 12 KECAMATAN DAN 64 KELURAHAN BAIK BERUPA WILAYAH PERKOTAAN MAUPUN PERDESAAN • JUMLAH PENDUDUK LEBIH DARI 924.601 JIWA (Sumber: DINAS KEPENDUDUKAN AKHIR MEI TH 2009) DAN SEBAGIAN BESAR BERMUKIM DI KAWASAN PERKOTAAN (P. BATAM)
Kawasan Hinterland Kota Batam • Batam terdiri dari 12 kecamatan, 1 diantaranya berada di kawasan hinterland. • 1 wilayah kecamatan di hinterland terdiri dari : • - Kec. Belakang Padang (6 desa/kelurahan) • 2 wilayah kecamatan di kawasan pengembangan: - Kec. Bulang (6 desa/kelurahan) - Kec. Galang (8 desa/kelurahan) • Pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga : Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Puteri - berbatasan langsung dengan Singapura - Tidak berpenghuni - Dilakukan penataan kembali (oleh Departemen PU) - Berfungsi sebagai pertahanan negara
PERMASALAHAN
Perumahan Permukiman Permasalahan yang terjadi seiring dengan meningkatnya polulasi penduduk di Kota Batam adalah : • Masih maraknya rumah liar/rumah bermasalah terkonsentrasi di daerah sekitar kawasan industri akibat dampak dari pengembangan Batam menjadi kota industri dan relatif tingginya harga rumah. • Kekurang siapan dalam mengantisipasi kecepatan dan pertumbuhan fisik dan dan fungsional kawasan sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan bertambahnya pusat-pusat kegiatan ekonomi.
PERMASALAHAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KAWASAN HINTERLAND
• • • • •
Lokasi umumnya terpencil dan jauh dari pusat kegiatan Aksesibilitas sulit Mahalnya biaya pembangunan sarana dan prasarana Sulit dalam pengawasan dan pengamanannya. Cenderung menjadi tempat kegiatan penyelundupan, pembuangan limbah dan penambangan pasir serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. • Kerusakan lingkungan cenderung meningkat.
UU No. 4 Tahun 1992 DEFINISI PERUMAHAN Kelompok rumah yg berfungsi sbg lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yg dilengkapi dgn prasarana sarana lingkungan
DEFINISI PERMUKIMAN
Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Pengembangan Permukiman
pengembangan kawasan di perkotaan dan perdesaan melalui kegiatan pengembangan kawasan baru dan peningkatan kualitas permukiman termasuk peremajaan kawasan (urban renewal) dan pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
ACUAN NORMATIF
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KOTA BATAM • • • • • • • •
• • • •
UU No. 4/1992 ttg Perumahan Permukiman UU No. 26/2007 ttg Penataan Ruang UU No. 16/1985 ttg Rumah Susun INPRES No. 5/1990 ttg Peremajaan Kwsn Kumuh yg Berada diatas Tanah Negara PERMENPERA No.14/2006 ttg Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus PERMENPERA No.16/2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri PERMENPERA No.17/2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan Surat Keputusan Bersama Mendagri, Men PU, dan Menpera No. 04/KPTS/BKP4N/1995 ttg Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dgn Lingkungan Hunian yg Berimbang PERMENPERA No. 34/PERMEN/M/2006 ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) PERDA No. 2/2004 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004 – 2014 PERDA No.2 thn 2002 ttg Ketentuan Bangunan di Kota Batam Ranperda Bangunan Gedung Kota Batam thn 2009
INPRES No.5/1990 tentang Peremajaan Kawasan Kumuh yg Berada diatas Tanah Negara mengamanatkan pada pasal 1 Peremajaan Pemukiman Kumuh adalah pembongkaran sebagian atau seluruh pemukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah Negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan Rumah Susun serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang kota yang bersangkutan.
KONSEP PEREMAJAAN KAWASAN KUMUH DENGAN RUSUNAWA DI KAMPUNG ACEH MUKA KUNING
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PD KAWASAN INDUSTRI DAN RULI DGN POLA RUSUNAWA (PERMENPERA No. 14/PERMEN/M/2006 TTG PENYELENGGARAAN KAWASAN KHUSUS)
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERBATASAN (HINTERLAND) (HINTERLAND) DGN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN (PERMENPERA No.17/PERMEN/M/2006 TTG JUKLAK PENGEMBANGAN KAW PERBATASAN)
LATAR BELAKANG PENGAMBILAN KEBIJAKAN • •
• •
• •
Jumlah prosentase tenaga kerja industri yg mencapai 36% dari jumlah penduduk Kota Batam Maraknya perkampungan Ruli (Rumah Liar) di sekitar kawasan industri, khususnya kawasan industri Muka Kuning (Kampung Aceh), kawasan industri Tg Uncang, kawasan industri Batu Ampar dll. Kondisi lingkungan tidak tertata, kumuh dan tidak dikelola dengan baik. Aksesibilitas rendah ke kawasan permukiman atau terisolir karena terletak di perbatasan dan pulau kecil terluar. Masyarakatnya miskin dan belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Rawan penyelundupan dan pencurian (illegal fishing)
RUSUNAWA
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN PERBATASAN DAN HINTERLAND
• • •
•
•
Mempercepat upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang lebih sehat dan tertata dengan baik Meningkatkan kualitas perumahan permukiman Mengefisienkan pemanfaatan tanah dengan menciptakan lebih banyak Ruang Terbuka Hijau (Faktor EKOLOGIS dlm meningkatkan KESERASIAN KAWASAN) Mengentaskan kawasan kumuh/Ruli di perkotaan (Batam) yang merupakan salah satu upaya mewujudkan Millenium Developments Goals yg menargetkan berkurangnya 50% kawasan kumuh pd tahun 2015 di seluruh dunia (bagian dari RPJM Nasional 2004-2009) Menawarkan lokasi yg tetap dekat dgn sumber pekerjaan (mengurai kemacetan)
Planologis
Ekonomi Tersedianya akses Peningkatan ekonomi Hunian bagi seluruh golongan masyarakat Subsidi silang
Kesesuaian dengan Rencana Kota Menjamin Kemudahan dan Aksesibilitas Pelayanan PSU Keterpaduan Tata Ruang Kawasan Permukiman
Sosial Budaya • Keragaman masyarakat • Identitas • Kondisi eksisting masyarakat
Ekologis Keserasian dengan alam
Perlindungan sumber daya alam Penciptaan RTH
PENGEMBANGAN PERUMAHAN KAWASAN INDUSTRI (KAWASAN KHUSUS) (PERMENPERA No. 14/PERMEN/M/2006 ttg Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus)
• Membuat regulasi untuk mendorong perusahaan menyediakan tempat tinggal bagi pekerjanya. • Mendorong berkembangnya pengembang yang melakukan pembangunan perumahan sederhana untuk kelompok berpenghasilan rendah. • Menyelesaikan masalah ruli (terutama yang berdekatan dgn kawasan industri) yang terus berkembang melalui pendekatan persuasif tanpa meninggalkan hukum yang berlaku • Mendorong pengembangan rumah susun pekerja bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.
PERTUMBUHAN PENDUDUK
Sumber: BPS, 2007
PERTUMBUHAN TENAGA KERJA
Sumber : BPS, 2007
Jumlah Tenaga Kerja Lokal (WNI) di Batam tahun 2000 Jumlah Tenaga Kerja Lokal (WNI) di Batam tahun 2006 Prosentase pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal (WNI) di Batam Diperkirakan jumlah Tenaga Kerja Lokal (WNI) 2011 Yang belum memiliki tempat tinggal sendiri termasuk penghuni RULI ( jika diperkirakan 30 % ) Asumsi 40% TKI sudah berkeluarga Jumlah unit Rusunawa yg dibutuhkan ( 1 KK utk 1 unit sarusun) Sehingga jumlah unit Twin blok Rusunawa T27 yg dibutuhkan Asumsi 60% TKI belum berkeluarga Jumlah unit Rusunawa yg dibutuhkan ( 4 org utk 1 unit sarusun) Sehingga jumlah unit Twin blok Rusunawa T21 yg dibutuhkan
: : : : :
155,591 252,667 10.40 384,036 115,211
: : : : : :
46,084 46,084 576 69,126 17,282 180
Jadi Jumlah unit Twin blok yg dibutuhkan
:
Catatan: RULI : Rumah Liar Sarusun : satuan unit rumah susun
orang % orang orang orang (KK) unit Twinblok orang unit Twinblok
756 Twinblok
PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI BATAM S/D AKHIR TH 2009 •
Beberapa kawasan industri : Muka Kuning, Tanjung Uncang, Sekupang, Batu Ampar, Batam Center, Tg Piayu dan Kabil.
•
Lokasi yang telah dan dlm pelaksanaan pembangunan Rumah Susun : - Tanjung Piayu - Batu Ampar - Batu Ampar - Sekupang - Muka Kuning - Muka Kuning - Muka Kuning - Tanjung Piayu - Muka Kuning - Muka Kuning - Sekupang - Batam Centre - Tg. Uncang - TOTAL
- Perumnas - Jamsostek - OB - OB - OB - Kimpraswil/Pemko - Menpera - Menpera - Dept. PU - Jamsostek - Dept. PU - REI - Pemko
- 4 twin blok - 6 twin blok - 4 twin blok - 4 twin blok - 9 twin blok - 2 twin blok - 3 twin blok - 1 twin blok - 2 twin blok - 1twin blok - 4 twin blok - 2 twin blok - 2 twin blok 44 twin blok
- Type 21 - Type 21 - Type 21 - T 21& 36 - Type 21 - Type 27 - Type 27 - Type 21 - Type 24 - Type 24 -Type 24 - T 21 & 36 - Type 27
- Th 2001 s/d 2002 - Th 2001 s/d 2003 - Th 2003 s/d 2004 - Th 2004 s/d 2006 - Th 2004 s/d 2004 - Th 2004 s/d 2005 - Th 2007 s/d 2009 - Th 2007 s/d 2009 - Th 2008 s/d 2009 - Th 2008 s/d 2009 - Th 2008 s/d 2009 - Th 2008 s/d 2009 - Th 2009
PETA SEBARAN KAWASAN INDUSTRI DAN RENCANA LOKASI RUSUN DI KOTA BATAM
RUSUN SEKUPANG O 8 TB O 4 TB O 100 TB RUSUN TG.UNCANG O 0 TB O 2 TB O 150 TB
O : JUMLAH EKSISTING O: JUMLAH DLM PEMBANGUNAN O : JUMLAH RENCANA O : KAWASAN INDUSTRI TB : TWINBLOK
RUSUN BATU AMPAR O 10 TB O 0 TB O 130 TB RUSUN BATAM CENTRE O 0 TB O 2 TB O 70 TB
RUSUN MUKA KUNING O 12 TB O 5 TB O 176TB RUSUN TG.PIAYU O 5 TB O 0 TB O 80 TB
RUSUN KABIL O 0 TB O 0 TB O 50 TB
PETA SEBARAN RENCANA PENGEMBANGAN RUSUNAMI KOTA BATAM RUSUNAMI BATAM CENTRE
RUSUNAMI POLTEK
APARTEMEN BERSUBSIDI BANDARA
STAKE HOLDER RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KOTA BATAM PEMKO
SWASTA /BUMN
RUMAH SUSUN SEDERHANA
OB
MENPERA
DEPT. PU
PERLU DUKUNGAN SEMUA PIHAK
Catatan: Pemerintah: Rusunawa Swasta : Rusunami 30
RENCANA PENGEMBANGAN RUSUNAMI BATAM CENTRE PARK • Luas • Fasilitas Hunian • Fasilitas Pendukung
: 14 Ha : 36 tower Rusuna T21 dan T30 : - Club House - Food court centre - Fasilitas Ibadah - Fasilitas Olah Raga & RTH 66% • Target Group : Pekerja Peserta Jamsostek • Kebijakan Insentif Pemko : Penyediaan fasos & fasum • Kebijakan Disinsentif Pemko : Kemudahan proses perizinan
RENCANA PENGEMBANGAN RUSUNAMI / APARTMEN BERSUBSIDI BANDARA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN KAWASAN PERBATASAN (PERMENPERA No. 17/PERMEN/M/2006 ttg Juklak Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan)
• Meningkatkan perbaikan perumahan dan permukiman dengan program perbaikan kawasan permukiman perdesaan/pesisir. • Mengembangkan kawasan dan lingkungan permukiman pedesaan dan hinterland. • Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah hinterland/pesisir. • Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan permukiman nelayan.
DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PESISIR/ HINTERLAND
• Melakukan program perbaikan perumahan dan permukiman rumah suku laut. • Melakukan program pembangunan dan peningkatkan pelantar. • Melakukan program Perbaikan Lingkungan Desa Pantai dengan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya di lingkungan perumahan permukiman kawasan hinterland • Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan program percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Bantuan Stimulan Pengembangan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) dalam Pelaksanaan TA 2009 • BSP2S Lokasi kegiatan di Kec Nongsa dan Kec Sekupang sebanyak 50 unit MBR
• PKP Lokasi kegiatan di Pulau Temoyong 50 MBR, Pulau Selat Nenek 30 MBR Pulau Aweng 20 MBR
PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN RUMAH KOTA BATAM No 1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan Kelurahan Kec. Batu Ampar Kec. Nongsa Kec. Sei Beduk Kec. Sekupang Kec. Lubuk Baja Kec. Belakang Padang Kec. Bulang Kec. Galang Total
Jumlah Tahun 2003 Jumlah Tahun 2006 Kecil Sedang Mewah Kecil Sedang Mewah 18.618 9.309 3.103 28.768 14.384 4.795 10.427 5.213 1.738 16.111 8.056 2.685 16.758 8.379 2.793 25.895 12.948 4.316 17.450 8.725 2.908 26.964 13.482 4.494 10.139 5.070 1.690 15.667 7.833 2.611 2.541 1.270 423 2.804 1.402 467 1.081 540 180 1.193 596 199 1.475 738 246 1.628 814 271 78.488 39.244 13.081 119.029 59.515 19.838
Jumlah Tahun 2009 Kecil Sedang Mewah 44.452 22.226 7.409 24.895 12.448 4.149 40.014 20.007 6.669 41.665 20.832 6.944 24.209 12.104 4.035 3.094 1.547 516 1.316 658 219 1.796 898 299 181.441 90.721 30.240
Jumlah Tahun 2011 Kecil Sedang Mewah 59.414 29.707 9.902 33.274 16.637 5.546 53.481 26.740 8.913 55.687 27.844 9.281 32.356 16.178 5.393 3.304 1.652 551 1.405 703 234 1.918 959 320 240.841 120.420 40.140
SUMBER: LAMPIRAN PERDA No. 2 THN 2004 ttg RTRW Kota Batam
MEMENUHI KRITERIA PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG 1 : 3 : 6 (SKB MENDAGRI, MEN PU, MENPERA No.648-384 TH 1992
36
ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BATAM THN
BELANJA APBD KOTA BATAM
ANGGARAN SEKTOR PERKIM
PROSE NTASE THD APBD
2004
381.169.746.582,-
24.570.935.826,-
6,45%
25,00%
2005
353.762.789.826,-
31.663.135.408,-
8,95%
20,00%
2006
618.890.218.827,-
84.199.605.114,-
13,60%
15,00%
2007
859.449.208.063,-
132.548.077.905,-
15,42%
10,00%
2008
882.021.349.491,-
97.574.025.507,-
11,06%
5,00%
2009
1.024.741.503.513
243.116.700.491,-
23,72%
0,00%
Prosentase Anggaran Perkim thd APBD
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Prosentase Anggaran Perkim thd APBD
37
Terima Kasih…
38
