“Creative Business Consulting”
DAFTAR ISI Pembuka_______________________________________________________________________ 1 Visi dan Misi ____________________________________________________________________ 2 Layanan dan Tenaga Ahli _______________________________________________________ 3 Credential Klien JASKO __________________________________________________________ 4 Rincian Pekerjaan JASKO ________________________________________________________ 6 Credential Klien Tim JASKO ______________________________________________________ 8 ISO 9001 _______________________________________________________________________ 10 ISO 14001______________________________________________________________________ 11 ISO 22000______________________________________________________________________ 12 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ____________________________________________ 13 Survey Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) __________________________________________ 14 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ________________________________ 15 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) __________________________________ 16 Penyusunan Maklumat Pelayanan ______________________________________________ 17 Penyusunan Indikator Kinerja Utaman (IKU) ______________________________________ 18 Penyusunan LAKIP _____________________________________________________________ 19 Analisa Jabatan (ANJAB) ______________________________________________________ 20 Analisa Beban Kerja (ABK) ______________________________________________________ 21 E-Government System __________________________________________________________ 22 Training & Workshop ___________________________________________________________ 23 Penutup _______________________________________________________________________ 24
PEMBUKA
KEPADA BAPAK/IBU PIMPINAN
TENTANG JASKO
Sebelumnya kami ingin mengucapkan
Perusahaan kami, JASKO adalah sebuah
terima kasih atas kesempatan yang
perusahaan manajemen konsultan dengan
telah diberikan oleh Bapak/Ibu untuk
fokus pada Manajemen Mutu, Lingkungan,
perkenalan ini.
Survey, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Strategy
Page 1
VISI DAN MISI
VISI Be Creative Business Consulting
MISI Providing the best consulting services to clients with guarantees of experts in their field, solid, creative, and objective
Page 2
LAYANAN & TENAGA AHLI
FOKUS LAYANAN DAN TENAGA AHLI Di JASKO, kami mempunyai tenaga-tenaga ahli yang fokus pada bidangnya. Beberapa fokus utama kami dalam sistem manajemen adalah: 1. QMS (Quality Management System), berfokus pada layanan ISO 9001, kami memberikan layanan pendampingan, pelatihan dan maintenance sistem secara periodik. 2. HSE (Health Safety & Environmental) seperti ISO 14001 3. FSMS (Food Safety Management System) 4. Strategy, Survey & Leadership sebagai berikut: a. Pelayanan Prima (Service Excellence) b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) c. Survey Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) e. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) f. Penyusunan Maklumat Pelayanan g. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) i. Analisa Jabatan (ANJAB) j. Analisa Beban Kerja (ABK) k. Training & Workshop, dll 5. E-Government System
Page 3
CREDENTIAL KLIEN JASKO
Page 4
CREDENTIAL KLIEN JASKO
PT. SELARAS MANDIRI TEHNIK
Page 5
RINCIAN PEKERJAAN JASKO 1. Penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 2. Surveillance ISO 9001:2008 di DPPKAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 3. Konsultan Manajemen Mutu (Penyusunan SOP) di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 4. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 5. Paket Pekerjaan Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 6. Inventarisasi Personil, Sarana Dan Prasarana, Pendanaan Dan Dokumen (P3D) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 7. Penyusunan Maklumat Pelayanan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 8. Penyusunan SOP Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 9. Surveillance ISO 9001:2008 Puskesmas Maron Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 10. Kegiatan Pembimbingan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Kantor Imigrasi Klas III Pamekasan Tahun Anggaran 2016 11. Surveillance ISO 9001:2008 SMP Negeri 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 12. Surveillance ISO 9001:2008 SMAN 1 Dringu Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 13. Jasa Konsultasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 14. Jasa Konsultasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 15. Konsultan Manajemen (Penerapan SOP) Unit Reaksi Cepat di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016
Page 6
RINCIAN PEKERJAAN JASKO 16. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 17. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 18. Jasa Konsultansi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Layanan Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 19. Jasa Konsultansi Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 20. Jasa Konsultansi Pendampingan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (ISO Surveillance) Pada Puskesmas Paiton Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 21. Konsultan Manajemen (Penerapan SOP) PJU di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 22. Jasa Konsultansi Pendampingan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (ISO Surveillance) Pada Puskesmas Leces Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 23. Implementasi ISO 9001:2015 PT. Selaras Mandiri Tehnik, Pasuruan Jawa Timur 24. Implementasi ISO 9001:2015 PT. Starr Panel Industri, Pasuruan Jawa Timur 25. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Tahun Anggaran 2017 26. Upgrading ISO 9001:2015 PT. Solvay Manyar, Gresik Jawa Timur 27. Jasa Konsultansi Pendampingan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 SMPN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017 28. Jasa Konsultansi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 29. Jasa Konsultansi Pendampingan Upgrade ISO 9001:2015 di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati Tahun Anggaran 2017 30. Jasa Konsultansi Pendampingan Surveillance ISO 9001:2008 UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan Madura Tahun Anggaran 2017
Page 7
CREDENTIAL KLIEN TIM JASKO
Credential Klien Tim Kami
Page 8
CREDENTIAL KLIEN TIM JASKO
Credential Klien Tim Kami
Page 9
ISO 9001 PENGERTIAN ISO 9001:2015 Sejak tanggal 15 September 2015, IOS
(International
Organization
for
Standardization) telah menerbitkan standar internasional
terkait
sistem
manajemen
mutu, yaitu ISO 9001:2015 yang merupakan standar
sistem
manajemen
mutu
edisi
kelima. Review dan perubahan ini dilakukan dalam rangka untuk mengimbangi standar
6. Management Representative Tidak Harus Ada 7. Tidak
ada
Pengecualian
Klausul
(Exclution) 8. Mengganti Istilah Preventive Action dengan Risk Management 9. Membedakan Istilah Produk dan Jasa 10. Mengganti Beberapa Istilah
dengan perkembangan ilmu pengetahuan
MANFAAT PENERAPAN ISO 9001:2015
dan teknologi, serta relevansi terhadap
1. Memberikan image dan kredibilitas yang lebih baik kepada pelanggan, masyarakat, pemerintah dan para pihak terkait lainnya 2. Menjamin dan meningkatkan kepuasan pelanggan ke level yang lebih tinggi 3. Sistem manajemen ini lebih flexible untuk diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya dan lebih menjamin terintegrasinya antar proses bisnis 4. Setiap keputusan strategis yang diambil organisasi dapat berdasarkan pendekatan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penerapan sistem manajemen mutu 5. Menumbuhkan dan menjaga budaya perbaikan berkelanjutan 6. Memperkuat rasa kepemilikan sehingga keterlibatan pekerja dalam penerapannya menjadi meningkat
industry dan lingkungan makro organisasi yang mengadopsi sistem manajemen mutu ini. ISO 9001:2015 lebih menekankan akan pentingnya komitmen manajemen dalam manajemen mutu dan keputusan strategis organisasi berbasis risiko dan peluang selain lebih flexible dalam hal dokumentasi dan mengembangkan
awareness
bentuk knowledge management.
PERUBAHAN ISO 9001:2015 1. Klausul Bertambah 2. Prinsip ISO 9001 Berkurang 3. Istilah Baru untuk Dokumen 4. Tidak Ada Prosedur Wajib 5. Manual Mutu Tidak Wajib
dalam
Page 10
ISO 14001 PENGERTIAN ISO 14001 ISO
14001
5. Leadership
series
merupakan
6. Planning
seperangkat standar internasional bidang
7. Support
manajemen lingkungan yang dimaksudkan
8. Operation
untuk membantu organisasi di seluruh dunia
9. Performance Evaluation
dalam meningkatkan efektivitas kegiatan
10. Improvement
pengelolaan 14001 series kelompok
lingkungannya. mencakup
ISO
beberapa
perangkat
pengelolaan
lingkungan, antara lain Sistem Managemen Lingkungan,
Audit
Lingkungan, Evaluasi
Kinerja Lingkungan, Ekolabel, dan Kajian Daur Hidup Produk. Penerapan standar tersebut bersifat sukarela. Standar yang paling populer adalah ISO 14001 Sistem Manajemen
Lingkungan
yang
menjadi
dasar sertifikasi ISO 14001.
PERUBAHAN ISO 14001:2015 Hal yang paling mencolok dari ISO 14001:2015 adalah struktur klausulnya yang berubah sangat signifikan. Dari 4 klausul pada ISO 14001:2004 menjadi 10 klausul pada ISO 14001:2015. Berikut ini struktur klausul ISO 14001:2015: 1. Scope 2. Normative References
MANFAAT PENERAPAN ISO 14001:2015 1. Meningkatkan citra organisasi 2. Meningkatkan
kinerja
lingkungan
organisasi 3. Meningkatkan penataan terhadap ketentuan
peraturan
perundang
undangan pengelolaan lingkungan 4. Mengurangi resiko usaha 5. Meningkatkan efisiensi kegiatan 6. Meningkatkan daya saing 7. Meningkatkan komunikasi internal dan
hubungan
baik
dengan
berbagai pihak kepentingan 8. Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan,pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, art)
3. Terms and Definitions 4. Context of the Organization
Page 11
ISO 22000 PENGERTIAN ISO 22000
d.
ISO 22000 adalah suatu standar
Peningkatan yang berkelanjutan dan
internasional yang menggabungkan dan
pembaharuan dari sistem
melengkapi elemen utama ISO 9001 dan
manajemen keamanan
HACCP
pangan.
dalam
kerangka
hal
kerja
penyediaan
yang
pengembangan,
suatu
efektif
untuk
penerapan,
dan
peningkatan berkesinambungan dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP). ISO 22000 menjaga keselarasan dengan sistem manajemen lainnya, misalnya ISO 9001 dan ISO 14001, untuk memastikan keefektifan integrasi sistem-sistem tersebut ISO 22000 merupakan standar internasional yang menggambarkan kebutuhan dari suatu
sistem
manajemen
keamanan
pangan yang mencakup semua organisasi dalam rantai makanan dari panen sampai produk. Unsur-unsur kunci yang menentukan keamanan
pangan
sepanjang
rantai
makanan, meliputi : a. Komunikasi interaktif. b. Sistem manajemen. c. Pengendalian dari bahaya keamanan pangan ke arah persyaratan penuh dari program dan perencanaan HACCP.
MANFAAT PENERAPAN ISO 22000 1. Kepuasan
pelanggan
–
melalui
pengiriman produk yang secara konsisten
memenuhi
persyaratan
pelanggan termasuk kendali mutu, keamanan dan kepatuhan hukum 2. Mengurangi ongkos-ongkos operasional 3. Efisiensi-efisiensi operasional 4. Manajemen Keamanan Pangan 5. Meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 6. Persyaratan kepatuhan hukum 7. Peningkatan terhadap pengendalian manajemen resiko 8. Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan 9. Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis
Page 12
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PENGERTIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) Berdasarkan Permenpan
Pelaksanaan Survei
No.
16
Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan
tentang
masyarakat
yang
tingkat
kepuasan
diperoleh
dari
hasil
pengukuran atas pendapat masyarakat.
Masyarakat terhadap pelayanan
publik
Kepuasan
penyelenggaraan
dapat
dilaksanakan
melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil
survei,
yang
mencakup
langkah, sebagai berikut:
Melalui survei ini diharapkan mendorong
1. Menyusun Instrumen Survei.
partisipasi masyarakat sebagai pengguna
2. Menetukan besaran penarikan sampel.
layanan
dalam
penyelenggara mendorong publik
menilai
kinerja
pelayanan
serta
penyelenggara
untuk
pelayanan
meningkatkan
pelayanan
dan
pengembangan
melalui
kualitas
melakukan inovasi-inovasi
MANFAAT SURVEY MASYARAKAT (SKM)
KEPUASAN
Maksud dan Tujuan penyusunan SKM untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah / pelayanan publik kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka yang
kualitas
selanjutnya
dan
Teknik
3. Menentukan responden. Jumlah responden disesuaikan dengan jenis layanan, tidak diharuskan sebanyak 150 responden. 4. Melakukan survei. 5. Mengolah hasil survei. 6. Menyajikan dan melaporkan hasil survei.
pelayanan publik.
peningkatan
langkah-
pelayanan dilakukan
publik secara
Beberapa
teknik
survei
yang
dapat
digunakan: 1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka; 2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat; 3. Kuesioner elektronik (internet/esurvey); 4. Diskusi kelompok terfokus; dan 5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.
berkesinambungan.
Page 13
SURVEY RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
PENGERTIAN SURVEY RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Berbagai upaya telah diupayakan dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin. Keluarnya Kepmen Kimpraswil No 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat dan Kepmen Kimpraswil No 24 /KPTS/M/2003 tentang pengadaan rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan merupakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka. Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan permberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan rumah/ KPR bersubsidi,
maupun pengembangan perumahan swadaya. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005: 59). Berbagai kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dalam mengatasi keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin. Berbagai kendala dihadapi dalam melaksanakan program-program yang pernah diluncurkan tersebut, diantaranya adalah kurang tepatnya sasaran objek pelaksanaan program. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan program-program yang tepat sasaran, maka diperlukan pelaksanaan pendataan rumah tidak layak huni terlebih dahulu. Sehingga implementasi program dapat sebanding dengan kebutuhan masyarakat
MANFAAT SURVEY RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 1. Tersusunnya data kawasan rumah tidak layak baik berupa tabulasi dan deskripsi jelas yang menguraikan karakteristik kawasan; 2. Teridentifikasinya karakteristik kawasan rumah tidak layak huni
Page 14
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGERTIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan tercantum dalam pasal 12 (2) bahwa Teknis operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan sumber daya pelayanan, seperti teknologi, peralatan dan sumber daya lain, serta standar operasional prosedur (SOP). Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dimana pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat
kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.
MANFAAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 1. Memberikan panduan bagi instansi dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, 2. Mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undangundang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Page 15
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Pelayanan Dasar merupakan hak konstitusional bagi warga Negara. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. Sosial.
MANFAAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1. Diketahui kinerja penyelenggaraan Pelayanan Dasar di Kabupaten/ Kota 2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. 3. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan di Kabupaten / Kota tempat mereka tinggal
Penetapan dan Penerapan SPM merupakan amanat Peraturan perundangundangan Desentralisasi dan Otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan. SPM merupakan salah satu instrumen desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengendalikan agar pelayanan dasar diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah daerah sehingga Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM sesuai urusan wajib yang dilaksanakan, dalam rangka mendorong pelayanan dasar kepada masyarakat
Page 16
PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGERTIAN MAKLUMAT PELAYANAN Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan tercantum dalam pasal 22 (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan
MANFAAT MAKLUMAT PELAYANAN 1. Meningkatkan responsivitas petugas pelayanan terhadap stakeholder yang dilayani. 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan. 3. Meningkatkan kinerja dan kualitas layanan secara menyeluruh. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undangundang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untukmemperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Page 17
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten / Kota, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehubungan dengan hal tersebut pertama kali yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Pemerintah Kabupaten / Kota. AKinerja Utama dari Pemerintah Kabupaten / Kota adalah hal utama apa yang akan diwujudkan, yang menjadi core business serta kewenangan utama Pemerintah Kabupaten / Kota
MANFAAT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik 2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 3. Dasar penyusunan Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Perencanaan Anggaran serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance)
Maka guna mewujudkan kebutuhan dimaksud perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten / Kota yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten / Kota.
Page 18
PENYUSUNAN LAKIP PENGERTIAN LAKIP LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
MANFAAT LAKIP Adapun manfaat disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah: 1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. 3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. 4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan. 5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya. 6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Page 19
ANALISIS JABATAN (ANJAB)
PENGERTIAN ANALISA JABATAN (ANJAB) Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Atau definisi analisis jabatan yaitu merupakan kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keteranganketerangan ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Teknis Analisis Jabatan merupakan suatu proses dimana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal.
MANFAAT ANALISA JABATAN (ANJAB) Analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk pimpinan suatu perusahaan atau organisasi, salah satunya untuk memecahkan masalah mengenai kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan oleh pekerja pada perusahaan tersebut. Adapun beberapa manfaat analisis jabatan, yang diantaranya yaitu: 1. Untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja. 2. Untuk penempatan posisi dari tenaga kerja. 3. Untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja. 4. Untuk keperluan penilaian kerja. 5. Untuk perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan. 6. Untuk promosi jabatan pada tenaga kerja. 7. Untuk perencanaan organisasi.
Page 20
ANALISA BEBAN KERJA (ABK)
PENGERTIAN ANALISA BEBAN KERJA (ABK)
MANFAAT ANALISA BEBAN KERJA (ABK)
Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.
Manfaat yang dihasilkan dari penyusunan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerah adalah informasi berupa:
Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.
1. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja; 2. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 3. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; 4. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; 5. Nilai indeks beban kerja individu masing-masing jabatan; 6. Standar norma waktu kerja.
Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja ratarata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut.
Page 21
E-GOVERNMENT SYSTEM
PENGERTIAN E-GOVERNMENT SYSTEM E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. EGovernment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau EGoverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. eGovernment dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
3.
4.
5.
MANFAAT E-GOVERNMENT SYSTEM 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan
6.
masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, datadata tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut egovernment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Mndukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat .
Page 22
TRAINING & WORKSHOP PENGERTIAN TRAINING & WORKSHOP Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja atau karyawan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan harus di desain untuk mewujudkan tujuan tujuan organisasi yang ada pada waktu yang bersamaan juga mewujudkan tujuan tujuan dari para pekerja atau karyawan secara perorangan. Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja (Simamora, 2006:273). Menurut pasal I ayat 9 undang-undang No.13 Tahun 2003. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Sedangkan Workshop merupakan sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya.
MANFAAT TRAINING & WORKSHOP Manfaat training bagi Instansi : 1. Memiliki tenaga kerja yang ahli dan terampil 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 3. Meningkatkan produktivitas kerja 4. Mengurangi biaya karena waktu yang terbuang akibat kesalahankesalahan 5. Meningkatkan mutu hasil kerja 6. Meningkatkan sales dan profit Manfaat training bagi karyawan : 1. Mengurangi waktu yang digunakan untuk belajar 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 3. Meningkatkan rasa percaya diri 4. Meningkatkan kepuasan kerja
Page 23
PENUTUP Untuk
melengkapi
Informasi
ini,
kami
mengajukan
permohonan
untuk
dapat
melakukan ”Presentasi” dan atau meeting perkenalan dimana jadwal dan tempat akan kami sesuaikan dengan kesepakatan bersama. Demikian surat perkenalan dari kami. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami di 031- 603 06 530 ; 031 600 38 350 (hunting) atau langsung ke Handphone saya (Rudy) di 0812 3233 2603 dan Email:
[email protected] Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Hormat Kami,
Mega Permata Sari, SE.,MM Direktur
Page 24
ALAMAT KANTOR: BUMI MANDIRI TOWER 2, Level 12 Jl. Panglima Sudirman Kav 66-68 Surabaya Pusat, 60271 Phone (1)
: 031 603 06 530
Phone (2)
: 031 600 38 350
Email
:
[email protected]
Website
: www.jasko.id
Page 20
Page 20
