SALINAN
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK PAUD FORMAL (TK/RA) DAN PAUD NON FORMAL (KB, TPA DAN SPS), SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang
: a. bahwa wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara Indonesia; b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu,Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk PAUD Formal (TK/RA ) dan PAUD Non Formal (KB,TPA,SPS), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Negeri/Swasta;
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Umum Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk PAUD Formal (TK/RA) dan PAUD Non Formal (KB, TPA, dan SPS), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Negeri/Swasta Kabupaten Seruyan.
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014; 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK PAUD FORMAL (TK/RA) DAN PAUD NON FORMAL (KB, TPA DAN SPS), SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN SERUYAN.
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah; 4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; 10. Satuan Pendidikan adalah PAUD Formal (TK/RA )Negeri dan PAUD Non Formal (KB/TPA,SPS),SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri/Swasta; 11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disebut BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan. Pasal 2 Pengertian BOSDA adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk Penyediaan Pendanaan Biaya Operasional Non Personalia bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Seruyan.
5
BAB II SEKOLAH PENERIMA BOSDA Pasal 3 Sekolah Penerima BOSDA adalah PAUD Formal (TK/RA ) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri /Swasta di Kabupaten Seruyan.
Pasal 4 Bagi sekolah yang menolak BOSDA harus membuat surat pernyataan melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan operasional pendidikan dan menggratiskan seluruh siswa tidak mampu di sekolah tersebut. BAB III BESARNYA BOSDA Pasal 5 Besarnya BOSDA Kabupaten Seruyan yaitu : a. BOSDA untuk PAUD Formal (TK) Negeri diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-/tahun; b. BOSDA untuk PAUID Non Formal (TK) Swasta diberikan sebesar Rp. 7.000.000,-/tahun; c. BOSDA untuk PAUD Non Formal (KB,TPA,SPS) diberikan sebesar RP. 6.000.000,-/tahun; d. BOSDA untuk SMA/MA dan SMK diberikan sebesar 1.200.000,-/siswa/tahun;
Rp.
e. BOSDA untuk SD/MI dan SMP/MTs ditetapkan berdasar Alokasi Variabel yang diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan. Pasal 6 Satuan Pendidikan PAUD Formal, Non Formal, SMA/MA dan SMK yang menerima BOSDA masih dapat memungut biaya pendidikan yang bersifat Temporer dan Insidentila kepada orang tua wali siswa/masyarakat berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah,dewan guru dan komite sekolah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6
Pasal 7 Jenis dan Besar Prosentasi Variabel untuk BOSDA SD/MI dan SMP/MTs adalah : a. Jenis dan Besar variable Jenjang SD/MI : 1. Alokasi Tetap sebesar 35% dari pagu BOSDA untuk SD/MI; 2. Alokasi Variabel sebesar 65% dari pagu BOSDA SD/MI. b. Jenis dan Besar variable Jenjang SMP/MTs : 1. Alokasi Tetap sebesar 35% dari pagu BOSDA untuk SMP/MTs; 2. Alokasi Variabel sebesar 65% dari pagu BOSDA SMP/MTs. BAB IV PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA Pasal 8 Dana BOSDA untuk PAUD Formal (TK/RA) dan PAUD Non Formal (KB,TPA,SPS), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Negeri dan Swasta disalurkan langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan dibagi dalam 4 (empat) Triwulan dengan Pengaturan sebagai berikut : a. Penyaluran BOSDA Triwulan I (satu) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan Maret tahun berjalan; b. Penyaluran BOSDA Triwulan II (dua) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan April tahun berjalan; c. Penyaluran BOSDA Triwulan III (tiga) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; d. Penyaluran BOSDA Triwulan IV (Empat) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan. Pasal 9 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban BOSDA untuk PAUD Formal (TK/RA) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS) disampaikankan ke Bidang PNFI,SD/MI dan SMP/MTs disampaikan ke Tim Manajemen BOS (Bidang Dikdas), SMA/ MA, dan SMK disampaikan ke Bidang Dikmen, PT dan PLB Disdikpora Kabupaten Seruyan selambat-lambatnya : a. LPJ Triwulan I (satu) paling lambat tanggal 10 Bulan April tahun berjalan; b. LPJ Triwulan II (dua) paling lambat tanggal 10 Bulan Juli tahun berjalan; c. LPJ Triwulan III (tiga) paling lambat tanggal 10 Bulan Oktober tahun berjalan; d. LPJ Triwulan IV (empat) paling lambat tanggal 10 Bulan Januari tahun berikutnya.
7
Pasal 10 Pertanggungjawaban BOSDA dilaksanakan secara Transparan dan Akuntabel serta dapat di akses oleh pihak manapun yang berwenang dan ditempel pada papan pengumuman di sekolah. BAB V SANKSI Pasal 11 Sekolah penerima BOSDA harus mentaati semua ketentuan yang berlaku pada Pedoman Umum ini dan Petunjuk Teknis Penggunaan yang terpisah dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 Penyalahgunaan wewenang dan Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penggunaan BOSDA dikenakan Sanksi sesuai ketentuan dan pearturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 13 Bagi sekolah yang terlambat atau tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOSDA dapat mengakibatkan ditundanya penyaluran BOSDA pada Triwulan berikutnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOSDA yang dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan. Pasal 15 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2014 maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
8
Pasal 16 Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai Januari 2014. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 22 April 2014 BUPATI SERUYAN, TTD SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 24 April 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, TTD Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) NIP. 19620724 199103 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 10
