BUPATI BOYOLALI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BOYOLALI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi badan usaha milik daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di mana penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa Penyertaan...

-2-

Mengingat

c.

bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk program Pemerintah pusat yang berkelanjutan atas akses air minum sebesar 100% (seratus persen) hingga akhir Tahun 2019 bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk mengurangi kawasan kumuh;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;

: 1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6.Peraturan............

-36.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun

2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun

2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN.........

-4-

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Boyolali. 4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali. 5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Program Air Minum adalah program dari pemerintah pusat yang berkelanjutan atas akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 100 persen hingga akhir Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

-5-

Pasal 2 (1)

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan keuangan PUDAM.

(2)

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

adalah

a. meningkatkan kinerja PUDAM dalam pelayanan dan Sistem Penyediaan Air Bersih;

untuk

pengelolaan

b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan c. memberikan pendampingan dana hibah dari pemerintah pusat atau lembaga lain. BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN Pasal 3 Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PUDAM diharapkan untuk: a. menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: 1. transparansi; 2. keadilan; 3. efektif dan efisien; 4. responsilibitas; dan 5. akuntabilitas.

b. meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia. c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial. d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. BAB IV PENGANGGARAN Pasal 4 Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. BAB V PENYERTAAN MODAL Pasal 5.....

-6-

Pasal 5 (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan kepada PUDAM dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

(2)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan. BAB VI JUMLAH DAN SUMBER Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp120.044.494.977,73 (seratus dua puluh miliar empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen). Pasal 7 Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM sampai pada Bulan Desember 2015 adalah sebesar Rp65.044.494.977,73 (enam puluh lima miliar empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen), terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk barang senilai sebesar Rp7.500.494.977,73 (tujuh miliar lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) dan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp57.544.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal kepada PUDAM pada: 1. Tahun 2004 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah); 2. Tahun 2005 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah); 3. Tahun 2007 sebesar Rp2.440.000.000,00 (dua miliar empat ratus

empat puluh juta rupiah); 4. Tahun 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 5. Tahun 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 6. Tahun 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah); 7. Tahun 2010 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah); 8. Tahun 2011....

-7-

8. Tahun 2011 sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah); 9. Tahun 2012 sebesar Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); 10. Tahun 2013 sebesar Rp4.165.000.000,00 (empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah); 11. Tahun 2014 sebesar Rp5.044.000.000,00 (lima miliar empat puluh empat juta rupiah); 12. Tahun 2015 sebesar Rp4.394.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah); 13. Tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 14. Tahun 2015 sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah). b. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM sampai dengan bulan Desember 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Pasal 8 Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat bersumber dari: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten; dan d. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII TATA CARA PENCAIRAN Pasal 9 Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Boyolali ke Kas PUDAM.

BAB VIII....

-8-

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10 (1)

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

PUDAM sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

(1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PUDAM yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(2)

Apabila terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nama PUDAM Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 163) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13.....

-9-

Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 18 Januari 2016 Pj. BUPATI BOYOLALI, ttd SRI ARDININGSIH Diundangkan di Boyolali pada tanggal 18 Januari 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, ttd SUNARNO Pembina Tingkat I NIP. 19640608 199203 1 006 NOREG PERATURAN TENGAH: (1/2016)

DAERAH

KABUPATEN

BOYOLALI

PROVINSI

JAWA

- 10 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI I.

UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah baik dalam bentuk barang milik daerah maupun uang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali dan sebagai upaya agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PUDAM dimaksud.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Huruf a Cukup jelas.

- 11 -

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan lembaga lain adalah negara lain atau organisasi non pemerintah baik dalam maupun luar negeri sebagai pemberi hibah. Pasal 3 Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PUDAM, sehingga prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, PUDAM, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Angka 2 Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah penyelenggaraan perusahaan yang mengedepankan prinsip bahwa dalam kedudukan yang sama akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, dan berlaku baik secara internal maupun dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Angka 3 Yang dimaksud dengan “prinsip efektif dan efisien” adalah prinsip penyelenggaraan perusahaan dengan mengedepankan efisiensi/penghematan keuangan dan mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Angka 4 Yang dimaksud dengan “prinsip responsibilitas” adalah prinsip yang mengedepankan penyelenggaraan perusahaan dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan. Angka 5 Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Huruf b Cukup jelas.

- 12 -

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a dimulai sejak berdirinya PDAM yaitu tahun 1975. Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Penyertaan modal yang telah disetor pada Tahun 2010 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), pada Tahun 2011 didivestasi untuk dikembalikan pada kas daerah. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas.

- 13 -

Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Penyertaan modal pada Tahun 2015 sebesar Rp4.394.000.000,00 (empatmiliartiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali. Angka 13 Penyertaan modal pada tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali. Angka 14 Penyertaan modal pada Tahun 2015 sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliarenam ratus enam juta rupiah) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.

- 14 -

Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 171

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA TAHUN 1975 – 2015

NO

JENIS INVESTASI

TAHUN INVESTASI

1

2

3

NAMA 4 PDAM Kabupaten Boyolali

PENAMBAHAN (RP) 5

1

Tanah

1975

2

Jaringan dan SR

1975

PDAM Kabupaten Boyolali

8,040,000.00

3

Jaringan

1978


241,766,844.00

4

Jaringan

1983


18,440,000.00

5

Pipa dan Asesoris

1986


11,762,190.00

6

Bahan Kimia

1986


25,434,000.00

7

Water Meter

1986


9,872,475.00

4,491,400.00

PENGURANGAN (RP) 6 -

SALDO (RP) 7 4,491,400.00 12,531,400.00 254,298,244.00 272,738,244.00 284,500,434.00 309,934,434.00 319,806,909.00

-2-

1

2

3

8

Jaringan

1986

9

Tanah

1988

10

Saluran Air

1988

11

BPT

1988

12

Pasir Cepat

1988

13

Jaringan Transmisi

1988

14

Kendaraan

1988

15

Reservoir

1989

16

Jaringan Transmisi dan Distribusi

1989

17

Sambungan Rumah

1989

18

BPT

1989

19

Jembatan Pipa

1989

20

Jaringan Distribusi

1989

21

Jaringan Distribusi

1990

22

Jaringan Distribusi

1991

4 PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali

5 2,256,000.00 3,110,200.00 34,002,000.00 4,988,000.00 19,803,000.00 26,007,550.00 14,224,800.00 29,547,000.00 232,954,289.00 60,224,000.00 3,440,000.00 108,380,000.00 4,441,000.00 4,800,000.00 14,000,000.00

6 -

7 322,062,909.00 325,173,109.00 359,175,109.00 364,163,109.00 383,966,109.00 409,973,659.00 424,198,459.00 453,745,459.00 686,699,748.00 746,923,748.00 750,363,748.00 858,743,748.00 863,184,748.00 867,984,748.00 881,984,748.00

-3-

1

2

3

23

Jaringan

1991

24

Kendaraan Truck Tangki Air 4 M3

1991

25

Sambungan Rumah

1991

26

Kendaraan Truck Tangki Air 4 M3

1991

27

Hidran Umum

1991

28

Broncaptering

1991

29

Jaringan Pipa

1991

30

Bangunan Terminal Air

1991

31

Peralatan Kantor

1991

32

Peralatan Laboratorium

1991

33

Jaringan Distribusi

1992

34 35

Kendaraan Truck Tangki Air 4 m3, Kendaraan Truck Tangki Air 4 m3,

1992 1992

36

Bangunan Kantor

1992

37

Broncaptering

1992


5 17,173,000.00 32,665,000.00 46,377,067.28 39,550,500.00 11,374,000.00 20,889,000.00 91,289,000.00 25,124,000.00 15,616,093.50 15,860,866.91 4,200,000.00 35,900,000.00 39,336,000.00 83,422,499.00 18,686,633.00

6 -

7 899,157,748.00 931,822,748.00 978,199,815.28 1,017,750,315.28 1,029,124,315.28 1,050,013,315.28 1,141,302,315.28 1,166,426,315.28 1,182,042,408.78 1,197,903,275.69 1,202,103,275.69 1,238,003,275.69 1,277,339,275.69 1,360,761,774.69 1,379,448,407.69

-4-

1

2

3

38

Hidran Umum

1992

39

Jaringan Distribusi

1992

40

Jembatan Pipa

1992

41

Reservoir

1992

42

Jaringan Distribusi

1993

43

Jaringan Distribusi

1993

44

Peralatan Kantor

1993

45

Bangunan Kantor

1993

46

Hidran Umum

1993

47

Jaringan Distribusi

1993

48

Jembatan Pipa

1993

49

PLTD

1993

50

Pompa

1993

51

Reservoir

1993

52

Bahan Instalasi Pipa dan Asesoris

1993


5 8,849,981.00 117,813,628.00 67,391,238.00 23,041,819.00 7,500,000.00 17,000,000.00 15,172,000.00 31,570,170.61 34,283,081.82 153,515,906.91 17,254,465.36 352,433,439.00 66,193,715.00 27,458,392.30 3,910,716.26

6 -

7 1,388,298,388.69 1,506,112,016.69 1,573,503,254.69 1,596,545,073.69 1,604,045,073.69 1,621,045,073.69 1,636,217,073.69 1,667,787,244.30 1,702,070,326.12 1,855,586,233.03 1,872,840,698.39 2,225,274,137.39 2,291,467,852.39 2,318,926,244.69 2,322,836,960.95

-5-

1 53 54 55 56

2 Bahan Instalasi Pipa dan Asesoris Jaringan Pipa Distribusi Bahan Instalasi Pipa , Asesoris dan Water Meter Kendaraan Roda Dua Suzuki A 100X

3 1993 1993 1993 1993

57

Perabot Kantor

1993

58

PLTD

1994

59

Pompa

1994

60

Peralatan (Toll Set Box , Kunci Inggris, Pipa & Snei)

1994

61

Water Meter

1994

62 63

Pipa Asesoris dan Water Meter Bangunan Rumah Genzet dan Pompa

1994 1994

64

Genzet dan Pompa

1994

65

Hidran Umum

1994

66

Jaringan Distribusi

1994

4 PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali

502,558,455.00


23,784,500.00

PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali

5 2,668,460.23

2,564,799.60 14,431,428.00 59,194,300.00 35,090,177.00 2,647,500.00 15,975,000.00 79,060,300.00 93,892,576.80 46,189,000.00 52,120,450.80 674,956,283.85

6 -

7 2,325,505,421.18 2,828,063,876.18 2,851,848,376.18 2,854,413,175.78 2,868,844,603.78 2,928,038,903.78 2,963,129,080.78 2,965,776,580.78 2,981,751,580.78 3,060,811,880.78 3,154,704,457.58 3,200,893,457.58 3,253,013,908.38 3,927,970,192.23

-6-

1

2

3

67

Jembatan Pipa

1994

68

PLTD

1994

69

Pompa

1994

70

Reservoir

1994

71

Rumah Genzet

1994

72

Sumur Dangkal

1994

73

Pipa Asesoris

1995

74

Pipa Asesoris

1995

75

Pipa Asesoris dan Water Meter

1995

76

Jaringan Distribusi

1998

77 77 78 79

Penyertaan Modal (Dana ) Jaringan Pipa Transmisi Jaringan Pipa Transmisi Tlatar - IKK Sambi Penambahan Dana Pengadaan Pompa

2003 2004 2004 2004

4 PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kabupaten Boyolali

5

6

37,510,547.80 122,783,012.00 26,933,760.00 150,879,580.50 25,835,269.90 14,220,800.00 4,530,564.12 3,019,989.18 9,523,000.00 30,486,000.00 528,064,500.00 1,338,285,000.00 150,000,000.00

-

7 3,965,480,740.03 4,088,263,752.03 4,115,197,512.03 4,266,077,092.53 4,291,912,362.43 4,306,133,162.43 4,310,663,726.55 4,313,683,715.73 4,323,206,715.73 4,353,692,715.73 4,353,692,715.73 4,881,757,215.73 6,220,042,215.73 6,370,042,215.73

-7-

1

2

3

80

Jaringan Transmisi & Distribusi Sambi Simo

2004

81

Jaringan Transmisi & Distribusi Ds. Butuh, Mojosongo

2004

82

Instalasi Transmisi & Distribusi Ds. Tawengan , Sambi

2005

83

Penambahan Dana Pengadaan Pompa

2005

84

Pengadaan tanah Kel. Siswodipuran & Jatirejo Sawit

2005

85

Penyerahan Sumur di RPH Ampel

2006

86

Penyerahan Sumur di Pusporenggo

2007

87

Penyertaan Modal (Dana )

2007

88


2008

89


2009

90


2010

91


2011

4

5 270,474,800.00

157,898,462.00

266,113,500.00 150,000,000.00 41,320,000.00 264,125,000.00 280,521,000.00 2,440,000,000.00 3,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,950,000,000.00 5,100,000,000.00

6 -

-

-

7 6,640,517,015.73

6,798,415,477.73

7,064,528,977.73 7,214,528,977.73 7,255,848,977.73 7,519,973,977.73 7,800,494,977.73 10,240,494,977.73 13,240,494,977.73 18,240,494,977.73 23,190,494,977.73 28,290,494,977.73

-8-

1 92 93 94 95 96 97 98

2 Divestasi dana ke kas daerah (dana pengganti MBR) Penyertaan Modal (Dana ) Penyertaan Modal (Dana ) Penyertaan Modal (Dana ) Penyertaan Modal (Dana ) Penyertaan Modal (Dana ) Penyertaan Modal (Dana )

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

JUMLAH

25,840,494,977.73

2,450,000,000.00

4,995,000,000.00

30,835,494,977.73

4,165,000,000.00

35,000,494,977.73

5,044,000,000.00

40,044,494,977.73

4,394,000,000.00

44,438,494,977.73

10,000,000,000.00

54,438,494,977.73

10,606,000,000.00

65,044,494,977.73

67,494,494,977.73

2,450,000,000.00

65,044,494,977.73

Pj. BUPATI BOYOLALI, ttd SRI ARDININGSIH

-9-

BUPATI BOYOLALI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

Recommend Documents