DAFTAR PUSTAKA Buku Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan RI: Jakarta
Bachrach, P dan Baratz, M. 1963. The Two Faces of Power. American Political Science Review.
_______________________. 1970. Power and Poverty: Theory and Practice. Oxford University Press: New York.
Dahl, R. 1957. The Concept of Power. Behavioural Scince.
Dun, William. 1999. Pengantar Ananlisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fischer, Frank .2009. Democracy & Expertise: Reorienting Inquiry. Oxford University Press: New York.
Foucault, Michael. 1970. Power of Knowledge. Phanteon Books: New York.
Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2011. Panduan Praktis Memahami Peraturan
Daerah
(Edisi
Kelima).
Direktorat
Perancangan
Jenderal
Peraturan
Perundang-Undangan: Jakarta.
Lukes, S. 1974. Power: A radical View. MacMillan: London. 109
Mahfud, M.D, Moh. 1999. Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia. Gama Media: Yogyakarta.
Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
Parsons, Williams. 2001. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan Cet-1 (Terjemahan Juni 2005). Predanan Media: Jakarta.
Russell, Bertrand. 2004. Power; A New Social Analysis. Routledge Classis: London and New York.
Strong, C.F. 1975. Modern Political Constitution: An Introduction To The Comparative Study Of History And Exising From, Sidwick And Jackson. London.
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Grasindo: Jakarta.
Walkland, S.A. 1968. The Legislative Process in Great Britain. The Labour Monthly.
Wasistiono, Sadu, dan Yonatan Wiyoso. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedi: Bandung
Young, M. 1958. The Rise of the Meritocracy 1870-2033: An Essay on Education and Society. Thames and Hudson: London.
Jurnal dan Penelitian
Abdul Wahid. 2006. Peranan Teknokrat dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus pada Pembuatan Teks Kebijakan dan Program-Program Stelsel 110
Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Agussalim, Dafri. 1998. Menelusuri Perdebatan Mengenai Konsep Kekuasaan. JSP. Vo. I, No. 3, Maret.
Bangura, Yusuf. 2003. Technocratic Policy Making And Democratization. United Nations Research Institute For Social Development.
Li, He. 2001. Technocrats And Democratic Transition: The Cases Of China And Mexico. Journal Of International And Area Studies: Volume 8, Number 2.
Internet
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15296/1/har-sep2006-%20(1).pdf
Http://Www.Unrisd.Org/80256B3C005BB128/(Httpprojects)/1189A94A8DA76E 1680256B5D004437AF?Opendocuments
http://www.dpr.go.id/id/baleg
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
111
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.22-143 tanggal 16 Oktober 1985. Surat Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 556.2/038/K/686 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tingkat I Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/02/KPTS/2013 tertanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberhentian Pelaksana Direktur dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Perhotelan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017. Perjanjian Kerjasama No. 054/PKS/PD-CD/XII/2005 dengan Notaris Agustina Karnawati, S.H. Perjanjian Kerjasama No. 05/PKS/PD-CD/I/2011 dengan Notaris Agustina Karnawati, S.H.
Wawancara Gunadi, S.H., adalah salah seorang tenaga ahli Badan Legislasi DPRD Sumatera Utara.
Beliau juga merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
112
H. M. Nuh, M.SP., anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Beliau adalah ketua Badan Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2012-22013 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara. Ikrimah Hamidi, S.T., M.Si adalah wakil ketua DPRD Kota Medan pada tahun 2014, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019.
Dokumen Lainnya
Hasil rapar kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pengurus Provinsi Sumatera Utara pada Juli, Agustus dan September 2011. Hasil rapat kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pengurus BUMD Provinsi Sumatera Utara pada Juli, Agustus dan September 2011. Jawaban Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Pandangan Anggota Dewan Melalui Fraksi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Perhotelan Sumatera Utara Menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara, Medan, 4 Februari 2014. Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Perhotelan Sumatera Utara Menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara, Medan, 13 Januari 2014. Naskah Akademik Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Sumatera Utara Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara, September 2013.
113
Pendapat Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Perhotelan Sumatera Utara Menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara, sMedan, Maret 2014.
114
