Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015

Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik - RI

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... 2 ................................................................................................................................... 3 1.1.

LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 3

1.2.

TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................................................... 5

1.3.

CAKUPAN ................................................................................................................................. 6

1.4.

JADWAL KEGIATAN ............................................................................................................. 6 ....................................................................................................................................... 7

2.1

SUMBER DATA ...................................................................................................................... 7

2.2

METODE PENGUMPULAN DATA .................................................................................... 9

2.3

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA ............................................................................ 9

2.4

ALUR INSTRUMEN DAN ALUR DOKUMEN................................................................ 10

2.5

KONSEP DAN DEFINISI ...................................................................................................... 11 2.5.1 Statistik Politik ........................................................................................................... 11 2.5.2 Statistik Keamanan ................................................................................................... 14

2.6

PENJELASAN TEKNIS.......................................................................................................... 25 2.6.1. Statistik Politik ........................................................................................................ 25 2.6.2. Statistik Keamanan .................................................................................................. 27 .............................. 29

3.1

ORGANISASI LAPANGAN ................................................................................................... 29

3.2

TATA CARA PENGUMPULAN DATA .............................................................................. 29

3.3

Tata Tertib dan Tata Cara Pengisian Daftar ............................................................... 30 ................................................................................................................... 31

4.1.

STATISTIK POLITIK ............................................................................................................ 31

4.2.

STATISTIK KEAMANAN ..................................................................................................... 36

Pedoman Statpolkam 2015

2

1.1. LATAR BELAKANG Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dan transparan (Good and Clean Governance). Namun demikian keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih nampak berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham). Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi.

Suatu

kemustahilan

apabila

membicarakan

tentang

kesejahteraan

masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...........”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan Pedoman Statpolkam 2015

3

mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara. Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul,

kebebasan

beraspirasi,

kebebasan

berpendapat

dan

kebebasan

menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik. Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik. Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah. Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya data yg berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi salah satu agenda prioritas pada pemerintahan saat ini, maka mulai tahun ini Badan Pusat Statistik selain menerbitkan publikasi statistik politik dan statistik kriminal juga menerbitkan statistik penegakan Pedoman Statpolkam 2015

4

hukum. Melalui publikasi ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan keamanan. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan, bertujuan untuk: i.

menghimpun data statistik politik dan keamanan

ii.

memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,

iii. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a.

Pada tingkat BPS pusat adalah mampu menyajikan data yang diharapkan dapat memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah dalam bentuk tiga (3) publikasi yakni : 1.

Publikasi Statistik Politik

2.

Publikasi Statistik Keamanan : 2.1. Publikasi Statistik Kriminal 2.2. Publikasi Statistik Penegakan Hukum

b.

Pada tingkat provinsi, BPS provinsi diharapkan memiliki data perkembangan situasi politik dan keamanan sampai level kabupaten/kota dan disajikan dalam bentuk publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi.

c.

Pada tingkat kabupaten/kota, BPS kabupaten/kota diharapkan memiliki data perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayahnya dan disajikan dalam bentuk publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten/Kota.


5

1.3. CAKUPAN Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2015 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia.

1.4. JADWAL KEGIATAN Kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan merupakan kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait. Sebagai hasil registrasi data statistik politik dan keamanan diharapkan mampu menggambarkan kejadian dari bulan Januari– Desember 2014. Terkait dengan hal tersebut maka pengumpulan data ditunggu sampai bulan Agustus 2015. Proses pengiriman data dapat dilakukan secara bertahap. Data yang sifatnya sudah tetap diharapkan langsung dikirimkan tidak harus menunggu keseluruhan dokumen terisi penuh, misalnya data pemilu, pemilukada, komposisi pengurus partai politik, dan sejenisnya. Berikut rangkaian jadwal kegiatan dalam rangka pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2015.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Statistik Politik dan Keamanan, 2015 Kegiatan

Tahun 2015 feb

Mar

Apr Mei

Jun

Jul

Ags Sep

Okt

Nov-Des

1. Pengiriman dokumen dari BPS Pusat 2. Pelaksanaan lapangan: a. Pengumpulan data ke instansi terkait b. Pengawasan/pemeriksaan 3. Pengiriman dokumen ke BPS Pusat 4. Konsultasi dan evaluasi dari BPS Pusat 5. Pengolahan dan tabulasi di BPS Pusat 6. Pencetakan publikasi di BPS Pusat (Statistik Politik & Statistik Keamanan)


6

Kegiatan Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan di BPS Pusat dikoordinir oleh Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan di bawah tanggung jawab Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Pada tingkat BPS Provinsi, penyusunan Statistik Politik dan Keamanan dilaksanakan oleh Seksi Statistik Ketahanan Sosial di bawah tanggung jawab Bidang Statistik Sosial. Pengumpulan data di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota. 2.1 SUMBER DATA Data Statistik Politik dan keamanan bersumber dari data BPS dan data registrasi instansi terkait. Data BPS yang digunakan dalam penyusunan Statistik Politik dan Keamanan bersumber dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). SP menjadi sumber data mengenai kependudukan terutama penduduk menurut suku bangsa. Susenas sumber data tentang penduduk yang mengalami korban kejahatan. Podes sumber data mengenai jumlah desa yang pernah menjadi lokasi terjadinya suatu tindak pidana, jumlah desa yang pernah menjadi lokasi konflik warga, upaya warga dalam menjaga keamanan, dan pemerintahan desa. Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. 2.1.1. Instansi sumber data di tingkat pusat terdiri dari : -

Komisi Pemilihan Umum (KPU);

-

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri);

-

Kejaksaan Agung;

-

Mahkamah Agung;

-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

-

Mahkamah Konstitusi;

-

Kementerian Dalam Negeri;

-

Sekretariat DPR RI;

-

Sekretariat DPD;

-

Sekretariat MPR.


7

2.1.2. Instansi di tingkat provinsi terdiri dari : -

Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

-

Pemerintah Daerah Provinsi;

-

Kepolisian Daerah (Polda);

-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Provinsi;

-

Kejaksaan Tinggi;

-

Pengadilan Tinggi;

-

Sekretariat DPRD Provinsi.

2.1.3. Instansi terkait yang menjadi sumber data di tingkat kabupaten/kota terdiri dari : -

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

-

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

-

Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polsekta);

-

Kantor

Kementerian

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

Tingkat

Kabupaten/Kota; -

Kejaksaan Negeri;

-

Pengadilan Negeri;

-

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk statistik politik dan keamanan di daerah: Nama Instansi Bagian Data yang dapat diperoleh Komisi Sub Bagian Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Teknis Pemilu Legislatif, Partisipasi, Perolehan suara, Umum Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota Legislatif Terpilih Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung Pemerintah Bappeda Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Daerah Kesbanglinmas Partai politik, LSM Sekretariat Sekretariat Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, Dewan komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur Persidangan Aktivitas persidangan yang dilakukan dewan, Pedoman Statpolkam 2015

8

tingkat kehadiran anggota dewan Perundangan

Produk perundangan yang dihasilkan dewanpemda - Partai politik, LSM - Rekapitulasi Narapidana dan Anak Pidana berdasarkan jenis tindak pidana

Kepegawaian Reskrim/ops Analisa Intelkam Panitera Pidana Umum

-

Kantor KemhukHAM Kepolisian Kejaksaan Pengadilan

2.2

Panitera PM Hukum

Jumlah polisi menurut jenis kelamin Data kriminal Data Demonstrasi Jumlah jaksa dan non jaksa menurut jenis kelamin - Data perkara tindak pidana - Jumlah hakim menurut jenis kelamin - Data perkara tindak pidana

METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2014 yang bersumber dari instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk keseragaman format data antar daerah dan kemudahan pelaksanaan, disediakan dua jenis instrumen pengumpulan data yang berupa rancangan (dummy) tabel dan kuesioner yang telah disusun di BPS RI. Data dari BPS Daerah harap dikirimkan ke BPS Pusat menggunakan format dummy tabel yang telah tersedia.

2.3

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas kuesioner, dummy tabel dan buku pedoman pengisian kuesioner. Kuesioner terdiri dari dua jenis, yaitu kuesioner untuk tingkat provinsi dengan inisial POLKAM14-PROV dan kuesioner untuk tingkat kabupaten/kota dengan inisial POLKAM14-KAB./KOTA. Berikut

disajikan

tabel

yang

memuat

tentang

jenis

instrumen,

kegunaan,

penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.


9

No. 1.

2.

Jenis Instrumen POLKAM14KAB./KOTA

POLKAM14-PROV.

Kegunaan Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/Kota Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi

Penanggungjawab Pengisian BPS Kab./Kota

BPS Provinsi

BPS Kab./Kota 3.

4.

Dummy Tabel

Pedoman Pengisian Kuesioner

2.4

Jml 3

2

3

Mengumpulkan data dalam format tabel

Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan

BPS Provinsi

2

Disusun BPS RI

-

Diperuntuka n BPS RI BPS Provinsi Arsip BPS RI BPS Provinsi BPS RI BPS Provinsi Arsip BPS RI BPS Provinsi

Petugas pengumpul data

ALUR INSTRUMEN DAN ALUR DOKUMEN

Instrumen dan dokumen dalam kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan berupa soft copy (file). Dalam kegiatan ini maka instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumen adalah file yang telah berisi data hasil pengumpulan petugas. Adapun alur instrumen berasal dari BPS RI dalam hal ini adalah Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan mengirimkan file instrumen yang terdiri dari POLKAM14-PROV., POLKAM14-KAB./KOTA, Dummy Tabel, dan Pedoman ke BPS Provinsi (Kepala bidang Statistik Sosial). Selanjutnya BPS Provinsi mengirimkan file instrumen yang terdiri dari POLKAM14-KAB./KOTA, Dummy Tabel, dan Pedoman ke setiap BPS Kabupaten/Kota (Kepala Seksi Sosial). POLKAM14-PROV. Menjadi tugas BPS provinsi untuk mengisinya. Alur dokumen, setelah BPS kabupaten/kota mengisi POLKAM14-KAB./KOTA selanjutnya dokumen dikirimkan langsung ke BPS RI melalui alamat e-mail [email protected] dan ke BPS Provinsi. Selain menerima dari BPS kabupaten/kota, BPS provinsi berkewajiban mengirimkan dokumen POLKAM14-PROV. ke BPS RI. Berikut digambarkan alur instrumen dan alur dokumen.


10

Alur Instrumen BPS RI POLKAM14KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel Pedoman BPS Provinsi POLKAM14KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel Pedoman BPS Kab./Kota POLKAM14KAB./KOTA Dummy Tabel Pedoman

Alur Dokumen BPS RI POLKAM14KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel

BPS Provinsi POLKAM14-PROV. Dummy Tabel

BPS Kab./Kota POLKAM14KAB./KOTA Dummy Tabel

2.5 KONSEP DAN DEFINISI 2.5.1 Statistik Politik Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definsi yang ada. a) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. b) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


11

c) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. d) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. e) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f)

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

g) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara. h) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. i)

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

j)

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu: (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :  berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;  memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;


12

 memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;  menyertakan

sekurang-kurangnya

30%

(tiga

puluh

perseratus)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;  memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;  mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;  mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. k) Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih; l)

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemlilu. Angka partisipasi adalah

persentase pemilih yang

menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih; m) Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dan diakui oleh orang luar.


13

2.5.2 Statistik Keamanan Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan. 2.5.2.1. Kriminalitas a. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran i.

Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan

masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan

oleh kepolisian. ii.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :  Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.  Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.  Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.  Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.  Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.  Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

b. Pelaku Tindak Kriminalitas i. Pelaku tindak kriminalitas adalah:  Orang yang melakukan tindak kriminalitas.  Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.  Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.  Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.  Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas. ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :  Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.  Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.  Umum adalah anak-anak dan dewasa.


14

c. Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari. d. Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan. 2.5.2.2. Penegakan Hukum Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).


15


16

KETERANGAN ISTILAH: TP

:

Tindak pidana; Pidana berarti hukuman. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hokum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

POLRES

:

Kepolisian Resort (institusi kepolisian di tingkat kabupaten/kota)

Laporan

:

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban bedasarkan Undang – undang kepada pejabat yang berwewenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak Pidana ( Psl 1 angka 24 ).

Pengaduan

:

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwewenang untuk menindak menurut Hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan ( Psl 1 angaka 25 ).

LID

:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak pidana guna menentukan dapat tidknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diautr dalam Undang – undang ini (Psl 1 angka 5 ).

DIK

:

Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Psl 1 angka 2).

SPDP

:

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

Tahap I

:

Berkas perkara yang berisi keterangan barang bukti dan tersangka

P 18

:

Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang diajukan Penyidik belum lengkap

P 19

:

Pengembalian berkas hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum disertai petunjuknya ke Penyidik

P 21

:

Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang diajukan Penyidik sudah lengkap

SP 3

:

Surat Perintah Penghentian Penyidikan; dikeluarkan oleh Penyidik jika barang bukti, saksi, dan tersangka dari suatu dugaan kasus tindak


17

pidana belum cukup kuat. SKP2

:

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan; dikeluarkan oleh Penuntut Umum jika barang bukti, saksi dan tersangka dari suatu kasus berdasarkan laporan Penyidik belum cukup kuat.

TUNTUT

:

Penuntutan adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Psl 14 huruf a sampai j ).

Surat Dakwaan :

Dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, berisi dakwaan terhadap suatu kasus/perkara yang telah lengkap (P 21) yang diajukan oleh penyidik.

APB

:

Acara Pemeriksaan Biasa; dibuat oleh JPU dan kemudian diserahkan ke Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan

APBS

:

Acara Pemeriksaan Biasa Singkat ; dibuat oleh JPU dan kemudian diserahkan ke Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan

Putusan

:

Hasil/putusan sidang PN terhadap suatu kasus yang diajukan oleh JPU

Eksekusi

:

Proses penanganan hasil putusan sidang terhadap suatu kasus/perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, penyerahan tahanan/narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan

UH

:

Upaya Hukum ; bentuk upaya/perlawanan dari pihak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan Hakim PN yang dapat berupa banding, kasasi, kasasi demi hukum, peninjauan kembali, grasi/emisi

Lapas

:

Lembaga Pemasyarakatan; institusi/lembaga dalam system peradilan pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut : -

menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;

-

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;

-

pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :


18

-

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

-

Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

-

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil). Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).

-

Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol).

Tugas dan Wewenang Kepolisian Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menangggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian Proses penganganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan. Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, unruk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini bisanya dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.


19

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas. 3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi: -

Pembuatan resume

-

Penyusunan isi berkas perkara

-

Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

B. Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Susunan Lembaga Kejaksaan terdiri dari : - Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. - Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat kewilayahan yang berada dibawah Kejagung. - Kejaksaan

Negeri

(Kejari) merupakan

satuan

kejaksaan

pada

tingkat

kewilayahan yang berada dibawah Kejati Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu: Di bidang pidana: 

Melakukan penuntutan



Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap


20



Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat



Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang



Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Di bidang perdata dan tata usaha negara: 

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Di

bidang

ketertiban

dan

ketenteraman

umum,

kejaksaan

turut

menyelenggarakan kegiatan: 

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat



Pengamanan kebijakan penegakan hukum



Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara



Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama



Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

C. Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Tugas pokok dari Pengadilan Pasal 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Terdapat tiga jenis perkara pidana yang diselesaikan oleh pengadilan, yaitu: a. Pidana biasa, yaitu perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, disertai dengan saksi, barang bukti, dan adanya pembela.


21

b. Pidana singkat, yaitu perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. c. pidana cepat/ringan/lalu lintas. Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

D. Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01PR.07.03

Tahun

1985

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala, yang disebut dengan Kalapas. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, untuk melaksanakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi : 1) Melakukan pembinaan narapidana. 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana. 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas. 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Lapas dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu : a. Lapas kelas I; Kapasitas hunian standar 1500 orang b. Lapas kelas II A; Kapasitas hunian standar 500 – 1500 orang c. Lapas kelas II B; Kapasitas hunian standar 500 orang d. Lapas kelas III ; Kapasitas hunian standar 250 orang


22

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lapas ( berdasarkan struktur oganisasi yang berbeda – beda ). Selain Lapas terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pemasyarakatan) lainnya yang bekerja dibawah Dirjen Pemasyarakatan, yaitu : 1. RUTAN (Rumah Tahanan Negara), merupakan unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 2. BAPAS (Balai Pemasyarakatan), merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsayarakatan. 3. RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), merupakan unit pelaksana di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Secara statistik pada Desember 2008 tingkat hunian Lapas Cipinang adalah sebanyak

2916

orang

pidana

(terdiri

dari

1359

narapidana

dan

1557

tahanan), kemudian sampai pertengahan bulan Pebruari 2009 tingkat hunian mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3290 orang pidana (terdiri dari 1401 narapidana, 1889 tahanan). Kondisi ini menjadikan Lapas Cipinang diklasifikasikan sebagai Lapas kelas I (>1500 orang). Dan hal ini akan berlangsung terus menerus. Narapidana Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketepatan yang pasti bahwa, dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Narapidana disebut juga sebagai terpidana atau terhukum. Tambahan terpidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Pengadilan dengan ketepatan yang pasti pada bulan tertentu. Tambahan narapidana dihitung tiap bulan, pada setiap akhir bulan. Penghitungan satu tahun merupakan penjumlahan tambahan narapidana dalam 12 bulan. Tidak termasuk dalam tambahan narapidana adalah mereka yang dititipkan oleh Lembaga Pemasyarakatan lain, tahanan Kepolisian, tahanan Kejaksaan, tahanan Pengadilan (Hakim), dan titipan dari instansi lain.


23

Golongan umur terpidana/terhukum dibagi dalam kelompok a. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 21 tahun. b. Pemuda adalah mereka yang berumur 18 s/d 21 tahun. c. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun. Remisi adalah pengurangan hukuman atau sisa hukuman, diberikan setiap tahun pada narapidana yang memenuhi syarat pada setiap hari ulang tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Ada dua macam remisi, yaitu remisi biasa dan remisi Istimewa. Remisi biasa ada dua macam yaitu remisi biasa seluruhnya dan remisi biasa sebagian.Remisi Istimewa diberikan 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhiran 5 dimulai tahun 1945 Keadaan/isi lembaga pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana/terhukum dan tahanan. Tahanan terdiri dari tahanan Kepolisian (Tk. Penyidikan), tahanan Kejaksaan (Tk. Penuntutan), tahanan Pengadilan Negeri (Tk. Pengadilan I), tahanan Pengadilan Tinggi (Tk. Banding), tahanan Mahkamah Agung (Tk. Kasasi), yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan pada suatu waktu tertentu. Pada publikasi ini isi Lembaga Pemasyarakatan dicatat menurut keadaan akhir 31 Desember. Narapidana Anak Ketika seorang anak telah diputus bersalah dan dikenakan pidana penjara, anak akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Anak yang ditempatkan di LAPAS disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan. Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari (Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan): 

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;



Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;


24



Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS khusus untuk anak yang

disebut dengan LAPAS Anak. Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak untuk menjalani hukuman pidana penjara disebut anak pidana (Pasal 18 UU Pemasyarakatan). Di dalam LAPAS, Anak tersebut, akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU Pemasyarakatan) dalam rangka pembinaan anak pidana tersebut. 2.6 PENJELASAN TEKNIS 2.6.1.

Statistik Politik

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/penduduk Indonesia : 1. Keragaman suku, agama, bahasa dan budaya. Statistik ini bisa diukur dari proporsi suku, agama, bahasa, atau budaya mayoritas di suatu wilayah. Semakin angka tersebut berarti semakin tidak beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. 2. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada 3. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen). 4. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut: Rumus :

A

B x100 C

A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 5. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat Rumus : Pedoman Statpolkam 2015

A

B x100 C

25

A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu B = Jumlah penduduk yang memilih C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 6. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada Rumus :

B x100 C

A

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 7. Rate suara tidak sah Rumus :

A

B x100 C

A = Rate Suara tidak sah B = Jumlah kartu suara yang tidak sah C = Jumlah kartu seluruh pemilih 8.

Statistik Partai Politik : 1. Banyaknya partai politik 2. Banyaknya cabang partai politik hingga tingkat desa 3. Susunan organisasi partai politik 4. Banyaknya pengurus partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan) 5. Banyaknya anggota partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan 6. Syarat-syarat menjadi anggota partai politik 7. Banyaknya simpatisan tiap partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan) 8. Program kerja partai politik 9. Aset partai politik (terutama status kepemilikan gedung kantor sekretariat partai) 10. Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan


26

9.

Statistik dari kegiatan pasca pemilu: 1. Hasil perolehan suara menurut partai politik 2. Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif 3. Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan) 4. Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan) 5. Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

10. Statistik dari kegiatan pemilukada; 1. Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu) 2. Jumlah calon dalam pilkada 3. Syarat-syarat bagi seseorang agar bisa dicalonkan sebagai kepala daerah dalam pilkada 4. Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah Selain itu perlu pula dilihat masalah-masalah lain seperti, 1. Jumlah gangguan stabilitas politik karena konflik yang bernuansa politik 2. Dampak dari konflik yang berhubungan dengan masalah politik seperti terjadinya pengungsian dan lain sebagainya 3. Adanya berbagai pelanggaran hak azasi manusia. Beberapa hasil statistik politik, yang telah ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, dimaksudkan agar bisa dipelajari untuk melihat kekurangannya, dan bila mungkin dapat digunakan sebagai acuan. Namun tampilan penyajian statistik politik selain tampilan contoh, tergantung daerah masing-masing. Tetapi harus diingat bahwa tampilan penyajian yang dibuat hendaknya mudah untuk dimengerti. 2.6.2. Statistik Keamanan Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang dapat ditampilkan : 1. Angka Indeks Kejahatan ( It ) It Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t x 100 = Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun to dimana : to = tahun dasar Pedoman Statpolkam 2015

27

t = tahun t 2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate) =

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t Jumlah penduduk

x 100.000

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock) =

4.

365 x 24 x 60 x 60 Jumlah peristiwa kejahatan tahun t

x ( detik )

Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (crime clearence) =

Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan Jumlah peristiwa kejahatan pada dilaporkan


x 100 ( % )

28

3.1 ORGANISASI LAPANGAN Organisasi lapangan kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2014 disusun mulai dari tingkat pusat hingga lapangan, mulai dari penanggung jawab di tingkat pusat, daerah, maupun di lapangan. Berikut ini adalah pembagian tugas dan tanggungjawabnya : a. Tingkat Pusat Kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan di tingkat pusat secara penuh menjadi tanggung jawab Direktur Statistik Ketahanan Sosial. Penanggung jawab teknis kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan adalah Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. b. Tingkat Provinsi Di tingkat provinsi kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan secara penuh menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi. Pelaksanan pengumpulan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi. c. Tingkat Kabupaten/Kota Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota, yang secara teknis pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Seksi Statistik Sosial.

3.2 TATA CARA PENGUMPULAN DATA Data statistik politik dan keamanan pada dasarnya merupakan data kompilasi registrasi dari instansi terkait, karena tata cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui dua pendekatan: a.

Mencatat/Menyalin Instansi terkait pada umumnya mempunyai publikasi/laporan yang terkait dengan data yang sedang kita kumpulkan. Apabila publikasi/laporan tersedia dan diizinkan untuk dipinjam/difoto copy, maka petugas pengumpul data dapat


29

mencatat/menyalin data yang ada. Ketika mencatat pastikan bahwa data yang dicatat/disalin merupakan data pada waktu referensi, yaitu peristiwa/kejadian sepanjang tahun 2014. Contoh di sekretariat dewan pada umumnya telah tersedia profil anggota dewan. Di Polda/Polres pada umumnya memiliki laporan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). b.

Teknik Berwawancara Teknik ini dilakukan apabila petugas pengumpul data tidak memungkinkan untuk mencatat/menyalin hasil regsitrasi instansi sumber data karena sesuatu hal, misalnya registrasi bersifat rahasia. Wawancara dalam kegiatan ini berbeda dengan pengumpulan data yang biasa dilakukan dengan instrumen kuesioner. Dalam survei/studi pada umumnya yang diminta adalah persepsi/pendapat/pandangan responden atau hal yang menyangkut responden, sedangkan pada kegiatan pengumpulan statistik politik dan keamanan data yang dikumpulkan merupakan peristiwa/kejadian yang tercatat di instansi terkait. Oleh karena itu dalam wawancara yakinkan bahwa responden menjawab berdasarkan catatan/laporan bukan hasil pemikiran/perkiraan.

3.3 Tata Tertib dan Tata Cara Pengisian Daftar Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengisian daftar, yaitu: 2. Kuasai konsep, definisi, maksud dan tujuan survei; 3. Tulis semua isian dengan sejelas-jelasnya agar mudah dibaca dan pada tempat yang disediakan, dan diteliti kembali isian daftar serta perbaiki bila terdapat kesalahan pengisian. Pastikan data yang ditulis adalah peristiwa/kejadian sepanjang tahun 2013; 4. Perhatikan jenis aturan pengisian yang masing-masing berlaku untuk rincian atau pertanyaan tertentu. 5. Tulis dengan huruf kapital semua isian pada pertanyaan terbuka di tempat yang disediakan sejelas-jelasnya agar mudah dibaca;


30

Pada instrumen pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan tahun 2015, tidak lagi berbentuk kuesioner seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, instrumen yang diperlukan berbentuk dummy tabel, baik untuk Statistik Politik maupun Statistik Keamanan. Untuk Statistik Politik

4.1. STATISTIK POLITIK Tujuan pengisian tabel-tabel ini adalah untuk mengetahui perkembangan politik di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Data pada bagian ini bersumber dari BPS, KPUD, Sekretariat DPRD, Kesbanglinmas, Badan Kepegawaian Daerah, dan Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota). Tabel 1: Keadaan Geografis (sumber data: BPS) a. Luas Wilayah : isikan luas wilayah dalam km2 untuk tiap kab./kota b. Jumlah Kecamatan

: isikan jumlah kecamatan untuk tiap kab./kota

c. Jumlah Desa/Kelurahan : isikan jumlah desa/kelurahan yang ada di setiap kab./kota d. Jumlah Penduduk : isikan jumlah penduduk yang ada di setiap kab./kota Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sumber data KPUD Tabel 2: Waktu pelaksanaan Pilkada terakhir (tanggal, bulan, tahun) Catat jumlah penduduk berdasarkan partispasi dalam pilkada terakhir (bila ada 2 putaran, catat tanggal, bulan dan tahun pada kedua putaran tersebut. Isikan tanggal pelaksanaan pilkada Bupati/Walikota terakhir untuk setiap wilayah kab./kota dan tanggal pelaksanaan pilkada Gubernur terakhir untuk wilayah provinsi. Tabel 3: Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada. Untuk pemilukada Gubernur: isikan data penduduk dari tiap kab./kota baik yang terdaftar maupun yang menggunakan hak pilih. Angka provinsi merupakan angka komulatif dari seluruh kab./kota.


31

a. Terdaftar : jumlah penduduk yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). b. Menggunakan hak pilih : jumlah penduduk yang pada hari pemungutan suara datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan melakukan pencoblosan surat suara. Untuk pemilukada Bupati/Walikota: isikan data penduduk dari tiap kab./kota baik yang terdaftar maupun yang menggunakan hak pilih. Angka provinsi merupakan angka komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 4: Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilukada -

Suara sah : jumlah surat suara yang dinyatakan sah

-

Suara tidak sah : jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah

-

Tidak menggunakan hak pilih : jumlah penduduk yang terdaftar di DPT tetapi tidak datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara.

Tabel 5: Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung  Jumlah kandidat : jumlah peserta pilkada yang terdapat pada surat suara  Jumlah perolehan suara : jumlah suara sah yang diperoleh kandidat yang memenangkan pilkada  Persentase perolehan suara : persentase suara yang diperoleh kandidat yang memenangkan pilkada terhadap total suara sah dalam pilkada  Partai pendukung : partai-partai yang mendukung pencalonan kandidat yang memenangkan pilkada Untuk kolom provinsi: isikan sesuai dengan kondisi pemilukada gubernur. Tabel 6: Kepala Daerah Hasil Pemilukada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya  Pendidikan tertinggi Kepala Daerah terpilih : jenjang pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan Kepala Daerah terpilih  Usia saat terpilih: usia kepala daerah terpilih pada saat dilantik  Jabatan/Pekerjaan sebelumnya : jabatan/pekerjaan terakhir Kepala Daerah terpilih sebelum memenangkan pilkada


32

Untuk Tabel 7 s/d 10, informasi dapat diperoleh di Sekretariat DPRD Tabel 7: Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin. Tabel 8 : Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Tabel 9 : Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin. Tabel 10 : Jumlah Produk Hukum Daerah Tuliskan jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD selama kurun waktu tahun 2014 yang terdiri dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan tahun 2014. Tabel 11 : Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tuliskan jumlah Organisasi Massa (Ormas) yang terdaftar tahun 2013 dan 2014. Informasi ini dapat diperoleh di bagian Kesbanglinmas Pemerintah Daerah. Tabel 12 : Jumlah PNS menurut Eselon dan Jenis Kelamin PNS yang dicatat adalah semua pejabat struktural mulai dari eselon II, III, dan IV di masing-masing daerah. Tuliskan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kelamin dan eselon. Informasi ini dapat diperoleh di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Tabel 13 : Jumlah Hakim dan Jaksa menurut jenis kelamin Tuliskan jumlah Hakim dan Jaksa menurut jenis kelamin. Untuk tingkat Provinsi informasi dapat diperoleh di Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi, sedangkan tingkat


33

Kabupaten/Kota informasi dapat diperoleh di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri setempat. Untuk Tabel 14 s/d 22, informasi dapat diperoleh di KPUD Tabel 14 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Provinsi Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 15 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Kab./Kota Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif untuk tingkat DPRD Kab.Kota. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 16 : Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Provinsi Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang merupakan hasil pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 17 : Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Kab./Kota Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang merupakan hasil pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Kab./Kota. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 18 : Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 Tuliskan jumlah calon anggota legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota yang berasal dari Kab./Kota yang bersangkutan menurut jenis kelamin. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.


34

Tabel 19. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD Provinsi) Tuliskan jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

Tabel 20. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD Kab./Kota) Tuliskan jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Kab./Kota. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 21 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2014 Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota. Tabel 22. Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden 2014 Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang merupakan hasil pemilu Presiden 2014. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.


35

4.2. STATISTIK KEAMANAN Tujuan pengisian blok ini adalah untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang bersangkutan pada tahun 2014. Data pada blok ini merupakan kompilasi data sekunder bersumber dari BPS, Kepolisian Daerah/Kepolisian

Resort,

Kejaksaan

Tinggi/Kejaksaan

Negeri,

Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Negeri dan Pemerintah Provinsi.

1. Pedoman Pengisian Data Kepolisian A Tabel (1) : Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk di Provinsi pada Tahun 2014: diisikan sesuai dengan data BPS Provinsi bersangkutan. (sumber data : BPS) Tabel (2) : Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja Yang dimaksudkan dengan : a. Poltabes (Kepolisian Kota Besar) adalah kepolisian yang wilayah tugasnya merupakan Kota Besar. Contoh Poltabes Medan, Poltabes Surakarta, dll. b. Polres/Polresta (Kepolisian Resort atau Kepolisian Resort Kota) adalah kepolisian yang wilayah tugasnya adalah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Contoh Polres Situbondo, Polres Balikpapan, dll. c. Polsek/Polsekta (Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota) adalah kepolisian yang wilayah tugasnya setingkat kecamatan. Contoh Polsek Tanah Abang, Polsek Jatinegara, dll. d. Pos Polisi: cukup jelas. Rincian (a) s/d (d) : isikan jawaban pada kolom yang tersedia. (sumber data : Polda) Tabel (3) : Jumlah Polisi di di Polres/Polresta dan Polda Provinsi x tahun 2014 Yang dimaksudkan dengan : a. Laki-laki: isikan jumlah polisi laki-laki yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia. b. Perempuan: isikan jumlah polisi wanita yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia. c. Total: isikan jumlah polisi secara keseluruhan yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia. Pedoman Statpolkam 2015

36

Rincian (a) s/d (c) : isikan jawaban pada kolom yang tersedia. (sumber data : Polda) Tabel (4) : Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total) Tabel ini menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang dilaporkan (crime total) kepada polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2012, 2013 dan 2014). Pada sumber data kepolisian, jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Tabel (5) : Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared) Tabel ini menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila: 

Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan (P21)



Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang



Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum)



Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian;



Tersangka meninggal dunia/gila



Kasus kadaluwarsa, dan sebagainya.

Tabel (6) : Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan (Clearence Rate) Table ini menyatakan persentase penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi. Angka penyelesaian tindak kejahatan merupakan perbandingan jumlah tindak kejahatan yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu. Angka penyelesaian kasus tindak kejahatan dapat dihitung menggunakan: Clearance Rate


37

Tabel (7) : Selang Waktu terjadinya kejahatan (Crime Clock) Tabel ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik. Penghitungannya dirumuskan dengan: Crime Clock

Tabel (8) : Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (Crime Rate) Angka ini mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak kejahatan. Biasanya dinyatakan dalam setiap 100.000 penduduk. Namun, karena level datanya untuk tingkat Polres/Polresta (kabupaten/kota) konstanta lebih tepatnya 1000. Angka tindak kejahatan merupakan hasil bagi dari jumlah tindak kejahatan dengan jumlah penduduk. Secara sederhana dirumuskan sebagai berikut: Crime Rate k = konstanta yakni 1000 Tabel (9) : Jumlah pelaku kejahatan menurut kategori umur dan jenis kelamin Pelaku kejahatan menurut kategori umur dibedakan menjadi: 

Dewasa adalah bila pelaku kejahatan sudah berumur 18 tahun atau lebih;



Anak-anak adalah bila pelaku kejahatan berumur kurang dari 18 tahun;

Pelaku kejahatan menurut kategori jenis kelamin dibedakan menjadi: 

Laki-laki: cukup jelas



Perempuan: cukup jelas

Isikan sesuai dengan data Polres/Polresta.


38

2. Pedoman Pengisian Data Kepolisian B Data ini merupakan tabel yang menggunakan format database kepolisian yang dapat diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda). Secara umum setiap Polda memiliki format yang sama dalam mengkompilasi data tindak kejahatan sesuai tabel terlampir. Ada beberapa sheet dalam file data kepolisian B yakni sheet pertama diisikan dengan data Polda dan sheet berikutnya diisikan dengan data Polres/Polresta (disesuaikan dengan jumlah Polres/Polresta yang berada dalam wilayah Polda masing-masing). Sheet terakhir merupakan data terkait tahanan baik di tingkat Polda maupun Polres/Polresta. Kolom (1) : Golongan Ada empat golongan jenis kejahatan, yaitu: - Golongan I: Kejahatan Kejahatan golongan ini terdiri dari kejahatan konvensional (penculikan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain), kejahatan transnasional (narkotika, terorisme, imigran gelap, dan lain-lain), kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal loging, illegal fishing, dan lain-lain), kejahatan berimplikasi kontinjensi (penodaan agama, bentrok massa, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain), serta pelanggaran HAM (kejahatan apartheid, genosida, penyiksaan secara sistematis dan meluas, dan lain-lain). - Golongan II: Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan) Kejahatan golongan ini terdiri dari pelanggaran hukum non pidana (memintaminta di jalan umu, bangunan tanpa izin, dan lain-lain) dan pelanggaran hukum pidana (mengganggu rapat umum, membuat gaduh pertemuan agama, dan lainlain). - Golongan III: Gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban Kejahatan golongan ini terdiri dari gangguan terhadap orang (penemuan mayat, bunuh diri, orang hilang, dan lain-lain), gangguan terhadap barang (kebakaran, kehilangan, kecelakaan, dan lain-lain), gangguan terhadap sarana dan fasilitas (memblokir jalan umum, membuka irigasi tanpa hak, dan lain-lain), gangguan terhadap hewan (meracuni hewan peliharaan/dilindungi, mengadu/menyabung hewan, dan lain-lain), serta gangguan terhadap lingkungan hidup (membakar sampah berlebihan, merokok di tempat umum, dan lain-lain). Pedoman Statpolkam 2015

39

- Golongan IV: Bencana Kejahatan golongan ini terdiri dari bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain), bencana sosial (epidemi penyakit, kelangkaan BBM, gagal panen, dan lain-lain), serta bencana non alam (kebakaran, banjir, kebocoran reaktor nuklir, dan lain-lain). Kolom (2) : Jenis Kejahatan Cukup jelas. Kolom (3) : Ketentuan yang Mengatur Cukup jelas. Lapor Kolom (4) : Lapor Jumlah Perkara Tahun Ini Merupakan jumlah perkara yang dilaporkan pada tahun ini Kolom (5) : Lapor Tunggakan Merupakan jumlah sisa/tunggakan laporan perkara yang belum diselesaikan oleh pihak kepolisian Kolom (6) : Jumlah Merupakan jumlah total laporan di kepolisian (Kolom 4 ditambah dengan Kolom 5). Penyelesaian Kolom (7) : P21 P21 merupakan dokumen kepolisian yang memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Alasan Penyidikan Dihentikan : Kolom (8) : Tidak Cukup Bukti Penyidikan dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Kolom (9) : Bukan Perkara Pidana Penyidikan dihentikan apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi, tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti


40

yang diatur dalam KUHP atau dalam perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum. Kolom (10) : Aduan Dicabut Penyidikan dihentikan apabila korban tindak pidana atau pihak pelapor mencabut laporannya. Biasanya hal itu terjadi apabila telah terjadi suatu perdamaian diantara tersangka dan pelapor. Kolom (11) : Nebis In Idem Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kolom (12) : Tersangka Mati Penyidikan dihentikan karena tersangka meninggal. Kolom (13) : Tersangka Gila Penyidikan dihentikan apabila setelah menjalani pemeriksaan secara medis tersangka dinyatakan gila atau mengalami gangguan kejiwaan. Kolom (14) : Kadaluarsa Tenggang waktu menurut KUHP, yaitu:  Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.  Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.  Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari tiga tahun.  Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.  Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya. Kolom (15) : Jumlah Penyelesaian Merupakan jumlah total kasus selesai di kepolisian (penjumlahan kolom 7 s/d 14). Sisa Pedoman Statpolkam 2015

41

Kolom (16) : Sisa dalam Proses Penyelidikan Merupakan jumlah dari sisa/tunggakan kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Kolom (17) : Sisa dalam Proses Penyidikan Merupakan jumlah dari sisa/tunggakan kasus yang masih dalam proses penyidikan. Kolom (18) : Jumlah Merupaka penjumlahan dari kolom 16 dan kolom 17. Kolom (20) : Lapor Bulan Ini Merupakan jumlah laporan bulan yang ini. (sama dengan kolom 4) Kolom (21) : Selesai Merupakan jumlah kasus yang bisa diselesaikan (sama dengan kolom 15) Kolom (22) : Sisa Merupakan jumlah kasus yang belum diselesaikan (sama dengan kolom 18)

3. Pedoman Pengisian Data Kejaksaan Tabel 1 : Jumlah Jaksa dan Non Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Provinsi A Tahun 2014 Tabel ini menyatakan jumlah personil jaksa dan non jaksa (staf) dari masing-masing kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di provinsi pada tahun tertentu. : Kolom (1) : No Urut Cukup Jelas Kolom (2) : Kejaksaan Isikan dengan nama Kejaksaan Negeri atau Tinggi yang terdapat di provinsi Kolom (3) s/d (5) : Jaksa Isikan jumlah personil jaksa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia. Kolom (6) s/d (8) : Non Jaksa (Staf) Isikan jumlah personil non jaksa (staf) berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia Pedoman Statpolkam 2015

42

Tabel 2 : Rekapitulasi Laporan Perkara Penting Tindak Pidana Umum Tahun 2014 (LP-5) Data ini merupakan tabel yang menggunakan format data Kejaksaan yang dapat diperoleh dari sumber LP-15 Kejaksaan. Tabel ini merupakan rekapitulasi dari laporan perkara penting tindak pidana pidana umum dari kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Ada beberapa sheet terkait table 2 yakni sheet pertama diisikan dengan data Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan sheet berikutnya diisikan dengan data Kejaksaan Negeri (Kejari) yang disesuaikan dengan jumlah Kejari yang berada dalam wilayah provinsi masing-masing). Kolom (1) : No. Urut Cukup Jelas Kolom (2) : Jenis Perkara Perkara Penting sesuai Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-4/JA/3/1994 Kolom (3) : Sisa Tahun Lalu Merupakan perkara tahun lalu yang belum diselesaikan Kolom (4) : Perkara Masuk Tahun ini Merupakan perkara yang masuk pada tahun ini Kolom (5) : Diselesaikan Merupakan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Kolom (6) : Keterangan Cukup jelas Tabel 3 : Dokumen Laporan Tahunan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana (LP-3) Laporan tahunan ini dibuat oleh Cabang Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan setiap tahun . Kolom (1) : Nomor Urut Cukup jelas. Kolom (2) : Kejaksaan Cukup jelas. Pedoman Statpolkam 2015

43

Kolom (3) : Sisa Tahun Lalu Merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tahun lalu yang belum diselesaikan. Kolom (4) : Masuk Tahun Laporan Merupakan SPDP yang diterima dalam tahun laporan, termasuk SPDP bersama berkas. Kolom (5) : Jumlah Tahun Laporan Merupakan jumlah yang ada di kolom 3 dan jumlah di kolom 4. Kolom (6) : Dihentikan Penyidikan Cukup jelas. Kolom (7) : Menjadi Berkas Perkara Cukup jelas. Kolom (8) : Sisa Tahun Laporan Merupakan hasil dari jumlah di kolom 5 dikurangi jumlah di kolom 6 dan 7. Kolom (9),(10) : SP-3 Sudah Tepat (Tidak Ada), SP-3 Tidak Tepat (Gugatan) SP-3

(Surat

Perintah

Penghentian

Penyidikan)

merupakan

surat

pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Kolom ini diisi dengan telaahan Jaksa terhadap SP3 penyidik. Jumlah kolom 9 dan 10 sama dengan jumlah kolom 6 dan ada/atau tidaknya gugatan Pra Peradilan atas SP3. Kolom (11) : Didahului SPDP Diisi dengan jumlah berkas perkara yang didahului SPDP. Kolom (12) : SPDP Bersama Berkas Diisi dengan jumlah berkas perkara yang SPDP-nya dikirim bersamaan dengan berkas perkara. Jumlah kolom 11 dan 12 sama dengan jumlah kolom 7.


44

4. Pedoman Pengisian Data Pengadilan Tabel 1 : Jumlah Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Provinsi A Tahun 2014 Tabel ini menyatakan jumlah personil hakim dan non hakim dari masing-masing pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di provinsi pada tahun tertentu. : Kolom (1) : No Urut Cukup Jelas Kolom (2) : Pengadilan Isikan dengan nama Pengadilan Negeri atau Tinggi yang terdapat di provinsi (disesuaikan jumlahnya sesuai keadaan di provinsi masing-masing) Kolom (3) s/d (5) : Hakim Isikan jumlah personil hakim berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia. Kolom (6) s/d (8) : Panitera Isikan jumlah personil panitera berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia Kolom (9) s/d (10) : Juru Sita Isikan jumlah personil juru sita berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia Kolom (11) s/d (14) : PNS/Non PNS Isikan jumlah personil PNS/Non PNS berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi terkait data di pengadilan : Pidana Mati Merupakan hukuman dimana terpidana dihukum mati. Pidana Seumur Hidup Merupakan hukuman dimana terpidana dihukum penjara seumur hidupnya. Pidana Penjara


45

Pidana penjara bisa berupa pidana penjara seumur hidup, lebih dari lima tahun, satu sampai dengan lima tahun, dan kurang dari satu tahun. Pidana Kurungan Merupakan hukuman kurungan yang lamanya kurang dari satu tahun dan merupakan pengganti

dari

pidana/hukuman

denda

yang

tidak

dapat

dibayar

oleh

terhukum/terpidana. Pidana Bersyarat Pidana bersyarat adalah pemidanaan yang tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain, berdasarkan penetapan hakim disebabkan terpidana sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan terpidana atau dalam masa percobaan itu tidak memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim. Pidana Denda Merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana berupa membayar sejumlah uang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pidana Tambahan/Cabut (PK) Merupakan hukuman pidana berupa pencabutan hak untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Dikembalikan kepada Orang Tua Merupakan hukuman pidana dimana pelaku tindak pidana tidak dikenai hukuman kurungan, tetapi dikembalikan kepada orang tuanya. Diserahkan kepada Pemerintah Merupakan hukuman pidana dimana pelaku dikembalikan kepada pemerintah. Denda Denda yang dibayarkan karena melakukan pelanggaran pidana Bebas dari Tuduhan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari tuduhan yang diajukan. Bebas dari Tuntutan/Praperadilan Terdakwa dinyatakan bebas dari tuduhan karena bukti yang ada tidak cukup untuk dibawa ke pengadilan. Kolom 1 : Nomor Urut Cukup jelas. Kolom 2 : Jenis Tindak Pidana Cukup jelas. Pedoman Statpolkam 2015

46

Kolom 3 : Sisa Tahun Lalu Merupakan jumlah tindak pidana biasa yang menjadi sisa/tunggakan pada tahun laporan yang lalu. Jumlah tersebut kemudian menjadi sisa/tunggakan pada tiap-tiap tahun laporan yang akan datang. Kolom 4 : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merupakan jumlah putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan dari Pengadilan negeri. Kolom 5 : Mengadili Sendiri Merupakan jumlah putusan Pengadilan Tinggi dimana Pengadilan Tinggi sendiri yang mengadili. Kolom 6 : Pria Cukup jelas. Kolom 7 : Wanita Cukup jelas. Kolom 8 : Anak-Anak Cukup jelas. Kolom 9 : Kasasi Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang (KBBI). Kolom 10 : PK Merupakan jumlah peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan. Kolom 11 : Sisa Merupakan sisa perkara yang belum diputuskan. Kolom 12 : Keterangan Cukup jelas.


47

5. Pedoman Pengisian Data Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Data Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) tentang Rekapitulasi Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana untuk keadaan tanggal 31 Desember setiap tahunnya dapat diperoleh dari setiap Kanwil (Kantor Wilayah) di tingkat provinsi. Kolom (2): Jenis Kejahatan Narapidana yang dijatuhi hukuman digolongkan pada 33 jenis kejahatan yang teridentifikasi antara lain: Politik/makar, terhadap kepala negara, terhadap ketertiban, pembakaran dan seterusnya sampai dengan kesehatan. Kolom (3): Pasal KUHP/UU Jenis-jenis kejahatan (kolom 2) sesuai dengan pasal KUHP atau Undang-Undang (UU). Semua jenis pelanggaran/kejahatan yang dijatuhkan kepada narapidana berdasarkan pasal KUHP ataupun UU. Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana terdiri dari : 1.

Pidana Penjara

2.

Pidana kurungan atau denda dan uang pengganti

Kolom (4) dan (5): Hukuman Mati Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud. Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman mati menurut jenis kelamin Pria (kolom 4) dan Wanita (kolom 5) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana Pedoman Statpolkam 2015

48

mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Kolom (6) dan (7): Seumur Hidup Pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup menurut jenis kelamin Pria (kolom 6) dan Wanita (kolom 7) Kolom (8) s/d (11): Pidana ≥ 3 tahun Pidana ≥ 3 tahun adalah hukuman penjara yang harus dijalani oleh narapidana selama 3 tahun atau lebih. Dalam kategori ini dibedakan antara narapidana dewasa dan anak. Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman pidana lebih dari 3 tahun untuk kategori dewasa menurut jenis kelamin Pria (kolom 8) dan Wanita (kolom 9). Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman pidana lebih dari 3 tahun untuk kategori anak menurut jenis kelamin Pria (kolom 10) dan Wanita (kolom 11). Kolom (12) s/d (15): Pidana ≥ 1 tahun ≤ 3 tahun Pidana ≥ 1 tahun ≤ 3 tahun adalah hukuman penjara yang harus dijalani oleh narapidana selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Dalam kategori ini dibedakan antara narapidana dewasa dan anak. Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman pidana lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun untuk kategori dewasa menurut jenis kelamin Pria (kolom 12) dan Wanita (kolom 13). Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman pidana lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun untuk kategori anak menurut jenis kelamin Pria (kolom 14) dan Wanita (kolom 15).


49

Kolom (16) s/d (19): Klasifikasi IIa Klasifikasi IIa, adalah narapidana yang dijatuhi hukuman antara 4 sampai dengan 12 bulan. Kolom (20) s/d (23): Klasifikasi IIb Klasifikasi IIb, adalah narapidana yang dijatuhi hukuman antara 1 sampai dengan 3 bulan. Kolom (24) s/d (27): Klasifikasi IIIs Klasifikasi IIIs, adalah narapidana yang dijatuhi hukuman sampai dengan 1 bulan. Kolom (28) s/d (31): Pidana Uang Pengganti Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Kolom 32 : Jumlah Narapidana Dewasa berjenis kelamin Pria Penjumlahan dari kolom 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28 Kolom 33 : Jumlah Narapidana Dewasa berjenis kelamin Wanita Penjumlahan dari kolom 5, 7, 9, 13, 17, 21, 25, dan 29 Kolom 34 : Jumlah Narapidana Anak berjenis kelamin Pria Penjumlahan dari kolom 10, 14, 18, 22, 26, dan 30 Kolom 35 : Jumlah Narapidana Anak berjenis kelamin Wanita Penjumlahan dari kolom 11, 15, 19, 23, 27 dan 31 Kolom 36 : Jumlah Seluruhnya Penjumlahan dari kolom 32, 33, 34, dan 35


50

Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015

Recommend Documents