BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SALINAN

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, dipandang perlu mendapat dukungan pembiayaan yang optimal baik melalui anggaran pemerintah maupun melalui pendapatan langsung dari masyarakat untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;

b.

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu penyesuaian dengan regulasi tersebut;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan.

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/ III/2002 tenetang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

16.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 21 Seri C);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).

4

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERUYAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah; 4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; 10. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Kabupaten Seruyan; 11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Kabupaten Seruyan;

5

12. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung; 13. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik/keperawatan; 14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan; 15. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi; 16. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga–tenaga dokter /keperawatan/kebidanan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainya kepada pasien dalam rangka imbalan dari pelayanan dan atau tindakan medik, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainya; 17. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan; 18. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dokter Spesialis, dokter ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan; 19. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas farmasi atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien; 20. Instalasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah unit-unit usaha strategis Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung; 21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di poliklinik tanpa perlu tinggal di rawat inap yang ditangani oleh dokter umum, dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas saat itu;

6

22. Poliklinik Spesialis adalah Pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilakukan saat jam kerja maupun diluar jam kerja; 23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap; 24. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makan dan minuman; 25. Rawat Inap Kelas Standar adalah ruang perawatan kelas Utama, I, II dan III sesuai dengan peruntukannya; 26. Rawat Inap Kelas Utama adalah ruang perawatan kelas Very Important Personal yang sesuai dengan peruntukannya; 27. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari; 28. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu; 29. Tindakan Medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau nonpembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan; 30. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional melalui kerjasama bersifat kolaborasi antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang dibedakan berdasarkan tindakan keperawatan mandiri, tindakan keperawatan parsial, tindakan perawatan total dan tindakan perawatan total HCU; 31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan lain-lain; 32. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasienpasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainya secara intensif;

7

33. Pelayanan Home Care adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar Rumah Sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instalasi di Rumah Sakit dan/atau kerja sama kemitraan dengan yayasan/instansi home care yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga; 34. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/ tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi, konsultasi farmasi dan lain-lain; 35. Pelayanan Forensik dan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan pembuatan visum dan kepentingan hukum; 36. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya; 37. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya; 38. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah; 39. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya; 40. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya; 41. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa ruangan dan makan pasien (tiga kali makan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari); 42. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita;

8

43. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan; 44. Keterangan Ahli Forensik adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli di bidang forensik yang diberikan secara tertulis; 45. Keterangan Ahli Hukum Kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu hukum kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit atas dasar rekomendasi organisasi hukum kesehatan; 46. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminannya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi; 47. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. BAB II DASAR KEBIJAKAN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan peningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (2) Setiap orang yang menderita resiko sakit yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit; (3) Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit merupakan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (4) Retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit menjadi pedoman bagi rumah sakit dalam memungut retribusi kepada masyarakat; (5) Retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit dapat tidak dikenakan bagi orang/pasien yang terlantar atau masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial;

9

(6) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien/orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemerintah; (7) Orang/pasien atau masyarakat dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah atau pihak ketigaatau penjamin pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit berpedoman pada ketentuan yang berlaku. BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, dan perhitungan pembiayaan yang riil sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Pasal 4 Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 5 Dengan nama Retribusi Pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit. Pasal 6 Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan. BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

10

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa Rumah sakit dihitung berdasarkan frekuensi suatu jenis pelayanan kesehatan. BAB VII PERHITUNGAN DAN POLA TARIF JASA PELAYANAN Pasal 9 (1)

Perhitungan biaya pada masing-masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil;

(2)

Dasar pola perhitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan. Pasal 10

(1)

Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang / jasa pelayanan yang diberikan;

(2)

Imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalm bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit pelayanan;

(3)

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;

(4)

Usulan Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;

(5)

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan : a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan ; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat.

11

BAB VIII PASIEN JAMINAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN PIHAK KETIGA Pasal 11 (1)

Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asuransi Kesehatan;

(2)

Peserta asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan swasta berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati, bagi yang di Rawat Inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biaya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

BAB IX RETRIBUSI DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT Pasal 12 (1) Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit adalah merupakan pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik yang dihasilkan oleh rumah sakit yang disesuaikan dengan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia; (2) Jenis pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi : a. Pelayanan medik; b. Pelayanan penunjang medik; dan c. Pelayanan penunjang non medik. d. Pelayanan lainnya. (3) Jenis pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jasa umum yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Rawat jalan; b. Rawat darurat; c. Rawat inap; d. Rawat HCU/ICU/ICCU; e. Tindakan medik operatif; f. Tindakan medik non operatif; g. Pelayanan kebidanan dan kandungan; h. Pelayanan medik gigi dan mulut; dan (5) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Laboratorium b. Pelayanan Transfusi Darah c. Radiodiagnostik; d. Diagnostik elektromedik;

12

e. Pelayanan rehabilitasi medik; f. Pelayanan farmasi/apotik; g. Pelayanan bedah central; dan (6) Pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. Pelayanan gizi b. Pelayanan mediko legal; c. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah; dan d. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah. (7) Penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah meliputi : a. Pengelolaan parkir; b. Pengelolaan kios/toko; c. Pengelolaan sewa tempat yang dijadikan usaha; d. Hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga; dan e. Pelayanan kegiatan pendidikan dan pelatihan. (8) Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas terdiri dari tarif pelayanan jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihasilkan oleh tenaga medis, paramedis, medical record, Gizi dan petugas lainnya; (9) Mekanisme pengelolaan parkir dan hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf d diatas dilaksanakan melalui pemilihan langsung dengan methode beauty contest (perbandingan terbaik) minimal tiga peserta dengan prinsip yang lebih menguntungkan Rumah Sakit. BAB X PELAYANAN RAWAT JALAN Pasal 13 (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan medik yang diberikan kepada orang/pasien yang memerlukan pelayanan berobat jalan; (2) Pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instalasi atau unit rawat jalan rumah sakit yang terdiri atas : a. Poli umum; b. Poli penyakit dalam; c. Poli mata; d. Poli bedah; e. Poli anak; f. Poli kebidanan dan kandungan (Obgyn); g. Poligigi h. Poli khusus.

13

(3) Pengembangan Poliklinik rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan rawat jalan disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Pasal 14 (1) Komponen retribusi pelayanan rawat jalan terdiri dari Bahan dan Alat Habis Pakai sebesar 10% dari total tarif, Jasa Sarana sebesar 20% dari total tarif, Jasa Medik sebesar 50% dari total tarif dan Jasa Paramedik dan Nonmedik sebesar 20% dari total tarif; (2) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, untuk retribusi tarif rawat inap dikenakan tambahan biaya rekam medik; (3) Retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tindakan medik, bilamana diperlukan untuk perawatan pasien; (4) Besarnya retribusi tindakan medik pada pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 15 (1) Bagi pasien/orang yang memerlukan pelayanan lebih dari satu pelayanan poliklinik, khususnya pelayanan spesialis, maka akan dikenakan tambahan retribusi berupa konsul dokter spesialis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Retribusi pelayanan rawat jalan pada pemeriksaan bidan dan konsultasi gizi, diberlakukan bilamana pasien/orang tidak dilayani oleh dokter spesialis; (3) Retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan bagi pasien yang dijamin oleh pemerintah dan pihak ketiga seperti asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XI PELAYANAN RAWAT DARURAT Pasal 16 (1) Pelayanan kesehatan rawat darurat adalah pelayanan medik kegawatdaruratan untuk menyelamatkan dan menjaga keselamatan orang/pasien; (2) Pelayanan kesehatan rawat darurat dilaksanakan oleh instalasi rawat darurat rumah sakit sebagai pintu gerbang pertama dalam menangani masalah kesehatan pasien.

14

Pasal 17 (1) Retribusi pelayanan kesehatan rawat darurat terdiri dari Pelayanan paket kegawatdaruratan; (2) Komponen retribusi pelayanan rawat darurat terdiri dari Bahan dan Alat Habis Pakai sebesar 20% dari total tarif, Jasa Sarana sebesar 10% dari total tarif, Jasa Medik sebesar 40% dari total tarif dan Jasa Paramedik dan Nonmedik sebesar 30% dari total tarif; (3) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, untuk retribusi tarif rawat darurat dikenakan tambahan biaya rekam medik dan hanya dikenakan untuk sekali kunjungan. Pasal 18 (1) Retribusi pelayanan kesehatan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terbagi atas : a. Paket pelayanan ringan; b. Paket pelayanan sedang; dan c. Paket pelayanan berat. (2) Pemberian paket pelayanan kegawatdaruratan pada pasien di Instalasi Gawat Darurat disesuaikan dengan derajat beratnya kasus masalah kesehatan yang dialami oleh pasien; (3) Bila dilakukan konsultasi spesialistik padajam kerja jasa medik spesialis sama dengan tarif pelayanan paket sedang dan bila dilakukan konsultasi spesialistik diluar jam kerja jasa medik spesialis sama dengan tarif pelayanan paket berat; (4) Untuk penderita yang menjalani observasi dan memerlukan akomodasi di ruang rawat darurat (one day care) dikenakan tarif retribusi yang sama dengan tarif retribusi rawat inap kelas II; (5) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan medik dan terapi serta perawatan jenazah, tarif retribusinya dibebankan secara terpisah dari tarif retribusi pelayanan rawat darurat; (6) Pengelompokan pemberian paket pelayanan kegawatdaruratan pada pasien di Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit.

15

BAB XII PELAYANAN RAWAT INAP Pasal 19 (1) Pelayanan rawat inap merupakan salah satu jenis pelayanan medik yang diberikan pada pasien yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit; (2) Ruang atau tempat perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas kelas perawatan yang meliputi : a. Kelas III; b. Kelas II; c. Kelas I; d. Kelas Utama; e. ICU, dan f. Ruang Khusus. (3) Fasilitas pelayanan rawat inap disesuaikan dengan kondisi kemampuan rumah sakit; (4) Setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dapat mengajukan permintaan ruang atau tempat perawatan sesuai dengan kelas dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diinginkan. Pasal 20 (1) Pola tarif retribusi ruang ICU dan komponennya ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas Utama; (2) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, untuk retribusi tarif rawat intensif dikenakan tambahan biaya rekam medik dan dikenakan hanya pada hari pertama perawatan. Pasal 21 Pola tarif retribusi rawat inap ruang khusus dan komponennya ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II. Pasal 22 (1) Pelayanan rawat inap bagi pasien yang dijamin oleh asuransi dan pihak ketiga, permintaan ruang perawatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; (2) Bagi pasien yang dijamin oleh asuransi dan pihak ketiga, tetapi tidak menerima ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16

Pasal 23 (1) Komponen retribusi pelayanan rawat inap terdiri dari Biaya makan pasien sebesar 40% dari total tarif, Jasa Sarana sebesar 40% dari total tarif dan Jasa Paramedik dan Nonmedik sebesar 20% dari total tarif; (2) Selain komponen retribusi pelayanan rawat inap seperti pasal 23 ayat 1, dikenakan tambahan jasa medik (visite) spesialisuntuk tiap bidang keahlian; (3) Jasa medik (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 100 % (seratus persen) daritarifvisite tiap kelas pelayanan untuk semua jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari; (4) Jasa medik (visite) yang dilakukan oleh residen 50 % (lima puluh persen) dari tarif visite dokter spesialis, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari; (5) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, untuk retribusi tarif rawat inap dikenakan tambahan biaya rekam medik dan hanya dikenakan hanya untuk hari pertama dirawat; (6) Pasien yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap sehari; (7) Tarif retribusi rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sama dengan tarif rawat inap ibunya dikurangi biaya makan pasien dan hanya merupakan jasa sarana dan jasa pelayanan medis, paramedis dan non medis; (8) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan medik dan terapi serta perawatan jenazah, tarif retribusinya dibebankan secara terpisah dari tarif retribusi rawat inap. BAB XIII PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN Pasal 24 (1) Pelayanan tindakan keperawatan adalah merupakan pelayanan keperawatan berupa tindakan yang dilakukan di ruang rawat inap; (2) Pelayanan tindakan keperawatan dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perawatan Minimal / 24 Jam; b. Perawatan Partial / 24 Jam; c. Perawatan Total / 24 Jam ;dan d. Perawatan Total ICU / 24 Jam.

sebagaimana

17

Pasal 25 (1) Retribusi pelayanan tindakan keperawatan yang dikenakan kepada pasien terdiri dari alat dan bahan habis pakai 20%, jasa sarana 10%, jasa dokter 20% dan jasa paramedik dan non medik 50%; (2) Tarif tindakan keperawatan bayi baru lahir ditetapkan 50% dari tarif tindakan ibunya; (3) Pengelompokan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkatan beratnya kasus penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan; (4) Pengelompokan tindakan keperawatan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XIV PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF Pasal 26 (1) Pelayanan medik non operatif adalah tindakan medik yang dibutuhkan untuk mengobati, dan atau merawat penderita tanpa pembedahan; (2) Pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Paket A; b. Paket B; c. Paket C; d. Paket D; dan e. Paket E. Pasal 27 (1) Pengelompokan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkatan beratnya kasus penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan; (2) Pengelompokan tindakan non operatif ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 28 (1) Komponen tarif retribusi tindakan medik operatif meliputi biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % dari nilai tarif retribusi, Jasa Sarana sebesar 10 % dari nilai tarif retribusi, Jasa pelayanan medik sebesar 45 % dari nilai indeks tarif retribusi dan Jasa pelayanan paramedik dan non medik sebesar 35 % dari nilai tarif retribusi;

18

(2) Paket tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 2 apabila dilakukan pada rawat jalan dan darurat sama dengan paket tindakan untuk kelas I; (3) Penggunaan obat-obat anestesi dalam tindakan medik non operatif tidak termasuk dalam komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XV PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF Pasal 29 (1) Pelayanan medik operatif adalah merupakan pelayanan medik berupa tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi dengan memerlukan anestesi atau tanpa anestesi; (2) Pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. Bedah umum; f. Bedah tulang; g. Obstetri dan Ginecology; h. Mata; i. THT; dan j. Pelayanan operatif lainnya yang diperlukan untuk menjaga dan menyelamatkan pasien dari resiko penyakit. Pasal 30 (1) Retribusi pelayanan medik operatif yang dikenakan kepada pasien meliputi 4 (empat) kelompok, yaitu : a. Tindakan operatif kecil; b. Tindakan operatif sedang; c. Tindakan operatif besar; dan d. Tindakan operatif khusus. (2) Pengelompokan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkatan beratnya kasus penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan; (3) Pengelompokan tindakan operatif ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 31 (1) Komponen tarif retribusi tindakan medik operatif meliputi biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % dari nilai tarif retribusi, Jasa Sarana sebesar 10 % dari nilai tarif retribusi, Jasa pelayanan medik sebesar 35 % dari nilai indeks tarif retribusi, Jasa pelayanan medik anastesi sebesar 10 % dari nilai tarif retribusi, dan Jasa pelayanan paramedik dan non medik sebesar 25 % dari nilai tarif retribusi;

19

(2) Besar tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 % (dua puluh lima persen); (3) Penggunaan obat-obat anestesi dalam tindakan medik operatif tidak termasuk dalam komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XVI PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN Pasal 32 (1) Pelayanan pertolongan persalinan adalah merupakan pelayanan medik berupa tindakan medik yang dilakukan untuk membantu melahirkan atau mengeluarkan janin, baik dalam keadaan fisiologis dan patologis; (2) Pelayanan pertolongan persalinan dilaksanakan oleh dokter spesialis, bidan dan/atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya. Pasal 33 (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, tidak dipengaruhi oleh kelas perawatan dan kategori penolong persalinan tarif non kelas; (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan patologis per-vaginam, dan tindakan kebidanan; (3) Komponen pelayanan bersalin meliputi : a. Bahan dan alat habis pakai; b. Jasa sarana; c. Jasa Penolong; d. Jasa Dokter penanggung jawab; dan e. Jasa Para medik dan non medik. (4) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien; (5) Jasa medik spesialis anak (pediatric) pada patologis dan section caesarea apabila ada, besarnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).

20

Pasal 34 Retribusi pertolongan persalinan terdiri atas komponen Biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % dari nilai tarif retribusi, Jasa sarana sebesar 10 % dari nilai tarif retribusi, Jasa bidan penolong sebesar 40 % dari nilai tarif retribusi, Jasa dokter penanggung jawab sebesar 10 % dari nilai tarif retribusi dan Jasa paramedik dan non medik sebesar 20 % dari nilai tarif retribusi. BAB XVI PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT Pasal 35 (1) Pelayanan gigi dan mulut adalah merupakan pelayanan medik berupa tindakan medik yang dilakukan untuk membantu kesehatan gigi dan mulut; (2) Pelayanan medik gigi dan mulut dilaksanakan oleh dokter gigi dan perawat gigi sesuai dengan kompetensinya. Pasal 36 Retribusi pertolongan persalinan terdiri atas komponen Biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % dari nilai tarif retribusi, Jasa sarana sebesar 10 % dari nilai tarif retribusi, Jasa dokter sebesar 45% dari nilai tarif retribusi dan Jasa paramedik dan non medik sebesar 25 % dari nilai tarif retribusi. BAB XVIII PELAYANAN LABORATORIUM Pasal 37 (1) Pelayanan laboratorium adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik dengan melakukan pemeriksaan spesimen yang bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis dalam penanganan penyakit pasien; (2) Retribusi pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan kimia darah dan pemeriksaan immunoserologi. Pasal 38 (1) Komponen retribusi pelayanan laboratorium terdiri atas komponen alat dan bahan habis pakai 40%, jasa sarana 15% dan jasa medis 25% dan jasa paramedis dan non medis 20%;

21

(2) Setiap pemeriksaan pasien pada pelayanan laboratorium akan dikenakan konsul dokter dan merupakan bagian dari jasa medik. BAB XIX PELAYANAN TRANSFUSI DARAH Pasal 39 (1) Pelayanan transfusi darah adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik berupa kegiatan penyediaan daran dan/atau komponen-komponen darah dengan tujuan untuk membantu penanganan pemulihan dan kesembuhan pasien; (2) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah Rumah Sakit. Pasal 40 Komponen retribusi pelayanan transfusi darah terdiri atas komponen alat dan bahan habis pakai 37%, jasa sarana 17%, jasa medik 24% dan jasa paramedik dan non medik 22%. BAB XX PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK Pasal 41 Pelayanan radio diagnostik adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik dengan melakukan pemeriksaan x-ray dan gelombang elektromagnetik bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis dalam penanganan penyakit pasien. Pasal 42 (1) Komponen retribusi pelayanan radio diagnostik terdiri atas komponen bahan dan alat habis pakai 40 %, jasa sarana 10% dan jasa medis 20% dan jasa paramedik dan non medik 30%; (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruang radio diagnostik, peralatan medik dan sarana pendukung lainnya; (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa lainnya; (4) Setiap pemeriksaan pasien pada pelayanan radio diagnostik akan dikenakan konsul dokter dan merupakan bagian dari jasa medik.

22

BAB XXI PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK Pasal 43 (1) Pelayanan diagnostik elektromedik adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik berupa kegiatan pemeriksaan tambahan dengan menggunakan peralatan elektromedik yang bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis pada penanganan penyakit pasien; (2) Pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada pasien rawat jalan, rawat inap dan pasien yang memerlukan pemeriksaan elektromedik. Pasal 44 Retribusi pelayanan diagnostik elektromedik terdiri atas komponen alat dan bahan habis pakai 10%, jasa sarana 40%, jasa dokter 30% dan jasa paramedik dan non medik 20%. BAB XXII PELAYANAN REHABILITATIF MEDIK Pasal 45 (1) Pelayanan rehabilitatif medik adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik dengan memberikan tindakan fisioterapi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi-fungsi tubuh serta untuk menghindari dan mencegah kecacatan tubuh pasien; (2) Retribusi pelayanan rehabilitatif medik berupa tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dengan tanpa menggunakan peralatan medik sampai kepada penggunaan peralatan medik. Pasal 46 Komponen retribusi tindakan fisioterapi terdiri atas komponen alat dan bahan habis pakai 20%, jasa sarana 10%, jasa medik 30% dan jasa paramedik dan non medik 40%. BAB XXIII PELAYANAN GIZI DAN FARMASI Pasal 47 (1) Instalasi gizi bertugas menyediakan/mendistribusikan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya;

23

(2) Komponen tarif pelayanan gizi terdiri dari alat dan bahan habis pakai 40%, jasa sarana 10% dan jasa paramedik dan non medik 50%. Pasal 48 (1) Instalasi farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien serta untuk instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan; (2) Instalasi farmasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien; (3) Harga jual obat dan barang farmasi di instalasi farmasi Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efesien, serta perkembangan medis sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar; (4) Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari bahan dan alat habis pakai 40%, jasa sarana 10% dan jasa paramaedik dan non medik 50 %. BAB XXIV PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS Pasal 49 (1) Pelayanan penunjang non medis adalah merupakan pelayanan secara tidak langsung untuk membantu dalam pemenuhan kesehatan dan proses kelancaran pelayanan medik pada pasien di rumah sakit; (2) Retribusi pelayanan penunjang non medis pada rumah sakit, meliputi : a. Retribusi pelayanan medico legal; b. Pelayanan ambulance; dan c. Perawatan jenazah. (3) Retribusi pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini berupa Surat keterangan kesehatan, Surat keterangan kematian, Surat keterangan kehamilan, Surat keterangan sakit, Surat rujukan, Visum et Repertum dan Surat keterangan lainnya; (4) Retribusi pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jarak per 10 kilometer (km).

24

Pasal 50 (1) Retribusi pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen alat dan bahan habis pakai 10%, jasa sarana 0,5%, jasa medik 50% dan jasa paramedik dan non medik 35%; (2) Retribusi pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi bahan bakar minyak dan pemeliharaan sebesar 50%, Jasa sarana 15%, uang makan sopir 15% dan jasa non medik 20% dari tarif retribusi; (3) Untuk tranportasi medik yang memerlukan pendamping perawat, selain tarif retribusi seperti diatur dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan tambahan jasa paramedik sebesar 30% dari nilai tarif; (4) Retribusi perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi alat dan bahan habis pakai 50%, jasa sarana 20% dan jasa paramedik dan medik 30%; (5) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini, untuk tarif visum et repertum dikenakan jasa medik sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif dan dibayarkan secara terpisah. BAB XXV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 51 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. Pasal 52 Pungutan atas jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit, ditentukan berdasarkan pola tarif dan pada dasarnya merupakan Penerimaan Daerah yang wajib disetor ke kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan. BAB XXVI PELAKSANAAN RETRIBUSI Pasal 53 (1) Jenis dan besaran retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan;

25

(2) Pelaksanaan pemungutan retribusi kesehatan pada rumah sakit, sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pasien mampu dan mereka yang ditimpa bencana bencana sosial;

pelayanan dimaksud yang tidak alam atau

(3) Biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit sebagai akibat pengecualian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. BAB XXVII PENGELOLAAN PENERIMAAN Pasal 54 (1) Kepala Rumah Sakit berkewajiban meningkatkan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab atas pelayanan pungutan biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini; (2) Kepala Rumah Sakit dapat menunjuk dan mengangkat petugas pemungut masing-masing unit yang ada di Lingkungan rumah sakit dan selanjutnya menyetorkan biaya pelayanan kesehatan kepada Bendahara Penerima pada rumah sakit; (3) Atas usul Kepala Rumah Sakit, Bupati menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima yang bertugas menerima, menyimpan dan menyetor uang penerimaan ke Kas melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan, serta mempertanggngjawabkan seluruh hasil pungutan yang dikelolanya sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 (1) Bendahara Penerima bertanggung jawab kepada Bupati dankepada Direktur Rumah Sakit selaku atasan langsung; (2) 1 (satu) hari setelah tanggal penerimaan, semua hasil pungutan Jasa Sarana oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan daerah;

26

(3) Untuk jasa pelayanan medik, pelayanan medik anastesi, pelayanan paramedik dan non medik, biaya barang dan bahan medis habis pakai serta obat-obatan dan lain-lain diluar jasa sarana dapat langsung dipergunakan RSUD Seruyan sesuai peruntukannya; (4) Penggunaan uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit; (5) Petugas Pemungut dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaan diluar batas waktu yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini; (6) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan seluruh hasil pungutan dan pengelolaannya kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan. BAB XXVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 56 (1) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar Rumah Sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan, penelitian serta meningkatkan pendapatan Rumah Sakit sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

27

Pasal 58 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkandi KualaPembuang pada tanggal 22 April 2014 BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 24 April 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) NIP. 19620724 199103 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 11