DAFTAR PUSTAKA
Buku A. Mangunhardjana., 1997, Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z, Kanisius, Yogyakarta. A.Widiada Gunakaya S.A., 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung Adami Chazawi., 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan Ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Adi Sujatno., 2001, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Montas Ad, Jakarta. Amidhan., 2006, Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta. Amien Rais., 2002, Budaya Korupsi di Indonesia, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta. Andi Hamzah., 2010, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta. -------., 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta. -------., 2004, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta. -------., 2001, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. -------., 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi) Pradnya Paramita, Jakarta. -------., 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta. -------., 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. -------., 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Arief Bernard Sidharta., 1999, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
Asfinawati, dkk., 2007, Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji: Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan, Penyunting: Topo Santoso dan Hasril Hertanto, Kemitraan, Jakarta. Bambang Poernomo., 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta. -------., 1988, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta. Barda Nawawi Arief., 2014, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-IV, Kencana Prenada Media, Jakarta. -------., 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. -------., 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Jakarta. Barnes & Teeters., 1966, New Horizon in Criminology, Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi Bean, Philip., 1981, Punishment, Martin Robertson & Company Ltd, Oxford. Boediono Kusumohamidjojo., 2004, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Grasindo, Jakarta. Bonger, W.A., 1977, Pengantar Tentang Kriminologi, terjemahan R.A Koesnoen, PT Pembangunan, Jakarta Bintoro Tjokroamidjojo., 2000, Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, UI Press, Jakarta C.I. Harsono., 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan. Darwan Prinst., 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Departemen Pendidikan Nasional., 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Dindin Sudirman., 2007, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, BPSDM Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia., 2010, Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan., 2008, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. Djoko Prakoso., 2004, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Djoko Prakoso dan Nurwachid., 1984, Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta. Dwidja Priyatno., 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung. -------., 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Jakarta. Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), 1999, Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta Edward Omar Sharif Hiariej., Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta. Elwi Danil., 2012, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta. -------., 2001, Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Studi Urgensi Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi pada Program Pascasarjana (S3) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Eriksson, Torsten., 1976, The Reformers, An Historical Survey of Pioneer Experiment of Criminals, Elsevier, New York Ermansjah Djaja., 2010, Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Esmi Warassih., 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Surya Alam Utama, Semarang. Evi Hartanti., 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
Friedrich, Carl Joachim., 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung G. Suyanto., 1981, Seluk Beluk Pemasyarakatan, BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Garner, Bryan A (Editor in Chief)., 2004, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, West A Thomson Reuters Business, St. Paul, Minn, USA. Guralnik, David B (Editor in Chief)., 1976, New World Dictionary of the American Languages, Willian Collins & World Publishing Co. Inc, USA. H. Zainuddin Ali., 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hans Otto Sano, et.al., 2003, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta. Hartjen, Clayton A., 1974, Crime and Criminalization, Praeger Publisher, New York Howard, Jones., 1962, Crime and The Penal System, Second Edition, University Tutorial Press Ltd, London. I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a., 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan, Alumni, Bandung. Indryanto Seno Adji., 2006, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta Jimly Asshiddiqie., 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta. -------., 1996, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentukbentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia, Cetakan Kedua, Angkasa, Bandung. Juhaya S. Praja., 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung. Kaligis, O. C., 2012, Bandung
Aspek-Aspek Hukum Moratorium, Cetakan I, Alumni,
Klitgaard, Robert., 1998, Membasmi Korupsi, Terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta
Koeswadji., 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang., 2010, Hukum Penintensier Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Lilik Mulyadi., 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta. -------., 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan), Citra Aditya Bakti, Bandung. Loebby Loqman., 2002, Pidana dan Pemidanaan, Data Com, Jakarta. Mahrus Ali., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Majda El Muhtaj., 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010. Masdar F. Mas’udi, dkk., 2006, Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi, Gama Media, Yogyakarta. Mardjono Reksodipoetro., 1990, Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. -------., 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta. -------., 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta. -------., 2007, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta. Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.
Marlina., 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung. Martiman Prodjohamidjojo., 2009, Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung. Martin, Francisco Forrest & Stephen J. Schnably, 2005, International Human Rights and Humanitarian LawTreaties, Cases and Analysis, Cambridge University Press, New York. Mashood A. Baderin., 2007, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri., 2007, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta. Miftah Thoha., 1992, Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, Rajawali, Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Bernard Sidharta., 1999, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Moh. Mahfud MD., 2010, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mohammad Taufik Makarao., 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta Muchsin., 2004, Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, STIH IBLAM, Depok. Mudzakkir & Tim BPHN., 2010, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan(Politik Hukum dan Pemidanaan) Buku Nomor 19 dalam Ajarotni Nasution dan Theodrik Simorangkir (Editor), BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta Muhammad Tholchah Hasan., 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika, Bandung. Muladi., 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung. -------., 1997, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.
-------., 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Muladi dan Barda Nawawi Arief.,1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. -------., 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Munir Fuady., 2004, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Krah Putih, Citra Aditya Bakti, Bandung. Nanang T. Puspito, dkk (Editor), Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta Nandang Budi Alamsyah., 2004, Budaya Hukum dan Budaya Malu, Putra Bardan, Bandung. Nasution, Adnan Buyung., 2004, Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Aksara Karunia, Jakarta. O’Brien, John., 2001, International Law, Cavendish Publishing Limited, Great Britain. Oemarseno Adji., 1980, Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta. Paulus Effendie Lotulung., 1993, Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung. Peter Baehr, dkk (Eds)., 1997, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Philipus M. Hadjon., 2008, Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Prayudi Atmosudirjo., 1999, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Pursley, Robert. D., 1987, Introduction to Criminal Justice, Mac Millan Publishing Company, New York. R. A. Koesnoen., 1961, Politik Penjara Nasional, Sumur Bandung, Bandung. R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita., 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
R. Diyatmiko Soemodihardjo., 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta R. Wiyono., 2012, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta. Radzinowichz, Sir Leon and Marvis E Wolfgang (ed)., tt, Crime and Justice, Basic Books, Inc. Publishers, New York. Remmelink, JAN., 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ridwan., 2009, Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta. Roeslan Saleh., 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. Roger Hood and Richard Sparks., 1978, Key Issues in Criminology, World University Library, London Romli Atmasasmita., 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta. -------., 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung. -------., 1983, Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai, Armico, Bandung -------., 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung. Ronny Hanitijo Soemitro., 1995, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sahardjo., Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963 di Istana Negara, Universitas Indonesia. Sahetapy, J.E., 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Cet. Kedua, Radjawali, Jakarta. Samosir, C. Djisman., 2012, Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung Satjipto Rahardjo., 1991, Ilmu Hukum, Cetakan ke-I-II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sinaga, Budiman N.P.D., 2004, Ilmu Pengetahuan perundang-undangan, UII Press, Yogyakarta. Soedarsono., 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta Soedjono Dirdjosisworo., 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. -------., 1984, Sosio Kriminologi, Sinar Baru, Bandung. Soenaryo., 1985, Metode Riset I. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Soerjono Soekanto., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Rajawali, Jakarta. Snarr, Richard., 1996, Introduction to Corrections, Brown and Benchmark, Medison. Sonny Keraf, A., 1998, Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya), Kanisius, Yogyakarta Steven Box., 1981, Deviance, Reality & Society, Second Edition. Holt. Rinchert and Winston. London, New York, Sudney Toronto. Sudarto., 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. -------., 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung. -------., 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo., 2005, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. -------., dan A. Pitlo., 1993, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sugeng Puji Leksono., 2010, Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno 1918, Fisip UMM, Malang. Sunaryati Hartono., 1994, PenelitianHukum di Indonesia PadaAkhir Abadke 20, Alumni, Bandung. -------., 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
Suryono Sutarto., 1990, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang. Sutherland, N.H, et. Al., 1960, Principles of Criminology, 6th edition,J.B. Lippincott Company, Chicago Philadephia, New York St. Harun Pudjiarto., 1993, HAM di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Syed Hussein Alatas., 1983, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta. Sykes, Gresham M., 1971, The Society of of Captives: A Study of Maximum Security Prison, Princeton University Press, New Jersey. Tongat., 2001, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara., 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, Jakarta. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)., 1993, Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, UN Staff College Project. United Nations., Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders., 1976, Report prepared by the Secretariat, New York -------., Eight UN Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Report, A/CONF, 45/110, 14 Desember 1990. Utrecht, E., 1967, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta Utrecht, E dan Moh. Saleh Jindang., 2002, cet. XI, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo., 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Vold, George B. & Thomas J. Bernard., 1986. Theoritical Criminology, Third Edition, Oxford University Press, New York. Webster A. Marriam., 1985, New International Dictionary, G&C Marriam Co. Publishers, Springfield Mass, USA.
Widyo Nugroho dan Achmad Muchji., 1996, Ilmu Budaya Dasar, Universitas Gunadarma, Jakarta Yong Ohoitimur., 1997, Etika Penghukuman Legal, Kanisius, Yogyakarta. Yudha Bhakti Ardhiwisastra., 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung. Yuliandri., 2011, Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang Baik, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yusuf Kurniadi., 2011, “Dampak Masif Korupsi” dalam Nanang T. Puspito, dkk (Editor), Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. Jurnal dan Majalah Amrei Müller., 2009, Limitation to and Derogations From Economic, Social and Cultural, Human Rights Law Review, Oxford University Press, Vol. 9, issue. 4. Arief B. Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004 Azhar., 2009, Peranan Biro Anti Korupsi Dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darussalam, Jurnal Litigasi, FH Unpas, Bandung, No. IX, Vol. 10. Baharoedin Surjobroto., Pemasyarakatan Masalah dan Analisa, Majalah Prisma X No.8 Mei 1982 Dani Krisnawati, Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana, Jurnal Mimbar Hukum, UGM, Vol. 19, No. 2 Juni 2007. Dessi Perdani Yuris Puspita Sari., Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 10 No. 2 Mei 2010. Friedman, Lawrence M., 1984, What is a Legal System, American Law, W.W. Norton and Company, New York.
Goldrick, Dominic Mc., 2004, The Interface between Public Emergency Powers and International Law, International Journal of Constitutional Law, I.J.C.L. 2004, Vol.2 No.2. Harkristuti Harkrisnowo., 2002, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera, Jakarta. Haryono Umar., 2011, Menghitung Kembali Dampak Korupsi, Jurnal Bisnis Manajemen FU UNPAD,Vol. XII No. I Maret 2011. Iqrak Sulhin., 2010, Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan, Jurnal Kriminologi Indonesia UI, Vol. 7 No. 1 Mei 2010. Jimly Asshidiqe., 1987, Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana menurut Tinjauan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan,Tahun ke XVIII, No. 5 Oktober 1987. M. Abdul Kholik AF., Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum FH UII, Yogyakarta, No. 26 Vol. 11, Desember 2010 Ridwan., 2009, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang, Majalah Dinamika, No. 4, Vol. 34 Berlian Simarmata., Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,Vol. 23, Nomor 3, Oktober 2011. Forum Keadilan, No. 12 Tahun XXIII / 29 September – 05 Oktober 2014, “Remisi Anggodo Kembali Bikin Heboh” Majalah Hukum Dan HAM., Vol. IV No. 20 September-Oktober 2006
Makalah Bahroedin Soerjobroto., Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, Prasaran disampaikan pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April – 9 Mei 1964. Barda Nawawi Arief., Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16 – 18 September 1991.
Dindin Sudirman., 2012, Tinjauan tentang Moratorium Remisi Bagi Terpidana Korupsi Berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan HAM, dibacakan saat memberikan Keterangan Saksi Ahli Penggugat pada PTUN Jakarta dalam Register Perkara Nomor: 217/G/2011/PTUN-Jkt. Irish Penal Reform Trust, IPRT Position Paper 9: Reform of Remission Temporary Release and Parole, October 2012. Justice Action Draft Paper., 29.06.2012, Earning Early Release: Punishment fot The Past, Training for The Future. Koalisi Masyarakat Sipil., 2012, Putusan PTUN “Pengetatan Remisi & Pembebasan Bersyarat untuk Koruptor” Bermasalah Ditemukan Ketidakprofesionalan Hakim (Analisis terhadap Putusan PTUN No. 217/G/2011/PTUN-JKT), 12 Maret 2012, Jakarta Moh. Mahfud M.D., Statuta Roma dan Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan dalam sambutan peluncuran Buku Prof. Dr. Muladi, Statuta Roma 1998 dan Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012. -------., 2009, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009. Nyoman Serikat Putra Jaya., 2011, Remisi dan Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Kebijakan Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion "Moratorium Remisi sebagai Akselerator Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip Semarang, Selasa 15 November 2011 Saldi Isra., 2009, Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi, disampaikan dalam Seminar Sehari “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Tinggi Hukum, dan Launching Pembukaan Program Kekhususan Anti-korupsi”, diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa-Padang, di Hotel Inna Muara, Padang, 14 Maret 2009. Tanzi, Vito., Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 1994.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila -------., Nomor XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -------., Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3258. -------., Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3641. -------., Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara R.I. Tahun 199 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851. -------., Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3874. -------., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3886 -------., Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4026. -------., Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 134 -------., Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4316. -------., Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 119 danTambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4558.
-------., Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 32 danTambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4620. -------., Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 82 danTambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5234. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3846. -------., Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4632. -------., Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 225 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5359. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi, Berita Negara Tanggal 28 April 1950 Nomor 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi). ------- Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi). ------- Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 223. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H.H.OT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. -------., Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan. -------., Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356.
-------., Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Benas dan Cuti Bersyarat. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.01.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PS.01.10-15 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2006 terkait Remisi. ------- Nomor: PAS.PK.01.01.02 – 162 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013.
Tesis Angkasa., 1993, Prisonisasi dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto), Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Undip, Semarang. Basuki Katono., 2010, Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan Kejahatan HAM Berat, Program Studi Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Patta Parang., 1997, Peran Aktif Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta. Sigit Setyadi., 2005, Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Widya Puspa Rini Soewarno., 2012, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Website/Internet/Televisi dan Koran Edward Omar Sharif Hiariej., 2013, Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat, Jum’at 23 Juli 2013, Harian Kompas. Jimly Ashiddiqie., 2011, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, Malang 12 April 2011,http://www.jimly.com/makalah/namafile/75/_KEADILAN_SOSIAL_ 12 April 2011 Mata Najwa., 2014, Enaknya Jadi Koruptor, Metro TV. http://www.antikorupsi.org/en/content/remisi-hak-narapidana-atau-dagangan http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/default.asp?Berita= Pinyuh&id. http://article.wn.com/view/2012/06/26/Kurangi-masa-tahanan-dengan-rajinmembaca http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id.,Korupsi dan Dampaknya http://hizbut-tahrir.or.id/2013/01/03/refleksi-akhir-tahun-2012-hti-2-korupsibelum-berhenti/ http://hukum.kompasiana.com/2014/09/19/operasi-senyap-remisi-fantastisterpidana-koruptor-688953.html. http://www.kumham-jakarta.info/berita-kanwil-terkini/1435-menyongsongkinerja-tahun-2015-kakanwil-dki-hadiri-refleksi-akhir-tahun-2014-irjen http://oxforddictionaries.com/defenition/english/remission http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201536-menkumham-besok-artalytasuryani-bebas. -------., /read/351608-denny-punya-hp-di-penjara-tak-dapat-remisi http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu .Ringan -------., /read/2011/01/11/17231272/Inilah.Dokumen.Remisi.Ayin -------., /read/2010/08/20/1455414/Aulia.Pohan.Bebas -------.,/read/2011/11/12/01444816/Kontroversi.Moratorium.Remisi
-------.,/read/komentar/2011/11/15/19430470/Anggota.Komisi.III.Desak. Moratorium.Dicabut http://news.detik.com/read/2013/08/16/103510/2331538/103/ korupsi-sistemik
merdeka-
dari-
http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/pdf., Riswan Anwar, “Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia”. http://www.mpr.go.id/pimpinan2/?p=18. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/22/mqc84t-pengamatpemerintah-sebaiknya-tiadakan-remisi -------., /12/03/10/m0nn0s-pengamat-lihat-sejarah-remisi-itu-hadiah-bukan-ham http://setagu.net/opini/datakorupsi-2011-versi-icw http://www.tempo.co/read/kolom/2010/02/01/130/Artalyta-dan-Mafia-Penjara. -------.,/read/news/2013/05/19/078481464/Denny-Indrayana-Sidak-LPSukamiskin-dan-Cipinang. http://m.tribunnews.com/nasional/2013/07/24/saldi-isra-pp-pengetatan-remisikoruptor-harus-dipertahankan http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=12515&coid=1&caid=61
