BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
8
TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang
: a.
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b.
bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat……….
-2-
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.
Undang-Undang Perlindungan
Nomor
Konsumen
8
Tahun
(Lembaran
1999
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3709); 7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 9.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10.Undang-Undang…….
-3-
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 18.Peraturan.........
-4-
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010
Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang
dan
Perlengkapannya
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1993
Nomor
60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 25.Peraturan……..
-5-
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 625, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Daerah
Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007
tentang
Pelayanan
Publik
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94); 32.Peraturan Daerah………
-6-
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009
tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor
6,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 111); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2011
tentang
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 115); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I………
-7-
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121) diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, dan angka 21 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.
Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
4.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Boyolali.
9.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10.Jasa adalah........
-8-
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah
sebagai
pembayaran
persampahan/kebersihan
yang
atas
khusus
jasa
pelayanan
disediakan
dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 15. dihapus. 16. dihapus. 17. dihapus. 18. dihapus. 19. dihapus. 20. dihapus. 21. dihapus. 22. Makam adalah tempat untuk menguburkan
mayat/jenazah/
kerangka jenazah dan pemindahan kerangka jenazah. 23. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk
keperluan
pemakaman
mayat/jenazah
yang
dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 24. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan/atau kerangka jenazah. 25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum, untuk sekali parkir. 26. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. 27.Parkir adalah............
-9-
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi
tenaga
gerak
kendaraan
bermotor
yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 29. Pelayanan Parkir adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 30. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios/toko dan bentuk lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 31. Pasar Daerah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah dan atau bangunan-bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar hewan. 32. Pelayanan
Pasar
adalah
fasilitas
pasar
tradisional
berupa
pelataran/halaman, los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. 33. Pelataran atau halaman pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. 34. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang. 35. Kios/Toko adalah bangunan tetap yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
berbentuk
pembatas/pemisah
petak-petak dan
pintu
dengan
dilengkapi
dipergunakan
sebagai
dinding tempat
berdagang di lingkungan pasar. 36. Radius Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 100 (seratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di atas tanah yang dimikili dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kegiatan pasar. 37.Hak Penempatan…….
- 10 -
37. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar di los, kios/toko dan pelataran yang bersifat tetap. 38. Retribusi Pe
ngujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian
dan/atau
pemeriksaan
bagian-bagian
kendaraan
bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 40. Penguji adalah Pengawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas teknik tertentu dalam bidang kendaraan bermotor. 41. Kendaraan
Umum
adalah
setiap
kendaraan
bermotor
yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 42. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat dimaksud dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 43. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 44. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Alat Berat, Buldozer,
traktor,
mesin
gilas
(stoomwaltz),
forklift,
loader,
excavator, crane, kendaraan khusus penyandang cacat. 45. Kendaran Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasionalkan di jalan. 46. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan dan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada samping kanan dan kiri Badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji. 47. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 48. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 49.Tanda Uji…………
- 11 -
49. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan. 50. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 51. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan bagasi. 52. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan bagasi. 53. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 54. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 55. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat Pemerintah Daerah. 56. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi yang jelas. 57. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 58. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian. 59. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 60.Tera ulang.........
- 12 -
60. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 61. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya. 62. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas penyelengaraan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 63. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas dan/atau kuantitas. 64. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas dan/atau penakaran. 65. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan. 66. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takaran atau timbangan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 67. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah/tanda tera batal berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah/tanda tera batal berlaku. 68. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan
tujuan
agar
alat
yang
dicocokkan
atau
diperbaiki
memenuhi persyaratan tera/tera ulang. 69. Kalibrasi adalah peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur. 70. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. 71. Pengendalian terhadap dengan
Menara
pemanfaatan memperhatikan
Telekomunikasi ruang aspek
untuk tata
adalah menara
ruang,
pengawasan telekomunikasi
keamanan
dan
kepentingan umum. 72.Menara.........
- 13 -
72. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan dapat digunakan secara bersama. 73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 74. Alat Telekomunikasi adalah setiap digunakan dalam bertelekomunikasi.
alat
perlengkapan
yang
75. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 76. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 77. Jaringan Telekomunikasi adalah telekomunikasi dan kelengkapannya bertelekomunikasi.
rangkaian perangkat yang digunakan dalam
78. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali. 79. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi. 80. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 81. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan. 82. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 83. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 84. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah. 85.Surat Setoran...........
- 14 -
85. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang telah
dilakukan
dengan
menggunakan
formulir
atau
telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 86. Surat Ketetapan Retribusi Derah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB,
menentukan
adalah
besarnya
surat
jumlah
ketetapan
pokok
retribusi,
retribusi
yang
jumlah
kredit
retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar. 88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi. 90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB,
menentukan
adalah
jumlah
surat
kelebihan
ketetapan
pembayaran
retribusi retribusi
yang karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 91. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 92. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan
tulis,
kesalahan
hitung,
dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 93. Surat
Keputusan
Keberatan
adalah
surat
keputusan
atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
94.Pemeriksaan.........
- 15 -
94. Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
menghimpun
dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif
dan
profesional
berdasarkan
suatu
standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 95. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya. 96. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 97. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak. 98. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar retribusi. 99. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 100. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya. 101. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 102. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
Pejabat
Penyidik
Pengawai
Negeri
Sipil
tertentu
di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2.Ketentuan………
- 16 -
2.
Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. Dihapus; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i.
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3.
Bagian Kedua dihapus.
4.
Lampiran II dihapus. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 30 Oktober 2014 BUPATI BOYOLALI, ttd SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 30 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd SRI ARDININGSIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 NOMOR 8
- 17 -
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, SETDA KABUPATEN BOYOLALI ttd SUNARNO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19640608 199203 1 006
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (213/2014)
- 18 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
I.
UMUM Dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan,
Daerah
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya
untuk
meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk
menyelenggarakan
pemerintahan
tersebut,
Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan Daerah
yang
diatur
berdasar
ketentuan
undang-undang
yang
berlaku. Namun pembebanan pungutan kepada masyarakat tersebut diperbolehkan
selama
tidak
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. Perlindungan
dan
pengakuan
atas
status
hukum
atas
Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga seluruh biaya yang timbul akibat penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan wajib ditanggung oleh negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79A maka kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Daerah tersebut khususnya hal-hal yang mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangundangan yang ada.
- 19 -
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 157
