200
DAFTAR PUSTAKA BUKU Asshiddiqie, Jimly, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Indah Populer, Jakarta _________ ,2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta _________ ,2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta _________ ,2010, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta _________ , 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta _________ , 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisem Indonesia, Edisi Revisi, Konpress, Jakarta Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa;at, 2006,Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Cetakan Pertama, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Basah, Sjachran, 1997. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung Budiardjo, Miriam, 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta _________ , 1996, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Budiman, Arief, 1996, Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi, PT. Gramedia, Jakarta Darumurti, Khishna, 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintah :Kajian Mengenai Konsep, Dasar Pengujian, dan Sarana Kontrol, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya bakti, Jakarta Djokosutono,1982, Kuliah Ilmu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
201
Fadjar, A. Mukti, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Diterbitkan Atas Kerjasama Penerbit Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media Yogyakarta. Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Ghofar, Abdul, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hadjon, Philipus M.,dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hadjon, Philipus M., dkk, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hamidi, Jazim dan Mustafa Lufti, 2010,“Rethingking Penyelenggaraan Pilkada yang Demokratis dan Patisipatif”, Sirajuddin, et al, (Penyunting), InTRANS Publising, Malang. Held, David, 2007, Models of Democracy, Edisi Ketiga, Akbar Tandjung Institute, Jakarta. Huda, Ni’Matul, 2011, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press Yogjakarta. Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta. Indrayana, Denny, 2011, Indonesia Optimis, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Indroharto, 1993,Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara(Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Kansil, C.S.T. dan Kansil, Cristine S.T.,1998, Modul Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta Natabaya, H.A.S, 1998, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta
202
Nasution, Adnan Buyung, 2010, Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta M. Gaffar, Janedri, 2012, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta Mahfud, Moh. M.D. 2011, Risalah Rekaman Konfrensi Pers Akhir Tahun 2010 (Membangun Demokrasi Substantif Meneguhkan Integritas Insitusi) Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ________ , 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta. _________ ,1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta. , 2006. Lembaga Kepresidenan, Cet Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, _________ ,2004. Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta _________ , 2003. Teori dan Politik Konstitusi, FH UII, Yogyakarta Marbun,
SF. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta
Marbun, SF. et al., (Penyunting), 2002, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta Marijan, Kajung, 2011, Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi PascaOrde Baru, Edisi Pertama, Cet Kedua, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1983, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta _________ , 2010, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Univeraitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta. _________ , 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
203
Marzuki, Laica, 2006, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum (Pikiran-Pikiran Lepas Prof.Dr H.M Laica Marzuki, SH), Buku Kesatu. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta. Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. ________ ,1981, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta Mustafa, Bachsan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Jakarta. Nugraha, Safri, et.al., Laporan Akhir Pemahaman dan Sosialisasi Penyusunan RUU Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Kerjasama Antara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP Universitas Indonesia. Penerbit Konpress, 2012, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Cetakan Pertama, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta Perwira, Indra, et al.,2009, Penelitian Pola Hubungan Pusat dan Daerah, Kerjasama antara Pusat Studi Kajian Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan Dewan PerWakilan Rakyat Daerah (DPD) Republik Indonesia, Jakarta Prihatmoko, Joko J. 2008, Mendemokrasikan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Pustaka Pelajar, Yogyakarta _________ , 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta Prins, W.F dan R. Kosim Adisapoetra, 1981, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Cetakan Keenam, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Pudjosewojo, Kusumadi,1997, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
204
Pusat Studi Kajian Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Pola Hubungan Pusat dan Daerah, Kerjasama antara PSKN FH UNPAD Bandung dengan DPD RI, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, UII Press, Yogyakarta Syafrudin, Ateng, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Penerbit Binacipta, Bandung Siahaan, Maruarar, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Simorangkir, Theodrik (Editor),2011, Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Suharizal, 2011, Pemilukada, Konsep, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Rajawali Pers, Jakarta Syaukani, HR, et al. 2009, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Cetakan Kedelapan, Pustaka Pelajar Berkerjasama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik Pemerintahan (PUSKAP), Yogyakarta Thaib, Dahlan,2009, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total Media, Yogyakarta. Tim Penyusun, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Cet Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta Stroink F.A.M, 2006, Pemahaman Tentang Dokenstrasi (Diterjemahkan oleh Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH.), Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung
205
Tjandra, W. Riawan, 2010, Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Utrecht, E. 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Edisi Lengkap, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. Weinberg H. Barry, 2006, The Resolution of Election Disputes : Legal Prinsiples That Election Challenges, International Foundation for Electoral Systems (IFES), Washington D.C. diterjemahkan Oleh Anang Fakhrudin, diterbitkan pertama di Indonesia Maret 2010, IFES Indonesia, Jakarta Indonesia. Wijoyo, Suparto, 1997, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya. Wiyono,R. 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta. PENULISAN HUKUM/TESIS/DISERTASI Ahmad Pebriandi,Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :45/PHPU.D-VIII/2010), Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2010 Rudhi, Achoni, Kedudukan dan Peran Dewan PerWakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010 Attamimi, Hamid,Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia., Jakarta 2010 JURNAL Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Jucial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007
206
Maruarar Siahaan, “Implementasi Putusan No. 27/PHPU.D-VIII/2010 Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan” Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 1, Februari 2011. Noorwahidah, “Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam).”Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 1, Februari 2011. Veri Junaidi, “Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif : Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010,” Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316)
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2011 Nomor 70, TLN RI Nomor 5226);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 1986 Nomor 77, TLN RI Nomor 3344)
207
7.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 2009 Nomor 160, TLN RI Nomor 5079)
8.
Undang-Undang
Nomor
15Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
Pemilihan Umum (TLN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92) 11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.
208
PUTUSAN PENGADILAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 tanggal 22 Maret 2011 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU/2004 tanggal 22 Maret 2005 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-X/2012, tanggal 5 Februari 2013 Putusan Mahkamah Agung Nomor 312/K/TUN/2007, tanggal 26 Februari 2008 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 09/PLW/2012/PTUN-JKT 12 April 2012 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 09/G/2012/PTUN-JKT Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 29/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 10 April 2012
Negara
Jakarta
Nomor
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor10/G/2011/PTUN-PLK, tanggal 22 November 2011 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2012
ONLINE RESOURCES www.mahkamahkonstitusi.go.id http:/mahkamahagung.go.id/ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD http://news.okezone.com/read/2012/01/05/340/552500/dprd-kobar-tolak-Bupatimendagri-itu-tidak-logis http://metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/02/17/8264/176/Bara-dalamSekam-di-Kotawaringin-Barat http://news.detik.com/read/2012/01/06/085953/1808163/10/ http://www.kaltengpos.net/?menu=detail_atas&idm=4212
209
http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=5283 http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=25 http://www.ipdn.ac.id/Wakilrektor/wp-content/uploads/lazuardi11.pdf www.metronews.com MA Batalkan SK Pengangkatan Bupati Kotawaringin Barathttp://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/22/1/148579/MABatalkan-SK-Pengangkatan-Bupati-Kotawaringin-Barat www.okezone.com Putusan MK atas Sengketa Pilkada Kobar Sudah Final http://news.okezone.com/read/2013/04/22/339/795815/putusan-mk-atas-pilkadakotawaringin-barat-sudah-final http://kamusbahasaindonesia.org/ Surat Kabar Kalteng Pos, 13 Desember 2011. “Perketat Pengamanan, Polisi Minta Bantuan TNI” Kalteng Pos, 31 Desember 2011 ”Masa Tetap Tolak Pelantikan”
