DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, ____, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly, 1998, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, InHilco, Jakarta.
_______________, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
_______________, 2005, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
_______________, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
_______________, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
_______________, 2006, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
_______________, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
______________, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta.
_______________, 2009, Green Constitution, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_______________, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
Azwar, Saefudin, 2010, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Budiardjo, Miriam, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dicey, A.V., 2007, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Nusa Media Press, Bandung.
Eddyono, Luthfi Widagdo, 2013, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Insignia Strat, Yogyakarta.
Fajar, Abdul Muktie, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konpress Press, Jakarta.
Gaffar, Janedjri M., 2013, Hukum Pemilukada dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Kon-Press, Jakarta.
Gultom, Lodewijk, 2007, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia, CV. Utomo, Bandung.
Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Handoyo, Hestu Cipto, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta. Huda, Ni’matul, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta.
____________, 2011, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta.
Indrarti, Maria Farida, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta.
Isra, Saldi, dkk, 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Padang dan Jakarta.
Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta.
Kelsen, Hans, 2008, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa Media Press.
__________, 2009, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nusa Media Press.
Kurde, Nukthoh Arfawie, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Laksono, Fajar dan Subardjo, 2006, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden, UII Press, Yogyakarta.
Latif, Abdul, 2009, Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis, Total Media, Yogyakarta.
Mahfud, Moh. MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta.
_______________, 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Manan, Bagir, 1999, Lembaga Kepresidenan, UII Prees, Yogyakarta.
Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Konstitusi Press, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Metrokusumo, Sudikno, 1993, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Metrokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
___________________, dan A. Pitlo, 2006, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Palguna, I Dewa Gede, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint),
Upaya
Hukum
terhadap
Pelanggaran
Hak-Hak
Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Roestandi, Achmad, 2006, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemantri, Sri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung.
Soemarjono, Maria S.W., 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
_____, & Mashuriyanto,2013, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Strong, C. F., 2010, Konstitusi-Konstitusi Politik Moderen, Nusa Media Press, Bandung.
Sunggono, Bambang, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suriasumanti, Jujur S., 1986, Ilmu Dalam Prespektif Moral, Alumni, Bandung.
Tauda, Gunawan A., 2012, Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan, Genta Press, Yogyakarta.
Thaib, Dahlan, dkk, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945,
2008, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945; Buku V tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Wheare, K.C., 2005, Konstitusi-Konstitusi Modern, diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, Eureka, Surabaya.
(Tanpa Nama), 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Jurnal, Artikel, & Hasil Penelitian:
Ali, M. Mahrus, dkk, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No. 1, Maret 2012.
Isra, Saldi, dkk, 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Pusat Studi Konstitusi fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Padang dan Jakarta.
Kurnia, Hanifa Feri & I Gede Yusa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Constitutional Review Terkait Putusan MK No. 138/PUUVII/2009, Jurnal Konstitusi, No.1, vol. 1, November 2012.
Mahfud, Moh. MD, 2009, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Artikel Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Malik, Perpu Pengawasan hakim MK Versus Putusan Final MK, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.
Salim, Zafrullah, Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi dan Permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia No. 2 vol. 10 Juni 2013.
Sahroni, Imam, 2010, Independensi KPK Menurut Mahkamah Konstitusi, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Sarmadi, Akhmad Sukris, Beracara di Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah: Menyemai Hukum Responsif, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010.
Satriawan, Iwan, dkk, 2012, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Siahaan, Maruarar, Implementasi Putusan No. 27/PHPU.D-VIII/2010 Mengenai Perselisihan kepala Daerah Kabupaten Lamongan, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 1, Februari 2011.
Sukriono, Didik, Dikotomi Keadilan Prosedural dan keadilan Substansial Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012.
Wijayanti, Septi Nur, Pergeseran Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilukada Dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitutsi, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, Juni 2010.
Wiratraman, R. Herlambang, Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 1, Januari 2005.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). Putusan Mahkamah Konstitusi:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
