149
DAFTAR PUSTAKA: Buku Literasi Aloysius Wisnusubroto, 1999.Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Atmajaya,Yogyakarta. Abdul Latif dan Hasbih Ali, Grafika,Jakarta,
Hukum Pidana dalam Komputer, Universitas
2011.Politik Hukum, PT. Sinar
Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Ritribusi ke Reformas , ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta,. Andi Hamzah, 1991, Perkembangan Hukum Pidana Khusus,PT. Melton Putra, Jakarta, Andi Zainal Abidin, , 1987. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Ctk. Perama, Alumni , Bandung Barda Nawawi Arief, 2006,“politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan deskriminalisasi Serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP”, Makalah disampaikan pada kuliah Pembaharuan Hukum Pidana pada Pasca Sarjana UII, Yogyakarta. Barda Nawawi Arief, 2007,MasalahPenegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, kencana Media Group,Jakarta, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, Moempoeni Martojo, 2000, Politik Hukum dalamSketsa, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Chairul Huda, 2004 “Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana”, Ringkasan Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 24 Dodik Ridho Nurrochmat,2005,Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ,Jakarta,
150
Edi warman, 11 September 2007, Penegakan Hukum Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional oleh Fakultas Hukum Unilak, Pekan baru Garner, 1999, Black Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, Dallas Texas, Harjosuemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, ctk. Ketujuh Belas, edisi ketujuh, Gajahmada, University Press, Yogyakarta,. Iskandar, 2000,Pola pengelolaan Hutan Tropika, alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, Imam Sayaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010.,Dasar-Dasar Politik Hukum,PT .Raja Grafindo Persada ,Jakarta Kholi,M.Abdul,2002, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UI Yogyakarta. Lamintang P.A.F. Lamintang Theo, 2010, Pembahasan KUHP,Jakarta Sinar Grafika. Moh. Mahfud M.D., 1999.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media Yogyakarta Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, ctk, Keempat, Bina Akasra, Jakarta, 1987, Moeljatno 2002, Asas- asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Muttaq‟alaih : Al Bukhari, No.6799 Muslim No.1687 Muttaq‟alaih : Al Bukhari, No.2475 Muslim No.57 Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal Prerspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media dan P3IH UMJ, Jakarta. Salim, The Contemporary English Indonesia Dictionary, Edisi Keenam Modern English Press Jakarta,1987.
151
Sumarni Priohutomo, 2005,Materi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unilak, Pekanbaru. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Garindo Persada, Jakarta, Sudarto, 1990, Hukum Piadan I, ctk. Kedua,Penerbit Yayasan Sudarto, UNDIP, Semarang Salman Luthan, 2006, ”Materi Kuliah Hukum Pidana dan Kebijakan Publik“, Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, Salim, 2003.,Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi,ctk.Pertama, Sinar Jakarta, Jakarta. Resosudarmo,2003,Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan dio Indonesia, edisi. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005,Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,. Tresna R. 1959, Asas-asas Hukum Pidana, Universtas Padjajaran Bandung, Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Garindo Persada, Jakarta, Zain, 1997,Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, ctk. Pertama, PT. Rineke Cipta Jakarta ,
152
Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan Undang-undang No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang0undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tnetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Media Cetak dan Elektronik 1. Bambang Setiono (b.setiono@cgiar) adalah analisa kebijakan keuangan dan Christhopher Barr (
[email protected]) adalah Policy Scientist pada Center for Internasional Foresty Research (CIFOR 2. http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_fore st_spesies/kehutanan, diakses tangal 15 Mei 2016, jam 14.20 WIB 3. Down To Earth DTE, No.53/54 Agustus 2002, Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar, dari Wepage http:/www.dte.gn.ape.org./531Mo.htm. diakses, tanggal 10 Mei 2016 4. Haba, Illegal Logging, Penyebab dan dampaknya, dari Webpage http://www.Kompas.com/Kompas.cetak /0309/16/opini/563606.htm,diakses 11 Mei 2016. 6.WWF-Indonesia/Mubariq Ahmad diakses 24 Agustus 2016
153
7Tim BEINEWS, Jalan Berliku Membasmi Kayu Illegal, dari Webpage : http://wwwBexi.co.id/Artikel./2016/komoditasjalan.asp.htm.diakses 16 Mei 2016. 9. Haba,Illegal logging, Penyebab dan Dampaknya ....Op.cit, diakses 2 Agustus 2016.
