SALINAN
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A); 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Peraturan Daerah selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten;
disebut
Perda
adalah
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; 11. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau kota; 12. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Seruyan; 13. Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman, ketertiban, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 17. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri; 18. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Ketua Tim Penggerak PKK yang akan melaksanakan perjalanan dinas; 19. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; 20. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas; 21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dikeluarkan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan Daerah atas perintah/ijin/ persetujuan dari pejabat yang berwenang; 22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus; 23. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 24. Wilayah jabatan adalah melaksanakan tugas;
wilayah
kerja
dalam
25. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/ satuan kerja berada;
6 26. Tempat bertolak adalah tempat/kota perjalanan dinas ke tempat tujuan;
melanjutnya
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas; 28. Detasering adalah penugasan sementara waktu; 29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 2 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya. Pasal 3 (1) Dalam penerbitan SPPD, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan b. Dalam hal perjalanan dinas keluar Wilayah Jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannnya. (2) Setiap pembiayaan perjalanan dinas bersumber dari Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan maka pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas/ Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan; (3) Untuk perjalanan dinas yang bersumber dari dana alokasi kegiatan PKK, pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan; (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh : a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau b. Dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
7
Pasal 4 Perjalanan dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu: a. Perjalanan dinas jabatan, selanjutnya disebut perjalanan jabatan; b. Perjalanan dinas pindah, selanjutnya disebut perjalanan pindah. Pasal 5 (1) Perjalanan dinas jabatan yaitu perjalanan untuk kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula; (2) Dalam Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a. Detasering diluar tempat kedudukan; b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan; c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya; f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan; g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam pengertian tewas sewaktu melakukan perjalanan dinas; h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; i. Bebas tugas menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) diluar tempat kedudukan, yaitu ke tempat di mana yang bersangkutan akan menjalani pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku.
8 Pasal 6 (1) Perjalanan pindah yaitu perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan semula ketempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku beserta keluarga yang sah masih menjadi tanggungan, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri; (2) Keluarga yang sah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yaitu suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan berdasarkan daftar gaji; (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang termasuk tingkat A menurut Penggolongan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Bupati ini diperkenankan untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya negara/daerah. Pasal 7 Dalam perjalanan pindah termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf i Peraturan Bupati ini; b. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap menjalani masa pensiun. Pasal 8 Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Bupati ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal keputusan pemindahan tugas, pemberhentian atau terjadi peristiwa meninggal dunia. BAB III SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Pasal 9 (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT); (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana ayat (1), baru diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
9 Pasal 10 (1) SPT dan SPPD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh Bupati Seruyan; (2) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk eselon II ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat/berhalangan serta sifatnya sangat mendesak maka SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seruyan; (3) Sedangkan Eselon III dan IV pada Badan/Dinas/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan termasuk Unit Instansi Vertikal/ Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Seruyan, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan; (4) Apabila Kepala SKPD yang bersangkutan tidak berada ditempat/berhalangan serta sifatnya sangat mendesak maka SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Kepala Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja melalui Surat Keputusan Kepala SKPD bersangkutan; (5) Khusus Camat dan Kepala Desa/Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh yang bersangkutan dalam hal perjalanan dinas didalam wilayah kerjanya, sedangkan perjalanan dinas diluar wilayah kerjanya, kepala desa ditandatangani oleh Camat, dan Camat ditandatangani Sekretaris Daerah. Perjalanan dinas Lurah ditandatangani oleh Camat, dan apabila Camat tidak berada ditempat, maka SPT dan SPPD Lurah ditandatangani oleh Sekretaris Camat; (6) SPT Tim Penggerak PKK ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan SPPD Tim Penggerak PKK ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Pasal 11 (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seruyan, apabila yang menjalankan tugas dinas adalah pegawai dalam lingkungan Sekretariat Daerah; (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka SPT dan SPPD dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
10 Pasal 12 (1) SPT Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditandatangani oleh Ketua DPRD, kalau berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani Wakil Ketua DPRD; (2) SPPD Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan, maka SPPD ditandatangani pejabat yang ditunjuk; (3) SPT dan SPPD bagi pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD. Pasal 13 (1) Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas pada Lampiran X Peraturan Bupati ini; (2) Bentuk formulir SPPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan b dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan termuat 1 (satu) lembar bolak-balik sebagaimana pada Lampiran XI (khusus untuk perjalanan jabatan). Pasal 14 Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan satu kesatuan dan baru bisa digunakan apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel Bupati atau Kepala Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja. Pasal 15 Ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini, berlaku baik terhadap perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran belanja tidak langsung maupun anggaran belanja langsung.
11
Pasal 16 SPPD diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang tembusannya disampaikan kepada : - Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan; - Sekretaris/Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha pada Badan/Dinas/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan, untuk Sekretariat Daerah di Bagian Umum; - Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan. Pasal 17 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas, dibuat Rencana Anggaran Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh atasan langsung dari pegawai/pejabat yang bersangkutan dan di verifikasi/ditetapkan besarnya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang dan dinyatakan sah untuk dibayarkan setelah ditandatangani oleh Pejabat yang memberi perintah atau yang mewakili. BAB IV PENGGOLONGAN Pasal 18 (1) Untuk menetapkan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu : Tingkat A : Pejabat Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD; Tingkat B : Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Eselon II, dan Anggota DPRD; Tingkat C : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten; Tingkat D : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III dan Pengurus PKK Kabupaten; Tingkat E : PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap. (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i Peraturan Bupati ini termasuk dalam tingkat menurut pangkat/golongan gaji terakhir yang bersangkutan selaku Pegawai Negeri Sipil; (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Seruyan melalui Surat Keputusan.
12
Pasal 19 (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/ khusus, seperti tenaga teknis, awak kapal, motoris, sopir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang dapat diperhatikan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu, sedangkan tenaga teknis dibidang tersebut tidak ada; (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan daerah digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); (3) Pegawai Tidak Tetap seperti ketentuan ayat (2) pasal ini diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja bersangkutan dan dibatasi maksimal 3 kali dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali untuk sopir kendaraan dinas khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/ Kantor Satuan Kerja, motoris, awak kapal, tenaga teknis yang memiliki keahlian/kepatutan tugas tertentu dan atau ajudan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/ Kantor bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri : a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal; b. Biaya transport pegawai; c. Biaya penginapan; d. Biaya taksi; e. Uang refresentatif; f. Sewa kendaraan dalam kota; g. Biaya pencarteran. (2) Khusus keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya transport dan biaya penginapan juga diberikan biaya menjemput/ mengantar jenazah, yaitu : a. Biaya pemetian; dan b. Biaya angkutan jenazah.
13
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut : a. Uang Harian dan Biaya Penginapan Dalam daerah, Kabupaten Seruyan dibayarkan secara lumpsum yang besarannya sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini; b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dalam pelaksanaan pendidikan dinas, pelatihan atau perjalanan dinas lainnya di luar tempat kedudukan dan biaya akomodasi peserta ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan dinas pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan dapat diberikan uang saku sebagaimana tercantum pada Lampiran II; c. Biaya Transport, Lampiran III;
sebagaimana
tercantum
pada
d. Biaya Penginapan berdasarkan tarif rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; e. Biaya taksi, sebagaimana tercantum pada Lampiran V; f. Uang Representasi khusus bagi Pejabat Eselon I dan II sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah sudah termasuk biaya penguburan, pengawetan, pembungkusan, pembakaran dan biaya lain-lain termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII; h. Untuk perjalanan pindah dalam rangka pemulangan pensiun dimaksud dibayarkan bantuan biaya perjalanan pemulangan pensiun berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; i. Untuk biaya taransport dalam dan luar daerah dan/atau biaya penginapan luar daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya untuk membuat daftar pengeluaran rill sebagimana tercantum dalam Lampiran IX. Pasal 21 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan/pengurus PKK dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Kantor/ Satuan Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan; (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas wajib memperhatikan terlebih dahulu baik kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia pada Dinas/Badan/Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan.
14 Pasal 22 (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK dilarang melakukan dan menerima biaya perjalanan dinas jabatan yang dilakukan rangkap (dua kali atau lebih) dalam waktu yang sama; (2) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK wajib mengembalikan dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah melalui bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan. Pasal 23 Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut : (1) Uang Harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c dan e; (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk biaya transport, yaitu : a. Biaya transportasi pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk : 1. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang (PP); 2. Retribusi maupun biaya tambahan lainnya yang dipungut secara sah di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat. b. Untuk Satuan Biaya Transportasi berlaku sama dengan tarif umum apabila terjadi perubahan harga/tarif angkutan; c. Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Eselon III keatas yang menggunakan kendaraan dinas untuk biaya transportasi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), dihitung berdasarkan rumus = (jarak perjalanan : 5 Km) x HET yang berlaku; d. Ketentuan pada huruf c, diperuntukkan bagi kendaraan dinas yang biaya BBM perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada DPA/DPPA SKPD bersangkutan dan didukung dengan bukti-bukti (nota/kwitansi pembelian).
15
(3) Biaya penginapan merupakan biaya riil yang diperlukan untuk menginap : a. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap; 1. Di hotel; 2. Di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel. b. Biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Seruyan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana. (4) Biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/terminal keberangkatan atau dari bandara/terminal kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ terminal kedatangan dan sebaliknya; (4) Uang refresentasif untuk menunjang kegiatan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab pejabat bersangkutan; (6) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan yang diberikan sesuai biaya riil dengan metode secara at cost dan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak; (7) Biaya pencarteran/sewa untuk kendaraan air/darat/ udara diperuntukan untuk Bupati/Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan/atau Anggota DPRD yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon II; (8) Biaya pencarteran/sewa dapat diberikan kepada selain Bupati/Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan/atau Anggota DPRD yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon II dengan ketentuan percarteran oleh Tim/Rombongan sedikitnya 4 (empat) orang yang melaksanakan perjalanan dinas pada Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja dengan kondisi yang bersifat insidentil dan/atau menurut pertimbangan pejabat yang berwenang/pemberi perintah tugas sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau pada situasi yang darurat dan/atau tidak ada angkutan umum;
16
(9) Biaya pencarteran kendaraan air/darat/udara yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Pejabat Esellon II/Pegawai Negeri Sipil dan Pengurus PKK dalam satu tim/rombongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (8) dibayarkan berdasarkan biaya riil dengan metode secara at cost kepada ketua tim/rombongan dengan melampirkan bukti/kwitansi pembayaran; (10) Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan h; (11) Uang saku, biaya transportasi perjalanan pulang pergi dan biaya penginapan untuk peserta kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja penyelenggara kegiatan dan komponen-komponen biaya tersebut tidak boleh dimasukan lagi ke dalam komponen rincian biaya perjalanan dinas Dinas/ Badan/Kantor Satuan Kerja bersangkutan. Pasal 24 Uang harian, biaya taksi, uang refresentatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Pasal 25 Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan biaya rill dengan metode at cost (sesuai pengeluaran). Pasal 26 (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan : a. Untuk perjalanan dinas yang waktu pelaksanaan tugasnya minimal 8 jam; b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain; d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri; e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
17 f. Selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering; g. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan; h. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; i. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara/Pejabat Esellon II/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pegurus PKK dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan masingmasing. Pasal 27 (1) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang pelaksanaan tugasnya memakan waktu lebih dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 28 (1) Selain Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Pengurus PKK dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) menurut keahlian/kepatutan tugas yang bersangkutan; (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat bersangkutan;
18 (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 29 (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebagian berupa panjar (uang muka) sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan jumlah yang disesuaikan dengan ketersediaan dana; (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan secara penuh sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan apabila dana tersedia/mencukupi; (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas tidak tersedia, maka perjalanan dinas tersebut dibayarkan penuh (Full) setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dengan didukung bukti-bukti sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku maksimal 2 (dua) minggu selesai disampaikan surat pertanggungjawaban (SPj). Pasal 30 (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPPD rampung, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak tetap/Pengurus PKK bersangkutan; (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d,e,f,g,h dan i; (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pengurus PKK bersangkutan; (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pengurus PKK yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran;
19 (5) Ketentuan penyetoran kembali ke Kas Daerah kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g. Pasal 31 Untuk penentuan biaya transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK masing-masing sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, untuk kelas-kelas pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus atau moda transportasi lainnya sebagai berikut : Tingkat A B C D E
Kelas Eksekutif Bisnis Ekonomi Ekonomi Ekonomi Pasal 32
Untuk penentuan biaya penginapan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, sebagai berikut : Tingkat A B C D E
Kelas Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Pasal 33
(1) Lama Perjalanan Dinas diberikan sesuai kebutuhan rill menurut kepentingan/urgensi dengan mempertimbangkan secara obyektif guna penghematan biaya waktu dan tenaga serta kemampuan anggaran yang tersedia; (2) Perpanjangan waktu perjalanan dinas baru dapat dipertimbangkan apabila alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai wajar serta dalam batas kemampuan yang tersedia.
20 BAB VI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 34 (1) SPT dan SPPD selain merupakan Surat Perintah, digunakan pula sebagai alat pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan; (2) Pada SPT dan SPPD tidak boleh ada penghapusanpenghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahanperubahan dapat dilakukan dengan coret-coretan tulisan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberi perintah; (3) Pada surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dicatat : a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsungnya; b. Tanggal tiba dan berangkat tempat/daerah yang dikunjungi.
di/dari
tempat-
(4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan dilampirkan pada saat permintaan penetapan biaya perjalanan dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII; (5) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari : a. Surat Perintah Tugas (SPT); b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); c. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas; d. Rincian Biaya Perjalanan Dinas; e. Tiket Trasportasi termasuk pula bukti pengenaan pajak atau retribusi; f. Kwitansi/Tagihan Penginapan; g. Surat Keterangan Kematian untuk Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah; h. Surat Keputusan (SK) Mutasi untuk Bantuan Biaya Perjalanan Pindah; i. Surat Keputusan (SK) Pensiun untuk Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan dilengkapi buktibukti/kwitansi biaya-biaya transportasi dan biayabiaya lainnya dari tempat kedudukan ke tempat menetap; j. Daftar Pengeluaran Rill.
21 (6) Dokumen pertanggungjawaban biaya yang telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk memberikan Pengesahan SPPD Rampung dengan mencantumkan Rincian Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; (7) Apabila biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran melebihi dari pengesahan SPPD rampung, maka penerima biaya perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Daerah. Pasal 35 (1) Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagaimana tercantum dalam : a. Lampiran I
tentang satuan biaya uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Seruyan;
b. Lampiran II
tentang satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
c. Lampiran III
tentang satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri;
d. Lampiran
tentang satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
IV
e. Lampiran V
tentang satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
f.
tentang uang refresentasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan II;
Lampiran VI
g. Lampiran VII
tentang satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah;
h. Lampiran VIII
tentang tarif bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka pemulangan pensiun;
i.
tentang daftar pengeluaran rill.
Lampiran IX
(2) Jumlah yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan VII, VIII dan IX sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan dasar perhitungan untuk biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masingmasing; (3) Pengecualian ayat (1) sepanjang belum ditentukan satuan tarif biaya angkutan sungai, darat dan udara maka dapat digunakan tarif umum yang berlaku saat itu dengan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
22
Pasal 36 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan Bupati ini dapat ditangguhkan pemberian Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya. BAB VII PENUTUP Pasal 37 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikeluarkan petunjuk lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati. Pasal 39 Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 20 Januari 2014 BUPATI SERUYAN, TTD Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 21 Januari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, TTD Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19620724 199103 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 9
SUDARSONO
