+
SALINAN
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus terlaksana, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2015;
b.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2015, disusun secara konkrit dan sistematis mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Seruyan Tahun 2014 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2015.
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.
Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4 19.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangian Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 19 Seri D);
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E). MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan; 4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5 5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan; 7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015; 11. RKPD Provinsi adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 12. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 2 (1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 1 (satu) tahun; (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I BAB II
: PENDAHULUAN : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BABV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI : PENUTUP (3) Lampiran sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2015, yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan.
6 Pasal 3 Isi beserta uraian RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Pasal 4 RKPD yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk memfinalkan Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015; Pasal 5 Dalam hal RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan DPRD Kabupaten Seruyan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan DPRD Kabupaten Seruyan; Pasal 6 Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan Nomor Rekening 1.06.1.06.01.21.10.5.2. Pasal 7 Apabila di dalam Peraturan Bupati ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
7 Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 28 Mei 2014 BUPATI SERUYAN, TTD SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 30 Mei 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, TTD Ir. H. SYAMSURIJAL, MSi Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620724 199103 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 14