Collaborative Justice System 01 Jan 2013 Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Memperkenalkan Pendekatan Baru Meningkatkan Efisiensi Meminta Umpan Balik dari Warga Keadilan dan Kemudahan akses pelayanan bagi kelompok rentan Membangun Kemitraan Ringkasan Maraknya penyakit masyarakat dan tingginya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada Kota Pontianak saat ini seperti kasus asusila, gelandangan dan pengemis, aktivitas usaha yang tidak berizin, berjualan di fasum dan pelanggaran lainnya yang menimbulkan keresahan masyarakat Kota Pontianak. Banyaknya laporan masyarakat mendorong SATPOL PP Kota Pontianak untuk terus berbenah, kreatif dan meningkatkan profesionalisme sebagai penegak Perda dan Perkada maupun sebagai pelayan publik kepada masyarakat. Terbatasnya jumlah personil anggota SATPOL PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas harus seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang nyata dan bahkan beresiko terhadap keselamatan anggota. Untuk itu dalam meningkatkan kinerja dan meminimalisir resiko, SATPOL PP Kota Pontianak terus melakukan pendekatan strategis. Salah satu bentuk pendekatan strategis tersebut adalah membuat kesepahaman bersama melalui kerjasama intensif dan terintegrasi bersama Polresta Pontianak Kota, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam penanganan dan penindakan hukum guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kesepahaman tersebut yaitu dengan membentuk Tim terpadu dalam berbagai operasi (razia), dan penanganan kasus-kasus hukum yang lebih cepat, tepat dan adil dalam memberikan sanksi hukum melalui proses sidang TIPIRING terhadap pelaku pelanggaran. Program Collaborative Justice System ini merupakan sebuah model yang terintegrasi, sistematis dan terukur dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan mendorong pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menciptakan rasa aman, nyaman dan damai dalam melakukan berbagai aktifitas kehidupanya menjadi tujuan pokok bagi semua pihak segenap masyarakat, khususnya bagi warga Kota Pontianak untuk lebih maju dan berdaya saing dibanding dengan wilayah lainnya. Beberapa contoh dampak langsung setelah adanya program inovasi ini antara lain : 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 2. Semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. 3. Aparat SATPOL PP Kota Pontianak dalam merespon segala bentuk laporan pengaduan dan keluhan serta dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggran yang terjadi.
Analisis Masalah Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pontianak merupakan salah satu perangkat daerah yang bertindak mengawal kebijakan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satu tugas utama dari SATPOL PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, aparat POL PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala di lapangan ketika harus berhadapan dengan masyarakat dalam penegakan peraturan tersebut. Pluralisme dan heteregonitas menjadi salah satu ciri masyarakat Kota Pontianak, namun demikian masyarakat seperti ini juga memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di sisi lain dengan seiring terus berkembangnya masyarakat, semakin terbukanya teknologi informasi & globalisasi saat ini secara tidak langsung mendorong pula perubahan pola prilaku masyarakat itu sendiri yang berdampak baik secara positif maupun negatif. Pola perilaku masyarakat secara negatif tersebut merupakan tindakan masyarakat yang mengarah pada semakin berkembanganya penyakit masyarakat. Beberapa contoh penyakit masyarakat yang kerap terjadi sehubungan dengan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lainnya berdasarkan PERDA Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, adalah : 1. Masih terdapat muda-mudi yang melakukan perbuatan asusila di dalam ruangan tertutup. 2. Pendirian bangunan yang tidak memiliki IMB. 3. Fasilitas umum dijadikan sarana untuk usaha, seperti oleh pedagang kaki lima (PKL), serta FASUM dijadikan lahan perparkiran. 4. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan dan di luar waktu yang di tentukan. 5. Pelaku usaha yang belum memenuhi izin-izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Maraknya gelandangan dan pengemis, dan peminta sumbangan dari rumah kerumah tanpa izin kepala daerah dan lain sebagainya. Kewenangan SAT POL PP yang diberikan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku (pelanggar) penyakit masyarakat masih sangat terbatas, khususnya dalam proses Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). Sehingga untuk melaksanakan TUPOKSI dan kewenangan dalam penegakan hukumnya diperlukan kolaborasi dan kerjasama efektif dengan berbagai pihak, khusunya dengan aparat penegak hukum lainnya di Kota Pontianak. Beberapa masalah yang dihadapi SATPOL PP dalam penegakan hukum selama ini antara lain: 1. Belum adanya kerjasama yang sistematis dan terintegrasi antar penegak hukum, khusus dalam penindakan TIPIRING. 2. Belum adanya sarana pelaksanan sidang di tempat atau penyelesaian kasus TIPIRING secara cepat 3. Masih minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Program Inovasi dalam penegakan hukum kolaboratif ini sebagai inisiatif SATPOL PP Kota Pontianak dalam menegakkan hukum secara adil, cepat dan sesuai dengan kaidah?kaidah hukum yang berlaku, maka sangat diperlukan kerjasama efektif, sistematis dan terintegrasi dengan aparat penegakan hukum lainnya. Kelompok sosial masyarakat yang terpengaruh dengan adanya program penegakan hukum kolaboratif ini antara lain. 1. Masyarakat secara umum baik orang perorang maupun bersama sama yang secara nyata terbukti sebagai pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pontianak 2. Kelompok pelaku usaha sebagai badan hukum yang secara nyata terbukti sebagai pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pontianak. Pendekatan Strategis Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut? Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, dan seiring berkembangnya masyarakat Kota Pontianak dengan segala prolematikanya, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang profesional. Sebagai bentuk pelayanan publik di bidang penegakan hukum oleh SATPOL PP Kota Pontianak, khususnya penegakan Perda dan Perkada Kota Pontianak yang tegas, adil, cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum hingga ke pengadilan. Penegakan hukum ini dikhususkan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana ringan (TIPIRING) sesuai ketentuan pasal 205 s/d pasal 210 KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perkara-perkara yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (tipiring). Adanya keinginan dan kesadaran untuk memproses setiap pelanggaran ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi terjadi berbagai penyakit masyarakat. SATPOL PP sebagai leading sector dalam penegakan hukum Perda dan Perkada melakukan berbagai upaya mulai dengan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, meningkatkan intensitas penyuluhan dan sosialisasi. Seiring perjalanan kemudian, atas dukungan instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak, bersama Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota, Kejaksaan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Pontianak dan atas dorongan pelaku usaha (badan usaha) baik yang menjadi korban (terdampak) pelanggaran maupun masyarakat yang resah terhadap pelangaran tersebut menuntut dilakukan penegakan hukum yang tegas dan cepat. Kerjasama ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2010 tetapi dengan kualitas dan kuantitas yang masih minim dengan berbagai kekurangannya. Koordinasi intensif antara Pemerintah Kota Pontianak, bersama aparat penegak hukum di Kota Pontianak terus dilakukan khususnya dalam proses sidang TIPIRING. Untuk lebih mengintensifkan dalam operasional penindakan dilapangan yang sesuai dengan peran dan fungisinya, secara sistematis dan terintegrasi maka di bentuk sebuah tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum. Tim tersebut dituangkan dalam sebuah kesepahaman bersama melalui Keputusan Walikota Pontianak Nomor 112.1
Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dan SATPOL PP Kota Pontianak sebagai leading sectornya. Adapun tujuan utama dilakukan program collaborative justice system ini untuk menjawab berbagai persoalan baik di internal SATPOL PP Kota Pontianak maupun persoalan eksternal, antara lainnya : 1. Tujuan utama secara internal adalah : a. Memperkuat peran dan fungsi SATPOL PP Kota Pontianak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat penegak hukum lainnya di Kota Pontianak. b. Memperkuat kedisiplinan dan ketegasan seluruh anggota SATPOLL PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara. c. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak, dan menegakan Perda dan Perkada Kota Pontianak. 2. Tujuan utama secara eksternal adalah : a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat / badan usaha. b. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penegakan hukum secara adil dan cepat. c. Memperkecil tingkat pelanggaran hukum, khususnya TIPIRING oleh masyarakat atau badan hukum. Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif Program Collaborative Justice System yang dilakukan SATPOL PP Kota Pontianak adalah sebuah program kerjasama intensif dalam penegakan Perda dan Perkada dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya mulai koordinasi perencanaan, operasi penegakan hukum di lapangan, proses sidang TIPIRING dan pembinaan. Pelaksanaan program ini merupakan sebuah kreativitas SATPOL PP Kota Pontianak dalam mengatasi terjadinya berbagai masalah tindakan pelangaran oleh masyarakat dan atau badan hukum, termasuk memperkecil penyakit masyarakat. Selain itu juga, khususnya dalam setiap pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar selalu dilakukan proses PERSIDANGAN yang cepat, terukur, transparan dan adil. Kegiatan seperti ini adalah bagian yang tidak semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dapat melakukannya dengan pola pelibatan semua pihak aparat penegak hukum terkait secara terus menerus, regular, dan terintegrasi. Karena model program Collaborative Justice System ini hanya dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pontianak jika dibandingkan dengan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dan bahkan diluar Provinsi Kalimantan Barat. Keunikan lainnya adalah dalam melakukan pembinaan secara terprogram, kerjasama ini dilakukan dengan berbagai pihak instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, instansi vertikal di wilayah Kota Pontianak, maupun berbagai pihak lainnya seperti masyarakat, pelaku usaha, media dan bahkan dengan lembaga swadaya. Pelaksanaan dan Penerapan
Bagaimana strategi ini dilaksanakan? Proses yang diawali dari sebuah tuntutan untuk memberikan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat akibat dari tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Perda dan Perkada di Kota Pontianak. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pencegahan, penertiban hingga proses penegakan hukum bagi pelanggar. Program Collaborative Justice Sistem ini mempunyai dua program utama, yakni : 1. Program pencegahan, dilakukan dengan melalui : a. Kerjasama intensif dengan instasi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, aparat penegak hukum dan pihak swasta, tokoh agaman, tokoh masyarakat, media, LSM dan lainnya dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait penegakan Perda dan Perkada. b. Memperkuat komunikasi dan informasi dalam bentuk penerimaan dan penanganan pengaduan atau keluhan masyarakat. c. Kerjasama pembinaan generasi muda dengan pihak tertentu yang berkompeten. d. Pemberian peringatan-peringatan dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran Perda dan Perkada. 2. Program Penertiban dan Penegakan Hukum. Program ini diberikan bagi oknum masyarakat dan atau pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran Perda dan Perkada Kota Pontianak. Untuk penegakan hukumnya SATPOL PP Kota Pontianak mempunyai komitmen bahwa setiap pelanggaran akan diproses hingga SIDANG TIPIRING yang dikerjasamakan dengan pihak terkait seperti dengan Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam praktiknya proses persidangan TIPIRING memerlukan waktu menunggu selama 3 hari sejak dibuat berita acara pemeriksaan dan jadwalnya disesuaikan dengan jadwal persidangan Pengadilan, padahal sidang TIPIRING adalah merupakan sidang CEPAT. Kemudian yang bisa memproses suatu pelanggaran hingga ke pengadilan adalah PPNS Penegak Perda baik yang berada di Satpol PP Kota Pontianak maupun di SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan terbatasnya waktu dan gencarnya proses penegakan hukum yang perlu dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pontianak memerlukan kerjasama intensif dengan para pihak instansi terkait. Untuk proses sidang tipiring pelanggaran Perda Kota Pontianak dari pengadilan negeri Pontianak memberikan jadwal sidang setiap Rabu atau Kamis. Setelah menerima berkas, Hakim memerintahkan panitera untuk mencatat perkara yang diterima dalam buku register yang memuat : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Dalam proses pemeriksaan cepat, saksi tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji kecuali dianggap perlu oleh Hakim. Dan Berita Acara Pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam proses pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh PPNS, sedangkan putusan dicatat dalam daftar catatan perkara dan dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera.
Secara singkat dapat dijelaskan proses tahapan penertiban dan penindakan hukum melalui sidang tipiring di Kota Pontianak adalah : a. Menerima laporan warga adanya pelanggaran/gangguan ketertiban umum dan ketenteraman; b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran Perda; c. Melaksanakan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak bersama tim terpadu; d. Membawa para pelanggar yang terjaring untuk didata dan dibuatkan Berita Acara Pelanggaran Perda (BAPPD); e. Meminta tanda tangan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS yang berada di Polresta. f. Menyampaikan berkas dan membawa pelanggar ke Pengadilan Negeri untuk kemudian mendapatkan jadwal sidang pada hari tersebut Dengan adanya program Collaborative Justice System antara penegak hukum akan tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan, masyarakat akan lebih percaya dengan keberadaan dan kemanfaatan Perda dan Perkada di kota Pontianak. Sejatinya akan tercipta situasi ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat yang menjadikan kota Pontianak akan semakin nyaman untuk ditinggali dan para pelaku usaha akan tertarik untuk berusaha sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan PAD. Dari program Collaborative Justice System ini merupakan komitmen kuat antara para pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan salah satu asas di dalam pelaksanaan sidang bahwa peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? Pelaksanaan program inovasi ini diperlukan dukungan publik masyarakat Kota Pontianak dan dukungan sumber daya sebagai potensi dengan melibatkan berbagai unsur dari Satpol PP Kota Pontianak, Polresta Pontianak Kota, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri secara terprogram dan terkoordinasi. Salah satu bentuk kontribusi dukungan tersebut, dalam melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi Perda dan Perkada baik dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak maupun secara terpadu dengan instansi terkait. Sosialisasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung ke masyarakat maupun melalui media massa ataupun media elektronik Dalam melakukan pembinaan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada secara terprogram, kerjasama ini dilakukan dengan berbagai pihak instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, instansi vertikal di Kota Pontianak, maupun berbagai pihak lainnya seperti masyarakat, pelaku usaha, media dan bahkan dengan lembaga swadaya masyarakat. Berbagai contoh bentuk kerjasama tersebut antara lain : 1. Pembinaan dan penanganan korban dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi penyakit sosial masyarakat. 2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada serta kebijakan Pemerintah Kota Pontianak lainnya. 3. Komunikasi dan informasi dalam bentuk pengaduan dan keluhan, serta berbagai bentuk program lainnya.
Selain itu setelah dibentuknya Sekretariat PPNS berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 tahun 2014 makin memperkuat posisi PPNS dan keberadaannya dirasakan sangat membantu baik di dalam penegakan Perda tentang Ketertiban Umum yang sebagai leading sectornya adalah Satpol PP maupun dalam rangka memback-up SKPD lain yang memiliki Perda-perda khusus seperti Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (Dinas Kesehatan), Perda tentang Bangunan Gedung (Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan), Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Dispenda), dan berbagai produk Perda serta kebijakan lainnya. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? Merupakan sebuah keniscayaan bahwa dalam rangka mewujudkan suatu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kota Pontianak membutuhkan begitu banyak komponen antara lain : a. Anggota Satpol PP, sebagai pelaksana kegiatan penegakan Perda dan Perkada di kota Pontianak adalah anggota Satpol PP Kota Pontianak harus selalu ditingkatkan kemampuannya baik secara teknik (hard skill) maupun intelektualnya (soft skill). Berbagai pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kota Pontianak perlu diberikan secara rutin dan berkelanjutan dalam menghadapi kompleksitas masalah masyarakat perkotaan. b. PPNS sebagai salah satu unsur penegak hukum harus terus dapat mengasah kemampuan penyelidikan dan penyidikan agar setiap pelanggaran dapat diproses secara cepat, tepat, mengedepankan hukum di atas segalanya tanpa pandang bulu, memiliki pengetahuan akan hukum secara umum dan menguasai setiap Perda dan Perkada kota Pontianak yang masih berlaku serta dapat memberikan masukan kepada pimpinan atas setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. c. Sarana dan prasarana, perlu peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pontianak dalam rangka mendukung setiap pelaksanaan kegiatan. Modernisasi sarana dan prasarana pendukung perlu segera direalisasikan agar menambah kepercayaan diri dan performa anggota Satpol PP Kota Pontianak dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga dengan baik sarana dan prasarana yang dimiliki. d. Adanya peningkatan kesejahteraan anggota baik melalui APBN maupun APBD dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan demi menjaga totalitas dan loyalitas anggota dalam melaksanakan tugas karena beban kerja yang dimiliki semakin berat dikarenakan tingkat kompleksitas masalah masyarakat kota Pontianak. e. Peran media dalam memberikan dukungan terhadap penegakan hukum di kota Pontianak sangat diperlukan dengan cara mengekspos dengan proporsional setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pontianak bersama tim terpadu. Dari ekspose berita tersebut baik melalui media cetak dan elektronik sebagai bentuk informasi sekaligus sosialisasi terhadap Perda dan Perkada Kota Pontianak dan upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa segala aturan yang ada tidak boleh dilanggar. Dengan adanya pemberitaan tersebut agar setiap warga mengetahui penyakit masyarakat dan diharapkan masyarakat semakin sadar untuk mematuhi segala Perda dan Perkada yang ada di kota Pontianak. f. Peran aktif setiap warga masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi terhadap setiap potensi pelanggaran yang ada di lingkungannya, baik secara langsung melaporkan ke Satpol PP Kota Pontianak ataupun melalui perangkat Kelurahan, Kecamatan ataupun instansi terkait lainnya. Masyarakat harus lebih perduli terhadap perubahan-perubahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman lingkungannya.
Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? Adanya program collaborative justice system ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Kota Pontianak. Program ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi terbangunnya kesadaran hukum dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat Kota Pontaianak pada khususnya. Adapun beberapa contoh hasil output dari program ini, antara lain : 1. Adanya kerjasama dan koordinasi intensif antar pihak terkait dan masyarakat dalam penegakkan Perda dan Perkada, baik dari sisi pencegahan pelanggaran maupun penertiban dan penindakan hukum. 2. Adanya kepastian hukum dan keadilan yang dirasakan bagi masyarakat dalam proses sidang Tipiring yang telah dijadwalkan oleh pihak Pengadilan 3. Adanya pembelajaran bersama bagi seluruh aparat SATPOL PP dan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Adanya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya bagi warga Kota Pontianak yang ditandai dengan rasa aman dan nyaman untuk melakukan berbagai aktifitas sosial, budaya dan pengembangan usaha ekonomi lainnya di wilayah Kota Pontianak. Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa program collaborative justice system sudah dicanangkan pada tahun 2010, pada waktu itu belum dikuatkan dengan suatu Keputusan Walikota Pontianak hanya komitmen bersama untuk menciptakan situasi yang kondusif di kota Pontianak melalui penegakan hukum atas setiap pelanggaran Perda dan Perkada. Baru pada tahun 2011 dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota dengan melibatkan unsur Satpol PP Kota Pontianak, Polresta Pontianak Kota, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Dari tahun 2011 hingga 2015 Surat Keputusan Walikota Pontianak selalu diperbaharui mengingat pentingnya menjaga kolaborasi ini antara pihak yang termasuk dalam tim. Pertemuan kerap dilakukan baik melalui suasana formal maupun non formal. Proses pemantauan kemajuan dan mengevaluasi keberlangsungan kolaborasi ini dengan melihat rekapitulasi hasil kegiatan razia dan sidang tipiring yang dilaksanakn apakah terdapat pengurangan dari jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kota Pontianak. Berdasarkan data tersebut sebagai bahan evaluasi bersama untuk melihat kemajuan program Collaborative Justice System yang dibentuk. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan Collaborative Justice System ini antara lain : 1. Kurangnya personil Satpol PP Kota Pontianak. Minimnya jumlah personil Satpol PP Kota Pontianak menyebabkan kurang maksimal dalam menjangkau dan menyelesaikan setiap pelanggaran Perda dan Perkada di kota Pontianak sehingga perlu penambahan anggota Satpol PP Kota Pontianak dengan perhitungan dan kajian dari Kemendagri. 2. Pola rekruitmen PNS yang kurang tepat, yang selama ini dilakukan adalah menyamakan pola rekruitmen PNS antara tenaga administrasi umum dengan yang
akan ditempatkan di Satpol PP. Harusnya ada aturan tambahan terhadap calon PNS yang akan ditempatkan di Satpol PP seperti tinggi badan, penampilan, memiliki ilmu bela diri dan lain sebagainya sepanjang diperlukan demi terciptanya anggota Satpol PP yang memiliki performa yang baik dan berwibawa. 3. Kurangnya PPNS Penegak Perda di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan minimnya jumlah PPNS Penegak Perda baik yang berada di Satpol PP Kota Pontianak maupun di SKPD lain menyebabkan kurang cepat tertanganinya setiap pelanggaran Perda dan Perkada. Sebaiknya Pemerintah Kota Pontianak mengikutsertakan lebih banyak PNS yang akan dilatih menjadi PPNS. 4. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perkada Kota Pontianak, melihat kondisi seperti ini sebaiknya sosialisasi Perda dan Perkada harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan baik melalui tatap muka secara langsung, maupun melalui media cetak, media elektronik ataupun internet baik yang dikelola langsung oleh Satpol PP Kota Pontianak ataupun melalui situs Pemerintah Kota Pontianak. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan mengenai pelanggaran Perda. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya merupakan salah satu sebab mengapa potensi pelanggaran Perda dan Perkada tidak dapat dicegah sedini mungkin sehingga diharapkan rasa kepedulian terhadap lingkungan yang mulai luntur di masyarakat perkotaan harus dapat ditumbuhkan kembali dengan cara-cara sederhana seperti melakukan pos kamling, gotong-royong ataupun kegiatan agama, sosial lainnya untuk menjaga kerukunan antar warga. Dampak Inovasi Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? Adapun manfaat utama sebagai dampak dari program Collaborative Justice System ini adalah : 1. Kota Pontianak terlihat semakin lebih bersih dan tertata dengan baik serta sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan yang telah ditetapkan. 2. Meningkatnya kesadaran setiap pelaku usaha yang akan berusaha di kota Pontianak dengan mendaftarkan usahanya ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berdampak pada peningkatan PAD Kota Pontianak setiap tahunnya. 3. Semakin meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan setiap aktifitasnya, seperti dengan tidak membuang sampah diluar jadwal dan TPS yang ditentukan, tidak merokok ditempat yang dilarang, semakin ketatnya pengawasan masyarakat untuk melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyakit masyarakat (contoh mengarah pada asusila dan lainnya). 4. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak yang dibuktikan dengan mendapatnya berbagai award baik tingkat nasional maupun antar Pemda di Tingka Provinsi Kalimantan Barat. Kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP Kota Pontianak semakin tinggi dapat dilihat dari laporan yang disampaikan baik secara lisan, tulisan, melalui media elektronik agar setiap masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pemberantasan penyakit masyarakat. Apa bedanya sebelum dan sesudah Inovasi? Sebelum dilaksanakan penegakan Perda dan Perkada melalui sidang tipiring, kesadaran masyarakat untuk mentaati segala Perda dan Perkada di kota Pontianak dianggap masih
rendah karena setiap pelanggaran sebagian besar hanya dilakukan pembinaan dan usaha penyadaran agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama sehingga ditempuhlah upaya penegakan hukum melalui sidang tipiring yang akan lebih tegas dan diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar atau masyarakat. Sanksi dari pengadilan yang sebagian besar berupa denda atau subsider kurungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Pontianak.
Dengan melakukan proses sidang tipiring atas setiap pelanggaran Perda dan Perkada di kota Pontianak bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kota Pontianak sebagai bagian dari penegakan hukum. Adanya kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat dan kemanfaatan hukum akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan pemerintah.
Beberapa contoh dampak yang ditimbulkan dari inovasi tersebut antara lain : 1. Dengan kondisi kota Pontianak yang semakin kondusif semakin menarik minat pengusaha/investor untuk berinvestasi di kota Pontianak. Dengan semakin banyak pengusaha/investor secara langsung akan mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari permohonan izin dan pajak yang diterima. 2. Kota Pontianak terlihat semakin lebih bersih dan tertata dengan baik karena masyarakat semakin sadar untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. 3. Meningkatnya kesadaran setiap pelaku usaha yang akan berusaha di kota Pontianak dengan mendaftarkan usahanya ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 4. Penerimaan PBB dari masyarakat/badan usaha hampir dikatakan mencapai target yang telah ditentukan. 5. Semakin berkurangnya gelandangan dan pengemis, anak-anak jalanan dan aktivitas berjualan yang berada di persimpangan jalan, traffic light dan tempat-tempat yang dilarang. 6. Pedagang kaki lima lebih mudah diatur dan diarahkan baik mengenai tempat dan waktu berjualannya. 7. Satpol PP Kota Pontianak semakin sering diikutsertakan dalam setiap penegakan Perda dan Perkada baik sebagai leading sector maupun sebagai anggota tim penegakan terpadu, selain itu juga diikutsertakan dalam pembahasan setiap rancangan Perda dan Perkada. Kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP Kota Pontianak semakin tinggi dapat dilihat dari laporan yang disampaikan baik secara lisan, tulisan, media elektronik agar setiap masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diselesaikan melalui Satpol PP Kota Pontianak ataupun SKPD lain berkompeten. Keberlanjutan Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? Program inovasi ini merupakan bagain dari sebuah system integral proses penegakkan hukum. Kuatnya komitmen aparatur dan kerjasama serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat pada umumnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan. Secara sistematik penguatan program ini didukung dengan Surat Keputusan
Walikota sebagai pucuk pimpinan di daerah untuk memberikan arahan, kebijakan, dan sekaligus perlindungan dalam penegakan Perda dan Perkada yang telah ditetapkan. Kemudahan melakukan reflikasi program ini sangat memungkinkan dapat dilakukan di berbagai Pemerintahan Daerah bahkan di tingkat yang lebih tinggi. Karena sebuah inovasi ini juga akan sangat berdampak terhadap pelayanan publik secara umum. SATPOL PP sebagai bagian dari elemen pemerintah daerah dituntut melaksakan kerja?kerja yang efektif, efisien dan professional menuju pelayan publik yang prima. Begitu juga bagi aparat penegak hukum lainnya dituntut untuk melakukan seperti hal tersebut. Masyarakat dan pelaku usaha lainnya serta aparatur sipil negara tanpa kecuali adalah bagian dari subjek hukum. Maka itulah, pencehagan penyakit masyarakat melalui sosalisasi dan komunikasi, malaksanakan penegakan hukum serta pelaksanaan penertiban terhadap oknum-oknum masyarakat menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan dan dimaksimalkan oleh setiap instansi yang berwenang. Adapun beberapa keuntungan untuk melakukan reflikasi dan modifikasi program, antara lain : 1. Programnya mudah dilaksanakan tanpa harus menunggu waktu yang lebih lama dalam mengeksekusi pelaku pelanggaran melalui proses sidang TIPIRING. 2. Dilakukan kerjasama dan komunikasi secara pro-aktif kepada semua pihak.. 3. Program ini juga merupakan bagian dan tugas serta tanggung jawab semua pihak secara profesional.
Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? Dari tahun 2010 sejak lahirnya Keputusan Walikota Pontianak tentang Pembentukan Tim Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang melibatkan unsur dari Satpol PP Kota Pontianak, Kepolisian Resort Pontianak Kota, Kejaksaan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Pontianak telah terjalin koordinasi yang baik antar unsur tersebut sehingga penegakan hukum melalui sidang tipiring terus berlanjut hingga sekarang tanpa ada kendala yang berarti meskipun telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan. Koordinasi yang baik tetap dipertahankan dan merupakan proses tiada henti hingga ketaatan hukum masyarakat kota Pontianak tercipta dan menjadi suatu budaya yang hidup di masyarakat yang memang sangat kita perlukan di segala aspek kehidupan. Dengan terwujudnya budaya hukum masyarakat yang patuh dan taat akan hukum maka ke depan tugas aparatur akan semakin ringan karena masing-masing individu akan menjaga agar tidak ada lagi pelanggaran hukum dan setiap individu dapat menegur dan mengawasi individu lain agar tidak melakukan pelanggaran seperti yang terjadi di negara?negara maju. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan ke depan agar tujuan akhir dalam menciptakan rasa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kota Pontianak dapat terwujud antara lain : 1. Meningkatkan kemampuan PPNS Perda agar menjadi lebih profesional di bidangnya dengan menambah pengetahuan dan mengasah kemampuannya khusus di bidang penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Korwas PPNS dan Penyidik Polri seandainya ditemukan adanya dugaan pidana umum/khusus yang selama ini diatur di dalam Perda Kota Pontianak agar pelanggar dapat dinaikkan status dan kasusnya menjadi tindak pidana umum/khusus yang notabene memuat sanksi yang lebih berat karena diatur di dalam Undang-undang
sebagai contoh aturan tentang kewajiban bagi masyarakat/badan usaha untuk mengolah dan membuat instalasi pengolahan air limbah, jika kewajiban ini tidak dijalankan di dalam Perda Nomor 3 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum hanya memuat ancaman denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan tetapi jika bisa ditingkatkan status kasusnya berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam pidana penjara, denda hingga milyaran rupiah, ataupun dapat dikomulatifkan dengan pidana tambahan. 2. Merubah/merevisi Perda Kota Pontianak yang masih memuat sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan agar bisa diproses ke dalam sidang tipiring. 3. Mengharapkan kepada Hakim yang memutuskan perkara tipiring agar dapat menjatuhkan sanksi yang berupa denda yang cukup besar nominalnya sehingga masyarakat tidak berani untuk melanggar segala Perda dan Perkada di kota Pontianak dan memberikan efek jera bagi pelanggar yang telah dijatuhi hukuman. 4. Mengharapkan kepada aparat kepolisian agar tidak melakukan razia/penertiban yang berkaitan dengan Perda dan Perkada di Kota Pontianak yang menjadi dasarnya atau setidaknya melibatkan Satpol PP Kota Pontianak beserta PPNS Penegak Perda agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tahap sebuah rancangan Perda akan dibuat bukan setelah Perda tersebut selesai baru akan disosialisasikan kepada masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama yang kompeten agar setiap unsur yang diikutsertakan di dalam pembuatan sebuah Raperda merasa memiliki tanggung jawab untuk mentaati Raperda tersebut dan menjadi perpanjangan tangan aparatur pemerintah dengan harapan dapat mensosialisasikan ke tingkat yang paling rendah di masyarakat.
