PEMTURAN BUPATI MURUNG RAYA TAHUN 2013 NOMOR
1
TENTANG ORGANISASI DAN TA'rA UNIT PELAI$ANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KESATUAN PENGELOI.AAN HUTAN PRODUI(SI (KPHP) PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MURUNG RAYA,
(U
Peraturan Menimbang : a. bahwa dalam ranEka pelaksanaan Pasal 32 ayat Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tenbng Perenenaan Kehutanan, dan Pasal 8 ayat {2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintalr Nomor Tahun 2W7 tenbng Tah Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serb dalam rangka teftib administrasi dan standarisasi dan hta kerja Kesafiran Pengelolaan Hubn Undung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Prcduksi di daerah, perlu dibentuk
{l),
6
organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan LindunE dan Keatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah;
b.
bahwa organisasi Kesatuan Pengelolaan Hubn Undung dan Kesatuan Pengelolaan Huhn Froduksi di daerah rnerupakan bagian dari perangkat daemh yang dalam pembentukan dan penyusunannnla hrpedoman pada ketentuan Pasal 45 Feraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tenhng Organisasi Perangkat Daerah;
c.
Peraturan Daerah l(abupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 bnggal 19 luli 2008 tentang StuKur Organisasi Dinas Kehutanan l(abupaten Murung Raya, dan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan bidang pengelolaan huhn, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis
di
Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Murung Raya;
d. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf dan untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas Dinas Kehuhnan terhadap masyamkat maka perlu rnembentuk Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPID) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi {KPHP) Pada Dinas Kehuhnan Kabupaten Murung Raya dalam suatu Perafuran Bupati.
c
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konseruasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388S) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaV); 3. Undang- undang Nomor
,
5
Tahun 2002 tenEng Pembentukan
lGbupaten Katingan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, l(abupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, l(abupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor L2 Tahun 2008 tenhng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20A7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L4o., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tenhng Perlindungan Hutan; sebagaimana telah diubah dengan Perataturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfiaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfratan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8lfli
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 4L tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L);
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaURTRWN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14.
Peraturan Menteri Kehuhnan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
l5.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-IV2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi (KPHP);
l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Hutan Produksi di Daerah; 17.
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor
2 Tahun
2003
tenhng Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom;
lS.Perahrran Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya Lembaran Daerah lGbupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
(
l9.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008 tentang Stuktur Organisasi Dinas KehuEnan lGbupaten Murung Raya
20.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2IMENHUT-II/2O12 Tentang Penehpan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Undung ( KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP) Prcvinsi Kalimantan Tengah. 21.Surat Kementerian Kehutanan DireKorat Jenderal Planologi Kehutanan No S. 1031/ UI-WP3H l20LL Tentang Tindak Lanjut Sosialisai Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Prduksi.
MEMUTUSKAN: MCneIApKan
:
PEMTURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA UNIT PELAI(SANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KESATUAN PENGELOI.AAN HIJTAN PRODUI€I (KPHP) PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MURUNG RAYA
BAB KETEilTUATI UMUTTI Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya; 2. Bupatiadalah Bupati Murung Raya; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai badan eksekutif; 4. Dinas Kehutanan adalah Dinas KehuEnan Kabupaten Murung Raya; 5. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pephonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainya tidak dapat dipisahkan; 6. lGwasan HuEn adalah Wlayah tertentu yang ditehpkan oleh Pemerintah untuk dipeftahankan keberadaannya sebagai huhn tetap; 7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencrna pengelolaan hutan, pemanfaatan huBn, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konseruasi alam; B, Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari; 9. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah. l0.Organisasi Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah; 11.Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan ssuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari; 12. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, prduKivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga; l3.Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya; l4.Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, sefta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, lnvestasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. l5.Hutan produksi adalah lGwasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
4
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan di lapangan untuk melaksanakan kewenangan operasional Dinas kehutanan lGbupaten. lT.Kelompok labatan Fungsional selanjutnya disebut Kelompok Jafungadalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Pasal 2
Irlaksud dan Tujuan (1) Maksud pengaturan pengelolaan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KpHp. (2)Tujuan pembenhrkan Tugas Pokok dan Fungsi sefta Tata Kerja 6rganisasi Unit Pelaksana Daerah (UPID) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari.
BAB PETTI
II
BEITTUKATT, KEDUDUKAil, TUGAS
DAil FUT{GSI
Bagian Ksatrr
Pemhnhrhn Pasal 3
(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaftEn pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Murung Raya dibentuk KPHP yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pPfD); (2) Pembentukan UPTD KPHP yang wilayah kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
dalam stu
lGbupaten
(3) Pembentukan UPTD KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), sesuai dengan Norma, Shndard, Prosedur dan t(riteria berdasadcan peraturan prundang-undangan.
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4
(l)
UPTD KPHP lGbupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat bawah dan berhnggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan"
(2) berada di
Bagian Ketiga Tugas dan Fungei Pasal 5
(1)
UPTD KPHP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hr-rtannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
(2)
(1) UPTD KpHp menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan renctna pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konsermsi alam; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
a. b.
penjabaran kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan lGbupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan wilayahnya sesuai peraturan
di
perundang-undangan; c.
pelaksanaan pemantauan
dan
penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya; d.
e.
f.
pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya hrjuan pengelolaan hutan di wilayahnya; Melakukan pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPHP; dan Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
III
BAB ORGATISASI Pasal 6
UPTD KPHP Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud ditehpkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: a.
Kepala UPTD KPHP
b. c.
Subbagian Tata Usaha; dan Sub bagian program
d.
Kelompok jabatan fu ngsional.
e.
Resort KPH Pasal 7
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi pada KPHP, dibentuk
Resort KPHPKabupaten;
(2) Pembentukan Resort
KPHP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada berdasarkan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
(3) Resort KPHP lGbupaten dipimpin oleh Kepala Resort KPHP tGbupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KpHp. Pasal 8 Bagan struktur orgnnisasi KPHP lGbupaten tercanttm dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6
BAB N' KEPEGAWAHN DAil ESETOTII
Bagian Ksatu Kepegawaian Pasal 9
(1) Pengangkatan,
pemberhentian pejabat
dan pegawai
di
lingkungan
KPHP
Kabupaten diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)
Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan;
Bagian Kedua Eselon Pasal 10
(1) (2) (3) (4)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah KPHP adalah jabatan struktural eselon IVa; Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb; Kepala Sub Bagian Prcgram adalah jabahn stuKural
eolon IVb;
Kepala Resoft KPHP adalah jabatan struktural eselon Va.
BAB V TATA KER'A
fhsal 11 Kepala UPTD KPFIP yang dimaksud dalam Pasal 5, huruf bertanggung jawab kepada Kepla Dinas Kehutanan.
(a) berada dibawah
dan
Pasal 12
Kepala UPTD KPHP l(abupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koodinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam antar unit KPHP maupun dengan UPTD lain terkalt di daerah, sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam perannya membantu Kepala Dinas Kehutanan. Pasal 13
Kepala UPTD KPHP Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intemal di lingkungan masing-masing. Pasal 14
Kepala UPTD KPHP l€bupaten beftanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan sefta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan,
Pasal 15
Kepala Sub Bagian
Tab
Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal
5, huruf
(b)
mempunyai tugas:
(t) @
(3) (4)
Memberi pelayanan teknis administrasi kepada Kepala UPTD dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya; Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan UPTD; Menyelenggarakan adminishasi kepegawaian, perlenglopan, dan keuangan UPTD; Penyelenggaraan pada sub bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPH.
Pasal 16
Kepala Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam pasal
5, huruf (c)
mempunyai tugas:
(1)
Mengkoordinasikan dan melaksanakan Perencanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi : a. Tata hutan dan penwsunan rencana pengelolaan hutan b. PemanfiaaEn hutan dan penggunaan kawasan hubn Rehabilitasi hutan dan reklamasi d. Perlindungan hutan dan konseruasi alam; Menyusun rencana pengelolaan hutan janglo panjang dan pengelolaan hutan jangka pendek. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelalaanaan kegiatan
c.
(2) (3) (4)
pengelolaan hutan. Penyelenggarcan pada sub Bagian Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPH.
Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf (d) mempunyai tugas:
(1) (2) (3)
(4)
Melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing; Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang pejabat fungsional senior; Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kebutuhan; Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
Pasal 18 Kepala Resoft KPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf (e) mempunyai tugas:
(1)
Memimpin, melakukan tugas-tngas pengamanan dan perlindungan hutan, hasilhutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan - tindakan kepolisian di wilayah kerjanya.
BAB TX PENUTUP Pasal 23
Dengan berlakunya keputusan
ini, maka segala
ketentuan-ketentuan yang
bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan BupaU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seUap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah l(abupaten Murung Raya.
ini
Ditetapkan di Puruk Cahu 2013
Pada tanggal
Bupati
WILLY Diundangkan di Puruk Cahu Plt.
I l.r,vrtPrt )ol1
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2OT3 NOMOR..I$.q...
l0
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UHIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGETOLMI{ HUTAN PRODUKST (|(PHP).
SUB BAGIAN PROGRAM
IAMPIRAT{
: PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
rIOITIOR : a1
TANGGAL:2 Janrorr2Ol3
ST]B
BAGIAN TATA USAIIA
IGLOMPOK JABATAI\ FUNGSIONAL
Ditetapkan di : Puruk Cahu hda tanggal : 2013
l
Jonuari
11
